FEBRUARI 2017 - bi.go.id · kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi ... BOKS UPAYA PENGENDALIAN INFLASI KOTA TERNATE TAHUN 2017 41

FEBRUARI

2017

KATA PENGANTAR

Tugas Bank Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 adalah menetapkan dan

melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem

pembayaran. Pelaksanaan tugas pokok tersebut ditujukan untuk mencapai dan memelihara

kestabilan nilai rupiah.

Sejalan dengan undang-undang tersebut, keberadaan Kantor Bank Indonesia di

daerah merupakan bagian dari jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia yang berperan

sebagai pelaksana kebijakan Bank Indonesia dan tugas-tugas pendukung lainnya di daerah.

Sebagai jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia di bidang ekonomi dan moneter,

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara berperan memberikan masukan

dengan menyusun dan menerbitkan suatu produk yaitu Kajian Ekonomi Regional yang pokok

bahasannya terdiri atas Perkembangan Ekonomi, Perkembangan Inflasi Regional, Kinerja

Perbankan dan Sistem Pembayaran Provinsi Maluku Utara dan Prospek Ekonomi. Kajian ini

diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan

kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi

bagi penentu kebijakan di daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa

kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa mengharapkan

kritik dan saran serta kerjasama dari semua pihak agar kualitas dan manfaat laporan ini

menjadi lebih baik di waktu yang akan datang.

Akhirnya, kepada pihak-pihak yang membantu tersusunnya laporan ini, kami

sampaikan penghargaan dan ucapkan terima kasih.

Ternate, 22 Februari 2017 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

PROVINSI MALUKU UTARA

Dwi Tugas Waluyanto Kepala Perwakilan

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI iii DAFTAR TABEL iv DAFTAR GAMBAR iv DAFTAR GRAFIK v INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN PROVINSI MALUKU UTARA ix RINGKASAN EKSEKUTIF xi BAB I PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH 1 1.1 Kondisi Umum 2 1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan 3 1.3 Perkembangan Ekonomi dari Sisi Penawaran 11 BAB II KEUANGAN PEMERINTAH 21 2.1 Struktur APBD 22 2.2 Realisasi Pendapatan APBD 24 2.3 Realisasi Belanja APBD 26 2.4 Rekening Pemerintah 28 BAB III INFLASI DAERAH 31 3.1 Perkembangan Inflasi Tw IV-2016 32 3.2 Tracking Perkembangan Inflasi Triwulan Berjalan 36 3.3 Koordinasi Pengendalian Inflasi di Maluku Utara 38 BOKS UPAYA PENGENDALIAN INFLASI KOTA TERNATE TAHUN 2017 41 A. TPID Kota Ternate 41 B. Rencana Aksi TPID Kota Ternate 2017 41 BAB IV ANALISIS STABILITAS KEUANGAN DAERAH 47 4.1 Asesmen Sektor Rumah Tangga 48 4.2 Asesmen Sektor Korporasi 53 4.3 Asesmen Institusi Keuangan (Perbankan) 56 4.4 Pengembangan Akses Keuangan 63 BAB V PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN 65 5.1 Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai 66 5.2 Perkembangan Transaksi Pembayaran Non Tunai 67 BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN 71 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan 72 6.2 Nilai Tukar Petani (NTP) 72 6.3 Tingkat Kesejahteraan 74 BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN 77 7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi 78 7.2 Outlook Inflasi Daerah 81

iv

DAFTAR TABEL

1

Tabel 1.1 Pertumbuhan dan Andil PDRB Sisi Penggunaan 4

2

Tabel 2.1 Penyesuaian APBD Maluku Utara 22

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 25

Tabel 2.3 Realisasi Belanja APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan IV-2016

28

3

Tabel 3.1 Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas 32

Tabel 3.2 Rekomendasi Rakorwil TPID se-KTI 39

BOKS

1 Rencana Aksi Dinas Pertanian Kota Ternate 43

2 Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate 43

3 Rencana Aksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate 43

4 Rencana Aksi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Ternate 44

5 Rencana Aksi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate 44

6 Rencana Aksi Dinas Perhubungan Kota Ternate 44

7 Rencana Aksi BAPELITBANGDA, Administrasi Pembangunan, dan Bina Perekonomian Setda Kota Ternate

44

4

Tabel 4.1 Alokasi Pendapatan Masyarakat per Kategori berdasarkan Penggunaan 52

Tabel 4.2 Jumlah Rekening Perbankan Masyarakat berdasarkan Kelompok Nilai 52

Tabel 4.3 Kondisi Likuiditas Korporasi 54

5

Tabel 5.1 Kegiatan Kas Keliling di Maluku Utara 67

Tabel 5.2 Perkembangan Cek BG Kosong di Maluku Utara 68

6

Tabel 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara Agustus (ribu jiwa) 72

Tabel 6.2 Nilai Tukar Petani (NTP) Wilayah Sulampua 73

Tabel 6.3 Perkembangan Upah Minimum Provinsi Maluku Utara 75

DAFTAR GAMBAR

3 Gambar 3.1 Kerjasama Antara Daerah “Segitiga Emas Halbar-Ternate-Tidore (SEHaTTi)” 38 7 Gambar 7.1 Perkiraan Sifat Hujan pada Musim Hujan 2016/2017 82

DAFTAR GRAFIK

1 Grafik 1.1 Struktur PDRB Sisi Penggunaan pada Triwulan IV-2016 5 Grafik 1.2 Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga 5 Grafik 1.3 Perkembangan Kredit Konsumsi Lokasi Proyek 5 Grafik 1.4 Rata-Rata Penggunaan Penghasilan Rumah Tangga 6 Grafik 1.5 Perkembangan Konsumsi Semen 7 Grafik 1.6 Perkembangan PMDN di Maluku Utara 8 Grafik 1.7 Perkembangan PMA di Maluku Utara 8 Grafik 1.8 Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja

Pemerintah Provinsi Maluku Utara per Triwulan 9

Grafik 1.9 Perkembangan Volume Ekspor Luar Negeri 10 Grafik 1.10 Perkembangan Nilai Ekspor Luar Negeri 10 Grafik 1.11 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri 10 Grafik 1.12 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri 10 Grafik 1.13 Perkembangan Ekspor Antar Provinsi Maluku Utara 11 Grafik 1.14 Perkembangan Impor Antar Provinsi Maluku Utara 11 Grafik 1.15 Andil Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Penawaran Triwulan IV-2016 12 Grafik 1.16 Perkembangan Sektoral PDRB Sisi Penawaran 12 Grafik 1.17 Struktur PDRB Sisi Penawaran 14 Grafik 1.18 Jumlah Tangkapan Ikan 15 Grafik 1.19 Perkembangan Harga Kopra Dunia 15 Grafik 1.20 Indeks Konsumsi Barang-Barang Kebutuhan Tahan Lama 16 Grafik 1.21 Pengeluaran Konsumen untuk Belanja Bahan Makanan 16 Grafik 1.22 Saldo Bersih Realisasi Kinerja Pelaku Usaha Sektor Industri

Pengolahan 18

Grafik 1.23 Perkembangan Pembangunan Smelter di Maluku Utara 18 Grafik 1.24 Perkembangan Ekspor Maluku Utara 19 Grafik 1.25 Perkembangan APBD Provinsi Maluku Utara sisi Pendapatan 19 2 Grafik 2.1 Perubahan Struktur APBD Akun Pendapatan Tahun 2015 dan 2016 23 Grafik 2.2 Perubahan Struktur APBD Akun Belanja Tahun 2015 dan 2016 23 Grafik 2.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Tiap Triwulan 24 Grafik 2.4 Perbandingan Akumulasi Sisi Pendapatan Realisasi APBD Tahun

2015 dan Tahun 2016

26 Grafik 2.5 Perkembangan Realisasi Belanja Tiap Triwulan 26 Grafik 2.6 Perbandingan Sisi Realisasi APBD Tahun 2015 dan Tahun 2016 27 Grafik 2.7 Perkembangan DPK Pemda di Perbankan Maluku Utara (dalam

miliar rupiah)

29 3 Grafik 3.1 Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate dan Nasional 32 Grafik 3.2 Disagregasi Inflasi Maluku Utara 33 Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Rokok 34 Grafik 3.4 Perkembangan Inflasi Bensin 34 Grafik 3.5 Perkembangan Inflasi Angkutan Laut dan Udara 34 Grafik 3.6 Perkembangan Biaya Sandang 35 Grafik 3.7 Perkembangan Harga Makanan Jadi, Ikan Diawetkan, dan Bahan

Makanan Lainnya

35 Grafik 3.8 Perkembangan Harga Ikan Cakalang dan Ikan Kembung 36

vi

Grafik 3.9 Perkembangan Inflasi Terkini Ternate 37 Grafik 3.10 Perkembangan Harga Bahan Bakar Rumah Tangga 37 Grafik 3.11 Perkembangan Harga Cakalang/Sisik dan Cakalang Asap 37 BOKS Grafik 1 Perkembangan Bongkar Muat Cargo Bandara Sultan Babullah (kg) 42 4 Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara 48

Grafik 4.2 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara 49 Grafik 4.3 Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga dan Proyeksi Inflasi di

Maluku Utara

49 Grafik 4.4 Ekspektasi Konsumen terhadap Kondisi Ekonomi 6 Bulan Mendatang 49 Grafik 4.5 Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga dan Proyeksi Inflasi di

Maluku Utara

50 Grafik 4.6 Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga berdasarkan Komoditi 50 Grafik 4.7 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga di Maluku Utara 50 Grafik 4.8 Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan di Maluku

Utara

51 Grafik 4.9 Komposisi DPK Perseorangan di Maluku Utara 51

Grafik 4.10 Pangsa Kredit Perseorangan Berdasarkan Jenis Penggunaan 53

Grafik 4.11 Perkembangan Dunia Usaha per Sektor Ekonomi 54

Grafik 4.12 Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan 55

Grafik 4.13 NPL Kredit Korporasi 56

Grafik 4.14 NPL Kredit Korporasi per Kategori Debitur 56

Grafik 4.15 Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara (miliar rupiah) 57

Grafik 4.16 Perkembangan DPK (miliar rupiah) 58

Grafik 4.17 Perkembangan Kredit di Maluku Utara (miliar rupiah) 59

Grafik 4.18 Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara 59

Grafik 4.19 Perkembangan NPL Perbankan di Malut 60

Grafik 4.20 Perkembangan Perbankan Syariah 61

Grafik 4.21 Perkembangan BPR/BPRS (juta rupiah) 62

5

Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Tunai di Maluku Utara 66

Grafik 5.2 Perkembangan Kliring di Maluku Utara 68

Grafik 5.3 Perkembangan Jumlah Agen LKD di Maluku Utara 69

6

Grafik 6.1 Perkembangan NTP Maluku Utara 73 Grafik 6.2 NTP Tiap Subsektor di Maluku Utara 74 7 Grafik 7.1 Perkembangan PDRB Malut dan Proyeksinya 78

INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN PROVINSI MALUKU UTARA

A. Inflasi dan PDRB

Tw.4 % yoy Tw.1 % yoy Tw.2 % yoy Tw.3 % yoy Tw.4 % yoy

Indeks Harga Konsumen (Kota Ternate) 128,50 5,07 127,64 5,45 128,46 3,87 129,78 4,05 130,27 1,38

Laju Inflasi Tahunan (yoy %) 4,52 -51,61 5,45 -31,19 3,87 -52,92 4,05 -38,64 1,91 -57,77

PDRB - harga konstan (juta Rp) 5219,40 6,07 5176,39 5,17 5340,98 5,72 5478,46 5,61 5560,49 6,54

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1163,20 0,62 1190,82 1,09 1233,92 2,97 1265,61 5,40 1252,22 7,65

Pertambangan dan Penggalian 493,01 0,94 489,14 -4,27 484,06 -9,85 519,82 0,95 530,49 7,60

Industri Pengolahan 273,75 0,30 301,81 9,88 304,86 10,61 334,22 23,04 320,59 17,11

Pengadaan Listrik dan Gas 5,63 22,66 5,70 31,98 6,11 29,90 5,73 24,99 5,81 3,29

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang 4,86 8,03 4,76 7,17 4,97 8,63 4,90 4,48 5,01 3,09

Konstruksi 356,52 12,92 347,98 12,71 353,17 9,70 357,28 4,26 378,02 6,03

Perdagangan Besar dan Eceran, dan

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 926,65 5,56 944,43 6,30 971,30 6,89 1003,57 7,29 997,15 7,61

Transportasi dan Pergudangan 293,19 6,77 297,15 7,79 308,53 7,59 321,31 9,90 322,72 10,07

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 23,33 7,77 24,57 16,59 24,17 11,34 24,92 14,12 25,46 9,12

Informasi dan Komunikasi 227,84 8,73 236,08 9,25 235,42 7,44 245,85 9,60 246,75 8,30

Jasa Keuangan dan Asuransi 158,11 10,80 161,29 10,25 167,68 19,82 166,77 10,96 175,84 11,21

Real Estate 6,29 9,51 6,33 9,68 6,40 9,76 6,52 8,05 6,60 4,97

Jasa Perusahaan 17,86 9,20 17,99 8,18 18,22 8,32 18,75 8,43 18,78 5,17

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib 923,87 13,04 813,85 7,02 878,41 10,89 846,75 -1,79 914,57 -1,01

Jasa Pendidikan 187,16 12,21 179,37 8,35 182,20 6,58 191,07 4,38 193,34 3,31

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 114,79 7,50 110,55 5,22 116,45 8,80 119,23 5,62 120,67 5,12

Jasa lainnya 43,37 11,03 44,56 11,35 45,12 10,47 46,16 8,55 46,47 7,13

Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta) 2,93 -5,49 6,90 436,98 0,00 -100,00 13,26 223,53 14,71 401,89

Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton) 5,58 -14,39 11,25 329,00 0,00 -100,00 19,16 132,75 15,52 178,21

Nilai Impor Nonmigas (USD Juta) 27,80 334,61 70,23 237,45 64,58 542,68 72,13 2270,61 34,95 25,71

Volume Impor Nonmigas (ribu ton) 43,16 661,20 111,90 688,58 56,23 2366,23 165,56 894,35 57,63 33,52

2015INDIKATOR

2016

x

B. Perbankan

C. Sistem Pembayaran


PERBANKAN

Bank Umum:

Total Aset (Rp miliar) 8120,09 13,61 8078,51 13,70 8252,50 10,92 8224,07 6,41 8461,06 4,20

DPK (Rp miliar) 6229,51 19,41 6501,46 13,20 6511,80 4,42 6248,34 -4,20 6306,79 1,24

- Tabungan 3742,30 14,44 3425,44 14,13 3570,97 16,20 3531,98 4,75 3774,69 0,87

- Giro 1222,78 45,72 1671,90 12,55 1555,70 -15,30 1383,65 -19,09 989,57 -19,07

- Deposito 1264,44 14,17 1404,12 11,76 1385,14 4,41 1332,71 -7,48 1542,53 21,99

Kredit (Rp miliar) 5685,83 12,22 5833,12 12,11 6094,95 12,29 6197,49 12,19 6405,98 12,67

- Modal Kerja 1473,18 10,88 1493,41 8,97 1614,79 10,81 1652,11 13,69 1663,31 12,91

- Konsumsi 3738,04 14,21 3867,20 14,77 4003,24 14,32 4074,35 13,02 4286,91 14,68

- Investasi 474,62 2,02 472,50 2,09 476,91 1,69 471,03 1,11 455,77 -3,97

LDR 91,27 -6,03 89,72 -0,96 93,60 7,54 99,19 17,11 101,57 11,29

Kredit UMKM (Rp miliar) 1614,49 15,41 1599,55 12,03 1714,24 12,80 1744,43 11,54 1751,19 8,47

Kredit Mikro (Rp miliar) 417,68 21,08 463,05 30,27 496,82 34,04 494,31 32,86 491,42 17,65

Kredit Kecil (Rp miliar) 793,85 8,85 788,71 8,29 826,18 8,38 847,24 6,16 872,92 9,96

Kredit Menengah (Rp miliar) 402,96 24,13 347,78 1,11 391,22 1,15 402,88 2,31 386,85 -4,00

NPL 1,83 -20,09 1,91 -24,51 1,86 -20,34 1,97 -4,83 1,66 -9,41

INDIKATOR2015 2016


Inflow (Rp miliar) 388,13 21,63 124,63 -31,00 351,77 5,96 187,12 15,66 486,62 25,38

Outflow (Rp miliar) 831,62 64,78 842,44 23,49 160,92 -23,30 895,74 74,55 456,47 -45,11

Volume Kliring (lembar) 4718,00 -6,07 5132,00 -6,18 5190,00 1,15 5160,00 0,58 4676,00 -0,89

Nominal Kliring (Rp miliar) 237,26 -13,57 265,17 -0,22 260,46 13,07 246,12 3,99 244,49 3,05

Cek/BG Kosong (lembar) 28,00 -31,71 31,00 -16,22 23,00 -25,81 36,00 33,33 32,00 14,29

INDIKATOR2015 2016

SISTEM PEMBAYARAN

xi

Ringkasan Eksekutif

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2016 tercatat sebesar 6,54% (yoy)

lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,61% (yoy). Dari sisi

permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2016 bersumber dari terjaganya

tingkat konsumsi masyarakat dan adanya perbaikan perdagangan luar negeri Maluku Utara

pada triwulan tersebut. Namun demikian, kontraksi konsumsi pemerintah dan perlambatan

konsumsi rumah tangga masih membayangi pertumbuhan tersebut. Sementara itu dari sisi

penawaran, akselerasi pertumbuhan sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan

besar dan eceran menjadi motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-

2016. Kestabilan harga-harga produk pertanian menjaga pendapatan petani dari subsektor

tabama dan hortikultura pada level yang baik. Selain itu, peningkatan permintaan produk

rempah-rempah dan kopra dari Jawa Timur menyebabkan pendapatan dari subsektor

tanaman perkebunan tersebut pada level yang tinggi.

Pada triwulan berjalan diperkirakan akan terjadi perlambatan pertumbuhan meski

tidak terlalu signifikan, seiring dengan terhambatnya pengesahan APBD yang menimbulkan

dampak lanjutan pada tertundanya pembangunan beberapa infrastruktur dan tertundanya

pembayaran kewajiban pada pihak ketiga yang cukup besar. Pertumbuhan ekonomi pada

triwulan I-2017 diperkirakan melambat dibanding triwulan IV-2016. Adapun

pertumbuhan tersebut diestimasikan sebesar 5,66% (yoy) – 6,06% (yoy) dengan

kecenderungan bias ke atas.

Keuangan Pemerintah

Pada triwulan IV-2016, realisasi pendapatan pemerintah tumbuh negatif 19,65%

(yoy) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh nilai

realisasi PAD yang mengalami penurunan.

Sementara itu, penurunan pendapatan juga berdampak pada penurunan realisasi

belanja APBD triwulan IV-2016 yang terkontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan III-2016

dari terkontraksi 7,25% (yoy) menjadi 17,12% (yoy). Kendati demikian, realisasi akumulai

belanja pada tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

xii

Inflasi Daerah

Terjaganya ketersediaan pangan berkat melimpahnya hasil tangkapan ikan laut

dibarengi adanya panen komoditas barito menjaga tingkat inflasi Kota Ternate pada tingkat

yang rendah. Adanya kerjasama antar daerah juga memberikan andil dalam menjaga tingkat

inflasi. Dengan demikian, inflasi Kota Ternate pada triwulan IV-2016 tercatat sebesar 1,91%

(yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar

4,05% (yoy).

Rendahnya tekanan inflasi pada triwulan IV-2016 diestimasikan tidak berlanjut pada

triwulan I-2017. Pola musiman ikan tangkap yang menunjukkan keterbatasan pasokan

diawal tahun perlu menjadi perhatian, terutama setelah harga komoditas ikan segar seperti

ikan cakalang dan kembung yang sudah turun di akhir tahun 2016. Dengan demikian, inflasi

hingga akhir triwulan I-2017 diperkirakan berada pada kisaran 2,50% ±1% (yoy).

Analisis Stabilitas Keuangan Daerah

Meskipun konsumsi rumah tangga tumbuh melambat, ketahanan sektor rumah

tangga masih dalam tren yang terkendali. Risiko kredit dari sektor rumah tangga tercatat

pada level yang rendah. NPL pada sektor tersebut tercatat hanya sebesar 0,47% lebih

rendah dibandingkan triwulan III-2016 sebesar 0,52%.

Sementara itu, stabilitas keuangan sektor korporasi masih terjaga walaupun tumbuh

melambat. Risiko kredit sektor korporasi menunjukan perbaikan dengan rasio di bawah 5%.

Namun demikian, pertumbuhan perbankan syariah berada pada level yang sangat rendah

dan perlu menjadi perhatian untuk ke depan. NPL sektor korporasi tercatat mengalami

perbaikan dari 4,74% menjadi 4,06%.

Perkembangan Sistem Pembayaran

Dari sisi sistem pembayaran tunai, aliran uang kartal pada triwulan IV-2016 di

Maluku Utara tercatat net-ouflow. Pada triwulan IV-2016, aliran uang keluar (outflow)

tercatat sebesar Rp737,04 miliar, sementara aliran uang masuk (inflow) sebesar Rp237,28

miliar sehingga menghasilkan net outflow sebesar Rp499,76 miliar. Peningkatan net-outflow

terjadi karena adanya pola traksaksi ekonomi yang meningkat pada akhir tahun. Sementara

itu, fasilitas kliring pada periode triwulan IV-2016 tercatat sebesar Rp252,73 miliar

xiii

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku Utara terindikasi mengalami

penurunan. Pada triwulan laporan, NTP Maluku Utara memiliki nilai lebih rendah daripada

NTP Nasional. Maluku Utara mengalami penurunan NTP terbesar di wilayah Sulampua

(Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat). Tingkat kemiskinan di Maluku

Utara per September 2016 juga masih tercatat mengalami peningkatan menjadi 76,40 ribu

orang dari 72,65 ribu orang pada periode waktu setahun sebelumnya. Namun demikian,

tingkat ketimpangan pengeluaran di Maluku Utara yang tercermin dalam gini ratio

menunjukkan tingkat yang sangat rendah, bahkan Maluku Utara termasuk tiga terendah

secara nasional.

Prospek Perekonomian

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan II-2017 diperkirakan tumbuh

meningkat dari triwulan berjalan dan berada pada kisaran 5,89% - 6,39% (yoy) dengan

kecenderungan bias ke bawah. Dari sisi permintaan, akselerasi akan terjadi pada

konsumsi rumah tangga seiring pergeseran hari raya Idul Fitri serta komponen ekspor

seiring meningkatnya produksi komoditas unggulan. Dari sisi penawaran, pertumbuhan

ekonomi dipicu dari membaiknya kinerja sektor utama khususnya sektor perdagangan besar

dan eceran, sektor pertambangan, dan sektor administrasi pemerintah.

Relaksasi UU Minerba diperkirakan menjadi akselerator pertumbuhan pada tahun ini.

Sementara itu, masih terbatasnya kapasitas fiskal diperkirakan kembali menjadi risiko

penghambat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Dengan mempertimbangkan kondisi

tersebut, pertumbuhan tahun 2017 diperkirakan lebih tinggi dari 2016, yakni mencapai

kisaran 5,88% (yoy) – 6,28% (yoy).

Tekanan inflasi kota Ternate pada triwulan II-2017 diperkirakan berada pada

kisaran 4,32% ± 1% (yoy) atau mengalami peningkatan dibanding inflasi triwulan

berjalan. Penyesuaian tarif listrik dan pergeseran periode puncak konsumsi masyarakat

menjadi penyebab kondisi tersebut. Sementara itu, tren peningkatan harga minyak dunia

ditengarai dapat menjadi risiko utama pemicu tekanan inflasi sepanjang 2017. Dengan

memperhatikan risiko-risiko tersebut, inflasi pada 2017 diperkirakan mencapai 4,21%

± 1% (yoy).

xiv

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan IV-2016 tumbuh sebesar 6,54% (yoy),

terakselerasi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang

sebesar 5,61% (yoy). Akselerasi pertumbuhan Maluku Utara dari sisi permintaan

terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang terjaga, meningkatnya ekspor

luar negeri, dan berkurangnya impor luar negeri.

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan berjalan diperkirakan akan mengalami

perlambatan pertumbuhan. Realisasi belanja pemerintah yang terhambat, akan

memberikan dampak ke melambatnya pertumbuhan beberapa sektor antara lain

sektor konstruksi, sektor jasa keuangan, serta administrasi pemerintahan. Hal

tersebut diperkirakan akan menjadi faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan

pada triwulan I-2017.

Pertumbuhan yoy

Tw-IV 2016

6,54%

BAB I PERTUMBUHAN EKONOMI

“Perekonomian Maluku Utara Tumbuh

Meningkat”

Pertumbuhan qtq

Tw III-2016

1,50%

2

1.1 Kondisi Umum

Ekonomi Maluku Utara pada triwulan IV-2016 meningkat dibandingkan triwulan III-2016.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2016 tercatat sebesar 6,54% (yoy) lebih tinggi dari

triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,61% (yoy). Dari sisi permintaan, akselerasi

pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2016 bersumber dari terjaganya tingkat konsumsi

masyarakat dan adanya perbaikan perdagangan luar negeri Maluku Utara pada triwulan

tersebut. Namun demikian, kontraksi konsumsi pemerintah dan perlambatan konsumsi rumah

tangga masih membayangi pertumbuhan tersebut.

Dari sisi penawaran, akselerasi pertumbuhan sektor pertanian, pertambangan, dan

perdagangan besar dan eceran menjadi motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi pada

triwulan IV-2016. Kestabilan harga-harga produk pertanian menjaga pendapatan petani dari

subsektor tabama dan hortikultura pada level yang baik. Selain itu, peningkatan permintaan

produk rempah-rempah dan kopra dari Jawa Timur menyebabkan pendapatan dari subsektor

tanaman perkebunan tersebut pada level yang tinggi. Peningkatan permintaan tersebut juga

mendorong akselerasi pertumbuhan pada sektor perdagangan besar dan eceran. Dari sisi

pertambangan, dengan bertambahnya satu smelter pengolahan nikel yang beroperasi di

Maluku Utara dan rencana relaksasi UU Minerba, khususnya terkait pemberian izin ekspor

mineral mentah, mendorong perusahaan-perusahaan tambang untuk meningkatkan target

produksinya di triwulan IV-2016. Berdasarkan informasi dari hasil liaison, BUMN yang bergerak

di bidang pertambangan nikel meningkatkan target produksinya dari 1,6 juta ton/tahun menjadi

hampir 10 juta ton/tahun.

Pada triwulan berjalan diperkirakan akan terjadi perlambatan pertumbuhan meski tidak

terlalu signifikan, seiring dengan terhambatnya pengesahan APBD yang menimbulkan dampak

lanjutan pada tertundanya pembangunan beberapa infrastruktur dan tertundanya pembayaran

kewajiban pada pihak ketiga yang cukup besar. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2017

diperkirakan melambat dibanding triwulan IV-2016. Adapun pertumbuhan tersebut

diestimasikan sebesar 5,86% (yoy) dengan kecenderungan bias ke atas. Dari sisi permintaan,

perlambatan pertumbuhan konsumsi pemerintah dan masih lambatnya investasi daerah

diperkirakan menjadi penghambat utama akselerasi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada

triwulan I-2017. Dari sisi penawaran, risiko perlambatan muncul hampir di seluruh sektor, antara

lain telah berakhirnya masa panen produk rempah-rempah dan kelapa, tertundanya realisasi

proyek pemerintah yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan sektor konstruksi,

3

berakhirnya musim liburan yang menyebabkan pertumbuhan sektor transportasi dan

pergudangan juga melambat, serta pertumbuhan sektor administrasi pemerintahan yang masih

lambat. Risiko yang perlu mendapat perhatian lebih adalah berlarut-larutnya proses

pengesahan APBD dan sengkarut kondisi politik di tingkat provinsi, berpotensi menghambat

pertumbuhan ekonomi lebih dalam lagi, sebab realisasi program pemerintah menjadi tidak

berjalan sebagaimana mestinya.

Ditengah perlambatan pertumbuhan yang berlangsung, sampai dengan triwulan IV-

2017, Maluku Utara memiliki potensi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonominya.

Diberikannya izin ekspor nikel mentah, mulai beroperasinya dua pabrik smelter, peningkatan

rencana proyek pemerintah pusat di Maluku Utara, dan tren perbaikan perdagangan antar

daerah diperkirakan menjadi pendorong utama akselerasi pertumbuhan Maluku Utara.

Berdasarkan perkembangan ekonomi tersebut diatas, maka perekonomian Maluku Utara pada

tahun 2017 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,78% - 6,28% (yoy) dengan kecenderungan

bias ke atas.

1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2016 bersumber dari

perbaikan perdagangan luar negeri dan antar daerah Maluku Utara pada triwulan tersebut.

Pertumbuhan pada kedua sektor tersebut menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan.

Bahkan pertumbuhan sektor net perdagangan antar daerah yang sebelumnya terkontraksi

cukup dalam, pada triwulan IV-2016 ini tercatat tumbuh cukup tinggi yakni 6,58% (yoy).

Pertumbuhan impor luar negeri juga tercatat menurun secara signifikan, sehingga nilai

perdagangan luar negeri Maluku Utara tercatat tumbuh positif. Namun demikian, kontraksi

konsumsi pemerintah dan perlambatan konsumsi rumah tangga masih membayangi

pertumbuhan tersebut.

4

Tabel 1.1 Pertumbuhan dan Andil PDRB Sisi Penggunaan

Tw III 2016 Tw IV 2016 Tw III 2016 Tw IV 2016

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 5,34 4,82 3,11 2,78

Pengeluaran Konsumsi LNPRT 4,38 3,08 0,05 0,04

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 0,67 -0,76 0,21 -0,29

Pembentukan Modal Tetap Bruto 8,95 4,63 2,48 1,29

Perubahan Inventori -92,14 -103,34 0,25 -0,10

Ekspor Luar Negeri 271,37 309,68 6,69 8,57

Impor Luar Negeri 1565,33 20,32 203,04 1,29

Net Ekspor Antar Daerah -46,29 6,58 3,45 -1,43

P D R B 5,61 6,54

KomponenPertumbuhan (%) Andil (%)

Berdasarkan perkembangan tersebut, struktur perekonomian Maluku Utara dari sisi

permintaan pada triwulan IV-2016 masih didominasi oleh konsumsi, khususnya konsumsi

rumah tangga yang meski mengalami penurunan namun pangsanya masih sebesar 57,57%.

Pangsa terbesar kedua berasal dari konsumsi pemerintah yang meningkat menjadi 38,68% dari

keseluruhan PDRB Maluku Utara, meningkat dari triwulan sebelumnya yang hanya 31,11%.

Sementara itu pangsa komponen investasi (PMTB) adalah sebesar 27,78% tidak banyak

berubah dari pangsanya pada triwulan III-2016 yang mencapai 27,68%. Selanjutnya, kinerja

ekspor Maluku Utara masih belum terlalu banyak mengalami perbaikan akibat belum

berlangsungnya produksi dari smelter nikel baru di Pulau Obi, dengan kondisi demikian pangsa

ekspor luar negeri Maluku Utara masih berkisar 2,77% sedikit meningkat dari sebelumnya yang

sebesar 2,46%. Sementara, pangsa impor luar negeri yang didominasi oleh impor bahan baku

pengolahan smelter menunjukkan penurunan pangsa pasca selesainya pembangunan smelter

Pulau Obi, turun dari 12,97% pada triwulan sebelumnya, menjadi 6,36% pada triwulan IV-2016.

Lebih jauh lagi, masih tingginya ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan dari luar

provinsi menyebabkan terjadinya net impor antar daerah yang tercatat meningkat menjadi

sebesar 21,71%, yang menjadi pangsa negatif bagi struktur perekonomian Maluku Utara.

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

5

Grafik 1.1 Struktur PDRB Sisi Penggunaan pada Triwulan IV-2016

1.2.1 Konsumsi Masyarakat dan LNPRT

Konsumsi rumah tangga pada triwulan IV-2016 terpantau masih terjaga meski

mengalami perlambatan, dari 5,34% (yoy) pada triwulan III-2016 menjadi 4,82% (yoy) pada

triwulan IV-2016. Sementara itu, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga

(LNPRT) pada triwulan IV-2016 tumbuh 3,08% (yoy), mengalami perlambatan dari triwulan

sebelumnya yang tercatat sebesar 4,38% (yoy). Dengan kondisi pertumbuhan yang demikian,

konsumsi masyarakat memberikan andil sebesar 2,81% pada pertumbuhan ekonomi Maluku

Utara.

Konsumsi rumah tangga yang melambat dari triwulan IV-2016 dipengaruhi oleh

menurunnya indeks pendapatan rumah tangga.. Berdasarkan rilis BPS Provinsi Maluku Utara,

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah Grafik 1.2 Perkembangan Pendapatan Rumah

Tangga

Sumber : LBU, diolah Grafik 1.3 Perkembangan Kredit Konsumsi

Lokasi Proyek

6

indeks pendapatan rumah tangga terkoreksi dari 107,15 pada triwulan sebelumnya, menjadi

105,14 pada triwulan IV-2016. Hal ini salah satunya ditengarai sebagai dampak dari

terhambatnya pembayaran PNS serta beberapa vendor pemerintah provinsi akibat terbatasnya

APBD Provinsi Maluku Utara. Di samping itu, berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank

Indonesia, pada triwulan IV-2016, rata-rata penghasilan rumah tangga lebih banyak

dialokasikan untuk tabungan dengan pangsa 31,1% meningkat dibanding triwulan sebelumnya

yang hanya 27,5% sementara itu alokasi untuk konsumsi ditekan menjadi 53,5% lebih rendah

dari triwulan sebelumnya yang memiliki pangsa sebesar 61,9%.

Grafik 1.4 Rata-Rata Penggunaan Penghasilan Rumah Tangga

Pada triwulan sebelumnya, tingkat konsumsi masyarakat terpantau juga mengalami

perlambatan pasca berakhirnya berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti syukuran

keberangkatan dan kepulangan haji, serta perayaan Idul Adha. Perlambatan tersebut masih

berlanjut hingga triwulan IV-2016, dimana tren perbaikan ekonomi yang meski terus berjalan

namun masih lambat, serta tidak adanya tambahan insentif pendapatan. Pada triwulan berjalan,

diperkirakan kondisi perekonomian akan sedikit melambat. Namun demikian, meskipun

konsumsi masyarakat mengalami perlambatan, Survei Konsumen Bank Indonesia

mengindikasikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan berjalan ekspektasi dan keyakinan

konsumen masih dalam rentang optimistis.

1.2.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pertumbuhan investasi atau modal tetap domestik bruto (PMTB) pada triwulan IV-2016

tercatat sebesar 4,63% (yoy) melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 8,95% (yoy).

Investasi di Maluku Utara utamanya didorong oleh pembangunan smelter, pembangunan cold

storage, dan proyek infrastruktur pemerintah. Perlambatan pertumbuhan ekonomi secara

Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia

7

nasional turut menekan pertumbuhan investasi di Maluku Utara, PMA dan PMDN juga

terpantau melambat pertumbuhannya. Berdasarkan data BKPM, pada triwulan IV-2016,

investasi dalam negeri yang berlokasi proyek di Maluku Utara tercatat sebanyak 1 investasi

dengan nilai sebesar Rp5 miliar atau meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang

realisasinya hanya sebesar Rp3,3 miliar. Sementara untuk PMA, tercatat terdapat 16 investasi

dengan nilai 148 miliar USD atau melambat dibanding triwulan sebelumnya yang realisasinya

mencapai 181,95 miliar USD.

Pertumbuhan pengadaan semen, yang biasanya menjadi indikator laju pertumbuhan

investasi di Maluku Utara juga terpantau berada dalam tren perlambatan, setelah menurun dari

74,87% pada triwulan II-2016 menjadi 14,90% pada triwulan III-2016, kini pada triwulan IV-2016

menjadi 12,72%. Upaya promosi investasi dan optimalisasi PTSP guna meningkatkan indeks

kemudahan berusaha di Maluku Utara harus terus ditingkatkan. Berdasarkan rilis BKPM, posisi

hingga September 2016, dari sisi nilai investasi PMDN Maluku Utara berada pada peringkat 31

dari 33 provinsi, sementara PMA pada peringkat 14 dari 34 provinsi. Kemudian, pada posisi

Desember 2016, kondisi tersebut mengalami penurunan dimana Maluku Utara berada pada

peringkat 33 dari 34 provinsi dari total nilai realisasi PMDN dan peringkat 13 dari 34 provinsi

untuk total nilai realisasi PMA. Meskipun berdasarkan penelitian dari Lee Kuan Yew School of

Public Policy, peringkat daya saing Maluku Utara berada pada peringkat 32 dari 33 provinsi,

namun realisasi PMA Maluku Utara menunjukkan tren peningkatan.

Grafik 1.5 Perkembangan Konsumsi Semen

Sumber : Asosiasi Semen Indonesia (ASI)

8

Grafik 1.6 Perkembangan PMDN di Maluku Utara Grafik 1.7 Perkembangan PMA di Maluku Utara

.

1.2.3 Pengeluaran Pemerintah

Masih adanya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang tertunda oleh

Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta minimnya penerimaan PAD menekan pertumbuhan

konsumsi pemerintah pada triwulan IV-2016. Secara tahunan, konsumsi pemerintah pada

triwulan IV-2016 terkontraksi sebesar 0,76% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang

tumbuh sebesar 0,67% (yoy). Belanja pemerintah yang cukup gencar pada triwulan I dan II

2016 menyebabkan realisasi belanja pada triwulan III-2016 menyusut dibanding periode-

periode sebelumnya, demikian juga pada triwulan IV-2016 yang menyusut lebih dalam

dibanding periode sebelumnya. Namun demikian, belanja yang gencar tersebut tidak diimbangi

dengan aksi pengumpulan pendapatan yang lebih gencar lagi menyebabkan APBD Pemerintah

Provinsi pada triwulan IV-2016 juga masih tercatat defisit.

Pada triwulan berjalan, diperkirakan pertumbuhan konsumsi pemerintah akan terkoreksi

cukup dalam sehubungan dengan belum disetujuinya APBD-2017 Pemerintah Provinsi Maluku

Utara oleh Kementerian Dalam Negeri. Sengkarut pembahasan APBD diperkirakan

memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan sektor ini. Pemerintah pusat

yang berupaya untuk mempercepat penyaluran dana transfer 2017 guna mendorong

percepatan realisasi diharapkan akan disambut oleh akselerasi realisasi program oleh

pemerintah daerah, agar multiplier effect yang bersumber dari belanja pemerintah berlangsung

lebih awal

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah

9

1.2.4 Kegiatan Ekspor – Impor

Pada triwulan IV-2016, komponen ekspor luar negeri dalam PDRB tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 309,68% (yoy), meningkat signifikan dibanding triwulan sebelumnya yang

tumbuh sebesar 271,37% (yoy). Produksi smelter perusahaan pertambangan swasta di Pulau

Gebe yang terus berlangsung, mendorong peningkatan ekspor luar negeri Maluku Utara,

berdasarkan data BPS, Provinsi Maluku Utara tercatat melakukan ekspor dengan nilai sebesar

14,70 juta USD pada triwulan IV-2016.

Di lain sisi, pada triwulan IV-2016 pertumbuhan impor luar negeri tercatat melambat

cukup signifikan, menjadi sebesar 20,32% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh

sebesar 1565,33% (yoy). Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku Utara, komoditas impor luar

negeri masih didominasi oleh mesin dan pesawat mekanik (21,54 juta USD), bahan bakar

mineral (7,79 juta USD), perangkat listrik, dan semen. Impor luar negeri tersebut terutama akan

digunakan untuk penyelesaian pembangunan smelter dan pembangkit listrik.

Grafik 1.8 Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja

Pemerintah Provinsi Maluku Utara per Triwulan

10


Grafik 1.11 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.12 Perkembangan Nilai Impor Luar

Negeri

Ditilik dari sisi perdagangan antar daerah, seiring dengan meningkatnya produksi sektor

pertanian dan sektor industri pengolahan, pertumbuhan ekspor antar daerah cenderung

mengalami peningkatan. Sementara adanya gangguan cuaca terhadap tanaman pangan lokal

pada triwulan IV-2016, menyebabkan tren penurunan impor antar provinsi pada tiga triwulan

belakangan harus berakhir. Pada triwulan IV-2016 tercatat impor antar provinsi mengalami

peningkatan pertumbuhan. Kondisi yang demikian, menyebabkan secara keseluruhan Maluku

Utara tercatat mengalami net impor antar daerah. Net impor tercatat tumbuh 6,58% (yoy) pada

triwulan IV-2016, setelah sebelumnya terkontraksi 46,29% (yoy) pada triwulan III-2016 karena

ekspor antar daerah yang terus membaik.

Grafik 1.9 Perkembangan Volume Ekspor Luar

Negeri


Grafik 1.10 Perkembangan Nilai Ekspor Luar Negeri


11

Grafik 1.13 Perkembangan Ekspor Antar Provinsi Maluku Utara

Grafik 1.14 Perkembangan Impor Antar Provinsi Maluku Utara

Dengan demikian, neraca perdagangan Maluku Utara secara keseluruhan (antar daerah

dan luar negeri) pada triwulan IV-2016 mengalami net impor sebesar Rp1.311,6 miliar. Secara

tahunan, net impor mengalami perlambatan dari triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 19,94%

(yoy) menjadi 0,18% (yoy). Pada triwulan berjalan, net impor diperkirakan semakin melambat,

seiring implementasi relaksasi UU Minerba dan peningkatan produksi smelter yang diperkirakan

akan meningkatkan ekspor Maluku Utara secara cukup signifikan. Selain itu, peningkatan

produksi tanaman pangan lokal dan penguatan kerjasama antar daerah di wilayah Maluku

Utara, diperkirakan akan semakin mengurangi ketergantungan provinsi ini terhadap produk

impor dari provinsi lain.

1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi Penawaran

Pada triwulan IV-2016, akselerasi pertumbuhan perekonomian Maluku Utara, dari sisi

penawaran, terutama dipengaruhi oleh peningkatan yang cukup signifikan pada sektor

pertanian, sektor pertambangan, dan sektor konstruksi. Sektor-sektor utama tersebut tercatat

mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, sektor pertanian sebagai sektor dengan

pangsa terbesar tercatat tumbuh 7,65% (yoy) pada triwulan IV-2016 menyusul adanya

peningkatan produksi tanaman perkebunan baik kelapa maupun rempah, rempah. Selain itu,

peningkatan produksi perusahaan-perusahaan tambang juga mendorong peningkatan

pertumbuhan sektor pertambangan secara cukup signifikan, yakni menjadi 7,60% (yoy) pada

triwulan IV-2016. Lebih jauh lagi, sektor konstruksi yang tercatat sempat tumbuh melambat

pada triwulan sebelumnya, pada triwulan IV-2016 menunjukkan perbaikan kinerja pasca

Sumber : BPS, diolah Sumber : BPS, diolah

12

penyelesaian sebagian pembayaran kewajiban kepada pelaksana pekerjaan proyek-proyek

infrastruktur, sektor ini tumbuh 6,03% (yoy) pada triwulan IV-2016.

Grafik 1.15 Andil Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Penawaran Triwulan IV-2016

Grafik 1.16 Perkembangan Sektoral PDRB Sisi Penawaran

Secara umum, pertumbuhan sektor-sektor utama menunjukkan peningkatan yang cukup

signifikan. Sektor pertanian, mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,65% (yoy) pada triwulan IV-

2016, setelah pada triwulan III-2016 hanya tumbuh sebesar 5,40% (yoy). Sektor pertambangan,

yang sudah mulai pulih ini, pada triwulan IV-2016 mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,60%

(yoy) setelah pada triwulan sebelumnya hanya tumbuh sebesar 0,95% (yoy). Selanjutnya,

sektor perdagangan besar dan eceran, meskipun peningkatan pertumbuhannya tidak terlalu

signifikan, namun pada triwulan IV-2016 tumbuh sebesar 7,61% (yoy) lebih tinggi dari triwulan



13

sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,29% (yoy). Selain itu, sektor konstruksi dan sektor

transportasi dan pergudangan juga mencatatkan peningkatan pertumbuhan. Sektor tersebut

masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,03% (yoy) dan 10,07% (yoy) pada

triwulan IV-2016, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,26% (yoy)

dan 9,90% (yoy).

Ditengah perbaikan perekonomian Maluku Utara, pertumbuhan sektor industri

pengolahan yang selama tiga triwulan terakhir menunjukkan tren peningkatan yang cukup

signifikan, namun di triwulan IV-2016 ini justru melambat pertumbuhannya, meskipun masih

tetap tinggi. Sektor ini tercatat tumbuh sebesar 17,11% (yoy), melambat dari triwulan

sebelumnya yang tumbuh hingga 23,04% (yoy). Sementara, kontraksi pada sektor administrasi

pemerintahan, masih terus berlanjut pada triwulan IV-2016 ini. Setelah pada triwulan III-2016

lalu sektor administrasi pemerintahan tercatat terkontraksi 1,79% (yoy), pada triwulan IV-2016

sektor ini terkontraksi sebesar 1,01% (yoy).

Peningkatan pertumbuhan pada triwulan IV-2016 terpantau cukup signifikan, yang

ditengarai didorong oleh peningkatan pertumbuhan sektor-sektor ekstraktif. Kondisi demikian

menimbulkan kerentanan terhadap pertumbuhan perekonomian Maluku Utara, sebab harga-

harga komoditas pada sektor ekstraktif tersebut cenderung berfluktuasi. Guna memitigasi risiko

kerentanan tersebut, pemerintah daerah perlu merancang strategi pembangunan ekonomi

Maluku Utara yang lebih berkesinambungan. Seiring peningkatan promosi pariwisata Maluku

Utara dan penetapan Morotai sebagai 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, sektor transportasi dan

sektor akomodasi dan makanan minuman memiliki potensi untuk terus dioptimalkan

pertumbuhannya. Invetasi di sektor ini tercatat sedang dalam tren meningkat, adanya

pembangunan beberapa resort di Pulau Morotai, Pulau Widi, dan rencana pembukaan

beberapa rute penerbangan baru, dapat menjadi pemicu awal akselerasi sektor ini. Selain itu,

sektor industri pengolahan juga perlu untuk terus didorong melalu promosi-promosi investasi,

pada tahun 2016 lalu sudah ada investasi dari untuk pabrik pengepakan semen, pabrik smelter,

dan pabrik pengolahan bijih besi. Pada tahun 2017, diharapkan adanya promosi investasi yang

lebih gencar dan dibarengi dengan peningkatan efisiensi pengurusan izin investasi akan

mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Maluku Utara secara lebih baik lagi.

14

Di tengah pembangunan ekonomi yang terus berlangsung di Maluku Utara yang disertai

berbagai fluktuasi pertumbuhan sektoral, secara umum struktur perekonomian Maluku Utara

pada triwulan IV-2016 tidak banyak mengalami perubahan. Sektor pertanian, kehutanan, dan

perikanan masih mendominasi dengan pangsa sebesar 24,31% dari total PDRB. Disusul oleh

sektor perdagangan besar dan eceran dengan pangsa sebesar 17,40% dari total PDRB.

Sementara itu, sektor administrasi pemerintah yang meskipun pada triwulan IV-2016

mengalami kontraksi cukup dalam, masih memiliki pangsa sebesar 16,67%. Sedangkan sektor

pertambangan yang selama ini terus mengalami kontraksi, pada triwulan III-2016 dan triwulan

IV-2016 menunjukkan pertumbuhan yang positif dan mengambil sebagian pangsa sektor

pertanian, sehingga sektor pertambangan kini memiliki pangsa sebesar 8,72%, lebih tinggi dari

triwulan sebelumnya yang hanya 8,63%. Sementara akumulasi dari sektor-sektor lainnya

pangsanya hanya sebesar 32,90% dengan struktur yang juga tidak banyak bergeser.

1.3.1 Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pada triwulan IV-2016, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar

7,65% (yoy) meningkat cukup signifikan dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar

5,40% (yoy). Akselerasi ini terutama didorong oleh meningkatnya pasokan ikan, puncak panen

tanaman hortikultura, khususnya aneka cabai dan bawang yang berlangsung selama bulan

Oktober, serta peningkatan produksi tanaman perkebunan, baik itu kelapa maupun rempah-

rempah. Meski sempat terganggu oleh fenomena La Nina, namun demikian hasil panen ikan,

hortikultura, dan perkebunan rakyat masih memberikan hasil yang sangat baik. Penjadwalan


Grafik 1.17 Struktur PDRB Sisi Penawaran

15

masa tanam yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah nampaknya semakin menunjukkan

hasil yang positif. Penjadwalan masa tanam tersebut menyebabkan masa panen yang tidak

bersamaan di setiap daerahnya, sehingga petani dari masing-masing daerah dapat menikmati

harga yang optimal dan masyarakat mendapat pasokan dan harga yang lebih stabil. Dari

subsektor perkebunan produksi kelapa juga diperkirakan tetap meningkat seiring harga kopra

yang terus menunjukan tren positif.

Tinggi gelombang yang relatif stabil serta kembali normalnya suhu air laut pasca El Nino

2015 menjadi faktor pendorong laju pertumbuhan subsektor perikanan. Sehingga subsektor ini

memberikan sumbangan yang cukup besar pada pertumbuhan sektor pertanian. Berdasarkan

data PPN Ternate, hasil tangkapan ikan selama triwulan IV-2016 yang mulai membaik pasca

terkontraksi cukup dalam pertumbuhannya. Pada triwulan IV-2016 tercatat hasil tangkapan ikan

sebanyak 1795 ton atau terkontraksi 8,19%, jauh membaik dari triwulan sebelumnya yang

kontraksinya mencapai 31,13%.

Pada triwulan berjalan, akselerasi pada sektor pertanian diperkirakan tidak berlanjut.

Seiring berakhirnya puncak panen tanaman pangan, aneka tanaman hortikultura, dan

perkebunan rakyat, pertumbuhan sektor ini diperkirakan melambat pada triwulan I-2017. Hal ini

didukung dengan hasil SKDU Bank Indonesia yang mencatat saldo bersih tertimbang

ekspektasi harga jual sektor pertanian yang diperkirakan tidak mengalami peningkatan. Pada

survei tersebut, saldo bersih ekspektasi kinerja sektor pertanian tercatat turun dari 7 menjadi

7,45 menjadi 0.

Grafik 1.18 Jumlah Tangkapan Ikan Grafik 1.19 Perkembangan Harga Kopra Dunia

Sumber: PPN Ternate, diolah Sumber: Index Mundi, diolah

16

1.3.2 Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh

sebesar 7,61% (yoy) pada triwulan IV-2016, lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya

yang mencapai 7,29% (yoy). Persiapan masyarakat jelang perayaan Natal dan Tahun Baru

memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan sektor ini dibanding periode yang sama

tahun sebelumnya. Pola kebiasaan masyarakat untuk memperbaharui perabot rumah tangga

dan beberapa barang rumah tangga dengan barang baru di awal tahun ditengarai menjadi

pendorong peningkatan pertumbuhan sektor ini. Di samping itu, adanya peningkatan produksi

komoditas ekspor dari sektor perkebunan telah memacu aktivitas perdagangan untuk keperluan

ekspor sehingga meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebelumnya.

Pada triwulan IV-2016, kecenderungan belanja masyarakat terindikasi meningkat,

utamanya untuk pembelian barang-barang kebutuhan tahan lama seperti sandang, perabot,

dan kendaraan. Berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia, tendensi pengeluaran

konsumen untuk belanja bahan makanan cenderung menurun, dari 163 menjadi 158.

Sementara itu, tendensi masyarakat untuk membeli barang-barang tahan lama justru tercatat

mengalami peningkatan signifikan dari 95 menjadi 118. Perilaku konsumen Maluku Utara yang

cenderung untuk memberil barang-barang baru jelang tahun baru ditengarai menjadi penyebab

peningkatan tersebut.

Sektor perdagangan besar dan eceran, menjadi salah satu sektor yang terus

berkembang di Maluku Utara. Peningkatan pendapatan masyarakat secara umum dan semakin

meningkatnya masyarakat berpendapatan menengah mendorong tumbuhnya pusat-pusat

perbelanjaan baru dan memicu peningkatan penjualan para pelaku usaha di sektor ini. Selain

Grafik 1.20 Indeks Konsumsi Barang-Barang Kebutuhan Tahan Lama

Grafik 1.21 Pengeluaran Konsumen untuk Belanja Bahan Makanan

Sumber: SK Bank Indonesia, diolah Sumber: SK Bank Indonesia, diolah

17

itu, produktivitas perkebunan rakyat yang menghasilkan kelapa, cengkih, dan pala juga masih

terjaga dengan baik, sehingga perdagangan antar wilayah tumbuh dengan baik. Terlebih lagi

pada triwulan III-2016 lalu, pemerintah daerah di Maluku Utara juga menjalin kerjasama dengan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendorong akselerasi perdagangan antar kedua

wilayah tersebut.

Sektor perdagangan diperkirakan mengalami akselerasu pada triwulan I-2017, seiring

dengan adanya perbaikan daya beli masyarakat pasca adanya kenaikan UMP yang cukup

signifikan. Tingkat inflasi yang sangat terkendali juga diperkirakan turut mendukung akselerasi

sektor ini pada triwulan perdana di tahun 2017 ini. Hasil survei konsumen menunjukkan

memperkuat perkiraan tersebut, dimana indeks ekspektasi pengeluaran 3 bulan mendatang

tercatat meningkat dari 155,6 menjadi 160.

1.3.3 Sektor Industri Pengolahan

Pasca tumbuh signifikan hingga 23,04% (yoy) pada triwulan sebelumnya, sektor industri

pengolahan pada triwulan IV-2016 tumbuh melambat menjadi sebesar 17,11% (yoy). Meski

demikian, sektor ini masih menunjukkan performa yang baik pasca dibangunnya beberapa

pabrik smelter di Maluku Utara. Perlambatan tersebut, ditengarai disebabkan oleh menurunnya

jumlah nikel yang diolah di smelter Pulau Gebe. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya

rencana relaksasi UU Minerba, yang akan mengizinkan pelaksanaan ekspor mineral mentah

namun dengan izin khusus. Hal tersebut, menyebabkan perusahaan tambang menahan

persediaan bahan galian mereka untuk tidak segera diolah, mesti secara kapasitas produksi

mereka mengalami peningkatan. Hasil SKDU juga menunjukan hasil yang searah, saldo bersih

kinerja usaha sektor industri pengolahan tumbuh melambat menjadi 4,23%, setelah

sebelumnya tercatat sebesar 7,05%.

Pada triwulan berjalan, sektor industri pengolahan diperkirakan akan mengalami

perlambatan. Pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Perubahan Keempat Atas PP No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Mineral dan Batubara pada awal Januari 2017, diperkirakan produksi bijih nikel dari perusahaa-

perusahaan tambang akan cenderung langsung diekspor guna memanfaatkan peluang yang

ada dan mengejar peningkatan pendapatan ditengah prediksi adanya peningkatan konsumsi

nikel dunia. Selain itu, masih tingginya intensitas hujan pada triwulan I-2017 diperkirakan akan

menghambat pengolahan kopra dan pengeringan cengkih, pala, dan fuli.

18

35%

15% 15%10%

100% 100%

30%

0%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Smelter 1 smelter 2 Smelter 3 Smelter 4 Smelter 5 Smelter 6 Smelter 7 Smelter 8 Smelter 9

Menilik progress pembangunan smelter di Maluku Utara yang total mencapai 9

perusahaan yang telah mengantongi izin. Diperkirakan multiplier effect dari operasionalisasi

smelter tersebut baru akan dapat semakin dirasakan pada tahun 2017 dan setelahnya. Hal

tersebut mempertimbangkan pula rencana beroperasinya smelter salah satu perusahaan

tambang nikel milik swasta selambatnya pada triwulan II-2017 mendatang. Smelter tersebut

rencananya akan memiliki kapasitas produksi sebesar 180.000-200.000 metric ton per tahun.

1.3.4 Sektor Pertambangan dan Sektor Lainnya

Sektor pertambangan pada triwulan IV-2016 tumbuh semakin tinggi menjadi sebesar

7,60% (yoy), pasca mengalami kontraksi pada triwulan I dan triwulan II-2016 lalu. Pertumbuhan

didorong utamanya oleh peningkatan produksi nikel salah satu perusahaan tambang terbesar di

Maluku Utara sebagai respon dari membaiknya harga nikel global dan penyerapan nikel dalam

negeri yang cukup tinggi. Selain komoditas nikel, peningkatan hasil tambang juga terjadi pada

komoditas emas setelah beroperasinya kembali tambang emas terbesar di Maluku Utara secara

normal, pasca runtuhnya salah satu terowongannya pada paruh pertama 2016 lalu.

Perkembangan harga komoditas dunia dan relaksasi UU Minerba, utamanya pada komoditas

nikel, mendorong optimalisasi produksi perusahaan tambang di Maluku Utara. Pada triwulan IV-

2016, tercatat Maluku Utara melakukan dua kali ekspor, yakni pada bulan Oktober dan

Desember, dimana komoditas utama yang diekspor adalah hasil olahan nikel, yakni nickel pig

iron dan ferronickel.

Grafik 1.22 Saldo Bersih Realisasi Kinerja Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan

Grafik 1.23 Perkembangan Pembangunan Smelter di Maluku Utara

Sumber: SKDU Bank Indonesia, diolah Sumber: Dinas ESDM Prov. Maluku Utara, diolah

19

Di lain sisi, sektor administrasi pemerintahan justru masih terkontraksi cukup dalam.

Realisasi PAD yang masih jauh dari target dan adanya beban pembayaran kepada pihak ketiga

yang tertunda, menyebabkan APBD berada pada kondisi negatif, utamanya pada APBD

Provinsi. Selain itu, tidak adanya pendorong lonjakan belanja pemerintah, seperti kegiatan

pilkada serentak yang berlangsung pada 2015 lalu, dan masih adanya dana bagi hasil

perusahaan tambang yang belum dibayar menjadi salah satu penghambat pertumbuhan sektor

ini. Lebih jauh lagi, sektor transportasi dan pergudangan di Maluku Utara dari waktu ke waktu

menunjukkan pertumbuhan yang semakin baik. Dibukanya beberapa rute penerbangan baru

baik menuju maupun keluar Ternate dan penambahan armada penyeberangan, mendorong

peningkatan pertumbuhan sektor ini.

Grafik 1.24 Perkembangan Ekspor Maluku Utara


Grafik 1.25 Perkembangan APBD Provinsi Maluku Utara sisi Pendapatan

Sumber: Biro Keuangan Prov. Maluku Utara, diolah

20

21

Pada triwulan IV-2016, realisasi pendapatan pemerintah tumbuh negatif 19,65%

(yoy) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh

nilai realisasi PAD yang mengalami penurunan.

Sementara itu, penurunan pendapatan juga berdampak pada penurunan realisasi

belanja APBD triwulan IV-2016 yang terkontraksi sebesar 17,12% (yoy). Kendati

demikian, akumulai belanja tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan tahun

sebelumnya.

BAB II KEUANGAN PEMERINTAH

“Kinerja realisasi belanja pemerintah pada

triwulan IV-2016 tumbuh melambat”

Realisasi Pendapatan

Tw IV-2016

Rp400,08 miliar

Realisasi Belanja

Tw IV-2016

Rp614,81 miliar

22

2.1 Struktur APBD

Anggaran pendapatan Pemprov Maluku Utara dalam APBD 2016 adalah sebesar

Rp2,24 triliun atau meningkat 22,61% dari anggaran pendapatan pada APBD 2015. Sementara

itu, anggaran belanja pada APBD 2016 tercatat sebesar Rp2,34 triliun atau meningkat 28,34%

dari anggaran belanja tahun sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016

tanggal 15 Desember 2016, APBD di Maluku Utara mengalami penyesuaian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penyesuaian APBD Maluku Utara

Pada anggaran pendapatan, kenaikan anggaran terutama bersumber dari pendapatan

transfer sebesar 5,64% (yoy). Pendapatan transfer adalah pendapatan yang didapatkan dari

pemerintah pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Secara struktur

pendapatan transfer ini masih menjadi sumber pendapatan terbesar pemerintah Maluku Utara

yaitu sebesar 80,63% pada APBD 2016, dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum

dapat menjadi tonggak utama keuangan daerah mengingat belum optimalnya penyerapan

pajak, masih rendahnya pendapatan perusahaan daerah, serta dampak penerapan UU Minerba

pada sektor pertambangan nikel di Maluku Utara. Adapun rencana perolehan PAD Maluku

Utara turun 41,51% (yoy) dibandingkan pada anggaran tahun sebelumnya seiring dengan

adanya pembatalan beberapa Perda yang berpengaruh dengan PAD.

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Maluku Utara

23

Grafik 2.1 Perubahan Struktur APBD Akun Pendapatan Tahun 2015 dan 2016

Kenaikan juga terjadi pada anggaran belanja seiring adanya kenaikan pada anggaran

pendapatan. Kenaikan terbesar terdapat pada belanja modal yaitu sebesar 22,25% (yoy).

Kenaikan pada nominal belanja modal tersebut menjadi harapan meningkatnya pembangunan

sarana publik/infrastruktur pada tahun berjalan. Secara struktural, pangsa dari anggaran belanja

tidak mengalami banyak perubahan. Belanja operasional masih mendominasi struktur belanja

dengan pangsa sebesar 63,15%.

Grafik 2.2 Perubahan Struktur APBD Akun Belanja Tahun 2015 dan 2016



24

2.2 Realisasi Pendapatan APBD

Jumlah total realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada

triwulan IV-2016 sebesar Rp400,08 miliar. Terkontraksi lebih dalam sebesar 19,65% (yoy)

setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi 7,25% (yoy). Hampir seluruh komponen

mengalami kontraksi kecuali Dana Perimbangan. Dari komponen pembentuknya, Pendapatan

Asli Daerah mengalami kontraksi sebesar 93,96% (yoy). Sementara itu, Dana Perimbangan

tumbuh tinggi sebesar 164,84% (yoy).

Berdasarkan komponen pembentuknya, realisasi tertinggi pendapatan Pemerintah

Provinsi Maluku Utara berasal dari Dana Perimbangan yang menyumbang sebanyak 96,45%,

dari total pendapatan. Masih terbatasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Maluku

Utara, menyebabkan struktur APBD Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota di

Maluku Utara, khususnya di sisi pendapatan, masih didominasi oleh Dana Perimbangan dari

Pemerintah Pusat.

Grafik 2.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Tiap Triwulan

Sebagian besar komponen pendapatan daerah mengalami kontraksi yang lebih dalam

dibandingkan triwulan sebelumnya. Belum adanya peningkatan realisasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) menjadi salah satu faktor penahan realisasi pendapatan daerah pada triwulan IV-

2016.


25

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Tahun 2016

Hingga akhir triwulan IV-2016, realisasi pendapatan mencapai Rp1.790,83 miliar atau

82,83% dari total target anggaran pendapatan 2016 yang sebesar Rp2.161,94 miliar. Secara

persentase realisasi, besaran pada triwulan IV-2016 ini lebih tinggi dari realisasi pendapatan

pada periode yang sama di tahun 2015 yang sebesar Rp1.710,86 miliar atau 75,77%.

Akumulasi realisasi PAD hingga akhir triwulan IV-2016 hanya mencapai 19,75%,

pencapaian tersebut jauh lebih rendah dari realisasi periode yang sama di tahun 2015 yang

sebesar 34,91%. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan tahun

2015, pendapatan pajak daerah yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air

Tanah, dan Pajak Rokok juga menurun dikarenakan berkurangnya penghasilan yang

didapatkan dari pelaku usaha serta belanja masyarakat yang melemah dibandingkan tahun

sebelumnya. Komponen Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

tercatat terealisasi sebanyak Rp871,59 juta. Hal ini ditengarai karena adanya pelaku usaha

tambang yang beroperasi pada triwulan IV-2016.

Di sisi lain, realisasi komponen pendapatan transfer menunjukkan kinerja yang lebih

baik. Komponen pendapatan yang menguasai 80,63% dari keseluruhan anggaran pendapatan

ini, mencatatkan realisasi sebesar 98,83%, lebih tinggi dari pencapaian pada periode yang

sama di tahun 2015 sebesar 90,87%. Secara nominal realisasi pendapatan transfer meningkat

14,89% (yoy). Hal ini didorong realisasi penyampaian DAU yang mencapai 100% dari rencana.


26

Grafik 2.4 Perbandingan Akumulasi Sisi Pendapatan Realisasi APBD Tahun 2015 dan Tahun 2016

2.3 Realisasi Belanja APBD

Total realisasi belanja daerah pada triwulan IV-2016 mencapai Rp614,80 miliar atau

terkontraksi sebesar 17,12% (yoy), turun setelah pada triwulan III-2016 tumbuh sebesar 4,19%

(yoy). Kontraksi ini sejalan dengan konsumsi pemerintah di PDRB yang juga mengalami

kontraksi sebesar 0,76% (yoy). Perlambatan ini terutama disumbang oleh komponen Belanja

Modal yang menurun dari 2,73% (yoy) pada triwulan III-2016 menjadi terkontraksi sebesar

12,33% (yoy) pada triwulan IV-2016. Rendahnya belanja modal di akhir tahun ditengarai karena

sudah ada realisasi lebih awal pada triwulan I sampai III-2016.

Grafik 2.5 Perkembangan Realisasi Belanja Tiap Triwulan



27

Setelah pada triwulan III-2016 menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan II-2016,

realisasi belanja pada triwulan IV-2016 menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan

sebelumnya. Hal ini didorong oleh realisasi Dana Alokasi Umum telah disampaikan oleh

Pemerintah Pusat sesuai dengan anggaran. Realisasi juga sejalan dengan tren belanja

Pemerintah yang meningkat di akhir tahun. Secara kumulatif, realisasi belanja Pemerintah

hingga akhir triwulan IV-2016 mencapai Rp1.981,83 miliar atau 74,85% dari total anggaran

belanja sebesar Rp2.647,80 miliar. Tingginya realisasi secara akumulatif dikarenakan

ditetapkannya APBD lebih awal dibandingkan tahun 2015 serta tingginya belanja hibah yang

digunakan untuk dana Biaya Operasional Sekolah.

Belanja Modal hingga akhir triwulan IV-2016 mencatatkan nilai realisasi yang lebih

tinggi, yakni sebesar Rp590,28 miliar. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah realisasi

sebesar Rp409,68 miliar pada periode yang sama di tahun 2015. Sebagian besar realisasi

belanja modal terjadi pada triwulan II dan IV-2016. Belanja modal terbesar berada pada

komponen belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.Sementara itu, pada komponen Belanja

Operasi, sumbangan realisasi khususnya bersumber dari Belanja Barang yang telah terealisasi

sebesar Rp539,50 miliar atau 27,22% dari total realisasi belanja, dan Belanja Pegawai yang

terealisasi sebesar Rp429,82 miliar atau 21,68% dari total realisasi belanja.

Grafik 2.6 Perbandingan Sisi Realisasi APBD Tahun 2015 dan Tahun 2016


28

Tabel 2.3 Realisasi Belanja APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan IV-2016

2.4 Rekening Pemerintah

Meski mengalami kontraksi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi

keuangan Pemerintah menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Bahkan,

jumlah realisasi belanja Pemerintah di triwulan IV-2016 merupakan yang paling besar di tahun

2016, baik pada komponen belanja operasi maupun belanja modal. Perbaikan ini mampu

mendorong sektor konstruksi yang bergantung pada keuangan Pemerintah sehingga tumbuh

sebesar 6,03% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Kegiatan ekonomi

masyarakat yang tercermin dari sektor perdagangan juga tumbuh meningkat dari 7,29% (yoy)

menjadi 7,61% (yoy).

Secara triwulanan, terjadi defisit anggaran sebesar Rp214,73 miliar. Akibatnya,

kelebihan surplus realisasi akumulatif tergerus dari Rp23,72 miliar pada triwulan III-2016

menjadi defisit Rp191,00 miliar di akhir tahun 2016. Masih lesunya sektor pertambangan

ditengarai menjadi penyebab rendahnya realisasi pendapatan, utamanya PAD, pada triwulan

laporan. Dana pemerintah daerah yang tersimpan dalam bentuk giro tercatat tumbuh 44,39%

(yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 16,81% (yoy). Sementara itu,

simpanan likuid lainnya yakni tabungan tercatat tumbuh sebesar 166,18% (yoy) dan simpanan

dalam bentuk deposito terkontraksi sebesar 73,29% (yoy).


29

Grafik 2.7 Perkembangan DPK Pemda di Perbankan Maluku Utara (dalam miliar rupiah)

Sumber : Data Perbankan

30

Seiring dengan terjaganya pasokan pangan serta didorong kerjasama strategis antar

wilayah di dalam provinsi, inflasi Maluku Utara yang diwakili Kota Ternate tercatat

sebesar 1,91% (yoy), terendah dalam sepuluh tahun terakhir. Memasuki pola historis

awal tahun, diperkirakan tekanan inflasi akan meningkat seiring perkembangan harga

komoditas pangan yang mulai menanjak.

BAB III INFLASI

“Tekanan Inflasi pada 2016 terendah selama sepuluh tahun terakhir”

Inflasi yoy Tw-IV

2016

1,91%

Inflasi yoy Tw-IV

2015

4,52%

32

3.1 Perkembangan Inflasi Tw IV-2016

Inflasi Maluku Utara yang diwakili oleh inflasi Kota Ternate pada akhir triwulan IV-2016

tercatat sebesar 1,91% (yoy), lebih rendah dari inflasi pada akhir triwulan III-2016 lalu yang

hanya sebesar 4,05% (yoy). Dengan demikian, secara tahunan inflasi tahunan Maluku Utara

pada tahun 2016 jauh lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2015 lalu yang

tercatat sebesar 4,52% (yoy). Pencapaian inflasi ini tercatat menjadi yang terendah dalam

sepuluh tahun terakhir.

Grafik 3.1 Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate dan Nasional

Tabel 3.1 Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas

Secara bulanan, pada triwulan IV-2016, Kota Ternate mengalami satu kali deflasi dan

dua kali inflasi. Pada bulan Oktober 2016, Kota Ternate mengalami deflasi sebesar -0,21%

(mtm). Selanjutnya pada bulan November dan Desember 2016 terjadi inflasi masing-masing

sebesar 0,26% (mtm) dan 0,32% (mtm). Kenaikan inflasi bulanan di Kota Ternate sepanjang

I II III IV I II III IV I II III IVBahan Makanan 3,66 10,16 4,06 6,75 9,00 7,62 5,75 11,72 4,13 3,56 4,38 -4,27 -0,95

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 5,68 8,07 12,31 12,45 8,73 6,92 4,10 4,69 6 7,54 8,25 8,33 1,13

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 10,20 9,36 3,07 7,34 5,53 4,89 4,62 2,80 6,2 5,23 4,39 3,43 1,22

Sandang 10,03 12,93 17,41 -5,87 20,1 22,40 15,24 12,63 6,9 4,20 3,85 3,60 0,21

Kesehatan 11,19 11,44 10,17 18,34 10,51 10,62 7,38 1,30 1,7 1,61 2,26 3,95 0,14

Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga 10,98 11,36 7,2 -21,72 5,85 5,42 5,29 4,00 4,5 4,34 3,55 3,77 0,16

Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 14,38 9,73 1,71 18,60 7,52 14,20 12,32 -2,90 5,6 -1,86 -0,36 0,05 0,01

Inflasi Tahunan (yoy ) 8,80 9,75 5,40 9,34 7,92 8,22 6,60 4,52 5,45 3,87 4,05 1,91 4,05

Kelompok Barang dan Jasa2014

Andil20162015



33

triwulan IV-2016 terutama disebabkan oleh gangguan cuaca serta momen akhir tahun di mana

terdapat libur sekolah dan libur perayaan natal tahun baru.

Rendahnya inflasi pada tahun 2016, utamanya dipengaruhi oleh deflasi pada kelompok

volatile food dan terjaganya inflasi pada kelompok core inflation. Melimpahnya hasil tangkapan

ikan, terutama ikan kembung, melimpahnya hasil panen tomat sayur dan cabai rawit di Maluku

Utara dan sekitarnya menjadi faktor yang mendorong deflasi inflasi volatile food pada triwulan

IV-2016. Inflasi volatile food tercatat menurun dari 1,98% (yoy) pada triwulan III-2016 menjadi -

3,84% (yoy) pada triwulan IV-2016. Namun demikian, inflasi tercatat masih tinggi pada

kelompok administered pricess menyusul adanya kenaikan tarif angkutan udara dan cukai

rokok.

Grafik 3.2 Disagregasi Inflasi Maluku Utara

Berdasarkan disagregasinya, tercatat bahwa kelompok volatile food sangat terjaga

volatilitasnya, bahkan tercatat beberapa kali mengalami deflasi. Meski dihantui dengan

fenomena el nino pada awal hingga pertengahan tahun, namun pasokan bahan makanan

kepada masyarakat masih dapat terjaga dengan baik. Upaya pemerintah daerah guna

meningkatkan produktivitas pertanian lokal dan mendorong substitusi bahan pangan strategis

yang selama ini harus didatangkan dari provinsi lain, mulai menunjukkan dampaknya.

Komoditas yang selama ini cukup rutin menyumbang inflasi, seperti cabai merah, cabai rawit,

tomat sayur, dan kol putih/kubis, terpantau terjaga pasokannya, sehingga justru komoditas-

komoditas tersebut turut menyumbang deflasi pada triwulan IV-2016.


34

Terkendalinya tekanan inflasi pada triwulan IV-2016 dipengaruhi oleh inflasi volatile food

yang mengalami deflasi sebesar 4,07% (yoy). Sementara itu kedua jenis inflasi lainnya berada

pada level yang terkendali. Inflasi inti hanya mencapai 2,79% (yoy). Sementara itu, inflasi

administered prices mencapai 4,52% (yoy).

Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Rokok Grafik 3.4 Perkembangan Inflasi Bensin

Penurunan harga BBM juga turut mempengaruhi inflasi pada tarif angkutan laut dan

angkutan udara. Provinsi Maluku Utara yang berupa kepulauan dan terpisahkan oleh laut

memang sangat mengandalkan sarana transportasi laut dan udara untuk mencapai wilayah-

wilayahnya. Belum tersedianya SPBU khusus untuk kapal, belum diterapkannya standarisasi

tarif angkutan laut, dan tingginya pengaruh cuaca menyebabkan gejolak tarif angkutan laut

sering berfluktuasi. Namun dengan adanya penurunan harga BBM tersebut, cukup signifikan

memberikan dampak terhadap penurunan tarif angkutan laut. Sementara untuk angkutan udara

sendiri, tren menunjukkan inflasi pada triwulan III dan IV-2016. Adapun event yang mendorong

kenaikan tarif angkutan udara adalah liburan Natal dan Tahun Baru.

Grafik 3.5 Perkembangan Inflasi Angkutan Laut dan Udara




35

Pada kelompok inflasi inti, tekanan inflasi terjaga pada nilai 2,79% (yoy) setelah pada

triwulan sebelumnya tercatat sebesar 4,60% (yoy). Melemahnya tekanan inflasi inti dipengaruhi

oleh perekonomian Maluku Utara yang sempat lesu di triwulan III-2016, utamanya untuk

komoditas sandang, tempat tinggal, dan sarana penunjang transpor. Sementara untuk

komoditas bahan makanan dan makanan jadi pada inflasi inti, relatif masih terjaga pasokannya,

sebagai dampak dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga pasokan.

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 3.6 Perkembangan Biaya Sandang Grafik 3.7 Perkembangan Harga Makanan Jadi, Ikan Diawetkan, dan Bahan Makanan Lainnya

Sementara itu, tekanan inflasi kelompok volatile food pada triwulan IV-2016

menunjukkan deflasi sebesar 4,07% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tercatat inflasi

2,02% (yoy). Selama triwulan IV-2016 deflasi terutama terjadi pada beberapa komoditas favorit

masyarakat Maluku Utara yakni ikan cakalang, ikan kembung, cabai rawit, dan beras.

Normalnya kondisi ikan di laut pasca el nino 2015 serta berjalannya berbagai program

ketahanan pangan pemerintah berhasil menahan laju harga komoditas pangan yang biasanya

melonjak di akhir tahun.

Deflasi paling besar pada subkelompok ikan segar, buah-buahan, dan kacang-

kacangan. Subkelompok ikan segar deflasi 12,23% (yoy) setelah inflasi 6,37% (yoy) pada

triwulan III-2016. Sementara, subkelompok buah-buahan deflasi semakin dalam dari 7,54%

(yoy) menjadi 11,82% (yoy). Selanjutnya, untuk subkelompok kacang-kacangan juga

mengalami pendalamanan deflasi dari 18,32% (yoy) pada triwulan III-2016 menjadi 8,82% (yoy)

pada triwulan IV-2016. Keadaan cuaca yang jauh lebih mendukung dibandingkan periode yang

sama di tahun sebelumnya menyebabkan terjaganya harga ikan dengan sangat baik. Deflasi

ikan cakalang meningkat dari 11,99% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 24,94% (yoy)

36

pada triwulan IV-2016. Kemudian, penurunan harga pada ikan kembung juga terjadi dari

27,63% (yoy) menjadi 37,93% (yoy) pada triwulan IV-2016.

3.2 Tracking Perkembangan Inflasi Triwulan Berjalan

Tekanan inflasi pada triwulan I-2017 diestimasikan meningkat. Pada bulan Januari

20167 Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 0,63% (mtm), meningkat dibandingkan bulan

Desember 2016 yang mengalami inflasi sebesar 0,32% (mtm). Secara tahunan, inflasi Maluku

Utara tercatat sebesar 2,02% (yoy) lebih tinggi dibandingkan Desember 2016 sebesar 1,91%

(yoy). Dengan inflasi tersebut, secara akumulatif hingga bulan Januari 2017 inflasi Maluku Utara

menjadi 0,63% (ytd).

Meningkatnya tekanan inflasi pada bulan Januari 2017 terutama disebabkan oleh inflasi

pada kelompok bahan makanan, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, serta

pada kelompok kesehatan. Kelompok bahan makanan tercatat mengalami inflasi sebesar

2,32% (mtm) atau menyumbang andil sebesar 0,49% pada inflasi Januari 2017. Kemudian,

kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar mengalami inflasi sebesar 0,30% (mtm),

menyumbang andil sebesar 0,011% pada keseluruhan inflasi. Sementara, untuk kelompok

kesehatan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,58% (mtm), atau menyumbang andil sebesar

0,02% pada total inflasi Januari 2017.

Berdasarkan disagregasinya, kelompok inflasi inti dan inflasi administered pricess

tercatat menurun sementara inflasi volatile food tercatat meningkat dibanding bulan

sebelumnya. Inflasi inti menurun dari 2,79% (yoy) menjadi 1,10% (yoy), sementara inflasi

administered pricess mengalami penurunan inflasi dari 4,52% (yoy) menjadi sebesar 1,10%

(yoy), kemudian inflasi volatile food tercatat mengalami inflasi sebesar 3,69% (yoy), setelah


Grafik 3.8 Perkembangan Harga Ikan Cakalang dan Ikan Kembung

37

pada bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar 3,69% (yoy). Meningkatnya tekanan pada

inflasi volatile food ditengarai karena harga komoditas bahan makanan sudah kembali

meningkat karena stok dari panen yang terjadi pada triwulan III dan IV-2016 sudah menipis.

Grafik 3.9 Perkembangan Inflasi Terkini Ternate

Inflasi administered pricess pada bulan Oktober juga tercatat mengalami penurunan dari

inflasi 4,52% (yoy) menjadi inflasi 4,08% (yoy). Hal ini merupakan dampak adanya penyesuaian

harga BBM pada tahun 2016 serta terjaganya pasokan BBM di Kota Ternate. Meski begitu,

terjadinya penyesuaian harga BBM, dan TDL pada bulan Januari 2017 perlu diwaspadai

sebagai pendorong inflasi pada triwulan I-2017.



Grafik 3.10 Perkembangan Harga Bahan Bakar Rumah Tangga

Grafik 3.11 Perkembangan Harga Cakalang/Sisik dan Cakalang Asap

38

Tekanan inflasi diperkirakan meningkat pada akhir triwulan berjalan. Pola musiman ikan

tangkap yang menunjukkan keterbatasan pasokan di awal tahun perlu menjadi perhatian,

terutama setelah harga komoditas ikan segar seperti ikan cakalang dan kembung yang sudah

turun di akhir tahun 2016. Dengan demikian, inflasi hingga akhir triwulan I-2017 diperkirakan

berada pada kisaran 2,50% ±1% (yoy).

3.3 Koordinasi Pengendalian Inflasi di Maluku Utara

Hingga bulan Januari 2017, sudah terdapat 1 TPID di level provinsi dan 5 TPID di level

Kabupaten/Kota, yakni TPID Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Timur, Kota Tidore

Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Pulau Morotai. Berdasarkan informasi

yang didapatkan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kepulauan Sula juga telah membentuk

TPID melalui SK No. 137/KPTS.05/KS/2015. Namun demikian, Pemerintah Kepulauan Sula

berencana untuk merevisi SK Pembentukan TPID tersebut pada tahun 2017.

Gambar 3.1 Kerjasama Antara Daerah “Segitiga Emas Halbar-Ternate-Tidore (SEHaTTi)”

Selama triwulan IV-2016 sampai dengan Januari 2017, program TPID yang

dilaksanakan TPID Provinsi Maluku Utara dan TPID Kota Ternate berfokus pada pengendalian

inflasi selama liburan Natal dan Tahun Baru. Terkait hal tersebut, TPID telah berkoordinasi

39

dengan pemasok pangan untuk menjamin ketersediaan pangan pada rentang waktu tersebut.

Selain itu, terbentuk MoU Kerjasama antara tiga daerah (Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan,

dan Kabupaten Halmahera Barat) yang saat ini sudah berjalan untuk program kerjasama di

bidang Pertanian, yakni komoditas bawang merah dan cabai yang dipasok dari Halmahera

untuk kebutuhan pasar di Kota Ternate. Hal ini dimaksudkan agar dapat mendorong

swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan dari daerah lain di luar Maluku Utara

sehingga dapat menekan laju inflasi khususnya terhadap komoditas bawang merah dan cabai.

Hal tersebut sudah tertuang pula dalam Masterplan Kerjasama antara Tiga Daerah (Masterplan

Segitiga Emas) yang saat ini sudah disusun oleh Sekretariat Daerah Kota Ternate. Cakupan

kerjasama di tiga bidang yakni: (1) Pertanian Ketahanan Pangan; (2) Kelautan dan Perikanan;

(3) Pariwisata.

Pada bulan Oktober 2016 dilaksanakan Rapat Koordinasi Wilayah TPID se-Kawasan

Timur Indonesia. Pada kegiatan tersebut disepakati beberapa rekomendasi bagi pemerintah

pusat oleh pengurus TPID se-Kawasan Timur Indonesia, antara lain:

Tabel 3.2 Rekomendasi Rakorwil TPID se-KTI

TPID Provinsi Maluku Utara dan TPID Kota Ternate terus mengawal hasil kesepakatan

rakorwil di Ternate tersebut, dan membawa hasil kesepakatan tersebut ke tingkat yang lebih

tinggi, yakni pada Rapat Koordinasi Pusat-Daerah TPID yang berlangsung di Jakarta. Hasil-

No. Rekomendasi Rakorwil TPID se-KTI

1Perlu adanya pedoman operasi pasar yang menegaskan tidak hanya dilaksanakan pada periode-periode

tertentu (hari raya, dll) tapi juga dengan mempertimbangkan data ekspektasi inflasi

2BPS agar dapat menambah jumlah kota sampel perhitungan inflasi agar lebih dapat memberikan gambaran

nyata di lapangan

3Memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota

dalam rangka mejaga stabilitas harga (mengantisipasi penimbun, pungli, dsb)

4Perlu adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui aturan batas minimal APBD yang

diperuntukkan bagi upaya stabilitas harga

5 Memasukkan usulan pemanfaatan Dana Insentif Desa (DID) untuk kegiatan stabilitasi harga

6Meningkatkan penguasaan komoditas yang telah diatur oleh Bulog, sehingga peran Bulog sebagai stock

buffer sekaligus pengendali harga dapat lebih ditingkatkan

7Penambahan kapasitas armada tol laut dan penambahan pelabuhan feeder untuk meningkatkan efektivitas

jalur tol laut yang sudah tersedia

8Penetapan batas atas dan bawah bagi tarif angkutan yang tidak terlalu lebar range -nya dan pemberian

sanksi yang tegas bagi maskapai yang melanggar aturan ini

9Diperlukannya instruksi dari setiap Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam TPI Nasional yang dapat

diselaraskan dengan roadmap TPID secara nasional/wilayah

10

Dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait untuk memasukkan kegiatan stabilitasi harga sebagai bagian

kegiatan pengendalian inflasi dan/atau tidak menutup kemungkinan untuk membentuk

Kementerian/Lembaga khusus yang menangani inflasi

40

hasil rekomendasi tersebut disampaikan kepada tim Pokjanas TPI, yang antara lain

beranggotakan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank

Indonesia.

Pada tahun 2017, sudah dilaksanakan rapat koordinasi TPID Kota Ternate untuk

menghimpun rencana aksi dari seluruh anggota TPID Kota Ternate. Berdasarkan informasi

yang didapatkan, fokus dalam pengendalian inflasi di Maluku Utara tidak hanya sebatas

menjaga pasokan bahan pangan, namun juga meningkatkan kapasitas produksi di dalam

Maluku Utara sendiri. Bank Indonesia akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk

mengawal inflasi di Maluku Utara.

41

BOKS INFLASI

UPAYA PENGENDALIAN INFLASI KOTA

TERNATE TAHUN 2017

A. TPID Kota Ternate

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate merupakan TPID pertama di Maluku

Utara yang dibentuk pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Walikota Ternate

No.121/III.2/KT/2014. Dasar dari pembentukan TPID tersebut adalah dikarenakan Kota

Ternate merupakan satu-satunya kota perhitungan inflasi di Provinsi Maluku Utara.

Sesuai dengan namanya, tugas utama TPID Kota Ternate adalah mengawal inflasi di

Kota Ternate agar terjaga pada tingkat yang rendah sehingga tidak menggerogoti daya beli

masyarakat. Tugas-tugas yang dilaksanakan dalam rangka mengendalikan inflasi bukanlah

hal yang baru bagi Pemerintah Kota Ternate mengingat program yang disusun sejalan

dengan pengendalian inflasi. Salah satu contohnya adalah penguatan hasil pertanian lokal

dan penyediaan pasokan bahan pangan kepada masyarakat.

Pada tahun 2016, banyak hal yang telah dilakukan oleh TPID Kota Ternate dalam

rangka mengendalikan inflasi, di antaranya adalah sidak ke pasar-pasar pada Bulan

Ramadhan serta melakukan kerjasama antar daerah dengan Tidore Kepulauan dan

Halmahera Barat dalam rangka peningkatan ekonomi. Berkat program-program

pengendalian inflasi tersebut, Kota Ternate mampu mencapai angka inflasi tahunan sebesar

1,92% (yoy) pada tahun 2016, angka terendah dalam lima tahun terakhir.

B. Rencana Aksi TPID Kota Ternate 2017

Inflasi yang sangat terjaga selama tahun 2016 merupakan prestasi yang patut

dibanggakan. Kendati demikian, pencapaian tersebut hendaknya tidak membuat

Pemerintah Kota Ternate dan seluruh stakeholders menutup mata atas risiko tekanan

inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2017. Tren harga minyak yang naik, kenaikan bea

cukai dan rokok, serta rencana Pemerintah Pusat untuk menaikkan TDL dan risiko

kenaikan harga minyak yang dapat meningkatkan harga BBM merupakan ancaman yang

dapat mendongkrak kenaikan harga pada tahun 2017.

Di luar ancaman yang datang dari eksternal Maluku Utara, keterbatasan pasokan

pangan di tengah peningkatan ekonomi di Maluku Utara dapat mendorong inflasi dari sisi

permintaan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pasokan komoditas di Kota Ternate

masih mengandalkan provinsi lain. Hal ini juga dapat dilihat dari data bongkar muat di

42

BOKS INFLASI

pelabuhan dan bandara yang menunjukkan bahwa kegiatan membongkar lebih banyak

dibandingkan memasukkan muatan untuk dikirim ke luar Maluku Utara.

Grafik 1. Perkembangan Bongkar Muat Cargo Bandara Sultan Babullah (kg)

Dalam rangka menghadapi ancaman-ancaman pendorong tingginya angka inflasi

tersebut serta meningkatkan kemampuan Provinsi Maluku Utara, khususnya Kota Ternate,

dalam memproduksi komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat, TPID Kota Ternate

berinisiatif untuk mengadakan rapat koordinasi secara rutin setiap bulan.

Sebagai permulaan, seluruh instansi yang tergabung dalam TPID Kota Ternate

menyiapkan rencana aksi untuk dijadikan panduan kegiatan selama satu tahun ke depan.

Adapun rencana aksi yang telah disusun oleh setiap instansi merupakan program kerja

rutin dari yang bersangkutan. Rencana aksi dari tiap instansi dikompilasi agar kegiatan-

kegiatan tersebut dapat disinergikan sehingga hasil yang didapat dapat lebih maksimal.

Secara garis besar, rencana aksi yang telah disusun oleh TPID Kota Ternate erat

kaitannya dengan bidang pertanian, perhubungan, dan sarana penunjang distribusi barang.

Penyusunan rencana aksi mempertimbangkan bidang tersebut mengingat beberapa faktor

yang mempengaruhi pembentukan harga yang antara lain adalah biaya produksi, biaya

transportasi, dan ketersediaan pasar. Adapun Sekretariat Kota Ternate bertugas untuk

mengkoordinasikan instansi terkait agar program yang dijalankan tidak saling tumpang

tindih.


43

BOKS INFLASI

Tabel 1. Rencana Aksi Dinas Pertanian Kota Ternate

Tabel 2. Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate

Tabel 3. Rencana Aksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate

Tw I Tw II Tw III Tw IV

Pemanfaatan pekarangan untuk

pengembangan pangan

Adanya pasokan pangan dari dalam Provinsi

Pendampingan desa mandiri organik

berbasis komoditi perkebunan

Mutu dan kualitas produksi perkebunan

meningkat 25 Ha

Pengembangan tanaman tomat, cabai,

bawang dan sayuran

Tercapainya pertumbuhan dan produksi

tanaman petani 8 Ha

Pemeliharaan kebun bibit holtikultura Luas Tanaman Holtikultura produktif 1.50 Ha

Prehabilitasi tanaman perkebunan Produksi tanaman perkebunan meningkat 60

Ha

Pemeliharaan ayam pedaging Produksi daging ayam 1500 ekor

Budidaya ternak itik dan kambing Meningkatkan pendapatan peternak

Pengembangan sumber air dan embung Tersedianya sumber air dan embung bagi

petani

Pengadaan Rumah Pengolahan Pupuk

kompos

Tersedianya rumah pengolahan pupuk

Organik

Kegiatan TargetWaktu


Koordinasi pencegahan dan

pengendalian masalah pangan

Terjaganya harga jual pangan

Koordinasi pembinaan dan pemantauan

distribusi pangan strategis

Memperlancar distribusi pangan strategis

Pemantauan dan analisis

perkembangan harga strategis

Dapat mengetahui perkembangan harga

strategis

Pembinaan, pemantauan, dan

pengawasan keamanan pangan

Konsumsi pangan masyarakat aman dan

tejaga

Penyusunan peta rawan pangan dan gizi Tersedia peta rawan pangan dan gizi kota

ternate

Sosialisasi program desa mandiri

pangan

Dapat meningkatkan produksi pangan

Koordinasi pengembangan infrastruktur

pangan

Dapat mengetahui kebutuhan infrastruktur

pangan

Demplot pangan organik/keamanan

pangan

Demplot pangan organik

Penyusunan pola menu sehat

berdasarkan potensi wilayah

Dokumen pola menu sehat



Stabilisasi harga Kebutuhan masyarakat terjamin

Revitalisasi objek pelaku usaha pasar Tertata tempat pelaku usaha pasar

Pembangunan pasar Terjamin prasarana bangunan pasar

Pemeliharaan prasarana penunjang

pasarBangunan pasar lebih terjaga


44

BOKS INFLASI

Tabel 4. Rencana Aksi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Ternate

Tabel 5. Rencana Aksi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate

Tabel 6. Rencana Aksi Dinas Perhubungan Kota Ternate

Tabel 7. Rencana Aksi BAPELITBANGDA, Administrasi Pembangunan, dan Bina Perekonomian

Setda Kota Ternate

Instansi Kegiatan Target Waktu

BAPELIT-BANGDA

Koordinasi kerjasama antar daerah

Sepanjang 2017

Koordinasi pengembangan ekonomi dan Pengendalian Inflasi Kota Ternate

Sepanjang 2017

Bina Perekonomian Setda Kota Ternate

Operasi Pasar Murah Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Murah Menjelang Ramadhan

Triwulan II-2017

Administrasi Pembangunan

Memfasilitasi dan koordinasi tim pengendallian inflasi daerah kota ternate

Terlaksananya Rakor TPID 2017

Triwulan I-2017

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara sebagai bagian dari TPID

Kota Ternate juga berperan aktif dalam pengendalian inflasi di pusat perekonomian Maluku

Utara. Program yang akan dijalankan selama tahun 2017 antara lain meliputi

pengembangan klaster yang sudah berjalan untuk cabai, ikan laut, dan bawang, serta

pengembangan klaster baru, yakni padi organik. Dalam rangka penguatan produksi


Pemasangan paving di areal pasar

rakyat

Tersedianya sarana jalan pasar rakyat yang

memadai

Fasilitas pengembangan sarana

promasi hasil produksi (bantuan

kemasan & peralatan)

Meningkatnya daya saing UMKM



Pengadaan kapal penangkap ikan Pengadaan armada penangkapan ikan

Pengadaan ketinting Pengadaan armada ketinting

Pengadaan alat dan prasarana

kemasan produk olahan perikananTingginya nilai jual produk olahan

Pembuatan marine boyTersedianya tambatan labuh kecil bagi

bongkar muat ikan



Survei lokasi pembangunan pelabuhan

dan pengadaan fasilitas transportasi

angkutan orang dan barang antar

kabupaten

Fasilitas pelabuhan trasnportasi yang

memadai tersedia sehingga mampu

menekan biaya transportasi

Survei lokasi pembangunan jembatan

serta pengadaan fasilitas transportasi

angkutan orang dan barang antar

kecamatan Kota Ternate

Fasilitas pelabuhan trasnportasi yang

memadai tersedia sehingga mampu

menekan biaya transportasi


45

BOKS INFLASI

komoditas pendorong inflasi, Bank Indonesia juga berencana untuk membangun screen

house di beberapa wilayah di Maluku Utara.

Selain itu, untuk mendorong terbentuknya TPID di seluruh Kabupaten/Kota di Maluku

Utara serta meningkatkan koordinasi TPID antar daerah, Bank Indonesia juga akan

melakukan roadshow TPID. Dalam roadshow yang akan dilaksanakan selama satu tahun

ke depan, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran setiap Pemerintah Daerah untuk

saling melengkapi satu sama lain demi Maluku Utara yang lebih baik.

46

BOKS INFLASI

47

Secara umum, meskipun konsumsi rumah tangga tumbuh melambat ketahanan

sektor rumah tangga masih terkendali. Risiko kredit dari sektor rumah tangga tercatat

pada level yang rendah.

Sementara itu, walaupun tumbuh melambat stabilitas keuangan sektor korporasi

masih terjaga. Risiko kredit sektor korporasi menunjukan perbaikan dengan rasio di

bawah 5%. Namun demikian, pertumbuhan perbankan syariah berada pada level

yang sangat rendah dan perlu menjadi perhatian untuk ke depan.

BAB IV ANALISIS STABILITAS KEUANGAN

DAERAH

“Stabilitas Keuangan Daerah Tumbuh Terkendali”

NPL Sektor

Rumah Tangga

0,52%

NPL Korporasi

4,06%

48

4.1. Asesmen Sektor Rumah Tangga

4.1.1. Kondisi Terkini dan Sumber Kerentanan Sektor Rumah Tangga

Perekonomian Maluku Utara pada sisi pengeluaran, secara konsisten didominasi oleh

Konsumsi Rumah Tangga, dengan pangsa lebih dari 55% selama setidaknya satu dekade

terakhir. Permintaan domestik menjadi penggerak utama perekonomian Maluku Utara, meski

secara perlahan mulai berkurang pangsanya seiring peningkatan pangsa dari investasi swasta

dan konsumsi pemerintah. Hal tersebut terlihat pada pangsa konsumsi rumah tangga di triwulan

IV-2016 tercatat sebesar 58,48%, menurun tipis dibandingkan triwulan sebelumnya yang

tercatat sebesar 58,83%.

Sejalan dengan penurunan pangsa rumah tangga, pertumbuhan konsumsi rumah

tangga tercatat tumbuh melambat pada triwulan IV-2016 yakni sebesar 5,35% (yoy) lebih

rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,53% (yoy). Pada akhir

tahun terdapat beberapa komoditas yang mengalami hambatan dalam logistiknya dikarenakan

cuaca buruk sehingga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat mengalami keterhambatan.

Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara


Walaupun sektor konsumsi rumah tangga tersebut menunjukan adanya tren penurunan,

namun masyarakat tetap optimis terhadap kondisi perekonomian saat ini dibanding enam bulan

yang lalu dan enam bulan mendatang, yang tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK) Bank

Indonesia. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat naik dari 115 menjadi 124, begitu pula

dengan Indeks Ekspektasi Konsumen yang mengalami kenaikan dari 124 menjadi 131.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

50,0

52,0

54,0

56,0

58,0

60,0

62,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2012 2013 2014 2015 2016

% (yoy)Pangsa thdPDRB (%)

Pangsa g_Konsumsi RT (rhs)

49

Grafik 4.2 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Melambatnya perekonomian khususnya pada semester I-2016 dan keterlambatan

pembayaran tunjangan PNS pemerintah provinsi Maluku Utara, menjadi penghambat

pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Namun faktor penghambat tersebut dinilai sebagai suklus

musiman sehingga di triwulan IV 2016 secara umum rumah tangga tidak menurunkan konsumsi

barang-barang tahan lama seperti elektronik, kendaraan, dan furniture. Hasil SK juga

menunjukan adanya kenaikan indeks konsumsi barang tahan lama dari 95 menjadi 118.

Grafik 4.3. Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga dan Proyeksi Inflasi di Maluku Utara


Grafik 4.4. Ekspektasi Konsumen terhadap Kondisi Ekonomi 6 Bulan Mendatang


Dari sisi harga, tekanan terhadap kerentanan keuangan rumah tangga sangat rendah

seiring dengan tingkat inflasi yang terjaga di level rendah. Secara umum, masyarakat menilai

kenaikan harga sepanjang triwulan IV-2016 tidak setinggi triwulan sebelumnya. Hal tersebut

ditunjukan bahwa indeks perubahan harga secara umum pada 3 bulan mendatang akan

mengalami sedikit penurunan dari 163 menjadi 162.

124,00

117,00

131,00

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

I II III IV I II III IV

2015 2016

IKK (Keyakinan Konsumen)IKE (Kondisi Ekonomi Saat Ini)IEK (Ekspektasi Konsumen)

Op

tim

isP

esim

is

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Penghasilan Saat Ini Ketersediaan LapanganKerja

Pembelian Barang TahanLama

2015 IV 2016 III 2016 IV

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Ekspektasi PenghasilanKonsumen

Ekspektasi KetersediaanLapangan Kerja

Ekspektasi KegiatanUsaha

2015 IV 2016 III 2016 IV

50

Grafik 4.5. Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga dan Proyeksi Inflasi di Maluku Utara


Grafik 4.6. Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga berdasarkan Komoditi


4.1.2. Kinerja Keuangan dan Intermediasi Perbankan pada Sektor

Rumah Tangga

Dari sisi penghasilan, masyarakat Maluku Utara terindikasi memiliki pendapatan yang

lebih baik. Indeks penghasilan saat ini tercatat terus mengalami peningkatan dalam 3 triwulan

terakhir dari 104 menjadi 111 pada akhir triwulan IV-2016. Peningkatan UMP 2016 yang cukup

signifikan serta inflasi yang terjaga di level yang rendah menjadi faktor pendorong penghasilan

masyarakat Maluku Utara.

Pada triwulan IV-2016, terjadi penurunan alokasi penghasilan masyarakat untuk

konsumsi dari 61,85% menjadi 53,47%. Hal ini juga direfleksikan pada melambatnya

pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada PDRB Maluku Utara. Konsumsi terutama dilakukan

untuk komoditas non durable good dan komoditas lainnya yang bersifat jasa seperti pendidikan,

kesehatan, serta jasa transportasi khususnya dengan angkutan udara. Di lain sisi, alokasi

penghasilan masyarakat untuk tabungan meningkat dari 27,53% menjadi 31,10%.

Grafik 4.7. Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga di Maluku Utara Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

I II III IV I II III IV I*

2015 2016 2017

inflasi yoy, %Indeks

Perubahan harga secara umum 3 bulan mendatang Inflasi (rhs)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Bahanmakanan

Makananjadi

Perumahan& BB

Sandang Kesehatan TransKom Pendidikan

2016 I 2016 II 2016 III 2016 IV 2017 I*

60,12 60,00 63,25 57,68 54,51 52,4561,85 53,47

15,19 14,25 12,8515,35

11,12 19,4917,61

17,65

24,69 26,15 25,70 27,6737,31

30,27 27,53 31,10

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


2015 2016

Konsumsi Cicilan pinjaman Tabungan

51

Alokasi penghasilan yang digunakan untuk menabung mengalami kenaikan dari 27,53%

menjadi 31,0%. Hal ini juga terkonfirmasi dari kondisi Pangsa penghimpunan Dana Pihak

Ketiga perseorangan yang tumbuh membaik dari dari 78,45% pada triwulan IV-2015 menjadi

84,22% pada triwulan IV-2016. Dari sisi komposisi simpanan masyarakat, tabungan masih

mendominasi komposisi DPK nasabah perseorangan.

Grafik 4.8. Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan di Maluku Utara

Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.9. Komposisi DPK Perseorangan di Maluku Utara

Sumber: LBU, diolah

Berdasarkan kategori pendapatan, masyarakat dengan pendapatan tinggi (4-5 juta)

cenderung mengalokasikan pendapatannya untuk konsumsi lebih tinggi daripada rata-rata

seluruh kategori (53,14%). Sementara itu, masyarakat dengan pendapatan menengah dan

tinggi (≥ 3 juta) cenderung menempatkan pengeluaran untuk pembayaran cicilan hutang dan

menabung lebih tinggi. Alokasi penghasilan untuk menabung tertinggi ada pada masyarakat

dengan kategori pendapatan 3-4 juta yakni rata-rata 36,67% dari pendapatannya.

Sementara itu alokasi penghasilan untuk membayar cicilan tertinggi berada pada

masyarakat pada kategori pendapatan Rp2-3 juta. Namun demikian, secara umum alokasi

penghasilan masyarakat untuk cicilan juga turun dari 16,87% menjadi 16,15%. Hal ini terutama

disebabkan oleh berkurangnya masyarakat yang mengajukan kredit baru dalam rangka

membiayai konsumsinya. Terjaganya harga di level yang rendah serta suku bunga tabungan

dan deposito yang terus mengalami penurunan, menyebabkan preferensi masyarakat untuk

menggunakan dananya sendiri dalam melakukan konsumsi.

30,41% 45,42% 92,87% 94,33% 90,12% 84,39% 78,45% 84,22%

69,59% 54,58% 7,13% 5,67% 9,88% 15,61% 21,55% 15,78%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

III IV III IV III IV III IV

2016 2016 2016 2016

Giro Tabungan Deposito Total

Perseorangan Bukan Perseorangan

10,71% 13,65% 13,75% 10,28% 8,06% 9,88% 8,58% 8,46%

63,71% 61,63% 62,27% 67,85% 66,51% 66,01% 66,92% 67,03%

25,57% 24,72% 23,98% 21,87% 25,43% 24,11% 24,50% 24,51%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


2015 2016

GIRO TABUNGAN DEPOSITO

52

Penggunaan Pendapatan

Rp 1 - 2 juta Rp 2 - 3 juta Rp 3 - 4 juta Rp 4 - 5 juta > Rp 5 juta Rata-rata

Konsumsi 53,71 52,62 50,00 56,25 - 53,14

Cicilan pinjaman 17,71 18,57 13,33 15,00 - 16,15

Tabungan 31,24 30,25 36,67 28,75 - 31,73

Tabel 4.1. Alokasi Pendapatan Masyarakat per Kategori berdasarkan Penggunaan


Di lain sisi, walaupun nilai DPK Perseorangan tumbuh melambat dari 19,45% di triwulan

IV-2015 (yoy) menjadi 0,68% di triwulan IV-2016, namun pertumbuhan jumlah rekening

masyarakat di perbankan tercatat menunjukkan adanya peningkatan dari 5,23% pada triwulan

IV-2015 (yoy) menjadi 12,85% pada triwulan IV-2016 (yoy). Akan tetapi, pertumbuhan tersebut

masih lebih lambat dibandingkan triwulan III-2016 sebesar 15,95% (yoy). Pertumbuhan jumlah

rekening yang mengalami peningkatan berasal dari kelompok nilai Rp1 Miliar s.d. Rp5 Miliar

dan >Rp10 Miliar. Sementara itu, jumlah rekening dari kelompok nilai lainnya cenderung

tumbuh melambat atau mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya.

Tabel 4.2. Jumlah Rekening Perbankan Masyarakat berdasarkan Kelompok Nilai

Sumber: LBU, diolah

Sementara, kinerja penyaluran kredit perseorangan menunjukkan pertumbuhan dari

11,62% (yoy) pada triwulan III-2016 menjadi 18,33% (yoy) pada triwulan IV 2016. Namun

demikian, pangsa penyaluran kredit perseorangan justru mengalami sedikit penurunan dari

93,43% pada triwulan III-2016 menjadi 93,19% pada triwulan IV-2016. Hal ini dikarenakan

adanya kenaikan kredit bukan perseorangan yang cukup signifikan di bulan Oktober 2016

sebesar Rp719.55 Miliar.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit perseorangan untuk keperluan konsumsi memiliki

pangsa 65,91%, sementara untuk modal kerja sebesar 20,74% dan untuk investasi sebesar

<10 J

T

>10 J

T

- 100 J

T

>100JT

- 5

00JT

>500JT

- 1

M

>1 M

- 2

M

>2 M

- 5

M

>5M

- 1

0M

>10M

-15M

>15M

- 2

0M

>20M

Jml 535.947 475.433 50.785 5.237 529 276 136 10 12 0 10

yoy (%) 3,20 2,17 8,22 16,30 -0,94 -9,21 72,15 -37,50 500,00 0,00 233,33

Jml 565.662 497.918 57.388 7.076 608 327 170 35 10 1 4

yoy (%) 5,23 4,00 10,13 30,79 -8,57 -2,68 -20,56 16,67 42,86 -75,00 -42,86

Jml 621.431 555.292 54.597 7.341 628 314 103 17 3 0 2

yoy (%) 15,95 16,80 7,51 40,18 18,71 13,77 -24,26 70,00 -75,00 0,00 -80,00

Jml 638.368 565.580 58.056 8.232 722 433 239 48 11 5 6

yoy (%) 12,85 13,59 1,16 16,34 18,75 32,42 40,59 37,14 10,00 400,00 50,00

2016

III

IV

III

2015

Maluku Utara Rekening

Kelompok Nilai

IV

53

6,54%. Kredit konsumsi perseorangan tersebut, sebagian besar digunakan untuk keperluan

multiguna dengan pangsa 51,24%, sementara untuk keperluan KPR hanya sebesar 10,14%,

KKB sebesar 0,48%, dan pembelian peralatan rumah tangga sebesar 0,50%.

Grafik 4.10. Pangsa Kredit Perseorangan Berdasarkan Jenis Penggunaan

Sumber: LBU, diolah

Dari sisi risiko kredit, NPL sektor rumah tangga tercatat di level yang sangat rendah

yakni hanya sebesar 0,49% atau sedikit lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 0,52%.

Penurunan NPL terjadi hampir pada semua jenis kredit yang digunakan sektor rumah tangga

mulai dari kredit multiguna, kredit untuk kendaraan bermotor, dan kredit untuk pembelian

barang elektronik dan furniture.

4.2. Asesmen Sektor Korporasi

4.2.1. Kondisi Terkini dan Sumber Kerentanan Sektor Korporasi

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan IV-2016 tumbuh melambat cukup signifikan.

Secara sektoral perlambatan terutama terjadi pada sektor pertanian, perkebunan dan

peternakan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Rendahnya produksi ikan tangkap

dikarenakan cuaca buruk di akhir tahun. Namun demikian, pertumbuhan sektor utama yakni

sektor pertambangan, sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan.

Sementara, berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia, pada

triwulan IV-2016 korporasi di Maluku Utara kinerjanya juga cenderung menurun dibandingkan

triwulan sebelumnya, dengan saldo bersih tertimbang 1,58%, jauh lebih rendah dari triwulan

6,81%

20,74%

6,54%

65,91%

93,19%

Bukan Perseorangan

Perseorangan Modal Kerja

Perseorangan Investasi

Perseorangan Konsumsi

54

sebelumnya sebesar 9,35%. Penurunan utamanya didorong oleh Sektor pertanian dengan

saldo bersih tertimbang meningkat dari 2,62% menjadi -9,96%.

Grafik. 4.11. Perkembangan Dunia Usaha per Sektor Ekonomi

Sumber: SKDU Bank Indonesia, diolah

Perlambatan dunia usaha tersebut dipengaruhi oleh semakin berkurangnya pasokan

tenaga kerja di sektor-sektor terkait. Hal ini diindikasikan dengan adanya penurunan tenaga

kerja di sektor pertanian sebesar -2,62% di triwulan IV-2016. Secara total, jumlah tenaga kerja

korporasi di Maluku Utara per Desember 2016 menurun sebesar -2,84% (qtq). Selain faktor

tenaga kerja, perlambatan juga dipengaruhi oleh akses penyaluran kredit yang cenderung

mengalami hambatan khususnya di sektor-sektor terkait. Berdasarkan akses kredit, kondisi

keuangan perusahaan tidak sebaik triwulan III-2016.

Tabel 4.3 Kondisi Likuiditas Korporasi

Sumber: SKDU Bank Indonesia, diolah

9,35%

1,58%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2016 Tw 3 2016 Tw 4

Baik Cukup BurukSaldo Bersih

(%Baik-%Buruk)Baik Cukup Buruk

Saldo Bersih

(%Baik-%Buruk)

Akses Kredit 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% -33,33%

Kondisi keuangan perusahaan

berdasarkan likuiditas52,00% 44,00% 4,00% 48,00% 52,00% 44,00% 4,00% 48,00%

Kondisi keuangan perusahaan

berdasarkan rentabilitas54,00% 44,00% 2,00% 52,00% 52,00% 46,00% 2,00% 50,00%

Kondisi KeuanganQ 3 2016 Q 4 2016

55

4.2.2. Penyaluran Kredit pada Sektor Korporasi

Kredit pada sektor korporasi hanya memiliki pangsa sebesar 49,43% atau dengan nilai

nominal Rp2,12 triliun. Penyaluran kredit korporasi pada triwulan IV-2016 menunjukkan adanya

perlambatan, yakni sebesar 9,39% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya 11,79% (yoy).

Perlambatan ini salah satunya dipengaruhi oleh tidak lancarnya pembayaran permerintah

daerah terhadap beberapa rekanan di sektor konstruksi dan jasa.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit modal kerja menguasai pangsa sektor korporasi

dengan share 78,49%, sementara kredit investasi memiliki pangsa sebesar 21,51%. Penyaluran

kredit modal kerja pada sektor korporasi di Maluku Utara mengalami peningkatan, pada triwulan

IV-2016 pertumbuhannya mencapai 13,62% (yoy) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya

yang sebesar 15,15% (yoy). Begitu pula kredit investasi pertumbuhannya melambat menjadi -

3,70 (yoy) pada triwulan IV-2016 dari 1,40% (yoy) di triwulan sebelumnya.

Grafik 4.12. Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan

Sumber: LBU, diolah

Kredit korporasi didominasi oleh penyaluran pada Sektor Perdagangan Besar dan

Eceran, dengan pangsa 70,68%, disusul oleh Sektor Konstruksi dengan pangsa 10,74%, dan

sisanya terbagi rata di seluruh sektor. Pada kedua sektor utama tersebut, pertumbuhan

penyaluran kredit pada triwulan III-2016 menunjukkan adanya peningkatan. Seiring dengan

perbaikan pada kinerja perekonomian Maluku Utara. Kredit korporasi sektor perdagangan

tumbuh 13,33% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang hanya 9,57% (yoy).

Sementara, pada sektor konstruksi, penyaluran kredit korporasi tumbuh 3,68% (yoy) meningkat

dari triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 3,37% (yoy).

Melambatnya kinerja sektor konstruksi di tengah tingginya penyaluran kredit korporasi

ke sektor tersebut, berdampak pada meningkatnya risiko kredit dari sektor korporasi. NPL

1.663,31 78%

455,77 22%

Modal Kerja Investasi

13,62%

-3,70%-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016

Modal Kerja Investasi

56

sektor korporasi tercatat sebesar 4,74% meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang

tercatat sebesar 4,34%. NPL sektor konstruksi tercatat mencapai 8,79%. Tingginya NPL pada

sektor ini salah satunya dipengaruhi oleh penundaan pembayaran beberapa proyek

infrastruktur akibat keterbatasan anggaran pemda..

Berdasarkan kategori debiturnya, kredit korporasi didominasi oleh debitur UMKM

dengan pangsa sebesar 82,64%, sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya yang hanya

sebesar 82,16%. Kredit korporasi pada debitur UMKM juga terus meningkat secara nominal,

yakni Rp1,75 triliun pada triwulan IV-2016, meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar

Rp1,74 triliun. Pertumbuhan kredit korporasi UMKM juga tumbuh positif, 9,18% (yoy) melambat

dari triwulan sebelumnya yang sebesar 12,82% (yoy). Terbatasnya kemampuan likuiditas

korporasi UMKM, menyebabkan golongan ini rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Namun demikian, risiko kredit korporasi dengan skala UMKM terindikasi menurun. NPL

korporasi UMKM pada triwulan IV-2016 tercatat 4,80% lebih rendah dari triwulan sebelumnya

yang tercatat sebesar 5,34%.

Grafik 4.13. NPL Kredit Korporasi

Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.14. NPL Kredit Korporasi per Kategori Debitur

Sumber: LBU, diolah

4.3. Asesmen Institusi Keuangan (Perbankan)

4.3.1. Perkembangan Kinerja Perbankan

Total aset bank umum di Provinsi Maluku Utara pada triwulan IV-2016 tercatat sebesar

Rp8,46 triliun. Secara tahunan, aset perbankan Malut tumbuh sebesar 4,20% (yoy) melambat

dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,41% (yoy). Secara umum, perlambatan

pertumbuhan aktiva perbankan di Malut terjadi di semua kelompok bank, namun utamanya

disumbang oleh penurunan aktiva bank swasta nasional dari 10,19% di triwulan III-2016 (yoy)

turun menjadi -1,52% di triwulan IV-2016 (yoy). Sementara itu, berdasarkan jenis operasinya,

5,33%4,74%

4,06%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%


2014 2015 2016

5,34%4,80%

1,99%0,54%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%


2014 2015 2016

NPL UMKM NPL Non-UMKM

57

aset perbankan konvensional pada triwulan IV-2016 tercatat hanya tumbuh 4,46% (yoy) lebih

rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,79% (yoy). Begitupula dengan kinerja

perbankan syariah yang mengalami penurunan cukup signifikan dari triwulan sebelumnya dari

17,89% (yoy) di triwulan III-2016 turun menjadi -0,66% (yoy) di triwulan IV-2016. Namun

demikian, secara umum stabilitas keuangan daerah masih tetap terjaga.

Grafik 4.15. Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara (miliar rupiah)

Sumber : LBU, diolah

4.3.2. Intermediasi Perbankan

Dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan yang beroperasi di Maluku Utara

pada posisi akhir triwulan IV-2016 tercatat sebesar Rp 6,30 triliun, lebih tinggi dari triwulan

sebelumnya yang sebesar Rp 6,24 triliun. Secara tahunan, pertumbuhan DPK mengalami

eskalasi sebesar 1,24% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -

4,20% (yoy).

Jumlah simpanan tabungan pada akhir triwulan IV-2016 mencapai Rp3,77 triliun, atau

tumbuh 1,09% (qtq). Secara tahunan, tabungan tumbuh melambat dari 4,75% (yoy) menjadi

0,87% (yoy). Melambatnya pertumbuhan tabungan salah satunya dipengaruhi oleh

meningkatnya preferensi masyarakat dalam menggunakan dana milik sendiri untuk melakukan

kegiatan konsumsi akibat meningkatnya ketidakpastian kondisi perekonomian pada periode

mendatang. Sementara itu, simpanan giro pada akhir triwulan IV-2016 terkontraksi cukup dalam

menjadi Rp1,38 triliun. Secara tahunan giro menyusut sebesar -19,07% (yoy) atau sedikit

meningkat dibanding penyusutan pada triwulan sebelumnya sebesar -19,09% (yoy).

Perlambatan simpanan giro ini dipengaruhi oleh menurunnya giro sektor pemerintah. Tidak

tercapainya target pendapatan pemerintah, mendorong penggunaan giro pemerintah di

perbankan untuk membiayai belanja pada triwulan IV-2016.

8.120 8.224 8.461

8,26%

13,61%

4,20%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000


2014 2015 2016

Mil

iya

r R

up

iah

AKTIVA g AKTIVA yoy (%)

58

Walaupun simpanan giro dan tabungan mengalami perlambatan, simpanan deposito

justru mengalami akselerasi setelah mengalami kontraksi pada triwulan sebelumnya. Pada

akhir triwulan IV-2016, jumlah simpanan dalam bentuk deposito tercatat sebesar Rp1,54 triliun.

Secara tahunan deposito tumbuh sebesar 21,99% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya

mengalami penyusutan yang dalam sebesar -7,48% (yoy).

Grafik 4.16. Perkembangan DPK (miliar rupiah)


Dari sisi penyaluran kredit, jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan di Maluku

Utara pada triwulan IV-2016 tercatat sebesar Rp6,40 triliun. Secara tahunan, penyaluran kredit

tumbuh 12,88% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,59% (yoy).

Akselerasi ini terutama terjadi pada kredit modal kerja yang tercatat tumbuh 13,62% (yoy), lebih

rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 15,15% (yoy). Meningkatnya aktivitas

perdagangan menyebabkan kredit modal kerja di sektor perdagangan tumbuh meningkat dari

14,20% (yoy) menjadi 15,61% (yoy).

Sementara itu, kredit investasi tercatat mengalami kontraksi sebesar 3,70% (yoy), lebih

rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,40% (yoy). Lambatnya

perbaikan ekonomi negara mitra dagang utama, adanya pilkada serentak pada bulan Februari

2017, serta tarik ulur relaksasi ekspor barang tambang mentah menyebabkan tingginya

ketidakpastian kondisi ekonomi pada periode mendatang. Hal ini menyebabkan para pelaku

usaha cenderung memilih untuk tidak mengajukan kredit investasi baru.

12,13% 12,59%12,88%

0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%20,00%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000


2014 2015 2016

Mil

iya

r R

up

iah

Modal Kerja Investasi Konsumsi g Kredit yoy (%)

59

Grafik 4.17. Perkembangan Kredit di Maluku Utara (miliar rupiah)


Sementara, kredit konsumsi tercatat tumbuh 14,68%, sedikit lebih tinggi dari

pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai 13,02% (yoy). Percepatan

pertumbuhan kredit konsumsi terutama dipengaruhi oleh tingginya penyaluran kredit multiguna

dengan pertumbuhan sebesar 28,23% (yoy) pada triwulan IV-2016. Di lain sisi, KPR dan KKB

mengalami penyusutan.

Dengan perkembangan penghimpunan dana dan penyaluran kredit tersebut, peran

intermediasi perbankan di Maluku Utara terindikasi meningkat. Hal ini tercermin dari tingkat

LDR (Loan to Deposit Ratio) masih berada di level yang tinggi yakni 101,57%, meningkat dari

triwulan sebelumnya yang sebesar 99,19%.

Grafik 4.18. Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara


Berdasarkan perkembangan intermediasi perbankan dan rendahnya risiko kredit yang

dicerminkan dengan perkembangan Non Performing Loan (NPL) pada triwulan IV-2016, secara

umum, ketahanan sektor lembaga keuangan yang diwakili perbankan masih berada dalam

kondisi yang cukup baik. NPL masih berada di dalam batas aman, di bawah ambang batas

10,51%

15,15%13,62%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000


2014 2015 2016

Mil

iya

r R

up

iah

Modal Kerja Investasi Konsumsi g Kredit yoy (%)

91,10%99,19%101,57%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000


2014 2015 2016

Mil

iya

r R

up

iah

Kredit (Rp Miliyar) DPK (Rp Miliyar) LDR (RHS)

60

yang sebesar 5%. Pada triwulan IV-2016 NPL perbankan Maluku Utara tercatat hanya sebesar

4,06%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 4,74%. Penurunan NPL terutama terjadi

pada perbaikan kredit yang disalurkan ke sektor korporasi baik UMKM maupun non-UMKM.

Grafik 4.19. Perkembangan NPL Perbankan di Malut


4.3.3. Perbankan Syariah

Perbankan syariah secara umum memiliki pangsa aset sebesar 4,95% dari total

seluruh perbankan di Maluku Utara. Aset perbankan syariah Maluku Utara pada triwulan IV-

2016 tercatat sebesar Rp418 miliar, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat

sebesar Rp467 Miliar. Secara tahunan, volume usaha perbankan syariah pada triwulan IV-2016

mengalami kontraksi, melambat -0,66% (yoy), jauh lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang

tumbuh 17,89% (yoy).

Hal senada ditunjukan dengan adanya penurunan volume usaha perbankan syariah di

Maluku Utara yang tercemin dari penurunan pertumbuhan DPK dari 20,28% (yoy) di triwulan IV-

2016 menjadi 2,14% (yoy) di triwulan sebelumnya. Penurunan terutama terjadi pada simpanan

jenis giro yang melambat dari sebelumnya tumbuh positif sebesar 263,43% (yoy) menyusut

dalam menjadi sebesar -26,62% (yoy). Efek berkurangnya rate bagi hasil serta meningkatnya

konsumsi masyarakat menyebabkan simpanan dalam bentuk tabungan syariah dan deposito

syariah memiliki dampak cukup signifikan terhadap perlambatan dan penyusutan di sektor

perbankan syariah. Tabungan syariah tercatat tumbuh melambat sebesar 8,89% (yoy) setelah

pada triwulan sebelumnya tumbuh 11,96% (yoy). Sementara itu deposito syariah mengalami

kontraksi sebesar -10,53% (yoy), sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar -13,30%

(yoy).

5,33%4,74%

4,06%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000


2014 2015 2016

Mil

iya

r R

up

iah

Kredit (Rp Miliyar) NPL's (RHS)

61

Sementara itu, pembiayaan perbankan syariah pada triwulan laporan mulai

menunjukan perbaikan kinerja. Penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Maluku Utara

pada triwulan IV-2016 tercatat sebesar Rp197,44 miliar, tumbuh sebesar 4,26% (yoy), lebih

tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 3,29% (yoy). Perbaikan kinerja terutama dialami oleh

pembiayaan untuk modal kerja yang tercatat tumbuh meningkat dari 19,53% (yoy) menjadi

26,07% (yoy) seiring dengan kinerja sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan yang

terus meningkat selama tahun 2016. Sementara itu, pembiayaan konsumtif tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 2,36% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya menyusut sebesar -

2,51% (yoy). Adapun pembiayan investasi mengalami menyusut cukup dalam sebesar -17,87%

(yoy) menyusut lebih dalam dari triwulan sebelumnya sebesar-0,65% (yoy).

Dengan perkembangan tersebut, pada triwulan IV-2016, FDR perbankan syariah

Maluku Utara tercatat mengalami akselerasi menjadi 51,99% (yoy) lebih tinggi dari triwulan

sebelumnya yang sebesar 46,11. Dari sisi risiko pembiayaan, non performing financing (NPF)

mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya dari 2,35% menjadi 2,39%.

Grafik 4.20. Perkembangan Perbankan Syariah


4.3.4. Bank Perkreditan Rakyat

Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

di Maluku Utara pada triwulan IV-2016 mengalami perlambatan setelah pada triwulan

sebelumnya mengalami percepata yang cukup signifikan. Aset BPR/S turun secara nominal

menjadi Rp87,67 miliar, dengan pertumbuhan dari 87,81% (yoy) pada triwulan lalu, menjadi

28,40% (yoy) pada triwulan IV-2016. Hal ini dikarenakan pada triwulan sebelumnya terdapat

penambahan modal oleh Pemda pada salah satu BPR/S.

50,93%46,11%

51,99%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000


2014 2015 2016

Pembiayaan (Rp Juta) DPK (Rp Juta) FDR (RHS)

62

DPK pada triwulan IV-2016 tercatat sebesar Rp49,27 miliar atau tumbuh melambat

43,26% (yoy), lebih rendah daripada triwulan sebelumnya yang tumbuh 143,61% (yoy).

Perlambatan terutama terjadi pada jenis simpanan berbentuk tabungan yang hanya tumbuh

40,11% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 103% (yoy). Adanya pencairan

simpanan milik pemda menjadi salah satu pemicu kondisi ini.

Dari sisi penyaluran dana, pada triwulan IV-2016 BPR/BPRS di Maluku Utara

mencatatkan kredit/pembiayaan sebesar Rp53,62 miliar, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya

sebesar Rp52,27. Namun secara tahunan, pertumbuhan kredit/pembiayaan tumbuh melambat

21,87% (yoy) di triwulan IV-2016, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 24,52%

(yoy). Meningkatnya jumlah kredit pegawai khususnya dari pemerintah kota Ternate menjadi

salah satu faktor pendorong kinerja penyaluran dana BPR/S pada triwulan IV-2016.

Grafik 4.21 Perkembangan BPR/BPRS (juta rupiah)


4.4. Pengembangan Akses Keuangan

Kredit UMKM yang disalurkan perbankan Malut pada triwulan IV-2016 tercatat Rp1,75

triliun. Jumlah tersebut tumbuh sebesar 9,18% (yoy) melambat dari triwulan sebelumnya yang

tumbuh sebesar 12,82% (yoy). Pelemahan harga komoditas perkebunan dan perikanan

berdampak pada turunnya kinerja UMKM yang memiliki usaha pada sektor ini sehingga mereka

tidak berminat mengajukan kredit baru. Jumlah debitur UMKM pada triwulan IV-2016 tercatat

sebesar 24.343 rekening, melambat 10,21% (yoy) setelah sebelumnya tumbuh 12,10% (yoy).

Penyaluran kredit UMKM meningkat pertumbuhannya, sejalan dengan melambatnya

kinerja ekonomi Malut, peningkatan penyaluran kredit UMKM terjadi baik pada kredit modal

kerja maupun kredit investasi. Kredit modal kerja yang disalurkan kepada debitur UMKM pada

triwulan IV-2016 tumbuh sebesar 11,21% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000


2014 2015 2016

DPK (Juta Rp) Kredit (Juta Rp) Aset (Juta Rp)

63

tumbuh sebesar 14,63% (yoy). Sementara itu, kredit investasi UMKM tumbuh sebesar 0,49%

(yoy) melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,30% (yoy).

Dari sisi kualitas kredit, NPL debitur UMKM pada triwulan IV-2016 tercatat sebesar

4,80%, sedikit mengalami peningkatan kualitas dari triwulan sebelumnya sebesar 5,34%.

Penurunan NPL tercatat terjadi pada sektor transportasi seiring kinerja subsektor perikanan dan

perdagangan yang tidak optimal selama triwulan IV-2016 sehingga sektor penunjang seperti

sektor transportasi juga ikut lesu.

Masih tingginya NPL kredit untuk debitur UMKM menjadi indikasi bahwa masih

diperlukan adanya program-program pendampingan UMKM, utamanya yang mengolah

komoditas unggulan daerah. Selain mengoptimalisasi penyaluran KUR yang notabene

mensyaratkan bunga bersubsidi, sehingga akan lebih meringankan UMKM.

Upaya-upaya pelatihan literasi manajemen keuangan dan penguatan kelembagaan,

diharapkan akan dapat membantu UMKM mengelola usahanya. Secara lokal, KPW BI Maluku

Utara juga terus membina UMKM di berbagai wilayah di Provinsi Maluku Utara melalui berbagai

progam bantuan teknis baik klaster maupun non klaster. Saat ini KPw BI Maluku Utara memiliki

7 klaster aktif dan 1 desa binaan yang tersebar di beberapa kabupaten kota.

Di samping itu, untuk memperluas akses keuangan kepada masyarakat secara rutin

KPW BI Maluku Utara bekerja sama dengan perbankan membuat program edukasi keuangan

dan pengembangan Layanan Keuangan Digital. Secara khusus KPw BI Maluku Utara juga

memiliki program pengembangan UMKM baru yang disebut Wirausaha Bank Indonesia Maluku

Utara. Saat ini program tersebut sudah memiliki 2 angkatan di mana para pesertanya telah

mendapatkan akses ke perbankan.

64

65

Secara umum, transaksi keuangan tunai di Maluku Utara pada triwulan laporan

mengalami net outflow, hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas

perekonomian di tengah masyarakat Maluku Utara.

Sementara, transaksi keuangan non tunai masih dalam tren perlambatan seiring

dengan berkurangnya kegiatan di perbankan.

BAB V PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

“Transaksi tunai meningkat seiring kebutuhan

masyarakat ”

Net Outflow

Tw IV-2016

Rp499,76 miliar

Nominal Transaksi

Kliring Tw IV-2016

Rp252,73

miliar

66

5.1 Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai

Aliran uang kartal pada triwulan IV-2016 di Maluku Utara menunjukkan net ouflow

(uang yang keluar lebih besar daripada jumlah uang yang masuk dari khasanah Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara). Pada triwulan IV-2016, aliran uang keluar

(outflow) tercatat sebesar Rp737,04 miliar, sementara aliran uang masuk (inflow) sebesar

Rp237,28 miliar sehingga menghasilkan net outflow sebesar Rp499,76 miliar.

Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Tunai di Maluku Utara

Seiring dengan peningkatan aktivitas karena adanya percepatan pertumbuhan

ekonomi pada triwulan IV-2016, terjadi net outflow karena adanya pola traksaksi ekonomi yang

meningkat pada akhir tahun. Hal tersebut menunjukkan kesesuaian dengan pola historisnya

yang menunjukkan net outflow pada tiga tahun ke belakang. Pada triwulan IV-2016 jumlah uang

masuk (inflow) meningkat signifikan sebesar 90,39% (yoy) dari triwulan IV-2015 yang berjumlah

Rp124,63 miliar menjadi Rp237,28 miliar pada triwulan IV-2016, padahal triwulan sebelumnya

hanya tumbuh sebesar 25,38% (yoy). Sedangkan jumlah uang keluar (outflow) terkontraksi

sebesar 12,51% (yoy) dari triwulan IV-2015 yang berjumlah Rp842,43 miliar menjadi Rp737,04

miliar pada triwulan IV-2016, setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi lebih besar yaitu

sebesar 45,11% (yoy).

Sumber: Unit Pengelolaan Uang Rupiah KPw BI Maluku Utara

67

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang Rupiah dalam kondisi yang masih

relatif baru dan layak edar serta menjangkau masyarakat yang jauh dari wilayah perkotaan,

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara (KPw BI Provinsi Malut)

melaksanakan layanan kas titipan bekerjasama dengan perbankan di Kota Tobelo, Kabupaten

Halmahera Utara yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2016. Pada tahun 2017, KPw BI

Provinsi Malut akan membuka Pelayanan kas titipan di Kota Labuha Kabupaten Halmahera

Selatan, bekerjasama dengan perbankan setempat. Selain itu, KPw BI Provinsi Malut juga

melakukan kegiatan kas keliling secara rutin ke berbagai kabupaten/kota di wilayah Provinsi

Maluku Utara. Selama triwulan IV-2016 Unit Pengelolaan Uang Rupiah KPw BI Provinsi Malut

telah melaksanakan 12 kali kas keliling ke luar Kota Ternate dan 25 kali kas keliling dalam kota.

Tabel 5.1 Kegiatan Kas Keliling di Maluku Utara

Pada triwulan IV-2016, ditemukan uang palsu sebanyak 17 lembar di wilayah kerja

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, jumlah ini menurun dari temuan

triwulan sebelumnya dimana terdapat temuan sebanyak 18 lembar. Dalam rangka melindungi

masyarakat dari tindak kriminal pemalsuan uang, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku

Utara secara periodik melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah untuk meningkatkan

pemahaman masyarakat tentang keaslian uang rupiah dan meminimalisir temuan uang palsu.

Sosialisasi dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan seperti pasar (baik modern maupun

tradisional), pusat pendidikan seperti universitas dan sekolah atau kepada Pemerintah Daerah.

Selain kegiatan sosialisasi secara langsung, Bank Indonesia juga melakukan publikasi tentang

ciri-ciri keaslian uang rupiah melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

5.2 Perkembangan Transaksi Pembayaran Nontunai

Perkembangan transaksi pembayaran nontunai di Maluku Utara yang tercermin dari

transaksi pada layanan kliring perbankan menunjukkan perlambatan. Secara tahunan, transaksi

Sumber: Unit Pengelolaan Uang Rupiah KPw BI Maluku Utara

Bulan Lokasi

OktoberKota Ternate; Halmahera Barat; Halmahera

Timur; dan Kepulauan Sula

NovemberKota Ternate; Halmahera Selatan; dan

Halmahera Tengah

Desember

Kota Ternate; Halmahera Selatan; Halmahera

Timur; Halmahera Barat; Halmahera Tengah;

Halmahera Utara; dan Kepulauan Sula.

68

kliring tumbuh melambat sebesar 4,69% (yoy). Sementara itu, layanan keuangan digital kepada

masyarakat di Maluku Utara semakin gencar seiring dengan kebutuhan masyarakat akan akses

keuangan digital yang kian tinggi.

5.2.1 Perkembangan Kegiatan Kliring

Transaksi nontunai melalui fasilitas kliring pada periode triwulan IV-2016 tercatat

sebesar Rp252,73 miliar, atau terjadi penurunan sebesar 4,69% (yoy) dari triwulan IV-2015

yang berjumlah sebesar Rp265,17 miliar. Padahal jika dilihat pada triwulan sebelumnya

transaksi kliring tercatat tumbuh sebesar 3,05% (yoy) dibanding triwulan III-2015. Sedangkan

jika dilihat dari segi pertumbuhan antar triwulan, juga telah terjadi peningkatan sebesar Rp8,24

miliar (3,4%) dari Rp244,49 miliar pada triwulan III-2016 menjadi Rp252,73 miliar pada triwulan

IV-2016.

Melambatnya pertumbuhan transaksi melalui kliring di Maluku Utara (yoy) ditengarai

karena menurunnya kegiatan masyarakat dalam menggunakan fasilitas kliring perbankan

sehingga perpindahan dana melalui kliring ikut berkurang. Perlambatan ditengarai karena

adanya perubahan aturan dimana, transaksi pemindahbukuan senilai Rp100 juta dapat juga

dilaksanakan menggunakan fasilitas RTGS. Selain itu, sektor usaha yang melambat sebagai

salah satu dampak performa APBD yang kurang baik, juga berkontribusi pada pengurangan

transaksi melalui kliring.

Grafik 5.2 Perkembangan Kliring di Maluku Utara Tabel 5.2 Perkembangan Cek/ BG Kosong di Maluku Utara

Sumber: Unit Operasional SP KPw BI Maluku Utara Sumber: Unit Operasional SP KPw BI Maluku Utara

69

Sementara itu, rasio cek dan bilyet giro (BG) kosong masih terjaga di level yang sangat

rendah. Pada triwulan laporan, jumlah cek dan bilyet giro kosong tercatat sebesar 44 lembar

atau meningkat 37,5% (qtq) dari triwulan sebelumnya yang berjumlah 32 lembar. Adapun rasio

nilai nominal cek/BG kosong terhadap cek/BG yang diserahkan pada triwulan IV-2016 adalah

sebesar 1,46%, meningkat dari rasio triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,66%.

5.2.2 Perkembangan Keuangan Digital

Pada triwulan IV-2016, jumlah agen Layanan Keuangan Digital (LKD) tercatat

sebanyak 571 agen yang tersebar di seluruh daerah di Provinsi Maluku Utara. Jumlah ini

tumbuh signifikan sebesar 149% (yoy) dibandingkan periode triwulan IV-2015 yang baru

berjumlah sebanyak 229 agen. Jika dilihat dari segi pertumbuhan antar triwulan, juga terjadi

peningkatan yang cukup signifikan sebesar 160 agen (39%) dari 411 agen pada triwulan III-

2016 menjadi 571 agen pada triwulan IV-2016.

Dengan semakin banyaknya agen LKD di Maluku Utara, diharapkan masyarakat

Maluku Utara mampu menggunakan layanan keuangan digital dalam transaksi keuangan yang

dilakukan sehari-hari sehingga mewujudkan Less Cash Society.

Grafik 5.3 Perkembangan Jumlah Agen LKD di Maluku Utara

Sumber: Unit Pengawasan SP, PUR & KI KPw BI Maluku Utara

70

71

Tingkat ketimpangan pengeluaraan penduduk Maluku Utara adalah sebesar

0,309, meningkat dibanding kondisi Maret 2016 yang sebesar 0,286. Meskipun

terjadi pelebaran tingkat ketimpangan pengeluaran di Malut, namun distribusi

pengeluaran di antara penduduk masih cukup merata.

Pada triwulan laporan, NTP Maluku Utara memiliki nilai lebih rendah daripada

NTP Nasional. Maluku Utara mengalami penurunan NTP terbesar di wilayah

Sulampua (Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat).

BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN

KESEJAHTERAAN

“Kesejahteraan masyarakat Maluku Utara

terindikasi mengalami penurunan”

NTP

102,04%

Gini Ratio Maluku

Utara

0,31%

72

6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan

Hingga triwulan III-2016, perkembangan ketenagakerjaan di Maluku Utara masih

menunjukkan pertumbuhan yang baik. Pada Agustus 2016, BPS merilis bahwa Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih berada pada level yang baik, meski mengalami

penurunan, yaitu 66,43% pada Agustus 2015 menjadi 66,19% pada Agustus 2016. Selain itu

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menunjukkan kondisi yang baik, dimana pada

Agustus 2015 tercatat sebesar 6,05% kemudian turun menjadi 4,01% pada Agustus 2016.

Dari sisi pelaku usaha, penggunaan tenaga kerja pada triwulan III-2016, sesuai dengan

periode waktu rilis BPS, masih berada pada level yang sama dibanding triwulan sebelumnya.

Hal tersebut tercermin dari pencapaian SBT realisasi penggunaan tenaga kerja yang tercatat

tetap (0,00%). Sementara pada triwulan berjalan, diperkirakan penggunaan tenaga kerja akan

mengalami peningkatan, yang ditengarai dengan SBT perkiraan yang mencatatkan nilai positif

3,68%. Penambahan tenaga kerja diperkirakan akan berasal dari sektor pertambangan dan

sektor industri pengolahan, dimana terdapat peningkatan target produksi dan dibukanya

beberapa perusahaan baru.

Tabel 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara Agustus (ribu jiwa)

6.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Pada akhir triwulan IV-2016, Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara tercatat

sebesar 102,04, terkontraksi sebesar 1,37% (yoy) setelah pada triwulan III-2016 tumbuh

2,65% (yoy). Menurunnya NTP pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya antara

lain disebabkan oleh menurunnya indeks harga hasil produksi pertanian, sementara indeks

harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi

pertanian meningkat.

2013 2014 2015 2016

735 753,8 773,18 792,5

473 481,5 513,6 524,5

Bekerja 155 456 482,54 503,5

Pengangguran 18 25,5 31,06 21

262 272,3 259,58 268

64,40% 63,90% 66,43% 66,19%

3,80% 5,30% 6,05% 4,01%TPT

Agustus

Penduduk 15 Tahun Keatas

Bukan Angkatan Kerja

Indikator

Angkatan Kerja

TPAK


73

Peringkat Provinsi NTP

1 Sulut 93,94

2 Sulteng 97,87

3 Sulsel 103,93

4 Sultra 98,37

5 Gorontalo 105,95

6 Sulbar 107,70

7 Maluku 100,67

8 Maluku Utara 102,04

9 Papua Barat 100,17

10 Papua 94,95

Nasional 102,02

Grafik 6.1 Perkembangan NTP Maluku Utara

Pada triwulan laporan, NTP Maluku Utara memiliki nilai lebih rendah daripada NTP

Nasional. Maluku Utara mengalami penurunan NTP terbesar di wilayah Sulampua

(Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat). Meskipun mengalami kontraksi

NTP, namun kesejahteraan petani di Maluku Utara masih terjaga. Hal tersebut terindikasi dari

nilai NTP Maluku Utara yang masih lebih besar dari 100. Pada triwulan IV-2016, dari sepuluh

provinsi di wilayah Sulampua, delapan provinsi mengalami penurunan NTP. Hanya Provinsi

Sulawesi Selatan dan Gorontalo yang mengalami peningkatan NTP.

Tabel 6.2 Nilai Tukar Petani (NTP) Wilayah Sulampua



74

Menurunnya NTP Maluku Utara terjadi pada hampir seluruh sektor pertanian,

kecuali hortikultura dan perikanan. Menurunnya NTP ini disebabkan oleh kenaikan harga

barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga dan harga produk penunjang produksi

pertanian. Di lain sisi, panen komoditas tanaman pangan, peternakan, dan tanaman

perkebunan rakyat pada triwulan laporan mendorong rendahnya pertumbuhan harga jual

produksi pertanian.

Grafik 6.2 NTP per Subsektor di Maluku Utara

6.3 Tingkat Kesejahteraan

Ditengah perbaikan perekonomian di triwulan IV-2016, tingkat kemiskinan di

Maluku Utara per September 2016 masih tercatat mengalami peningkatan menjadi 76,40

ribu orang dari 72,65 ribu orang pada periode waktu setahun sebelumnya. Kondisi

kemiskinan tersebut masih mencerminkan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-

2016 lalu. Kenaikan UMP tahun 2016 yang jauh lebih rendah dari periode-periode sebelumnya

ditengarai menjadi salah satu penyebab meningkatnya tingkat kemiskinan. Selain itu, meskipun

inflasi tahun 2016 terjaga pada level yang rendah, namun inflasi pada komoditas yang

memberikan sumbangan besar pada garis kemiskinan, seperti beras, rokok, dan perumahan

tercatat meningkat. Hasil survei konsumen Bank Indonesia mencatat, indeks pengeluaran saat

ini masyarakat juga meningkat dari 165 menjadi 169.


75

Tabel 6.3 Perkembangan Upah Minimum Provinsi Maluku Utara

Namun demikian, dengan telah ditetapkannya UMP tahun 2017 yang meningkat dari

Rp1.681.000,00 menjadi Rp1.975.000,00 atau meningkat sebesar 17,49% akan mampu

mendorong peningkatan persepsi kesejahteraan masyarakat pada tahun 2017. Selain itu,

kondisi perekonomian global yang mulai membaik, serta kembali bergeliatnya sektor

pertambangan di Maluku Utara memberikan pengaruh positif pada ekspektasi masyarakat

terhadap terhadap kondisi kesejahteraannya pada triwulan I-2017 hingga enam bulan ke depan.

Hal tersebut tercermin pada peningkatan indeks ekspektasi konsumen dari 124 menjadi 131.

Pada bulan September 2016, BPS Provinsi Maluku Utara juga merilis data mengenai

kondisi Gini Ratio Maluku Utara. Berdasarkan rilis BPS, tingkat ketimpangan pengeluaraan

penduduk Maluku Utara adalah sebesar 0,309, meningkat dibanding kondisi Maret 2016 yang

sebesar 0,286. Gini ratio Maluku Utara berfluktuasi dari waktu ke waktu, namun masih di bawah

0,400 yang termasuk dalam kategori ketimpangan rendah, bahkan Malut termasuk dalam tiga

terendah se-Indonesia. Meskipun terjadi pelebaran tingkat ketimpangan pengeluaran di Malut,

namun distribusi pengeluaran di antara penduduk masih cukup merata.

Tahun UMP Malut Pertumbuhan

2017 1.975.000,00Rp 17,49%

2016 1.681.000,00Rp 6,59%

2015 1.577.000,00Rp 9,51%

2014 1.440.000,00Rp 19,94%

2013 1.200.622,00Rp 25,00%

76

77

Perekonomian Malut pada triwulan II-2017 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari

triwulan I-2017 dan berada pada kisaran 5,89% (yoy) – 6,39% (yoy) dengan

kecenderungan bias ke bawah.

Dengan mempertimbangkan kondisi terkini serta risiko lonjakan inflasi pada periode

mendatang, inflasi pada triwulan II-2017 diproyeksikan pada kisaran 4,32% ± 1%

(yoy).

a

BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN

“Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat,

namun masih dibayangi peningkatan tekanan

inflasi”

Proyeksi Ekonomi

Tw II-2017

5,89% -

6,39%

Proyeksi Inflasi

Tw II-2017

4,32%

±

1%

78

7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan II-2017 diperkirakan tumbuh meningkat

dari triwulan berjalan dan berada pada kisaran 5,89% - 6,39% (yoy) dengan

kecenderungan bias ke bawah. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga masih akan

menjadi penggerak utama ekonomi Provinsi Maluku Utara pada triwulan mendatang.

Sementara itu, perbaikan produksi sektor pertanian (termasuk perikanan) dan meningkatnya

produksi nikel yang disertai dengan rencana relaksasi UU Minerba yang telah diimplementasi

pada triwulan I-2017 diperkirakan akan berdampak pada meningkatnya ekspor baik antar

daerah maupun luar negeri.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi dipicu dari membaiknya kinerja sektor

utama khususnya sektor perdagangan besar dan eceran, sektor pertambangan, dan sektor

industri pengolahan. Selanjutnya, di tengah perbaikan perekonomian global dan nasional yang

masih berlangsung lambat, para pelaku usaha di Maluku Utara masih sangat optimis terhadap

perkembangan usahanya pada tahun 2017 yang sedang berjalan. Hal tersebut dikonfimasi dari

hasil SKDU Bank Indonesia yang menghasilkan saldo bersih tertimbang ekspektasi pelaku

usaha yang meningkat dari 21,95% menjadi 26,99%.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I II III IV I II III IV I II III IV Ip IIp IIIp IVp

2014 2015 2016 2017R

p M

iliar

Per

tum

bu

han

PD

RB

(%

)

PDRB (rhs) g_yoy

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 7.1 Perkembangan PDRB Malut dan Proyeksinya

79

Siklus La Nina yang masih akan berlangsung hingga akhir triwulan I-2017 mendatang,

diperkirakan akan sedikit menekan hasil produksi pertanian dan perikanan pada triwulan

setelahnya, namun masih dalam koridor yang terbatas. Secara umum diperkirakan hasil

produksi pertanian dan perikanan masih akan meningkat. Selain itu, rencana relaksasi UU

Minerba diperkirakan akan memberikan ruang lebih luas bagi peningkatan ekspor Maluku

Utara, utamanya dari komoditas nikel. Relaksasi UU Minerba mejadi sebuah antitesis dari

rencana pemerintah pusat untuk melakukan hilirisasi sektor pertambangan, namun demikian,

bagi Maluku Utara pembangunan smelter yang tengah berlangsung diperkirakan tidak akan

banyak terganggu oleh relaksasi UU Minerba tersebut. Hal tersebut disebabkan, smelter yang

telah dibangun di Maluku Utara mendapatkan pasokan nikel dari perusahaan terafiliasi yang

berada dalam satu kelompok usaha dengan smelter tersebut. Lebih jauh lagi, berdasarkan hasil

liaison, pelonggaran kebijakan tersebut justru akan memberikan dorongan lebih kepada

perusahaan tambang untuk membangun smelter, sebab izin terbatas ekspor konsentrat

tersebut hanya akan diberikan kepada perusahaan yang berkomitmen akan membangun

smelter-nya. Dengan memperhatikan perkembangan terkini dan faktor-faktor risiko, diperkirakan

perekonomian Maluku Utara pada tahun 2017 akan tumbuh pada kisaran 5,88% - 6,28% (yoy).

7.1.1 Sisi Permintaan

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2017 terutama didorong oleh

terjaganya pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada level yang tinggi, dimana terdapat

banyak kegiatan keagamaan, seperti Ramadhan, Idul Fitri, dan berbagai perayaan daerah yang

mengikutinya. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan terjaga pada kisaran 6%

(yoy) seiring dengan adanya peningkatan UMP sebesar 17,49%, jauh lebih tinggi dari

peningkatan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6,59%. Kondisi ini juga didukung dengan

kecenderungan harga komoditas nikel, cengkih, fuli, dan pala yang diperkirakan terus membaik

pada tahun 2017 mendatang sehingga berdampak positif pada pendapatan masyarakat Maluku

Utara. Pasokan nikel dunia yang terus menurun akibat pengurangan produksi yang dilakukan

negara produsen nikel menjadi faktor pendorong harga nikel hingga awal tahun 2017. Terlebih

lagi Filipina, yang saat ini menjadi produsen utama nikel, pada tahun 2017 berencana akan

menerapkan aturan pelarangan ekspor mineral mentah seperti yang dilakukan oleh Indonesia.

Sementara itu, kegiatan ekspor baik luar negeri maupun antar daerah diprediksi

mengalami peningkatan sebagai efek lanjutan dari mulai beroperasinya smelter di Pulau Gebe

dan smelter Pulau Obi yang ditargetkan akan beroperasi pada triwulan II-2017 mendatang.

80

Peristiwa pengrusakan fasilitas smelter di Pulau Gebe yang sempat menghentikan produksi

perusahaan tambang nikel di lokasi tersebut pada pertengahan November 2016 lalu dan

insiden pengibaran bendera Tiongkok pada saat pembukaan smelter Pulau Obi, diharapkan

tidak akan menimbulkan gangguan berarti terhadap produksi olahan nikel dari kedua smelter

tersebut.

Lebih jauh lagi, penguatan kerjasama antara Maluku Utara dengan Jawa Timur semakin

memperluas dan memperkuat jaringan pasar bagi produk Maluku Utara, utamanya hasil bumi

seperti cengkih, fuli, dan pala. Harga komoditas hortikultura utamanya aneka cabai dan bawang

merah, yang masih berada pada level optimalnya, diperkirakan akan turut meningkatkan daya

beli masyarakat.

Faktor penghambat pertumbuhan terutama berasal dari komponen konsumsi

pemerintah. Masih belum disahkannya APBD Maluku Utara tahun 2017, dipastikan akan

menunda realisasi belanja pemerintah, sehingga efek tularnya terhadap pertumbuhan konsumsi

pemerintah juga akan semakin tertunda. Selain itu, terbatasnya ruang gerak fiskal karena

pangsa APBD yang cukup banyak tergerus oleh pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga

juga diperkirakan akan berdampak pada berkurangnya belanja modal di Maluku Utara.

Disetujuinya utang pemprov kepada bank diperkirakan akan membayangi pertumbuhan

komponen konsumsi pemerintah. Lebih jauh lagi, target peningkatan realisasi PAD yang

sebagian besar bersumber dari bagi hasil perusahaan tambang masih disangsikan akan dapat

dicairkan sepenuhnya pada tahun 2017 mendatang.

7.1.2 Sisi Penawaran

Ditilik dari sisi penawaran, meningkatnya pertumbuhan pada triwulan II-2017 mendatang

akan didorong oleh terjaganya kinerja sektor pertanian, meningkatnya sektor pertambangan,

sektor administrasi pemerintahan, sektor perdagangan dan sektor konstruksi. Sektor pertanian,

kehutanan, dan perikanan, pertumbuhannya diproyeksikan akan lebih tinggi dari triwulan II-

2017, meskipun siklus La Nina diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir triwulan I-

2016 dan diperkirakan masih akan berdampak terhadap produksi pertanian dan perikanan di

Maluku Utara meski tidak akan terlalu signifikan. Kembali normalnya suhu permukaan air laut

yang kembali normal diperkirakan dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan selama tahun 2017

mendatang dibanding tahun sebelumnya.

81

Selanjutnya, meningkatnya produksi sektor pertanian serta pulihnya daya beli

masyarakat diperkirakan mampu menjaga pertumbuhan sektor perdagangan untuk tumbuh

mendekati level 9% pada triwulan II-2017. Pembukaan beberapa jalur transportasi laut dan

udara baru diprediksi berdampak positif pada aktivitas perdagangan di Maluku Utara.

Pembukaan pasar-pasar baru baik tradisional maupun modern di berbagai wilayah di Provinsi

Maluku Utara juga diperkirakan akan meningkatkan kegiatan pada sektor ini.

Sementara itu, sektor pertambangan tercatat semakin meningkat, seiring dengan

membaiknya harga nikel, serta pelonggaran kebijakan pelarangan ekspor konsentrat.

Perusahaan pertambangan nikel yang masih beroperasi tercatat meningkatkan target level

produksinya setelah sebelumnya dipangkas akibat turunnya harga nikel selama pertengahan

tahun 2016 dan masih belum selesainya pabrik smelter yang ingin mereka bangun.

Selanjutnya, pada triwulan II-2017 sejalan dengan telah beroperasinya smelter-smelter baru,

baik di Maluku Utara maupun di kawasan lain, juga menjadi peluang perluasan pasar bagi para

penambang nikel sehingga turut menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan level produksi.

Sektor-sektor utama diperkirakan seluruhnya mengalami akselerasi, sementara sektor-

sektor pendukung seperti sektor pengadaan air, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa

keuangan, dan sektor jasa kesehatan diperkirakan akan mengalami perlambatan yang

disebabkan oleh volatilitas musiman pada sektor-sektor tersebut. Pola pertumbuhan kredit pada

triwulan II yang cenderung melambat serta rendahnya pertumbuhan simpanan dalam bentuk

giro diperkirakan masih akan menjadi penghambat kinerja sektor keuangan pada triwulan II-

2017.

7.2 Outlook Inflasi Daerah

Tekanan inflasi kota Ternate pada triwulan II-2017 diperkirakan akan mengalami

peningkatan dibanding inflasi triwulan berjalan. Seiring dgn tren kenaikan harga minyak,

tekanan terhadap inflasi berisiko untuk bertambah karena hal tersebut dapat berdampak pada

naiknya harga BBM. Kemungkinan kenaikan harga BBM ini perlu diantisipasi agar second

round effect tidak terlalu merembet hingga mempengaruhi harga-harga yang lain.

Selain itu, data dari BMKG menyatakan bahwa fenomena La Nina masih akan

berlangsung hingga bulan Mei 2017. Meskipun dengan intensitas rendah, namun fenomena

tersebut telah menggeser awal musim hujan. Intensitas hujan yang berada di atas rata-rata,

tercatat akan terjadi di beberapa daerah yang menjadi pemasok bahan makanan Maluku Utara,

82

seperti Jawa Timur, Sulut, dan Sulsel. Kondisi yang demikian ditengarai akan mempengaruhi

stabilitas pasokan barang ke Maluku Utara, yang kemudian akan berdampak terhadap stabilitas

harga pada triwulan berjalan hingga pertengahan triwulan selanjutnya.

Selain di daerah-daerah pemasok di luar Maluku Utara, beberapa wilayah di Maluku

Utara juga diperkirakan akan mengalami curah hujan di atas rata-rata dengan disertai angin.

BMKG memperkirakan bahwa tren jumlah maksimum hari berturut-turut hujan di Maluku Utara

akan cenderung bertambah pada paruh pertama 2017 ini. Kondisi tersebut ditengarai akan

memberikan pengaruh terhadap hasil tangkapan ikan nelayan di Maluku Utara.

Gambar 7.1 Perkiraan Sifat Hujan pada Musim Hujan 2016/2017

Risiko-risiko tersebut diperkirakan akan mendorong peningkatan inflasi di triwulan II-

2017 mendatang. Disamping itu, basis inflasi yang cukup rendah pada tahun 2016 menjadi

risiko munculnya base effect inflasi pada tahun mendatang. Guna mengantisipasi lonjakan

harga di tahun 2017, pemerintah daerah telah menyusun beberapa rencana aksi, antara lain

peningkatan konektivitas pengangkutan komoditas bahan pangan strategis melalui penyediaan

angkutan bersubsidi berupa truk dan kapal sewa. Selain itu, peningkatan produktivitas tanaman

pangan dilakukan melalui ekstensifikasi dan pembudidayaan tanaman pangan dan tanaman

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

83

hortikultura penyebab inflasi seperti padi, aneka cabai, aneka bawang, dan sayur-sayuran.

Pada tahun 2016, program-program tersebut telah memberikan dampak pada terjaganya level

inflasi pada tingkat yang rendah. Selain itu, dengan meningkatnya produksi komoditas tersebut

ketergantungan Kota Ternate pada pasokan dari luar provinsi juga semakin berkurang.

Hingga triwulan II-2017, risiko peningkatan tekanan inflasi diperkirakan muncul terutama

dari inflasi inti dan inflasi administered price. Dari inflasi inti, tekanan berasal dari pola tahunan

komoditas pendidikan yang menyesuaikan tarif sumbangan pendidikan untuk berbagai level

pendidikan mulai dari TK sampai dengan SLTA yang biasanya diawali di triwulan II setiap

tahunnya. Meningkatnya pendapatan masyarakat sebagai efek dari peningkatan UMP serta

perbaikan kinerja sektor utama berpotensi meningkatkan harga komoditas bahan bangunan dan

perabot. Sementara itu, dari sisi inflasi administered price, peningkatan tekanan inflasi dipicu

oleh implementasi kenaikan cukai rokok, yang kemudian biasanya diikuti dengan kenaikan tarif

dasar listrik di bulan Maret dan Mei mendatang, serta perkiraan kenaikan harga minyak goreng

di sekitar bulan April mendatang. Tekanan juga meningkat akibat ekspektasi masyarakat

terhadap kenaikan harga beras, pasca anjlok di triwulan berjalan ini. Dengan memperhatikan

risiko-risiko tersebut, inflasi pada triwulan II-2017 diperkirakan berada pada kisaran

4,32% ± 1%. (yoy).

Dengan mempertimbangkan kondisi terkini serta beberapa potensi risiko tersebut,

inflasi pada akhir tahun 2017 diperkirakan mencapai 4,21% ± 1%. Oleh karena itu,

pemerintah daerah melalui TPID perlu meningkatkan integrasi program ketahanan pangan dari

seluruh SKPD. Untuk mengatasi permasalahan distribusi pangan yang menjadi masalah klasik

inflasi di Maluku Utara, koordinasi lintas pemda khususnya Ternate sebagai pusat konsumsi

dan pemerintah kabupaten/kota sentra produksi seperti Tidore, Halmahera Barat, Halmahera

Utara, dan Halmahera Timur perlu menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, pembentukan TPID

dan aktivasi TPID di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara menjadi krusial bagi terkendalinya

inflasi di provinsi ini.

84

Documents

FEBRUARI 2017 - bi.go.id · kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi ... BOKS UPAYA PENGENDALIAN INFLASI KOTA TERNATE TAHUN 2017 41