Upload
fadil-lakurs-robbayani
View
241
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/16/2019 Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES
1/23
MAKALAH
STUDI KOMPARASI
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DI INDONESIA DENGAN DI
TURKI
( Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Asuransi Kesehatan)
Disusun Oleh :
Fadilah Akbar F 122110101155
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS JEMBER
2015
8/16/2019 Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES
2/23
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah ini sebagai
Tugas mata kuliah Asuransi Kesehatan berjudul “Studi Komparasi Pelaksanaan
Jaminan Kesehatan Indonesia Dengan Turki “ dengan tepat waktu.
Terima kasih saya ucapkan kepada bapak Abu Khoiri, S.KM., M.Kes. selaku
dosen pembimbing mata kuliah Asuransi Kesehatan yang telah membantu sehingga
penulisan makalah ini dapat terselesaikan dengan baik.
Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Asuransi
Kesehatan serta sebagai wacana bagi para mahasiswa untuk menambah wawasan
tentang pelaksanaan jaminan kesehatan yang ada di Indonesia dengan yang ada di
Turki.
Akhir kata semoga dengan adanya penulisan makalah ini, diharapkan dapat
bermanfaat bagi semua pihak. Tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan makalah
ini. Maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi
perbaikan makalah ini di waktu yang akan datang.
Jember, 20 Maret 2015
Penyusun
8/16/2019 Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES
3/23
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................... iii
BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah .............................................................................................. 2
1.3 Tujuan ................................................................................................................ 2
BAB 2 PEMBAHASAN .................................................................................................. 3
2.1 Manajemen Kepesertaan .................................................................................... 3
2.1.1 Manajemen Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Indonesia.............................. 3
2.1.2 Manajemen Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Turki .................................... 4
2.2 Manajemen Pelayanan Kesehatan...................................................................... 6
2.2.1 Manajemen Pelayanan Kesehatan di Indonesia ............................................... 6
2.2.2 Manajemen Pelayanan Kesehatan di Turki ...................................................... 9
2.3 Manajemen Pembiayaan .................................................................................. 10
2.3.1 Manajemen Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Indonesia ............................ 10
2.3.2 Manajemen Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Turki .................................. 15
BAB 3 PENUTUP .......................................................................................................... 17
3.1 Kesimpulan ...................................................................................................... 17
3.2 Saran ................................................................................................................ 18
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................... 20
8/16/2019 Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES
4/23
1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Di era modern seperti saat ini, kebutuhan masyarakat akan kesehatan
semakin meningkat, hal ini dikarenakan sudah banyak masyarakat yang sadar akan
pentingnya kesehatan bagi dirinya dan juga lingkungan sekitar kita yang semakin
lama semakin tidak sehat untuk menjadi tempat tinggal kita. Banyak pencemaran
lingkungan dimana – mana, sehingga penyebaran penyakit dapat terjadi begitu
cepat dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga tidak sedikit masyarakat yang
terkena dampak dari perubahan lingkungan ini dan menyebabkan tingkat kunjungan
masyarakat dalam berobat terutama di tempat pelyanan kesehatan semakin tinggi.
Hal ini tentunya terasa memberatkan bagi masyarakat yang terutama mempunyai
penghasilan yang pas – pasan, sudah susah cari uang untuk makan tetapi masih
harus kerja keras lagi untuk melunasi biaya pengobatan di tempat pelayanan
kesehatan.
Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang
telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (Undang – undang
JKN, 2013) Asuransi kesehatan merupakan sebuah bentuk usaha dimana
mempunyai tujuan untuk mengurangi risiko masyarakat menanggung biaya
kesehatan dari kantong sendiri ( out of pocket ), dalam jumlah yang sulit diprediksidan kadang-kadang memerlukan biaya yang sangat besar. Meskipun sudah berhati
– hati, orang tidak bisa secara mutlak menghindari bahaya sakit, kecelakaan,
kematian, kebaaran, gempa bumi, badai taufan, petir, dan tindakan kriminal yang
mungkin kita hadapi sehari – hari ( Dasar – Dasar Asuransi Kesehatan, 2005)
Untuk itu diperlukan suatu jaminan dalam bentuk asuransi kesehatan, karena
peserta membayar premi dengan besaran tetap. Dengan demikian pembiayaan
8/16/2019 Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES
5/23
2
kesehatan ditanggung bersama secara gotong royong oleh keseluruhan peserta,
sehingga tidak memberatkan secara orang per orang.
Penerapan system jaminan kesehatan ini diselenggarakan hampir di seluruh
negara yang ada di dunia meskipun dengan system yang berbeda – beda. Indonesia
juga termasuk Negara yang melaksanakan jaminan kesehatan bagi warganya namun
perkembangan asuransi kesehatan di Indonesia berjalan sangat lambat
dibandingkan dengan perkembangan asuransi kesehatan Negara tetangga di
ASEAN. Hal ini tidak terjadi begitu saja, banyak factor – factor yang
mempengaruhi mengapa perkembangan asuransi kesehatan di Indonesi tumbuh
begitu lambat. Untuk mengetahui hal apa saja yang harus dibenahi agar jaminan
kesehatan di Indonesia dapat berjalan dengan baik maka perlu suatu pembandingan
dengan Negara yang berhasil menerapkan system jaminan kesehatan salah satunya
Turki.
1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah di uraikan oleh penulis, terdapat beberapa hal
yang menjadi pertanyaan bagi penulis. Adapun pertanyaan yang muncul dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana manajemen kepesertaan jaminan kesehatan yang dilaksanakan di
Indonesia dan di Turki ?
2. Bagaimana manajemen pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Indonesia dan
di Turki ?
3. Bagaimana manajemen pembiayaan jaminan kesehatan yang dilaksanakan di
Indonesia dan di Turki ?
1.3 Tujuan
1.
Untuk mengetahui tentang manajemen kepesertaan jaminan kesehatan di
Indonesia dengan jaminan kesehatan di Turki
2. Untuk mengetahui tentang manajemen pelayanan kesehatan di Indonesia dengan
manajemen pelayanan kesehatan di Turki
3. Untuk mengetahui tentang manajemen pembiayaan jaminan kesehatan di
Indonesia dengan manajemen pembiaaan jaminan kesehatan di Turki
8/16/2019 Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES
6/23
3
BAB 2 PEMBAHASAN
2.1 Manajemen Kepesertaan
2.1.1 Manajemen Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Indonesia
Penlaksana jaminan kesehatan di Indonesia dalam hal ini adalah
BPJS Kesehatan melakukan manajemen kepesertaan dengan cara
merekrut peserta menjadi 2 gelombang, gelombang pertama adalah
peserta yang sebelumnya telah menjadi peserta ASKES dan
JAMSOSTEK secara otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan per 1
januari 2014, sedangkan untuk masyarakat yang belum terdaftar sebagai
peserta BPJS selambat – lambatnya akan tercakup seluruhnya pada
tanggal 1 januari 2019. BPJS juga menggolongkan peserta dalam
beberapa kategori, yaitu Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya di
singkat PBI Jaminan Kesehatan, dan bukan PBI Jaminan Kesehatan.
Pengkategorian peserta jaminan kesehatan yang diterapkan di Indonesia
dikategorikan berdasarkan pekerjaan peserta, berikut pengkategorian
peserta yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan
1. Bukan Penerima Bantuan Iuran
a. Pekerja Penerima Upah
Terdiri atas :
Pegawai Negeri Sipil
Anggota TNI
Anggota Polri
Pejabat Negara
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
Pegawai Swasta, dan
Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf
f yang menerima upah
b. Pekerj Bukan Penerima Upah
Terdiri atas :
Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan
8/16/2019 Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES
7/23
8/16/2019 Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES
8/23
5
G0 : Rumah tangga dengan pendapatan per kapita kurang dari
sepertiga upah minimum (0 TL – 295 TL), termasuk dalam
golongan yang tidak perlu membayar premi. Premi mereka
dikover oleh dana Negara.
G1 : Rumah tangga dengan pendapatan per kapita antara
sepertiga upah minimum dan upah minimum (295,50 TL ke
886,50 TL) membayar premi sebesar 35,46 TL (12 persen
sepertiga upah minimum).
G2 : Rumah Tangga yang pendapatan per kapita jatuh antara
upah minimum dan dua kali upah minimum (886,50 TL ke 1773
TL) membayar premi dari 106,38 TL (12 persen upah minimum).
G3 : Rumah Tangga yang berpenghasilan lebih dari dua kali upah
minimum (> 1773 TL) membayar premi 212,76 TL (12 persen
dari dua kali upah minimum
Aturan lain ditentukan oleh pemerintah Turki terhadap
kepesetaan jaminan kesehatan ini supaya kebijakan ini dapat berjalan
dengan sebaik – baiknya dan seadil – adilnya, adapun peraturan lainnya
mengenai aturan kepesertaan ini adalah :
a. Orang-orang yang berpenghasilan bervariasi sepanjang tahun
harus mengajukan permohonan bulanan sehingga jumlah premi
mereka dapat disesuaikan.
b. Sistem ini menggunakan data dari berbagai database untuk
mengumpulkan informasi pendapatan keluarga. Jika perubahan
pendapatan diidentifikasi sebelum penerima asuransi memberikan
pernyataan diri, maka sistem secara otomatis mengidentifikasi
kembali pendapatan rumah tangga dan menetapkan tingkat premi
baru yang lebih sesuai.
c. Jika sistem mencatat bahwa jumlah anggota rumah tangga telah
berubah karena kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan
sebagainya, dan dicatat dalam database publik, pendapatan rumah
tangga per kapita direvisi secara otomatis untuk meneysuaikan
8/16/2019 Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES
9/23
6
dengan keadaan saat ini dan menentukan tingkat premi yang lebih
sesuai.
2.2 Manajemen Pelayanan Kesehatan
2.2.1 Manajemen Pelayanan Kesehatan di Indonesia
Program Jaminan Kesehatan yang telah dilaksanakan di
Indonesia membawa dampak postif bagi dunia kesehatan, dimana
masyarakat merasa sedikit terbantu dengan adanya sistem Jaminan
Kesehatan yang dlaksnakan oleh BPJS. Untuk mengimbangi
perkembangan dunia kesehatan yang semakin membaik ini maka BPJS
menerapkan sistem manajemen Pelayanan Kesehatan berdasarkan pada
aturan yang telah dibuat yakni PERMENKES No 71 tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatana Nasional. Penyelenggara
pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang bekerja
sama dengan BPJS Kesehatan berupa Fasilitas Kesehatan tingkat
pertama dan Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Pada peraturan
tersebut dijelaskan bagaimana BPJS me-manajemen seluruh elemen
Pelayanan Kesehatan di Indonesia agar supaya dapat berjalan beriringan
dan saling mendukung demi tercapainya tujuan JKN.
Adapun penerapan manajemen pelayanan kesehatan yang
dilakukan BPJS menurut PERMENKES No 71 tahun 2013 adalah
sebagai berikut
1. Manajemen terhadap Fasilitas kesehatan
Untuk mewujudkan program Jaminan Kesehatan yang dapatmembantu maasyarakat dalam mengatasi permasalahan kesehatan maka
BPJS selaku penyelenggara program JKN harus bekerja sama dengan
Fasilitas Kesehatan baik tingkat pertama maupun rujukan dengan
berbagai macam syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyedia layanan
agar nantinya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat
dapat terlaksana dengan baik dan dapat terkontrol dengan baik. Adapun
fasilitas kesehatan tingkatpertama yang dimaksud diatas adalah
8/16/2019 Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES
10/23
8/16/2019 Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES
11/23
8
b. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, yang terdiri
atas:
Administrasi pelayanan;
Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik
oleh dokter spesialis dan subspesialis;
Tindakan medis spesialistik baik bedah maupun non
bedah sesuai dengan indikasi medis;
Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan
indikasi medis;
rehabilitasi medis;
pelayanan darah;
pelayanan kedokteran forensik klinik;
pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di
Fasilitas Kesehatan;
perawatan inap non intensif; dan
perawatan inap di ruang intensif.
c. pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Manajemen terhadap pelayanan Obat, alat kesehatan, dan bahan
medis habis pakai
Dalam upaya menyembuhkan peserta dari penyakit yang
dideritanya, maka tidak lepas dari upaya kuratif yang dilakukan di
fasilitas kesehatan. Dalam upaya kuratif tersebut tentunya dibutuhkan
alat dan bahan seperti obat dan alat kesehatan lainnya sesuai dengan
keperluan pasien, maka dari itu BPJS melakukan pengaturan dalam hal
pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Menurut
Permenkes No 71 Tahun 2013 Pelayanan obat, Alat Kesehatan, dan bahan
medis habis pakai dapat diberikan pada pelayanan kesehatan rawat jalan
dan/atau rawat inap baik di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama maupun
Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medis.
8/16/2019 Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES
12/23
9
Pelayanan obat, Alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang
diberikan kepada Peserta berpedoman pada daftar obat, alat kesehatan, dan
bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri
2.2.2 Manajemen Pelayanan Kesehatan di Turki
Program HTP yang di terapkan di Turki membawa dampak
positif bagi warga Turki pada sii kesehatan, dapat dilihat dengan adanya
penurunan pada angka kematian bayi yang sebelumnya 28,5 per 1.000
kelahiran pada 2003 menjadi 10,1 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun
2010 serta adanya peningkatan angka harapan hidup pada tahun 2010adalah 74,3 tahun dibandingkan dengan than 2002 yang hanya 71,8
tahun. Peningkatan kesehatan yang dialami oleh masyarakat Turki tidak
lepas dari manajemen yang dilakukan oleh pemerintah Turki.
Pemerintah Turki dalam me-manajemen pelayanan kesehatan
bagi rakyatnya lebih menekankan pada pelayanan preventif dan
promotif, dapat dilihat dengan diluncurkannya program dokter keluarga
yang diluncurkan pada tahun 2010 dengan menyediakan “ layanan
kesehatan terpadu “ yang menekankan pada pelayanan kesehatan primer
dan pencegahan penyakit kronis dan melayani vaksinasi, perawatan
prenatal, dan perawatan pasca melahirkan yang dilakukan oleh bidan.
Pemerintah Turki tidak hanya memberikan kemudahan bagi
peserta jaminan kesehatan dengan mengkover biaya kesehatan, tatapi
juga meningkatkan kemudahan dalam aksesibiltas peserta terhadap
fasilitas kesehatan, dibuktikan dengan banyaknya rumah sakit yang
dimiliki Turki baik milik pemerintah, lembaga pendidikan/universitas,
maupun swasta. Tidak hanya memperbanyak fasilitas kesehatan guna
mengatasi permasalaha aksesibilitas peserta, pemerintah Turki juga
menngkatkan kualitas dari fasilitas kesehatan tersebut.
Pelayanan obat yang digunakan oleh rumah sakit milih
departemen kesehatan Turki, universitas maupun swasta mendapatkan
potongan harga sebesar 3 Turkish Lir (TL) dan peserta membayar
dengan uang pribadi untuk obt – obat yang diresepkan saat berkunjung
8/16/2019 Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES
13/23
10
ke fasilitas kesehatan sebesar 20 persen, kecuali bagi pensiunan hanya
membayar sebesar 10 persen
2.3 Manajemen Pembiayaan
2.3.1 Manajemen Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Indonesia
Ssitem manajemen pembiayaan yang dilakukan oleh BPJS
kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan dilakukan
berdasarkan peraturan Presiden No 111 tahun 2013 tentnag Perubahan
atas PERPRES No 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Adapun
bunyi peraturan Presiden tersebut yang menjadi dasar manajemen
Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Indonesia adalah sebagai berikut :
Pasal 16
(1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan
Kesehatan dibayar oleh Pemerintah.
(1a)Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan
oleh Pemerintah Daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah.
(2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima
Upah dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.
Pasal 16A
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan
serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah
sebesar Rp 19.225,00 (sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) per orang per bulan.
Pasal 16B
(1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima
Upah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota
TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% (lima
persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
8/16/2019 Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES
14/23
11
(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
b. 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.
(3) Kewajiban Pemberi Kerja dalam membayar iuran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
dilaksanakan oleh:
a. Pemerintah untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi
Pegawai Negeri Sipil Pusat, Anggota TNI, Anggota
Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri Pusat; dan
b. Pemerintah Daerah untuk Iuran Jaminan
Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Daerah.
Pasal 16C
(1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima
Upah selain Peserta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16B ayat (1) yang dibayarkan mulai
tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2015
sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari Gaji
atau Upah per bulan dengan ketentuan:
a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
b. 0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh
Peserta.
(2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dibayarkan mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 5% (lima
8/16/2019 Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES
15/23
12
persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan
ketentuan:
a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
(3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja
kepada BPJS Kesehatan.
Pasal 16D
Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan
sebagai dasar perhitungan besaran Iuran Jaminan Kesehatan
bagi Peserta Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16C dan pegawai pemerintah non pegawai negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1) sebesar 2
(dua) kali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan
status kawin dengan 1 (satu) orang anak.
Pasal 16E
(1) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan
Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16B ayat (1) terdiri atas Gaji atau Upah
pokok dan tunjangan keluarga, kecuali bagi Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri.
(2) Iuran Jaminan Kesehatan untuk Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan tetap.
(3) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan
Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16C terdiri atas Gaji atau Upah pokok dan
tunjangan tetap.
8/16/2019 Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES
16/23
13
(4) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan tunjangan yang dibayarkan kepada Pekerja
tanpa memperhitungkan kehadiran Pekerja.
Pasal 16F
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja:
a. sebesar Rp 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus
rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di
ruang perawatan Kelas III.
b. sebesar Rp 42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus
rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di
ruang perawatan Kelas II.
c. sebesar Rp 59.500,00 (lima puluh sembilan ribu lima
ratus rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat
pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
Pasal 16G
(1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi penerima pensiun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan sebesar 5% (lima
persen) dari besaran pensiun pokok dan tunjangan
keluarga yang diterima per bulan.
(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar
oleh Pemerintah dan penerima pensiun dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah; dan
b. 2% (dua persen) dibayar oleh penerima
pensiun.
8/16/2019 Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES
17/23
14
(3) Iuran Jaminan Kesehatan bagi penerima pensiun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf e
dan huruf f, mengikuti ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16F.
(4) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis
Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu
dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya
ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat
puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipilgolongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas)
tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.
Pasal 16H
(1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang
lain dibayar oleh Peserta.
(2) Besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota
keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari Gaji atau Upah
Peserta Pekerja Penerima Upah per orang per bulan.
(3) Besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota
keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Peserta bukan Pekerja ditetapkan sesuai Manfaatyang dipilih mengacu pada ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16F.
Pasal 16I
Besaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16F, Pasal 16G,
dan Pasal 16H ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali yang
ditetapkan dengan Peraturan Presiden
8/16/2019 Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES
18/23
15
Pemerintah Indonesia juga telah menentukan standar tarif
pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat
lanjutan dalam penyelenggaran program jaminan kesehatan ini, hal ini di
atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 69/2013
2.3.2 Manajemen Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Turki
Setelah dilaksanakannya program Healt Transformation Program
(HTP) oleh pemerintah Turki manajemen keuangan bagi jaminan
kesehatan masyarakat semakin membaik. Pengelolaan semakin
terstruktur dan tepat sasaran. Manajemen pembiayaan yang diterapkan
pemerintah Turki untuk jaminan kesehatan di dasarkan pada tingkatan
pelayanan dan status rumah sakit
Rincian pembiayaan yang dilakukan pemeintah Turki untuk
jaminan kesehatan yang didasarkan pada tingkat pelayanan kepada
masyaraat dan kelas atau klasifikasi rumah sakit adalah sebagai berikut :
a.
Pelayanan kesehatan primer, dilakukan pada tingkat puskesmas dan
paraktek dokter keluarga, pelayanan ini dibiayai terutama oleh APBN b. Pelayanan Kesehatan Sekunder dan tersier, dilakukan oleh rumah
sakit umum milik pemerintah Turki, rumah sakit universitas, dan
rumah sakit swasta. Untuk pelayanan kesehatan sekunder dan tersier
yang dilakukan rumah sakit pemerintah dikover oleh APBN, biaya
ini mencakup semua biaya yang dibutuhkan rumah sakit untuk biaya
operasional termasuk bonus berbasis kinerja untuk peyedia jasa
layanan, gaji pegawai, dan biaya investasi. Untuk rumah sakit swasta,
pihak penyelenggara jaminan kesehatan Turki yaitu SSI melakukan
negosiasi dan melakukan kontrak dengan pnyedia layanan yang
biasanya panjang kontrak dalam periode 1 tahun serta rumah sakit
dapat meminta tagihan ekstra kepada pasien sesuai dengan fasilitas
yang diberikan rumah sakit dan klasifikasi rumah sakit. Rumah sakit
universitas menerima dana dari Negara melalui APBN untuk gaji dan
8/16/2019 Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES
19/23
16
investasi lainnya serta tambahan dana dari hasil pendapatan mereka
sendiri selama membeikan pelayanan kesehatan terhadap pasien
Khusus untuk warga miskin dan kurang mampu yang tidak
tercakup dalam asuransi formal, program HTP yang dikelola SSI, SSI
sudah menyediakan program Green Card yang di khususkan bagi mereka
dan didanai oleh APBN dengan cara mengalokasikan anggaran pada
Depkes setempat dan pada nantinya dana tersebut akan dipindahkan ke
rumah sakit oleh Depkes sebagaiuang pengganti pelayanan kesehatan
yang telah digunakan oleh peserta Green Card.
8/16/2019 Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES
20/23
17
BAB 3 PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Pemerintah Indonesia telah mempunyai maksud yang baik dengan
menjalankan program JKN guna memberikan kepastian perlindungan dan
kesejahteraan social bagi seluruh rakyat Indonesia, akan tetapi masih banyak
kendala dalam menjalankannya, baik deri segi sasaran, pelaksana kebijakan, dan
penyedia layanan kesehatan. Banyak di lapangan ditemukan berbagai macam
permasalahan mengenai program JKN ynag dijalankan BPJS,
Dilihat dari segi sasaran masih banyak masyarakat Indonesia yang belum
tahu dan belum mengerti tentang JKN sehingga menghambat proses perekrutan
peserta yang pada akhirnya nanti harus terkover oleh JKN, hal ini berhubungan
dengan pelaksana kebojakan yakni BPJS. Dalam melaksanakan UU No 24
Tahun 2011, BPJS kurang aktif dalam memberikan sosialisasi program JKN
kepada masyarakat, BPJS lebih banyak memanfaatkan promosi melalui media
elektronik seperti televisi dan internet dimana masih banyak masyarakat
Indonesia yang belum bisa atau tidak sempat mengakses ke media elektronik
tersebut. Dari segi penyedia layanan kesehatan masih banyak juga yang belum
siap untuk menjalankan program JKN ini, masih banyak dilihat disekitar kita
fasilitas palayanan kesehatan yang masih belum memenuhi syarat kredensial
BPJS kesehatan dilihat dari standar yang belum memenuhi syarat yaitu dari
SDM yang belum cukup, dan alat kesehatan juga belum memadai,
Permasalahan yang juga menjadi kesulitan bagi BPJS adalah kepatuhan
peserta untuk membayar premi setiap bulan terutama untuk peserta mandiri yang
biaya preminya harus dikeluarkan dari kantong pribadi setiap bulannya. Banyak
ditemukan kasus dilapangan bahwa peserta hanya ikut BPJS dan membayar
iuran ketika dia sakit, dan ketika sembuh dia sudah tidak lagi mau membayar
iuran atau premi.
Dibandingkan dengan sistem jaminan kesehatan Turki yang sudah
berjalana sekitar satu decade dapat dijadikan contoh bag Indonesia dalam
8/16/2019 Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES
21/23
18
menerapkan program jaminan kesehatan nasional. Pemerintah Turki tidak hanya
membuat kebijakan dan program tetapi juga membantu dalam proses
implementasi programnya dimana Pemerintah Turki memperbesar anggaran
kesehatan guna memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi
masyarakatnya, pemerintah Turki juga mengimbangi jalannya program HTP
(Program jaminan kesehatan Turki) dengan menambah sarana dan prasarana
kesehatan yang dibutuhkan di setiap fasilitas kesehatan terutama fasilitas
kesehatan primer yang menjadi ujung tombak peningkatan kesehatan
masyarakat.
3.2 Saran
Keberhasilan sebuah program termasuk program JKN bergantung pada
semua yang terlibat dalam program tersebut, para pelaku dalam program JKN
harus saling mendukung agar supaya program ini dapat berjalan dengan baik dan
dapat mencapai tujuannya. Peran Pemerintah juga sangat penting dalam
pelaksanaan program ini terutama dalam dukungan dana bagi kesehatan yang
saat ini masih terbilang rendah.Dalam menjalankan program yang bersifat nasional dan berhubungan
dengan masyarakat luas juga harus didukung oleh sumber data yang valid dan
terintegrasi untuk memudahkan jalannya program dan proses pengembangannya
nanti, karena informasi data adalah kunci dari kefektifan program ini. Dilihat
dari jaminan kesehatan yang diterapkan Negara Turki, mereka bisa berkembang
secara signifikan tidak hanya didukung oleh Pemerintah yang juga berkomitmen
untuk meningkatkan kesehatan masyaraktnya tetapi juga didukung oleh sistem
data yang single identity dimana satu orang individu hanya memiliki satu nomor
identitas yang terintegrasi dengan semua keperluan pedataan yang berhubungan
dengan kepentingan Negara, jadi lebih mudah dalam pengelolaan data dan
pengembangannya.
Perbaikan infrastruktur dan pemerataan penyedia layanan kesehatan
dipandang juga harus segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia, mengingat
tidak semua wilayah Indonesia masyarakatnya mempunyai tingkat akses ke
8/16/2019 Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES
22/23
19
pelayanan kesehatan yang sama, masyarakat di daerah terpencil tidak memiliki
banyak pilihan untuk berobat, sementara di daerah perkotaan relative fasilitas
kesehatan sudah banyak, sehingga penggunaan akan lebih sering dan
pemanfaatan layanan kesehatan dapat diserap secara maksimal
8/16/2019 Fadilah Akbar Filayati 122110101155 ASKES
23/23
20
DAFTAR PUSTAKA
Yandrizal, dkk. 2014. Analisis Ketersediaan Fasilitas Dan Pembiayaan Kesehatan
Pada Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Di Provinsi Bengkulu. Bengkulu :
Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
Latar, Rahmadaniaty, dkk. 2014. Kesiapan Stakeholder Dalam Pelaksanaan Program
Jamnan Kesehatan Nasional Di Kota Tuai. Tuai : Universitas Hasanudin
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentnag Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta : Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manusia
Peraturan Prseiden Nomor 111 tahun 2013. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta : Kementrian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia
Menon, Rekha, dkk. 2013, Turkey’s Green Card Program for the Poor , Washington
DC, The World Bank
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013. Tentang Pelayanan Kesehatan
Pada JKN. Jakarta : Kementrian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Standar Tarif Pelayanan
Keehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan
Tingktat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.