EVALUASI REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2007-2011

Naskah Publikasi

Disusun oleh :

ARI WIDIYANTO

B 200 080 227

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2012

EVALUASI REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2007-2011

ARI WIDIYANTO

B 200 080 227

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian realisasi

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten dengan target

penerimaan PBB yang telah ditetapkan untuk periode tahun 2007-2011.

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran atau

informasi kepada Kabupaten Klaten dalam meningkatkan penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan untuk periode selanjutnya.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis yang terdiri dari identifikasi

target dan realisasi, analisis efektivitas, analisis laju pertumbuhan, analisis

kontribusi, dan coverage ratio. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder

yang berasal dari KPP Pratama dan DPPKAD Kabupaten Klaten. Sumber data

tersebut berdasarkan dokumen yang tersusun dalam arsip yang berupa

ketetapan PBB, target dan realisasi, data luas objek PBB, dan penerimaan

pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa realisasi penerimaan PBB

di Kabupaten Klaten pada tahun 2007 sampai 2011 belum mampu mencapai

target yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas Pajak bumi dan bangunan di

Kabupaten Klaten pada tahun 2007 sampai 2011 dengan rata-rata tingkat

efektivitas sebesar 94,99% dengan kriteria efektif. Laju pertumbuhan

penerimaan PBB di Kabupaten Klaten pada tahun 2008 sampai 2011

mengalami dinamika dari penurunan sampai dengan peningkatan kembali

dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 2,88%. Tingkat kontribusi pajak

bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Klaten tahun

2007 sampai 2011 belum begitu besar dengan rata-rata tingkat kontribusi

sebesar 1,15%, tetapi coverage ratio di Kabupaten Klaten untuk tahun 2007

sampai 2011 selalu meningkat dengan rata-rata coverage ratio sebesar 83,22%,

hal ini dikarenakan luas bumi yang dikenakan pajak di Kabupaten Klaten

bertambah setiap tahunnya.

Kata kunci : realisasi dan target, efektivitas, kontribusi penerimaan.

A. PENDAHULUAN Pajak adalah salah satu unsur terbesar dalam menghasilkan pendapatan

daerah serta untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah pusat

telah memberikan bagian penerimaan yang berasal dari pajak pusat untuk

kegiatan pembiayaan dan pembangunan bagi pemerintah daerah. Saat ini pajak

pusat yang sebagian penerimaannya telah diberikan kepada pemerintah daerah

antara lain Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan, Pajak Penghasilan. Sebagian besar yang telah diberikan seperti

Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan,

Sedangkan pajak lainnya masih sebagian kecil. Pembagian penerimaan pajak

pusat pemerintah daerah merupakan contoh penerapan desentralisasi fiskal di

Indonesia.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu penerimaan

Pemerintah Pusat yang sebagian hasilnya diserahkan kembali kepada daerah

yang memungutnya. PBB dikenakan pada lima sektor yaitu pedesaan,

perkotaan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Penerimaan PBB dari

sektor pedesaan dan perkotaan merupakan penerimaan PBB yang begitu besar.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat, namun hasil penerimaan

seluruhnya telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme bagi

hasil pajak. Hasil penerimaan ini telah digunakan pemerintah daerah untuk

berbagai keperluan, terutama untuk pembangunan di daerah.

Ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak

yang ditetapkan dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994 tentang perubahan

atas Undang-undang No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Dan untuk pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak dengan

kesadaran membayar yang cukup tinggi mengingat bumi dan bangunan telah

memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi

orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atau memperoleh dari bumi

atau bangunan tersebut. Oleh karena itu wajar dan sepantasnya apabila mereka

yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan tersebut diwajibkan

memperoleh manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya dari negara melalui

pembayaran pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian realisasi

penerimaan PBB di Kabupaten Klaten dengan target penerimaan PBB yang

telah ditetapkan untuk periode tahun 2007-2011.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak

bergerak. Yang dipentingkan adalah objeknya, dan oleh karena itu keadaan

atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting sehingga tidak

mempengaruhi besarnya pajak (Soemitro, 1989: 2).

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan adalah

Undang-Undang No.12 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang

No.12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (selanjutnya disebut UU

PBB).

Dalam pelaksanaannya, PBB juga diatur dalam peraturan pemerintah

serta keputusan menteri keuangan sebagai dasar hukum PBB adalah sebagai

berikut :

1. Undang-Undang No.12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan

sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.12 tahun 1994.

2. Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2000 tentang pembagian hasil

penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Menteri Keuangan N0.34/PMK.03/2005 tentang pembagian

hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

4. Keputusan Menteri Keuangan No.1007/KMK.04/1985 tentang pelimpahan

wewenang penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah

Tingkat II.

5. Keputusan Menteri keuanagan N0.249/KMK.04/1993 tentang pelimpahan

tempat dan tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

6. Keputusan Menteri Keuangan No.83/KMK.04/2000 tentang pembagian

dan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB).

Adapun Pembagian hasil penerimaan PBB yang diatur dalam pasal 18

Undang-Undang PBB yang kemudian ditindak lanjuti dengan aturan

pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang

pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat

dan pemerintah daerah yang menjelaskan :

1. 10% untuk pemerintah pusat yang kemudian dibagikan kepada seluruh

daerah kabupaten dan kota yang ada diseluruh Indonesia. Pembagian

kepada seluruh kabupaten atau kota didasarkan atas realisasi penerimaan

PBB tahun anggaran berjalan dengan imbangan sebagi berikut :

a. 65% dibagi secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota.

b. 35% dbagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang

realisasi penerimaan PBB tahun sebelumnya untuk sektor pedesaan

dan perkotaan mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang

ditetapkan.

2. 90% untuk pemerintah daerah yang kemudian dibagi dengan

imbangan sebagai berikut :

a. 16,2% untuk daerah propinsi yang disalurkan ke Rekening Kas Umum

Daerah Propinsi yang bersangkutan.

b. 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang disalurkan Rekening Kas

Umum Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

c. 9% untuk biaya pemungutan yang kemudian dibagi lagi antara

Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah.

Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah sebagai upaya memberikan penilaian tentang sesuatu.

Dalam kaitan dengan suatu kebijakan, evaluasi lebih mengarah pada proses

menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan

membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target yang

ditentukan (Darwin, 1994).

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang skematis digunakan untuk memudahkan

kegiatan penelitian sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan

penyelesaian sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang pasti dan selanjutnya

akan dapat diperoleh implikasi untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan:

Pembagian hasil atas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah di Kabupaten Klaten,

sehingga PBB dijadikan sarana yang efektif untuk meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah. Dasar hukum yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan

adalah Undang-Undang No.12 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-

Undang No.12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan.

Selanjutnya dalam pemungutan PBB, pemerintah Kabupaten Klaten

telah menentukan suatu anggaran dan realisasi dalam pelaksanaannya.

PBB (UU No 12

tahun 1994)

Pemerintah Kabupaten

Klaten

Anggaran

Realisasi

Evaluasi

Pendapatan daerah

a. Target dan realisasi b. Tingkat efektivitas c. Laju pertumbuhan d. Tingkat kontribusi e. Coverage ratio

Hasil evaluasi

Pemungutan PBB yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten sesuai

dengan besarnya PBB yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Klaten. Untuk

mengetahui hasil dari pelaksanaan pemungutan PBB tersebut, maka perlu

dilakukan evaluasi sebagai penilaian suatu program dalam mencapai tujuan.

Adapun pengukuran dalam evaluasi penerimaan PBB yaitu

menganalisis tingkat efektivitas penerimaan PBB untuk mengetahui bahwa

pengelolaan PBB di Kabupaten Klaten telah dilakukan secara memadai,

menganalisis laju pertumbuhan realisasi penerimaan PBB untuk mengetahui

perkembangan dalam penerimaan PBB di Kabupaten Klaten, menganalisis

tingkat kontribusi penerimaan PBB terhadap pendapatan daerah untuk

mengetahui sumbangan atau manfaat yang diberikan oleh PBB terhadap

pendapatan daerah Kabupaten Klaten, coverage ratio untuk membandingkan

luas bumi yang dikenakan pajak dengan luas bumi yang seharusnya dikenakan

pajak.

C. METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup dan Jenis Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah penerimaan pajak bumi dan

bangunan di Kabupaten Klaten tahun 2007 sampai 2011. Alasan pengambilan

ruang lingkup ini adalah untuk mengetahui pencapaian target penerimaan PBB

dan pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Klaten

dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Klaten. Untuk

memperoleh data tentang ketetapan PBB dan luas objek PBB dilakukan di

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data

sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah

tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak

dipublikasikan (Supomo dan Indriantoro,1999 : 147). Data yang digunakan

dalam penelitian ini berupa :

1. Dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD):

a. Target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten

Klaten tahun 2007-2011.

b. Rekapitulasi penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Klaten tahun

2007-2011.

2. Dari KPP Pratama Klaten

a. Rekapitulasi ketetapan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten

Klaten tahun 2007-2011.

b. Data luas objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten tahun

2007-2011.

Sumber data penelitian ini diperoleh dari :

1. DPPKAD di Kabupaten Klaten dan KPP Pratama Klaten.

2. Berbagai literatur buku mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, peraturan

perundang-undangan pajak daerah.

Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Dokumentasi

Cara ini digunakan dengan cara melihat catatan dokumen dan arsip yang ada

di DPPKAD Kabupaten Klaten dan KPP Pratama Klaten.

2. Studi kepustakaan

Cara ini digunakan untuk mendapatkan keterangan teori-teori data yang

diperlukan dalam pembahasan penelitian, landasan berfikir, literatur dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan hal yang

diteliti.

Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data adalah :

1. Mengidentifikasi PBB di Kabupaten Klaten

a. Mengindentifikasi objek PBB

b. Mengidentifikasi NJOP Bumi dan Bangunan

c. Mengidentifikasi NJOPTKP PBB

2. Mengevaluasi Realisasi Penerimaan PBB di Kabupaten Klaten

a. Mengidentifikasi target dan realisasi

Identifikasi target dan realisasi dilakukan dengan menghitung

selisih antara realisasi dengan target (anggaran) yang telah ditetapkan.

b. Menganalisis tingkat efektivitas penerimaan PBB

Perhitungan efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan

realisasi penerimaan PBB dengan target penerimaan PBB. Adapun rumus

yang digunakan adalah (Abdul Halim, 2001: 156) :

Efektivitas Penerimaan PBB = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑃𝐵𝐵 x 100%

Potensi PBB adalah target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk menginterprestasikan tingkat efektivitas penerimaan PBB

digunakan kriteria sesuai dengan tabel sebagai berikut (Kepmendagri

No.690.900.327 dalam Yulia Angga Sari, 2010: 178) :

Tabel

Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase Kriteria

> 100 % Sangat efektif

90-100 % Efektif

80-90 % Cukup efektif

60-80% Kurang efektif

< 60 % Tidak efektif

c. Menganalisis laju pertumbuhan penerimaan PBB

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan

adalah sebagai berikut (Abdul Halim, 2001: 155) :

GX = 𝑋𝑡− 𝑋(𝑡−1)

𝑋(𝑡−1) x 100%

Keterangan :

GX = Laju pertumbuhan

𝑋𝑡 = Penerimaan tahun tertentu

𝑋 𝑡 − 1 = Penerimaan tahun sebelumnya

d. Menganalisis kontribusi penerimaan PBB terhadap pendapatan daerah

Dengan cara membandingkan realisasi PBB dengan realisasi

pendapatan daerah. Adapun rumus yang digunakan yaitu (Abdul Halim,

2001: 155) :

Kontribusi PBB = 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎 ℎ x 100%

Untuk menginterprestasikan kontribusi penerimaan PBB

terhadap pendapatan daerah digunakan kriteria sesuai dengan tabel

sebagai berikut (Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 dalam Yulia

Angga Sari, 2010: 179) :

Tabel

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase Kriteria

0,00%-10% Sangat kurang

10,10%-20% Kurang

20,10%-30% Sedang

30,10%-40% Cukup baik

40,10%-50% Baik

Diatas 50% Sangat baik

e. Coverage ratio PBB

Adapun rumus untuk menghitung coverage ratio pajak bumi dan

bangunan sebagai berikut :

Coverage ratio PBB = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑢𝑚𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎 ℎ 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑢𝑚𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 x 100%

D. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Mengidentifikasi PBB di Kabupaten Klaten

a. Mengindentifikasi Objek PBB

Menurut sumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten, jumlah

objek pajak di Kabupaten Klaten dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011

adalah 546.320 objek pajak.

b. Mengidentifikasi NJOP Bumi dan Bangunan NJOP Bumi dan Bangunan terus meningkat dari tahun 2007 sejumlah

Rp 13.116.267.277 menjadi Rp 18.820.005.865 pada tahun 2011. Hal ini

disebabkan adanya peningkatan Luas Bumi, diikuti peningkatan Luas

Bangunan. Menurut informasi yang diterima dari KPP Pratama Klaten,

peningkatan Luas bumi tersebut disebabkan karena adanya alih fungsi objek

pajak PBB yang sebelumnya bukan merupakan objek pajak PBB menjadi

Objek pajak PBB di Kabupaten Klaten.

2. Mengidentifikasi NJOPTKP PBB Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-

tingginya Rp 12.000.000. Untuk wilayah yang berada di Kabupaten Klaten

dikenakan NJOPTKP sebesar Rp 8.000.000 untuk setiap wajib pajak.

3. Mengevaluasi Realisasi Penerimaan PBB di Kabupaten Klaten

a. Mengidentifikasi Target dan Realisasi

Pada tahun 2007 sampai 2011 rata-rata target yang telah ditetapkan

sebesar Rp 12.929.966.139 dan untuk rata-rata realisasi sebesar

Rp 11.979.733.644, hal ini menunjukkan bahwa realisasi pada tahun 2007

sampai 2011 belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Sementara itu pada tahun 2007 telah sesuai atau lebih dari target yang

ditetapkan dan pada tahun 2008 sampai 2010 realisasinya belum sesuai atau

belum mencapai target. Pada tahun 2011 besarnya target diturunkan dari

besarnya target pada tahun sebelumnya agar realisasi pada tahun tersebut

dapat tercapai.

Dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, pemerintah

Kabupaten Klaten memperoleh timbal balik berupa dana bagi hasil atas

penerimaan PBB. Pembagian bagi hasil tersebut diatur dalam Peraturan

Pemerintah No.16 tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan pajak

bumi dan bangunan (PBB) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

semakin besar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dipungut oleh

pemerintah Kabupaten, maka semakin besar pula pendapatan daerah yang

diperoleh atas bagi hasil dari pemungutan PBB tersebut. Hal ini dapat

dijadikan motivasi bagi Kabupaten Klaten untuk meningkatkan realisasi

dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga bagi hasil dari

pemungutan PBB yang diterima oleh Kabupaten Klaten juga akan

mengalami peningkatan.

b. Menganalisis Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB

Perhitungan efektivitas berdasarkan target dilakukan dengan cara

membandingkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan

target penerimaan pajak bumi dan bangunan. Pada tahun 2007 sampai 2011

rata-rata tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan mencapai 94,99%

dengan kriteria efektif. Sementara itu pada tahun 2007 dan 2011 tingkat

efektivitas pajak bumi dan bangunan sebesar 100,81% dan 121,19% dengan

kriteria sangat efektif. Sedangkan pada tahun 2008 sebesar 93,16% dengan

kriteria efektif, tahun 2009 sebesar 83,98% dengan kriteria cukup efektif,

dan tahun 2010 sebesar 75,81% dengan kriteria kurang efektif.

c. Menganalisis Laju Pertumbuhan Penerimaan PBB

Pertumbuhan penerimaan PBB Kabupaten Klaten pada tahun 2008

sampai 2011 mengalami dinamika dari penurunan sampai peningkatan

kembali dengan nilai rata-rata laju pertumbuhan sebesar 2,88%. Sementara

itu laju pertumbuhan PBB pada tahun 2008 sebesar 11,52%, menurun

menjadi 0,90% pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 laju pertumbuhan

penerimaan PBB mengalami penurunan hingga mencapai -7,09%.

Kemudian pada tahun 2011 laju pertumbuhan penerimaan PBB meningkat

sebesar 6,19% karena penetapan besarnya target pada tahun ini diturunkan

dari besarnya target tahun sebelumnya.

d. Menganalisis Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap Pendapatan

Daerah

Untuk menghitung kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap

pendapatan daerah adalah dengan cara membandingkan realisasi pajak bumi

dan bangunan dengan realisasi pendapatan daerah. Tingkat kontribusi PBB

pada tahun 2007 sampai 2011 dengan nilai rata-rata sebesar 1,15% dengan

kriteria sangat kurang. Sementara itu untuk tingkat kontribusi PBB terhadap

pendapatan daerah Kabupaten Klaten dari tahun 2007 sampai dengan 2011

selalu berada pada kriteria sangat kurang. Hal ini dikarenakan pajak bumi

dan bangunan termasuk dalam dana perimbangan yang merupakan pajak

pusat, sehingga pemerintah daerah mendapatkan timbal balik berupa dana

bagi hasil atas pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut.

e. Coverage ratio PBB

Coverage ratio pada tahun 2007 sampai 2011 selalu mengalami

peningkatan dengan rata-rata coverage ratio sebesar 83,22% karena luas

bumi yang dikenakan pajak di Kabupaten Klaten bertambah setiap

tahunnya. Hal ini disebabkan karena adanya alih fungsi objek pajak PBB,

sebelumnya bukan merupakan objek pajak PBB menjadi objek pajak PBB di

Kabupaten Klaten.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan

mengenai evaluasi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di

Kabupaten Klaten tahun 2007 sampai 2011, maka dapat disimpulkan bahwa

realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten tahun

2007-2011 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dengan segala

dinamikanya. Hal ini dapat disimpulkan dengan tinjauan :

1. Berdasarkan jumlah objek pajak yang berada di wilayah Kabupaten Klaten

pada tahun 2007 sampai 2011 adalah 546.320 objek pajak. Nilai NJOP

Bumi dan Bangunan juga mengalami peningkatan dari tahun 2007 sebesar

Rp 13.116.267.277 menjadi Rp 18.820.005.865 di tahun 2011.

2. Realisasi pada tahun 2007 sampai 2011 belum mampu mencapai target yang

telah ditetapkan. Sementara itu realisasi pada tahun 2007 telah sesuai target

yang ditetapkan dan pada tahun 2008 sampai 2010 realisasinya belum

mencapai target yang ditetapkan. Untuk target pada tahun 2011 diturunkan

dari besarnya target pada tahun sebelumnya, sehingga realisasi pada tahun

2011 sesuai dengan target yang ditetapkan.

3. Tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan pada tahun 2007 sampai 2011

dengan rata-rata mencapai 94,99% dengan kriteria efektif. Sementara itu

tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007

sampai dengan 2011 berdasarkan target, didapatkan nilai efektivitas

tertinggi pada tahun 2011 dengan kriteria sangat efektif. Dan nilai

efektivitas terendah pada tahun 2010 dengan kriteria kurang efektif. Hal ini

menunjukkan bahwa pengelolaan PBB di Kabupaten Klaten telah

dilaksanakan secara memadai, agar target yang ditetapkan mampu dicapai

4. Laju pertumbuhan penerimaan PBB Kabupaten Klaten tertinggi terjadi pada

tahun 2008 dan laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2010.

Kemudian pada tahun 2011 laju pertumbuhan penerimaan PBB meningkat

kembali karena penetapan besarnya target pada tahun ini diturunkan dari

besarnya target tahun sebelumnya.

5. Tingkat kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah Kabupaten Klaten dari

tahun 2007 sampai dengan 2011 selalu berada pada kriteria sangat kurang.

Dengan kata lain sumbangan yang diberikan oleh pajak bumi dan bangunan

terhadap pendapatan daerah Kabupaten Klaten dari tahun 2007 sampai

dengan 2011 sangat kurang atau rendah. Hal ini disebabkan karena Pajak

bumi dan bangunan hanya merupakan bagian kecil saja dari beberapa

sumber pendapatan daerah.

6. Coverage ratio untuk tahun 2007 sampai 2011 selalu meningkat, karena

luas bumi yang dikenakan pajak di Kabupaten Klaten bertambah setiap

tahunnya. Bertambahnya luas bumi yang dikenakan pajak di Kabupaten

Klaten disebabkan karena adanya lahan yang semula bukan merupakan

objek PBB kemudian dialih fungsikan menjadi lahan yang menjadi objek

PBB di Kabupaten Klaten.

Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis,

maka sebagai bahan pertimbangan agar realisasi penerimaan pajak bumi dan

bangunan dapat lebih optimal diperlukan lagi beberapa penyempurnaan atas

kekurangan yang ada sebelumnya. Untuk itu penulis mengemukakan saran

sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Klaten harus terus meningkatkan kinerja dalam

pemungutan PBB dengan cara :

a. Mendata dengan lebih tepat seluruh wajib pajak bumi dan bangunan.

b. Memberi penyuluhan kepada wajib pajak secara kontinyu tentang pajak

bumi dan bangunan.

c. Melakukan analisis potensi secara terinci untuk pajak bumi dan bangunan

yang dapat memberikan gambaran untuk penentuan target tahun

selanjutnya.

d. Meningkatkan kinerja pelayanan petugas pada saat pemungutan PBB.

Hal ini untuk menghindarkan wajib pajak mempunyai sikap enggan

untuk membayar pajak karena pelayanan yang kurang baik dari petugas

pajak yang dapat berdampak pada penerimaan pajak bumi dan bangunan.

2. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan didukung program sosialisasi

penerimaan pajak bumi dan bangunan, sehingga penerimaan PBB dapat

dioptimalkan.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada sektor

pajak bumi dan bangunan yang lebih luas dengan periode yang lebih lama

serta pada beberapa Kabupaten/Kota agar dapat diperbandingkan.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.2012.Pajak Bumi dan

Bangunan. Klaten

Halim, Abdul.2001. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta :

UPP AMP YKPN.

Istiqomah, Sholichah.2005. Perilaku Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gresik. Jurnal

Logos, Vol 3 No.1, Juli 2005 : 62-75.

Kadir, Abdul.2007. Analisis Kebijakan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi

Dan Bangunan Sektor Perkebunan Dalam Pelaksanaan Otonomi Dan

Peningkatan Sumber Pendapatan Daetrah Di Sumatera Utara. Jurnal

Wawasan, Vol 13 No.2, Oktober 2007 : 77-90.

Mardiasmo.2001. Perpajakan. Yogyakarta : Andi Offset.

Darwin.1994. Kebijaksanaan Publik. Surakarta: UNS Press.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah.

Soemitro, Rochmat.1989. Pajak Bumi dan Bangunan. Bandung : PT.Eresco.

Sari, Yulia Anggara.2010. Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung.

Jurnal Wacana Kinerja, Vol 13 No.2, November 2010 : 173-185.

Sasana, Hadi.2005. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol 2

No.1, Juli 2005 : 19-29.

Supomo, Bambang, dan Nur indriantoro.1999. Metodologi Penelitian Bisnis.

Yogyakarta : PT BPFE

Susanti, Evin.2010. Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di

Kabupaten Boyolali Tahun 2005 – 2009. Skripsi : FE S-1 Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

Sutawijaya, Adrian.2004. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai

Tanah Sebagai Dasar Penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB di

Kota Semarang. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 9 No.1, Juni 2004 :

65-78.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun Tentang Pajak Bumi dan

Bangunan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan.

Waluyo.2008. Perpajakan Indonesia. Buku Satu. Jakarta : Salemba Empat.

http://klatenkab.bps.go.id/Subyek_Statistik/02.Pemerintahan/wilad.pdf