Upload
others
View
37
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU JAKARTA SEHAT DI JAKARTA
TIMUR
(STUDI DI TAHUN 2016) Nia Davita Maranatha S; Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ABSTRAK
Kartu Jakarta Sehat adalah salah satu program jaminan kesehatan daerah yang dimiliki
oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 Untuk
mengetahui kelemahan dan kelebihan dari program ini maka peneliti melakukan penelitian untuk
mencari apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi Kartu Jakarta
Sehat selama dilaksanakan dengan menggunakan teori tentang Faktor Pendorong dan
Penghambat dari Donald P. Warwick. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-
positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah masih ada
faktor penghambat yang muncul dalam program ini sehingga dapat menghambat perkembangan
program ini menjadi lebih baik.
Kata kunci: Kebijakan; implementasi; kartu Jakarta sehat; jaminan kesehatan
ABSTRACT
Kartu Jakarta Sehat is one of the health assurance program which is owned by the
provincial Government of DKI Jakarta. This program has been implemented since the year 2012
To know the advantages and weaknesses of the program then researchers do this research to
look for anything that becomes supporting factors (facilitating conditions) and disturbance
factors (impending conditions) to the implementation of Kartu Jakarta Sehat program based on
theory of Donald P.Warwick. Approach research used is post-positivist with data collection
method qualitative .The result of this research is that there is still had disturbance factors which
appeared in this program so that it can be constrained the development of the program became
better.
Keywords: Policy; Implementation; Kartu Jakarta Sehat; Health coverage
Faktor-faktor ..., Sitorus, Nia Davita Maranatha, FISIP UI, 2016
PENDAHULUAN
Masyarakat merupakan salah satu unsur utama dalam berdirinya suatu Negara. Negara
yang makmur merupakan tanda bahwa Negara tersebut memiliki masyarakat yang juga makmur.
Kemakmuran ini didukung oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kesehatan masyarakat di
suatu Negara tersebut. Kesehatan merupakan bagian yang penting untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan masyarakat di samping
kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan , dan papan. Pemerintah pusat maupun Pemerintah
daerah memiliki kewajiban untuk memenuhi layanan kesehatan bagi masyarakatnya.
Indonesia adalah Negara yang memiliki provinsi sebanyak 34 provinsi. Indonesia terbagi
menjadi kepulauan-kepulauan. Penyebaran penduduk terjadi di pulau-pulau besar di antaranya
Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sulawesi, Pulau Papua.
Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Menurut informasi dari Badan Pusat
Statistik Indonesia (Sumber:http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1274) proyeksi
pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2015 tercatat di Indonesia sejumlah 238.518.800
jiwa dan menurut survey Badan Pusat Statistik di bulan September 2014 terdapat sebanyak
10.356.690 jiwa yang dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan, menjadi perhatian
khusus Pemerintah Indonesia. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai
wilayah yang hidup di bawah garis kemiskinan sehingga menyebabkan sulit mendapatkan
layanan kesehatan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Undang-undang Dasar 1945
pasal 28 H dan Undang-undang Nomor 23/1992 tentang kesehatan, menetapkan bahwa setiap
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (1) menyatakan
bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, sedangkan ayat (3)
menyatakan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
fasilitas umum yang layak, karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak
memperoleh perlindungan terhadap kesehatan dimana Negara bertanggung jawab mengatur agar
terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak
mampu.
Faktor-faktor ..., Sitorus, Nia Davita Maranatha, FISIP UI, 2016
Pemerintah Pusat dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada masyarakat telah
membuat suatu program Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional. Pada 19 Oktober 2004,
Presiden Megawati mensahkan UU No. 40/2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
demi menghilangkan tudingan bahwa Indonesia adalah Negara tanpa jaminan sosial.
Sehubungan dengan disahkannya UU tersebut maka ditunjuklah PT. Askes (Persero) melalui
Departemen Kesehatan RI, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
1241/MENKES/ SK/XI/2004 dan Nomor 56/MENKES/ SK/I/2005, sebagai penyelenggara
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM/ASKESKIN). Prinsip
penyelenggaraannya mengacu pada subsidi silang, prinsip managed care, nirlaba, adanya
protabilitas dan ekuitas dalam pelayanan kepada peserta, serta adanya akuntabilitas dan
transparasi yang terjamin dengan mengutamakan prinsip-prinsip kehati-hatian, efisien dan
efektifitas.
Pada 1 Januari 2014 PT. Askes Indonesia (Persero) berubah nama menjadi BPJS
Kesehatan yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional. BPJS yang merupakan badan hukum nirlaba inilah yang kemudian
menjadi penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Mengacu pada Peraturan
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nomor 1 tahun 2015 pasal 1, Jaminan kesehatan
adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada
setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan salah satu provinsi yang berada di
Indonesia. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan ibukota Negara Indonesia.
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terbagi menjadi 6 wilayah yaitu: Jakarta Pusat, Jakarta
Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. DKI Jakarta
merupakan kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup banyak dan kian meningkat
dari tahun ketahun. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2014 tercatat memiliki
penduduk sebanyak 10.075.300 jiwa yang terbagi atas 5.069.900 jiwa penduduk laki-laki dan
Faktor-faktor ..., Sitorus, Nia Davita Maranatha, FISIP UI, 2016
5.005.400 jiwa penduduk perempuan dimana terlihat peningkatan penduduknya dari tahun ke
tahun.
Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Daerah Khusus Ibukota Jakarta berada di
angka 393.900 jiwa dan total 447.800 jiwa yang berada dalam garis kemiskinan. Hal ini
kemudian yang menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan memberi layanan yang baik dalam
bidang kesehatan bagi semua kategori kemampuan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki
tugas untuk mensejahterakan masyarakatnya dan salah satu cara untuk mensejahterakan
masyarakatnya adalah dengan memberi jaminan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh
seluruh kategori penduduk. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta nomor 4 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah, maka Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi DKI Jakarta, dan BPJS
Kesehatan merancang suatu sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi penduduk miskin dan
rentan yang dinamakan Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) seperti yang tertera dalam Peraturan
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 Tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan
yang mana mengatur pembebasan biaya kesehatan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori
miskin dan rentan.
Kartu Jakarta Sehat adalah suatu program jaminan pemeliharaan kesehatan yang
diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, melalui Unit Pelayanan
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda ) berupa bantuan kesehatan dengan sistem rujukan
berjenjang. Program Kartu Jakarta Sehat adalah salah satu program yang berada dalam
koordinasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki target agar setiap masyarakat yang berdomisili di DKI
Jakarta memiliki tanggungan kesehatan gratis.
Dalam pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta memiliki berbagai perencanaan yang matang, sistem operasional serta kesiapan
menghadapi masalah-masalah yang akan timbul di lapangan pada saat menjalankan program
Kartu Jakarta Sehat ini. Awal diterbitkannya Kartu Jakarta Sehat diinformasikan bahwa tidak
Faktor-faktor ..., Sitorus, Nia Davita Maranatha, FISIP UI, 2016
seluruh masyarakat yang berada di Jakarta berhak mendapatkan Kartu Jakarta Sehat. Menurut
ketentuan umum dari program Kartu Jakarta Sehat, peserta program Kartu Jakarta Sehat adalah
penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang miskin dan rentan dengan lama domisili minimal
3 (tiga) tahun sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 Tentang
Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan. Hal tersebut berarti bahwa seluruh masyarakat DKI
Jakarta yang sudah berdomisili selama 3 (tiga) tahun berhak untuk mendapatkan layanan dari
Kartu Jakarta Sehat tidak peduli apakah masyarakat tersebut tergolong miskin atau mampu.
Dengan diterbitkannya Kartu Jakarta Sehat ini diharapkan akan membantu meningkatkan akses
penduduk miskin kepada fasilitas kesehatan yang ada di Jakarta.
Pada tanggal 1 Januari 2014 lalu, Kartu Jakarta Sehat mengalami perpindahan
pengelolaan dari yang awalnya dikelola oleh Unit Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta berpindah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS
Kesehatan). Seluruh data yang sudah dimiliki oleh Jamkesda terkait dengan Kartu Jakarta Sehat
kemudian diserahkan kepada BPJS sebagai pengelola yang baru di tahun yang sama.
Keberhasilan suatu program erat berhubungan dengan bagaimana implementasi program
tersebut di lapangan. Selain itu dorongan dari dalam dan dari luar juga sangat dibutuhkan
sehingga dapat diketahui apa saja faktor pendorong dan penghambat selama implementasi ini
berlangsung. Faktor pendorong adalah faktor yang membantu implementasi dapat berjalan
dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditentukan, sementara faktor penghambat adalah
faktor yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan program tersebut dan harus diperbaiki
sehingga tidak menimbulkan kegagalan dari program tersebut.
Pada penelitian ini penulis bermaksud untuk mengidentifikasi faktor pendukung
implementasi Kartu Jakarta Sehat dan faktor penghambat implementasi Kartu Jakarta Sehat
dilihat dari pandangan berbagai instansi terkait, implementor, dan kelompok masyarakat.
TINJAUAN TEORITIS
Di dalam suatu proses kebijakan implementasi program merupakan salah satu komponen
penting. Setelah tahapan pengelolaan input, penentuan sasaran dan tujuan serta sasaran telah
ditetapkan maka kemudian dilakukan implementasi dari program yang sudah direncanakan.
Faktor-faktor ..., Sitorus, Nia Davita Maranatha, FISIP UI, 2016
Program memiliki arti secara umum sebagai penjabaran dari suatu rencana atau
seringpula diartikan sebagai kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan.Para ahli
memberikan definisinya sebagai berikut :
a. Pariata Westra,dkk (1988;236) yang menyatakan bahwa program adalah rumusan yang
memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara
pelaksanaannya.
b. S.P Siagian (1986;124) penyusunan program kerja adalah penjabaran suatu rencana
yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga program kerja itu memiliki ciri-ciri
operasional tertentu.
Ciri-ciri program yang baik menurut Bintoro Tjokromidjojo (1987;181) adalah sebagai
berikut :
1. Tujuan telah dirumuskan secara jelas.
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Adanya suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling
berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
4. Pengukuran biaya yang diperkirakan dan keuntungan yang diharapkan dan dihasilkan
dari program tersebut.
5. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program
pembangunan yang lainnya. Suatu program tidak dapat berdiri sendiri.
6. Berbagai upaya di bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan
lain-lain untuk melaksanakan program tersebut. Dengan demikian program harus
dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan
melalui partisipasi dari masyarakat.
Disamping itu menurut Syukur Abdulah (1988) tiga unsur penting yang harus
diperhatikan dalam pelaksanaan suatu program adalah sebagai berikut :
1. Adanya program (kebijakan) yang dilakukan.
2. Target grup, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan
menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan.
3. Unsur pelaksana (Implementer) baik organisasi maupun perorangan yang
Faktor-faktor ..., Sitorus, Nia Davita Maranatha, FISIP UI, 2016
bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses
implementasi tersebut.
Tahapan Program dalam konteks implementasi kebijakan publik sendiri terbagi atas
beberapa tahap, yakni::
1. Merancang (design) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang
jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktunya.
2. Melaksanakan (application) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan
personalia, dana serta sumber lainnya, prosedur serta metode yang tepat.
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana pengawasan yang tepat serta
evaluasi pelaksana kebijakan.
Menurut Donald P.Warwick dalam buku Syukur Abdulah, (1988; 17) mengatakan bahwa
dalam tahap implementasi program terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu
program, yaitu Faktor Pendorong (Facilitating Conditions) & Faktor Penghambat (Impeding
Conditions). Adapun isi dari faktor-faktor ini adalah sebagai berikut :
1. Faktor Pendorong (Facilitating Conditions)
a. Komitmen pimpinan politik
Komitmen dari para pemimpin politik yang berkuasa selama berjalannya suatu
program.
b. Kemampuan organisasi
Kemampuan melaksanakan tugas yang seharusnya, seperti yang ditetapkan dalam
suatu organisasi tersebut. Kemampuan organisasi tersebut dibagi menjadi 2 unsur
pokok, yaitu kemampuan teknis dan kemampuan menjalin hubungan dengan orang
lain.
c. Komitmen para pelaksana (implementer)
Komitmen para pelaksana untuk terus menjalankan dan menerapkan program sampai
mendapatkan hasil yang sesuai dengan target awal program tersebut.
d. Dukungan dari kelompok pelaksana
Faktor-faktor ..., Sitorus, Nia Davita Maranatha, FISIP UI, 2016
Keberhasilan pelaksanaan program dapat lebih berhasil apabila didukung oleh para
kelompok masyarakat yang berkaitan dengan jenis program tersebut.
2. Faktor Penghambat (Impeding Conditions)
a. Banyaknya pemain atau aktor yang terlibat
Banyaknya pihak yang terlibat akan mempengaruhi pelaksanaan program tersebut
karena komunikasi yang dilakukan akan semakin rumit dalam pengambilan
keputusannya.
b. Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda
Salah satu hambatan dalam keberhasilan suatu program adalah adanya komitmen
terhadap program lain sehingga menyebabkan penundaan dalam melaksanakan
program tersebut.
c. Kerumitan yang melekat pada program itu sendiri
Seringkali dalam suatu program memiliki hambatan sendiri.Salah satu hambatannya
dapat berupa faktor teknis, faktor ekonomi dan faktor perilaku pelaksana maupun
masyarakat.
d. Jenjang pengambilan keputusan terlalu panjang
Lamanya pengambilan keputusan yang disebabkan banyaknya jenjang yang harus
ditempuh untuk mendapatkan keputusan dalam merencanakan suatu program.
METODE PENELITIAN
Penulis menggunakan pendekatan post-positivisme dimana pendekatan ini
mempertahankan filsafat deterministik bahwa sebab-akibat (faktor-faktor kausatif) sangat
mungkin menentukan akibat atau hasil akhir. (John W. Creswell, 2010: 9).
Tujuan dari penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, karena untuk
memberi gambaran tentang Implementasi Program Kartu Jakarta Sehat. Berdasarkan
manfaatnya, penelitian ini penelitian murni karena dilaksanakan atas dasar pengembangan ilmu
pengetahuan dalam kebijakan publik. Kemudian manfaat atas penelitian ini dirasakan dalam
jangka waktu yang lama untuk kebutuhan peneliti.
Faktor-faktor ..., Sitorus, Nia Davita Maranatha, FISIP UI, 2016
Kemudian, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan
wawancara mendalam dengan para informan yang telah dipilih yang memahami masalah yang
akan diteliti dan menguasai data dan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan,
observasi, dan studi kepustakaan. Adapun informan yang diwawancarai adalah sebagai berikut:
1. Bapak Reza Andhika, Staff BPJS Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ibu Uum Umariah, Kepala Tata Usaha Jamkesda Provinsi DKI Jakarta
3. Bapak Setiyono, KSP Pemasaran RSUD Pasar Reb
4. Ibu Nungki Malahayati, Kepala Bidang Pemasaran BPJS Kesehatan Divisi Regional
4
5. Ibu Ruminah, Masyarakat pengguna Kartu Jakarta Sehat
6. Ibu Suksmaningsih, Pembina Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data
kualitatif. Menurut Seiddel (Basrowi dan Suwandi, 2008:248), proses dari analisis data kualitatif
meliputi: (1) Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan diberi kode agar sumber
datanya tetap dapat ditelusuri, (2) mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan,
mensintesiskan, membuat ikhtisar, serta membuat indeksnya, dan (3) berpikir, dengan jalan
membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan
hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum. Dalam penelitian ini pun peneliti
melakukan analisis data seperti yang telah disebutkan, yaitu mencatat, memilah dan mereduksi
data, menginterpretasikan data, dan kemudian menyajikannya dalam teks naratif.
HASIL PENELITIAN
Dalam implementasi program Kartu Jakarta Sehat masih terdapat banyak faktor
penghambat menjadi hambatan dalam berjalannya program tersebut. Hambatan tersebut terdapat
dalam faktor teknis berupa pelayanan dari tenaga medis, kurangnya SDM pada faskes, dll
PEMBAHASAN
Program Kartu Jakarta Sehat resmi diluncurkan pada tanggal 10 November 2012 oleh
Gubernur menjabat saat itu yaitu bapak Joko Widodo.Target peserta dari Kartu Jakarta Sehat
awalnya adalah masyarakat DKI Jakarta yang dianggap rentan dan miskin.Sosialisasi yang
dilakukan Pemerintah daerah pun mengarah kepada para penduduk yang miskin. Seiring dengan
Faktor-faktor ..., Sitorus, Nia Davita Maranatha, FISIP UI, 2016
bertambahnya permintaan akan jaminan kesehatan di daerah DKI Jakarta terhadap semua lapisan
masyarakat membuat Gubernur menjabat saat ini yaitu bapak Basuki Tjahja memberikan
ketetapan baru bahwa Kartu Jakarta Sehat dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat DKI
Jakarta dengan ketentuan memiliki KTP DKI Jakarta dan menetap di Jakarta selama minimal 3
(tiga) tahun dan mendaftarkan diri di puskesmas terdekat domisilinya.
Program Kartu Jakarta Sehat pada awalnya diselenggarakan oleh Unit Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Daerah (UP Jamkesda) sejak awal diluncurkan dan berkoordinasi dengan
Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan BPJS Kesehatan. Seiring dengan berjalannya waktu dan
semenjak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan yang menetapkan aturan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan sebagai badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan, maka Program Kartu Jakarta Sehat kemudian
dialihkan dibawah tanggung jawab BPJS Kesehatan. Pada 1 Januari 2014 seluruh data peserta
program Kartu Jakarta Sehat diserahkan oleh UP Jamkesda kepada BPJS Kesehatan.Sejak tahun
2014 juga maka seluruh pembiayaan langsung disalurkan lewat BPJS Kesehatan.UP Jamkesda
kemudian pada tahun 2016 bergabung dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan
berpindah menjadi salah satu divisi pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta.
1. Faktor Pendorong (Facilitating Conditions)
a. Komitmen pimpinan politik
Dalam prakteknya komitmen dari pimpinan pemerintah sangat diperlukan karena
padahakikatnya tercakup dalam pimpinan politik yang berkuasa..Maksudnya adalah bahwa untuk
mendukung berjalannya suatu program dibutuhkan komitmen serta keseriusan dari pimpinan
politik yang berkuasa di tempat dimana program/kebijakan tersebut diterapkan. Dalam hal
program Kartu Jakarta Sehat, pimpinan politiknya adalah Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Ir.
Basuki Tjahja Purnama. Kartu Jakarta Sehat adalah salah satu komitmen untuk menanggulangi
permasalahan jaminan kesehatan di DKI Jakarta yang diusung oleh mantan Gubernur Ir. Joko
Widodo. Setelah Ir. Joko Widodo tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, program ini
terus dilanjutkan oleh Gubernur Ir. Basuki Tjahja Purnama. Menurut pernyataan dari Gubernur
DKI Jakarta, Ir. Basuki Tahja Purnama atau akrab disebut Ahok dilangsir dari perkataannya pada
Faktor-faktor ..., Sitorus, Nia Davita Maranatha, FISIP UI, 2016
wawancara oleh Tempo.co pada hari Rabu 21 Maret 2012 (diakses melalui tempo.com tanggal
14 Desember 2015) , beliau sudah pernah menjalankan program ini sebelumnya ketika menjabat
sebagai Bupati di Bangka Belitung. Bapak Gubernur Ir, Basuki Tjahja Purnama menyatakan
bahwa beliaulah kepala daerah pertama yangmenjalankan sistem jaminan kesehatan untuk
warga. Sehingga pada masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta sekarang, beliau sangat
berkomitmen untuk terus melaksanakan program Kartu Jakarta Sehat sampai memenuhi target
yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Komitmen Ir. Basuki Tahja Purnama akan upaya peningkatan program jaminan
kesehatan masyarakat dapat dilihat dari adanya upaya melakukan alokasi dana kesehatan paling
besar ditujukan kepada UP Jamkesda. Hal lainnya yang menjadi bukti komitmen dari Ir. Basuki
Tahja Purnama terhadap program Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah dengan membentuk
Tim BPJS Gubernur DKI Jakarta. Tim ini merupakan tim yang berada langsung di bawah
koordinasi oleh Ir. Basuki Tahja Purnama. Menurut Bapak Reza, salah satu anggota Tim BPJS
Gubernur Tim ini merupakan tim baru yang dibentuk pada saat Ir. Basuki Tahja Purnama
menjabat dan juga bertugas untuk membantu mendata dan mengawasi jalannya program BPJS
Kesehatan termasuk di dalamnya program Kartu Jakarta Sehat.
b. Kemampuan organisasi
Dalam tahap implementasi program pada hakikatnya dapat diartikan sebagai kemampuan
untuk melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah ditetapkan atau dibebankan
pada salah satu unit organisasi. Kemampuan organisasi (organization capacity) terdiri dari 2
unsur pokok, yaitu kemampuan teknis dan kemampuan dalam menjalin hubungan dengan
organisasi lain. Kemampuan teknis adalah pengetahuan dan penguasaan kegiatan yang
bersangkutan dengan cara proses dan prosedur yang menyangkut pekerjaan dan alat-alat kerja
sementara kemampuan menjalin hubungan dengan organisasi lain adalah bagaimana suatu
organisasi melakukan koordinasi dengan organisasi lain yang terlibat dalam suatu program yang
berkaitan.
Dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki oleh masing-masing implementor,
secara teknis sudah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat. Setiap
implementor memiliki bagiannya masing masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam
pelaksanaan di lapangan.
Faktor-faktor ..., Sitorus, Nia Davita Maranatha, FISIP UI, 2016
c. Komitmen para pelaksana (implementer)
Sebagai pelaksana program Kartu Jakarta Sehat yang saat ini di bawah nama BPJS PBI,
BPJS Kesehatan adalah implementor utama pada program ini. Komitmen dari implementor
sangat dibutuhkan untuk kemajuan dari program tersebut mencapai keberhasilan sesuai dengan
target awal yang telah ditetapkan pada awal dibentuknya program tersebut. Dengan target
universal health coverage tercapai pada 1 Januari 2019, BPJS Kesehatan pun kian erat
menggandeng pemerintah agar program jaminan kesehatan dapat berjalan secara efektif, efisien,
dan terkoordinir. Melalui berbagai kerjasama tersebut, informasi mengenai BPJS Kesehatan dan
program yang diembannya pun disosialisasikan kepada fasilitas kesehatan, organisasi
masyarakat, setiap pemberi kerja, serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha, wadah,
atau kelompok pekerja mandiri (pekerja bukan penerima upah).
UP Jamkesda pun mewakili Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta turut berkomitmen
untuk menerapkan dan membantu menjalankan program sampai diperoleh hasil yang diinginkan
dari program Kartu Jakarta Sehat ini. Meski sudah tidak berperan sebagai pelaksana dari
program Kartu Jakarta Sehat tetapi UP Jamkesda yang telah melebur ke dalam divisi pelayanan
kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta turut membantu melalui berbagai hal
diantaranya adalah dengan sosialisasi. Sosialisasi kepada masyarakat adalah salah satu tugas
yang dimiliki UP Jamkesda saat ini sebagai bentuk usaha membantu keberhasilan dari program
Kartu Jakarta Sehat.
d. Dukungan dari kelompok pelaksana
Dalam hal program Kartu Jakarta Sehat yang dapat dikategorikan sebagai kelompok
masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada bidang kesehatan
atau yang memperhatikan fenomena kebijakan publik. Salah satu LSM yang diketahui turut
mengawasi berjalannya program Kartu Jakarta Sehat adalah Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI). YLKI lebih berfungsi untuk menampung keluhan masyarakat termasuk di
dalamnya adalah pasien Kartu Jakarta Sehat. Sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat,
YLKI turut membantu keberhasilan program Kartu Jakarta Sehat dengan cara menampung
keluhan konsumen/pasien Kartu Jakarta Sehat/BPJS dan menjadi perantara antara konsumen
dengan instansi terkait. YLKI juga menjadi konsultan dan narasumber bagi Dinas Kesehatan dan
BPJS Kesehatan dengan memberikan pandangan-pandangan dari sisi konsumen/pasien dan
membantu memberikan ide-ide yang didapat oleh YLKI dari hasil pembelajaran tentang
Faktor-faktor ..., Sitorus, Nia Davita Maranatha, FISIP UI, 2016
program-program kesehatan di Luar Negeri.Selain itu YLKI juga membantu melakukan
sosialisasi berupa mengadakan penyuluhan akan program-program yang dimiliki oleh BPJS
Kesehatan, menjadi narasumber dalam seminar/talkshow yang diselenggarakan BPJS Kesehatan,
serta membantu member informasi program kesehatan kepada masyarakat umum.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari sisi dukungan kelompok masyarakat sudah
tercapai sehingga program ini tidak berjalan sendiri tanpa dukungan dari kelompok masyarakat.
2. Faktor Penghambat (Impeding Conditions)
a. Banyaknya pemain atau aktor yang terlibat
Banyaknya pihak yang terlibat akan mempengaruhi pelaksanaan program tersebut karena
komunikasi yang dilakukan akan semakin rumit dalam pengambilan keputusannya. Pada
program Kartu Jakarta Sehat ini sudah jelas sekali pembagian pihak-pihak yang bertugas sesuai
dengan kewajibannya masing-masing yang tertuang pada Tugas, Pokok, dan Fungsi. Dinas
Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bertugas untuk mengawasi jalannya program ini, BPJS
Kesehatan bertugas sebagai pelaksana dari program Kartu Jakarta Sehat di bawah nama BPJS
PBI, sementara Fasilitas Kesehatan dan RS bertugas sebagai pemberi layanan kesehatan. Dengan
demikian dapat dikatakan tidak ada tumpang tindih tugas serta intervensi dari pihak-pihak
lainnya pada pelaksanaan program ini.
b. Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda
Salah satu hambatan dalam keberhasilan suatu program adalah adanya komitmen
terhadap program lain sehingga menyebabkan penundaan dalam melaksanakan program tersebut.
Dalam hal program Kartu Jakarta Sehat tidak terjadi komitmen terhadap program lain karena
sejak tahun 2014 pelaksanaan sudah berpindah kepada BPJS Kesehatan. Hal ini menjadi
keuntungan tersendiri dikarenakan BPJS Kesehatan memang memiliki fokus utama sebagai
penyedia layanan jaminan kesehatan masyarakat.
c. Kerumitan yang melekat pada program itu sendiri
Seringkali dalam suatu program memiliki hambatan sendiri karena sifat hakiki yang ada
dalam program itu sendiri.Kerumitan yang dimaksud dapat dilihat dari hambatannya yangdapat
berupa faktor teknis, faktor ekonomi dan faktor perilaku pelaksana maupun masyarakat.
Faktor-faktor ..., Sitorus, Nia Davita Maranatha, FISIP UI, 2016
Menurut wawancara dari Ibu Ruminah selaku pasien RSUD Pasar Rebo yang terdaftar
sebagai peserta Kartu Jakarta Sehat, kendala yang ada pada program Kartu Jakarta Sehat ini
terletak pada kondisi di lapangan pada saat peserta ingin menggunakan Kartu ini untuk
pengobatan.
Menurut Bapak Setiyono sebagai KSP Pemasaran RSUD Pasar Rebo, faktor lainnya yang
menjadi penghambat adalah dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia yang bertugas
melayani pasien seperti halnya dokter atau suster yang bertugas sehingga terjadinya tumpukan
antrian pada saat pelayanan dilakukan.
Menurut pandangan lembaga swadaya masyarakat yang diwakili oleh Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI), salah satu faktor penting yang menjadi hambatan program ini
adalah faktor perilaku pelaksana dan instansi terkait.
Melalui paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan suatu program
sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat program tersebut. Banyaknya
faktor pendukung dalam pelaksanaan program akan membawa keberhasilan yang diharapkan
sejak program tersebut dibuat, sementara sebaliknya apabila faktor yang mendominasi adalah
faktor penghambat maka besar kemungkinan program tersebut tidak akan mencapat target yang
sudah ditetapkan sehingga dapat menimbulkan kegagalan program. Dengan demikian perlu
dilakukan evaluasi dan pembelajaran mendalam tentang bagaimana menghindari hambatan yang
ada dan memperkecil kemungkinan kegagalan program dengan meningkatkan mutu.
SIMPULAN
Dalam Implementasi program Kartu Jakarta Sehat, terdapat faktor-faktor yang menjadi
pendukung serta penghambat dari implementasinya. Menurut hasil penelitian berdasarkan faktor-
faktor yang menjadi dasar dari penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Komitmen pimpinan politik sudah dilakukan oleh Gubernur Ir. Basuki Tjahja
Purnama yang diperlihatkan melalui adanya komitmen melanjutkan program Kartu
Jakarta Sehat yang sebelumnya dikeluarkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Ir.
Joko Widodo dengan melakukan penambahan dana APBD untuk UP Jamkesda untuk
Faktor-faktor ..., Sitorus, Nia Davita Maranatha, FISIP UI, 2016
kebutuhan jaminan kesehatan, komitmen menjadikan Kartu Jakarta Sehat menjadi
Universal Health Coverage, dan pembentukan tim BPJS Gubernur sebagai pengawas
langsungn yang bertugas melapor langsung kepada Gubernur.
2. Kemampuan organisasi dilakukan dengan baik dilihat dari perbandingan antara
Tugas, Pokok dan Fungsi yang dimilliki masing-masing organisasi dan bagaimana
implementasinya di lapangan.
3. Komitmen pelaksana, dalam hal ini adalah BPJS Kesehatan untuk membuat program
pemerintah mencapai target yang ditentukan sudah dilakukan dengan baik.
4. Adanya dukungan dari kelompok pelaksana, yang diwakilkan oleh LSM Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia terhadap program Kartu Jakarta Sehat dan BPJS
Kesehatan.
5. Masih adanya hambatan teknis berupa pelayanan yang dilakukan di RS/faskes yang
cenderung belum sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang seharusnya.
6. SDM pelayan kesehatan yang masih belum memadai sehingga terjadinya
penumpukan pasien.
Dengan demikian dibutuhkan pengawasan lebih pada Rumah Sakit sebagai salah satu
pelaksana yang bertemu langsung dengan pasien agar dapat melakukan pelayanan kesehatan
dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan standart kelayakan pelayanan kesehatan.
SARAN
Berdasarkan analisis dan simpulan yang disampaikan sebelumnya terdapat beberapa
saran yang peneliti dapat berikan, yaitu:
1. Harus dilakukan perbaikan pada hambatan-hambatan yang masih terdapat pada
program Kartu Jakarta Sehat ini. Salah satunya dengan menambah jumlah
sumberdaya manusia seperti dokter, suster, dan pelayan kesehatan lainnya pada
puskesmas dan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan program ini untuk
meningkatkan layanan kesehatan.
2. Pemerintah menetapkan standart kelayakan pelayanan kesehatan untuk kemudian
dipatuhi oleh seluruh fasilitas kesehatan sehingga mengurangi tindakan pelayanan
yang buruk kepada pasien Kartu Jakarta Sehat atau BPJS PBI.
Faktor-faktor ..., Sitorus, Nia Davita Maranatha, FISIP UI, 2016
3. Melakukan tindakan preventif kepada masyarakat dan pasien untuk mencegah
kondisi penyakit yang lebih buruk. Tindakan ini dapat dilakukan dengan
mengedukasi masyarakat tentang penyakit yang diderita Hal ini dipercaya dapat
menekan biaya pengobatan pasien.
KEPUSTAKAAN
Basrowi, & Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
John W. Creswell. Research Design (Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Penerjemah:
Achmad Fawaid). Pustaka Pelajar. Jogjakarta. 2010.
Siagian, P. Sondang (1986). Filsafat Administrasi. Jakarta: PT Gunung Agung.
Syukur, Abdullah M. 1988. Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi. Jakarta: Lembaga
Administrasi Negara RI.
Tjokroamidjojo, Bintoro (1987). Manajemen Pembangunan. Jakarta: CV Haji Masagung.
Westra, Pariata (1987). Ensiklopedi Administrasi. Jakarta: CV Haji Masagung.
Faktor-faktor ..., Sitorus, Nia Davita Maranatha, FISIP UI, 2016