[1]

e FIAT JUSTITIAMS & PARTNERS LAW OFFICE NEWSLETTER

10 │ September │ 2016

MENATAWILAYAH PESISIR,PULAU KECIL, DANTANAH REKLAMASI

www.msp-lawoffice.com

Kajian terhadap Peraturan MenteriAgraria dan Tata Ruang/ Kepala BadanPertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 17 tahun 2016 tentang PenataanPertanahan Di Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil

[2]

Pada tanggal 21 Maret 2016,Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional menetapkan sebuahperaturan baru yangdiundangkan pada tanggal 14April 2016, yaitu PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Republik IndonesiaNomor 17 tahun 2016 tentangPenataan Pertanahan di WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil(“Permen 17/2016”).

Permen 17/2016 pada dasarnyamengatur mengenai penataantanah pada 4 (empat) lokasi,yaitu penataan tanah di wilayahpesisir, pulau kecil, tanahreklamasi, dan tanah timbul,yang selengkapnya sebagaiberikut:

PENATAAN PERTANAHAN DIWILAYAH PESISIR

Pemberian Hak Atas Tanah diWilayah Pesisir wajib dilakukansesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undanganyang berlaku, antara lain sebagaiberikut: peruntukan bangunanharus sesuai dengan rencana tataruang, mendapat rekomendasidari pemerintah dan harusmemenuhi ketentuan perizinan.Lebih lanjut,Penataan pertanahandi Wilayah Pesisir meliputipemberian hak atas tanah padapantai dan perairan pesisir.

1) Pantai

Pengertian pantai adalahdaerah yang merupakanpertemuan antara laut dandaratan diukur pada saatpasang tertinggi dan surutterendah. Berdasarkan Pasal5 ayat 1 Permen 17/2016,

Pemerintah hanya dapatmemberikan hak atas tanah didaerah pantai untuk bangunan-bangunan sebagai berikut:

a. Bangunan yangdigunakan untukpertanahan dankeamanan;

b. Pelabuhan ataudermaga;

c. Tower penjagakeselamatanpengunjung pantai;

d. Tempat tinggalmasyarakat hukumadat atau anggotamasyarakat yangsecara turun-temurun sudahbertempat tinggal ditempat tersebut;dan/atau

[3]

e. Pembangkit tenagalistrik.

2) Perairan Pesisir.

Pengertian dari perairanpesisir adalah laut yangberbatasan dengan daratanmeliputi perairan sejauh 12(dua belas) mil laut diukurdari garis pantai, perairanyang menghubungkanpantai dan pulau-pulau,estuari, teluk, perairandangkal, rawa payau, danlaguna. Lebih lanjut,berdasarkan Pasal 5 ayat 1Permen 17/2016,pemberian hak atas tanahpada daerah pantai hanyadapat diberikan untukbangunan sebagai berikut:

a. Bangunan yangdigunakan untukpertanahan dankeamanan;

b. Pelabuhan ataudermaga;

c. Tower penjagakeselamatanpengunjung pantai;

d. Tempat tinggalmasyarakat hukumadat atau anggotamasyarakat yangsecara turun-temurun sudahbertempat tinggal ditempat tersebut;dan/atau

e. Pembangkit tenagalistrik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permen 17/2016 mengaturmengenai jenis-jenis bangunan

yang dapat dibangun di WilayahPesisir. Namun, Permen 17/2016juga mengatur mengenaibangunan yang tidak dapatdibangun di Wilayah Pesisir, yaitusebagai berikut:

a. bangunan yang berkaitandengan program strategisnegara;

b. bangunan untuk kepentinganumum;

c. Permukiman di atas air bagimasyarakat hukum adat;dan/atau

d. Pariwisata.

PENATAAN PERTANAHAN DIPULAU-PULAU KECIL

Merujuk kepada Pasal 1 angka 4Permen 17/2016, Pulau Keciladalah pulau dengan luas lebihkecil atau sama dengan 2.000 km2(dua ribu kilometer persegi)beserta kesatuan Ekosistemnya.Sedangkan pengertian Pulau-Pulau Kecil adalah pulau-pulaukecil yang memiliki titik-titik dasarkoordinat geografis yangmenghubungkan garis pangkallurus kepulauan sesuai denganhukum internasional dan nasional.

Berdasarkan Pasal 9 ayat 2Permen 17/2016, Pemberian HakAtas Tanah di Pulau-Pulau Kecilharus memperhatikan ketentuansebagai berikut:

a. Penguasaan atas pulau-pulaukecil paling banyak 70%(tujuh puluh persen) dari luaspulau, atau sesuai denganarahan rencana tata ruangwilayah provinsi/ kabupaten/kota dan/atau rencana zonasi

pulau kecil tersebut;

b. Sisa paling sedikit 30% (tigapuluh persen) luas pulaukecil yang ada dikuasailangsung oleh negara dandigunakan dandimanfaatkan untukkawasan lindung, areapublik atau kepentinganmasyarakat; dan

c. Harus mengalokasikan 30%(tiga puluh persen) dariluas pulau untuk kawasanlindung.

Salah satu hal unik yang diaturmengenai penataan pertanahandi pulau kecil adalah bahwapenguasaan dan pemilikantanah di pulau kecil tidak bolehmenutup akses publik, yakni:

a. Akses perorangan ataukelompok orang untukberlindung, berteduh,menyelamatkan diri,mencari pertolongandalam pelayaran;

b. Akses perorangan ataukelompok orang denganijin resmi untukmelaksanakan kegiatanterkait pendidikan,penelitian, konservasi, danpreservasi.

PENATAAN PERTANAHANPADA TANAH REKLAMASI DANTANAH TIMBUL

Merujuk kepada Pasal 1 angka 9Permen 17/2016, TanahReklamasi adalah tanah hasildari kegiatan yang dilakukanoleh orang atau badan hukumdalam rangka meningkatkan

[4]

manfaat sumber daya lahanditinjau dari sudut lingkungandan sosial ekonomi dengan carapengurugan, pengeringan lahanatau drainase.

Lebih lanjut, dalam rangkapenataan pertanahan, makaPemerintah dapat memberikanHak Atas Tanah terhadap TanahReklamasi dengan ketentuansebagai berikut:

a. Memenuhi ketentuanperijinan dari pemerintahdan pemerintah daerah;

b. Dilengkapi dengandokumen lingkungan darilembaga pemerintahterkait;

c. Penggunaan danpemanfaatannya sesuaidengan arahanperuntukannya dalamrencana tata ruang wilayahprovinsi/ kabupaten/ kota,atau rencana zonasi wilayahpesisir dan pulau-pulaukecil;

d. Menjaga keberlanjutankehidupan danpenghidupan nelayan danmasyarakat;

e. Menjaga keseimbanganantara kepentinganpemanfaatan dankepentingan pelestarianfungsi lingkungan pesisirdan pulau-pulau kecil; dan

f. Memenuhi persyaratanteknis pengambilan,pengerukan, danpenimbunan material.

Khusus untuk tanah timbul, tanahtimbul merupakan tanah yangdikuasai langsung oleh negara.Tanah Timbul adalah daratan yangterbentuk secara alami karenaproses pengendapan di sungai,danau, pantai, dan atau pulautimbul serta penguasaantanahnya dikuasai oleh negara.Namun, untuk Tanah Timbul yangtimbul dengan luasan maksimum100 m2 (seratus meter persegi),merupakan pemilik dari pemiliktanah yang berbatasan langsungdengan tanah timbul dimaksud.Lebih lanjut, terhadap tanah yangtimbul yang luasnya lebih dari 100m2 (seratus meter persegi) dapatdiberikan Hak Atas Tanah denganketentuan:

a. Penguasaan dan pemilikantanah timbul harus mendapatrekomendasi KementerianAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

b. Penggunaan danpemanfaatannya sesuaidengan arahanperuntukannya dalamrencana tata ruang wilayahprovinsi/ kabupaten/ kota,atau rencana zonasi wilayahpesisir dan pulau-pulau kecil.

[5]

MS & PARTNERS LAW OFFICE

Disclaimer:

MS & Partners Law Office Buletin berisi tulisan-tulisan yang ditulis oleh lawyer-lawyer dari MS & Partners Law Office, bukan merupakan nasehat resmi dan tidak dapatdijadikan acuan resmi untuk keputusan investasi atau bisnis. MS & Partners Law Office adalah sebuah kantor hukum yang terdiri dari lawyer yang berdedikasi,berpengalaman di dunia hukum, dan menguasai bidangnya. Visit our Website: www.msp-lawoffice.com.