layanan.hukum.uns.ac.id file... · Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 telah diatur 6 (enam) tahapan penyusunan

Jurnal Parental, Vol. III No. 2, Okt 2015 ISSN: 2303-0658

79

LEGAL DRAFTING PERATURAN DESA BERDASARKANPERMENDAGRI NO. 111 TAHUN 2014 DI MOJOLABAN

MulyantoBagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email: [email protected]

AbstractImplementation of Legal Drafting Village Regulations must be based

Permendagri 111 Year 2014 on Technical Guidelines Rules In the village. InPermendagri 111 Year 2014 has been set six (6) stages of Village Regulationsconsist of Planning, Preparation, Discussion, Determination, promulgation anddissemination. Training in legal drafting Village Regulations in Klumprit andWirun village, can be run either by indicators based on the existingquestionnaires. First, the participants expressed satisfaction at 95 %. Second, thetotal of 72 % said that the training material legal drafting Village Regulationscan provide benefits, especially in Mojolaban. Third, the trainees by 84 % wantfurther activities in order to promote rural village to support good governance.

Keywords : training, legal drafting, village regulations

IntisariPelaksanaan Legal Drafting Peraturan Desa harus berdasarkan

Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.Dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 telah diatur 6 (enam) tahapanpenyusunan Peraturan Desa meliputi Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan,Penetapan, Pengundangan dan Penyebarluasan. Pelatihan legal drafting PeraturanDesa di Desa Klumprit dan Wirun, dapat berjalan baik dengan indikator berdasarkuesioner yang ada. Pertama, peserta menyatakan kepuasannya 95 %. Kedua,Sebanyak 72 % mmenyatakan bahwa materi pelatihan legal drafting PeraturanDesa dapat memberikan manfaat khususnya di Mojolaban. Ketiga, pesertapelatihan sebesar 84% menginginkan kegiatan lanjutan dalam rangka memajukandesa guna mendukung good village governance.

Kata Kunci: Pelatihan, legal drafting, Peraturan Desa

A. PendahuluanSukoharjo sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah Daerah

Karisidenan Surakarta-Solo, merupakan kabupaten terkecil di Provinsi JawaTengah. Secara geografis, terletak diantara Bagian ujung timur 110. 57O LS,Bagian Ujung Sebelah Barat 110 42O LS, Bagian Ujung Sebelah Utara 7 32O

BT, Bagian Ujung Sebelah Utara 7 49O 32.00O BT. Luas wilayah 46.666 Km2

atau 1,43% luas wilayah Propinsi Jawa Tengah.Kabupaten Sukoharjo memiliki batas-batas wilayah administrasi

sebelah Utara berbatasan langsung dengan Solo, sebelah Barat berbatasandengan kabupaten Klaten, sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten


80

Wonogiri dan Gunung Kidul, sedangkan sebelah timur berbatasan dengankabupaten Karang Anyar. Slogan kabupaten Sukoharjo adalah Makmur yaituMaju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul dan Rapi. Moto inilah yangingin dicapai kabupaten Sukoharjo sehingga tercapai masyarakat madani yanggemah ripah loh jinawi. Secara administratif Sukoharjo terbagi menjadi 12kecamatan sebagai berikut: (1) Sukoharjo; (2) Grogol; (3) Baki; (4) Gatak; (5)Kartosuro; (6) Mojolaban; (7) Polokarto; (8) Bendosari; (9) Nguter;(10)Tawangsari; (11) Bulu; dan (12) Weru.

Kecamatan Mojolaban menjadi salah satu kecamatan yang berada diKabupaten Sukoharjo. Daerah tersebut termasuk dalam sub WilayahPembangunan III meliputi wilayah Kecamatan MojoKragilan, KecamatanPolokarto dan Kecamatan Bendosari bagian utara, selatan dan timur denganpusat pengembangan di Kota MojoKragilan. Adapun yang menjadi potensipengembangan wilayah tersebut meliputi: pertanian tanaman pangan,perikanan, perkebunan, peternakan, industri, perdagangan, perhubungan,pemukinan/perumahan dan pariwisata.

Dalam rangka mencapai tujuan kemakmuran sebesar-besarnya bagirakyat, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Visi Bupati danWakil Bupati Sukoharjo Periode 2010–2015 yakni ”Terwujudnya MasyarakatSukoharjo yang Sejahtera, Maju, dan Bermatabat Didukung Pemerintahanyang Profesional1. Manifestasi otonomi di tingkat desa menurut UU No. 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbasiskan pemerintahan desayang terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Kedua struktur pemerintah dilevel bawah ini, memegang peranan penting dalam meningkatkankesejahteraan masyarakat di tingkat paling bawah.

Perdes merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalamrangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkatdesa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunandan pertanggungjawaban Perdes. Memahami proses pada seluruh tahapanpenyusunan Perdes (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban)didasarkan pada prinsip partispasi, transparansi dan akuntabel akanmemberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik.Perdes disusun harus berorientasi kepada peningkatan kesejahteraanmasyarakat desa dan memenuhi prinsip-prinsip good governance sepertitransparansi, partisipasi, efektifitas dan akuntabel sesuai dengan prinsip goodvillage governance2.

1 Pemkab Sukoharjo, “Visi dan Misi Sukoharjo”, https://www.sukoharjokab.go.id/id/p/visi-dan-misi, diakses 17 Juli 20152 Hetifah S. Sumarto, 2004, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Yayasan Obor Indonesia,Jakarta, hlm. 97.


81

Pada awal April 2014, pengusul melakukan observasi menelusur dataaktual rekapitulasi Perdes yang dihasilkan BPD se-kecamatan Mojolaban diBagian Hukum Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, ditemukan data terkait. Adaketimpangan produktivitas antara BPD satu dengan BPD yang lainnya.Permasalahan serius ini hendaknya segera ditangani demi menjaga publicservice dan profesionalisme. BPD bersama Pemerintah Desa berkewajibanmenyusun Perdes yang sesuai legal drafting dan dengan kaidah-kaidah hukumyang berlaku. Apalagi di era otonomi daerah ini, desa dituntut bekerja secaraoptimal demi terwujudnya good village governance.

Dari data yang telah diperoleh, dapat dicermati sebagai berikut:Kecamatan Mojolaban terdiri dari lima belas desa yakni Desa Laban, DesaKlumprit, Desa Laban, Desa Sapen, Desa Plumbon, Desa Tegalmade, DesaDemakan, Desa Palur, Desa Kragilan, Desa Bekonang, Desa Wirun, DesaTriyagan, Desa Gadingan, Desa Dukuh dan Desa Cangkol. Namun, sebagaisampel hanya akan diambil 2 (dua) desa yakni Desa Klumprit dan Wirun.

Untuk mengetahui permasalahan yang secara riil dihadapai oleh BPDKlumprit dan BPD Wirun, Mojolaban, Sukoharjo dilakukan dengan dua carayakni Pertama, melakukan telaah pustaka terhadap dokumentasi hasilpengabdian masyarakat yang selama telah dilaksanakan di Mojolaban. Kedua,melakukan observasi langsung terhadap Ketua BPD Klumprit maupun KetuaBPD Wirun guna menegaskan skala prioritas yang perlu ditangani.

Hasil pengabdian masyarakat sebelumnya tahun 2013, berkesimpulanbahwa Mapping konsep legal drafting partisipatif yang belum sepenuhnyadipahami delegasi BPD. Sedangkan hasil pengabdian masyarakat tahun 2014berkesimpulan bahwa teridentifikasi masalah politis dan yuridis kewenanganpenyusunan Perdes antara Kepala Desa dan BPD. Selain itu, juga masalahMasih banyak ditemukan kelemahan BPD dalam perumusn redaksional Perdessesuai konsep legal drafting.

Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan yuridis Perdes BPD dapatdikaji dari perspektif konsep-teoretis. Salah satu teori legal drafting Perdesyang terkenal yakni Formiele Theorie oleh Reed Dickerson (2005) (Professorof Law, Indiana University) berpendapat hukum yang baik itu memenuhisyarat-syarat: (1) Tuntas mengatur masalahnya; (2) Sedikit mungkin memuatketentuan delegasi van wetgeving (delegasi peraturan perundang-undangan)yakni pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undanganyang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepadaperaturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan


82

dinyatakan dengan tegas maupun tidak; dan (3) Jangan sampai memuatketentuan yang bersifat elastis3.

Ada berbagai permasalah yang dihadapi BPD di kecamatan Mojolabantermasuk Desa Klumprit dan Wirun, khususnya yang menyangkut aspekyuridis penyusunan Perdes berdasarkan pengabdian masyarakat yang telahdilakukan sebelumnya, sebagai berikut:1. Mapping konsep legal drafting partisipatif yang belum dipahami delegasi

BPD se-kecamatan Mojolaban, hal tersebut lebih dikarenan variasinyalatar belakang pendidikan dari anggota BPD.

2. Pemahaman yang belum memadai terhadap dasar hukum keberadaan BPD.Analisis hukum mulai UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 6Tahun 2014, Permendagri No. 111 Tahun 2014 dan Perda KabupatenSukoharjo No. 12 Tahun 2007;

3. Ditemukan berbagai masalah di lapangan terkait fungsi BPD dalampenyusunan produk hukum desa;

4. Teridentifikasi masalah politis dan yuridis kewenangan penyusunan Perdesantara kepala desa dan BPD;

5. Masih ditemukan kelemahan BPD dalam perumusan redaksional Perdessesuai konsep legal drafting.

Dengan demikian, berdasar data di atas, dapat disimpulkan bahwaBPD Klumprit dan Wirun memiliki permasalahan Perdes terutama dari aspekyuridis. Artinya, di kedua desa tersebut butuh sosialisasi maupun peningkatankompetensi dalam memahami Perdes baik dari aspek formil maupun materiil.Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan legal drafting Perdes dalammenunjang efektivitas lembaga legislator desa tersebut.

B. MetodePenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau

empiris. Adapun sifat penelitiannya deskriptif evaluatif yang memberikangambaran secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti4. Penelitian inibermaksud memberikan gambaran existing condition pelaksanaan peran BPDdalam penyusunan Perdes partisipatif berdasar Permendagri No. 111 Tahun2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan datadeskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilakuyang dapat diamati untuk diarahkan pada latar dan individu secara

3 Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit Kanisius,Yogyakarta, hlm 35.4 Bambang Sunggono, 2005, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm. 35.


83

holistik/utuh5. Dalam hal ini yang diamati BPD yang berlokasi di kecamatanMojolaban, Sukoharjo.

Data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Sumber dataprimer dari BPD Klumprit dan Wirun, Mojolaban, Kepala Desa dan KabagHukum serta Kasubbag Dokumentasi dan Evaluasi Produk Hukum PemdaSukoharjo, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasilpenelaahan literatur (bahan pustaka) yang berkaitan dengan materi penelitian6.Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yangrelevan dengan objek penelitian.

Instrumen pengumpul data menggunakan wawancara dan identifikasiisi (content analisys). Wawancara ini dilakukan dengan indeepht interview,yaitu metode pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan secaramendalam kepada sumber data7. Teknik analisis data secara kualitatif,mengingat data yang terkumpul sebagian besar merupakan data kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan1. Legal Drafting Perdes dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan Di DesaLegal drafting merupakan suatu cara atau teknik untuk mengedraf

suatu peraturan. Suatu peraturan perundang-undangan disebut sah bilamemenuhi syarat formil dan materiil. Persyaratan formil berkaitan denganproses pembuatan itu tidak mengalami kekurangan yuridis denganprosedur dilakukan oleh badan yang berwenang menurut tata cara yangditentukan8.

Dalam kaidah legal drafting penyusunan Peraturan Desa, ada 3(tiga) asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yangfundamental yang mutlak harus diperhatikan, termasuk dalam penyusunanPerdes sebagai berikut: Pertama, Asas lex superior derogate lex inferioriyang berarti suatu asas yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi mengalahkan Peraturan Perundang-Undanganyang lebih rendah. Kedua, Asas lex specialis derogate lex generalis yaknisuatu asas yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yangkhusus mengalahkan Peraturan Perundang-Undangan yang umum. Ketiga,Asas lex posterior derogate lex priori yaitu suatu asas yang menyatakan

5 Sabian Utsman, 2010, Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum(Legal Research), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 382.6 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif danEmpiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156.7 W. Gulo, 2002. Metodologi Penelitian. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 119.8 Soehino, 2005, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Edisi Kedua Cet. IV, Liberty,Yogyakarta, hlm. 16.


84

bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang baru mengalahkan PeraturanPerundang-Undangan yang lama9.

Selanjutnya legal drafting penyusunan Perdes di kecamatanMojolaban, secara teknis yuridis harus merujuk pada LAMPIRANPeraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentangPedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa(Selengkapnya baca Modul Legal Drafting). Kerangka struktur PeraturanDesa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari: (A)Penamaan/Judul; (B) Pembukaan; (C) Batang Tubuh; (D) Penutup; dan(E) Lampiran (bila diperlukan).

Namun demikian, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014 telahdiundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 111Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Alasan lahirnyaPermendagri tersebut dapat dicermati dalam Konsiderans Menimbangyakni bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlumenetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman TeknisPeraturan di Desa.

Dalam Bab II yang terdiri dari Pasal 2 dan Pasal 3 PermendagriNo. 111 Tahun 2014 diatur mengenai jenis dan materi muatan peraturan didesa yang meliputi: Pertama, Peraturan Desa (Perdes) berisi materipelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi. Kedua, Peraturan Bersama KepalaDesa berisi materi kerjasama desa, dan Ketiga, Peraturan Kepala Desa(Perkades) berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersamakepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yanglebih tinggi. Pada prinsipnya suatu Peraturan di desa dilarang bertentangandengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014, terdapat 6 (enam)tahapan suatu Peraturan Desa yang dapat dirinci sebagai berikut:a. Tahap Perencanaan

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkanoleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa

9 Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi kelima cet. II, Liberty,Yogyakarta, hlm. 35.


85

dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untukrencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.b. Tahap Penyusunan

Dalam Tahap Penyusunan dapat diinisiasi oleh kedua lembaga baikitu Kepala Desa maupun BPD. Pertama, Penyusunan Peraturan Desa olehKepala Desa. Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai olehPemerintah Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajibdikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepadacamat untuk mendapatkan masukan. Rancangan Peraturan Desa yangdikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakatyang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Masukan darimasyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjutproses penyusunan rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desayang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untukdibahas dan disepakati bersama.

Kedua, Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD. BPD dapatmenyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa. RancanganPeraturan Desa kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencanapembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentangrencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawabanrealisasi pelaksanaan APB Desa. Rancangan Peraturan Desa dapatdiusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkansebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.c. Tahap Pembahasan

BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakatirancangan PerDes. Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsaPemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahasdalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancanganPeraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulanKepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. RancanganPeraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembalikecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersamadisampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepalaDesa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh)Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Rancangan peraturan Desa wajibditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling


86

lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancanganperaturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.d. Tahap Penetapan

Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangandisampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Dalam halKepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa,Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam LembaranDesa dan sah menjadi Peraturan Desa.e. Tahap Pengundangan

Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembarandesa. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatanhukum yang mengikat sejak diundangkan.f. Tahap Penyebarluasan

Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejakpenetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunanRancangan Peratuan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa,hingga Pengundangan Peraturan Desa. Penyebarluasan dilakukan untukmemberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat danpara pemangku kepentingan.

2. Evaluasi Pelaksanaan Perdes di Desa Klumprit dan Wiruna. Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa dalam Permendagri No 111

Tahun 2014Dalam Bab I Pasal 1 Permendagri No 111 Tahun 2014 dijabarkan

pengertian evaluasi dan klarifikasi. Evaluasi adalah pengkajian danpenilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahuibertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaianterhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengankepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebihtinggi. Definisi lain yang penting yakni bertentangan dengan kepentinganumum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik,terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatanekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/ataudiskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan,dan gender. Adapun Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desadalam Lembaran Desa atau Berita Desa.

Adapun langkah-langkah evaluasi peraturan desa sebagai berikut:(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang,


87

dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati olehKepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepadaBupati/Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga)hari sejak disepakati untuk dievaluasi; (2) Dalam hal Bupati/Walikotatidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desatersebut berlaku dengan sendirinya; (3) Hasil evaluasi rancangan PeraturanDesa diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) harikerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut olehBupati/Walikota; (4) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasilevaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya; (5) Kepala Desamemperbaiki rancangan peraturan desa paling lama 20 (dua puluh) harisejak diterimanya hasil evaluasi; (6) Kepala Desa dapat mengundang BPDuntuk memperbaiki rancangan peraturan desa; (7) Hasil koreksi dantindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melaluicamat; (8) Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi dantetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkanPeraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.; (9) Bupati/Walikotadapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa; dan (1) Timditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Adapun untuk Klarifikasi Peraturan desa sebagi berikut: (1)Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desakepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkanuntuk diklarifikasi; (2) Bupati/Walikota melakukan klarifikasi PeraturanDesa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterima; (3) Hasil klarifikasi dapat berupa: (a) hasil klarifikasi yangsudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi; dan (b) hasil klarifikasi yangbertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi; (4) Dalam hal hasil klarifikasi,Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atauketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggiBupati/Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasilklarifikasi yang telah sesuai; (5) Dalam hal hasil klarifikasi, bertentangandengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota membatalkan Peraturan DesaDesa tersebut dengan Keputusan Bupati/Walikota.

b. Evaluasi Pelatihan Legal Drafting Perdes di Desa Klumprit danWirun

Dalam makalahnya yang disampaikan dalam Pelatihan Legaldrafting tanggal 25 Agustus 2015 di Balai Desa Wirun. Menurut Bp.


88

Arifin Ibnu I, S.Sos, M.Si (Kasubbag Kelembagaan Pemerintah DesaKabupaten Sukoharjo), bahwa evaluasi terhadap kesalahan yang seringditemukan dalam Penyusunan Perdes berikut10:1) Ada kecenderungan Pemerintah Desa dalam membuat Perdes dibuat

tiap tahun sekali dan tahun berikutnya membuat lagi.Padahal sebenarnya ada beberapa Peraturan Desa yang tidak

perlu dibuat setiap tahun tetapi dibuat sekali untuk beberapa tahun, danbaru diganti apabila dipandang perlu. Sehingga lebih efisien dan tidakterjadi kekosongan hukum karena penetapan Perdes sering terlambat.

Contohnya Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa Tahun 2008,Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar Desa Tahun 2008, danBeaya Legalisasi Surat-surat dan Pologoro Tahun 2008. Perdestersebut tidak perlu dibuat setiap tahun, namun dibuat satu kali untukbeberapa tahun, dan baru diganti apabila dipandang perlu, sepertiperubahan tarif dan sebagainya.

2) Belum memahami perbedaan antara Peraturan Desa, Peraturan KepalaDesa dan Keputusan Kepala Desa.

Secara definisi Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. PeraturanKepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkanoleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakanPeraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,sedangkan Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkanoleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangkamelaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa

3) Banyak Peraturan Desa yang masih mencantumkan Peraturan DaerahKabupaten Sukoharjo yang sudah tidak berlaku lagi.Contoh:Perda Kab. Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang KedudukanKeuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Perda Kab. SukoharjoNomor 5 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa, PerdaKab. Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan BPD;Semua Perda tersebut di atas sudah diganti denga Perda tentang desatahun 2006 dan tahun 2007.

4) Hampir semua Peraturan Desa, pembentukannya belum sesuai denganPerda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang PedomanPembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

10 Arifin Ibnu, “Peran dan Fungsi BPD Pasca Lahirnya UU No 6 Tahun 2014”, Makalah,Pelatihan Legal Drafting BPD Klumprit dan Wirun, Sukoharjo, 25 Agustus 2015.


89

Konsiderans (Menimbang).Belum menggambarkan alasan yuridis, filosofis, dan sosiologis

mengapa Perdes tersebut dibuat.Dasar Hukum (Mengingat).Masih mencantumkan peraturan yang seharusnya tidak masuk

dalam “Mengingat “. Seperti Permendagri. Urutan penulisan belumsesuai dengan tata urutan peraturan perundang undangan.Menambahkan konsiderans “Memperhatikan”, yang seharusnya tidakperlu dicantumkan.

Batang Tubuh.Penulisan Judul BAB menggunakan huruf kecil, seharusnya

dengan huruf kapital semua; Penulisan ayat menggunakan angka arab1, 2, 3 dst. Seharusnya angka arab dalam tanda baca kurung seperti(1),(2), (3) dst.

Pada penutup Peraturan Desa,masih mencantumkan Frasa ”Peraturan Desa ini mulai berlaku

setelah mendapat persetujuan BPD”.5) Belum memahami perbedaan antara ”Peraturan Desa” dengan

”Keputusan Kepala Desa” sehingga masih banyak kesalahan dalammenyusun Peraturan Kepala Desa maupun Keputusan Kepala Desa.

Materi yang seharusnya diatur dalam bentuk Peraturan Desatetapi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dan sebaliknyamateri yang seharusnya ditetapkan dengan bentuk Keputusan KepalaDesa, tetapi diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

c. Hasil kuesioner Pelatihan Legal Drafting Perdes Klumprit dan WirunKegiatan IbM BPD Klumprit dan Wirun Dalam Menghasilkan

Perdes Partisipatif Berbasis Good Village Governance” sebagaimana telahdirencanakan dalam proposal perlu diadakan evaluasi keberhasilan. Teknikyang digunakan yakni dengan membagikan lembar evaluasi (kuesioner)telah diberikan pada akhir kegiatan untuk diisi oleh para peserta.

Adapun untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan pelatihanlegal drafting Perdes ini digunakan indikator sebagai berikut:1) Indikator dalam proposal ditetapkan tingkat kepuasan dari peserta

pelatihan legal drafting terhadap penyajian materi lebih dari 75%.Realitanya setelah diadakan kalkulasi prosentasi mayoritas pesertamenyatakan kepuasannya 95 % yang terdiri dari 80 % sangat setujusedangkan 15 % menyatakan setuju. Artinya kegiatan tersebut dapatberjalan lancar dan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.


90

Bagan.1. Kepuasan Peserta Pelatihan

2) Dalam proposal ditetapkan bahwa besaran prosentase lebih dari 50%dari peserta yang menyatakan bahwa pelatihan legal drafting Perdesbermanfaat bagi BPD Klumprit dan Wirun dalam melaksanakan tugaspokok penyusunan Perdes. Dari lembar evaluasi peserta diperoleh hasilbahwa 72 % berpendapat bahwa materi pelatihan legal drafting Perdessangat bermanfaat dalam melaksanakan tugas sebagai anggota BPDKlumprit dan Wirun, kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Artinyakegiatan tersebut dapat dikatakan berhasil.

Bagan.2. Manfaat Materi bagi BPD

3) Harapan untuk diadakannya kegiatan tindak lanjut dari pelatihan legaldrafting Perdes terhadap penyajian materi telah ditetapkan dalamproposal lebih dari 50%. Realitanyan dari hasil lembar evaluasidiperoleh data sebesar 84% peserta menghendaki adanya kegiatan

KEPUASAN TERHADAP MATERI PELATIHAN

15%

80%

5% 0%

A (SS) B (S) C (KS) D (TS)

KEMANFAATAN MATERI BAGI BPD

28%

72%

0%

0%

A (SS)

B (S)

C (KS)

D (TS)


91

lanjutan untuk jilid II. Artinya mayoritas peserta pelatihan dari AnggotaBPD Klumprit daln Wirun menganggap kegiatan ini perlu dilanjutkandalam rangka memajukan desa. Alasanya bervariasi mulai pentingnyamateri dari minimalisnya waktu penyelenggaraan pelatihan legaldrafting Perdes semakin mengkatnya keterampilan anggota BPD dalampenyusunan Perdes partisipatif dan lain sebagainya. (Lihat Bagan3).

Bagan.3. Keinginan Tindak Lanjut Kegiatan

Dari Hasil kegiatan pelatihan legal drafting Perdes diperoleh databahwa anggota BPD Klumprit dan Wirun kecamatan Mojolaban secaraeksplisit menyatakan bahwa berharap (berkeinginan) dan meminta agarkegiatan pelatihan legal drafting ini perlu diadakan lagi. Dalam kontekspeningkatan kualitas maupun kuantitasnya. Permintaan terkait kualitasmenyangkut perlu pelatihan lagi yang sifatnya lebih spesifik dan dari segikuantitasnya menyoal frekuansi pelatihan karena kemanfaatannyadirasakan secara nyata.

Hasil kegiatan IbM juga ditanyakan dalam kuesioner dengansistem terbuka (uraian tertulis dari peserta). Secara umum Kegiatan IbMini, bagi BPD Klumprit dan Wirun sangat setuju karena dapat menambahpengetahuan tentang tata cara maupun konseptual Perdes. Selain itu, dapatmemotivasi untuk membuka wacana untuk mendorong kemajuanpemberdayaan masyarakat desa. Untuk menuju perbaikan kualitaspenyusunan Perdes diharapkan adanya tindak lanjut kegiatan serupaseiring dengan perkembangan peraturan perundang-undang yangmenyesuaiakn zamannya. Dari aspek kuantitas, perlu adanya tambahanwaktu yang intensif. Dengan demikian, dapat disimpulkkan bahwakegiatan pelatihan legal drafting Perdes berdasar indikator di atas berhasil(sukses) sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam proposal kegiatan.

TINDAK LANJUT KEGIATAN

16%

84%

0%

0%A (SS) B (S) C (KS) D (TS)


92

D. Kesimpulan1. Legal Drafting Perdes merujuk pada Permendagri No. 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Legal drafting merupakansuatu teknik untuk mengedraf suatu peraturan yang memenuhi persyaratanformil dan materiil. Dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 telah diatur6 (enam) tahapan penyusuna Perdes yakni Tahap Perencanaan, TahapPenyusunan, Tahap Pembahasan, Tahap Pnetapan, Tahap Pengundangandan Tahap Penyebarluasan.

2. Kegiatan pelatihan legal drafting Perdes di Desa Klumprit dan Wirun,secara umum dapat berjalan baik dengan indikator evaluasi kegiatanberdasar kuesioner yang telah diedarkan berkesimpulan. Pertama,prosentasi mayoritas peserta menyatakan kepuasannya 95 % yang terdiridari 80 % sangat setuju sedangkan 15 % menyatakan setuju. Artinyakegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan sesuai rencana yang telahditetapkan sebelumnya. Kedua, Sebanyak 72 % berpendapat bahwa materipelatihan legal drafting Perdes sangat bermanfaat dalam melaksanakantugas sebagai anggota BPD Klumprit dan Wirun, kecamatan Mojolaban,Sukoharjo. Ketiga, mayoritas peserta pelatihan sebesar 84% menghendakiadanya kegiatan lanjutan pada masa mendatang dalam rangka memajukandesa guna mendukung good village governance.

E. SaranSebaiknya secara yuridis normatif Pemda Sukoharjo segera merespon

hadirnya Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman TeknisPeraturan Di Desa dengan cara merevisi Perda Kabupaten Sukoharjo No.12Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme PenyusunanPeraturan Desa karena banyak substansi yang harus disempurnakan. Dalamimplementasi, hendaknya diadakan peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatapelatihan legal drafting Perdes untuk BPD-BPD di desa lain di KecamatanMojolaban, dengan alasan kegiatan tersebut direspon bagus oleh masyarakatdan terbukti telah memberi kemanfaatan untuk Penyusunan Perdes agar lebihsesuai dengan paerundang-undangan yang berlaku.


93

DAFTAR PUSTAKA

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme PenelitianHukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Gulo, W, 2002. Metodologi Penelitian. PT Gramedia Widiasarana Indonesia,Jakarta.

Ibnu, Arifin, “Peran dan Fungsi BPD Pasca Lahirnya UU No 6 Tahun 2014”,Makalah, Pelatihan Legal Drafting BPD Klumprit dan Wirun, Sukoharjo,25 Agustus 2015.

Mertokusumo, Sudikno, 2005, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi kelimacet. II, Liberty, Yogyakarta.

Pemkab Sukoharjo, “Visi dan Misi Sukoharjo”,https://www.sukoharjokab.go.id/id/p /visi-dan-misi, diakses 17 Juli 2015.

Soehino, 2005, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Edisi KeduaCet. IV, Liberty, Yogyakarta.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, Ilmu Perundang-undangan, PenerbitKanisius, Yogyakarta.

Sumarto, Hetifah S, 2004, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, YayasanObor Indonesia, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2005, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Utsman, Sabian, 2010, Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi ProposalPenelitian Hukum (Legal Research), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang PedomanTeknis Peraturan Di Desa.


94

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang PedomanPembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Documents

layanan.hukum.uns.ac.id file... · Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 telah diatur 6 (enam) tahapan penyusunan