24
PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PANDANKRAJAN KECAMATAN KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO SKRIPSI Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pada FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur Disusun Oleh : AGUNG SEPTIAN WIJANARKO NPM. 0841010033 YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA SURABAYA 2012 Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

file1.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

  • PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

    DI DESA PANDANKRAJAN KECAMATAN KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO

    SKRIPSI

    Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pada FISIP UPN Veteran Jawa Timur

    Disusun Oleh :

    AGUNG SEPTIAN WIJANARKO NPM. 0841010033

    YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR

    FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

    SURABAYA 2012

    Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

  • PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM

    PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

    DI DESA PANDANKRAJAN KECAMATAN KEMLAGI

    KABUPATEN MOJOKERTO

    Oleh :

    AGUNG SEPTIAN WIJANARKO

    NPM. 0841010033

    Telah Dipertahankan Dihadapan Dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

    Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

    Pada Tanggal : 12 Desember 2012

    Pembimbing Utama

    Drs. Pudjo Adi, Msi NIP. 195105101973031001

    Tim Penguji : 1. Ketua

    Drs. Pudjo Adi, Msi NIP. 195105101973031001

    2. Sekretaris

    DR. Ertien Rining N, MSi

    NIP. 196801161994032001 3. Anggota

    Tukiman, S.Sos, Msi

    NIP. 196103231989031001 Mengetahui,

    Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

    Dra. Ec. Hj Suparwati, MSi NIP. 195507181983022001

    Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

  • PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM

    PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

    DI DESA PANDANKRAJAN KECAMATAN KEMLAGI

    KABUPATEN MOJOKERTO

    Nama Mahasiswa : Agung Septian Wijanarko

    NPM : 0841010033

    Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

    Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

    Menyatakan bahwa Skripsi ini telah direvisi dan disahkan

    Pada Tanggal..............................

    Mengetahui / Menyetujui

    Dosen Penguji I

    Drs. Pudjo Adi, Msi NIP. 195105101973031001

    Dosen Penguji II

    DR. Ertien Rining N, MSi NIP. 196801161994032001

    Dosen Penguji III

    Tukiman, S.Sos, Msi NIP. 196103231989031001

    Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

  • PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM

    PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

    DI DESA PANDANKRAJAN KECAMATAN KEMLAGI

    KABUPATEN MOJOKERTO

    Disusun Oleh :

    AGUNG SEPTIAN WIJANARKO

    NPM. 0841010033

    Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi

    Menyetujui,

    Pembimbing Utama

    Drs. Pudjo Adi, Msi NIP. 195105101973031001

    Mengetahui,

    Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

    Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

    Dra. Ec. Hj Suparwati, MSi

    NIP. 195507181983022001

    Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

  • ii

    KATA PENGANTAR

    Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan

    rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi

    yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan

    Masyarakat di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten

    Mojokerto. Tugas ini dibuat dalam memenuhi persyaratan kurikulum pada Jurusan

    Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

    Pembangunan Nasional VETERAN Jawa Timur.

    Dalam tersusunnya penelitian skripsi ini penulis mengucapakan terima kasih

    sebesar-besarnya kepada Drs. Pudjoadi, Msi. selaku dosen pembimbing yang telah

    meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis. Disamping itu

    penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

    1. Dra. Hj. Suparwati, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

    Politik.

    2. Bapak Dr. Lukman Arif, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi

    Negara.

    3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan

    Nasional Veteran Jawa Timur.

    4. Seluruh pengurus BUMDes Pandankrajan yang telah banyak membantu

    penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

    5. Kedua Orang tuaku yang telah memberikan dukungan baik moril maupun

    materiil selama proses penyusunan proposal skripsi ini.

    Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

  • iii

    6. Teman-teman dan semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu

    yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan masukan dan

    bantuan dalam penyusunan laporan ini.

    Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih ada kekurangan-

    kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu penulis senantiasa bersedia dan

    terbuka dalam menerima saran, kritik dari semua pihak yang dapat menambah

    kesempurnaan skripsi.

    Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih serta besar harapan penulis

    skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

    Surabaya, Desember 2012

    Penulis

    Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

  • iv

    DAFTAR ISI

    KATA PENGANTAR ................................................................................................... ii

    DAFTAR ISI .................................................................................................................. iv

    DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... . viii

    DAFTAR TABEL ...................................................................................................... ix

    BAB I PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang ................................................................................................... 1

    1.2. Rumusan Masalah .............................................................................................. 9

    1.3. Tujuan Penelitian ............................................................................................... 10

    1.4. Manfaat Penelitian ............................................................................................. 11

    BAB II KAJIAN PUSTAKA

    2.1. Penelitian Terdahulu .......................................................................................... 12

    2.2. Landasan Teori ................................................................................................... 15

    2.2.1. Peran ........................................................................................................ 15

    2.2.1.1. Pengertian Peran ....................................................................... 15

    2.2.2. Kebijakan Publik ..................................................................................... 16

    2.2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik .................................................... 16

    2.2.2.2. Tahap Tahap Kebijakan Publik ............................................. 18

    2.2.2.3. Implementasi Kebijakan Publik ............................................... 19

    2.2.2.4. Keberhasilan Implementasi Kebijakan .................................... 21

    2.2.2.5. Kegagalan Implementasi Kebijakan ........................................ 21

    Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

  • v

    2.2.3. Pemberdayaan Masyarakat ..................................................................... 22

    2.2.3.1. Pengertian Pemberdayaan ........................................................ 22

    2.2.3.2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat .................................... 23

    2.2.3.3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat .......................................... 24

    2.2.3.4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat ......................................... 25

    2.2.3.5. Upaya-upaya Pemberdayaan Masyarakat ............................... 26

    2.2.4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .................................................... 28

    2.2.4.1. Pengertian BUMDes ................................................................. 28

    2.2.4.2. Tujuan Pendirian BUMDes ...................................................... 30

    2.2.4.3. Landasan Hukum BUMDes ..................................................... 32

    2.2.4.4. Prinsip Pengelolaan BUMDes ................................................. 34

    2.2.5. Kesejahteraan Masyarakat ....................................................................... 36

    2.2.5.1. Pengertian Kesejahteraan ......................................................... 36

    2.2.5.2. Perkembangan Pengukuran Tingkat Perkembangan .............. 37

    2.2.5.3. Kriteria Kesejahteraan .............................................................. 37

    2.2.5.4. Tujuan Kesejahteraan Sosial .................................................... 40

    2.2.5.5. Pendekatan Kesejahteraan ........................................................ 41

    2.2.5.6. Indikator Kesejahteraan ............................................................ 42

    2.2.6. Simpan Pinjam ........................................................................................ 43

    2.2.6.1. Pengertian Simpan Pinjam ....................................................... 43

    2.3. Kerangka Berfikir .............................................................................................. 45

    BAB III METODE PENELITIAN

    Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

  • vi

    3.1. Jenis Penelitian ................................................................................................... 46

    3.2. Fokus Penelitian ................................................................................................. . 47

    3.3. Lokasi Penelitian ................................................................................................ . 48

    3.4. Sumber Data ....................................................................................................... . 48

    3.5. Pengumpulan Data ............................................................................................. . 50

    3.6. Analisis Data ...................................................................................................... . 51

    3.7. Keabsahan Data ................................................................................................. 53

    BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

    4.1 Gambaran Umum ................................................................................................ . 56

    4.1.1 Sejarah Berdirinya BUMDes Desa Pandankrajan ....................... 56

    4.1.2 Tujuan BUMDes Desa Pandankrajan ....................................................... . 60

    4.1.3 Kegiatan BUMDes Desa Pandankrajan ................................................... . 60

    4.1.4 Persyaratan Menjadi Anggota BUMDes Desa Pandankrajan ................ . 60

    4.1.5 Stuktur Oraganisasi BUMDes Desa Pandankrajan ................................. . 61

    4.1.6 Tugas Dan Tanggung Jawab Pengurus BUMDes Desa Pandan Krajan . . 61

    4.1.7 Komposisi Pengelola BUMDes Desa Pandankrajan ................................ . 62

    4.1.8 Komposisi Anggota BUMDes Desa Pandankrajan .................................. . 62

    4.2 Hasil Penelitian .................................................................................................... . 63

    4.2.1 Simpanan ..................................................................................................... . 65

    4.2.2 Pinjaman ...................................................................................................... . 74

    4.3 Pembahasan .......................................................................................................... . 84

    4.3.1 Simpanan ..................................................................................................... . 85

    Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

  • vii

    4.3.2 Pinjaman ...................................................................................................... . 90

    BAB V KESIMPLAN DAN SARAN

    5.1 Kesimpulan........................................................................................................... . 97

    5.2 Saran ..................................................................................................................... . 99

    DAFTAR PUSTAKA

    LAMPIRAN

    Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

  • viii

    DAFTAR GAMBAR

    Gambar 2.1. Kerangka Berfikir ...................................................................................... 38

    Gambar 3.1 Analisis Model Interaktif Menurut Miles dan Huberman .......................... 46

    Gambar 4.1 Kantor BUMDes Pandan Arum Desa Pandankrajan .. 59

    Gambar 4.2 Struktur Organisasi BUMDes Desa Pandankrajan... 61

    Gambar 4.3 Buku Simpanan dan Kartu Tabungan BUMDes Desa Pandankrajan .. 73

    Gambar 4.4 Kartu Pengakuan Hutang dan Pemberian Pinjaman 78

    Gambar 4.5 Usaha Masyarakat Desa Pandankrajan 83

    Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

  • ix

    Daftar Tabel

    Tabel 4.1 Daftar Pengurus BUMDes Desa Pandankrajan 62

    Tabel 4.2 Daftar Anggota BUMDes Desa Pandankrajan . 63

    Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

  • x

    ABSTRAKSI

    AGUNG SEPTIAN WIJANARKO, PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PANDANKRAJAN KECAMATAN KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO

    Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi yaitu Kurangnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat Desa Pandankrajan yang masih rendah karena masyarakat Desa Pandankrajan rata-rata bekerja sebagai petani, diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi serta sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), diharapkan Pemerintah Desa dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat perekonomiannya rendah.

    Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian: tepat informasi, tepat jaminan, tepat subyek, tepat waktu, tepat tempat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dengan key person dan informan serta dokumentasi dari arsip kantor BUMDes Desa Pandankrajan.

    Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta menggunakan teknik analisis data model interaktif terhadap obyek penelitian yaitu Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, dapat disimpulkan bahwa 1) pengurus dan anggota BUMDes telah berperan dalam mengumpulkan modal BUMDes agar tujuannya dalam memberdayakan masyarakat bisa tercapai. 2) pengurus dan anggota BUMDes telah berperan dalam mengumpulkan modal BUMDes agar tujuannya dalam memberdayakan masyarakat bisa tercapai. 3) upaya BUMDes untuk menambah modal dari simpanan sukarela belum bisa terpenuhi. Kurangnya dukungan dari masyarakat yang mengumpulkan modal BUMDes untuk melakukan simpanan sukarela. 4) upaya BUMDes dalam memberi pinjaman kepada anggota telah membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, hal ini tujuan BUMDes untuk mencapai kesejahteraan masyarakat telah tercapai.

    Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil

    dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan

    UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

    merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat. Titik berat pembangunan diletakkan

    pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan

    seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling

    memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang

    lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan

    pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

    pembangunan nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut,maka

    pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali,

    mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat

    yang adil dan makmur sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33.

    Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia

    yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan yang

    mencapai 70 % dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Sehingga titik

    sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan

    pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran

    pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan,

    Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

  • 2

    kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih

    diwujudkan.

    Hal ini dipertegas lagi oleh GBHN 1999 tentang pembangunan

    pedesaan yang intensitasnya ditingkatkan guna mempercepat pembangunan

    pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan

    nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agribisnis,

    industri kecil dan kerajinan rakyat. Pengembangan kelembagaan, penguasaan

    teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam (GBHN: 1999).

    Yang dibentuk berbagai institusi lokal atau lembaga kemasyarakatan

    oleh Pemerintah semisal LKMD, PKK, Klompencapir, Kelompok Tani dan

    lembaga kemasyarakatan lainnya, sebagai akibat dari masuknya program

    pembangunan ke pedesaan demi percepatan pelaksanaan pembangunan

    pedesaan, serta di berlakukannya sistem birokrasi modern secara nasional

    (Suyanto:1996). Selama ini di desa telah ada seperangkat lembaga-lembaga

    yang muncul dan timbul dari inisiatif masyarakat setempat untuk memenuhi

    kebutuhan hidup yang harus dipenuhinya. Umumnya lembaga-lembaga lokal

    ini masih bersifat sangat tradisional dengan berbagai kekurangankekurangan

    yang ada dari segi organisasi/kelembagaan modern. Padahal disisi lain

    pemerintah sebagai Stakeholder dari program pembangunan sangat

    memerlukan lembaga yang sangat mumpuni untuk menjadi wadah/saluran

    pembangunan bahkan sarana paling tepat untuk percepatan pembangunan

    pedesaan. Dengan berpijak pada realita semacam inilah maka pemerintahpun

    mengeluarkan kebijakan mengenai perlunya pembentukan lembaga

    Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

  • 3

    kemasyarakatan modern dalam rangka pelaksanaan pembangunan di

    pedesaan dengan pertimbangan, bahwa lembaga kemasyarakatan modern

    yang dibuat pemerintah yang memang dirancang secara khusus untuk

    kegiatan pembangunan akan lebih memberikan peluang besar guna

    keberhasilan pembangunan itu sendiri dari pada pemerintah menggunakan

    lembaga kemasyarakatan yang sudah ada yang umumnya bercorak kultural,

    agamis dan tradisional. Fenomena tentang keberadaan lembaga

    kemasyarakatan tradisional yang demikian ini adalah bukan hanya

    merupakan sebuah kebetulan saja, akan tetapi sudah menjadi realita umum di

    dalam masyarakat. Dimana masyarakat desa ternyata lebih memilih

    bergabung dan aktif menjadi anggota lembaga kemasyarakatan, dalam hal ini

    adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    Pemerintah juga diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang

    mendorong perkembangan Perekonomian secara sehat, baik dalam

    meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya, maupun

    turut serta dalam membangun system perekonomian nasional.sebagai

    organisasi ekonomi, perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

    tidak mungkin dapat dilepaskan dari kondisi persaingan yang dihadapinya

    dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain.

    Menurut data Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

    (KPDT; 2009), terdapat 38.232 (54,14 persen) kategori desa maju, yang

    terdiri dari 36.793 (52,03 persen) kategori maju dan 1.493 (2,11 persen)

    kategori amat maju. Sementara itu, desa tertinggal berjumlah 32.379 (45,86

    Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

  • 4

    persen) yang terdiri dari 29.634 (41,97 persen) kategori tertinggal dan 2.745

    (3,89 persen) kategori amat tertinggal.

    Desa tertinggal adalah desa yang belum dapat dilalui mobil, belum

    ada sarana kesehatan, belum ada pasar permanen, dan belum ada listrik. Rata-

    rata keluarga miskin di desa tertinggal adalah 46,44 persen dan Indeks

    Pembangunan Nasional (IPN) desa tertinggal sebesar 66,46 persen. Data ini

    berbicara, hampir separuh desa di Indonesia tertinggal. Tentu, peningkatan

    alokasi anggaran ke daerah dari tahun ke tahun seharusnya mampu

    mengurangi jumlah desa tertinggal. Namun, stimulus desentralisasi fiskal

    kurang optimal berjalan untuk membangun basis perekonomian didesa guna

    meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.

    Memang pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak

    lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu

    belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan

    bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya

    program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah

    intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya

    kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan

    mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di

    pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan

    terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

    Belajar dari pengalaman masa lalu, suatu pendekatan baru yang

    diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di

    Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

  • 5

    pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola

    sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan

    atas dasar instruksi Pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan

    masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola

    dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan

    lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki

    modal besar di pedesan. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan

    dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar

    hidup ekonomi masyarakat desa.

    Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan

    Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya telah

    diamanatkan di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

    (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU 22/1999) dan Peraturan

    Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha

    tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh

    kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha

    ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini

    merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih

    membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang.

    Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah.

    BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter

    desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan

    berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan

    Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

  • 6

    ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai

    dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu

    menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan

    akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (social

    capital) yang diharapkan menjadi prime over dalam menjembatani upaya

    penguatan ekonomi di pedesaan.

    Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan

    taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan

    desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu

    memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (goodwill) dari

    pemerintahan di atasnya (supra desa) untuk mengeliminir rendahnya surplus

    kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor

    ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur

    pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan

    dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.

    Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada

    Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan badan usaha

    milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Substansi UU ini

    menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan (demand complience

    scenario) dalam konteks pembangunan tingkat desa. Logika pendirian

    BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya

    peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan

    pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta

    Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

  • 7

    mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (user-owned,

    user-benefited, and user-controlled), transparansi, emansipatif, akuntable,

    dan sustainable dengan mekanisme member-base dan self-help. Dari semua

    itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan

    secara profesional dan mandiri.

    Di Jawa Timur upaya menjadikan desa sebagai basis penguatan

    ekonomi lokal dengan mengembangkan BUMDes sudah berlangsung sejak

    disahkannya peraturan tentang BUMDes itu sendiri. Hampir setiap kabupaten

    diwilayah Jawa Timur mempunyai pilot project BUMDes. Pendirian

    BUMDes sendiri disesuaikan dengan karakteristik lokalitas dan kapasitas

    ekonomi desa yang ada, misalnya pengelolaan pasar desa, wisata desa,

    kegiatan simpan-pinjam, pengembangan kerajinan masyarakat dan

    sebagainya. Upaya mewujudkan konsep pendirian BUMDes, dirintis dengan

    jalan mengoptimalkan kapasitas dan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan

    dan dikelola desa.

    BUMDes yang merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang

    berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial

    (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada

    kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan

    sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan

    melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam

    menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu

    ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata

    Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

  • 8

    perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang

    terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat

    beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan

    karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing

    desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan

    Daerah (Perda).

    Selanjutnya tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi

    dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi

    dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi

    peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat

    dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya

    sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan

    pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

    Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada

    masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih

    dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang

    memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap

    berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan

    dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada

    sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang

    berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa

    (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua

    kelembagaan di pedesaan).

    Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

  • 9

    Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang telah mendirikan BUMDes

    adalah Kabupaten Mojokerto, yang di amanatkan dalam Peraturan Daerah

    (Perda) Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan

    dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes

    yang sudah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Mojokerto tersebut

    diharapkan Pemerintah Desa dapat memahami tentang pembentukan dan

    pengelolaan BUMDes, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak

    perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan

    kesejahteraan masyarakat desa, khususnya desa tertinggal atau desa yang

    tingkat perekonomiannya rendah.

    Harapan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yaitu adanya

    pembentukan dan pengelolaan BUMDes disetiap desa yang ada di Kabupaten

    Mojokerto belum bisa sesuai dengan yang diharapkan, karena kurangnya

    sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada

    Pemerintah Desa tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Hanya

    terdapat beberapa desa yang membentuk dan mengelola BUMDes, misalkan

    Desa Pandan Krajan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto menjadikan

    BUMDes sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan

    dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

    Pemerintah Desa Pandankrajan menginginkan pembentukan dan

    pengelolaan BUMDes untuk memberdayakan masyarakat Desa Pandankrjan.

    Peran Pemerintah Desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk

    mewujudkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagai bagian

    Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

  • 10

    dari upaya pengembangan komunitas (development based community) desa

    yang lebih berdaya.

    Kurangnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan tingkat

    ekonomi masyarakat Desa Pandankrajan yang masih rendah karena

    masyarakat Desa Pandankrajan rata-rata bekerja sebagai petani, diharapkan

    keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi

    serta sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat

    meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

    Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk meneliti

    peranan BUMDes didalam pemberdayaan masyarakat desa dengan judul

    Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan

    Masyarakat Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

    1.2. Rumusan Masalah

    Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam

    penelitian ini adalah bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

    didalam pemberdayaan masyarakat Desa Pandan Krajan, Kecamatan

    Kemlagi, Kabupaten Mojokerto?

    1.3. Tujuan Penelitian

    Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini

    adalah Mendeskripsikan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didalam

    pemberdayaan masyarakat Desa Pandan Krajan, Kecamatan Kemlagi,

    Kabupaten Mojokerto?

    Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

  • 11

    1.4. Manfaat Penelitian

    Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

    1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan

    kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk

    menerapkan teori-teori yang para penulis peroleh selama perkulian di

    Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

    2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu

    sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam rangka meningkatkan

    kesejahteraan masyarakat desa.

    3. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN VETERAN JATIM,

    akan melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa

    dan dapat menambah bahan bacaan dan referensi dari satu karya ilmiah.

    Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

    1. COVER2. Lembaran Pengesahan3. KATA PENGANTAR4. DAFTAR ISIAbstraksiBAB I