of 84/84
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id i i PEMENUHAN HAK PILIH WARGA SURAKART A DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 SKRIPSI HAFIDZ MAKRUF K 6406033 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

PEMENUHAN HAK PILIH WARGA SURAKARTA DALAM …eprints.uns.ac.id/15294/1/228733101201201421.pdf · dilakukan oleh KPU kota surakarta dalam mengakomodir warga yang sudah memiliki hak

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PEMENUHAN HAK PILIH WARGA SURAKARTA DALAM …eprints.uns.ac.id/15294/1/228733101201201421.pdf ·...

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    i

    i

    PEMENUHAN HAK PILIH WARGA SURAKARTA DALAM

    PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG

    KOTA SURAKARTA TAHUN 2010

    SKRIPSI

    HAFIDZ MAKRUF

    K 6406033

    FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

    UNVERSITAS SEBELAS MARET

    SURAKARTA

    2011

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    ii

    PEMENUHAN HAK PILIH WARGA SURAKARTA DALAM

    PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG

    KOTA SURAKARTA TAHUN 2010

    oleh

    HAFIDZ MAKRUF

    K 6406033

    Skripsi

    Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana

    Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

    Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

    FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

    UNIVERSITAS SEBELAS MARET

    SURAKARTA

    2011

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    iii

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    iv

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    v

    ABSTRAK

    Hafidz Makruf. K 6406033. PEMENUHAN HAK PILIH WARGA SURAKARTA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG KOTA SURAKARTA TAHUN 2010. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari, 2011.

    Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui Bagaimana strategi yang dilakukan oleh KPU kota surakarta dalam mengakomodir warga yang sudah memiliki hak pilih dalam rangka pemenuhan hak pilih warga surakarta dalam pemilukada langsung tahun 2010, 2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran partisipasi warga surakarta dalam menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilukada langsung tahun 2010 sehingga dapat tercapai tingkat prosentasi partisipasi yang tinggi.

    Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik sampling (cuplikan) yang digunakan adalah purposive sampling (sampel bertujuan), adalah sampel diambil tidak ditekankan pada kekayaan informasi yang dimiliki anggota sampel sebagai sumber data. Teknik pengumpilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumen. Teknik analisis data menggunakan teknis data model interaktif. Validitas data yang digunakan adalah trianggulasi data.

    Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1. Strategi yang digunakan KPU kota Surakarta adalah melakukan sosialisasi yang tepat sasaran, KPU kota Surakarta tidak bekerja sendiri dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendataan pemilih, KPU kota Surakarta terjun langsung dilapangan untuk menjangkau kelompok yang rawan kehilangan hak pilihnya, menjamin hak pilih pemilih pemula, melakukan sosialisasi di berbagai media massa di kota Surakarta. 2. Faktor yang mempengaruhi tingginya partisipasi masyarakat kota Surakarta adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang terdahulu karena telah memberi kontribusi nyata kepada masyarakat kota Surakarta, tingkat pendidikan dan kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pemilukada yang semakin baik.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    vi

    ABSTRAC

    Hafidz Makruf. K 6406033. THE SUFFRAGE ACCOMPLISHMENT OF SURAKARTA CITIZENS IN THE CONSULATE ELECTION OF SURAKARTA IN 2010. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Surakarta Sebelas Maret University, january, 2011.

    The objectives of this research are: 1. To find out the strategy done by KPU of Surakarta in accomplishing the suffrage of Surakarta citizens, 2. To find out the factors affecting the high rate of participation of Surakarta citizens.

    This research used descriptive qualitative method, specifically used case study. The sampling technique used purposive sampling, which is not concerned on taking sample that have rich informations as data source. The technique of collecting data used observations, interviews, and document analysis. The data were analyzed by using interactive model of technical data. Data validation was done by using data triangulation.

    Based on the research findings, it can be concluded that: 1. Strategy used by KPU of Surakarta is efficiently socialization KPU of Surakarta does not work on its own in accomplishing the socialization and voters data enconding. KPU of Surakarta works on the spot to reach those who might lose their suffrage, to guarantee the suffrage of beginners, and to do the socialization on various mass media in Surakarta, 2. The factors affecting the high rate of Surakarta citizens are the rate of trust of society towards the former government because it has given the real contribution to the Surakarta citizens, and the rate of education and care of society towards the better accomplishment of consulate election.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    vii

    MOTTO

    -orang yang beriman diantara kamu dan orang-

    orang

    (Q.S. Al Mujadalah :11)

    Struggle for better life

    (Unicorn)

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    viii

    PERSEMBAHAN

    Karya ini penulis persembahkan kepada:

    Ibu tercinta

    Almarhum Bapak

    Adik-

    Silkhi Maghfirotun Naim

    Teman-teman PPKn angkatan 2006 khususnya

    teman-teman Ra_Mbaong

    FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    ix

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang memberikan

    kenikmatan dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna

    memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. Selama

    pembuatan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk

    itu, penulis ucapkan terima kasih kepada:

    1. Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatulah, M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu

    Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan ijin

    penelitian guna menyusun skripsi ini;

    2. Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M.Si., Pembantu Dekan 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu

    Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan ijin

    penelitian guna menyusun skripsi ini;

    3. Drs. Amir Fuady, M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu

    Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan ijin

    penelitian guna menyusun skripsi ini;

    4. Drs. Saiful Bachri, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP

    UNS Surakarta, yang telah memberikan ijin penyusunan skripsi;

    5. Dr. Sri Haryati, M.Pd., Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan

    Kewarganegaraan FKIP UNS yang telah memberikan ijin untuk menyusun skripsi

    ini;

    6. Bapak Drs. Utomo, M.pd, Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan

    pengarahan, bimbingan, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

    7. Bapak Moh Muchtarom, S.Ag M.Si, Pembimbing II dan Pembimbing Akademik

    yang dengan sabar telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi sehingga

    skripsi ini dapat terselesaikan;

    8. KPU Kota Surakarta yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian;

    9. Bapak Didik Wahyudiono selaku ketua KPU kota Surakarta, beserta jajarannya yang

    telah membantu untuk kelancaran dalam penelitian ini;

    10. Segenap Bapak/ Ibu Dosen Prodi PKn yang telah memberikan bekal ilmu

    pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;

    11. Semua pihak yang telah membantu penulis untuk kelancaran penulisan skripsi ini.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    x

    Penyusunan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis

    menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan penulis.

    Dengan segala rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

    membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

    Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu

    pengetahuan dan juga dunia pragmatika.

    Surakarta, Februari 2011

    Penulis

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    xi

    DAFTAR ISI

    HALAMAN JUDUL .............................................................................. i

    PENGAJUAN SKRIPSI......................................................................... ii

    PERSETUJUAN................................ ..................................................... iii

    PENGESAHAN...................................................................................... iv

    ABSTRAK.............................................................................................. v

    ABSTRAC................................................................................................ vi

    MOTTO................................ .................................................................. vii

    PERSEMBAHAN .................................................................................. viii

    KATA PENGANTAR................................................................ ............ ix

    DAFTAR ISI .......................................................................................... xi

    DAFTAR TABEL .................................................................................. xiv

    DAFTAR GAMBAR.............................................................................. xv

    DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................... xvi

    BAB I. PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang Masalah................................ ............................. 1

    B. Perumusan Masalah .................................................................... 5

    C. Tujuan Penelitian ................................................................ ........ 6

    D. Manfaat Penelitian ...................................................................... 6

    BAB II. LANDASAN TEORI

    A. Tinjauan Pustaka......................................................................... 8

    1. Tinjauan Tentang Hak Pilih.................................................. 8

    2. Tinjauan Tentang KPU Kota ............................................... 9

    a) Pengertian KPU Kota ................................................. 9

    b) KPU kota sebagai lembaga Negara ............................ 10

    c) Tugas Dan Wewenang KPU Kota ............................. 11

    d) Peranan KPU kota ................................ .................... 14

    e) PANWASLU ................................ ............................. 16

    3. Pemilihan Kepala Daerah Langsung ................................. 18

    4. Partisipasi Politik ................................................................. 20

    5. Teori Fungsionalisme Strukutural Talcott Parsons .............. 21

    6. Hasil Penelitian Yang Relevan ............................................. 23

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    xii

    7. Kerangka Berpikir ................................................................ 25

    BAB III. METODE PENELITIAN

    A. Tempat dan Waktu Penelitian..................................................... 28

    1. Tempat Penelitian ............................................................... 28

    2. Waktu Penelitian................................................................ .. 28

    B. Bentuk dan strategi penelitian ................................ .................... 29

    1. Bentuk penelitian ................................................................ 29

    2. Strategi penelitian ................................................................ 30

    C. Sumber Data ............................................................................... 30

    1. Informan ............................................................................. 31

    2. Tempat dan peristiwa........................................................... 31

    3. Dokumen ............................................................................. 31

    D. Populasi dan teknik sampling ..................................................... 32

    E. Teknik pengumpulan data .......................................................... 33

    1. Observasi ............................................................................ 33

    2. Wawancara .......................................................................... 34

    3. Analisis Dokumen ............................................................... 35

    F. Validitas Data ............................................................................. 35

    1. Trianggulasi........................................................................ 36

    2. Informan review ................................................................ .. 37

    G. Analisis Data............................................................................... 37

    1. Pengumpulan Data............................................................... 37

    2. Reduksi Data........................................................................ 37

    3. Sajian Data................................................................ ........... 37

    4. Penarikan kesimpulan.......................................................... 37

    H. Prosedur Penelitian ..................................................................... 38

    1. Tahap Pra Lapangan................................ ............................ 38

    2. Tahap Penelitian Lapangan ................................................. 39

    3. Tahap Analisis Data............................................................. 39

    4. Tahap Penulisan Laporan .................................................... 39

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    xiii

    BAB IV. HASIL PENELITIAN

    A. Deskripsi Tempat penelitian ....................................................... 40

    1. Sejarah Berdirinya KPU Surakarta...................................... 40

    2. Visi dan Misi KPU Surakarta .............................................. 40

    3. Struktur Organisasi KPU Surakarta..................................... 41

    4. Kewenangan KPU Surakarta.............................................. 43

    B. Deskrpsi Hasil Penelitian............................................................ 44

    1. Proses Pelaksanaan Pemilukada Kota Surakarta

    Tahun 2010 ......................................................................... 44

    a) Persiapan Pemilukada Kota Surakarta Tahun 2010 ....... 44

    b) Pembentukan Panitia Pemilihan .................................... 45

    c) Penetapan Daftar Pemilih ................................ ............... 46

    d) Pendaftaran Pasangan Calon .......................................... 47

    e) Kampanye................................................................ ....... 48

    f) Pemungutan Suara .......................................................... 49

    g) Pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih .. 49

    2. Pendataan Pemilih oleh KPU Kota Surakarta ..................... 50

    3. Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih .................................... 56

    4. Tingkat Partisipasi Masyarakat .......................................... 61

    5. Strategi KPU Surakarta ................................ ....................... 65

    6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran

    Partisipasi............................................................................ 67

    7. Evaluasi Pemenuhan Hak Politik Warga Surakarta ........... 68

    C. Temuan Studi .............................................................................. 69

    BAB V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

    A. Kesimpulan ................................................................................. 71

    B. Implikasi................................ ..................................................... 72

    C. Saran ........................................................................................... 73

    DAFTAR PUSTAKA............................................................................. 74

    LAMPIRAN ........................................................................................... 76

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    xiv

    DAFTAR TABEL

    Halaman

    Tabel 1. Waktu dan Kegiatan Penelitian ................................ ................ 28

    Tabel 2. Penetapan jumlah pemilih dan jumlah pemungutan suara

    pemilukada kota Surakarta tahun 2010 ................................ ... 56

    Tabel 3. Evaluasi masyarakat terhadap sosialisasi dan pendidikan

    pemilih yang dilakukan oleh KPU kota Surakarta ................... 60

    Tabel 4. Berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara

    KPU kota Surakarta dalam pelaksanaan pemilukada ............... 62

    Tabel 5. Berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara

    KPU kota Surakarta dalam pelaksanaan pilpres....................... 63

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    xv

    DAFTAR GAMBAR

    Halaman

    Gambar 1. Skema Kerangka Berfikir ..................................................... 27

    Gambar 2. Analisis data model interaktif ............................................... 38

    Gambar 3. Prosedur kegiatan penelitian................................................. 39

    Gambar 4. Struktur organisasi KPU kota Surakarta ............................. 42

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    xvi

    DAFTAR LAMPIRAN

    Halaman

    Lampiran 1. UU No 22 tahun 2007 tentang pemilihan umum ............. 76

    Lampiran 2. Pedoman Wawancara ....................................................... 109

    Lampiran 3. Hasil Wawancara ................................ ............................. 112

    Lampiran 4. Struktur Organisasi KPU Kota Surakarta ........................ 126

    Lampiran 5. Keputusan KPU kota Surakarta No. 13 tahun 2010

    tentang perubahan keputusan KPU tentang

    jumlah penetapan pemikih dan tempat

    pemungutan suara............................................................ 127

    Lampiran 6. Keputusan KPU kota surakarta no.4 tahun 2009

    tentang pedoman sosialisasi penyelenggaraan

    pemilihan umum walikota dan wakil walikota

    Surakarta tahun 2010 ...................................................... 134

    Lampiran 7. Materi Sosialisasi Pemilukada Tahun 2010 .................... 143

    Lampiran 8. Berita acara rekapitulasi penerimaan rekapitulasi

    perhitungan suara pasangan calon walikota

    dan wakil walikota tahun 2010................................ ........ 156

    Lempiran 9. Berita acara rekapitulasi penerimaan rekapitulasi

    perhitungan suara pasangan calon walikota

    dan wakil walikota tahun 2010 dari PPK ........................ 164

    Lampiran 10. Surat permohonan ijin menyusun skripsi kepada

    dekan FKIP UNS................................ ............................. 169

    lampiran 11. Surat keputusan dekan FKIP UNS tentang

    ijin penulisan skripsi................................ ........................ 170

    Lampiran 12. Surat permohonan ijin kepada rektor UNS ...................... 171

    Lampiran 13. Surat permohonan ijin penelitian kepada lembaga

    Pemantau pemilukada...................................................... 172

    Lampiran 14. Surat keterangan telah melaksanakan penelitian

    dari KPU Kota Surakarta.................................................. 173

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    1

    BAB 1

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang Masalah

    Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wahana bagi warga negara untuk

    menggunakan hak politiknya untuk memilih orang yang dianggapnya layak sebagai

    wakil yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah

    (DPD), maupun sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Hak memberikan suara atau

    memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu/warga negara

    yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Jaminan terhadap hak ini telah

    dituangkan baik dalam Konstitusi (UUD 1945-Amandemen) maupun UU, yakni UU

    No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi

    Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Dalam rangka pemastian hak politik warga negara

    sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangan Komnas HAM sebagaimana dimandatkan

    di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

    Begitu pula dengan Pemilukada, hampir sama dengan pemilu yakni memilih

    kepala daerah. Namun hal ini menjadi sesuatu yang baru ketika dilakukan dengan wajah

    baru yaitu dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Sehingga perlu dibentuk undang-

    undang yang khusus mengatur tentang pemilihan umum dan juga mengatur tentang

    pemilihan kepala daerah baik pemilihan Gubernur atau Bupati / walikota. Menanggapi

    problematika ini maka pemerintah menetapkan UU No 22 Tahun 2007 tentang

    Pemilihan Umum sebagai UU baru penggati UU No 32 Tahun 2004. Walaupun dalam

    pelaksanaanya masih mengkombinasikan peraturan-peraturan dari kedua UU tersebut.

    Dengan munculnya UU baru ini diharapkan akan makin memantapkan kinerja para

    aparatnya dalam menjalankan tugas dan kewajibanya dalam pemilukada.

    Berdasarkan dasar hukum tentang pemilihan kepala daerah langsung yaitu UU

    No. 32 Tahun 2004 pasal 24 menyatakan bahwa:

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    2

    Setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintah daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

    (Nuansa Aulia, 2005: 11)

    Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam

    undang-undang ini dilaksanakan oleh KPU Kota di masing-masing daerah.

    Sebagaimana diatur dalam PP nomer 6 Tahun 2005, dalam melaksanakan tugas

    penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, KPU Kota

    bertanggung jawab kepada DPRD yang bersangkutan hanya terkait penggunaan

    anggaran dalam pelaksanaan pemilukada. Namun, secara organisatoris KPU Kota tetap

    bertanggung jawab kepada KPU pusat. Walaupun tidak diatur dalam Undang-undang

    ini, secara organisatoris KPU tetap dapat melakukan tugas-tugas koordinasi dan

    supervisi terhadap KPU Kota dan demikian juga KPU provinsi terhadap KPU

    Kabupaten/kota, dalam pemilihan bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota.

    Dalam menyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

    KPU kabupaten/kota merupakan bagian pelaksanaan tahap penyelenggaraan. Dimana

    segala sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan tata pelaksanaan pemilukada

    diserahkan pada KPU kabupaten/kota setempat. Dengan ini pemilukada bupati/wakil

    bupati KPU kabupaten/kotalah yang memiliki wewenang penuh untuk membuat aturan

    main tata pelaksanaan pemilukada.

    Proses pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya

    dijalankan oleh KPU Kota. KPU Kota dibantu oleh penyelenggaraan pemilihan

    ditingkat kecamatan dan desa, termasuk penyelenggaraan pemilihan di tingkat TPS

    (Tempat Pemungutan suara) yaitu PPK (Panitia Pemilihan kecamatan), PPS (Panitia

    Pemungutan Suara), dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara) serta

    panwas dan pemantau untuk mengantarkan pada pemilukada yang jujur dan adil dalam

    pemilihan secara langsung.

    Permasalahan yang menonjol dalam proses pemilukada langsung ini salah

    satunya adalah aktivitas pendataan pemilih yang mana jika tidak dilakukan dengan teliti

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    3

    dan profesional dapat mengakibatkan hilangnya hak politik warga negara. Arbi Sanit

    (2003: 19) berpendapat:

    Namun Persoalan yang tampaknya sepele ini sangat penting untuk dua alasan utama. Pertama, pendataan pemilih dan penjaminan bahwa semua orang telah terdaftar sebagai pemilih merupakan hak esensial warga negara sesuai prinsip fundamental one person, one voice, one vote dalam setiap sistem politik demokratis. Kedua, kelemahan pada tahapan ini membawa implikasi pada legitimasi hasil pemilukada apabila ternyata jumlah pemilih sangat rendah yang disebabkan karena pemilih tidak terdaftar seperti masalah DPT.

    Selain dari efektivitas dari KPU Kota dalam melakukan validitas data pemilih

    secara profesional dan akurat, hal lain yang tidak kalah penting dari esensi pelaksanaan

    Pemilukada adalah partisipasi dari para pemilih itu sendiri.

    Miriam Budiarjo (1982: 1- pelaksanaan

    Pemilukada yang baik salah satunya adalah semakin banyak pemilih yang memberikan

    suaranya yang berarti semakin berkualitas hasil yang didapatkan, begitu pula

    sebaliknya

    Konkretnya peran masyarakat masih rendah terhadap pelaksanaan pemilukada

    itu sendiri, mengurai penyebab golput memang beragam. Samsul wahidin (2008: 7)

    yang jika diruntut akan panjang. Pertama karena administrasi, kedua karena problem

    Maka meskipun lembaga yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak

    pilih warga ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional, akan tetapi

    jika tidak di sertai dengan kesadaran warga masyarakatnya untuk ikut berpartisipasi

    dalam pelaksanaan pemilukada, hasilnyapun tidak sesuai dengan harapan dan tidak

    menutup kemungkinan akan membawa dampak pada masa pemerintahan setelah

    pemilukada selesai.

    Dari permasalahan diatas, faktor yang paling utama adalah masalah dari

    validitas data yang kurang mendapat perhatian dari para lembaga-lembaga pelaksana

    Pemilukada (KPU Kota) yang berakibat hilangnya hak politik warga negara serta

    seberapa besar tingkat partisipasi warga surakarta dalam pelaksanaan pemilukada tahun

    2010. Padahal masalah ini merupakan masalah penting karena penyelenggara

    Pemilukada yang demokratis ditentukan oleh para pemilih sebagai penentu masa depan

    dari pemerintahan ini selama 5 tahun kedepan.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    4

    Seperti halnya kasus yang terjadi pada pemilu presiden beberapa waktu yang

    lalu, banyak masyarakat mempertanyakan keberadaan Komisi Pemilihan Umum Daerah

    (KPU Kota) Surakarta sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap

    penyelenggaraan Pemilukada, khususnya dalam memenuhi hak pilih warga surakarta.

    pemilih tanpa Kartu Tanda Penduduk dan ratusan pemilih yang sudah meninggal

    masyarakat bahwa kinerja KPU Kota Surakarta tidak seperti yang diharapkan

    masyarakat dan diamanatkan oleh undang-undang.

    Akan tetapi setelah pelaksanaan pemilukada kota Surakarta digelar, tidak

    sepenuhnya apa yang diprediksikan oleh warga surakarta bahwa akan terdapat banyak

    suara yang hilang seperti yang terjadi dalam pemilihan presiden dikarenakan kurang

    profesionalnya KPU dalam memenuhi hak pilih warga Surakarta, meskipun masih ada

    beberapa warga yang tidak mendapatkan hak pilih yang seperti tidak terdaftar dalam

    DPT ataupun DPS meskipun pada kesempatan yang lalu selalu terdaftar dalam DPT,

    selain itu juga terdapat warga yang notabenya pemilih baru yang belum tercatat dalam

    DPT kerena usianya baru mencapai 17 tahun ketika mendekati pelaksanaan pemilukada,

    namun presentasinya tidak setinggi pada pelaksanaan pemilu presiden tahun lalu. Ketua

    KPU kota surakarta Didik Wahyudiono mengatakan:

    Prosentasi warga surakarta yang menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilukada cukup tinggi yaitu kurang lebih mencapai angka 71,5% dari jumlah DPT yang terdaftar oleh KPU kota Surakarta. Meskipun dari pihak KPU sendiri mengharapkan partisipasi warga Surakarta dapat mencapai angka 75%. (Solopos, 5 Mei 2010).

    Dari hasil ini sudah cukup dikatakan bahwa masyarakat kota Surakarta

    memiliki tingkat partisipatif yang tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain yang juga

    menggelar pelaksanaan pemilukada, dinyatakan bahwa:

    Kabupaten wonogiri yang tingkat partisipasinya 65,5%, kabupaten sukoharjo dengan tingkat partisipasi 66%, kabupaten boyolali dengan tingkat partisipasi 66,9%, dan kabupaten klaten dengan tingkat partisipasi 66,7%, sedangkan kota Surakarta dapat mencapai angka 71% untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada.

    (Joglosemar, 22/09/2010).

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    5

    erdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk dapat melihat bagaimana

    strategi yang dilakukan oleh KPU kota Surakarta dalam mengakomodir warga yang

    sudah memiliki hak pilih dalam rangka memenuhi hak pilih warga Surakarta pada

    pelaksanaan Pemilukada di Kota Surakarta tahun 2010, serta hal-hal apa saja yang

    mempengaruhi warga surakarta sehingga antusias berpartisipasi dalam menggunakan

    hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilukada di kota surakarta tahun 2010 sehingga

    mencapai prosentase tingkat partisipasi yang tinggi, maka penulis tertarik untuk

    Pemenuhan Hak Pilih Warga

    Surakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kota Surakarta Tahun

    2010

    B. Perumusan Masalah

    Perumusan masalah atau sering diistilahkan problematika merupakan bagian

    penting dalam penulisan karya ilmiah. Dengan adanya permasalahan yang jelas, maka

    proses pemecahannya akan terarah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan

    di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut ini:

    1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh KPU kota surakarta dalam mengakomodir

    warga yang sudah memiliki hak pilih dalam rangka pemenuhan hak pilih warga

    surakarta dalam pemilukada langsung tahun 2010?

    2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran partisipasi warga surakarta

    dalam menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilukada langsung tahun

    2010 sehingga dapat tercapai tingkat prosentasi partisipasi yang tinggi?

    C. Tujuan Penelitian

    Dalam setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dengan

    tujuan yang jelas tersebut akan mempermudah dalam melakukan penelitian. Adapun

    tujuan penelitian yang akan dicapai oleh peneliti adalah:

    1. Untuk mengetahui Bagaimana strategi yang dilakukan oleh KPU kota surakarta

    dalam mengakomodir warga yang sudah memiliki hak pilih dalam rangka

    pemenuhan hak pilih warga surakarta dalam pemilukada langsung tahun 2010.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    6

    2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran partisipasi

    warga surakarta dalam menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilukada

    langsung tahun 2010 sehingga dapat tercapai tingkat prosentasi partisipasi yang

    tinggi.

    D. Manfaat Penelitian

    Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan

    pembaca pada umumnya baik secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini

    diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

    1. Manfaat Teoritis

    a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya

    bidang studi kewarganegaraan dan disiplin ilmu lain yang sesuai dengan penelitian

    ini

    b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding bagi siapa saja yang ingin

    mengkajinya lebih dalam lagi.

    2. Manfaat Praktis

    a. Bagi pemerintah

    Diharapkan dapat memberikan masukan pada pemerintah untuk melaksanakan

    Pemilukada pada periode berikutnya dengan lebih baik, khususnya dalam

    pemenuhan hak pilih bagi warga.

    b. Bagi Masyarakat

    Membuka cakrawala masyarakat akan pemahaman tentang pentingnya hak pilih yang

    seharusnya diperoleh serta bagaimana menggunakan hak tersebut dalam Pemilukada

    yang dilaksanakan secara langsung.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    7

    BAB II

    LANDASAN TEORI

    A. Tinjauan Pustaka

    1. Tinjauan Tentang Hak Pilih

    Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang

    pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil

    kepala daerah warga Negara Republik

    Indonesia yang pada hari pernungutan suara pemilihan sudah berumur, 17 (tujuh belas)

    Kemudian dijelaskan lagi

    dalam pasal 16 mengenai syarat pemilih dapat menggunakan hak sebagai pemilih antara

    Nuansa Aulia, 2007:11

    Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

    a. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara Republik

    Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

    b. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

    1) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

    2) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang teluh

    memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

    3) Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6(enam) bulan sebelum

    disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda

    Penduduk.

    c. Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar

    pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

    tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

    Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua warga Negara

    Indonesia, baik yang sudah menikah atau telah berumur 17 tahun dapat menggunakan

    hak pilihnya dalam kegiatan pemilu atau pemilukada jika belum memenuhi persyaratan

    seperi yang telah diamanatkan dalam pasal 16 PP no. 6 tahun 2005.

    2. Tinjauan Tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota

    Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU Kota) merupakan lembaga yang

    berwenang mengatur dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dalam

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    8

    pemilihan kepala daerah baik pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati

    dan wali kota/wakil wali kota. Dalam menjalankan tugasnya pada penyelenggaraan

    pelaksanaan pemilihan kepala daerah Berbeda dengan pemilihan legislatif dan

    pemilihan presiden, KPU Kota hanya berperan sebagi supervisi yang bertugas

    menjalankan kebijakan-kebijakan KPU pusat dan segala yang berkaitan dengan tata

    pelaksanaan menjadi kewenangan KPU.

    Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, KPU Kota

    diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan ditingkat provinsi maupun

    kabupaten/kota. Berkaitan dengan kewenangan KPU Kota sebagai penyelenggara

    pemilihan baik untuk tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota diatur lebih eksplisit

    dalam UU no 22 tahun 2007 tentang pemilihan umum dan PP no 6 tahun 2006 tentang

    penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

    a. Pengertian KPU Kota

    PP RI No. 6 Tahun 2005 Pasal I menyatakan bahwa Komisi Pemilihan

    Umum Daerah adalah KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota sebagaimana

    dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang

    khusus oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan

    Menurut Hari Moerti (2005: www.Parlemen.co.id) menyatakan bahwa

    di wilayah kerjanya dan tidak bertanggung jawab secara hukum kepada DPRD dan

    amun pada pelaksanaannya KPU Kota juga bertanggung

    jawab terhadap DPRD tekait penggunaan anggaran dalam pelaksanaan pemilukada,

    dikarenakan menggunakan dana dari APBD wilayah penyelenggaraan.

    Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2005

    tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan

    wakil kepala daerah pasal 1 ayat 6

    menjadi KPU Prov , namun perubahan istilah ini tidak

    berpengaruh banyak kepada hasil dari pemilukada, karena pada esensinya

    keberadaan KPU kabupaten/Kota dan KPUD adalah sama dan hanya berganti

    sebutan. Sehingga sah-sah saja menyebut KPUD maupun KPU Kabupaten/Kota.

    Penggantian ini hanya berfungsi untuk memperjelas perbedaan antar KPU tingkat

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    9

    provinsi dan kota/kabupaten. Namun pada pelaksanaan pemilukada tahun 2010 kota

    surakarta mengacu pada PP No. 49/2008 dengan menyebut KPU kota Surakarta.

    Berdasarkan pendapat diatas yang dimaksud dengan KPU kota adalah KPU

    provinsi dan KPU kabupaten/kota yang diberi wewenang menyelenggarakan

    pemilukada langsung dengan posisi tertinggi diwilayah kerjanya.

    b. KPU Kota sebagai Lembaga Negara

    Menurut Mourice Duverger (1989: 19

    adalah model hubungan manusia dari mana hubungan-hubungan individu

    mengambil polanya, dengan itu mendapatkan stabilitas, kelangsungan, dan

    Paule B. Horton dan Chester L. Hunt (dalam Aminudin Ram dan tita Sobari,

    1999: Institution) adalah suatu sistem norma

    untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting,

    atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada

    Sama halnya dengan KPU kota sebagai suatu lembaga muncul sebagai

    produk kehidupan sosial yang mempunyai anggota-anggota dalam kelangsungan

    pelaksanaannya sesuai dengan polanya untuk mencapai suatu tujuan yang sama yaitu

    melaksanakan pemilukada yang jujur dan adil demi kepentingan warganya 5 tahun

    ke depan.

    KPU kota merupakan salah satu lembaga negara karena selaku

    penyelenggara pemilukada yang diberi tugas secara khusus berdasarkan Pasal 57

    ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pelaksanaan Pasal 18

    Undang-undang Dasar 1945, mempunyai kewenangan dan kewajiban yang telah

    diatur secara tegas dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

    2005, sehingga telah melaksanakan sebuah tugas lembaga negara yaitu Pemilihan

    Kepala Daerah secara demokratis sesuai amanat Pasal 18 ayat (4) Undang-undang

    Dasar 1945.

    Selain itu KPU kota sebagai lembaga Negara memiliki beberapa fungsi.

    Untuk mengetahui gambaran fungsi yang dimiliki KPU kota perlu terlebih dahulu

    mengetahui pengertian dari fungsi itu. Menurut Rocher dalam Alimandan (2004:

    ( Function) adalah kumpulan kegiataan yang

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    10

    halnya menurut Merton (dalam Alimandan, 2004:

    diidentifikasi sebagai konsekunsi-konsekunsi yang dapat diamati yang menimbulkan

    Robert K. Merton dalam Alimandan (1968: 13) juga memperkenalkan teori

    fungsional yak manifes) dan fungsi tersembunyi (latent

    Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

    1) Fungsi nyata adalah fungsi yang diharapkan, misalnya yaitu lembaga KPU kota

    memiliki fungsi menjalankan tahapan pemilukada dengan maksimal sehingga

    menghasilkan para pemimpin daerah yang sesuai dengan pilihan dan kebutuhan

    masyarakat di daerahnya.

    2) Fungsi tersembunyi adalah fungsi yang tak diharapkan, misalnya KPU kota dalam

    menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengabdi masyarakat melakukan manifes

    politik sehingga menghambat jalannya pemilukada sehingga mendapat protes dari

    masyarakat.

    c. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU Kota)

    Untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilukada, KPU kota diberi

    tugas dan wewenang yang memadai. Berdasarkan PP No 6 tahun 2005 pasal 66 ayat

    (1) disebutkan bahwa sebagai penyelengara pemilihan kepala daerah dan wakil

    kepala daerah, tugas dan wewenang KPU kota

    menetapkan segala tata cara mengenai pemilukada serta mengkoordinir sistematis

    Hal terssbut dapat dijelaskan sebagai berikut:

    1) Merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala

    daerah

    2) Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala

    daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

    3) Mengkordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan

    pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

    4) Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksannaan kampanye, serta pemungutan

    suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

    5) Meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang

    mengusulkan calon

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    11

    6) Meneliti persyaratan calon kepala darah dan wakil kepala daerah yang diusulkan

    7) Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan

    8) Menerima pendaftaran dan tim kampanye

    9) Mengumumkan sumbangan dana kampanye

    10) Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil

    pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

    11) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksannaan pemilihan kepala daerah dan

    wakil kepala daerah

    12) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-

    undangan

    13) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan

    mengumumkan hasil audit.

    Sebagai penyelenggara pemilihan KPU kota tidak hanya memiliki tugas

    wewenang sebagai pijakan hukum menyelenggarakan Pemilukada. Lebih dari itu,

    KPU kota memiliki kewajiban-kewajiban. Menurut PP No. 6 Tahun 2005 diantara

    kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPU kota sebagai penyelenggara

    pemilihan adalah sebagai berikut:

    Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara, menetapkan standarisasi serta kebutuhan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasaerkan peraturan perundang-undangan, menyampaikan laporan kepada DPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat, memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPU kota berdasarkan peraturan perunda ng-undangan, mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD dan melaksanakan semua tahapan tepat waktu. (Nuansa Aulia, 2007:35).

    Untuk menciptakan pemilukada yang jujur dan adil, dibutuhkan banyak

    pilar. Disamping perlu adanya berbagai aturan main yang jelas dan demokratis, juga

    dibutuhkan para pelaksana dan kelembagaan yang handal. Penyiapan kelembagaan

    dan personal pada dasarnya dimaksudkan untuk melaksanakan pemilukada yang

    jujur dan adil dari sisi proses pelaksanaanya. Dalam menjalankan tugas sebagai

    penyelenggara pemilihan, KPU kota tidak bejalan sendiri. Ia dibantu oleh para

    penyelenggara pemilihan tingkat kecamatan dan desa, termasuk penyelenggaraan

    pemilihan di tingkat TPS yaitu PPK, PPS, dan KPPS. Hal ini tertuang dalam PP No.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    12

    6 Tahun 2005

    pemilihan, KPU kabupaten atau kota membentuk PPK, PPS, dan KPPS, 2)

    Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 21

    (dua puluh satu) hari sejak pemberitahuan DPRD

    Menurut PP No. 6 Tahun 2005 -lembaga yang berada di bawah

    naungan KPU kota sebagai lembaga penyelenggaraan pemilihan ditingkat kecamatan

    dan desa, termasuk penyelenggaraan pemilihan di tingkat TPS yaitu PPK, PPS dan

    dijelaskan sebagai berikut:

    1) PPK (Panitia Pemilih Kecamatan)

    PPK merupakan perpanjangan dari KPU kota yang berkedudukan di

    setiap kecamatan. PPK sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan

    wewenang:

    a) Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah

    kerjanya, membuat berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara, dan

    b) Membantu tugas-tugas KPU kota dalam melaksanakan pemilihan

    2) PPS (Panitia Pemungutan Suara)

    Satu tingkat dibawah PPK yaitu PPS yang berkedudukan di

    desa/kelurahan. Menurut pasal 11 PP RI No. 6 Tahun 2005 tugas dan wewenang

    dari PPS adalah:

    a) Melakukan pendaftaran pemilih;

    b) Mengangkat petugas pencatat dan pendaftar;

    c) Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;

    d) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dalam

    wilayah kerjanya dan membuat berita acara dan sertifikat rekaputulasi hasil

    penghitungan suara; dan

    e) Membantu tugas PPK

    3) KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)

    KPPS merupakan tim pelaksana teknis lapangan yang bertugas

    diseluruh TPS-TPS di wilayah kerjanya. Anggota KPPS sebanyak 7 orang, dan

    bertugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

    KPPS sebagaimana dimaksud berkewajiban membuat berita acara dan sertfikat

    hasil penghitungan suara untuk disampaikan kepada PPS.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    13

    d. Peranan KPU Kota

    Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2007 apa

    saja yang dapat dilakukan oleh KPU kota dalam masyarakat sebagai organisasi

    tahapan pemilukada ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan seperti pada

    mestinya apabila KPU kota tidak menjalankan salah satu saja maka akan

    terhambatnya proses pemilukada.

    Pada pemilukada segala sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan tata

    pelaksanaan pemilukada diserahkan kepada KPU kota setempat, sedangkan KPU

    diatasnya hanya bertugas sebagai supervisi. Dengan begitu, pada pemilukada

    bupati/walikota, maka KPU kabupaten atau kota yang memiliki peranan penting

    untuk membuat aturan main tata pelaksanaan pemilukada, sementara fungsi supervisi

    diberikan KPU provinsi. Untuk pemilukada gubernur, KPU provinsi yang

    menyelenggarakan dengan supervisi dari KPU pusat.

    Ketentuan KPU kota sebagai penyelenggara Pemilukada ini telah diatur oleh

    UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan

    dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam PP tersebut

    disebutkan bahwa penyelenggaraan pemilukada adalah KPU kota. Jadi KPU kota

    yang memiliki peran dominan dalam penyelenggaraan pemilukada sebagai mana

    yang termuat dalam pasal 4 ayat (1) berikut:

    1) Pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh KPU kota2) Dalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

    KPU provinsi menetapkan KPU kabupaten/kota sebagai bagian pelaksanaan tahap penyelenggaaan pemilihan.

    3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

    4) Dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 KPU kota/kabupaten bertanggung jawab kepada DPRD.

    (Nuansa Aulia, 2007:6)

    Fungsi KPUD sebagai suatu stuktur sistem yang digunakan untuk

    mensukseskan jalanya pemilukada dalam suatu pemerintahan, seperti konsep yang

    Konsep yang

    berkembang melalui beberapa fase menyebutkan dalam salah satu fasenya yaitu fase

    yang kedua mengenai fungsi output dari suatu pemerintahan yakni pembuatan aturan,

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    14

    , sedangkan fungsi input misalnya sosialisasi

    politik, artikulasi kepentingan, penggabungan kepentingan dan komunikasi politik.

    Bagi KPU kota fungsi output ini dilakukan dalam realisasi kewenangan

    membentuk kebijakan misalnya dalam pembuatan keputusan-keputusan KPU dan

    dinyatakan oleh Almond (1999: 25

    . Sosialisasi dapat

    terjadi didalam keluarga, sekolah, kelompok keagamaan, institusi-institusi

    pemerintah, partai-partai politik, birokrasi dan lain-lain.

    Dalam pemilukada sosialisasi seperti yang diutarakan di atas memang

    sangat diperlukan guna memberikan pendidikan pemilih pada warga masyarakat.

    Baik dilakukan dalam forum formal maupun informal, tidak ada yang dapat menjadi

    takaran, yang paling utama adalah pendidikan politik yang diberikan mengena pada

    sasaranya. Jadi fungsi KPU kota dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur

    sesuai dengan peran dan statusnya sebagai lembaga negara dan lembaga sosial.

    Mekanisme pemilihan secara langsung ini memang merupakan suatu

    tahapan penting dalam pemilukada. Namun, hal tersebut tidak cukup menjamin

    semuanya akan berjalan lancar. Dengan demikian peran KPU kota dalam Pemilukada

    di masing-masing daerah sangat berat. KPU kota memiliki suatu posisi atau tempat

    yang diharapkan ada pada suatu lembaga negara sesuai dengan tingkah laku dan

    fungsinya, sesuai dengan hak serta kewajiban yang harus ditampilkan lembaga

    tersebut sebagai pemilik peranan tersebut. Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam

    peranannya ini mengatur semua tahap penyelenggaraan pemilihan dari tahap awal

    dan harus selalu koordinasi dengan KPU pusat. Sehingga, segala kegiatan yang

    dilakukan oleh KPU kota pada setiap tingkatan akan berjalan secara konsisten.

    e. Panitia Pengawas Pemilu

    Organisasi KPU Kota tidak berdiri sendiri, dibentuk pula organisasi

    pengawas pemilu yang besifat ad hoc, yakni panitia pengawas pemilu (Panwaslu).

    Tugas Panwaslu adalah untuk mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu,

    menerima laporan pelanggaran, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam

    penyelenggaraan pemilu, dan meneruskan temuan-temuan dan laporan yang tidak

    dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang. Namun kedudukan panwaslu ini

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    15

    tidak bersifat independen karena dibentuk oleh KPU dan bertanggung jawab kepada

    KPU.

    Menurut Pasal 78 Undang-Undang No.22 Tahun 2007 menyatakan bahwa

    tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Kabupaten/Kota adalah:

    Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu, menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana, menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti, meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang, menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelengga raan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota, mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretarisdan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakuka n tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

    Adapun dapat dijelaskan dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan

    Pemilu di wilayah kabupaten/kota meliputi:

    1) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar

    pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.

    2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan kepala

    daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.

    3) Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

    Kabupaten/Kota dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

    kabupaten/kota.

    4) Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

    kabupaten/kota.

    5) Pelaksanaan kampanye.

    6) Perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya.

    7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu.

    8) Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    16

    9) Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.

    10) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh

    kecamatan.

    11) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan

    Pemilu susulan.

    12) Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

    Kabupaten/Kota dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

    Kabupaten/Kota.

    Dan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

    Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang:

    Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

    Pasal 79 Undang-Undang No.22 Tahun 2007 menyatakan bahwa Panwaslu

    Kabupaten/Kota berkewajiban:

    Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan mengenai Pemilu, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan, menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota, dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

    3. Pemilihan Kepala Daerah Langsung

    Pemilihan Umum Kepala Daerah langsung (Pemilukada) merupakan salah satu

    langkah maju dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal, dimana demokrasi di

    tingkat nasional akan tumbuh berkembang dengan mapan dan dewasa apabila pada

    tingkat lokal, nilai-nilai demokrasi berakar dengan baik terlebih dahulu baik pada

    tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga untuk mewujudkan pemilihan kepala

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    17

    daerah yang bebas dan adil diperlukan berbagai macam peraturan-peraturan yang

    mendasari kebijakan ini.

    Adapun peraturan perundangan yang mengatur tentang pelaksanaan

    Pemilukada tersebut antara lain:

    a. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerahb. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2005 tentang Tata Cara

    Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilukada Dan Pilwakada dari KPU Kabupaten/ Kota.

    c. Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Perpu ini berisi tentang perubahan pada jumlah pemilih maksimum pada tiap TPS dan pelaksanaan Pemilukada dalam situasi genting.

    d. PP No. 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

    e. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, Pengesahan, Daerah Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

    f. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 9 tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

    (Kemendagri, 2005: 2)

    Peraturan perundang-undangan yang ada pada dasarnya bertujuan untuk

    menciptakan pemilukada yang bebas dan adil. Dalam proses pelaksanaanya peraturan

    perundangan ini mengatur mulai dari lembaga penyelenggara, aturan main dan teknis

    penyelenggaraan. Teknis penyelenggaraan dari pemilukada menurut Undang -Undang

    Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

    a. Tahap Persiapan meliputi:

    1) Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan

    2) Pemberitahuan DPRD kepada KPU kota/kabupaten mengenai berakhirnya masa

    jabatan kepala daerah

    3) Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan

    pelaksanaan pemilihan kepala daearah

    4) Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS dan KPPS

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    18

    5) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau

    b. Tahap Pelaksanaan meliputi:

    1) Penetapan daftar pemilih,

    2) Pengumuman pendaftaran dan penetapan pasangan calon,

    3) Kampanye,

    4) Pemungutan suara,

    5) Perhitungan suara,

    6) Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daeah terpilih, pengesahan,

    dan pelantikan.

    Mekanisme pemilihan secara langsung merupakan suatu tahapan penting dalam

    pilkda. Kesuksesan dari setiap tahapan yang ada akan mempengaruhi keberhasilan

    pemilukada secara keseluruhan. Sehingga setiap tahapan ini dilaksanakan dengan

    matang sesuai aturan yang ada. Namun hal ini tidak cukup menjamin semuanya akan

    berjalan lancar. Banyak kendala dan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi pada

    setiap tahapan demi tahapanya.

    Adapun permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan pemilukada,

    antara lain:

    Pengajuan bakal calon ganda oleh partai politik dan penandatanganan surat pencalonan; Daftar pemilih tetap yang dimana banyak tidak terdaftar dan adanya pemilih yang tidak memenuhi persyaratan; Kelengkapan dan administrasi pencalonan yaitu ijazah palsu, pasangan calon mempunyai hutang yang berakibat banyaknya protes dari masyarakat; Berkenaan dengan kampanye, misalnya: adanya pasangan calon yang mencuri start kampanye,

    khususnya antara daerah yang satu dengan yang lain, maraknya praktek politics -barang yang bisa

    dikonversikan ke dalam uang, masih dilakukannya arak-arakan; Perhitungan suara, meliputi adanya dugaan salah dalam menghitung suara yang mengakibatkan perubahan pasangan calon terpilih yang dilanjutkan gugatan pasangan calon kepada KPU kota. (Samsul Wahidin, 2008:23)

    4. Partisipasi Politik

    Partisipasi menurut Kenneth Janda et all (1987: 226)

    as those actions of private citizens by which they seek to influence or to support

    . Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa partisipasi politik

    merupakan tindakan pribadi warga negara yang dimaksudkan untuk mempengaruhi atau

    mendukung pemerintah dan politik. Sudrajat (2003: www.uk.geocities.com)

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    19

    menyatakan bahwa Political participation is the active angagement by individuals and

    . Pendapat tersebut dapat

    diartikan bahwa partisipasi politik adalah tindakan aktif oleh individu dan kelompok

    dalam proses pemerintahan yang mempengaruhi hidup mereka. Ada banyak

    kemungkinan yang dapat terjadi berkaitan dengan pemahaman proses partisipasi juga

    sejumlah landasan yang berhubungan dengan partisipasi itu sendiri. Menurut

    Koentjaraningrat (1985: 26) membedakan cara berpartisipasi atas dua jenis partisipasi,

    Syamsul haris dalam tataq chidmad mengatakan terdapat 4 faktor yang

    terhadap pemerintah, b). tidak adanya indikasi money politics, c). KPU dan pengawas

    melibatkan civil society

    Chidmad, 2004:57)

    Pada hakikatnya partisipasi yang dibutuhkan dalam pembangunan adalah

    partisipasi yang dilakukan dengan sukarela yang didorong oleh prakarsa atau swadaya

    masyarakat. Arti dan maksud partisipasi berbeda dengan prakarsa atau swadaya

    masyarakat. Menurut Miriam Budiarjo (1982: 22) meyatakan bahwa Tingkat kesadaran

    politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian pada

    masalah kenegaraan atau pembangunan.

    Secara utuh partisipasi hendaknya berlangsung secara sistematis dan dinamis,

    berlangsung mulai dari partisipasi dalam pengambilan keputusan, kemudian dilanjutkan

    dalam partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi dalam pemanfaatan

    hasil-hasil pembangunan dan akhirnya partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil

    5. Teori Fungsionalisme Strukutural Talcott Parsons

    Berdasarkan uraian tentang strategi yang digunakan oleh KPU kota surakarta

    dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung terutama dalam pemenuhan

    hak pilih warga surakarta terbukti baik hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah

    partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, hal ini tidak luput dari

    semakin baiknya kinerja dan sistem yang digunakan oleh KPU kota Surakarta, hal ini

    sejalan dengan teori fungsionalisme struktual Talcott Parsons menekankan bahwa ada

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    20

    empat fungsi penting yang diperluk/an semua sistem : Adaptation (A), goal attainment

    (G), integration (I), dan latensi (L) atau pemeliharaan pola. Secara bersama-sama,

    keempat imperatif fungsional ini dikenal sebagai skema AGIL. Agar tetap bertahan

    (survive), suatu sistem harus memiliki empat fungsi ini :

    a. Adaptation (Adaptasi): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang

    gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan

    lingkungan itu dengan kebutuhanya.

    b. Goal attainment (Pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan

    mencapai tujuan utamanya.

    c. Integration (Integrasi): sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian

    yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga

    fungsi penting lainya (A, G, L).

    d. Latency (Latensi atau pemeliharaan pola): sebuah sistem harus melengka pi,

    memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural

    yang menciptakan dan menopang motivasi.

    Sehingga dari teori Talcott Parsons dapat ditekankan bahwa suatu

    organisasi/lembaga dalam hal ini KPU kota Surakarta agar dapat berjalan sesuai dengan

    tujuan maka harus memenuhi empat fungsi milik Talcott Parsons yaitu

    a. Adaptation (Adaptasi): dalam menggunakan strateginya KPU kota surakarta

    beradaptasi dengan budaya dan kegiatan yang banyak digemari masyarakat

    Surakarta, dalam hal ini sosialisasi pemilukada dengan mengadakan karnaval,

    panggung hiburan dan pemutaran film layar lebar yang banyak diminati warga

    Surakarta.

    b. Goal attainment (Pencapaian tujuan): dengan diadakannya berbagai acara tersebut

    diharapkan masyarakat memahami informasi seputar pemilukada, sehingga respek

    dan peduli terhadap pelaksanaan pemilukada yang diwujudkan dengan tingginya

    partisipasi mayarakat.

    c. Integration (Integrasi): KPU Kota Surakarta mempunyai aturan yang jelas dalam

    mengatur hubungan dengan lembaga dibawahnya seperti PPK, PPS, dan KPPS

    sehingga setiap tahapan dapat terlaksana dengan baik.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    21

    d. Latency (Latensi atau pemeliharaan pola): KPU kota Surakarta melakukan

    pemeliharaan sistem agar terjaga dengan baik dengan melakukan pertemuan rutin

    guna membahas masalah yang dihadapi sehingga didapat solusinya.

    Dengan diterapkanya empat fungsi diatas maka diharapkan tugas KPU kota

    Surakarta dalam pemenuhan hak pilih warga Surakarta dapat terakomodir dengan baik

    yang berimbas pada tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak

    pilih.

    6. Hasil Penelitian Yang Relevan

    Selain pendapat dari para pakar, di dalam penelitian ini juga dicantumkan

    pendapat dari peneliti lain yang hasil penelitiannya relevan dengan penelitian ini. Hal

    ini peneliti lakukan guna mendukung penelitian yang telah peneliti lakukan. Penelitian

    yang relevan dengan penelitian ini adalah:

    Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Yatun (2007) dengan judul

    penelitiannya yaitu Peranan KPUD dalam Memvalidasi Data Pemilih Pada

    Pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Cilacap Tahun 2007, dimana hasil

    penelitianya adalah (1) KPUD telah berperan secara maksimal dalam seluruh tahapan

    pendataan pemilih pada pilkada Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan di

    Cilacap Tanggal 09 September 2007. KPUD dalam menjalankan tugasnya berpedoman

    pada UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dikombinasikan dengan

    UU No 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum yang direalisasikan kedalam bentuk

    Keputusan-keputusan KPUD Cilacap, (2) Hambatan-hambatan yang terjadi dalam

    pilkada Bupati dan Wakil Bupati yaitu permasalahan daftar pemilih. Proses pendataan

    yang relatif singkat, daftar pemilih yang diperoleh dari Capil acak, peraturan yang

    kurang jelas mengatur tentang anggaran pendataan pemilih, sosialisasi dan pendidikan

    politik yang kurang mengena pada masyarakat serta masyarakat yang kurang proaktif

    dalam proses pendataan, (3) Strategi yang dilakukan KPUD dalam menghadapi

    permasalahan diatas adalah dengan cara untuk mengatasi pemilih yang cenderung pasif,

    KPUD melakukan sosialisasi secara simultan kepada masyarakat, untuk masalah

    anggaran KPUD mengkonsltasikanya kepada BPK perwakilan Jawa Tengah dan DIY

    dan mengirimkan suart keterangan kepada perwakilan BPK tersebut untuk diberikan ke

    KPU Provinsi dan KPU Pusat, Permasalahan DP4 yang acak, KPUD menetapkan DP4

    ini menjadi DPS dan dipecah atau dikelompokan menjadi DPS per TPS untuk dilakukan

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    22

    pengecekan sehingga lebih dekat dengan pemilih, dan masalah sosialisasi yang

    diberikan pada warga Cilacap, yakni melalui media: Iklan di radio-radio sekabupaten

    Cilacap, Memasang sepanduk di tempat-tempat umum, Menyebarkan Liflet ( pamflet).

    Dan juga dalam sosialisasi ini KPUD melibatkan LSM-LSM terkemuka dan membentuk

    organisasi khusus yang disebut dengan TOT ( Training OF Trans) yang bekerja sama

    dengan LSM JPPR, Muhammadiyah, NU, Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Fatayat,

    Muslimat, Nasiatul Aisyah, KPI (Koalisi Perempuan Indonesia), Guru-guru PKN di

    Kabupaten Cilacap yang anggaran dananya diberikan oleh KPUD.

    B. Kerangka Berfikir

    Kerangka berfikir merupakan alur penalaran yang didasarkan pada masalah

    penelitian yang digambarkan secara menyeluruh dan digunakan sebagai acuan dalam

    penelitian. Berdasar kajian teori diatas, penulis dapat menyusun kerangka berfikir

    sebagai berikut:

    Untuk menjamin terpenuhinya hak pilih warga dalam penyelenggaraan

    pemilihan kepala daerah di kota Surakarta, yang mana telah dijelaskan dalam PP No.6

    tahun 2005 bahwa yang berkewenangan adalah KPU kota, hal ini akan menjadi sangat

    rawan dan berpotensi menimbulkan konflik jika KPU Kota Surakarta tidak bisa

    mengakomodir warga Surakarta, Akan tetapi Setelah perhelatan Pemilukada

    dilaksanakan pada tanggal 26 april 2010 lalu mendapatkan hasil yang cukup signifikan,

    karena tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya cukup tinggi

    dibanding dengan daerah lain yang melaksanakan Pemilukada, maka secara otomastis

    kinerja dari KPU kota Surakarta dalam memenuhi hak pilih warga Surakarta dilakukan

    dengan strategi yang tepat sasaran dalam rangka terpenuhinya hak politik warga

    Surakarta yaitu dengan:

    1. Melakukan sosialisasi yang tepat sasaran dan masyarakat antusias untuk ikut

    didalamnya seperti mengadakan panggung hiburan, pemutaran film layar lebar dan

    karnaval yang diikuti pasangan calon yang dikemas dengan menarik, sehingga

    masyarakat tidak bosan mengikutinya.

    2. Pelaksanaan sosialisasi KPU kota Surakarta tidak bekerja sendiri, melainkan

    bekerjasama dengan berbagai elemen kemasyarakatan yang ada di kota Surakarta.

    Hal ini sangat membantu KPU kota Surakarta karena semakin banyak informasi yang

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    23

    diberikan, tingkat pemahaman masyarakat mengenai seputar pemilukada akan

    semakin baik.

    3. Menjangkau kalangan yang tidak tersentuh sosialisasi (Lembaga pemasayarakatan,

    rumah sakit, panti asuhan, panti wreda, dll) , tim sosialisasi KPU kota Surakarta

    terjun langsung dilapangan untuk memberikan informasi seputar pemilukada.

    4. Mengantisipasi Pemilih baru yang pada saat hari pemungutan suara sudah

    mempunyai hak, KPU kota Surakarta bekerjasama dengan dinas pendidikan kota

    Surakarta untuk melakukan sosialisasi dengan langsung mendatangi ke sekolah-

    sekolah dan sesekali mengumpulkan semua siswa kelas 3 SMA/SMK se-kota

    surakarta untuk menghadiri sosialisasi akbar di stadion Manahan Surakarta.

    5. Iklan di radio-radio yang terdapat di wilayah kota Surakarta, Memasang sepanduk di

    tempat-tempat umum, dan Menyebarkan Liflet ( pamflet).

    Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum

    baik nasional atau daerah dapat dilihat dari pengalaman atau pemahaman seseorang

    atau suatu daerah mengenai konsep dalam berpolitik, warga yang paham tentang

    pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum, pasti akan memberikan hak suaranya,

    begitu pula sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi warga Surakarta

    berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilukada tahun 2010 diantaranya adalah:

    1. Tingkat keperca yaan masyarakat terhadap pemerintahan yang terdahulu yang telah

    memberi kontribusi nyata kepada masyarakat kota Surakarta.

    2. Tingkat pendidikan dan kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pemilukada

    yang semakin baik yang dibarengi dengan semakin baiknya kinerja KPU kota

    Surakarta dalam menghadapi masalah DPT yang semakin komplek.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    24

    Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat dibuat skeme sebagai berikut :

    Gambar 1.Skema Kerangka Berpikir

    Dasar HukumUU No.22 tahun 2007PP No. 6 tahun 2005

    KPU Kota Surakarta

    Pemenuhan Hak Pilih warga Kota Surakarta

    Warga Terakomodir Hak Pilihnya

    Warga Tidak Terakomodir Hak Pilihnya

    Berpartisipasi Menggunakan

    Hak PilihGolput

    Legitimasi Hasil Pilkada

    Disebabkan karena:kinerja KPUD beserta jajaranya dilapangan dalam rangka memenuhi hak pilih masyarakatKurangnya SosialisasiLemahnya Kesadaran masyarakat dalam bepartisipasi dalam pemiluKekecewaan masyarakat terhadap pemerintah

    Sosialisasi dan pendidikan pemilih seputar informasi pelaksanaan pemilukada

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    25

    BAB III

    METODOLOGI PENELITIAN

    1. Lokasi Dan Waktu Penelitian

    1. Tempat Penelitian

    Dalam penelitian ini penulis memilih tempat penelitian di Kota Surakarta.

    Penulis memilih lokasi penelitian di tempat tersebut, dengan beberapa pertimbangan

    antara lain:

    a. Suasana demokrasi di Kota Surakarta sangat kental, pola pikir masyarakat yang kritis

    dan persaingan parpol yang ketat, sehingga proses demokrasi yang terjadi sangat

    menarik untuk diikuti.

    b. Penulis tertarik dengan hasil dari pelaksanaan pemilukada tahun 2010, terutama pada

    tingginya warga masyarakat yang terpenuhinya hak pilih serta besarnya tingkat

    partisipasi masyarakat kota Surakarta, yang mana pada pelaksanaan pilpres tahun

    2009 masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pihak penyelenggara (KPU kota

    Surakarta) dalam memenuhi hak pilih (DPT) masyarakat kota Surakarta.

    2. Waktu Penelitian

    Waktu penelitian dilaksanakan setelah mendapat perijinan dari pihak yang

    berwenang. Berikut ini gambar alokasi waktu kegiatan penelitian yang penulis lakukan:

    Tabel 1. Waktu dan Kegiatan Penelitian

    No Kegiatan 2010 2011Feb Mar-Jun Jul Agu-Nov Des Jan

    1. Pengajuan Judul2. Penyusunan Proposal3. Ijin Penelitian4. Pengumpulan Data5. Analisis Data6. Penyusunan Laporan

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    26

    2. Bentuk Dan Strategi Penelitian

    1. Bentuk Penelitian

    Dalam penelitian ini bentuk yang digunakan adalah bentuk penulisan kualitatif

    karena data yang di kumpulkan berupa kata-kata, kalimat, pencatatan dokumen maupun

    arsip yang gemlike arti yang sangat lebih dari sekedar angka atau frekuensi. Metode

    yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif evaluatif, karena penelitian

    bermaksud untuk melakukan penyelidikan dengan menggambarkan dan memaparkan

    keadaan obyek dan subyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak

    atau sebagai mana mestinya dan kemudian mengevaluasi objek dan subyek penelitian

    berdasarkan temuan-temuan pada penelitian.

    Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong (2004: 4) enelitian

    kualitatif adalah metodologi kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data

    deskriptif berupa kata ter tulis atau lisan dari orang-ora

    Penelitian kualitatif diperoleh dengan mempertimbangkan kesesuaian obyek

    dari studi, penggunaan metode penelitian secara mendalam agar sesuai dengan metode

    tersebut yaitu menggunakan metode deskriptif. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari

    Winarno Surakhmad (2004 : 139) enyelidikan deskriptif

    tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang . Karena banyak sekali

    ragam penyelidikan demikian metode penyelidikan deskriptif diantaranya ialah

    penyelidikan yang menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi. Sehingga

    menurutnya metode deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada,

    misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan kegiatan, pandangan, sikap yang

    menampak, atau tentang satu proses yang sedang berlangsung pengaruh yang sedang

    bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, pertentangan

    yang meruncing, dan sebagainya.

    Pada umumnya penelitian-penelitian deskriptif terdiri dari berbagai jenis, disini

    Ritual Constraint

    yang dikemukakan ole ktivitas manusia dan

    organisasi yang ada merupakan kesengajaan lewat apa yang menurut mereka sedang di

    capai . Maka struktur yang ada adalah menurut konteksnya.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    27

    2. Strategi Penelitian

    Strategi penelitian yang digunakan adalah strategi penelitian tunggal

    terpancang. Mengenai model ini HB. Sutopo (2002: 112) menjelaskan bahwa

    Walaupun dalam penelitian kualitatif ditemui adanya bentuk penelitian terpancang

    (embeded resarch) yaitu penelitian kualitatif yang sudah menentukan fokus penelitian

    berupa variabel utamanya yang akan dikaji berdasarkan tujuan dan minat penelitiannya

    sebelum peneliti ke lapangan studinya .

    Peneliti sudah menentukan terlebih dahulu fokus dari pada variabel utama yaitu

    KPU kota Surakarta. Akan tetapi dalam hal ini peneliti tetap tidak melepaskan variabel

    fokusnya (pilihannya) dari sifatnya yang holistik sehingga bagian-bagian yang diteliti

    tetap diusahakan pada posisi yang saling berkaitan dengan bagian-bagian dari konteks

    secara keseluruhan guna menemukan makna yang lengkap.

    C. Sumber Data

    Menurut HB. Sutopo (2002: 50- umber data dalam

    penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa, atau aktivitas, tempat atau lokasi,

    Pendapat lain tentang sumber data dalam penelitian kualitatif adalah yang

    diungkap oleh Lofland (dalam Lexy J. Moleong, 2004: 157) menjelaskan bahwa

    umber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya

    adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

    bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata -kata dan tindakan, sumber data tertulis,

    foto, dan statistik.

    Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menggunakan sumber data yang berupa

    informan, tempat, dan peristiwa serta arsip dan dokumen, lebih lanjut dijelaskan sebagai

    berikut:

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    28

    1. Informan

    Informan adalah manusia sebagai sumber data yang perlu dipahami, bahwa

    mereka terdiri dari beragam individu dan memiliki beragam posisi. Oleh karena itu di

    dalam memilih siapa yang akan menjadi informan, peneliti wajib memahami posisi

    dengan beragam peran serta yang ada sehingga dapat diperoleh informasi pernyataan

    maupun kata-kata yang diperoleh dari informan yang disebut data primer atau sering

    disebut sebagai informan kunci (key informan). Informan dalam penelitian ini yakni

    orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan di KPU ko ta yaitu Didik

    wahyudiono (Ketua KPU Kota Surakarta), Lestari S.H M.Hum (divisi hukum dan

    pengawasan) dan Setyo Budiarto, S.Sos (divisi teknis dan humas) dan lembaga lain

    dibawah KPU kota Surakarta yaitu dengan Surachmad, S.Sos (Anggota PPK Pasar

    Kliwon), Rustamal (Ketua PPS Sangkrah) dan Dian Anggraini (Ketua KPPS TPS 3

    Sangkrah)

    2. Tempat dan Peristiwa

    Penulis dalam penelitian ini mengambil tempat penelitian di kota surakarta

    sedangkan peristiwa yang dimaksud adalah masalah pemenuhan hak pilih yang

    dilakukan oleh KPU kota Surakarta serta hal apa saja yang mempengaruhi tingginya

    tingkat kesadaran partisipasi warga Surakarta dalam menggunakan hak pilihnya secara

    aktif, semuanya akan digali lewat sumber lokasinya yang merupakan tempat atau

    lingkungannya. Sehingg a dari pemahaman tersebut bisa ditarik kesimpulan yang

    berkaitan dengan permasalahan tersebut.

    3. Dokumen

    Sumber data yang kedua atau data sekunder dalam penelitian ini adalah

    dokumen. Dokumen disini antara lain: Keputusan KPU kota Surakarta No. 13 tahun

    2010 tentang perubahan keputusan KPU tentang jumlah penetapan pemilih dan tempat

    pemungutan suara, Keputusan KPU kota surakarta no.4 tahun 2009 tentang pedoman

    sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum walikota dan wakil walikota Surakarta

    tahun 2010, Materi Sosialisasi Pemilukada Tahun 2010, dan Berita acara rekapitulasi

    penerimaan rekapitulasi perhitungan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota

    tahun 2010.

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    29

    D. Populasi dan Teknik Sampling

    Populasi menurut Suharsimi Arikunto (1998: 115) adalah eseluruhan subjek

    penelitian . Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah

    penelitian, maka peneliti harus meneliti populasi. Namun dalam penelitian besar peneliti

    tidak mungkin meneliti seluruh populasi yang ada. Selain hal ini merepotkan,

    membutuhkan waktu yang lama juga biaya yang besar pula. Untuk mengantisipasi

    hambatan tersebut maka peneliti meneliti sebagian dari populasi saja. Penelitian seperti

    ini disebut penelitian sampel.

    Dalam penelitian kualitatif sampel akan ditunjukkan oleh peneliti dengan

    mempertimbangkan bahwa sampel itu mengenai masalah yang diteliti, jujur, dapat

    dipercaya dan datanya bersifat obyektif. Kemudian teknik cuplikan yang biasa di

    gunakan adalah teknik cuplikan yang bersifat selektif dengan menggunakan

    pertimbangan berdasarkan konsep teoritis yang digunakan dan keingintahuan pribadi

    peneliti. Oleh karena itu cuplikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive

    sampling.

    Menurut Goetz & Le Compte dalam H. B. Sutopo (2002: 185) menyatakan

    bahwa Purposive Sampling yaitu teknik mendapatkan sampel dengan memilih

    individu-individu yang di anggap mengetahui informasi dan masalahnya secara

    mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data . Jadi dalam metode ini

    beberapa objek penelitian dipilih, kemudian dari yang terpilih tersebut dijadikan sebagai

    sumber data yang dapat membantu dalam mengungkap permasalahan yang telah

    dirumuskan. Dengan kata lain metode pengambilan sampel yang digunakan dengan

    teknik informan kunci (key informan) yaitu peneliti mengambil orang- orang kunci

    untuk dijadikan sebagai sumber data.

    Menurut Lexy J. Moleong (2004: 22 Untuk

    menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber bangunan dan menggali

    informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang akan muncul .

    Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa populasi adalah

    merupakan bagian sampel. Apabila yang menjadi populasi adalah warga masyarakat

    Kota Surakarta yang berjumlah penduduk 525.505 orang (berdasarkan surat Sekda No.

    470/4.868/tgl 11 Desember 2009 jumlah penduduk Surakarta per tanggal 11 Desember

    2009) yang tersebar dalam 5 kecamatan. Maka pada tahap pengambilan sampling,

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    30

    sampel yang diambil adalah 5 kecamatan yaitu dari kecamatan jebres, pasar kliwon,

    banjarsari, laweyan, dan serengan. Pemilihan kelima kecamatan ini dilakukan dengan

    teknik purposive sampling. Sedangkan sample yang diambil adalah 50 orang dari

    kelima kecamatan tersebut yang diambil secara proposional karena dengan teknik ini

    peneliti berasumsi mereka memiliki hak yang sama sebagai pemilih.

    E. Teknik Pengumpulan Data

    Sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri dari beragam jenis, bisa berupa

    orang, peristiwa dan tempat, benda serta dokumen atau arsip. Beragam sumber data

    tersebut menuntut di lakukannya cara atau teknik pengumpulan data tertentu yang

    sesuai guna mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahannya.

    Menurut Goetz & Le Compte dalam Bambang Sumarjoko (2004: 21) menyatakan

    ata dalam penelitian kualitatif dapat dikelompokan dalam dua cara yaitu:

    teraktif meliputi wawancara yang

    mendalam dan observasi langsung sedangkan metode non interaktif meliputi observasi,

    kuisoner (angket) dan mencatat dokumen maupun arsip.

    Untuk memperoleh dan menyusun data penelitian, penulis menggunakan

    teknik observasi, wawancara , mencatat arsip dan dokumen. Dalam penelitian ini teknik

    pengumpulan data yang dilakukan adalah:

    1. Observasi

    Menurut Winarno Surakmad (2004

    Cara yang sangat langsung untuk mengenal peristiwa atau gejala yang penting dalam

    suatu penyelidikan . Dalam penelitian ini di gunakan observasi non-partisipatif atau

    tidak berperan serta, dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang di

    lakukan oleh objek penelitian. Peneliti dalam hal ini bermain di luar sistem.

    Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melihat secara langsung

    seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilukada di kota Surakarta dari awal hingga

    ditetapkanya walikota dan wakil walikota terpilih, maka peneliti mengkaji, serta

    mengungkap fenomena-fenomena yang ada hubungannya dengan penelitian baik secara

    nyata maupun secara mendalam yaitu mengenai strategi KPU kota kota Surakarta dalam

    memenuhi hak pilih warga Surakarta serta hal-hal yang melatar belakangi tingginya

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    31

    tingkat kesadaran partisipasi warga Surakarta dalam menggunakan hak pilihnya dalam

    pemilukada langsung tahun 2010.

    2. Wawancara

    Wawancara merupakan suatu teknik untuk mendekati sumber informasi dengan

    cara tanya jawab sepihak yang di kerjakan secara sistematis dan berdasarkan kepada

    tujuan penelitian. H.B. Sutopo mengemukakan bahwa:

    Wawancara di dalam penelitian kualitatif pada umumnya di lakukan dengan pertanyaan yang bersifat open-ended, dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak formal terstruktur, guna menggali pandangan subyek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh dan mendalam. (H.B. Sutopo,2002: 59).

    Maka dari itu penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam

    (Indepth interviewing), karena dengan wawancara mendalam peneliti akan memperoleh

    data dari para informan, dengan maksud agar dapat mengungkap permasalahan yang

    diteliti melalui pertanyaan atau sikap, baik melalui nada bicara, mimik, ataupun sorot

    matanya.

    Pada penelitian ini penulis melaksanakan teknik wawancara dengan

    mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan masalah yang

    ingin di bahas kepada nara sumber tentang kinerja dan strategi yang dilakukan oleh

    KPU kota Surakarta dalam rangka memenuhi hak pilih warga surakarta serta

    menumbuhkan kesadaran bagi warga Surakarta untuk menggunakan hak pilihnya.

    Adapun nara sumber dalam wawancara pada penelitian ini antara lain:

    a. Ketua KPU Kota Surakarta

    Didik Wahyudiono (Divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih)

    b. Anggota KPU Kota Surakarta

    Lestari S.H M.Hum (Divisi hukum dan pengawasan KPU kota Surakarta)

    Setyo Budiarto,S.Sos (Divisi Teknis Dan Humas KPU kota Surakarta)

    c. Anggota PPK Pasar Kliwon

    Surachmad, S.Sos (Humas)

    d. Tim sukses pasangan calon Jokowi-Rudi

    Putut Gunawan

    e. Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) kelurahan Sangkrah dan Semanggi

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    32

    Rustamal (Ketua PPS sangkrah)

    f. Ketua KPPS TPS 3 Kalurahan Sangkrah

    Dian Anggraini

    g. Lembaga pemantau pemilukada kota Surakarta tahun 2010. (FORBES UNS)

    Berry Nur Arif (Kordinator FORBES UNS)

    h. Tokoh Masyarakat

    Marimin, H.S (Ketua RW II Kalurahan Sangkrah)

    Adapun daftar pedoman wawancara untuk para nara sumber dapat dilihat pada

    lampiran no. 3 dan hasil wawancara pada lampiran no. 4.

    3. Analisis Dokumen

    Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai data yang dapat

    digunakan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan hal-hal yang akan

    terjadi pada masa yang akan datang. Teknik dokumentasi dapat berupa arsip -arsip yang

    berupa catatan-catatan yang relevan serta benda-benda fisik lainnya.

    Menurut H. B. Sutopo (2002

    merupakan bahan tertulis yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas

    Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan dengan cara mempelajari buku-

    buku, laporan-laporan, peraturan, arsip-arsip ataupun dokumen lainnya yang relevan

    dengan permasalahan penelitian.

    F. Validitas Data

    Suatu penelitian untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, maka

    validitas datanya dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

    1. Trianggulasi

    Pengertian trianggulasi menurut Lexy J. Moleong (2004: 330) bahwa

    n sesuatu

    yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai bahan pembanding terhadap

  • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

    33

    Menurut H. B Sutopo (2002: 78-82).menyebutkan bahwa ada 4 (empat) macam

    Trianggulasi Data, Trianggulasi Metode, Trianggulasi Peneliti,

    Trianggulasi Teori

    Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

    a. Trianggulasi Data, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap

    kebenarannya bila di gali dari beberapa sumber data yang berbeda.

    b. Trianggulasi Metode, jenis trianggulasi ini bisa dilakukan oleh seorang peneliti

    dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode

    pengumpulan data yang berbeda.

    c. Trianggulasi Peneliti, hasil penelitian baik data atau simpulan mengenai bagian

    tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti.

    d. Trianggulasi Teori, trianggulasi ini dilakukan peneliti dengan menggunakan

    perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang di kaji.

    Dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi data. Sebab cara ini

    mengarahkan peneliti agar dalam