FORMAT PENYUSUNAN LAPORAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

(UKL) - UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)

Identitas Pemrakarsa dan Penyusun UKL-UPL• A. Identitas Pemrakarsa:• 1. Nama Intansi : Dinas Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga• 2. Nama Penanggung Jawab : .......• 3. Alamat Kantor : .......• 4. Telepon/Fax : • 5. Nama Kegiatan :

Pembangunan Restoran•

• Identitas Penyusun UKL-UPL• 1. Nama Perusahan : .........• 2. Penanggung Jawab: ......• 3. Alamat : ........• 4. Telepon/Fax : .......• 5. Ketua Tim : ..............(Ahli Lingkungan)• 6. Anggota : 1. .......... (Ahli Transportasi)• 2. ........ (Ahli Tanah)• 3. ...... (Ahli sosial ekonomi)• 4. ........

Latar Belakang

• Salah satu asset pariwisata Kota Payakumbuh adalah Kawasan Ngalau Indah. Ngalau Indah adalah nama sebuah gua yang berada di lereng perbukitan yang terdapat di Kota Payakumbuh. Di dalamnya terdapat batu stalagmit dan stalagtit yang terbentuk dari proses endapan kapur yang berlangsung ratusan tahun. Kedua jenis batu tersebut mempunyai ukiran beraneka macam bentuk,

Maksud dan Tujuan

• Maksud penyusunan Dokumen UKL-UPL pembangunan Restoran ini adalah:

– Mengidentifikasi rencana kegiatan yang diperkirakan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik pada fase prakonstruksi, konstruksi dan saat operasional;

• Memperkirakan perubahan kondisi Iingkungan akibat adanya kegiatan;

Sasaran

• Sasaran operasional penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL):

• Dapat mengakomodasi manajemen pelaksanaan pembangunan Restoran....

• Dapat mengeleminir dampak Iingkungan yang ditimbulkan dari aktifitas yang dilakukan, baik pada tahap Pra Konstruksi, Konstruksi dan Operasional.

LANDASAN HUKUM

• Sebagai landasan hukum penyusunan Dokumen UKL dan UPL ini adalah:

• A. Undang - Undang• Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990, tentang

Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.• Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2008, tentang Penataan Ruang.• Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009, tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.• Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009, tentang

Kesehatan. •

B. Peraturan Pemerintah

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 , tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

• Peraturan Pemerintah Repubilk Indonesia No. 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 tahun 2012, tentang Izin Lingkungan

•

c. Keputusan dan Peraturan Menteri dan Lembaga Lingkungan Hidup

• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/D(/1990, tentang Syarat syarat dan Pengawasan Kualitas Air.– Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-13/ME H/3/1995,

tentang Baku Mutu Sumber Tidak Bergerak.– Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.

Kep-48/MENLH/8/1996, tentang Baku Tingkat Kebisingan.– Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05/ 2012, tentang Jenis

Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenal Dampak Lingkungan Hidup.

– Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012, tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan.

– Keputusan Kepala BAPEDAL No. KEP-299/BAPEDA tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

c. Keputusan dan Peraturan Menteri dan Lembaga Lingkungan Hidup

• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/D(/1990, tentang Syarat syarat dan Pengawasan Kualitas Air.– Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-13/ME H/3/1995,

tentang Baku Mutu Sumber Tidak Bergerak.– Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-48/MENLH/8/1996,

tentang Baku Tingkat Kebisingan.– Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05/ 2012, tentang Jenis

Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenal Dampak Lingkungan Hidup.

– Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012, tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan.

– Keputusan Kepala BAPEDAL No. KEP-299/BAPEDA tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

•

D. Peraturan Daerah & Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat

• Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat No. 21 Tahun 2004, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) di Propinsi Sumatera Barat.

• Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 13 Tahun 2012, tentang Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat.

• Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 14 Tahun 2012, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB IIRENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

• • 2. 1 Nama Rencana Usaha dan atau Kegiatan• Pembangunan Restoran......• 2.2 Lokasi Rencana Kegiatan• • Lokasi rencana kegiatan Pembangunan Restoran:• Kelurahan : Pakan Sinayan• Kecamatan: Payakumbuh Barat• Kota : Payakumbuh• Propinsi : Sumatera Barat

• Adapun batas – batas lahan yang digunakan adalah sebagai berikut :

• Sebelah Utara : Jl. Ke Objek Wisata Ngalau Indah

• Sebelah Selatan : Area Parkir• Sebelah Timur : Jl. Raya Sukarno Hatta• Sebelah Barat : Kantor Dinas Pariwisata,

Pemuda dan Olah Raga

Skala Rencana Kegiatan

• Skala rencana usaha dan atau kegiatan meliputi lahan seluas 300 m2 dengan fasilitas fasilitas yang disediakan seperti ruang makan yang menampung 142 kursi, dapur, Toilet (pri/wanita), wastafel, balkon dan sarana pendukung lainnya. Selengkapnya fasilitas yang direncanakan pada lokasi kegiatan disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Garis Besar Komponen Komponen Rencana Usaha dan atau Kegiatan

a. Kesesesuaian Lokasi Rencana Kegiatan dengan Tata Ruang

• Berdasarkan analisis spasial, dapat disimpulkan bahwa lokasi tapak proyek restoran sudah layak karena tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Payakumbuh yang ditunjukkan dengan Advice Planning yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan No. 435/DTRK-Pyk/2013.

• Peta kesesuaian lahan (RTRW Kota Payakumbuh)?

• Rencana Kegiatan yang Dapat Menimbulkan Dampak Lingkungan Berdasarkan Tahapan Pekerjaan

c.1 Tahap Pra konstruksi