FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET …/Analisis... · ANALISIS YURIDIS KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN HAKIM ... umum berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

ANALISIS YURIDIS KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN HAKIM

PENGADILAN NEGERI TANGERANG DALAM MENJATUHKAN

PUTUSAN BEBAS MURNI (VRIJSPRAAK) DALAM PERKARA

PENCEMARAN NAMA BAIK RUMAH SAKIT OMNI

INTERNASIONAL DENGAN TERDAKWA

PRITA MULYASARI DAN UPAYA HUKUMNYA

(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NO. 1269/PID. B/2009/PN TNG,

TANGGAL 28 DESEMBER 2009)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat

Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

Stella Kirana Nindya Putri

E1107216

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA 2011


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)









Oleh :


E1107216

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah disetujui untuk dipertahankan

dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi

Pembimbing

Bambang Santoso,S.H.,M.Hum. NIP. 19620209 198903 1001


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum ( Skripsi )









Disusun oleh :

STELLA KIRANA NINDYA PUTRI

E 1107216

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi )

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal :

TIM PENGUJI

1. ..................................................... : (…………………………………………....)

Ketua

2. …………………………………. : (...................................................................)

Sekretaris

3. .................................................... : (....................................................................)

Anggota

MENGETAHUI

Dekan

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum

NIP : 196109301986011001


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Stella Kirana Nindya Putri

NIM : E 1107216

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) ANALISIS

YURIDIS KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN HAKIM



PENCEMARAN NAMA BAIK RUMAH SAKIT OMNI INTERNASIONAL

DENGAN TERDAKWA PRITA MULYASARI DAN UPAYA

HUKUMNYA (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NO. 1269/PID.

B/2009/PN TNG, TANGGAL 28 DESEMBER 2009)

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan

hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan

gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Maret 2011

yang membuat pernyataan


NIM E1107216


commit to user

v

MOTTO

Life is about making running changes. You cant stop to fix things, you

have to mend the sail while you’re still at sea (John c. mayer)

You were born an original, don’t die a copy (John Mason)


commit to user

vi

PERSEMBAHAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati karya kecil ini hendak penulis persembahkan :

• Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan yang terbaik

dalam setiap langkah hidupku

• Kedua orangtuaku tercinta Bapak F. Riyadi Sunindyo, SH dan Ibu A. Rini

Astiani, BSc

• Seluruh Keluarga besarku atas perhatian, doa, dan semangatnya

• Kekasihku tersayang

• Kepada sahabat-sahabatku dan teman-temanku angkatan 2007 FH UNS,

terima kasih untuk saat-saat terindah yang kita lalui bersama

• Almamaterku, Universitas sebelas Maret Surakarta

• Untuk pembaca yang budiman.


commit to user

vii

ABSTRAK

Stella Kirana Nindya Putri,E1107216. 2011 ANALISIS YURIDIS KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TANGERANG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS MURNI (VRIJSPRAAK) DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK RUMAH SAKIT OMNI INTERNASIONAL DENGAN TERDAKWA PRITA MULYASARI DAN UPAYA HUKUMNYA (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NO. 1269/PID. B/2009/PN TNG, TANGGAL 28 DESEMBER 2009). Fakultas Hukum UNS. Hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat waktu dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doktrinal yang keilmuan hukumnya bersifat prespektif, dengan mengambil pendekatan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang terdiri dari primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan data utama dalam penelitian ini sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan dokumentasi dan studi pustaka.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara pencemaran nama baik dengan terdakwa Prita Mulyasari adalah berdasarkan pasal 311 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah : Unsur “barang siapa”, Unsur “melakukan kejahatan atau menista dengan tulisan” dan Unsur “membuktikan tuduhannya benar atau tidak”, karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Upaya hukum yang bisa ditempuh oleh Penuntut Umum terhadap putusan adalah Banding berdasarkan Pasal 67 KUHAP, Kasasi berdasarkan 244 KUHAP dan Peninjuaan Kembali (PK) berdasarkan 263 (1) KUHAP terdakwa dan penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas.

Kata kunci : Konstruksi, bebas murni, pencemaran nama baik.


commit to user

viii

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa semata alam atas

segala rahmat dan karuniaNya yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga

Penulis mampu menyelesaikan tugas penulisan hukum dengan judul ANALISIS

YURIDIS KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN HAKIM



PENCEMARAN NAMA BAIK RUMAH SAKIT OMNI INTERNASIONAL

DENGAN TERDAKWAPRITA MULYASARI DAN UPAYA HUKUMNYA



Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-

syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penulisan hukum ini, penulis mengalami banyak hambatan dan

permasalahan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai

penyelesaian penulisan hukum ini. Namun atas bimbingan, bantuan moral maupun

materiil, serta saran dari berbagai pihak yang tidak henti-hentinya memberi

semangat dan selalu mendukung penulis. Sehingga tidak ada salahnya dengan

kerendahan hati dan perasaan yang tulus dari hati yang paling dalam, penulis

memberikan penghargaan berupa ucapan terima kasih atas berbagai bantuan yang

telah banyak membantu Penulis selama melaksanakan studi sampai

terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini, maka pada kesempatan kali ini

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret yang telah banyak memberikan kemudahan

kepada penulis dalam proses belajar mengajar dan menyelesaikan

penulisan hukum ini.


commit to user

ix

2. Bapak Edy Herdyanto, S.H, M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara.

Yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan memberikan

ilmu-ilmu tentang hukum acara pidana..

3. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing Skripsi yang

telah sabar menyediakan waktu dan tidak lelah memberikan bimbingan,

dukungan, nasihat, motivasi demi kemajuan Penulis.

4. Bapak Muhammad Rustamaji S.H. M.H. dan Bapak Kristiyadi, S.H,

M.Hum. selaku dosen Hukum acara pidana yang telah memberikan dasar-

dasar hukum acara pidana.

5. Bapak Harjono, S.H, M.H selaku ketua program non reguler Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

atas segala bimbingannya kepada seluruh mahasiswa termasuk Penulis

selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

yang telah banyak membantu segala kepentingan Penulis selama Penulis

menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

8. Kedua Orangtua Ku Bapak F. Riyadi Sunindyo dan Ibu A. Rini Astiani

yang telah memberikan kasih sayang sepanjang masa, jirih payahnya

dalam bekerja untuk dapat memenuhi segala kebutuhan dan

menyekolahkan penulis sampai saat ini. Bapak, Ibu, ku takkan

mengecewakanmu dan ku berjanji takan membahagiakan mu sampai akhir

hayat.

9. Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan perhatian dan dukungan

baik moril maupun materiil.

10. Cintaku Ivan Samuel yang selalu memberiku motivasi dalam mengerjakan

karya tulis ini.

11. Sahabat sahabat kuliah seperjuanganku tim rempong, jambe, dan kipan

Alyn, Mayang, Anjani, Mutiara, Nana yang telah membantu selama

kuliah, menyelesaikan skripsi dan mengisi hari-hari ku dengan candatawa


commit to user

x

baik dikampus maupun diluar kampus dan seluruh teman-teman Angkatan

2007 FH UNS yang tak dapat ku sebutkan satu persatu yang telah mengisi

hari-hari Penulis selama ini hingga lebih berwarna

12. Sahabat terbaikku Mita dan Dicky terimakasih selalu ada disaat yang tepat

dan telah berbagi bersama dalam suka maupun duka selama bertahun

tahun.

13. Crew pengaman parkiran FH UNS Pak Wardi, Mas Wahyono, Mas Didit,

Mas Eko dan Mas Bimo.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari

kesempurnaan, mengingat kemampuan Penulis yang masih sangat terbatas. Oleh

karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan

hukum ini dan kedepannya akan Penulis terima dengan senang hati. Semoga

penulisan ini dapat bermanfaat dalam kemajuan hukum di Indonesia dan bagi

semua pihak. Amin.

Surakarta, 30 Maret 2011

Penulis


commit to user

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN .............................................................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... iii

PERNYATAAN............................ ........................................................................ iv

ABSTRAK.. .......................................................................................................... v

MOTTO ................................................................................................................ vi

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................... vii

KATA PENGANTAR .......................................................................................... viii

DAFTAR ISI ......................................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1

A. Latar Belakang ............................................................................ 1

B. Perumusan Masalah ...................................................................... 5

C. Tujuan Penelitian .......................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian ........................................................................ 6

E. Metode Penelitian ......................................................................... 7

F. Sistematika Penulisan ................................................................... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................... 12

A. Kerangka Teori ............................................................................ 12

1. Tinjauan tentang Pembuktian Pidana ...................................... 12

2. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim ................................... 20

3. Tinjauan tentang Putusan ..................... .................................. 25

4. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ...... 29

5. Pengertian Pencemaran Nama Baik ........................................ 34

B. Kerangka Pemikiran ..................................................................... 35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN... .................................. 38

A Konstruksi Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang

dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Murni (vrijspraak) dalam

Perkara Prita Mulyasari ............................................................... 38


commit to user

xii

1. Deskripsi Kasus ………………………………………….. .... 38

2. Identitas Terdakwa ................................................................ 38

3. Dakwaan ................................................................................ 39

4. Tuntutan Pidana ..................................................................... 45

5. Pertimbangan Hakim ............................................................... 46

6. Amar Putusan .......................................................................... 53

B Upaya Hukum yang dimungkinkan terhadap putusan bebas yang

dijatuhkan oleh PN Tangerang dalam perkara pencemaran nama

baik RS. Omni Internasional ...................................................... .. 54

BAB IV PENUTUP ......................................................................................... 61

A. Simpulan ....................................................................................... 61

B. Saran-Saran .................................................................................. 61

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 62

LAMPIRAN-LAMPIRAN


commit to user

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati

kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu

perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur

dan tepat waktu dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat

didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta

pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti

bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh orang yang didakwa itu.

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik

setelah menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang

terjadinya tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan, kemudian dituntut

oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke

pengadilan negeri. Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah

dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah

persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah tergantung apakah

tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan

pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam

suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal

dengan istilah “barang bukti”.

Bagi Terdakwa atau Penasihat Hukum akan digunakan untuk mengantisipasi dakwaan Penuntut Umum, melakukan pembelaan sekaligus upaya meyakinkan hakim bahwa ia tidak bersalah. Bagi hakim pembuktian dipergunakan untuk menilai kebenaran dakwaan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa sehingga hakim dapat memperoleh atau tidak memperoleh keyakinan akan kesalahan, sebagai dasar membuat putusan (vonis). Hal ini menunjukkan pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses peradilan dan pemeriksaan suatu perkara pidana. Dalam pemeriksaan perkara pidana pembuktian bertujuan untuk menemukan

1


commit to user

2

kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang sesungguhnya, sehingga merupakan hal yang sukar untuk mencapai itu. Dimana dengan pembuktian hakim akan dapat menemukan dan menetapkan kebenaran yang sesungguhnya.

Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.

Di samping itu ada pula barang bukti yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh.

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas ditegaskan lagi dalam 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam penjelasan 183 KUHAP disebutkan bahwa ketentuan ini

adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum

bagi seseorang. Adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam 183 KUHAP

menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori pembuktian

secara negatif menurut undang-undang, di mana hakim hanya dapat

menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya terdapat dua alat bukti dalam

peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti

lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka

harus diputus lepas.


commit to user

3

Adapun yang dimaksud dengan sistem pembuktian secara negatif

menurut undang-undang adalah:

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum

Pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang.

2. Namun demikian biarpun bukti bertumpuk-tumpuk melebihi minimum

yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jika hakim tidak berkeyakinan

tentang kesalahan terdakwa, ia tidak mempersalahkan dan menghukum

terdakwa.

Alat bukti yang sah menurut 184 ayat (1) KUHAP adalah:

a. Keterangan saksi.

b. Keterangan ahli.

c. Surat

d. Petunjuk.

e. Keterangan terdakwa.

Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung

oleh satu alat bukti yang sah. Dengan kata lain, walaupun hanya didukung

oleh satu alat bukti yang sah, dan hakim yakin atas kesalahan terdakwa maka

terdakwa tersebut dapat dihukum. Dengan demikian hakim baru boleh

menghukum seorang terdakwa apabila kesalahannya terbukti secara sah

menurut undang-undang. Bukti-bukti itu harus pula diperkuat dan didukung

oleh keyakinan hakim. Jadi walaupun alat bukti sebagaimana tersebut dalam

184 ayat (1) KUHAP terpenuhi, namun apabila hakim tidak berkeyakinan atas

kesalahan terdakwa, maka terdakwa tersebut dapat dibebaskan. Hal ini sejalan

dengan tugas hakim dalam pengadilan pidana yaitu mengadili dalam arti

menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas,

jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan ( 1 butir 9 KUHAP).

Undang-undang selalu menempatkan keyakinan hakim sebagai suatu

kunci terakhir dalam pemeriksaan pengadilan di persidangan. Keyakinan

hakim memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dengan upaya-upaya

bukti yang diajukan di persidangan, bahkan keyakinan hakim diletakkan oleh

pembuat undang-undang di tingkat teratas. Karena berapapun saja upaya bukti


commit to user

4

yang diajukan di persidangan mengenai suatu tindak pidana, kalau hakim tidak

yakin atas kesalahan (kejahatan) yang dituduhkan kepada terdakwa, maka

terdakwa tidak dapat dipidana ( 183 KUHAP), berarti dibebaskan atau setidak-

tidaknya dilepaskan.

Faktor keyakinan itulah yang memberi bobot dan sekaligus ciri pada

prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, peradilan yang bebas dan

kebebasan hakim dalam mengenai perkara yang disidangkan. Untuk

mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam

184 ayat (1) KUHAP, dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan

yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, maka di sinilah letak

pentingnya barang bukti tersebut.

Putusan hakim mempunyai peranan yang menentukan dalam

menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu di dalam menjatuhkan

putusannya hakim diharapkan agar selalu berhati-hati. Hal ini dimaksudkan

untuk menjaga agar jangan sampai suatu putusan penuh dengan kekeliruan

yang akibatnya akan menimbulkan rasa tidak puas, ketidakadilan dan dapat

menjatuhkan kewibawaan pengadilan. Dengan demikian, dapatlah

dikonklusikan lebih jauh bahwasanya ”putusan hakim” di satu pihak berguna

bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (rechtszekerheids) tentang

”statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap

putusan tersebut dalam artian dapat berupa menerima putusan; melakukan

upaya hukum verzet, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya.

Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang

mengadili perkara, putusan hakim adalah ”mahkota” dan ”puncak”

pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia,

penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta

visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan

(Lilik Mulyadi, 2007: 119). Karena begitu kompleksitasnya dimensi dan

substansi putusan hakim tersebut, memang tidaklah mudah untuk memberikan

rumusan aktual, memadai, dan sempurna terhadap pengertian putusan hakim.

Uraian kasus tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh

Prita Mulyasari adalah sebagai berikut :


commit to user

5

Bahwa Prita Mulyasari didakwa mencemarkan nama baik dari RS

OMNI Internasional karena menulis surat elektronik (Email) kepada sesama

rekan-rekannya tentang hal-hal keluhan-keluhan pada pelayanan kepada

pasien yang dilakukan oleh RS Omni Internasional, isi surat ini disinyalir

sangat merugikan pihak RS Omni Internasional sehingga memperkarakan Ibu

Pritamulyasari dengan tuduhan pencemaran nama baik. Setelah melalui proses

yang panjang sehingga terbitlah putusan dari PN Negeri Tangerang dalam

putusan No. 1269/Pid. B/2009/PN TNG, tanggal 28 Desember 2009 isi

putusan menyatakan bahwa terdakwa Pritamulyasari dinyatakan bebas murni.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang

pembuktian hakim dalam menjatuhkan putusan bebas murni dalam perkara

Kasus Prita Mulyasari dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN

HAKIM PENGADILAN NEGERI TANGERANG DALAM

MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS MURNI (VRIJSPRAAK) DALAM

PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK RUMAH SAKIT OMNI

INTERNASIONAL DENGAN TERDAKWA PRITA MULYASARI

DAN UPAYA HUKUMNYA (Studi Kasus Dalam Putusan No. 1269/Pid.

B/2009/PN TNG, tanggal 28 Desember 2009)”

B. Perumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan

penulisan skripsi mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun

perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang masalah dimana

perumusan tersebut antara lain :

1. Bagaimana konstruksi hukum pembuktian Hakim Pengadilan Negeri

Tangerang dalam menjatuhkan putusan bebas murni (vrijspraak) dalam

perkara Prita Mulyasari ?


commit to user

6

2. Upaya hukum apakah yang dimungkinkan terhadap putusan bebas yang

dijatuhkan oleh PN Tangerang dalam perkara pencemaran nama baik RS.

Omni Internasional ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, pastilah ada tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan dari penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui konstruksi hukum pembuktian Hakim Pengadilan

Negeri Tangerang dalam menjatuhkan putusan bebas murni dalam

perkara Prita Mulyasari

b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dimungkinkan terhadap

putusan bebas yang dijatuhkan oleh PN Tangerang dalam perkara

pencemaran nama baik RS. Omni Internasional.

2. Tujuan Subyektif

a. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan guna penulisan

penelitian, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

dalam bidang ilmu hukum.

b. Menambah pengetahuan penulis dalam penulisan ilmu hukum acara

pidana.

c. Membandingkan materi di perkuliahan dengan kenyataan dalam

persidangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu

hukum terutama hukum pidana.

b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa mendeskripsikan konstruksi

hukum pembuktian hakim dalam menjatuhkan putusan bebas murni

pada kasus Prita Mulyasari.


commit to user

7

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui upaya hukum yang

dimungkinkan terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh PN

Tangerang dalam perkara pencemaran nama baik RS. Omni

Internasional

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan saran bagi

pihak terkait dengan konstruksi hukum pembuktian hakim dalam

menjatuhkan putusan bebas murni pada kasus Prita Mulyasari.

E. Metode Penelitian

Salah satu tahapan yang penting dalam penelitian ilmiah adalah

penentuan metode penelitian yang akan dipakai dapat selaras dengan tujuan

yang ingin dicapai dengan efektif. Metode penelitian ini akan sangat

berpengaruh dalam penelitian data, teknik analisis data dan yang paling utama

hasil penelitian nantinya.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:35).

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan

dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian,

sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan,

menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa

metode penelitian.

Dengan demikian masalah pemilihan metode adalah masalah yang

sangat signifikan dalam suatu penelitian ilmiah, karena mutu, nilai, validitas

dari hasil penelitian ilmiah tersebut sangat ditentukan oleh pemilihan

metodenya. Berdasarkan pengertian metode dan penelitian oleh para ahli

tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah

suatu ilmu yang mempelajari atau membicarakan cara-cara yang digunakan


commit to user

8

dalam usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu

pengetahuan dalam rangka mencapai suatu tujuan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenisnya penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk jenis

penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian

hukum yang dilakukan dengan cara menyediakan suatu penampilan yang

sistematis. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji

kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya

dengan konstruksi hukum pembuktian hakim dalam menjatuhkan putusan

bebas murni pada kasus Prita Mulyasari.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum

doktrinal yang keilmuan hukumnya bersifat prespektif. Sebagai ilmu yang

bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai

keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-

norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006:22). Sifat preskriptif ini

merupakan hal substansial yang tidak mungkin dapat dipelajari oleh

disiplin lain yang obyeknya juga hukum.

3. Pendekatan penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2006:93). Pada penelitian ini mengambil pendekatan pendekatan kasus (case approach) karena penelitian ini lebih terfokus pada putusan dari suatu kasus hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dasar yang berupa data sekunder. Ruang lingkup data sekunder sangat luas meliputi


commit to user

9

data atau informasi, penelaahan dokumen, hasil penelitian sebelumya, dan bahan kepustakaan seperti, buku-buku literatur, koran, majalah, dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

4. Sumber Data Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang berupa : a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141). Adapun yang penulis gunakan adalah : 1) Undang-undang Dasar 1945 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 4) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE) 5) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : No. 1269/Pid.

B/2009/PN TNG, tanggal 28 Desember 2009. b. Bahan Hukum Sekunder

Yang dimaksud bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti :

1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan atau terkait dalam penelitian ini.

2) Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 3) Buku-buku penunjang lain.

c. Bahan Hukum Tertier Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.


commit to user

10

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah

dengan dokumentas, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara

mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka

lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang

digolongkan sesuai dengan katalogisasi.

Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan

landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi

obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan

berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.

Peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan

hukum sekunder yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Peneliti

menggunakan teknik studi pustaka dengan mengumpulkan putusan-

putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi, yaitu Putusan

Kasus Prita Mulyasari di Pengadilan Negeri Tangerang. Peneliti juga

mendokumentasikan bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-

buku teks yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil

penelitian menjadi suatu laporan. Di dalam sebuah penelitian hukum

normatif, pengelolaan data hakekatnya merupakan kegiatan untuk

mengadakan sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematika

berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk

memudahkan pekerjaan analisis.

Menurut Philipus M.Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter

Mahmud metode deduktif sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh

aristoteles penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis

mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor

(bersifat khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu

kesimpulan atau conclusion (Peter Marzuki, 2006: 47).


commit to user

11

F. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini akan diuraikan tentang sistematika penulisan

sebagai gambaran tentang penulisan ilmiah ini secara keseluruhan, artinya

pada sub bab ini akan diuraikan secara sistematis keseluruhan isi yang

terkandung dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan titik tolak dari penulisan skripsi dimana

dipaparkan tema dan permasalahan, pada bab ini terdiri dari dari

sub pokok yaitu latar belakang masalah, pembatasan masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode

penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dikemukakan teori-teori yang mendasari masalah yang

akan dibahas yaitu tinjauan tentang Pembuktian dalam Perkara

Pidana, Bahan Untuk Membentuk Alat Bukti, Tinjauan Tentang

Pertimbangan Hakim, Pengertian Tindak Pidana, Tinjauan Tentang

Tentang Hak Kemerdekaan (Kebebasan).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis data yang terdiri dari jawaban dari

permasalahan yang diungkapkan pada bab-bab sebelumnya, serta

pembahasan sesuai dengan kajian teori maupun dalam praktek

pelaksanaan.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang simpulan dan saran.


commit to user

12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Pembuktian Pidana

a. Pengertian Pembuktian

Pekerjaan pembuktian adalah pekerjaan yang paling utama di

antara proses panjang penegakan hukum pidana. Pada pekerjaan inilah

dipertaruhkan nasib terdakwa dan pada pembuktian inilah titik sentral

pertanggungjawaban hakim dalam segala bidang, yakni segi intelektual,

moral, ketetapan hukum, dan yang tidak kalah penting ialah segi

pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai amar

putusan yang akan diambilnya. Bagaimana amar yang ditetapkan oleh

hakim, seluruhnya bergantung pada hasil pekerjaan pembuktian didalam

sidang pengadilan. (Adami Chazawi,2005:398).

Kegiatan pembuktian yang dijalankan dalam peradilan, pada

dasarnya adalah suatu upaya untuk merekonstruksi atau melukiskan

kembali suatu peristiwa yang sudah berlalu. Hasil kegiatan peradilan

akan diperoleh suatu konstruksi peristiwa yang terjadi, bentuk sempurna

tidaknya atau benar tidaknya rekonstruksi itu sepenuhnya bergantung

pada pekerjaan pembuktian. Dalam hal merekonstruksi peristiwa itu

diperlukan alat bukti dan cara penggunaannya sesuai dengan ketentuan

yang ada tentang pembuktian sesuatu. Atas dasar apa yang diperoleh

dari kegiatan itu, maka dibentuklah konstruksi peristiwa yang sudah

berlalu yang sebisanya sama persis dengan peristiwa yang sebenarnya.

(Adami Chazawi,2005:399).

Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan

sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh

dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa

yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut Undang-

Undang. Sebagaimana diketahui bahwa proses kegiatan pembuktian

12


commit to user

13

yang dilaksanakan bersama oleh tiga pihak: hakim, jaksa dan terdakwa

yang (dapat) didampingi penasihat hukum, segala seginya telah

ditentukan dan diatur oleh Undang-Undang.

Keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang

pembuktian itulah yang disebut dengan hukum pembuktian. Apabila

dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek pembuktian

terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum

acara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil.

Apabila dikaji lebih mendalam ada polarisasi pemikiran aspek

pembuktian dikatagorisasikan ke dalam hukum pidana materiil karena

dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata sehingga aspek

pembuktian ini masuk dalam katagori hukum perdata materiil dan

hukum perdata formal (hukum acara perdata). Akan tetapi setelah

berlakunya KUHAP aspek pembuktian tampak diatur dalam ketentuan

Hukum Pidana Formal. (Lilik Mulyadi,2008:91)

Segi-segi hukum pembuktian umum dalam KUHAP, terutama

1) Mengenai alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan.

objek yang harus dibuktikan bersumber pada tindak pidana yang

didakwakan. Oleh karena itu, tindak pidana yang didakwakan adalah

objek pokok apa yang harus dibuktikan. Tindak pidana terdiri dari

unsur-unsur.Unsur-unsur ini, baik perbuatan dan unsur-unsur yang

melekat pada perbuatan, unsur mengenai diri si pembuat itulah yang

harus dibuktikan untuk menyatakan terbukti tidaknya tindak pidana.

2) Mengenai kedudukan, fungsi pihak Jaksa Penuntut Umum,

Penasehat Hukum dan Hakim yang terlibat dalam kegiatan

pembuktian. Dari sudut pihak mana yang berkewajiban

membuktikan, maka disini terdapat sistem pembebanan pembuktian.

3) Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam pembuktian dan

cara menilainya.


commit to user

14

4) Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan menggunakan alat-

alat bukti tersebut. Dengan kata lain bagaimana alat-alat bukti

tersebut dipergunakan dalam kegiatan pembuktian.

5) Mengenai standar minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus

dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti

ataukah tidak dan hal apa yang dibuktikan.

6) Mengenai syarat subyektif (keyakinan) hakim dalam hubungannya

dengan standar minimal pembuktian dalam hal hakim menarik amar

putusan akhir.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

b. Jenis Alat Bukti

Pada dasarnya, perihal alat-alat bukti secara limitatif diatur dalam ketentuan 184 ayat (1) KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Walaupun alat bukti petunjuk disebutkan pada urutan keempat, tidak berarti bahwa alat bukti ini ada pengaruhnya untuk merekonstruksi peristiwanya lebih rendah daripada alat-alat bukti pada urutan diatasnya. Dalam sistem pembuktian tidak mengenal kekuatan pembuktian yang didasarkan pada urutannya. Daya pengaruh atau kekuatan alat bukti pada 184 ayat (1) itu sama, yang satu tidak lebih kuat daripada yang lain. Hal ini juga tercermin pada ketentuan tentang minimal pembuktian dalam 183.

Khususnya pada anak kalimat “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” menunjukkan pada kita bahwa nilai atau kekuatan daya pengaruh masing-masing alat bukti adalah sama. Dua alat bukti itu salah satunya bisa berupa petunjuk dan yang satunya berupa jenis lain. Misalnya, keterangan terdakwa atau keterangan saksi sudah cukup


commit to user

15

memenuhi syarat untuk dapat membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana memang telah terjadi dan terdakwalah pembuatnya.

Ketentuan minimal pembuktian memerlukan keyakinan ini tidak dikenal dalam sistem pembuktian menurut hukum formil perdata. Itulah perbedaan sistem pembuktian dalam hukum formil pidana dengan hukum formil perdata. Keyakinan hakim tidak diperlukan dalam hukum acara perdata. (Adami Chazawi, 2007:400).

Walaupun pada dasarnya daya pengaruh atau kekuatan dari masing-masing alat bukti adalah sama, namun bisa jadi penilaian hakim dalam menggunakan haknya yang berbeda. Hal ini disebabkan karena dalam menggunakan haknya untuk menilai alat-alat bukti, hakim bisa saja berada diantara sekian banyak alat bukti, baik dalam jenis yang berlainan maupun dalam jenis yang sama. Hal ini menyebabkan daya pengaruhnya dalam membentuk keyakinan hakim berbeda. Padahal, keyakinan itu sangat penting dalam usaha merekonstruksi peristiwa yang sedang ditangani. Undang-Undang telah mendefinisikan bukti petunjuk ini sebagai “perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.” ( 188 ayat 1).

c. Teori Pembuktian

Dalam sistem hukum acara pidana dikenal beberapa sistem

pembuktian, menurut membagi menjadi empat sistem yaitu :

1) Sistem Negatief Wettelijk.

Menurut sistem ini ada dua hal yang merupakan syarat :

(a) Wettelijk, oleh karena alat-alat bukti yang sah dan yang

ditetapkan oleh Undang-Undang.

(b) Negatief, oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan

ditetapkan oleh Undang-Undang, belum cukup untuk memaksa

hakim pidana. Bukti sudah diberikan akan tetapi masih

dibutuhkan adanya keyakinan hakim.


commit to user

16

2) Conviction Intime

Ajaran ini didasarkan semata-mata atas keyakinan belaka, dan

tidak terikat kepada aturan-aturan hingga keyakinan menurut aliran

ini sangat subyektif (perorangan) dalam menentukan apakah

Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan

kepadanya.

3) Positief Wettelijk.

Ajaran ini didasarkan pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh

Undang-Undang dalam menentukan apakh Terdakwa terbukti bersalah

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tanpa ada

keyakinan hakim.

4) Conviction Raisonee (Martiman Prodjohamidjojo, 1997, hal 57)

. Ajaran ini didasarkan semata-mata kepada keyakinan atas dasar

pertimbangan akal pikiran dan hakim tidak terikat kepada alat-alat

bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dengan demikian

hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lainyang di luar

ketentuan Undang-Undang. (Martiman Prodjohamid, 1983, hal 14)

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim

dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak

terikat oleh satu peraturan. Dalam perkembangan lebih lanjut sistem

pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai 2 (dua) bentuk

polarisasi, yaitu “Conviction Intime dan Conviction Rainsonne”. Melalui

sistem pembuktian “Conviction Intime” kesalahan terdakwa bergantung

kepada keyakinan belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu

peraturan. Dengan demikian, putusan hakim di sini tampak timbul nuansa

subyektifnya. (Lilik Mulyadi, 2008:245).

Bias subyektifnya yaitu apabila pembuktian conviction intime

menentukan salah tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh

penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan

keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan

menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini.


commit to user

17

Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang

diperiksanya dalam siding pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-

alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik kesimpulan dari

keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem ini, sudah barang tentu

mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada

seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa

didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim leluasa

membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun

kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang

lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam

sistem ini sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian

yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya,

walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasar alat-alat bukti yang

sah, terdakwa bias dinyatakan bersalah semata-mata atas dasar keyakinan

hakim. Keyakinan hakimlah yang paling dominan/yang paling

menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti

yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah

sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan

hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud

kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. (Lilik Mulyadi, 2008:246).

Sistem keyakinan dengan alasan logis ini lebih maju sedikit

daripada system yang keyakinan belaka, walaupun kedua sistem dalam hal

menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan. Sistem

keyakinan dengan alas an logis ini lebih maju, karena dalam sistem ini

dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik

kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak

pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun alasan-alasan

itu dengan menggunakan alat-alat bukti yang baik yang ada disebutkan

dalam Undang-Undang maupun di luar Undang-Undang.

Dalam sistem ini, walaupun Undang–Undang menyebut dan

menyediakan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan


commit to user

18

menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan

hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan

yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya, alasan yang

digunakannnya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal,

artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Sistem ini kadang

disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas (vrije bewijstheorie),

karena dalam hal membentuk keyakinan hakim bebas menggunakan alat-

alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperoleh

dari alat-alat bukti tersebut. (Adami Chazawi, 2007:26).

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif

berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini, sistem pembuktian

positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara

limitatif dalam Undang-Undang. Singkatnya, Undang-Undang telah

menentukan tentang adanya alat bukti mana yang dapat dipakai hakim,

cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti

tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau

tidaknya perkara yang sedang diadili. Dalam aspek ini, hakim terikat

kepada adagium kalau alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan

Undang-Undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah, walaupun

hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah.

Begitupun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan

alat bukti sebagaimana ditetapkan Undang-Undang, hakim harus

menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun menurut keyakinannya

sebenarnya terdakwa bersalah (Lilik Mulyadi, 2007:243).

Sistem pembuktian positif mempunyai segi negatif dan segi positif,

berdasarkan asumsi M.Yahya Harahap dalam Lilik Mulyadi (2007:244)

menyatakan bahwa pembuktian menurut Undang-Undang secara positif,

keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan

terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan

menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada

prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-


commit to user

19

Undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata

bergantung kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-

syarat dan ketentuan pembuktian menurut Undang-Undang, sudah cukup

menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan

menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah dipenuhi cara-cara pembuktian

dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, hakim tidak lagi

menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam

sistem ini, hakim seolah-olah robot pelaksana Undang-Undang yang tidak

memiliki hati nurani. Hati nuraninya seolah-olah tidak ikut hadir dalam

menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Meskipun demikian, dari satu

segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut

hakim, suatu kewajiban mencari dan menemukan kebenaran salah atau

tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat

bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dari sejak semula

pemeriksaan perkara, hakim harus melemparkan dan mengenyampingkan

jauh-jauh faktor keyakinan. Hakim semata-mata berdiri tegak pada nilai

pembuktian objektif tanpa mencampuradukan hasil pembuktian yang

diperoleh di persidangan dengan unsur subyektif keyakinannya. Sekali

hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang obyektif sesuai dengan

cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, mereka tidak

perlu lagi menanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan

keyakinan hati nuraninya. Kemudian dalam perkembangannya dengan

titik tolak aspek negatif dan positif mana baik secara teoritis dan praktik

sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (Positief

Wettelijke Bewijs Theorie) sudah tidak pernah diterapkan lagi. (Lilik

Mulyadi, 2007:244)

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang negatif (Negatief

Wettelijke Bewijs Theorie) menentukan bahwa hakim hanya boleh

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara

limitatif ditentukan oleh Undang-Undang dan didukung pula oleh adanya


commit to user

20

keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Dari

aspek historis ternyata system pembuktian menurut Undang-Undang

secara negatif, hakikatnya merupakan peramuan antara sistem pembuktian

menurut Undang-Undang secara positif dan sistem berdasarkan keyakinan

hakim. Dengan ini, substansi sistem pembuktian menurut Undang-Undang

secara negatif tentulah melekat adanya unsur prosedural dan tata cara

pembuktian sesuai dengan alat bukti sebagaimana limitative ditentukan

Undang-Undang dan terhadap alat bukti tersebut hakim baik secara

materiil maupun secara procedural.

Dari berbagai sistem pembuktian yang diuraikan di atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana,

menggunakan sistem Negatief Wettelijk. 183 KUHAP mengatur bahwa

hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila

sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Tujuan dari ini adalah

untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum bagi

seseorang Dari ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk

menjatuhkan pidana disyaratkan untuk dipenuhi dua macam syarat yaitu :

a). Alat bukti yang sah.

b). Keyakinan hakim

2. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh

Hakim yang mengadili perkara pidana tersebut, berdasarkan alat bukti

yang ada didukung oleh keyakinan Hakim yang berdasar pada hati nurani

dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara pidana. Pertimbangan

hakim dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman terdakwa

harus ditujukan terhadap hal-hal terbuktinya peristiwa pidana yang

dituduhkan kepada terdakwa. Oleh karena suatu perbuatan yang diancam

dengan hukuman pidana, selalu terdiri dari beberapa bagian, yang

merupakan syarat bagi dapatnya perbuatan itu dikenakan hukuman


commit to user

21

(elementen dari delick), maka tiap-tiap bagian itu harus ditinjau, apakah

sudah dapat dianggap nyata terjadi (Laden Marpaung, 1992:423).

Keyakinan Hakim dalam sebuah persidangan dapat diperkuat dengan

keberadaan barang bukti, secara barang bukti memiliki faedah secara

material, untuk hal ini dikarenakan Hakim tidak boleh memutus perkara

apabila tidak didasari pada sedikitnya dua alat bukti yang sah dan

meyakinkan. Seringkali Hakim dapat membebaskan seseorang yang

didakwa melakukan tindak pidana berdasar barang bukti yang ada dalam

proses persidangan ( 183 KUHAP). Menurut Rusli Muhammad

(2006:124), dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam

berbagai putusannya terdapat dua kategori, yaitu :

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim

yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam

persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang

harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain:

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana karena

berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Perumusan

dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang

disusun tunggal, komulatif, alternatif ataupun subsidair.

2) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut 184 huruf e KUHAP,

digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa

yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia

lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam

Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam

bentuk pengakuan ataupun penolakan, baik sebagian ataupun

keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan

yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus


commit to user

22

juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut

umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam

menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi

dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu

mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang

pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang

disampaikan di sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran

saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian

testimonium de auditu tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang

sah.

Menurut 185 KUHAP ayat (5) dalam menilai keterangan

saksi, hakim harus memperhatikan:

a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.

b) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan alat bukti yang

lain.

c) Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan

keterangan yang tertentu.

d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada

umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan

itu dipercaya.

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang

dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di

depan sidang pengadilan, yang meliputi:

a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau

sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil

tindak pidana.


commit to user

23

b) benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan

tindak pidana atau untuk mempersiapkan.

c) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan

tindak pidana.

d) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak

pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk

alat bukti. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan

akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang

tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan

diakui oleh terdakwa ataupun saksi.

5) - dalam peraturan Hukum Pidana dan sebagainya

Dalam praktek persidangan, peraturan hukum pidana itu

selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini,

penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan

memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan

terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan

dalam peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan

terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap yang dilanggar,

berarti terbuktilah menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah

melakukan perbuatan seperti diatur dalam hukum pidana tersebut.

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa yang

termuat dalam putusan yang menyebutkan di antara yang termuat

dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis di

sidang pengadilan, dapatlah digolongkan sebagai pertimbangan

yang bersifat yuridis.

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis, terdiri dari :

1) Latar belakang terdakwa


commit to user

24

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap

keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan

keras paksa diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

Latar belakang perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan

kriminal meliputi :

a) Keadaan ekonomi terdakwa.

b) Ketidak harmonisan hubungan sosial terdakwa baik dalam

lingkungan keluarganya, maupun orang lain.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti

membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat

dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut

dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak

keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa dalam pembahasan ini adalah

keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan

kejahatan, termasuk pula status sosial terdakwa. Keadaan fisik

dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara

keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan

yang dapat berupa : mendapat tekanan dari orang lain, pikiran

sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang

dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki

dalam masyarakat.

4) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup

bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan,

melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik

tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap

tindakan para pembuat kejahatan.


commit to user

25

3. Tinjauan tentang Putusan

a. Pengertian Putusan

Putusan diartikan sebagai berikut “Hasil atau kesimpulan dari

suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-

masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan” (Leden

Marpaung, 1992: 406). Di dalam pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan

bahwa putusan pengadilan adalah : ”pernyataan hakim yang

diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa

pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam

hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini ”. Leden

Marpaung, mendefinisikan putusan hakim sebagai ”hasil atau

kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai

dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun

lisan”.

Sedangkan Lilik Mulyadi mempunyai pendapat tersendiri

mengenai putusan hakim dengan berlandaskan pada visi teoritik dan

praktik peradilan, yaitu : ”putusan yang diucapkan oleh hakim karena

jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk

umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada

umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari

segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan

menyelesaikan perkara”.

b. Jenis Putusan

Melalui optik perumusan KUHAP, pandangan doktrin serta

aspek teoritik dan praktek peradilan maka pada asasnya putusan hakim

atau putusan pengadilan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua

jenis, yaitu:

1) Putusan akhir

”Putusan akhir” dalam praktik lazim disebut dengan istilah

”putusan” atau ”eind vonnis” dan merupakan jenis putusan bersifat

materiil. Pada hakikatnya putusan akhir dapat terjadi setelah


commit to user

26

Majelis Hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan

sampai dengan ”pokok perkara” selesai diperiksa ( 182 ayat (3)

dan (8), 197, serta 199 KUHAP).

2) Putusan yang bukan putusan akhir

Bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa

”penetapan” atau ”putusan sela” atau dengan istilah bahasa

Belanda ”tussen-vonnis”. Pada hakekatnya putusan ini dapat

berupa :

a) Penetapan yang menentukan ”tidak berwenangnya pengadilan

untuk mengadili suatu perkara” karena merupakan kewenangan

relatif Pengadilan Negeri lain sebagaimana limitatif 148 ayat

(1) dan 156 ayat (1) KUHAP.

b) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/ penuntut

umum batal demi hukum, yang diatur oleh ketentuan 156 ayat

(1) KUHAP.

c) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/ penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut telah kedaluwarsa, materi perkara seharusnya merupakan materi hukum perdata, perkara disebabkan telah nebis in idem, dan sebagainya.

Selanjutnya ”penetapan” atau ”putusan sela” secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Tetapi secara materiil perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa atau penuntut umum melakukan perlawanan atau verzet yang dibenarkan, sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan (Lilik Mulyadi , 2007:124).

c. Bentuk Putusan

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (M.


commit to user

27

Yahya Harahap, 1985: 864). Berdasar kemungkinan-kemungkinan dari hasil musyawarah diatas, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk : 1) Putusan bebas Putusan bebas diatur dalam 191 ayat (1) yang berarti

terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrij spraak) atau ”acquittal”, yakni terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan :

a) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus tidak diyakini oleh hakim.

b) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kesalahan

yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu

alat bukti saja, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam

183 KUHP.

2) Putusan pengelepasan dari segala tuntutan hukum

Putusan pengelepasan dari segala tuntutan hukum atau

biasa disebut dengan ”onslag van recht vervolging” diatur dalam

191 ayat (2), yang bunyinya : ”Jika pengadilan berpendapat bahwa

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa

diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Dari bunyi diatas, kiranya putusan penglepasan dari segala

tuntutan hukum didasarkan pada kriteria :

a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara

sah dan meyakinkan.

b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan

yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

3) Putusan pemidanaan


commit to user

28

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam 193 yang berarti

terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang

ditentukan dalam tindak pidana yang didakwakan kepada

terdakwa berdasarkan pada penilaian pengadilan.

4) Penetapan tak berwenang mengadili

Kemungkinan dapat terjadi sengketa mengenai wewenang

mengadili terhadap suatu perkara, oleh sebab itu 147

memperingatkan agar setelah pengadilan negeri menerima surat

pelimpahan perkara dari penuntut umum, tindakan pertama yang

harus dilakukan ketua pengadilan negeri adalah mempelajari

berkas perkara. Jika suatu perkara bukan merupakan kewenangan

suatu pengadilan negeri untuk mengadili, maka untuk itu

pengadilan negeri mengeluarkan surat ”penetapan” tidak

berwenang mengadili.

5) Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut

umum tidak dapat diterima berpedoman pada 156 ayat (1)

KUHAP. Jika terdakwa atau penasehat hukum keberatan bahwa

surat dakwaamn harus dibatalkan, maka setelah penuntut umum

diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, hakim

mempertimbangkannya untuk selanjutnya mengambil keputusan.

6) Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Putusan pengadilan yang didasarkan pada 143 ayat (3) dan

156 ayat (1) ini dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan

dakwaan batal demi hukum, baik karena atas permintaan yang

diajukan terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepei maupun

atas wewenang hakim karena jabatannya. Alasan pokok yang dapat

dijadikan dasar menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum

adalah :

a) Apabila dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalih yang

didakwakan.


commit to user

29

b) Tidak memperinci secara jelas peran dan perbuatan yang

dilakukan terdakwa dalam dakwaan.

c) Dakwaan kabur atau obscur libel, karena tidak dijelaskan cara

bagaimana kejahatan dilakukan..

4. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

a. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaarfeit, atau yang dalam ilmu pengetahuan hukum

disebut delik. Sedangkan pembuat Undang-undang dalam merumuskan

Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau

perbuatan pidana atau tindak pidana. Strafbaarfeit sendiri berarti suatu

kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangan,

jadi yang diancam pidana adalah manusia, sehingga banyak ahli

hukum yang mengartikan Strafbaarfeit sebagai tindak pidana.

Menurut pendapat Simons (dalam Wirjono

Prodjodikoro,1986:56) :

“Strafbaarfeit yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana yang

bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan

dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab”.

Beberapa pendapat yang antara lain :

“ Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat

dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak

pidana”. ( Wirjono Prodjodikoro, 1996: 55). Menurut Moeljatno

:“Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

hukun, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa

pidana tertentu bagi siapa yang melanggar”.(Moeljatno,1983: 54)

Menurut Pompe sebagaimana dikutip Wirjono, pengertian

Strafbaarfeit dibedakan :

1) Definisi menurut teori memberikan pengertian “Strafbaarfeit”

adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena

kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk


commit to user

30

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan

umum.

2) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian

“Strafbaarfeit”adalah suatu kejadian (fekt) yang oleh peraturan

Undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat

dihukum. Sedangkan menurut Simons, Strafbaarfeit diartikan

sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat

melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang

dilakukan orang yang mampu bertanggung jawab. Simons (dalam

Wirjono Prodjodikoro, 1992 : 4).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat dibuatkan

suatu simpulan mengenai tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

1) Suatu perbuatan yang melawan hukum.

2) Orang yang dikenai sanksi harus mempunyai kesalahan (asas tiada

pidana tanpa kesalahan). Kesalahan sendiri terdiri dari kesalahan

yang disebabkan secara sengaja dan yang disebabkan karena

kelalaian.

3) Subjek atau pelaku baru dapat dipidana jika ia dapat bertanggung

jawab dalam artian berfikiran waras.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan

pidana atau tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi

unsur-unsur pidana yaitu :

1) Subyek Tindak pidana

Pada awalnya dalam hukum pidana, yang dianggap sebagai

subjek tindak pidana hanyalah manusia sebagai

natuurlijkepersoonen, sedangkan badan hukum atau rechts-

persoonen tidak dianggap sebagai subjek. Meskipun demikian,

pada perkembangannya terjadi perluasan terhadap subjek tindak

pidana.


commit to user

31

Siapa yang bisa menjadi subyek tindak pidana sebagaimana

tercantum dalam KUHP, yaitu seorang manusia sebagai pelaku, hal

ini terdapat dalam perumusan tindak pidana KUHP, sebagaimana

dikemukakan oleh Moeljatno dalam bukunya yaitu:

“Yang dapat menjadi subyek tindak pidana sebagaimana

tercantum dalam KUHP yaitu seorang manusia sebagai pelaku hal

ini terdapat di dalam perumusan tindak pidana KUHP. Daya pikir

merupakan syarat bagi subyek tindak pidana, juga pada wujud

hukumnya yang tercantum dalam KUHP yaitu hukuman penjara

dan hukuman denda.” (Moeljatno,1982: 54).

KUHP dalam perumusannya menggunakan kata “Barang

siapa”, hal ini menunjukkan yang menjadi subyek tindak pidana

adalah manusia. Namun dalam perkembangan selanjutnya dalam

pergaulan hidup kemasyarakatan bukan hanya manusia saja yang

terlibat, seperti contohnya badan hukum, sehingga yang dapat

memungkinkan melakukan tindak pidana bukan hanya manusia

akan tetapi badan hukum pun juga bisa melakukan tindak pidana

karena pada dasarnya badan hukum juga dapat melakukan

perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia, sehingga

bisa termasuk dalam perumusan tindak pidana. Kemungkinan

badan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, hukuman

yang dikenakan dapat berupa denda yang dibayarkan oleh badan

hukum yang bersangkutan.

2) Harus Ada Perbuatan Manusia

Untuk menguraikan perbuatan manusia dalam

perkembangannya dapat dilihat dari aktifitasnya. Biasanya

perbuatan yang dilakukan bersifat positif atau aktif tetapi ada pula

perbuatan yang negatif atau pasif yang dapat dikatakan sebagai

perbuatan pidana yaitu :

a) Mengetahui adanya permufakatan jahat tetapi tidak dilaporkan

walaupun ada kesempatan untuk melapor pada yang berwajib.


commit to user

32

b) Tidak bersedia menjadi saksi

Akibat perbuatan manusia, merupakan syarat mutlak dari

perbuatan atau tindak pidana.

3) Bersifat Melawan Hukum

Mengenai sifat melawan hukum, merupakan sesuatu hal

yang sangat penting, karena dalam tindak pidana hal-hal yang

bersifat tidak melawan hukum sudah tidak lagi menjadi persoalan

hukum pidana. Pengertian melawan hukum itu sendiri ada dua,

yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, seperti

yang dikemukakan oleh Moeljatno :

a) Melawan hukum formil, yaitu :

Apabila perbuatan telah sesuai dengan larangan Undang-

Undang, maka disitu ada kekeliruan letak melawan hukumnya

perbuatan sudah nyata, dan sifat melanggarnya ketentuan

Undang-Undang kecuali jika termasuk perkecualian yang telah

ditentukan oleh Undang-Undang.

b) Melawan hukum materiil, yaitu :

Ada yang berpendapat, bahwa belum tentu kalau semua

perbuatan yang sesuai dengan larangan Undang-Undang itu

bersifat melawan hukum. Bagi mereka yang dinamakan hukum

bukanlah Undang-Undang saja, tetapi di samping Undang-

Undang terdapat hukum tertulis, yaitu norma-norma atau

kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

(Moeljatno, 1982 : 130)

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan melawan hukum formil adalah telah memenuhi

unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan dari dalam Undang-

Undang dan sifat melawan hukumnya harus berdasar Undang-

Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum

material adalah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak

dilihat dari Undang-Undang dan juga aturan-aturan yang hukum

tertulis.


commit to user

33

4) Kesalahan

Seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan

hukum atau melakukan perbuatan yang sesuai dengan rumusan

delik dalam Undang-Undang hukum pidana belum tentu dapat

dipidana. Untuk dapat dipidananya perbuatan melawan hukum

harus memenuhi dua syarat yang menjadi satu keadaan yaitu

bersifat melawan hukum sebagai tindak pidana dan suatu

perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu

kesalahan. Pengertian kesalahan menurut beberapa ahli hukum

antara lain :

Menurut Vos ada tiga ciri khusus kesalahan yaitu :

a) Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan

perbuatan tersebut.

b) Hubungan batin tertentu dari orang yang berniat yang

perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.

c) Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus

pertanggungjawaban atas perbuatannya itu.

5) Kesengajaan (Op Zet)

KUHP tidak memberikan pengertian definisi kesengajaan

secara tegas, sehingga untuk mendapatkan batasan/menentukan

pengertian kesengajaan diambilkan dari Memory Van Toelichting

(M.V.T). Dari Memory Van Toelichting ini diperoleh petunjuk

bahwa pidana pada umumnya hendaklah dikenakan pada barang

siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang :

a) Dikehendaki (Willens) maksudnya orang yang berbuat

mempunyai niat atau kemauan menghendaki untuk melakukan

perbuatan yang dilarang.

b) Diketahui (Wittens) maksudnya orang yang melakukan

perbuatan sudah memperhitungkan akibat yang akan terjadi.


commit to user

34

5. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Apabila dicermati isi 27 ayat (3) jo 45 ayat (1) UU ITE tampak

sederhana apabila dibandingkan dengan - penghinaan dalam KUHP yang

lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk

pada - penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat

pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk 310 ayat (1)

KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang

kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal

yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

27 ayat (3) UU ITE

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau

pencemaran nama baik"

310 ayat (1) KUHP :

”Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang

dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu

diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara

paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu

lima ratus rupiah.”

Rumusan 27 ayat (3) jo 45 ayat (1) UU ITE yang tampak

sederhana berbanding terbalik dengan sanksi pidana dan denda yang lebih

berat dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam - penghinaan

KUHP. Misalnya, seseorang yang terbukti dengan sengaja

menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama

baik seperti yang dimaksudkan dalam 27 ayat (3) UU ITE akan dijerat

dengan 45 Ayat (1) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun

dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah.

45 UU ITE :

” (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam

27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara


commit to user

35

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Masih ada lain dalam UU ITE yang terkait dengan pencemaran

nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi,

yaitu

36 UU ITE :

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam 27 sampai 34

yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain"

Misalnya, seseorang yang menyebarluaskan informasi elektronik yang

bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan

mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana

penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah

(dinyatakan dalam 51 ayat 2)

51 ayat (2) UU ITE :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 36

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”

B. Kerangka Pemikiran

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tentang teori-teori

yang digunakan dalam penelitian ini maka dapat digambarkan dalam bagan

kerangka pemikiran sebagai berikut :


commit to user

36

Tabel 1. Skematik Kerangka Pemikiran

Keterangan Bagan:

Suatu perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana (delict)

atau perbuatan pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Kasus ini

merupakan tindak pidana pencemaran nama baik dalam perkara No:

1269/PID.B/2009/PN Tng.

TINDAK PIDANA Kasus Posisi Perkara No:1269/PID.B/2009/PN Tng

PENUNTUT UMUM

PEMBUKTIAN Berdasarkan alat bukti : 1. Keterangan saksi 2. Keterangan ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan terdakwa

FAKTA YURIDIS

PERTIMBANGAN HAKIM

Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

PUTUSAN

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bebas Murni (Vrijspraak)


commit to user

37

Perkara tersebut diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dari berkas yang

di limpahkan oleh penyidik. Penuntut Umum memeriksa berkas tersebut

apakah sudah lengkap dan benar. Penuntut Umum melakukan pembuktian

tindak pidana yang terjadi berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi,

keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dalam menerapkan

yang nantinya digunakan sebagai dasar penuntutan dengan menerapkan yang

sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Setelah semua dianggap lengkap

dan sesuai, maka Penuntut Umum dapat menyusun surat dakwaan yang

nantinya dilimpahkan kepada pihak Pengadilan.

Pertimbangan Hakim tersebut berdasarkan fakta hukum pada perkara

pencemaran nama baik tersebut di atas. Pertimbangan seorang Hakim sangat

penting dilakukan sebelum memutus suatu perkara pidana, hal tersebut

dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penegakkan hukum di

Indonesia. Pada kasus tersebut di atas Hakim melakukan pertimbangan

berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan

Kehakiman dan Undang-undang No. 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE), sebelum melakukan putusan tindak pidana yang dilakukan

oleh terdakwa. Setelah semua penilaian upaya hukum alat bukti dianggap

selesai oleh Hakim berdasarkan pertimbangan Hakim, maka Hakim dapat

memutus suatu perkara tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang

dilakukan oleh terdakwa sehubungan dengan kaitannya sistem penjatuhan

hukuman yang ditentukan dalam - pidana yang bersangkutan. Yang

berhubungan dengan pertimbangan Hakim dalam menilai upaya hukum dan

alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam memeriksa dan memutus

perkara tindak pidana percobaan pembunuhan dalam perkara Nomor:

1269/PID.B/2009/PN Tng.


commit to user

38

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam

Menjatuhkan Putusan Bebas Murni (vrijspraak) dalam Perkara Prita

Mulyasari

1. Deskripsi Kasus

Telah terjadi perkara hukum antara OMNI International Hospital Alam

Sutera Tangerang dengan mendakwa PRITA MULYASARI melakukan

tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atan membuat dapat diaksesnya

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki

muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam 27 ayat (3) Jo 45 ayat (1) Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA :

PDM-432/TNG/05/2009, tanggal 20 Mei 2009;

Prita Mulyasari telah melakukan suatu tindakan dengan mengirimkan

email sebagai barang bukti sebagai berikut :

- email yang dikirimkan PRITA MULYASARI tanggal 15 Agustus

2008, dengan subject “Penipuan OMNI International Hospital Alam

Sutera Tangerang;

- email berjudul " Selamat Pagi .......... SEMOGA TIDAK TERJADI DI

RSIB !!! Selamat Bekerja .....

2. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : PRITA MULYASARI;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 31 tahun /27 Maret 1977;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Komp. Sekneg. Cidodol No. 42 Rt. 008/011

38


commit to user

39

Kelurahan Grogol Kecamatan Kebayoran Lama

Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawati;

Terdakwa didampingi oleh Penanihat Hukum Syamsu Anwar, SH.,

dari Kantor Hukum Syamsu Anwar, SH. & Associate, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 11 Mei 2009, Prof. DR. (Jur) O.C. Kaligis, SH., DR.

Y.B. Purwaning M. Yanuar, Eliza Trisuci, SH., Slamet Yuono, SH., Aldila

Chereta Warganda, SH., Hadyu Ikrami, SH., Adinda Utami A., SH. dan

Eka Sumaryani, SH. dari Kantor Hukum Otto Cornelis Kaligis &

Associates Advocates & Legal Consultants, berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 3 Juni 2009;

3. Dakwaan

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa PRITA MULYASARI pada tanggal 15

Agustus 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus

2008, bertempat di Rumah Sakit Internasional Bintaro Tangerang atau

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang memenuhi unsur dalam

27 ayat (3) yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau

mentransmisikan dan / atau membuat informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik buatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik

Gosal, Sp.PD dan dr. Grace H. Yarlen Nela, perbuatan tersebut dilakukan

terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 20.30 wib terdakwa

datang ke R.S. Omni Internasional Tangerang dengan kondisi panas

tinggi dan pusing kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan darah

diperoleh hasil bahwa trombositnya adalah 27.000, pada waktu itu


commit to user

40

terdakwa ditangani oleh dr. Indah (umum) dan dinyatakan harus rawat

inap;

Kemudian dr. Indah menanyakan dokter spesialis mana yang akan

terdakwa pilih untuk menangani terdakwa. Selanjutnya terdakwa

meminta referensi dari dr. Indah karena terdakwa sama sekali tidak

tahu. Dan referensi dr. Indah adalah dr. Hengky;

Setelah itu dr. Hengky memeriksa kondisi terdakwa yang disampaikan

melalui anamnesa yaitu lemas, demam 3 hari, sakit kepala yang hebat,

nyeri seluruh tubuh, mnal, muntah dan tidak bisa makan serta dari

observasi febris (demam) yaitu suspect demam berdarah dengan

dianogsa banding viral infektion (infeksi virus) dan infektion secunder,

sehingga malam itu terdakwa diinfus dan diberikan suntikan.

Keesokan paginya dr. Hengky menginformasikan bahwa ada revisi

hasil laboratorium semalam bukan 27.000 tetapi 181.000, selanjutnya

tangan kiri terdakwa mulai membengkak dan terdakwa meminta

dihentikan infus dan suntikan;

- Kemudian karena menurat terdakwa kondisinya semakin memburuk

yaitu pada bagian leher dan mata terdakwa mengalami membengkak

akhirnya terdakwa keluar dari R.S. Omni Internasional Alam Sutera

Tangerang pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan hasil diagnosa akhir

parotitis (gondokan) dan langsung menuju RSI Bintaro Tangerang

serta dirawat dari tanggal 12 s/d 15 Agustus 2008;

- Dan sehubungan dengan perawatan terdakwa di R.S. Omni

Internasional Alam Sutera Tangerang, terdakwa menyampaikan

komplin secara tertulis ke manajemen Omni yang diterima oleh OGI

(Customer Service Coordinator) dan dr. Grace Hiiza Yarlen Nela

(Customer Service Manager) dimana yang menjadi obyek komplin

adalah kondisi kesehatan tubuh terdakwa pada saat masuk UGD, hasil

laboratorium dan pada saat keluar dari R.S. Omni Internasional Alam

Sutera Tangerang mengalami keluhan lain selain itu selama perawatan

terdakwa tidak mendapatkan pelayanan dan informasi yang baik dan


commit to user

41

jelas mengenai kondisi kesehatan terdakwa dari dr. Hengky Gosal,

Sp.PD. Akan tetapi tanggapan dr. Grace mengenai masalah komplin

terdakwa tidak profesional sehingga terdakwa pada waktu dirawat di

RSI Bintaro Tangerang membuat dan mengirimkan E-mail atau surat

elektronik, dan yang dimaksud dengan E-mail atau surat elektronik

adalah cara pembuatan, pengiriman, penyimpanan dan penerimaan

surat/pesan dengan cara menyimpan dan mengirimkan data surat/pesan

melalui media komunikasi elektronik. Selanjutnya terdakwa rnengirim

E-mail tersebut melalui alamat email "Prita [email protected]" ke

sejumlah orang yang berjudul "Penipuan Omni Internasional Hospital

Alam Sutera Tangerang" yang isinya antara lain "Saya informasikan

juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan

RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari

dokter ini" dan "Tanggapan dr. Grace yang katanya adalah

penanggungjawab masalali complaint saya ini tidak profesional sama

sekali dan "Tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan

customer";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

45 ayat (1) Jo. 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa PRITA MULYASARI pada tanggal 15




daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, sengaja menyerang

kehormatan atau nama baik seseorang yaitu dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan

dr. Grace H. Yarlen Nela, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya

terang supaya hal itu diketahui umum jika hal, itu dilakukan dengan

tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan


commit to user

42

dimuka umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

berikut:

- Awalnya pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 20.30 wib terdakwa

datang ke R.S. Omni Intemasional Tangerang dengan kondisi panas

tinggi dan pusing kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan darah



inap;


terdakwa pilih untuk menangani terdakwa. Selanjutnya terdakwa





nyeri seluruh tubuh, mual, muntah dan tidak bisa makan serfa dari


dianogsa banding viral infektion (infeksi virus) dan infektion secunder,






- Kemudian karena menurut terdakwa kondisinya semakin memburuk


akhirnya terdakwa keluar dari R.S. Omm Internasional Alam Sutera



serta dirawat dari tanggal 12 s/d 15 Agustus 2008;





commit to user

43

(Customer Service Coordinator) dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela



laboratorium dan pada saat keluar dari R.S. Omni Internasional Alam

Sutera Tangerang mengalami keluhan lain selain lama perawatan





RSI Bintaro Tangerang membuat dan mengirimkan E-mail melalui

alamat email "Prita [email protected]" ke sejumlah orang yang

berjudul "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera

Tangerang yang isinya antara lain "Saya informasikan juga dr.

Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM bunik

tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini dan

"Tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab

masalah complaint saya ini tidak profesional sama sekali dan Tidak

ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer"


310 ayat (2) KUHP;

A t a u

KETIGA:

Bahwa jika ia terdakwa PRITA MULYASARI pada tanggal 15




daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang melakukan kejahatan

pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa

yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan

bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan tersebut dilakukan

terdakwa dengan cara sebagai berikut :


commit to user

44

- Awalnya pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 20,30 wib terdakwa

datang ke R.S. Omni Internasional Tangerang dengan kondisi panas

tinggi dan pusing kepala, setelah dilakukan pemeriksaan darah



inap;


terdakwa pilih untuk rnenangani terdakwa. Selanjutnya terdakwa





nyeri seluruh tubuh, mual, muntah dan tidak bisa makan serta dari


dianogsa banding viral infektion (infeksi virus) dan infektion seconder,






- Kemudian karena menurut terdakwa kondisinya semakin memburuk


akhirnya terdakwa keluar dari R.S. Omni Internasional Alam Sutera



serta dirawat dari tanggal 12 s/d 15 Agustus 2008.




(Customer Service Coordinator) dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela



commit to user

45


laboratorium dan pada saat keluar dari R.S. Omni Intemasional Alam

Sutera Tangerang mengalami keluhan lain selain itu selama perawatan





RSI Bintaro Tangerang membuat dan mengirimkan E-mail melalui

alamat email "Prita [email protected]" ke sejumlah orang yang

berjudul "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera

Tangerang yang isinya antara lain "Saya infonnasikan juga dr.

Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk

tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini dan

"Tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungiawab

masalah complaint saya ini tidak profesional sama sekali dan

"Tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan

customer";


311 ayat (1) KUHP;

4. Tuntutan Pidana Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa PRITA MULYASARI bersalah melakukan tindak

pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atan membuat dapat diaksesnya informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam 27 ayat (3) Jo 45 ayat (1) Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-

432/TNG/05/2009, tanggal 20 Mei 2009 dakwaan Kesatu;


commit to user

46

b. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa PRITA MULYASARI dengan

pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan

perintah supaya terdakwa segera ditahan;

c. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar print out web site / email yang dikirimkan PRITA

MULYASARI tanggal 15 Agustus 2008, dengan subject “Penipuan

OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang;

- 1 (satu) eksemplar email berjudul " Selamat Pagi .......... SEMOGA

TIDAK TERJADI DI RSIB !!! Selamat Bekerja .....

Salam, Juni, bertanggal 22 Agustus 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

d. Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah, membayar biaya

perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

5. Pertimbangan Hakim Unsur-unsur yang menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut:

a. Unsur “Setiap orang”

- Bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah siapa saja

yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan

dan kepadanya dapat diminta pertanggungan jawab pidana ;

- Bahwa yang diajukan Penuntat Umum sebagai Terdakwa dalam

perkara ini adalah Prita Mulyasari, dimana ia telah dewasa, dalam

keadaan sehat dan selama persidangan dapat mengikutinya dengan

baik ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim

berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

b. Unsur “Dengan sengaja”

- Bahwa dalam Memorie van Toelichting, yang dimaksud dengan

sengaja adalah “wilens en weten” yang artinya kehendak untuk


commit to user

47

melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui atau dapat

mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat

sebagaimana yang dikehendaki ;

- Bahwa dari keterangan dr. Hengky Gosal, Sp.PD, dr. Grace Yarlen

Nela, Supriyanto, Wiwin Sugiarti, Ogianna Yandri, dr. Indah

Pramesh Warie Andrea diperoleh fakta yang pada pokoknya

Terdakwa telah mengirim email kepada beberapa temannya dengan

judul "Penipuan Omni Inernational Hospital Alam Sutera

Tangerang" yang isinya a.ntara lain "Saya informasikan juga dr.

Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM

buruk tetapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini

dan tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab

masalah complaint saya ini tidak professional sama sekali dan

tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayan custumer,

sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa ia ada mengirim email

kepada beberapa orang temannya hanya sekedar curhat karena

tidak puas atas pelayanan medis oleh dr. Hengky dan tidak puas

ata3 pelayanan dr. Grace sebagai penanggungjawab customer

service Rumah Sakit Omni;

- Bahwa dari pengertian willens en weten (kehendak untuk

melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui atau dapat

mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat

sebagaimana yang dikehendaki) jika dihubungkan dengan fakta,

maka atas pengiriman e-mail oleh Terdakwa tersebut telah

diketahui oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal oleh

Terdakwa, maka dengan demikian apa yang dikehendaki oleh

Terdakwa atas perbuatannya telah tercapai;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim

berpendapat unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;


commit to user

48

c. Unsur “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan

penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik”

- Bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga Pusat

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka

tahun 2007, yang dimaksud dengan distribusi antara lain adalah

penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau

ke beberapa tempat sedangkan yang dimaksud dengan transmisi

adalah antara lain pengiriman (penerusan) dan sebagainya dari

seseorang kepada orang lain ;

- Bahwa menumt Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan

informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik

(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,

tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

memahaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen

elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,

diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk

analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang

dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau

sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,

gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,

kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti

atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni :

- Bahwa benar Terdakwa dirawat map di Rumah Sakit Omni sejak

tanggal 7 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2008 ;


commit to user

49

- Bahwa benar pada malam pertama telah dilakukan tindakan medis

dengan memeriksa darah Terdakwa di laboratorium dengan hasil

trombosit 27.000 ; -

- Bahwa benar pada malam itu juga dilakukan pemeriksaan darah

yang kedua kalinya dengan hasil trombosit 181.000 ;

- Bahwa benar Terdakwa telah minta hasil pemeriksaan darah yang

trombositnya 27.000, tetapi rumah sakit tidak memberikan karena

hasil terscbut tidak valid dan hal tersebut sesuai SOP Rumah Sakit

Omni;

- Bahwa benar dr. Hengky memberitahukan kepada Terdakwa

bahwa ia kena gejala DBD, tetapi selama dirawat tidak pernah

diberikan obat untuk DBD ; -

- Bahwa benar selama berobat di Rumah Sakit Omni Terdakwa

diinfus, pertama tangan sebelah kiri dan setelah pada hari ketiga

tangan kiri bengkak infus dipindahkan ke tangan kanan, tetapi

akhirnya tangan kanan juga bengkak ;

- Bahwa benar karena merasa kondisinya semakin mernburuk dan

pelayanan tidak memuaskan, maka Terdakwa minta keluar dari

Rumah Sakit Omni dan minta agar rekam medis diberikan

kepadanya secara utuh, tetapi Rumah Sakit Omni tidak

menyerahkannya secara utuh yaitu tidak melampirkan hasil

pemeriksaan laboratorium yang 27.000 ;

- Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2008 Terdakwa pindah

berobat ke Rumah Sakit Internasional Bintaro dan disana kembali

diperiksa darahnya, disimpulkan bahwa Terdakwa penyakit

gondongan yang dapat menular dan bahwa. Benar sebelum keluar

dari Rumah Sakit Omni Terdakwa telah mengisi form masukan

dan saran yang tersedia di Rumah Sakit Omni ;

- Bahwa benar atas masukan dan saran Terdakwa, Rumah Sakit

Omni telah mengirim surat kepada Terdakwa yang isinya

“permohonan maaf atas ketidaknyamanan saudara “;


commit to user

50

- Bahwa benar pada saat Terdakwa pindah dari Rumah Sakit Omni

ke Rumah Sakit Bintaro dengan kondisi kedua tangan, kedua mata,

leher bengkak, dan demam ;

- Bahwa benar dengan rekomendasi dokter Terdakwa keluar dari

Rumah Sakit Bintaro pada tanggal 15 Agustus 2008 ;

- Bahwa benar setelah keluar dari Rumah Sakit Bintaro Terdakwa

mengirim email ke beberapa temannya dengan subjek PENIPUAN

OMNI INTERNATIONAL HOSPITAL ALAM SUTERA

TANGERANG;

- Bahwa benar dalam email Terdakwa tersebut ada tertulis kalimat

“Saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya

tidak mengatakan RSCM buruk, tetapi hati-hati dengan perawatan

medis dari dokter ini dan tanggapan dr. Grace yang katanya adalah

penanggungjawab masalah complaint saya ini tidak professional

sama sekali dan tidak ada sopan santun dan etika mengenai

pelayanan costumer”;

- Bahwa benar dengan adanya email Terdakwa tersebut dr. Hengky

dan dr. Grace melalui kuasanya/pengacaranya mengadukan

Terdakwa ke Polda Metro Jaya ;

- Bahwa bila definisi-definisi tersebut diatas jika dikaitkan dengan

fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah

mengirim email kepada beberapa orang temannya, maka perbuatan

Terdakwa telah memenuhi pengertian mendistribusikan dokumen

elektronik ;

- Bahwa yang menjadi permasalahan dalarn mendistribusikan

dokumen elektronik tersebut apakah Terdakwa berhak atau tidak ;

- Bahwa dalam perkara ini berhak atau tidaknya haras dikaitkan

dengan apakah dokumen elektronik yang telah didistribusikan

Terdakwa memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama

baik atau tidak, terhadap dr. Hengky dan dr. Grace ;


commit to user

51

- Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum diuraikan bahwa

Terdakwa mengirimkan email tersebut melalui alamat email Prita

Mulyasari@ yahoo.com ke sejumlah orang yang berjudul

“Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang

“isinya antara lain “Saya infornasikan juga dr. Hengky praktek di

RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-

hati dengan perawatan medis dari dokter ini dan tanggapan dr.

Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah complaint

saya ini tidak professional sama sekali dan tidak ada sopan santun

dan etika mengenai pelayanan customer” ;

- Bahwa mengenai hal ini tidak bisa dilihat dari sepotong kalimat

tetapi harus dilihat secara kontekstual yaitu bagaimana hubungan

hukum antara Terdakwa dengan dr. Hengky dan Grace, apa yang

terjadi dalam hubungan hukum tersebut, apakah benar atau tidak isi

sepotong kalimat tersebut diatas dengan apa yang terjadi dalam

hubungan hukum antara Terdakwa dengan dr. Hengky dan dr.

Grace ;

- Bahwa dari fakta hukum seperti telah diuraikan diatas, Terdakwa

adalah pasien dibawah perawatan medis dr. Hengky, dimana

setelah hasil pemeriksaan darah Terdakwa yang pertama trombosit

27.000, dr. Hengky mengatakan bahwa Terdakwa gejala DBD dan

setelah pemeriksaan darah yang kedua trombosit 181.000 dr.

Hengky tidak memberikan penjelasan apakah perubahan trombosit

gejala DBD tetap atau tidak ;

- Bahwa pada hari ketiga Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Omni

kedua tangan, mata dan leher mengalami pembekakan ;

- Bahwa karena merasa kurang puas dengan perawatan medis dr.

Hengky, Terdakwa mau keluar dan Rumah Sakit Omni, namun

sebelum keluar Terdakwa terlebih dahulu mengajukan complaint

melalui dr. Grace sebagai customer service yang oleh dr. Grace

menyarankan agar Terdakwa mengisi form masukan dan saran,


commit to user

52

dimana form diisi oleh Terdakwa dengan perasaan tidak puas dan

memberitahukan bahwa pengalamannya tersebut akan dimasukkan

dalam surat pembaca, dan atas form masukan dan saran Terdakwa

dr. Grace mengirim surat kepada Terdakwa tetapi surat tersebut

tidak ada diterima Terdakwa, sehingga Terdakwa menghubungi dr.

Grace melalui telepon dan oleh dr. Grace dijelaskan bahwa surat

telah diterima oleh Rukiah, sedangkan kata Terdakwa tidak ada

nama Rukiah di rumahnya, sehingga Terdakwa mengatakan

“Managemen Omni pembohong besar semua, hati-hati dengan

permainan mereka” ;

- Bahwa apabila dicermati judul email dari Terdakwa yaitu

“PENIPUAN OMNI INTERNATIONAL HOSPITAL ALAM

SUTERA TANGERANG” maka seharusnya yang mengajukan

keberatan laporan terhadap Terdakwa adalah manajemen Rumah

Sakit Omni International Tangerang ;

- Bahwa dari rangkain kejadian tersebut dihubungkan dengan

kalimat email Terdakwa “Saya informasikan juga bahwa dr.

Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM

buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dokter ini”,

Majelis Hakim berpendapat kalimat tersebut adalah merupakan

kritikan kepada pelayanan dr. Hengky, dimana hasil perawatan

medis yang dilakukannya selama 5 hari ternyata tidak dapat

menganalisa penyakit yang diderita oleh Terdakwa hal ini terbukti

setelah Terdakwa pindah berobat ke Rumah Sakit Bintaro

Terdakwa langsung dimasukkan ke mangisolasi karena mengidap

penyakit gondongan yang dapat menular dan setelah dirawat

selama 3 hari Terdakwa telah diijinkan untuk berobat jalan dan

kalimat email Terdakwa tersebut merupakan salah satu cara untuk

menghindarkan masyarakat yang hendak berobat mendapat

pelayanan medis dari dokter yang tidak baik dan demikian juga

halnya kalimat email Terdakwa terhadap dr. Grace adalah kritikan,


commit to user

53

karena sebagai customer service setelah menerima masukan dan

saran yang berisi keluhan harus memberikan penjelasan kepada

pasien dan penjelasan tersebut harus sampai kepada pasien, bukan

seperti yang terjadi dalam perkara ini dr. Grace hanya menitipkan

surat kepada orang yang tidak dikenal, baik oleh Terdakwa

maupun oleh pihak Rumah Sakit Omni, dengan demikian maka

memang perbuatan dr. Grace tersebut dapat dikatakan tidak

professional dan tidak menghargai seorang pasien yang sedang

mengharapkan sembuh dari penyakitnya ;

- Bahwa dari uraian tentang unsur tersebut dalam poin 3, maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa email Terdakwa sebagaimana

telah diuraikan diatas tidak bermuatan penghinaan dan atau

pencemaran nama baik, karena kalimat tersebut adalah kritik dan

demi kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktek-

praktek rumah sakit dan/atau dokter yang tidak memberikan

pelayanan medis yang baik terhadap orang sedang sakit yang

mengharapkan sembuh dari penyakit;

- Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umurn

yang mengatakan bahwa apabila Terdakwa tidak puas dengan

pelayanan dokter maka seharusnya Terdakwa mengadukan dokter

tersebut ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, karena

walaupun kasus ini telah menjadi berita yang sangat menjadi

perhatian publik, namun hingga saat ini belum ada terdengar

tindakan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, apalagi kalau

hanya Terdakwa yang melaporkannya ;

6. Amar Putusan

Mengadili :

a. Menyatakan Terdakwa PRITA MULYASARI tersebut diatas tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga;


commit to user

54

b. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut;

c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat

serta martabatnya;

d. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar berita di Yahoo email dengan subyek : Penipuan

OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang, tanggal 22

Agustus 2008;

- (satu) eksemplar email From : Prita Mulyasari, Sent : Friday,

August 15, 2008, 3 : 51 PM, subyek : Penipuan OMNI

International Hospital Alam Sutera Tangerang;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

e. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

7. Pembahasan

Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga yang juga karyawati salah

satu bank swasta divonis "bebas murni" oleh Majelis Hakim PN Kelas I A

Tangerang dalam sidang pembacaan putusan tertanggal 29 desember 2009.

Prita yang sebelumnya didakwa telah melakukan pencemaran nama baik

dengan mengirimkan keluhan mengenai pelayanan RS Omni Internasional

melalui e-mail kepada rekan-rekannya akhirnya mampu bernafas lega setelah

majelis hakim menilai bukti-bukti yang diajukan jaksa berupa transkrip e-mail

Prita beserta barang-barang bukti lainnya tidak memenuhi syarat untuk

mempidanakan Prita. Barang bukti itu diantaranya sebagai berikut :

1. 1 (satu) eksemplar print out web site / email yang dikirimkan PRITA

MULYASARI tanggal 15 Agustus 2008, dengan subject “Penipuan OMNI

International Hospital Alam Sutera Tangerang;

2. 1 (satu) eksemplar email berjudul " Selamat Pagi .......... SEMOGA

TIDAK TERJADI DI RSIB !!! Selamat Bekerja .....

Salam, Juni, bertanggal 22 Agustus 2008;

Pasal 184 KUHAP mengenal 5 macam alat bukti yang dapat

dipergunakan di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan

ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Akan tetapi dalam RUU


commit to user

55

KUHAP alat bukti yang sah di persidangan berubah menjadi alat bukti barang

bukti, surat-surat, alat bukti elektronik, keteranangan saksi, keterangan ahli,

keterangan terdakwa dan pengamatan hakim.

Prita yang dituntut 6 bulan penjara oleh JPU sempat mengajukan

pledoi (pembelaan) yang intinya mengemukakan bahwa dirinya sama sekali

tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik RS Omni Internasional.

Keluhan prita via e-mail tersebut hanyalah sebagai ungkapan hati atas

ketidaknyamanan pelayanan yang didapatkannya selama menjalani perawatan

di RS tersebut.

Setali tiga uang dengan pembelaan Prita, Majelis Hakim menilai

bahwa, meski Prita terbukti mengirim e-mail, namun substansi dari e-mail

tersebut bukanlah sebuah pencemaran nama baik, melainkan kritik bagi pihak

RS Omni untuk meningkatkan kualitas layanannya agar ke depan, tidak ada

lagi pasien yang merasa dirugikan atau dilayani secara tidak patut.

Apabila berpikir secara common sense, apa yang dilakukan Prita pada

dasarnya merupakan hal biasa, terutama dalam konteks pelayanan jasa

kesehatan. Complaint atau keluhan sejatinya, harus didengar pihak rumah

sakit, karena selain berkaitan dengan nama baik rumah sakit bersangkutan,

juga berkaitan dengan keselamatan pasien agar terhindar dari malpraktik.

Tindakan RS yang cenderung mempidanakan pasiennya karena suatu

complaint yang disampaikan pada orang lain terkesan berlebihan. Seharusnya,

rumah sakit menjadi mitra bagi pasien, terutama dalam peningkatan kualitas

kehidupan masyarakat.

RS Omni Internasional, seharusnya berbenah, kasus Prita sepatutnya

menjadi pelajaran bagi pihak rumah sakit agar melakukan introspeksi dan

perbaikan pada sistem dan kualitas layanannya. Demi sebuah kemashlahatan,

sudah saatnya ego dipinggirkan untuk memberi sedikit ruang pada nurani

dalam menimbang baik dan benar serta akibat yang ditimbulkan.


commit to user

56

B. Upaya Hukum yang Dimungkinkan terhadap Putusan Bebas yang

Dijatuhkan oleh PN Tangerang dalam Perkara Pencemaran Nama Baik

RS. Omni Internasional

Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pid.ana)

menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada

tingkat rakhir oleh pengadilan 1ain, selain dari pada Mahkamah Agung

Terdakwa at.au Jaksa/penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi

kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Mahkamah Agung

berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang rnempunyai tugas

untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di

seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adi1, maka Mahkamah

Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan

kasasi terhadap putusan pengadilan bawahan, yang membebaskan Terdakwa

yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan

bawahannya itu.

Sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan

pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang

murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-

Undang Hukum Acara pidana) tersebut permohonan kasasi t.ersebut harus

dinyatakan tidak dapat diterim. Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan

pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat

dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur

perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah

merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam

menjatuhkan putusan pengadilan t.elah melampaui batas kewenangannya

(meskipun hai ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung

atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan

yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut .


commit to user

57

Berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan bebas

tidak dapat diajukan permohonan kasasi. Akan tetapi kenyataan praktek,

larangan pada Pasal 244 tersebut telah disingkirkan oleh Mahkamah Agung

secara contra legem. Mengenai hal ini sudah dibicarakan baik pada ulasan

yang berhubungan dengan putusan bebas berkaitan dengan upaya banding

dan kasasi maupun pada pendahuluan uarian kasasi. Dalam uraian

dimaksud secara panjang lebar sudah dijelaskan :

1) Permohonan banding terhadap putusan bebas, mutlak tidak dapat

diajukan. Jadi, dengan dalih dan alasan apapun, permohonan banding

terhadap putusan bebas mutlak tidak dapat diajukan. Hal ini sesuai

dengan Pasal 67 KUHAP. Nyatanya praktek peradilan sampai pada saat

ini, masih berpegangan teguh secara murni dan konsekuen terhadap

Pasal 67 tersebut.

2) Permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas dapat diajukan.

Inilah yang kita jumpai dalam kenyataan praktek peradilan, telah

dengan sengaja menyingkirkan Pasal 244 apa yang telah dilarang Pasal

itu telah dibenarkan dalam kenyataan praktek. Hal ini jelas-jelas

merupakan contra legem , yakni praktek dan penerapan hukum yang

secara terang-terangan “bertentangan dengan undang-undang” (Yahya

Harahap,2006:534).

Alasan kasasi yang sudah ditentukan secara “limitatiif” dalam Pasal

253 ayat (1). Pemeriksaan kasasi dilakukan Mahkamah Agung

berpedoman kepada alasan-alasan tersebut. Sejalan dengan itu,

permohonan kasasi harus mendasarkan keberatan-keberatan kasasi bertitik

tolak dari alasan yang disebutkan pada Pasal 253 ayat (1). Yang harus

diutarakan dalam memori kasasi ialah keberatan atas putusan yang telah

dijatuhkan pengadilan kepadanya, karena isi putusan itu mengandung

kekeliruan atau kesalahan yang tidak dapat dibenarkan oleh Pasal 253 ayat

(1). Alasan kasasi yang diperkenankan atau yang dapat dibenarkan Pasal

253 ayat (1) terdiri dari :


commit to user

58

1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan

tidak sebagaimana mestinya.

2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

undang-undang.

3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Ketiga hal ini kebertan kasasi yang dibenarkan oleh undang-undang

sebagai alasan kasasi. Diluar ketiga alasan ini, keberatan kasasi ditolak

karena tidak dibenarkan undang-undang. Penentuan alasan kasasi yang

limitatif dengan sendirinya serta sekaligus “membatasi” wewenang

Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi,

terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut.

Diluar ketiga hal itu, undang-undang tidak membenarkan Mahkamah

Agung menilai dan memeriksanya. Oleh karena itu, bagi seseorang yang

mengajukan permohonan kasasi harus benar-benar memperhatikan

keberatan kasasi yang disampaikan dalam memori kasasi, agar keberatan

itu dapat mengenai sasaran yang ditentukan Pasal 253 ayat (1).

Menyimpang dari makna dan jiwa yang terkandung dari ketiga alasan tadi,

tidak diperhatikan dan tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Sedapat

mungkin permohonan kasasi dapat memeperlihatkan dalam memori kasasi

bahwa putusan pengadilan yang dikasasi mengandung :

(1) Kesalahan penerapan hukum.

(2) Atau pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak

melaksanakan cara mengadili menurut undang-undang.

(3) Atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik hal itu

mengenai wewenang absolut maupun relatif atau pelampauan

wewenang dengan cara memasukkan hal-hal yang nonyuridis dalam

pertimbangannya.

Alasan Kasasi Tidak dapat Dibenarkan oleh Undang-undang

meliputi :

(1) Keberatan kasasi putusan pengadilan tinggi mengutakan putusan

pengadilan negeri.


commit to user

59

(2) Alasan yang memuat keberatan, putusan pengadilan tinggi tanpa

pertimbangan yang cukup menguatkan putusan pengadilan negeri,

tidak dapat dibenarkan dalm pemeriksaan kasasi. Percuma

permohonan kasasi mengajukan alasan keberatan yang demikian,

sebab seandainya pengadilan tinggi menguatkan putusan serta

sekaligus menyetujui perimbangan pengadilan negeri, hal itu :

(a) Tidak merupakan kesalahan penerapan hukum, dan tidak

merupakan pelanggaran dalam melaksanakan peradilan

menurut ketentuan undang-undang seta tidak dapat

dikategorikan melampaui batas wewenang yang ada

padanya;

(b) Malahan tindakan pengadilan tinggi menguatkan putusan

pengadilan negeri, masih dalam batas wewenang yang ada

padanya, karena berwenang penuh menguatkan dan

mengambil alih putusan pengadilan negeri yang dianggap

telah tepat.

(3) Keberatan atas penilaian pembuktian.

Keberatan kasasi atas penilaian pembuktian termasuk diluar

alasan kasasi yang dibenarkan Pasal 253 ayat (1). Oleh karena itu,

mahkamah agung tidak berhak menilainya dalam pemeriksaan

tingkat kasasi. Hal ini berbeda dengan kesalahan penerapan

hukum pembuktian, kesalahan penerapan hukum pembuktian

bukan atau tidak merupakan penilaian pembuktian. Oleh karena

itu, keberatan tersebut “dapat dibenarkan” dalam tingkat kasasi;

(4) Alasan kasasi yang bersifat pengulangan fakta.

Alasan kasasi yang sering dikemukakan pemohon

adalah”pengulangan fakta”, padahal sudah jelas alasan kasasi

seperti ini tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Arti

pengulangan fakta ialah mengulang-ulang kembali hal-hal dan

peristiwa yang telah pernah dikemukakannya baik dalam

pemeriksaan sidang pengadilan negeri maupun dalam memori


commit to user

60

banding. Isi memori kasasi yang diajukan hanya mengulang

kembali kejadian dan keadaan yang telah pernah dikemukakannya

dalam pemeriksaan pengadilan negeri, pemohon telah

mengemukakan keadaan dan fakta-fakta. Kemudian hal itu

kembali lagi diutarakannya dalam memori kasasi menjadi alasan

kasasi. Keberatan kasasi yang seperti ini, tidak dibenarkan

undang-undang, dan Mahkamah Agung menganggapnya sebagai

pengulangan fakta yang tidak perlu dipertimbangkan dalam

tingkat kasasi.

(5) Alasan Yang Tidak Menyangkut Persoalan Perkara.

Alasan yang seperti ini pun sering dikemukakan pemohon

dalam memori kasasi, mengemukakan keberatan yang

menyimpang dari apa yang menjadi pokok persoalan dalam

putusan perkara yang bersangkutan. Keberatan kasasi yang seperti

ini dianggap irrelevant karena berada diluar jangkauan pokok

permasalahan atau dianggap tidak mengenai masalah pokok yang

bersangkutan dengan apa yang diputus pengadilan.

(6) Berat Ringannya Hukuman atau Besar Kecilnya Jumlah Denda.

Keberatan semacam ini pun pada prinsipnya tidak dapat

dibenarkan undang-undang, sebab tentang berat ringannya

hukuman pidana yang dijatuhkan maupun tentang besar kecilnya

jumlah denda adalah wewenang pengadilan yang tidak takhluk

pada pemeriksaan tingkat kasasi.

(7) Keberatan Kasasi Atas Pengembalian Barang Bukti.

Alasan kasasi semacam ini pun tidak dapat dibenarkan.

Pengembalian barang bukti dalam perkara pidana adalah

wewenang pengadilan yang tidak tahluk pada pemeriksaan kasasi.

Pengadilan sepenuhnya berhak menentukan kepada siapa barang

bukti dikembalikan.

(8) Keberatan Kasasi Mengenai Novum.


commit to user

61

Suatu prinsip yang juga perlu diingat dalam masalah

keberatan kasasi harus mengenai hal-hal yang telah “pernah

diperiksa” sehubungan dengan perkara yang bersangkutan, baik

dalam sidang pengadilan negeri maupun dalam tingkat banding.

Berarti suatu hal yang diajukan dalam keberatan kasasi, padahal

hal itu tidak dapat diperiksa dan diajukan baik pada pemeriksaan

sidang pengadilan negeri maupun pada pemeriksaan tingkat

banding , tidak dapat dibenarkan karena tidak takhluk pada

pemeriksaan kasasi. Pengajuan hal seperti ini dalam keberatan

kasasi dianggap “hal baru” atau “novum”.


commit to user

62

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam hasil penelitian dan

pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara

pencemaran nama baik dengan terdakwa Prita Mulyasari adalah

berdasarkan pasal 311 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah : Unsur

“barang siapa”, Unsur “melakukan kejahatan atau menista dengan

tulisan” dan Unsur “membuktikan tuduhannya benar atau tidak”, karena

salah satu unsur dari dakwaan Kesatu tidak terpenuhi, maka Terdakwa

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana sebagaimana dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa harus

dibebaskan dari dakwaan tersebut

2. Upaya hukum yang bisa ditempuh oleh Penuntut Umum terhadap putusan

bebas dalam perkara pencemaran nama baik dengan terdakwa Prita

Mulyasari dapat dijelaskan bahwa sesuai yurisprudensi yang sudah ada

apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu

merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal

244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana) tersebut

permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang

keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan

dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang

didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan

putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan

putusan pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal

ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar

pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang

murni harus menerima permohonan kasasi tersebut


commit to user

63

B. Saran-Saran

Pada penulisan hukum ini dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Dari kasus Prita Mulyasari ini sepatutnya menjadi pelajaran bagi hakim

agar dalam menangani perkara perkara pidana yang menggunakan sarana

informasi dan transaksi elektronik semestinya berdasarkan pada alat bukti

keterangan ahli

2. Hendaknya putusan hakim PN Tangerang dapat dijadikan inspirasi bagi

hakim hakim yang lain di Indonesia oleh karena putusan hakim tersebut

mencerminkan putusan hakim yang progresif yang lebih

mempertimbangkan keadilan substantif dan prosedural


commit to user

64

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil, Malang : Bayu

Media. Andi Hamzah. 2000. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : CV. Sapta Artha

Jaya. H.M.A. Kuffal. 2008. Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum. Edisi Revisi.

Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang. . 2005. KUHAP dalam Praktik Hukum. Malang: UMM Press. Leden Marpaung. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar

Grafika. Lilik Mulyadi, 2008. Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan

Praktik, Bandung : Alumni. Martiman Prodjohamidjojo, 2001. Penerapan Hukum Pembuktian, Bandung :

Mandar Maju. Moelyatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta. Oemar Seno Adji. 1984. Hukum-Hakim Pidana. Jakarta: Erlangga Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Predana

Media Group. Rusli Muhammad. 2006. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. Jakarta : Raja

Grafindo Persada. R. Soesilo, 1998, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor :

Politenia Samidjo. 1993. Pengantar Hukum Indonesia. Bandung : Armico. ______________1994. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta : Duta

Karya. Sudikno Mertokusuma, (1999). Mengenal Hukum Suatu Pengantar.

Yogyakarta : Liberty.

64


commit to user

65

Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(ITE)

65


commit to user

66

Documents

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET …/Analisis... · ANALISIS YURIDIS KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN HAKIM ... umum berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat