8
1 SKRIPSI PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Oleh : FERDIAN HEYDIANTO NIM 02106007 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2010

SKRIPSIskripsi.narotama.ac.id/files/02106007 FERDIAN HEYDIANTO.pdfKUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana,

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SKRIPSIskripsi.narotama.ac.id/files/02106007 FERDIAN HEYDIANTO.pdfKUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana,

1

SKRIPSI

PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA

DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG

HUKUM ACARA PIDANA

Oleh :

FERDIAN HEYDIANTONIM 02106007

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2010

Page 2: SKRIPSIskripsi.narotama.ac.id/files/02106007 FERDIAN HEYDIANTO.pdfKUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana,

2

ABSTRAK

Kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara perlu ditingkatkan secara terus-menerus karena dalam setiap kegiatan maupun setiap organisasi tidak dapat disangkal bahwa peranan kesadaran hak dan kewajiban amat menentukan dalam pencapaian tujuan.

Dalam upaya penegakan hukum, selain kesadaran akan hak dan kewajiban juga tidak kalah pentingnya adalah kesadaran penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum karena penyalahgunaan kewenangan tersebut selain sangat memalukan juga menimbulkan rasa ketakutan dan kekhawatiran bagi masyarakat jika berhadapan dengan penegak hukum.

Sebaliknya, penggunaan kewenangan yang tepat akan menimbulkan rasa aman bagi masyarakat. Suatu kewajiban bagi para aparat penegak hukum untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran pada diri warga negara untuk ikut serta menegakkan kebenaran dan keadilan.

KUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harga diri kepada tersangka atau terdakwa untuk menghindari kesewenang-wenangan.

Pada dasarnya KUHAP diharapkan secara efektif dapat mengubah mental penegak hukum sehingga terbina satuan tugas penegak hukum yang berwibawa dan mampu bertindak dengan pendekatan manusiawi yang memenuhi rasa tanggung jawab.

v

Page 3: SKRIPSIskripsi.narotama.ac.id/files/02106007 FERDIAN HEYDIANTO.pdfKUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana,

3

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat

dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis mempunyai kemampuan dan

kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi yang telah

penulis selesaikan mengambil judul “PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI

OLEH JAKSA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

ACARA PIDANA” diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan

program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya.

Penulis menyadari bahwa terselesaikan skripsi ini juga tidak lepas dari

bantuan, bimbingan, petunjuk, saran serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh

karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada semua pihak baik secara langsung ataupun tidak

langsung telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Bapak HR. Djoko Soemardijo, S.H., selaku Rektor Universitas Narotama

Surabaya.

2. Ibu Tutiek Retnowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Narotama Surabaya.

3. Bapak Soemali, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji penulis yang telah

mengajarkan kepada penulis cara penulisan skripsi yang baik dan benar.

4. Ibu Erma Zahro Noor, S.H., C.N., selaku Dosen Penguji yang telah

mengajarkan kepada penulis cara berpresentasi yang baik.

vi

Page 4: SKRIPSIskripsi.narotama.ac.id/files/02106007 FERDIAN HEYDIANTO.pdfKUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana,

4

5. Bapak M. Yusron MZ, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang

telah memberi support yang luar biasa dan sabar menghadapi penulis yang

sering merepotkan beliau sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan

baik.

6. Ibu Marsini selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Narotama

Surabaya yang sangat membantu proses administrasi penulis sehingga dapat

menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh staff pengajar dan administrasi Fakultas Hukum Universitas

Narotama yang telah membimbing dan memberi pengajarannya bagi penulis.

8. Kedua orang tua penulis yaitu Alm. Bapak H. Sujono, S.H., dan Ibu Hj,

Kadariyanti Sujono, yang selalu memberikan do’a, support dan dorongan

moral sehingga skripsi ini dapat diselesaikan penulis.

9. Om dan tante penulis yang sudah dianggap seperti orang tua bagi penulis

yang telah memberikan do’a, support, kasih sayang, dan telah memberikan

kesempatan untuk banyak belajar dalam hal berpolitik. Terima kasih kepada

MAYJEN TNI. Purn. Dr. H. Syamsul Maarif dan tante Nanik Kadariyani.

10. Saudara kandung penulis Windha Ariestya Riyanti Sujono yang selalu

memberikan dorongan semangat agar penulis segera menyelesaikan skripsi.

11. Saudara sepupu penulis, dik Erwin Yudho Maarif, Bc.Comm beserta istri, dik

Wulan dan dik Alya.

12. Istri penulis yaitu Stevani Indonesia Putri, yang dengan sabar, penuh kasih

sayang dan pengertian menemani dan membantu menyiapkan alat tulis dalam

penyelesaian skripsi ini.

vii

Page 5: SKRIPSIskripsi.narotama.ac.id/files/02106007 FERDIAN HEYDIANTO.pdfKUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana,

5

13. Putra penulis Haryo Hutomo Heydianto, yang banyak menemani penulis

dalam penyelesaian skripsi ini.

14. Keluarga istri penulis Bapak Djoko Suwito Selamet Basuki dan Ibu Yusnidar

Rike Van Doren, yang telah sabar dan memberi support agar skripsi ini cepat

selesai.

Semoga Allah SWT berkenan untuk membalas budi baik semua pihak

yang telah memberikan inspirasi, dorongan, ejekan, bantuan, pengarahan dan

bimbingan kepada penulis. Dan akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini

dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca dan pihak

lain yang berkepentingan.

Surabaya, 17 Maret 2010

Penulis

Ferdian Heydianto

viii

Page 6: SKRIPSIskripsi.narotama.ac.id/files/02106007 FERDIAN HEYDIANTO.pdfKUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana,

6

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN ......................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN .......................................................................... iii

MOTTO ....................................................................................................... iv

ABSTRAK .................................................................................................. v

KATA PENGANTAR ................................................................................. vi

DAFTAR ISI ............................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya .................. 1

2. Penjelasan Judul .................................................................... 5

3. Alasan Pemilihan Judul ......................................................... 5

4. Tujuan Penulisan ................................................................... 6

5. Manfaat Penulisan ................................................................. 7

6. Metode Penelitian ................................................................. 7

a. Pendekatan Masalah ......................................................... 7

b. Sumber Bahan Hukum ...................................................... 8

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .... 8

d. Analisis Bahan Hukum ..................................................... 8

7. Pertanggungjawaban Sistematika .......................................... 8

BAB II TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN

KEMBALI ................................................................................... 10

1. Tata Cara Mengajukan Peninjauan Kembali .......................... 10

ix

Page 7: SKRIPSIskripsi.narotama.ac.id/files/02106007 FERDIAN HEYDIANTO.pdfKUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana,

7

2. Ruang Lingkup Peninjauan Kembali ..................................... 22

3. Ruang Lingkup KUHAP ....................................................... 27

BAB III PIHAK-PIHAK YANG BERHAK MENGAJUKAN

PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI .............................. 33

1. Pihak Yang Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali ............. 33

2. Kasus Posisi .......................................................................... 40

3. Analisis Kasus ....................................................................... 47

BAB IV PENUTUP ................................................................................... 49

1. Kesimpulan ........................................................................... 49

2. Saran ..................................................................................... 50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

x

Page 8: SKRIPSIskripsi.narotama.ac.id/files/02106007 FERDIAN HEYDIANTO.pdfKUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana,

1

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

H. Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007.

Leden Marpaung, Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Sumber Perundang-undangan

________, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya, Edisi Lengkap, Permata Press.

________, Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.________, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Mahmakah Agung, sebagaimana dibuah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.