Upload
nguyenkiet
View
272
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
SEKRETARIAT: Gedung H Lantai VI Kampus A, UNIVERSITAS TRISAKTI Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5663232 Ext. 109
Email : [email protected] ; Twitter : @ParlemenFH
KETETAPAN
PARLEMEN MAHASISWA
MASYARAKAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRISAKTI
NO: 002/TAP/Par-MMFH/IV/4/2018
TENTANG
UNDANG – UNDANG DISIPLINER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PARLEMEN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
Menimbang
a. Bahwa Masyarakat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti sebagai
wadah formal dan legal bagi seluruh aktifitas kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas
Trisakti yang mengadopsi nilai – nilai ketatanegaraan berasaskan kepada keadilan dan
kekeluargaan.
b. Bahwa ketiadaanya Undang – Undang mengenai Disipliner menyebabkan tidak pelanggaran –
pelanggaran di bidang Akademik , Keuangan, maupun Organisasi tidak dapat diselesaikan di
tingkat fakultas.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka
perlu dibentuk Undang – Undang Parlemen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tentang
Disipliner.
Mengingat
1. Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar MM-USAKTI
2. Pasal 22 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga MM-USAKTI
3. Pasal 23 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga MM-USAKTI
Memutuskan
Menetapkan : Undang – Undang Parlemen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tentang
Disipliner
PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
SEKRETARIAT: Gedung H Lantai VI Kampus A, UNIVERSITAS TRISAKTI Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5663232 Ext. 109
Email : [email protected] ; Twitter : @ParlemenFH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Masyarakat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Selanjutnya disebut MM-FH-
Usakti adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Fakultas Hukum
Universitas Trisakti yang mengadopsi nilai – nilai ketatanegaraan berasaskan kepada Pancasila,
Keadilan dan kekeluargaan.
2. Parlemen Mahasiswa MM-FH-USAKTI adalah Badan legislatif tingkat fakultas yang berada
di bawah Kongres Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti (Kongres Mahasiswa
MM-USAKTI) yang dalam tugasnya berpedoman pada Naskah Konstitusi MM-USAKTI ,
PU/PP MM-FH-USAKTI, dan JUKLAK/JUKNIS Parlemen Mahasiswa MM-FH-USAKTI.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah Lembaga Eksekutif tingkat fakultas yang sesuai dengan
Naskah Konstitusi MM-USAKTI dan pelaksanaan tugasnya berpedoman pada AD/ART MM-
USAKTI, PU/PP MM-FH-USAKTI, dan Ketetapan-Ketetapan yang dibuat oleh Parlemen MM-
FH- USAKTI.
4. Organisasi Tingkat Fakultas yang selanjutnya disebut OTF adalah Organisasi yang
menghimpun mahasiswa Fakultas Hukum dan berada di lingkungan Fakultas Hukum yang
berkedudukan dibawah Ormawa MM-FH-USAKTI yang memiliki sifat semi otonom dalam
merencanakan serta melaksanakan program kegiatannya dengan berpedoman kepadaNaskah
Konstitusi MM-USAKTI, PU/PP MM-FH-USAKTI, Ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh
Parlemen MM-FH-USAKTI, Undang-undang tentang OTF, dan peraturan-peraturan internal
OTF yang bersangkutan.
5. Disiplin adalah ketaatan terhadap ketentuan yang mengatur hak, kewajiban, dan larangan.
6. Tata tertib kehidupan di kampus adalah pedoman yang mengatur tentang norma dan etika
kehidupan kampus.
7. Pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan ini.
8. Pelaksana kekuasaan disipliner adalah Parlemen MM-FH-USAKTI.
PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
SEKRETARIAT: Gedung H Lantai VI Kampus A, UNIVERSITAS TRISAKTI Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5663232 Ext. 109
Email : [email protected] ; Twitter : @ParlemenFH
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu
peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
10. Penyelidik adalah Anggota parlemen yang tergabung dalam panitia khusus yang terdiri dari
perwakilan komisi diluar komisi disiplin yang telah diberikan mandate oleh Ketua Parlemen
untuk menyelidiki perkara penyelewengan maupun sengketa sesuai dengan kewenanganya.
11. Penyidikan adalah suatu tindakan dari penyidik dalam mencari dan menemukan,
mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku Pelanggaran.
12. Penyidik adalah Anggota komisi administrasi dan keuangan terhadap kasus penyelewengan
keuangan , Anggota komisi pembinaan dan pengembangan organisasi terhadap kasus
pelanggaran Juklak/Juknis ORMAWA maupun OTF dan sengketa Pemilihan Raya MM-FH-
USAKTI serta Anggota Komisi Akademik terhadap kasus pelanggaran kode etik mahasiswa
yang telah diberikan mandat oleh Ketua Parlemen untuk menyidik perkara penyelewengan
maupun sengketa sesuai dengan kewenangannya.
13. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan peradilan
tentang suatu permohonan yang ia dengar sendiri, ia Iihat sendiri dan ia alami sendiri.
14. Alat Bukti adalah alat – alat yang memiliki hubungan dengan tindak pelanggaran yang akan
diperiksa oleh Komisi Disiplin MM-FH-USAKTI.
15. Petunjuk adalah perbuatan , kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara
yang satu dengan yang lain, maupun dengan fakta itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi
suatu fakta hukum.
16. Majelis musyawarah adalah majelis yang terdiri dari Kordinator Komisi Disiplin, Anggota I
Komisi Disiplin, dan Anggota 2 Komisi Disiplin.
17. Tim Pembela adalah Orang yang diberikan kuasa oleh pelaku untuk memberikan pembelaan
mewakili pelaku di persidangan.
18. Pelaku adalah Orang yang diduga telah melakukan suatu pelanggaran dalam undang –
undang ini dan ada cukup alasan untuk diperiksa di muka persidangan.
PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
SEKRETARIAT: Gedung H Lantai VI Kampus A, UNIVERSITAS TRISAKTI Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5663232 Ext. 109
Email : [email protected] ; Twitter : @ParlemenFH
BAB II
ASAS
Pasal 2
(1) Undang undang Disipliner Masyarakat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti (UU
DISIPLINER MM-FH-USAKTI) dilaksanakan berdasarkan Asas Pancasila.
(2) UU-DISIPLINER MM-FH-USAKTI memiliki asas non retroaktif, yang tidak memungkinkan
UU ini diberlakukan untuk perkara yang terjadi sebelum UU ini diberlakukan.
(3) Apabila terjadi perubahan terhadap sanksi pada saat pelaku pelanggaran sedang berperkara
maka aturan yang berlaku adalah aturan yang paling menguntungkan terdakwa.
(4) Undang – Undang ini mengikat terhadap setiap jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam
Undang – Undang ini yang dilakukan di lingkup MM-FH-USAKTI.
BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 3
Komisi Disiplin Parlemen
Komisi Disiplin Parlemen MM-FH-USAKTI memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Bertugas untuk mengawasi jalannya seluruh peraturan yang ada di dalam UU Disipliner MM-
FH-USAKTI dan memastikan peraturan-peraturan tersebut ditaati dan dipatuhi.
2. Berwenang dalam merekomendasikan keputusan dan/atau sanksi atas suatu perkara
pelanggaran UU Disipliner MM-FH-USAKTI yang akan diputusi melalui Sidang Disipliner
Parlemen.
3. Bertugas untuk mengawasi pelaksanaan atas keputusan dan/atau sanksi yang telah
dikeluarkan.
4. Berwenang dalam memberikan advokasi atau lobbying kepada penyelidik dan penyidik atas
suatu perkara pelanggaran UU Disipliner MM-FH-USAKTI sesuai dengan hasil keputusan
Sidang Khusus Parlemen MM-FH-USAKTI.
PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
SEKRETARIAT: Gedung H Lantai VI Kampus A, UNIVERSITAS TRISAKTI Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5663232 Ext. 109
Email : [email protected] ; Twitter : @ParlemenFH
5. Berwenang dalam melakukan advokasi atau lobbying kepada Dekanat apabila diperlukan
untuk dijatuhkanya sanksi akademik bagi pelaku pelanggaran.
Pasal 4
Komisi Administrasi dan Keuangan Parlemen
Komisi Administrasi dan Keuangan MM-FH-USAKTI memiliki tugas dan wewenang sebagai
berikut:
1. Bertugas untuk mengawasi segala peraturan yang berkaitan mengenai pelanggaran
administrasi dan keuangan UU Disipliner MM-FH-USAKTI, serta menjalankan segala
keputusan yang dikeluarkan oleh Komdis Parlemen MM-FH-USAKTI.
2. Berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidik terhadap suatu perkara pelanggaran
administrasi keuangan UU Disipliner MM-FH-USAKTI.
3. Memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi keputusan dan/atau sanksi atas suatu
perkara pelanggaran administrasi dan keuangan UU Disipliner MM-FH-USAKTI kepada Komisi
Disiplin Parlemen mahasiswa MM-FH-USAKTI.
Pasal 5
Komisi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi
Komisi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi MM-FH-USAKTI memiliki tugas dan
wewenang sebagai berikut:
1. Bertugas untuk mengawasi segala peraturan yang berkaitan mengenai pelanggaran
Juklak/Juknis OTF maupun Ormawa di lingkup MM-FH-USAKTI, serta menjalankan segala
keputusan yang dikeluarkan oleh Komdis Parlemen MM-FH-USAKTI.
2. Berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidik terhadap suatu perkara mengenai
pelanggaran Juklak/Juknis OTF maupun Ormawa di lingkup MM-FH-USAKTI.
3. Memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi keputusan dan/atau sanksi atas suatu
perkara pelanggaran Juklak/Juknis OTF maupun Ormawa di lingkup MM-FH-USAKTI kepada
Komisi disiplin Parlemen mahasiswa MM-FH-USAKTI.
Pasal 6
Komisi Akademik
PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
SEKRETARIAT: Gedung H Lantai VI Kampus A, UNIVERSITAS TRISAKTI Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5663232 Ext. 109
Email : [email protected] ; Twitter : @ParlemenFH
Komisi Akademik MM-FH-USAKTI memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Bertugas untuk mengawasi segala peraturan yang berkaitan mengenai pelanggaran Kode etik
Mahasiswa, serta menjalankan segala keputusan yang dikeluarkan oleh Komdis Parlemen MM-
FH-USAKTI.
2. Berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidik terhadap suatu perkara mengenai
pelanggaran kode etik mahasiswa.
3. Memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi keputusan dan/atau sanksi atas suatu
perkara pelanggaran kode etik mahasiswa kepada Komisi disiplin Parlemen mahasiswa MM-FH-
USAKTI.
BAB IV
PELANGGARAN
Pasal 7
Pelanggaran di bidang Keuangan
(1) Kelalaian dalam penyerahan Laporan Pertanganggungjawaban (LPJ) Badan Eksekutif tingkat
Fakultas, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan
Organisasi Tingkat Fakultas dengan batas waktu penyerahan maksimal 14 hari setelah kegiatan
berlangsung sehingga menyebabkan terhambatnya proses pengawasan dikenakan sanksi sebagai
berikut:
a. Surat himbauan tertulis sebanyak 1kali kepada panitia program kerja yang bersangkutan
b. Peringatan tertulis sebanyak 3 kali kepada panitia program kerja yang bersangkutan
c. Dengan kali ke-3 dikenakan sanksi skorsing berupa pembekuan Dana Kegiatan mahasiswa
terhadap program kerja yang bersangkutan.
(2) Menghambat proses audit keuangan dikenakan sanksi skorsing kegiatan kemahasiswaaan
selama 1 periode kepengurusan ORMAWA maupun Organisasi Tingkat Fakultas kepada
individu mahasiswa yang bertanggungjawab atas penghambatan proses tersebut.
(3) Penyelewengan dana yang dilakukan oleh individu fungsionaris ormawa maupun Organisasi
Tingkat Fakultas, dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. Skorsing Kepengurusan ORMAWA dan Organisasi Tingkat Fakultas secara permanen
PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
SEKRETARIAT: Gedung H Lantai VI Kampus A, UNIVERSITAS TRISAKTI Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5663232 Ext. 109
Email : [email protected] ; Twitter : @ParlemenFH
b. Pelaku wajib mengembalikan dana yang diselewengkan.
(4) Pengrusakan atau penghilangan aset-aset MM–USAKTI yang dilakukan oleh individu atau
berkelompok, akan dikenakan sanksi, perlu diwajibkan mengembalikan pada kondisi semula
dan/atau mengganti kerugian yang ditimbulkan atas penghilangan yang dilakukan.
(5) Barangsiapa yang melakukan kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan
keuangan di dalam institusi, yang menghambat kelancaran birokrasi di dalam atau antar institusi
dikenakan sanksi berupa:
a. Surat himbauan tertulis sebanyak 1kali
b. Surat peringatan tertulis sebanyak 3 kali
c. Dengan kali ke-3 tindak lanjuti dengan rekomendasi pemberhentian dari jabatan yang
dipegang kepada Sidang istimewa Parlemen MM-FH-USAKTI.
(6) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap program kerja
yang dana kegiatan mahasiswa sudah dicairkan sebelum kegiatan berlansung maka akan
dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ayat (3).
Pasal 8
Pelanggaran di bidang Kepengurusan Organisasi
(1) Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MM-USAKTI, Pedoman umum
dan Pedoman Pelaksanaan MM-FH-USAKTI, Undang – Undang Tingkat Fakultas, maupun
Juklak/Juknis Ormawa/OTF yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. Skorsing Kepengurusan di ORMAWA maupun OTF secara permanen terhadap pelaku.
b. Dikenakan sanksi moral berupa publikasi nama pelaku dan pelanggaran yang dilakukan nya
kepada Masyarakat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
c. Apabila tindakan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan kolektif pengurus organisasi maka
diberikan sanksi berupa pembekuan dana kegiatan mahasiswa acara yang bersangkutan.
(2) Penyalahgunaan tugas dan wewenang BEM Fakultas Hukum dan/atau OTF di lingkup
Fakultas Hukum yang dalam pelaksanaan kegiataan dan tidak berdasar atau sesuai AD/ART
dan/atau PU/PP yang tidak berdasar atau sesuai dengan Juklak/Juknis Organisasi yang
PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
SEKRETARIAT: Gedung H Lantai VI Kampus A, UNIVERSITAS TRISAKTI Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5663232 Ext. 109
Email : [email protected] ; Twitter : @ParlemenFH
bersangkutan dikenakan sanksi kegiatan kemahasiswaan selama 1 periode kepengurusan ormawa
dan OTF MM-FH-USAKTI kepada individu atau anggota yang bersangkutan.
(3) Penyalahgunaan nama institusi ormawa maupun OTF dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak
berdasarkan izin/sepengetahuan dari institusi ormawa maupun OTF yang terkait, dikenakan
sanksi sebagai berikut:
a. Skorsing kegiatan kemahasiswaaan selama 1 periode kepengurusan ormawa MM-FH-
USAKTI kepada individu atau anggota yang bersangkutan.
b. Terhadap penggunaan nama institusi OTF maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur
dalam peraturan internal OTF yang bersangkutan.
c. Pelaku diwajibkan untuk meminta maaf dan bertanggung jawab atas perbuatannya.
(4) Barangsiapa melakukan tindakan – tindakan yang berupaya untuk menggagalkan maupun
menganggu berjalannya Pemilu Raya MM-FH-USAKTI akan dikenakan sanksi berupa skorsing
2 periode keormawaan maupun OTF di lingkup MM-FH-USAKTI serta diwajibkan untuk
membayar ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatkan oleh tindakanya .
(5) Apabila oknum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4)
terbukti merupakan salah satu tim sukses pasangan calon, maka terhadap calon yang
bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa diskualifikasi pasangan calon.
Pasal 9
Pelanggaran di bidang Akademik
(1) Barangsiapa membawa, mengedarkan, dan mengonsumsi narkoba, minuman keras, dan
sejenisnya di dalam ruang lingkup MM-FH-USAKTI, dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. Skorsing Kepengurusan di ORMAWA maupun OTF secara permanen terhadap pelaku
b. Dikenakan sanksi moral berupa publikasi nama pelaku dan pelanggaran yang dilakukannya
kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
(2) Barangsiapa membawa, mengedarkan, dan meledakkan petasan atau bahan peledak
sejenisnya di dalam ruang lingkup MMUSAKTI, sehingga dapat membahayakan orang lain atau
dirinya sendiri, dikenakan sanksi sebagai berikut:
PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
SEKRETARIAT: Gedung H Lantai VI Kampus A, UNIVERSITAS TRISAKTI Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5663232 Ext. 109
Email : [email protected] ; Twitter : @ParlemenFH
a. Skorsing kegiatan selama 1 periode kepengurusan ormawa dan OTF di Lingkup MM-FH-
USAKTI.
b. Dikenakan sanksi moral berupa publikasi nama pelaku dan pelanggaran yang dilakukannya
kepada Masyarakat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
(3) Barangsiapa yang melakukan perjudian dan mengkoordinir atau menghimpun dana untuk
perjudian didalam ruang lingkup MM-FH-USAKTI, dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. Skorsing kegiatan kemahasiswaan selama 1 periode kepengurusan ormawa maupun otf, dan
apabila pelaku merupakan anggota pengurus ormawa mauppun otf dalam ruang lingkup MM-
FH-USAKTI maka diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat.
b. Dikenakan sanksi moral berupa publikasi nama pelaku dan pelanggaran yang dilakukannya
kepada Masyarakat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
(4) Barangsiapa yang merusak sarana dan pra-sarana yang ada di lingkup ormawa Kampus
Universitas Trisakti, dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. Skorsing kegiatan kemahasiswaan selama 1 periode kepengurusan ormawa maupun otf, dan
apabila pelaku merupakan anggota pengurus ormawa mauppun otf dalam ruang lingkup MM-
FH-USAKTI maka diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat.
b. Memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku.
(5) Barang siapa yang melakukan tindakan pelecehan seksual yang dapat merugikan orang lain
didalam ruang lingkup Masyarakat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dikenakan
sanksi sebagai berikut:
a. Skorsing Kepengurusan ORMAWA dan Organisasi Tingkat Fakultas secara permanen
b. Pelaku diwajibkan untuk meminta maaf secara tertulis dan lisan kepada korban serta
bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan
c. Dikenakan sanksi moral berupa publikasi nama pelaku dan pelanggaran yang dilakukan
kepada Masyarakat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
(6) Barangsiapa melakukan penganiayaan kepada orang lain di dalam ruang lingkup Masyarakat
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti dikenakan sanksi sebagai berikut:
PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
SEKRETARIAT: Gedung H Lantai VI Kampus A, UNIVERSITAS TRISAKTI Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5663232 Ext. 109
Email : [email protected] ; Twitter : @ParlemenFH
a. Skorsing kegiatan kemahasiswaan selama 1 periode kepengurusan ormawa dan OTF di
lingkup MM-FH-USAKTI.
b. Penggantian biaya pengobatan korban dan disertai dengan permintaan maaf secara lisan dan
tertulis, serta berjanji tidak melakukan kegiatan tersebut di kemudian hari.
(7) Barangsiapa yang melakukan pengrusakan kepada hak milik orang lain yang ada di dalam
Masyarakat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. Skorsing kegiatan kepengurusan kemahasiswaan selama 1 periode kepengurusan ormawa dan
OTF di lingkup MM-FH-USAKTI.
b. Perlu diwajibkan untuk memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan, dan
meminta maaf secara lisan dan tertulis kepada korban.
(8) Barangsiapa melakukan dan terlibat di dalam tindakan pencurian di ruang lingkup
Masyarakat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. Skorsing kegiatan kemahasiswaan 1 periode kepengurusan ormawa dan OTF MM-FH-
USAKTI.
b. Perlu diwajibkan mengembalikan dan/atau mengganti kerugian yang ditimbulkan atas
perbuatannya.
(9) Barangsiapa melakukan dan terlibat dalam tawuran masal di dalam ruang lingkup Masyarakat
Mahasiswa Universitas Trisakti dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. Skorsing kegiatan kemahasiswaan 1 periode kepengurusan dan apabila pelaku merupakan
anggota kepengurusan ormawa dan OTF dalam ruang lingkup MM-FH-USAKTI, maka
diberhentikan dari jabatannyasecara tidak hormat.
(10) Barangsiapa yang melakukan penganiayaan mengakibatkan kehilangan nyawa orang lain di
dalam Masyarakat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti dikenakan sanksi sebagai
berikut:
a. Skorsing Kepengurusan di ORMAWA maupun OTF secara permanen terhadap pelaku
b. Mengganti kerugian materil dan immaterial kepada pihak keluarga korban.
c. Dikenakan sanksi moral berupa publikasi nama pelaku dan pelanggaran yang dilakukannya
kepada Masyarakat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
SEKRETARIAT: Gedung H Lantai VI Kampus A, UNIVERSITAS TRISAKTI Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5663232 Ext. 109
Email : [email protected] ; Twitter : @ParlemenFH
(11) Barangsiapa yang melakukan provokasi dan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar
peraturan Undang Undang Disipliner Masyarakat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Trisakti, dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. Skorsing Kepengurusan di ORMAWA maupun OTF selama 1 Periode Kepengurusan terhadap
pelaku
b. Dikenakan sanksi moral berupa publikasi nama pelaku dan pelanggaran yang dilakukannya
kepada Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti
(12) Barangsiapa yang membawa dan menyalahgunakan senjata api dan senjata tajam yang dapat
membahayakan orang lain di ruang lingkup Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti
dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. Skorsing Kepengurusan di ORMAWA maupun OTF secara permanen terhadap pelaku
b. Mengganti kerugian materil dan immaterial kepada pihak korban.
c. Dikenakan sanksi moral berupa publikasi nama pelaku dan pelanggaran yang dilakukannya
kepada Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti
BAB V
MEKANISME PENJATUHAN SANKSI
Bagian kesatu
Proses Pemeriksaan
Pasal 10
Penyelidikan
(1) Penyelidikan harus dilakukan oleh Pihak yang memiliki kewenangan untuk itu berdasarkan
surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh Ketua Parlemen.
(2) Dalam hal perbuatan yang bersangkutan patut diduga merupakan pelanggaran terhadap
Undang – Undang ini maka statusnya akan dinaikkan ke tahap penyidikan.
(3) Dalam hal perbuatan yang bersangkutan bukan merupakan pelanggaran terhadap Undang –
Undang ini maka proses pemeriksaan dianggap telah selesai.
PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
SEKRETARIAT: Gedung H Lantai VI Kampus A, UNIVERSITAS TRISAKTI Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5663232 Ext. 109
Email : [email protected] ; Twitter : @ParlemenFH
(4) Penyelidik harus memutuskan apakah sebuah peristiwa merupakan pelanggaran terhadap
Undang –Undang ini atau tidak selambat – lambatnya selama 7 hari kerja.
(5) Apabila selama 7 hari kerja penyelidik belum dapat memutuskan maka Penyelidik dianggap
telah mengeluarkan keputusan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap
Undang – Undang ini.
Pasal 11
Penyidikan
(1) Penyidikan harus dilakukan oleh Pihak yang memiliki kewenangan untuk itu berdasarkan
surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh ketua Parlemen.
(2) Dalam menentukan pelaku, maka Penyidik penentuan harus didasarkan pada minimal 2 alat
bukti yang membuktikan peran pelaku dalam perbuatan tersebut.
(3) Alat bukti harus didapatkan dengan cara yang sah.
(4) Apabila dalam jangka waktu 10 hari kerja, Penyidik tidak dapat menentukan pelaku
perbuatan maka proses pemeriksaan dianggap telah selesai.
(5) Apabila Penyidik telah menentukkan pelaku perbuatan serta memiliki 2 alat bukti yang sah
maka proses akan dilanjutkan ke proses pemeriksaan di persidangan.
Bagian Kedua
Proses Pemeriksaan di Persidangan
Pasal 12
Seluruh proses pemeriksaan di persidangan bersifat tertutup.
Paragraf 1
Pembacaan Hasil Penyidikan
Pasal 13
(1) Hasil Penyidikan harus memuat :
PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
SEKRETARIAT: Gedung H Lantai VI Kampus A, UNIVERSITAS TRISAKTI Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5663232 Ext. 109
Email : [email protected] ; Twitter : @ParlemenFH
- Frasa “Untuk Keadilan”
- Identitas Pelaku
- Pasal yang dilanggar
- Uraian Fakta – Fakta Hukum yang membuktikan adanya pelanggaran Secara Lengkap , Jelas,
dan Cermat
- Alat – alat bukti yang membuktikan adanya pelanggaran.
- Tuntutan.
(2) Pasal yang dikenakan terhadap pelanggar dapat berbentuk kumulatif , alternatif, subsider,
maupun tunggal.
(3) Hasil Penyidikan dilampirkan kepada orang yang patut diduga melakukan pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini paling lambat 2 hari sebelum pembacaan
hasil penyidikan dan sidang pertama dilaksanakan selambat – lambatnua 7 hari sejak hasil
penyidikan dikeluarkan.
(4) Pembacaan Hasil Penyidikan dilakukan oleh Penyidik pada hari sidang pertama dan apabila
pelaku pelanggaran tidak hadir maka sidang akan dilanjutkan ke tahap pembuktian.
Paragraf 2
Nota Keberatan
Pasal 14
(1) Materi Keberatan adalah :
- Penyidik tidak dapat memenuhi syarat formil hasil penyidikan.
- Penyidik gagal dalam menguraikan unsur – unsure pelanggaran.
- Penyidik salah dalam menerapkan pasal.
- Penyidik tidak berwenang.
(2) Nota Keberatan dibacakan setelah dibacakanya hasil penyidikan.
Paragraf 3
PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
SEKRETARIAT: Gedung H Lantai VI Kampus A, UNIVERSITAS TRISAKTI Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5663232 Ext. 109
Email : [email protected] ; Twitter : @ParlemenFH
Pembuktian terhadap Surat dan Bukti Elektronik
Pasal 15
(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Ketua Komisi Disiplin memandang perlu ia
dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh para pihak, atau pejabat
lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang
bersangkutan dengan sengketa.
(2) Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan oleh
penyimpannya, dibuat salinan surat itu sebagai ganti yang asli selama surat yang asli belum
diterima kembali dari pemeriksaan.
Paragraf 4
Pemeriksaan Alat Bukti Saksi
Pasal 16
Ketua Komisi Disiplin selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan
memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain
sebelum memberi keterangan di sidang.
Pasal 17
(1) Para Pihak diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti
dan saksi yang hendak diajukan oleh mereka pada persidangan;
(2) Sesudah pernyataan pembuka, saksi memberikan keterangan;
(3) Urutan saksi ditentukan oleh pihak yang memanggil;
(4) Penyidik mengajukan saksi, buktinya terlebih dahulu;
(5) Setelah pengajuan saksi dan bukti oleh penyidik, tim pembela dapat menghadirkan bukti, dan
saksi.
PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
SEKRETARIAT: Gedung H Lantai VI Kampus A, UNIVERSITAS TRISAKTI Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5663232 Ext. 109
Email : [email protected] ; Twitter : @ParlemenFH
(6) Ketua Komisi Disiplin menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat
lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan selanjutnya
apakah ia dalam struktur organisasi yang sama dengan pihak yang dipanggil.
(7) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara
agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak
lain daripada yang sebenarnya.
Pasal 18
(1) Penyidik terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada saksi yang dihadirkan oleh
penyidik.
(2) Setelah Penyidik selesai mengajukan pertanyaan, tim pembela dapat mengajukan pertanyaan
kepada saksi.
(3) Tim Pembela mengajukan pertanyaan kepada saksi yang dihadirkan oleh Tim Pembela.
(4) Setelah Tim Pembela selesai mengajukan pertanyaan, Penyidik dapat mengajukan pertanyaan
kepada saksi.
(5) Ketua Komisi Disiplin dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik maupun Tim
Pembela kepada saksi, apabila Ketua Komisi Disiplin menilai bahwa pertanyaan tersebut tidak
relevan dengan perkara yang disidangkan dan menyebutkan alasannya mengapa pertanyaan
tertentu tidak diperbolehkan
(6) Dalam hal diperlukan, hakim berwenang mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi
pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik maupun Tim Pembela kepada saksi.
(7) Ketua Komisi Disiplin dan Anggota Majelis Musyawarah dapat meminta kepada saksi segala
keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
Pasal 19
(1) Tim Pembela terdiri dari maksimal 2 Orang.
(2) Tim Pembela harus merupakan mahasiswa aktif.
(3) Surat kuasa harus ditandatangani diatas materai dan harus berbentuk surat kuasa khusus yang
mencantumkan Identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, Jenis Perkara, dan Tingkat
Pemeriksaan.
PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
SEKRETARIAT: Gedung H Lantai VI Kampus A, UNIVERSITAS TRISAKTI Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5663232 Ext. 109
Email : [email protected] ; Twitter : @ParlemenFH
Pasal 20
Setelah proses pembuktian selesai, maka Majelis Musyawarah akan bermusyawarah dalam
rangka merumuskan rekomendasi terhadap perkara tersebut dan proses pemeriksaan di
persidangan dianggap telah selesai.
Bagian ketiga
Rekomendasi
Pasal 21
(1) Rekomendasi wajib diberikan dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak hari sidang pertama.
(2) Hasil Rekomendasi akan diajukan oleh Ketua Komisi Disiplin kepada Ketua Parlemen dan
akan dibahas dalam sidang khusus Parlemen.
(3) Anggota Parlemen yang bertindak sebagai Penyidik tidak berhak untuk mengikuti sidang
khusus Parlemen.
(4) Komisi disiplin tidak mempunyai hak suara dalam sidang khusus parlemen.
(5) Sidang khusus parlemen akan memutuskan untuk menerima seluruh rekomendasi majelis
musyawarah, maupun menolak seluruh atau sebagian dari rekomendasi majelis musyawarah.
(6) Pengambilan keputusan dalam sidang khusus Parlemen akan diambil dengan mekanisme
musyawarah.
(7) Apabila dalam Musyawarah tidak dapat tercapai kata sepakat maka pengambilan keputusan
akan dilakukan dengan mekanisme voting.
(8) Apabila Sidang Khusus Parlemen memutuskan untuk menolak seluruhnya rekomendasi
majelis musyawarah maka terhadap perkara yang bersangkutan dianggap telah selesai dan pelaku
dinyatakan tidak bersalah.
(9) Hasil Sidang Khusus Parlemen akan dituangkan dalam Keputusan Parlemen dan dibacakan
dihadapan pelaku selambat – lambatnya 10 hari kerja sejak hari sidang pertama.
(10) Keputusan Parlemen mengenai perkara disipliner bersifat mengikat.
PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
SEKRETARIAT: Gedung H Lantai VI Kampus A, UNIVERSITAS TRISAKTI Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5663232 Ext. 109
Email : [email protected] ; Twitter : @ParlemenFH
Pasal 22
(1) Putusan Musyawarah harus memuat :
a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi :”DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHAESA”;
b. nama, Nomor Pokok Mahasiswa, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang
bersengketa;
c. ringkasan permohonan dan jawaban yang jelas;
d. pertimbangan yang disusun secara jelas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian
yang diperoleh didalam pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan putusan;
e. pasal peraturan perundang-undangan dan alasan hukum yang menjadi dasar penentuan
putusan;
f. amar putusan tentang pokok sengketa dan denda yang dibebankan kepada pelaku dengan
menyebutkan jumlah yang pasti;
g. hari dan tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera dan keterangan tentang
hadir atau tidak hadirnya para pihak.
(2) Tidak terpenuhinya ketentuan ayat (1) pasal ini mengakibatkan Putusan musyawarah batal
demi hukum.
(3) Putusan Musyawarah dapat berupa :
1. Hasil Penyidikan ditolak
2. Hasil Penyidikan dikabulkan
3. Hasil Penyidikan tidak dapat diterima
4. Hasil Penyidikan batal demi hukum
(4) Terhadap rekomendasi dengan pertimbangan majelis musyawarah yang menyatakan Hasil
Penyidikan tidak memenuhi syarat formil, amar putusan menyatakan Hasil Penyidikan tidak
dapat diterima
PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
SEKRETARIAT: Gedung H Lantai VI Kampus A, UNIVERSITAS TRISAKTI Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5663232 Ext. 109
Email : [email protected] ; Twitter : @ParlemenFH
(5) Terhadap rekomendasi dengan pertimbangan majelis musyawarah yang menyatakan Hasil
Penyidikan, amar putusan menyatakan Hasil Penyidikan dikabulkan
(6) Terhadap rekomendasi dengan pertimbangan majelis musyawarah yang menyatakan Hasil
Penyidikan tidak memenuhi syarat materiil, amar putusan menyatakan Hasil Penyidikan Batal
demi hukum
(7) Terhadap rekomendasi dengan pertimbangan majelis musyawarah yang menyatakan Hasil
Penyidikan tidak beralasan, amar putusan menyatakan Hasil Penyidikan ditolak
BAB VI
MAJELIS MUSYAWARAH
Pasal 23
(1) Majelis musyawarah diketuai oleh Kordinator Komisi 6 Parlemen.
(2) Majelis Musyawarah terdiri dari Anggota komisi 6 Parlemen.
(3) Apabila anggota majelis musyawarah berhalangan hadir maka sidang akan ditunda.
BAB VII
ALAT BUKTI
Pasal 24
(1) Alat bukti yang sah mencakup:
a. surat-surat;
b. keterangan seorang saksi;
c. alat bukti elektronik; dan.
d. petunjuk.
(2) Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh secara tidak
melawan hukum.
(3) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
Pasal 25
(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di.persidangan
(2) Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam
hukum bukan merupakan suatu alat bukti.
PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
SEKRETARIAT: Gedung H Lantai VI Kampus A, UNIVERSITAS TRISAKTI Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5663232 Ext. 109
Email : [email protected] ; Twitter : @ParlemenFH
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu
alat bukti yang sah lainnya.
(4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan
dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada
hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya
suatu kejadian atau keadaan tertentu.
(5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan
keterangan saksi.
(6) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak
merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang
disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
Pasal 26
Alat Bukti elektronik adalah bukti dilakukannya suatu fakta yang berbentuk informasi elektronik
dan dokumen elektronik yang dapat dilihat melalui suatu computer atau sistem elektronik.
Pasal 27
(1) Petunjuk adalah perbuatan , kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara
yang satu dengan yang lain, maupun dengan fakta itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi
suatu fakta hukum.
(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
a. keterangan saksi;
b. surat;
c. bukti elektronik
(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu
dilakukan oleh anggota komisi disiplin dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan
pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan.
BAB VIII
UPAYA HUKUM
Pasal 28
(1) Terhadap Keputusan Parlemen mengenai Perkara disipliner dapat diajukan banding kepada
komisi disiplin Kongres.
(2) Banding dapat diajukan selambat – lambatnya 10 hari sejak keputusan parlemen dikeluarkan.
(3) Materi Banding memuat:
PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
SEKRETARIAT: Gedung H Lantai VI Kampus A, UNIVERSITAS TRISAKTI Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5663232 Ext. 109
Email : [email protected] ; Twitter : @ParlemenFH
- Parlemen MM-FH-USAKTI salah dalam menerapkan pasal dan salah dalam menerapkan
hukum.
- Adanya alat bukti baru.
- Rekomendasi tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materil.
(4) Banding dapat diajukan baik oleh penyidik maupun pelaku.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Ketetapan Parlemen ini mulai berlaku pada tanggal disahkan
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Ketetapan Parlemen ini dengan
menempatkannya dalam Fasilitas Informasi Parlemen.
PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
SEKRETARIAT: Gedung H Lantai VI Kampus A, UNIVERSITAS TRISAKTI Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5663232 Ext. 109
Email : [email protected] ; Twitter : @ParlemenFH
PENJELASAN ATAS KETETAPAN PARLEMEN
MAHASISWA MASYARAKAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
NO: 002/TAP/Par-MMFH/IV/4/2018
TENTANG
UNDANG – UNDANG DISIPLINER
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Skorsing 1 Periode kepengurusan wajib dijalankan setidak – tidaknya 4 bulan sejak
dikeluarkannya putusan musyawarah dan Skorsing ½ Periode wajib dijalankan setidak –
tidaknya 2 bulan sejak dikeluarkanya putusan musyawarah
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Ketua Parlemen wajib untuk mengeluarkan surat perintah penyidikan terhadap perkara dimana:
1. Pelaku tertangkap tangan oleh otoritas fakultas maupun universitas
2. Tindak pidana yang dilakukan telah menimbulkan keresahan di dalam MM-FH-USAKTI yang
dibuktikan dengan laporan yang permohonan yang ditandatangani oleh minimal 100 mahasiswa
aktif Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang dilampirkan oleh Fotocopy KTM Mahasiswa
yang bersangkutan.
3. Penyidikan telah disetujui oleh lebih dari setengah anggota parlemen dalam sidang yang
dihadiri oleh minimal 2/3 anggota Parlemen.
PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
SEKRETARIAT: Gedung H Lantai VI Kampus A, UNIVERSITAS TRISAKTI Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5663232 Ext. 109
Email : [email protected] ; Twitter : @ParlemenFH
4. Terhadap angka 2 apabila dapat dibuktikan bahwa terjadi penyalahgunaan KTM maupun
mahasiswa yang bersangkutan bukan merupakan mahasiswa aktif maka akan diproses
berdasarkan mekanisme fakultas melalui dekanat atas dasar penipuan dan penyalahgunaan
dokumen.
Pasal 11
Penyidik yang ditunjuk dalam sidang komisi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan
terhadap perkara yang bersangkutan. Apabila Parlemen berjumlah ganjil maka akan ditunjuk
penyidik tunggal, dan apabila Parlemen berjumlah genap maka akan ditunjuk penyidik ganda.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Parlemen harus melakukan pemanggilan kepada pelaku sebanyak 3x dimana pemanggilan
pertama dilakukan 6 hari sebelum pemeriksaan, pemanggilan kedua dilakukan 4 hari sebelum
pemeriksaan, pemanggilan ketiga dilakukan 3 hari sebelum pemeriksaan. Surat Pemanggilan
diberikan secara lansung kepada pelaku.
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Skorsing sidang tidak boleh melebihi jangka waktu persidangan sebagaimana diatur dalam pasal
20.
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
SEKRETARIAT: Gedung H Lantai VI Kampus A, UNIVERSITAS TRISAKTI Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5663232 Ext. 109
Email : [email protected] ; Twitter : @ParlemenFH
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Batas Waktu pengundangan adalah dua minggu dan setelah lewat batas waktu tersebut semua
orang dianggap telah mengetahui (fictie hukum). Yang dimaksud fasilitas informasi parlemen
adalah Papan Pengumuman Lobby FH Lantai Satu Gedung H Kampus A. Media-media lain
dapat digunakan oleh Parlemen tanpa mengurangi ketentuan ini.
PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
SEKRETARIAT: Gedung H Lantai VI Kampus A, UNIVERSITAS TRISAKTI Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5663232 Ext. 109
Email : [email protected] ; Twitter : @ParlemenFH
Ditetapkan di Jakarta
11 oktober 2018
Ruang 801
Gedung H Prof. Budi Harsono
Ketua Parlemen MM-FH-USAKTI
(Salsabila Zahirah Nurmifach)