EVALUASI PUBLIK TERHADAP KINERJA 6 BULAN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

Dampak Kerja 6 Bulan Pemerintahan Jokowi-JK

Temuan Survei 23 - 31 Maret 2015

PENDAHULUAN

• Skema konstitusi menempatkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan hingga memegang kendali penuh proses kebijakan dan sekaligus politik didalamnya.

• Evaluasi 1 semester diperlukan agar pemerintah memiliki waktu yang tepat (tidak terlalu cepat ataupun lama), dalam menyesuaikan ritme kerja dari masa transisi pemerintahan sebelumnya. Sehingga, seluruh kementerian (baik kementerian lama maupun baru) dan perangkat birokrasi yang mendukungnya dapat bekerja efektif dalam mengorganisasikan institusi dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai Nawacita.

• Capaian dalam semester I ini menjadi bukti keseriusan pemerintahan Jokowi-JK, sekaligus pembeda,apakah pemerintahan yang baru ini lebih baik dari sebelumnya dan konkrit menjawab permasalahan rakyat.

• Program dan capaian dalam semester I menjadi landasan fundamental atau pondasi bagi arah pembangunan selama lima tahun ke depan.

• Atas dasar itulah, membaca kinerja pemerintahan Jokowi-JK menurut persepsi publik menjadi penting dilakukan terlepas pemerintah memiliki institusi atau mekanisme sendiri dalam mengevaluasi. Karena hasil survei ini menjadi masukan amat penting bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi sekaligus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja.

• Pertanyaannya, bagaimanakah penilaian publik atas kinerja pemerintah Jokowi-JK? Lebih spesifik, bagaimana publik mengevaluasi kinerja presiden dan wakil presiden?

2

Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

• Untuk mengetahui kondisi dan problem pokok yang dihadapi oleh masyarakat • Untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK dan Kabinet Kerja pada enam bulan

pertama berjalannya pemerintahannya

3

TUJUAN 3

Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

• Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah pada saat wawancara serta bukan anggota TNI/POLRI

• Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1200 responden dengan margin of error +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%

• Metode pengumpulan data adalah responden terpilih diwawancara secara tatap muka menggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih. Setiap pewawancara bertugas mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa atau kelurahan

• Wawancara dikontrol secara sistematis oleh supervisor pusat dan koordinator wilayah dengan melakukan cek ulang di lapangan (spot check) sekitar 20% dari total data masuk, untuk menjamin akurasi data yang diperlukan. Dalam proses penjaminan metodologi dan akurasi data tidak ditemukan kesalahan berarti

• Waktu wawancara lapangan 23-31 Maret 2015 • Sumber Dana: Poltracking Indonesia (dana yang dihimpun untuk survei publik)

4

METODOLOGI 4

Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

• Menggunakan Teknik Multistage Random

Sampling: Populasi desa/ kelurahan tingkat nasional

• Desa/ kelurahan di tingkat provinsi dipilih secara random dengan jumlah proporsional

• Di setiap desa/ kelurahan dipilih sebanyak 5 RT dengan cara random

• Di masing-masing RT/ lingkungan dipilih secara random dua KK

• Di KK terpilih dipilih secara random satu orang dewasa laki-laki/ perempuan yang berhak memilih

1 2 3 n …

Provinsi I Provinsi X

1 2

1

3 5 4

L

KK

RT/ Lingkungan

Responden

1 2 RW

2

P

5 FLOW CHART PENARIKAN SAMPLE 5

Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

VALIDASI SAMPLE

6

Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

7 KATEGORI SAMPEL BPS 2010

Aceh 1.67 1.90

Bali 1.67 1.65

Banten 4.17 4.52

Bengkulu 0.83 0.73

DIY 1.67 1.47

DKI Jakarta 3.33 3.20

Gorontalo 0.83 0.44

Jambi 1.67 1.31

Jawa Barat 18.33 18.26

Jawa Tengah 13.33 13.75

Jawa Timur 15.83 15.91

Kalimantan Barat 1.67 1.86

KATEGORI SAMPEL BPS 2010

Kalimantan Selatan 1.67 1.54

Kalimantan Tengah 0.83 0.94

Kalimantan Timur 1.67 1.51

Kep. Bangka Belitung 0.83 0.52

Kepulauan Riau 0.83 0.72

Lampung 3.33 3.22

Maluku 0.83 0.65

Maluku Utara 0.83 0.44

Nusa Tenggara Barat 1.67 1.91

Nusa Tenggara Timur 1.67 1.99

Papua 0.83 1.21

Papua Barat 0.00 0.32

KATEGORI SAMPEL BPS 2010

Riau 2.50 2.38

Sulawesi Barat 0.83 0.49

Sulawesi Selatan 3.33 3.41

Sulawesi Tengah 0.83 1.12

Sulawesi Tenggara 0.83 0.95

Sulawesi Utara 0.83 0.96

Sumatera Barat 1.99 2.06

Sumatera Selatan 2.99 3.16

Sumatera Utara 5.47 5.51

PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN

AGAMA SAMPEL BPS 2010

ISLAM 89.5 87.9

PROTESTAN 5.22 6.9

KATOLIK 2.5 2.9

HINDU 1.39 1.7

BUDHA 0.2 0.7

KONG HU CU 0.3 0.1

LAINNYA 0.09 0.5

KATEGORI SAMPEL BPS 2010

GENDER

LAKI-LAKI 50.0 50.0

PEREMPUAN 50.0 50.0

DESA - KOTA

DESA 60 59.4

KOTA 40 40.6

8

PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN 8

Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

Bagaimana penghasilan rumah tangga Bapak/ Ibu/ Saudara dibanding setahun yang lalu?

Mayoritas publik mengatakan bahwa penghasilan rumah tangga tidak ada yang berbeda dengan tahun lalu

9

ISU SOSIAL DAN EKONOMI 9

Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

3%

16%

55%

21%

3% 2% Jauh Lebih Buruk

Lebih Buruk Sama Saja Lebih Baik Jauh Lebih Baik Tidak tahu/Tidak Jawab

Menurut perkiraan Bapak/ Ibu/ Saudara, bagaimana penghasilan rumah tangga Bapak/ Ibu/ Saudara dalam satu tahun yang akan datang?

1,8%5,5%

37,1%

35,8%

5,8%

14,0%Jauh lebih burukLebih burukSama sajaLebih baikJauh lebih baikTidak tahu/tidak jawab

Publik memperkirakan penghasilan rumah tangga sama saja untuk satu tahun yang akan datang.

10

ISU SOSIAL DAN EKONOMI 10

Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

Apakah persoalan yang paling pokok yang tengah dihadapi masyarakat saat ini ? … (%)

Mahalnya harga-harga kebutuhan pokok menjadi masalah paling pokok bagi masyarakat saat ini

2.1

2.8

6

8.6

10.8

13.9

55.8

0 10 20 30 40 50 60

Tidak Tahu/ Tidak jawab

Masalah lainnya

Sarana transportasi yang tidak memadai

Biaya berobat/kesehatan yang mahal

Biaya pendidikan dasar menengah (SD,SMP,SMA) yang mahal

Susah mencari lapangan kerja

Harga-harga kebutuhan pokok mahal

PERSOALAN POKOK MASYARAKAT 11

Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

• Kesenjangan ekonomi makin besar, hal ini terlihat dari minimnya perbaikan nasib yang dirasakan oleh publik sejak setahun yang lalu. Di sisi lain, mayoritas publik terjebak dalam situasi yang sama atau stagnan dalam setahun terakhir dan bila dua hal ini tidak segera diatasi, masalah ekonomi yang kompleks akan segera terjadi.

• Begitupun untuk setahun yang akan datang, mayoritas publik tak begitu yakin kehidupan ekonominya akan lebih baik. walaupun proporsi dengan yang optimis (Lebih baik dan jauh lebih baik) tak terpaut jauh.

• Persoalan yang paling pokok yang tengah dihadapi masyarakat saat ini terkait tidak stabilnya harga-harga kebutuhan pokok (55,8%), disusul persoalan lapangan kerja (13,9%).

• Berbagai realitas di atas, sebenarnya pekerjaan rumah dari Pemerintahan SBY-Boediono yang dapat membuka peluang bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk membuktikan diri lebih baik dari pemerintahan sebelumnya sekaligus membalik persepsi publik melalui optimalisasi kerja para menteri ekonomi serta memastikan program pemerintah, yakni; tiga kartu sakti (KIP, KIS, dan KKS), pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan bantuan untuk desa-desa tertinggal, terisolir, serta terpencil tepat sasaran.

12

TEMUAN 12

Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

13

Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

EVALUASI KINERJA PEMERINTAH

Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu/ Saudara terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla? … (%)

Publik cenderung tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK

5.8

42.7 40.5

3.5

7.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Sangat tidakpuas

Kurang puas Cukup puas Sangat Puas TidakTahu/Tidak

Jawab

48.5 44

7.5

0

10

20

30

40

50

60

Tidak puas Puas Tidak Tahu/TidakJawab

EVALUASI KINERJA KABINET PEMERINTAHAN JOKOWI-JK 14

Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

Sangat tidak puas + kurang puas Cukup puas + Sangat Puas

Bagaimana kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi)? … (%)

Publik cenderung tidak puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo

7.1

39.3 43.1

3.9 6.6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Sangat tidakpuas

Kurang Puas Cukup Puas Sangat Puas TidakTahu/Tidak

Jawab

46.4 47

6.6

05

101520253035404550

Tidak Puas Puas tidak Tahu/tidakJawab

EVALUASI KINERJA PRESIDEN JOKOWI WIDODO 15

Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

Sangat tidak puas + kurang puas Cukup puas + Sangat Puas

Bagaimana kinerja Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)? … (%)

Publik cenderung kurang puas terhadap kinerja Wakil Presiden Jusuf Kalla

6.2

39.1 42

2.8

9.9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Sangat tidakpuas

Kurang Puas Cukup Puas Sangat Puas TidakTahu/Tidak

Jawab

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Tidak Puas Puas tidak Tahu/TidakJawab

EVALUASI KINERJA WAKIL PRESIDEN JUSUF KALLA 16

Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

45.3 44.8

9.9

Sangat tidak puas + kurang puas Cukup puas + Sangat Puas

Bagaimana kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) dalam dalam bidang ekonomi? … (%)

14.4

52.2

27.2

1.5 4.7

0

10

20

30

40

50

60

Sangat Tidak Puas Kurang Puas Cukup Puas Sangat Puas Tidak Tahu/Tidak JawabPublik menilai kinerja bidang ekonomi kurang memuaskan

KINERJA BIDANG EKONOMI 17

Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

Bagaimana kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) dalam bidang pendidikan? … (%)

Publik menilai kinerja bidang pendidikan cukup memuaskan

6.8

36.8

48.6

2.8 5

0

10

20

30

40

50

60

Sangat Tidak Puas Kurang Puas Cukup Puas Sangat Puas Tidak Tahu/Tidak Jawab

KINERJA BIDANG PENDIDIKAN 18

Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

Bagaimana kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) dalam bidang kesehatan? … (%)

Publik menilai kinerja bidang kesehatan cukup memuaskan.

7.8

35.1

48.9

3.8 4.4

0

10

20

30

40

50

60

Sangat Tidak Puas Kurang Puas Cukup Puas Sangat Puas Tidak Tahu/Tidak Jawab

KINERJA BIDANG KESEHATAN 19

Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

Bagaimana kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) dalam bidang keamanan? … (%)

Publik menilai kinerja bidang keamanan kurang memuaskan

8.3

42.4

38.5

4.2 6.6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Sangat Tidak Puas Kurang Puas Cukup Puas Sangat Puas Tidak Tahu/Tidak Jawab

KINERJA BIDANG KEAMANAN 20

Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

Bagaimana kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) dalam bidang hukum dan pemberantasan korupsi ? … (%)

Publik menilai kinerja bidang hukum kurang memuaskan

12.9

42.7

32.1

3.5

8.8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Sangat Tidak Puas Kurang Puas Cukup Puas Sangat Puas Tidak Tahu/TidakJawab

KINERJA BIDANG HUKUM & PEMBERANTASAN KORUPSI 21

Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

KONDISI UMUM KINERJA JOKOWI-JK DALAM BIDANG EKONOMI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, KEAMANAN, DAN PENEGAKAN HUKUM

22

0 10 20 30 40 50 60

Kondisi Ekonomi

Kondisi Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Kondisi Keamanan

Kondisi Pendidikan

Kondisi Bidang Kesehatan

42.7

35.6

% Cukup Puas + Sangat Puas

52.7

51.4

28.7

Kinerja bidang kesehatan dan pendidikan paling baik penilaiannya, sedangkan kondisi ekonomi dan penegakan hukum dinilai paling rendah. Kondisi Keamanan juga masih kurang baik.

Apakah perlu dilakukan perombakan/ pergantian menteri di kabinet kerja Joko Widodo -Jusuf Kalla ? … (%)

Secara umum publik setuju bila dilakukan perombakan di Kabinet Kerja

3.9

24.1

36

5.8

30.2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Sangat Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju Tidak Tahu/TidakJawab

RESHUFFLE KABINET 23

Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

• Ketidakpuasan publik yang melebihi angka kepuasan menjadi alarm bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk meningkatkan kerjanya.

• Bila dibedah secara personal, baik kerja Jokowi maupun JK, tingkat kepuasan publik terhadap keduanya di bawah 50%.

• Tingginya ketidakpuasan publik di bidang ekonomi disebabkan oleh melambungnya harga bahan pokok, gas, listrik, serta naik-turunnya harga BBM.

• Sementara ketidakpuasan di bidang hukum disebabkan oleh praktik korupsi yang masih marak dan ketidakharmonisan antara KPK dan Polri terkait polemik kasus Budi Gunawan.

• Tingginya ketidakpuasan di bidang keamanan disebabkan maraknya aksi begal dan perampokan akhir-akhir ini.

• Bidang pendidikan dan kesehatan mendapat penilaian sedikit moderat karena biaya pendidikan cenderung stabil, munculnya beragam beasiswa dari pemerintah, serta adanya perhatian terhadap kesejahteraan guru seperti program sertifikasi, dll.

• Menurut publik pemerintahan Jokowi-JK perlu melakukan perombakan/ pergantian menteri di Kabinet Kerja.

TEMUAN 24

Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

KESIMPULAN

Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

• Kesenjangan ekonomi makin besar, hal ini terlihat dari minimnya perbaikan nasib yang dirasakan oleh publik sejak setahun yang lalu. Di sisi lain, mayoritas publik terjebak dalam situasi yang sama atau stagnan dalam setahun terakhir dan bila dua hal ini tidak segera diatasi, masalah ekonomi yang kompleks akan segera terjadi.

• Ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK sudah berada di angka yang cukup menghawatirkan. Hal itu sudah seharusnya menjadi alarm bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk melakukan evaluasi sekaligus berbenah.

• Ketidakpuasan publik paling tinggi di bidang ekonomi, disusul bidang hukum dan bidang keamanan.

• Publik berpendapat bahwa pemerintahan Jokowi-JK perlu melakukan perombakan/ pergantian menteri guna memperbaiki kinerja Kabinet Kerja.

KESIMPULAN 26

Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

• Hasil survei ini memberikan kesimpulan penting bahwa pemerintahan Jokowi-JK harus meningkatkan kualitas kinerja dengan menggenjot berbagai program dan agenda pemerintahan agar sesuai dengan yang ditargetkan. Program Nawacita dan agenda revolusi mental harus benar-benar direalisasikan.

• Pemerintahan Jokowi-JK sebaiknya membangun komunikasi politik ke publik dengan efektif. Karena boleh jadi, rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan saat ini karena tidak adanya komunikasi yang sinergis, terintegrasi dan massif di lingkaran pemerintahan, sehingga terkesan tidak terjalin koordinasi yang baik dan tidak tersampai dengan baik ke publik.

• Sebagai langkah ekstrem, bila diperlukan, Presiden Jokowi dapat melakukan perombakan kabinet. Selain berfungsi sebagai penyegaran, perombakan dilakukan untuk memperbaiki performa dan kinerja Kabinet Kerja.

KESIMPULAN 27

Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015