JUDUL: PERAN POLRI DALAM BERANTAS PENYAKIT MASYARAKAT

1. Latar belakang

Hukum kepolisian lahir sejak manusia hidup dalam kelompok dan pemimipin kelompok

tersebut mengeluarkan aturan-aturan (perintah atau larangan) untuk menjaga keamanan dan

ketertiban kelompoknya.

Di Republik Indonesia mulai dengan disahkannya UUD 1945 oleh Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 ini ditentukan bahwa peraturan

yang masih ada belum ada gantinya atau masih di anggap berlaku. Adapun peraturan perundang-

undangan mengenai Kepolisian yang belum ada penggantinya dan di anggap dapat berlaku

adalah ketentan-ketentuan yang dimuat dalam Staatsblad (Lembar Negara) tahun 1918 Nomor

125 dan tahun 1918 Nomor 126 yang tersebut di atas.

Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI menentukan bahwa Kepolisian Negara

Republik Indonesia bernaung di bawah Kementrian Dalam Negeri dan dengan keluarnya

maklumat pemerintah tanggal 1 Oktober 1945 diangkat R. S. Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai

Kepala Kepolisian Negara. Pada tahun 1946 keluar maklumat pemerintah Nomor 11/SD, yang

mengatakan Kepolisian Negara dikeluarkan dari Kementrian Dalam Negeri dan ditempatkan

langsung di bawah Perdana Menteri RI. Maklumat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1946

yang kemudian pada tanggal tersebut dijadikan Hari Kepolisian yang sekarang dikenal dengan

Hari Bhayangkara.

2. Maksud dan tujuan

Selaku alat Negara penegak hukum memelihara serta meningkatakan tertib hukum dan

bersama-sama dengan segenap kekuatan pertahanan keamanan Negara lainnya membina

ketentraman  masyarakat dalam wilayah Negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban

masyarakat.

Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindangan dan

pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Identifikasi

Untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas maka penulis mengidentifikasikan

permasalahan sebagai berikut :

1.Bagaimana menanggapi penyakit masyarakat pada saat ini ?

2.Apa saja penyakit masyarakat yang sering timbul di Indonesia ?

3.Sejauh mana pihak kepolisian menanggapinya ?

4. Kerangka teori

Hukum kepolisian adalah suatu perangkat hukum yang mengatur segala sesuatu yang

berkaitan dengan kepolisian. Dimana bila dilihat dari segi kata pokok kepolisian maka polisi

dapat diartikan sebgai fungsi yang menyangkut tugas dan wewenang atau organ yang

menyangkut organisasi dan administrasi.

Artinya dalam hukum kepolisian sebuah aturan dan wewenang atau hak akan sangat

memiliki peran aktif dalam membantu kepolisian untuk melakukan tugas-tugasnya dan tindakan-

tindakannya, dimana timbal balik kedua perangkat tersebut secara harfiah menghasilkan 2 (dua)

pengertian arti hukum yang diantaranya :

1        Hukum kepolisian bersifat umum

2        Hukum kepolisian bersifat khusus

Bagaimana menanggapi penyakit masyarakat pada saat ini ?

Penyakit masyarakat merupakan obyek studi dalam sosiologidan sudah terdapat rumusan-

rumusan dari pakar tentang artinya. Menurut B. Simanjutak , S.H dalam bukunya “Patologi

Sosial” merumuskan sebagi suatu gejala dimana tidak ada penyesuaian antara berbagai unsure

dari suau keseluruhan sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau yang sangat

merintang, pemuasan keinginan-keinginan fundamental dari anggota-anggota dengan akibatnya,

bahwa pengikatan soSial salah sama sekali.

Selanjutnya B. Simanjutak ,S.H menterjemahkan dari rumusan-rumusan Gilin-Gilin

tentang patologi social sebagai terjadinya Meladjustment yang serius diantara berbagai unsure

dalam keseluruhan konfigurasi kebudayaan sedemikian rupa sehingga kelangsungan hidu suatu

kelompok social menghambat pemuasan kebutuhan asasi anggota kelompok yang

mengakibatkan hancurnya ikatan social diantara mereka.

Penyakit masyarakat gejala yang membuat masyarakat seluruhnya atau sebagian tidak

berfungsi sebagai wadah yang memberi kemungkinan kepada warganya mencari dan memenuhi

kebutuhan hidupnya (sandang, pangan, apan dan kesehatan). Gejala yang demikian disebabkan

oleh perbuatan sekelompok warga masyarakat secara berulang yang oleh masyarakat dianggap

sebagai penyakit masyarakat. Berbagai faktor yang menyebabkan warga masyarakat melakukan

penyimpangan, yang berbuntut pada pelanggaran hukum atau gangguan kamtibmas. Yang

sesungguhnya penyimpangan itu, diketahui dan disadari betul oleh warga masyarakat dan para

aparat penjaga kamtibmas dan penegak hokum. Faktor lainnya pun sudah diketahui pasti para

pemimpin negeri ini, sehingga kalau mereka bertindak benar dalam penanganannya

penyimpangan itu bisa hilang.

Sebagai contoh faktor terpuruknya ekonomi ditambah faktor lingkungan pergaulan dan

lingkungan keluarga yang longgar, disebut sebagai penyebab munculnya perilaku menyimpang

warga masyarakat, seperti praktik prostitusi. Pemberantasannya makin sulit karena perangkat

hukum yang ada tidak sempurna, atau masih menyisakan celah.

Apa saja penyakit masyarakat yag sering timbul di Indonesia ?

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam lampiran ketetapannya Nomor

II/TAP/MPRS/1960 menyebutkan bahwa penyakit masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Pengemisan

2. Pelacuran

3. Perjudian

4. Pemadatan, pemabukan

5. Sejauh mana pihak kepolisian menanggapinya ?

Hal ini disadari oleh pembuat undang-undang, sehingga yang ditentukan sebagai tindakan

kepolisian, dalam UU Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961 jo UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002

adalah “mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat yang akan

menjadi kejahatan dan pelanggaran. Dalam hal ini Kepolisian Negara bekerja dengan

Departemen Kesejahteraan dan instansi-instansi lainnya yag bersangkutan”.

Pengemisan

Pengemis, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan

gelandangan dan pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-

minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari

orang lain.

Dalam hukum pidana diartikan dengan “pengemis adalah meminta uang, barang atau

nafkah kepada orang yang tidak mempunyai kewajiban untuk memberi dengan menimbulkan

belas kasihan “. Adapun caranya pengemis untuk meminta-minta ialah dengan cara lisan, tulisan,

dengan gerak tangan atau dengan mimik wajah.

Adapun yang diancam dengan pidana dalam pasal 504 KUHP ialah mengemis dimuka

umum, termasuk dalam ruangan terbatas namun gerak-geriknya terlihat orang banyak.

Adapun alasan untuk mengemis pada umumnya adalah :

Tekanan ekonomi

Cacat fisik atau mental

Sifat pemalas

Pengaruh lingkungan.

Tindakan kepolisian terhadap pengemis yang sudah dilakukan berupa razia-razia periodic

dan memulangkannya ke kampung mereka masing-masing namun mereka selalu pulang kembali

ke tempat operasinya kembali.

Pelacuran

“Tidak ada satu pun pasal dalan KUHP yang melarang orang menjadi pelacur. Yang

dilarang adalah menjadi germo, sebagaimana diatur dalam Pasal 296, 2997, dan 509 KUHP,”,

Yang melarang praktik prostitusi kebanyakan adalah peraturan daerah (perda). Yang

hukumannya hanya pidana ringan yang tidak membuat jera pelanggar perda itu. Yang lebih

parah lagi, dalam penanganan masalah pelacuran ini tidak ada kesinkronan antara instansi atau

lembaga pemerintah. Belum lagi untuk kawasan tertentu, masyarakat dan aparat pemerintah

setempat menganggap wajar, karena penyimpangan itu sudah berakar dan berurat sejak dulu di

situ. “Polisi diminta menggerebek lokasi pelacuran, tapi di situ ada aparat instansi lain yang

memberi bimbingan dan penyuluhan para pelacur. Apalagi warga dan rumahnya yang berbaur

dengan kompleks pelacuran, kehidupan ekonominya juga bergantung pada praktik itu

Lacur, menurut kamus besar Indonesia adalah malang, celaka, gagal, sial, tidak jadi, uruk

laku. Pelacur dalah perempuan yang melacur, sudel, wanita susila. Pelacuran atau prostitusi

adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan aktifitas pelacur melayani konsumennya (lelaki

hidung belang).

Peraturan Daerah khususnya Ibukota Jakarta tentang penanggulangan pelacuran

menyatakan bahwa wanita tuna susila sebagai wanita yang mempunyai kebiasaan melakukan

hubungan kelamin (intim) diluar pekawinan dengan imbalan jasa maupun tidak.

Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat menyatakan bahwa pelacuran adalah mereka yang

bisa melakukan hubungan kelamin (intim) diluar perkawinan yang sah.

Ancaman pidana bagi pelacur tidak terdapat dalam KUHP, pasal 284 hanya mengancam

pidana kepada wanita yang sudah kawin dan kepada wanita yang tidak bersuami yang

bersenggama dengan pria yang terikat monogami serta dalam pasal 295 dan 296 KUHP

ditnjukan kepada para germo.

Adapun tindakan kepolisian terhadap pelacuran sesuai dengan yang terdapat dalam UU

Kepolisian terbatas pada pengawasan keamanan di lokasi pelacuran sekaligus menjadikannya

tempat informasi tentang para buronan kriminal dan mengadakan razia-razia di tempat hiburan

atau taman-taman bila terdapat gangguan keamanan atau peredaran obat-obatan terlarang, dan

pelacur-pelacur yang dianggap perlu diserahkan kepada dinas sosial untuk rehabilitasi.

Perjudian

Main judi, menurut KUHP pasal 303 ayat (3) adalah setiap permainan yang

memungkinkan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau

menungkinkan itu ditambah besar karena pemain lebih pandai atau mahir. Main judi juga

meliputi segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak

diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau permainan itu, demikian pula segala peraturan

lainnya. Karena main judi merupakan kegemaran yang dapat menjadi rasa ketagihan yang

akhirnya dapat menghabiskan harta benda dan akhirnya mendorong untuk melakukan kejahatan.

Maka KUHP melarangnya dengan ancaman pidana pasal 303 dan untuk perjudian ringan dalam

pasal 542

Tindakan kepolisian terhadap perjudian bersifat relatif, menangkap para pelakunya untuk

di ajukan kepengadilan.

Pemadatan, pemabukan

Istilah pemadatan dalam ketetapan MPRS dan dalam UU pokok kepolisian ini terkenal

dengan sebutan” penyalahgunaan Narkotika”. Narkotika atau obat bius(Yunani: narkotiko, dari

kata narke= tidak berasa) adalah nama kumpulan dari sejumlah obat-obatan yang berasal dari 3

macam tumbuh-tumbuhan. Ialah : papever, koka dan ganja.

Dalam usaha pencegahan penyalahgunaan berdasarkan itruksi presiden kepada Kepala

Badan Koordinasi Intelijen Negara dibentuk badan koordinasi pelaksanaan Intruksi presiden

(BAKOLAK- INPRES) yang mempunyai sub-team narkotika yang terdiri dari kepolisian RI, dan

departemen keuangan (Bea-Cukai), kesehatan (Farmasi), kehakiman (Imigrasi), perhubungan

(perhubungan laut), dalam negri, penerangan, pendidikan, kebudayaan dan social.

Kepolisian mempunyai satuan-satuan untuk masalah narkotika, ialah di markas besar :

Direktorat Reserse Narkotika ; di markas kepolisian daerah , Bagian Reserse Narkotika dan

kepolisian daerah metropolitan Jakarta , satuan Reserse Narkotika.

Tindakan kepolisian terhadap pelanggar UU bersifat refresif untuk diajukan ke

pengadilan. Adapun terhadap penyalahgunaan sifatnya rehabilitatif oleh bagian Bimbingan

Anak, Pelajar, Remaja, Mahasiswa, dan Pemuda.

5. Simpulan dan saran

Penyakit masyarakat pada umumnya dapat dicegah jika kalau masyarakat itu sadar,

karena dengan kesadaran dari dalam diri sendirilah penyakit mesyarakat itu dapat musnah. pihak

kepolisiaan hanya dapat membantu mencegahnya dengan cara yang dapat dittempuh seperti,

merazia atau yang lainnya jadi kesimpulannya penyakit masyarakat ini dapat diberantas oleh

kesadaran masyarakat itu sendiri untuk tidak berbuat yang menyebabkan atau merugikan dirinya

sendiri ataupun dalam masyarakatnya.

Kerja polisi yang tidak konsisten juga menambah keberanian warga untuk tetap

berperilaku menyimpang. Misalnya, dalam merazia VCD bajakan. Bahkan, ada kecenderungan

polisi membiarkan perilaku penyimpangan warga, selama tidak timbul pelanggaran hukum

lainnya.

Sebagai saran, peraturan-peraturan yang menjerat sipelaku agar tidak mengulangginya

lagi yaitu dengan cara mempertegas peraturan-perturan pemerintah supaya para pelaku tidak mau

menggulangginya lagi dikemudian hari.

Identifikasi dan faktor penyebab gangguan kamtibmas dan penegakan hukum sudah jelas.

Kini terserah masyarakat dan polisi itu sendiri, mau terus melestarikan penyimpangan

perilakunya atau tidak.

TUGAS BAHASA INDONESIAMEMBUAT KERANGKA KARANGAN

OLEHFAHMI NOOR ADLY

KELAS F/14NO. AK 11.253

TUGAS BAHASA INDONESIAMEMBUAT KARANGAN

OLEHFAHMI NOOR ADLY

KELAS F/14NO. AK 11.253