FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI WAJIB PAJAK UMKM DI …

i

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI WAJIB PAJAK

UMKM DI KOTA YOGYAKARTA DALAM KEMAUAN

MEMBAYAR PAJAK

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi dalam Program Studi Akuntansi

Aprilia Dwi Ratnasari

31.14.276024

PROGRAM SARJANA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAYASAN

KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2017

ii

iii

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan apakah kesadaran membayar

pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang

baik atas keefektifan sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem

pemerintahan dan hukum, serta sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kemauan

membayar pajak pada UMKM di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan

82 pemilik UMKM di Kota Yogyakarta sebagai responden. Metode pengumpulan

data primer yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan media

kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas

keefektifan sistem perpajakan dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap

kemauan membayar pajak. Sedangkan kesadaran membayar pajak, pengetahuan

dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap

sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar

pajak pada UMKM di Kota Yogyakararta.

Kata Kunci: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang

peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas keefektifan sistem perpajakan,

tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, sosialisasi pajak,

kemauan membayar pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

repository.stieykpn.ac.id

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perekonomian negara sama halnya dengan perekonomian rumah tangga dimana

mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Salah satu

sumber penerimaan negara adalah pajak yang merupakan pendapatan sangat

penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Menyadari

akan hal itu, pemerintah selalu menggalakkan tentang pentingnya pajak bagi

pembangunan nasional. Pajak merupakan suatu bentuk kewajiban dan pengabdian

dari warga negara kepada negara untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan

bersama. Warga negara yang baik, sudah seharusnya sadar dan taat membayar

pajak. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1

ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pembayaran pajak di Indonesia ada dua sistem perpajakan yang

mengalami perubahan pada tahun 1983 dari official Assesment System menjadi

Self Assesment System. Self Assesment System adalah suatu sistem dimana

pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung,



2

menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Sistem tersebut berlaku

untuk semua objek pajak termasuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

UMKM merupakan unit usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat

maupun keluarga yang mayoritas pelaku bisnis Indonesia. Hampir di seluruh kota

besar mudah menemukan UMKM bahkan hingga ke pinggiran kota dan pedesaan.

UMKM mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada

saat ini jumlah UMKM di Indonesia berkembang pesat. Asosiasi UMKM

Indonesia (Akumindo) menyebutkan ada 60 juta UMKM dengan 80% di

antaranya masuk dalam kategori usaha mikro kecil (Koran.bisnis.com,

13/7/2016).

Pertumbuhan UMKM semakin bertambah dari tahun ke tahun dan

keberadaanya menjadi tulang punggung perekonomian negara. Di hadapan para

pemimpin negara ASEAN dan Presiden Barack Obama, Presiden negara

Indonesia Joko widodo menyatakan pentingnya UMKM sebagai kunci penopang

perekonomian negara. Pada kesempatan itu, Jokowi mengatakan bahwa UMKM

adalah tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sebanyak 88-99%

bentuk usaha ASEAN adalah UMKM dan bidang ini dapat menyerap 51-97%

tenaga kerja ASEAN. UMKM yang memiliki daya tahan tinggi dapat menopang

perekonomian negara , bahkan ketika terjadi krisis global (Presiden Jokowi, dalam

berita detik.com 16/02/2016). Oleh karena itu, kontribusi UMKM terhadap

perekonomian nasional tidak dapat dipandang sebelah mata.

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta mendorong kontribusi

penerimaan negara dari sektor UMKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan



3

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan

dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran

bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Menurut PMK

Nomor 197 tahun 2013 pasal 1, pengusaha kecil adalah pengusaha yang dalam

satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena

pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000 Dari

landasan hukum tersebut, maka UMKM dapat dikategorikan sebagai Pengusaha

Kecil.

Pajak yang dibayarkan oleh sektor UMKM menjadi sumber penerimaan

negara yang sangat potensial. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) berharap dengan dikeluarkannya PP No 46 tahun 2013 ini akan ada

perluasan partisipasi pembayaran pajak dan diikuti dengan kesejahteraan rakyat.

Beberapa penelitian yang mendasari penelitian ini adalah penelitian Septian

Fahmi Fahluzy dan Linda Agustina (2014), Neni Hendri (2016) yang

menggunakan dua variabel yang sama dalam penelitian mereka, yaitu

pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, tingkat kepercayaan

terhadap sistem pemerintahan dan hukum.

Penelitian ini menggunakan UMKM di Kota Yogyakarta yang merupakan

daerah tujuan wisata, sehingga kota ini adalah pasar yang cukup baik bagi produk

UMKM lokal. Pembeli bukan hanya masyarakat kota tetapi juga wisatawan dari

dalam maupun luar negeri. Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah penyumbang

pajak tertinggi di Yogyakarta. Meski demikian, masih banyak UMKM DIY yang

belum membayar pajak sesuai ketentuan. Dari sekitar 84.019 wajib pajak di sektor



4

tersebut, baru 20 persennya saja yang sudah konsisten membayar pajak. Masih

rendahnya jumlah wajib pajak dari kalangan UMKM yang membayarkan

kewajibannya tentu sangat disayangkan mengingat sektor tersebut menjadi potensi

yang bagus untuk menghimpun penerimaan pajak lebih besar. (tribun jogja.com).

Untuk mengetahui apakah adanya kemungkinan pengusaha sudah

melakukan kewajiban perpajakannya, peneliti ingin mengetahui kesadaran

membayar pajak; pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan;

persepsi yang baik atas keefektifan sistem perpajakan; tingkat kepercayaan

terhadap sistem pemerintahan dan hukum; serta sosialisasi pajak mempengaruhi

kemauan untuk membayar pajak pada UMKM di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan yang akan dikaji dalam

penelitian adalah:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar

pajak pada UMKM di Kota Yogyakarta?

2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh

terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM di Kota Yogyakarta?

3. Apakah persepsi yang baik atas keefektifan sistem perpajakan berpengaruh


4. Apakah tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh


5. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada

UMKM di Kota Yogyakarta?



5

TELAAH PUSTAKA

Teori Tentang Pajak

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 adalah:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peran penting dalam perekonomian negara. Menurut Resmi

(2011), ada dua yaitu:

1. Sebagai suatu anggaran atau penerimaan (budgetair)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber

penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun untuk

pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya

memasukkan uang sebanyak banyaknya untuk kas negara.

2. Untuk mengatur (fungsi regulasi)

Pajak mempunyai fungsi regulatoir, artinya pajak merupakan alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan

sosial, serta memcapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.



6

Wajib Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan wajib pajak adalah orang

pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

PP No 46 Tahun 2013

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013

pasal 2 menyebutkan bahwa yang dikenai pajak penghasilan bersifat final yaitu

atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi

atau wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun

pajak.

Pengertian UMKM

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) menurut Undang-Undang No 20

Tahun 2008 yaitu usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh

orang-perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria tertentu.

UMKM juga diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 Tahun 2013

yang menyebutkan pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama satu tahun

buku mempunyai peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).



7

Klasifikasi UMKM

Dalam perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat)

kelompok yaitu:

1. Livelihood Activities, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan

kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai faktor informal,

sebagai contoh adalah pedagang kaki lima.

2. Micro Enterprise, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi

belum memiliki sifat kewirausahaan.

3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa

kewirausahaan dan mampu menerima subkontrak dan ekspor.

4. Fast Moving Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa

kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.

Manfaat UMKM

Manfaat adanya UMKM antara lain:

1. Tersedianya Lowongan Pekerjaan

Dengan adanya UMKM, memiliki peran penting bagi individu maupun

negara. UMKM dapat menyediakan lowongan pekerjaan secara luas bagi

masyarakat sehingga dapat mengurangi pengangguran.

2. Pembangunan Nasional

UMKM menyumbang penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk

pembangunan nasional.



8

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak di Kota

Yogyakarta dan Perumusan Hipotesisnya

Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi

kemauan membayar pajak pada UMKM di Kota Yogyakarta. Faktor-faktor

tersebut antara lain: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman

tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas keefektifan sistem

perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan

sosialisasi pajak.

Hubungan antara Kesadaran dalam Membayar Pajak dengan Kemauan

Membayar Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realita dan

bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realita. Kesadaran yang

dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa lalu,

dan kemungkinan masa depannya. Masyarakat yang memiliki kesadaran

perpajakan berarti wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak

dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan dan merasa adanya paksaan.

Dalam penelitian Agus, Sapti dan Umi (2011) menyatakan bahwa

kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan

membayar pajak. Agus, Sapti dan Umi (2011) juga menyatakan bahwa kesadaran

membayar pajak masih kurang, responden mengakui bahwa kemauan untuk

membayarkan kewajiban pajaknya dipengaruhi oleh teguran atau harus diingatkan

oleh keluarga dan kerabat.

Mario (2016) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi UMKM Kabupaten Karanganyar terhadap kemauan membayar



9

pajak. Salah satu variabel dalam penelitian tersebut adalah kesadaran dalam

membayar pajak. Hasil dari peneltian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran

dalam membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangatlah diperlukan agar dapat

meningkatan kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Semakin tinggi

kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula kemauan

wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan penjelasan di atas dapat

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar

pajak.

Hubungan antara Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan

Perpajakan dengan Kemauan Membayar Pajak

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan oleh wajib pajak

merupakan suatu proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengetahui

tentang aturan perpajakan dan mengaplikasikannya untuk memenuhi kewajiban

dan mendapatkan hak perpajakannya. Dengan adanya pengetahuan dan

pemahaman tentang peraturan perpajakan dapat meningkatkan kemauan dalam

membayar pajak.

Pancawati (2011) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi kemauan membayar pajak. Salah satu variabel yang digunakan

dalam penelitian tersebut adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan

perpajakan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan dan

pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap

kemauan membayar pajak. Menurut Pancawati (2011) pengetahuan yang diterima



10

oleh wajib pajak tidak menjamin seorang wajib pajak akan lebih menyadari

tentang kemauan membayar pajak. Pancawati (2011) juga menyebutkan

kurangnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak dikarenakan sebagian besar

respondennya masih berpendidikan SMA.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Agus, Sapti, dan Umi (2011)

yang menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan

perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian ini

didukung dengan penelitian yang dilakukan Mario (2016), juga menunjukkan

bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh

terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan

hipotesis sebagai berikut:

H2: Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh

terhadap kemauan membayar pajak.

Hubungan antara Persepsi yang Baik Atas Keefektifan Sistem Perpajakan

dengan Kemauan Membayar Pajak

Hal-hal yang mengindikasikan keefektifan sistem perpajakan dapat dirasakan oleh

wajib pajak antara lain adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling,

pembayaran melalui e-Banking, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat

dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP, peraturan perpajakan dapat

diakses secara lebih cepat melalui internet, pendaftaran NPWP yang dapat

dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak. Semakin baik

fasilitas yang disediakan oleh fiskus akan meningkatkan kemauan wajib pajak

dalam membayar pajak.



11

Nugroho dan Zulaikha (2012) juga telah menguji pengaruh persepsi yang

baik atas keefektifan sistem perpajakan terhadap kesadaran membayar pajak.

Penelitian tersebut membuktikan bahwa persepsi yang baik atas sistem perpajakan

berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak. Wajib pajak yang

mengetahui sistem pembayaran pajak saat ini diharapkan wajib pajak tersebut

akan berkewajiban untuk membayar pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Persepsi yang baik atas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan

membayar pajak.

Hubungan antara Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintah dan

Hukum dengan Kemauan Membayar Pajak

Kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum berarti anggapan atau

keyakinan bahwa sistem pemerintahan dan hukum itu benar dan nyata. Adanya

kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum yang berlaku turut

mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya ketika wajib pajak

memiliki kepercayaan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan hukum yang

tegas dalam melaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku. Hal tersebut

dibuktikan dalam penelitian Betri (2014) bahwa tingkat kepercayaan terhadap

sistem pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak,

maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum berpengaruh

terhadap kemauan membayar pajak.

Hubungan antara Sosialisai Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak

Sosialisasi pajak merupakan upaya DJP untuk memberikan informasi dan

pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya



12

dengan bidang perpajakan. Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dalam

upaya peningkatan kesadaran wajib pajak. Peningkatan kesadaran Wajib Pajak

dalam membayar pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi yang dilakukan

secara intensif dan efektif oleh DJP. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh

Adiyati (2009) bahwa sosialisasi dapat berpengaruh terhadap kemauan wajib

pajak dalam membayar pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H5: Sosialisai pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

kuantitatif yang merupakan analisis angka-angka sehingga dapat diukur dan

dihitung. Disamping menggunakan metode kuantitatif penelitian ini juga

menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan 5

(lima) dimensi pengukuran, yaitu kesadaran membayar pajak; pengetahuan dan

pemahaman terhadap peraturan perpajakan; persepsi yang baik atas keefektifan

sistem perpajakan; tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum;

serta sosialisasi pajak.

Pada penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan convenience

sampling dari metode nonprobability sampling. Nonprobability sampling yaitu

memilih sampel secara tidak acak sehingga setiap elemen populasi mempunyai

probabilitas yang berbeda untuk dipilih menjadi sample. Convenience sampling

merupakan metode memilih sampe dari elemen populasi (orang atau kejadian)

yang datanya mudah diperoleh oleh peneliti . Convenience sampling dipilih



13

peneliti karena alasan kemudahan untuk mendapatkan data dan keterbatasan

biaya.

Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden

digunakan Skala Likert. Dalam penelitian ini masing-masing jawaban pertanyaan

dalam kuesioner diberi skor sebagai berikut:

1. Skor 5 untuk kategori sangat setuju dilambangkan dengan huruf “SS”.

2. Skor 4 untuk kategori setuju dilambangkan dengan huruf “S”.

3. Skor 3 untuk kategori ragu-ragu dilambangkan dengan huruf “R”.

4. Skor 2 untuk kategori tidak setuju dilambangkan dengan huruf “TS”.

5. Skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju dilambangkan dengan huruf “STS”.

Untuk menganalisis data-data yang ada, sehingga memberikan hasil dan

membuat kesimpulan, maka ada beberapa alat analisa yang digunakan. Metode

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner,

sedangkan uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten

atau stabil dari waktu ke waktu.

2. Analisis Regresi Berganda

Untuk menentukan apakah model regresi yang digunakan sudah tepat, maka

dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas,

uji multikolinieritas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel



14

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak, uji

heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, uji

multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi

antar variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari uji koefisien determinasi, uji statistik

f, dan uji statistik t. Kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variasi

(perubahan) nilai variabel independen dapat diketahui dari besarnya koefisien

determinasi. Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh

secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji statistik t pada

dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara

individual dalam menerangkan variabel dependen.

HASIL PENELITIAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitasdengan factor analysis menghendaki nilai KMO MSA lebih besar dari

0,5. Penelitian ini mendapatkan nilai KMO MSA sebesar 0,687 yang artinya

factor analysis dapat dilanjutkan. Setiap pertanyaan dalam kuesioner dapat

dikatakan valid jika memiliki factor loading > 0,50.



15

Hasil Uji Validitas

Pertanyaan Komponen

1 2 3 4 5 6

K1 Sebagai warga negara

yang baik, saya sadar

untuk membayar pajak 0,846

K2 Saya tetap membayar

pajak walaupun tidak

mendapat imbalan

langsung

0,879

K3 Penundaan pembayaran

pajak dapat merugikan

negara

0,846

K4 Membayar pajak tidak

sesuai dengan jumlah

yang seharusnya dibayar

sangat merugikan Negara

0,782

P2 Pajak yang dibayar

dihitung berdasarkan

Penghasilan Neto

dikurangi Penghasilan

Tidak Kena Pajak

kemudian dikalikan

dengan tarif pajak

0,791

P3 Saya sebagai wajib pajak

dapat dikenai Pajak

Penghasilan (PPh) dan

Pajak Pertambahan Nilai

0,838

S1 Pembayaran pajak

melalui e-banking lebih

mudah, aman dan

terpercaya

0,833

S2 Pelaporan pajak melalui

e-SPT dan e-Filling

sangat efektif

0,768

S3 Penyampaian SPT

melalui drop box dapat

dilakukan dimana saja

dan memudahkan wajib

pajak

0,842

S4 Pendaftaran NPWP dapat

dilakukan melalui e-

Registration dari website

pajak

0,747



16

PH1 Sistem Pemerintahan

yang sudah berjalan

dengan baik

0,831

PH2 Sistem hukum yang

dijalankan pemerintah

sudah baik

0,801

PH3 Keinginan untuk

membayar pajak karena

politisi dan wakil rakyat

sudah menjalankan

fungsi dan wewenangnya

0,851

PH4 Kepercayaan terhadap

pemungut pajak yang

dialokasikan kembali ke

rakyat

0,821

SP1 Direktorat Jenderal Pajak

melakukan sosialisasi

melalui berbagai media

0,896

SP2 Sosialisasi pajak dengan

mudah diperoleh melalui

media televisi, koran,

spanduk, flyer, radio

maupun internet

0,925

SP3 Internet sebagai salah

satu yang paling

informatif

0,798

SP4 Sosialisasi pajak

menyadarkan saya untuk

melakukan kepatuhan

pajak

0,808

Y2 Sebagai Wajib Pajak

saya berusaha mencari

informasi mengenai

tempat dan cara

pembayaran pajak

0,892

Y3 Wajib pajak berusaha

mencari informasi

mengenai batas waktu

pembayaran pajak

0,559

Dari hasil uji validitas pada tabel di atas dapat disimpulkan tidak semua

pertanyaan dalam kuesioner valid.



17

Uji Reliabilitas

Pengukuran konsistensi internal menggunakan pengujian dengan teknik

cronbach’s alpha, yaitu koefisien reliabilitas yang menunjukkan seberapa baik

item dalam suatu instrumen berkorelasi positif dengan item lainnya. Reliabilitas

dikatakan baik apabila koefisien alpha (α) lebih dari 0,60.

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel

Cronbach's

Alpha

Kesadaran Membayar Pajak 0,884

Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak 0,739

Persepsi yang Baik atas Keefektifan Sistem Perpajakan 0,892

Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintah dan Hukum 0,910

Sosialisai Pajak 0,885

Kemauan Membayar Pajak 0,639

Hasil uji reliabilitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel

dalam penelitian ini reliabel karena nilai Cronbach”s Alpha lebih besar dari 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas dapat dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P Plot, Uji

chi Square dan uji Kolmogorov Smirnov. Dalam penelitian ini menggunakan uji

Kolmogorov Smirnov dengan melihat nilai probabilitas signifikansi. Jika

probabilitas > 0,05 maka data berdistribusi normal sedangkan jika probabilitas <

0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai

Kolmogorov-Smirnov 1,158 dengan probabilitas sebesar 0,137 yang artinya data

dalam penelitian ini berdistribusi normal karena nilai probabilitasnya lebih dari

0,05.



18

Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan uji statistik Glejser yaitu

dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen dalam

model. Jika diperoleh nilai probabilitas signifikansi untuk variabel independen >

0,05 maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel

Dependen Variabel Independen

Nilai

Signifikansi Keterangan

Kemauan

Membayar

Pajak

Kesadaran Membayar

Pajak 0,054

Tidak terjadi

heteroskedastisitas

Pengetahuan dan

Pemahaman tentang

Peraturan Pajak

0,478

Tidak terjadi

heteroskedastisitas

Persepsi yang Baik atas

Keefektifan Sistem

Perpajakan

0,286

Tidak terjadi

heteroskedastisitas

Tingkat Kepercayaan

terhadap Sistem

Pemerintah dan Hukum 0,069

Tidak terjadi

heteroskedastisitas

Sosialisai Pajak 0,846

Tidak terjadi

heteroskedastisitas

Dari hasil uji Glejser seperti yang terlihat pada tabel 4.9 di atas, semua

variabel bebas yang digunakan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 sehingga

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam persamaan

regresi.

Uji Multikolinieritas

Dalam peneltian ini, uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance

dan Variance Inflation Factor (VIF) dalam model regresi. Nilai cut off umumnya

digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance <

0,01 dan VIF > 0,01 berarti terdapat multikolinieritas antar variabel bebas.



19

Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel

Dependen Variabel Independen Toleransi VIF Keterangan

Kemauan

Membayar

Pajak

Kesadaran Membayar

Pajak 0,818 1,222 Tidak terjadi

multikolinieritas

Pengetahuan dan

Pemahaman tentang

Peraturan Pajak 0,690 1,450

Tidak terjadi

multikolinieritas


Keefektifan Sistem

Perpajakan 0,637 1,570

Tidak terjadi

multikolinieritas

Tingkat Kepercayaan

terhadap Sistem

Pemerintah dan Hukum

0,621 1,611

Tidak terjadi

multikolinieritas

Sosialisai Pajak 0,960 1,041

Tidak terjadi

multikolinieritas

Hasil pengujian multikolonieritas tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa

seluruh variabel independen yang digunakan pada model regresi memiliki nilai

toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan

bahwa tidak terjadi multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel

independen yang digunakan dalam model regresi.

Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel

berikut:

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel Dependen: Kemauan Membayar Pajak

Variabel Independen Koefisien

Regresi

Kesadaran Membayar Pajak 0,019

Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak 0,100

Persepsi yang Baik atas Keefektifan Sistem Perpajakan 0,292

Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintah dan Hukum 0,078

Sosialisai Pajak -0,207



20

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel, maka dapat

dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

Y= 2,856 + 0,019K + 0,100P + 0,292S + 0,078PH + (-0,207)SP

UJI HIPOTESIS

Koefisien Determinasi

Dalam penelitian ini hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R square

(R2) sebesar 0,288 atau 28,8% yang artinya 28,8% variabel kemauan membayar

pajak dapat dijelaskan variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan

pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas keefektifan

sistem pembayaran pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan

hukum, serta sosialisasi pajak sedangkan sisanya 71,2% dijelaskan oleh variabel

lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Uji Statistik F

Dalam penelitian ini hasil pengujian statistik F untuk persamaan regresi diperoleh

signifikansi sebesar 0,000. Nilai 0,000 lebih kecil dari 5% atau 0,05, hal ini berarti

terdapat pengaruh secara simultan variabel kesadaran membayar pajak,

pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik

atas keefektifan sistem pembayaran pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem

pemerintah dan hukum, serta sosialisasi pajak terhadap kemauan membayar pajak

wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta.



21

Uji Statistik T

Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 (5%). Jika nilai

signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan),

berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan

terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis

diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel

independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut

tabel hasil uji statisti T atau uji parsial:

Hasil Uji Statistik T

Variabel Dependen: Kemauan Membayar Pajak

Variabel Independen Probability Value Keputusan

Kesadaran Membayar Pajak 0,833 Hipotesis 1

ditolak

Pengetahuan dan Pemahaman

tentang Peraturan Pajak 0,317

Hipotesis 2

ditolak


Keefektifan Sistem

Pembayaran Pajak

0,006 Hipotesis 3

diterima

Tingkat Kepercayaan

terhadap Sistem Pemerintah

dan Hukum

0,391 Hipotesis 4

ditolak

Sosialisai Pajak 0,014 Hipotesis 5

diterima



22

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar

pajak pada UMKM di Kota Yogyakarta.

2. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh

terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM di Kota Yogyakarta.

3. Persepsi yang baik atas keefektifan sistem perpajakan berpengaruh terhadap

kemauan membayar pajak pada UMKM di Kota Yogyakarta.

4. Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak

berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM di Kota

Yogyakarta.

5. Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada

UMKM di Kota Yogyakarta.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada UMKM yang aktif mengikuti acara yang

diadakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota

Yogyakarta dengan jumlah perwakilan dari setiap kecamatan yang berbeda-

beda sehingga tidak mencerminkan keseluruhan wajib pajak UMKM di

seluruh Kota Yogyakarta.



23

2. Ada beberapa responden yang tidak mengembalikan kuesioner dan mengisi

kuesioner dengan asal-asalan, sehingga jumlah data yang seharusnya 100

responden menjadi 82 responden.

Saran

Dengan berbagai analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka saran yang

dapat diberikan:

1. Penelitian ini dilakukan pada UMKM yang aktif mengikuti acara yang

diadakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota

Yogyakarta dengan jumlah perwakilan dari setiap kecamatan yang berbeda-

beda dan mungkin ada kecamatan yang tidak mengirimkan perwakilannya,

diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengambil perwakilan dari setiap

kecamatan sehingga dapat mencerminkan keseluruhan wajib pajak UMKM di

seluruh Kota Yogyakarta.

2. Penelitian ini menggunakan 5 (lima) variabel independen, yaitu kesadaran

membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan,

persepsi yang baik atas keefektifan sistem perpajakan, tingkat kepercayaan

terhadap sistem pemerintahan dan hukum, serta sosialisasi pajak. Untuk

penelitan selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen

seperti pelayanan fiskus, mengingat hasil uji R Square menunjukkan nilai R2

yang kecil yaitu hanya 28,8%, yang artinya 71,2% dipengaruhi oleh vaiabel

lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.



24

DAFTAR PUSTAKA

Algifari. Statistika Induktif Untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: UPP AMP

YKPN.

Bernadheta. 03 november 2016. Harianjogja.com. Diakses 27 Desember 2016,

dari http://m.harianjogja.com/baca/2016/11/03/amnesti-pajak-periode-ii-

umkm-masih-tidur-766006

Betri, S. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha

Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib

Pajak . Kuangan dan Perbankan.

Fahluzy, S. F., & Agustina, L. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Di Kabupaten Kendal. Accounting

Analysis Journal.

Ghozali, I. 2011. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS Edisi

19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati. 2003. Ekonometrika Dasar.Dialihbahasakan oleh Sumarno Zain.

Jakarta: Erlangga.

Handayani, S. W. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk

Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan

Bebas. Skripsi.

Hendri, Neni. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Membayar Pajak Pada UMKM Di Kota Metro. Akuisisi Vol 12.

Irianto. 2005. Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara. Yogyakarta:

UII Press.

Khabibi. 02 Februari 2015. Diakses 03 Oktober 2016, dari Detik.com:

http://m.detik.com/news/berita/3142927/jokowi-umkm-kunci-penopang-

perekonomian-negara

Mario. 2016. Faktor-Faktor Yng Mempengaruhi Wajib Pajak UMKM terhadap

Kemauan Membayar pajak( Studi di Kabupaten Karanganyar). Skripsi.

Pamuji, A. R., Mukzan, M. D., & Sudjana, N. (2014). Faktor-Fakor yang

Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro Kecildan Menengah

dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Skripsi.



25

Pancawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.

Dinamika Keuangan dan Perbankan.

Republik Indonesia. Susunan Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan no.

28tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Bab

1, Pasal 1.

Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46

Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha

yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran

Bruto Tertentu. Jakarta.

Sari, Candra Puspita. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk

Membayar Pajak Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus

Pada Usaha Mebel Di Klaten). Skripsi.

Subiyakto, Haryo & Algifari. 2011. Praktikum Statistik dengan MS EXCEL dan

SPSS. Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

Supomo, & Indriarto. 1999. Metodologi Penelintian Bisnis. Yogyakarta: Fakultas

Ekonomi & Bisnis UGM.

Tribunjogja.com. 23 Februari 2015. Diakses 03 Oktober 2016, dari

http://jogja.tribunnews.com/2015/02/23/setoran-pajak-ukm-masih-

minim&ei=qu_RAU92&lc=id-ID&S=1&M=217&host=www.google.co.id

Uma, Sekaran. 2011. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

Widayati, & Nurlis. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan

Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan

Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). Prosiding

Simposium Nasioanal Akuntansi XIII.

Widodo, & Djefis. 2008. Tax Payer's Right: Apa Yang Perlu Kita Ketahui

Tentang Hak-Hak Wajib Pajak. Bandung: Alfabeta.

Widyaningrum. 2007. Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar Pajak

Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Jurnal EMBA.



Documents

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI WAJIB PAJAK UMKM DI …