I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang menjadi isu

sentral dan sangat mendesak ditangani. Pada kabinet ”Indonesia Bersatu” strategi

dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-

2009 dan menempati Bab tersendiri dalam dokumen RPJMN. Target pada

RPJMN untuk penanggulangan kemiskinan adalah menurunkan setengah angka

kemiskinan tahun 2004 sebesar 16,6% menjadi 8,3% pada tahun 2009. Untuk

mencapai target itu Pemerintah menetapkan berbagai program yang bersifat

sektoral maupun lintas sektoral (Bappenas, 2004).

Salah satu Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam upaya

penanggulangan kemiskinan tersebut adalah melalui pelaksanaan Program

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Program ini dilaksanakan

sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian

masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara

berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan

kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang

representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social

capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat

jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat

dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli

setempat.

Kabupaten Karimun merupakan salah satu Kabupaten yang mendapat

bantuan pelaksanaan program P2KP pada tahap ketiga. Kabupaten yang terdapat

di Propinsi Kepulauan Riau ini terbentuk berdasarkan Undang-undang no. 53

tahun 1999. Secara geografis posisi Kabupaten Karimun sangat strategis, karena

berada pada jalur pelayaran Selat Malaka, dan berada di antara Kota Batam,

Singapura, Malaysia, Kepulauan Riau dan Riau. Hal ini menjadikan Kabupaten

Karimun sebagai tempat yang sangat strategis terutama untuk berbagai kegiatan

yang merupakan imbas dari geostrategis tersebut. Disamping itu, salah satu wujud

1

dari keberadaannya telah pula menjadikan kegiatan perekonomian di Kabupaten

Karimun semakin tumbuh dan bersaing.

Potensi selain dari tumbuhnya perekonomian di wilayah ini adalah

sumberdaya alam yang terkandung di bumi Kabupaten Karimun. Dimana potensi

sumber daya alam yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah terdiri

dari bahan galian golongan B (timah) serta bahan galian golongan C (granit, pasir,

batu pasir wacke, ocker, lempung dan sebagainya).

Meski Kabupaten Karimun memiliki potensi geografis dan sumber daya

alam yang besar, namun tingkat kemiskinannya relatif cukup tinggi. Pada Tahun

2006, dari 51.520 Kepala Keluarga yang ada sebanyak 15.743 kepala keluarga

termasuk kategori miskin. Yang berarti 30% dari total kepala keluarga yang ada.

Sedangkan pada tahun 2007 terdapat kenaikan Kepala keluarga miskin menjadi

31% sebagaimana pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Keluarga Miskin Kabupaten Karimun per Kecamatan Tahun 2006-2007

Tahun 2006

Tahun 2007 No

Kecamatan Jumlah

KK Miskin

Total

Jumlah KK

% KK Miskin

thd Total KK

Jumlah

Penduduk

Jumlah

KK Miskin

Total

Jumlah KK

% KK Miskin

thd Total KK

Jumlah

Penduduk

1. Moro 1.757 4.993 35% 18.924 1.883 5.120 36% 19.496 2. Durai 813 1.579 51% 6504 873 1620 54% 6.701 3. Kundur 1.705 8.556 20% 35.546 1.980 8.774 38% 36.221 4. Kundur Utara 1.429 4.593 31% 18.874 1.524 4.710 22% 19.445 5. Kundur Barat 860 3.998 21% 16.520 936 4.100 23% 17.019 6. Karimun 3.263 9.123 35% 38.470 3.692 9.355 28% 39.633 7. Buru 1.295 2.683 48% 10.304 818 2.752 39% 10.615 8. Meral 3.353 10.862 30% 41.334 3.841 11.139 34% 42.584 9. Tebing 1.268 5.133 24% 23.399 1.081 5.264 20% 24.107 Jumlah 15.743 51.520 30% 209.875 16.328 52.832 31% 216.221

Sumber: Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun (2006 dan 2007)

Tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Karimun bertolak belakang

dengan kekayaan sumberdaya alamnya, yang mengindikasikan bahwa kemiskinan

tersebut bukan disebabkan karena kemiskinan alami, tetapi lebih disebabkan oleh

kemiskinan struktural. Wardhani dan Haryadi (2004) menyatakan bahwa

kemiskinan struktural merupakan akibat atau hasil bekerjanya kekuatan makro-

sosiologis dalam masyarakat, yaitu berupa proses yang menjauhkan rakyat dari

2

kepemilikan dan pengendalian sumberdaya ekonomi, sosial dan politik, yang

berarti pula sebagai akibat dari ketidakadilan struktural. Diujung yang satu,

ketidakadilan struktural terwujud sebagai perampasan hak-hak dasar manusia

yang dengan sendirinya terkait pada masalah pembagian kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, salah satu pilihan kebijakan

strategis yang dapat dilaksanakan adalah memberi peluang yang lebih besar

kepada masyarakat untuk dapat mengakses faktor produksi. Untuk maksud

tersebut maka dana merupakan salah satu aset produksi yang paling mendasar

dalam kegiatan ekonomi (sumodiningrat, 1998). Tersedianya dana yang memadai

dapat menciptakan pembentukan modal usaha bagi masyarakat. Sehingga dapat

meningkatkan produksi, pendapatan dan menciptakan tabungan yang dapat

digunakan untuk pemupukan modal secara berkesinambungan.

Selanjutnya menurut Sumodiningrat (1998), sesungguhnya modal usaha

yang diperlukan setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kegiatan

ekonominya harus berasal dari kemampuan sendiri. Modal tersebut dihimpun dari

tabungan yang diperoleh dari surplus pendapatan. Tabungan yang dikumpulkan

kemudian ditingkatkan menjadi investasi dan digunakan sebagai pembentukan

modal.

Namun, menurut Maskun (1998), yang menjadi masalah bagi penduduk

miskin adalah ketidakmampuan mereka menciptakan tabungan karena

keterbatasan modal usaha pada permulaan siklus kegiatan ekonomi. Menyadari

akan permasalahan tersebut, langkah yang ditempuh pemerintah selama ini adalah

memberikan stimulasi dan motivasi dengan menciptakan katalis yang dapat

menimbulkan daya gerak pada masyarakat yang bersangkutan. Motivasi dan

stimulasi dilakukan dengan mengadakan gerakan-gerakan sosial dan penyuntikan

dana dengan haapan memberi dampak yang berkepanjangan serta memberikan

nilai tambah pada usaha-usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat. Pola

pendekatannya antara lain adalah dengan memberikan dana bantuan modal usaha

bergulir. Melalui pendekatan pemberian bantuan dana bergulir tersebut

diharapkan akan dapat menggairahkan kegiatan usaha ekonomi produktif yang

diusahakan oleh masyarakat.

3

Upaya tersebut pada dasarnya bukan untuk menuntaskan secara

menyeluruh masalah yang dihadapi masyarakat, akan tetapi sebagian besar

permasalahan akan dituntaskan sendiri oleh kekuatan dan kemampuan

masyarakat. Program-program dari manapun datangnya akan kecil artinya

dibanding mekanisme pembangunan yang dapat dikembangkan sendiri oleh

masyarakat. Yang diharapkan melalui program-program tersebut adalah

masyarakat akan memiliki daya dorong yang kuat dan bertindak strategis dalam

usaha melakukan proses perkembangan (Maskun, 1998).

Menyadari konsep diatas, upaya penanggulangan kemiskinan melalui

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) salah satunya adalah

melalui pinjaman bergulir kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang

membutuhkan dana untuk kegiatan yang terkait usaha produktif untuk anggota-

anggotanya. Kegiatan ini termasuk dalam komponen Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM). Dimana masyarakat melakukan proses pembelajaran untuk

menanggulangi masalah kemiskinan melalui praktek langsung dilapangan oleh

masyarakat sendiri dengan melaksanakan apa yang sudah direncanakan (PJM dan

Renta Pronangkis), dengan dukungan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

dimaksud. Harapannya adalah melalui praktek langsung dalam stimulan BLM

tersebut masyarakat secara bertahap mampu menumbuhkembangkan

keberdayaaan sendiri dalam tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

Adapun pelaksanaan pembangunan ekonomi yang mengacu pada konsep

dana bergulir yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Karimun adalah

program Usaha Kecil Menengah (UKM). Program yang bersifat lintas sektoral ini

dikoordinir dibawah suatu forum atau wadah yang bernama Forum Koordinasi

Penyelenggaraan Pinjaman Modal (FKPPM). Sejak dimulainya program ini pada

tahun 2002 sampai tahun 2005, FKPPM telah menyalurkan kredit Koperasi dan

UKM sebesar 18 milyar rupiah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2 dibawah

ini.

4

Tabel 2. Jumlah Penyaluran kredit Koperasi dan UKM di Kabupaten Karimun Tahun 2002-2005

No Tahun Penyaluran Nilai (Rp) 1. 2. 3. 4.

2002 2003 2004 2005

10.000.000.000,00 5.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00

Total Penyaluran 18.000.000.000,00 Sumber: FKPPM Kabupaten Karimun (2002 s/d 2005)

Dari total penyaluran sebesar 18 Milyar rupiah tersebut terdapat tunggakan

sebesar Rp. 9.062.084.150 yang terdiri dari tunggakan pokok sebesar Rp.

8.127.495.969 atau 41,50% dari total platfond kredit yang diberikan. Hal tersebut

mengakibatkan adanya potensi keuangan daerah dan tujuan investasi jangka

panjang kredit koperasi dan UKM sebagai dana bergulir tidak berjalan

sebagaimana mestinya. Permasalahan tersebut juga menyebabkan program ini

sempat terhenti pada tahun 2006 dan 2007.

Hasil evaluasi Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat Daerah terhadap

penyebab terjadinya permasalahan tunggakan kredit UKM tersebut adalah: (1)

Kurangnya pemahaman penerima kredit dalam memanfaatkan dana pinjaman

yang berakibat pada penyalahgunaan pinjaman dari tujuan awal untuk

mengembangkan usaha menjadi pembelian barang-barang kebutuhan rumah

tangga termasuk kendaraan dan sejenisnya; (2) Menurunnya iklim investasi dan

perekonomian Kabupaten Karimun secara umum turut mempengaruhi kemajuan

usaha penerima kredit; (3) Pengaruh kenaikan BBM mengakibatkan tingginya

biaya operasional usaha kecil/rumah tangga yang harus dikeluarkan; (4) Rentang

jarak tempuh yang cukup jauh antara penerima kredit dengan pihak bank

mengakibatkan lambatnya pengembalian pinjaman; (5) Sebagian penerima

pinjaman adalah petani dan nelayan yang sangat bergantung kepada hasil panen

secara musiman dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengelolanya;

(6) Masih kurangnya pembinaan yang diberikan baik dari tim FKPPM maupun

dinas/instansi terkait.

Sedangkan program-program dari pusat yang selama ini dikenal

menggunakan pola pendekatan bantuan dana bergulir adalah program yang

arahnya dalam kerangka pengentasan kemiskinan seperti Inpres Desa Tertinggal

(IDT), Program Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K), Jaring

5

Pengaman Sosial (JPS), Program Pengembangan Kecamatan (PPK),

Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Krisis ekonomi (PDM-DKE), Tabungan

Kesejahteraan Rakyat/Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra/Kukesra),

Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM),

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Kredit Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah (UMKM), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sebagainya. Sasaran

akhir yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut adalah untuk

memandirikan masyarakat miskin melalui jalan memberdayakan kegiatan

ekonominya.

Terlepas dari keberhasilan yang sudah dicapai, program-program tersebut

selain masih dirancang secara terpusat, juga dalam implementasinya direduksi

menjadi persoalan sektoral, sehingga lebih berciri instansional dan kurang

menyentuh faktor-faktor dasar yang menjadi penyebab kemiskinan itu sendiri

serta mengabaikan kekhasan pada pola-pola penanggulangan kemiskinan yang

berkembang di dalam masyarakat. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila

tingkat keberhasilan dan keberlanjutannya program-program dimaksud diatas

masih rendah. Fakta tersebut diperoleh dari berbagai informasi yang dilaporkan

secara luas sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi program dimaksud.

Mubyarto (2000) mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program IDT pada

lima propinsi sample, sangat berhasil di dua propinsi yaitu D.I. Yogyakarta dan

Bali, tetapi gagal di Kalimantan Barat, Maluku dan Irian.

Pendekatan pembangunan yang bersifat bottom-up dalam pelaksanaannya

terbentur pada kapasitas aparat yang rendah dan seringkali menunggu perintah

atasan atau juklak sehingga akhirnya hanya sebatas semangat saja. Kondisi

tersebut menguatkan tesis yang menyatakan bahwa meluasnya kemiskinan justru

terjadi karena persoalan-persoalan struktural , seperti tidak adanya good will dan

political will pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, tidak adanya clean

and good governance, tertutupnya akses sumberdaya dan buruknya sistem

monitoring dan evaluasi. Padahal evaluasi program sangat diperlukan untuk

melihat seberapa besar manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat miskin

sebagai target sasaran kegiatan.

6

Manfaat dari kegiatan monitoring dan evaluasi adalah sebagai umpan balik

(feed back) dari proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan/program yang

telah dilakukan. Umpan balik tersebut dapat digunakan sebagai input dalam

memperbaiki serta menyusun kebijakan/program selanjutnya. Selain itu

monitoring/evaluasi bermanfaat untuk terus memantau pelaksanaan suatu program

sehingga dapat diketahui ketika terjadi deviasi dalam pelaksanaan program

tersebut.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka keragaan program yang

menggunakan pola pendekatan kredit/pinjaman dana bergulir menjadi menarik

untuk dikaji karena di satu sisi kehadiran dana bergulir sangat membantu

masyarakat dalam hal penyediaan modal untuk kegiatan usaha, namun di sisi lain

program-program yang dilaksanakan selama ini belum menunjukkan hasil yang

maksimal terutama dalam hal keberlanjutan perguliran dananya. Sehingga pada

program dana bergulir P2KP ini perlu dilaksanakan kajian untuk mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan untuk perbaikan dan penyempurnaan program dimasa yang

akan datang.

1.2. Perumusan Masalah

Penanggulangan kemiskinan melalui program P2KP dilakukan dengan

memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu Infrastruktur,

Sosial dan Ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Dalam kegiatan ekonomi,

diwujudkan dengan kegiatan Pinjaman Bergulir, yaitu pemberian pinjaman dalam

skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dimana

BKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan

berdasarkan Pedoman yang telah ada, namun keputusan untuk melaksanakannya

diserahkan sepenuhnya kepada warga masyarakat setempat.

Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir dalam P2KP ini bertujuan untuk

menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan

pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan

membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya

secara benar.

Ketentuan umum atau skim Pinjaman Bergulir dalam P2KP secara ringkas

terdiri dari: (1) Peminjam adalah warga miskin yang tergabung dalam kelompok

7

KSM dengan anggota minimal 3 orang dan minimal 30% adalah wanita; (2)

pinjaman untuk mengembangkan usaha yang tidak melanggar ketentuan, bukan

untuk menunjang kepentingan militer atau politik; (3) Besar pinjaman pertama

kali maksimal Rp.500.000,- per orang (disesuaikan dengan usahanya dan

kemampuan membayarnya). Besar pinjaman berikutnya tergantung pada

pembayaran kembalinya, dan besar pinjaman terakhir maksimal Rp. 2 juta; (4)

Jasa pinjaman ditetapkan 1,5% sampai dengan 3%, dihitung dari pokok pinjaman

semula, dan dibayar bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok pinjaman;

(5) Jangka waktu pinjaman 3-12 bulan, disesuaikan dengan kegiatan usaha

pinjaman; (6) Peminjam hanya bisa meminjam sebanyak 4 kali pinjaman dengan

catatan pengembaliannya lancar; dan (7) Angsuran pinjaman maksimal secara

bulanan. Sedangkan bagi anggota KSM yang telah menerima pinjaman sampai

batas maksimal (Rp. 2 juta atau 4 kali pinjaman) maka BKM/UPK: (a)

memberikan rekomendasi anggota KSM tersebut ke Lembaga Keuangan Formal;

(b) Mengupayakan chanelling sebagai sumber dana pinjaman.

Berdasarkan ketentuan di atas khususnya pada ketentuan jangka waktu

pinjaman yang ditetapkan selama 3-12 bulan, maka pelaksanaan dana pinjaman

bergulir di Kabupaten Karimun yang telah dimulai pada bulan Juni Tahun 2007

telah dapat dievaluasi sehingga diketahui permasalahan yang terjadi ataupun

manfaat yang telah dirasakan masyarakat.

Setelah berjalan selama setahun, permasalahan ataupun kendala terbesar

yang dihadapi sampai saat ini adalah mengenai pengembalian dana pinjaman

bergulir tersebut. Dimana dari data Koordinator Kota (Korkot) Kabupaten

Karimun sampai dengan September 2008 dari total realisasi penyaluran Bantuan

Langsung Masyarakat (BLM) tahap pertama sebesar Rp. 1.053.500.000 terdapat

tunggakan sebesar Rp. 246.974.500 yang berarti baru 76.5% angsuran yang

dikembalikan. Ini dibawah target realisasi tingkat pengembalian (repayment

rates) kredit mikro diatas 90%. Dari total tunggakan yang tersebar di 8 kelurahan

penerima bantuan P2KP, Kelurahan Tanjung Balai Karimun menempati urutan

tertinggi dengan jumlah tunggakan sebesar Rp. 73.125.000 Sedangkan yang

paling sedikit adalah Kelurahan Harjosari dengan jumlah tunggakan sebesar Rp.

1.863.500 sebagaimana pada tabel 3 dibawah ini.

8

Tabel 3. Realisasi Penyaluran dan Besar Tunggakan BLM Tahap I Sampai Dengan Bulan September 2008

No Kelurahan/Desa Penyaluran Tunggakan 1. Tanjung Balai Karimun Rp. 217.000.000 Rp. 73.125.000 2. Teluk Air Rp. 83.000.000 Rp. 29.381.500 3. Harjosari Rp. 130.000.000 Rp. 1.862.500 4. Baran Rp. 57.000.000 Rp. 36.587.500 5. Meral Kota Rp. 289.000.000 Rp. 59.912.000 6. Pamak Rp. 44.500.000 Rp. 6.836.500 7. Parit Rp. 143.000.000 Rp. 17.632.000 8. Tulang Rp. 90.500.000 Rp. 21.637.500

Total Rp. 1.053.500.000 Rp. 246.974.500 Sumber: Korkot Kabupaten Karimun, 2008 (diolah)

Mengingat permasalahan tunggakan diatas dan cakupan yang luas dimana

dari 8 Kelurahan/Desa sasaran tersebut selanjutnya disalurkan kepada 376 KSM

dengan total peminjam sebanyak 2147 orang, maka diperlukan suatu kajian yang

mendalam terhadap satu Kelurahan melalui penelitian/studi kasus. Ditinjau dari

wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat

sempit. Tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam

(Arikunto,1997).

Kelurahan Tanjung Balai Karimun dipilih dalam kajian ini dengan

pertimbangan selain dari permasalahan tunggakan diatas, Kelurahan ini

merupakan Kelurahan dengan jumlah penduduk miskin (Prasejahtera dan

Sejahtera I) sebesar 687 KK. Dimana untuk Kelurahan/Desa sasaran P2KP,

merupakan Kelurahan dengan penduduk miskin kedua terbesar setelah Meral

Kota.

Secara teoritis, sejak digulirkan kepada masyarakat program

pemberdayaan yang berbasis pada kelurahan ini diyakini akan mendorong

kegiatan ekonomi masyarakat terutama yang berbasis kegiatan ekonomi mikro.

Hal ini dimungkinkan karena kegiatan P2KP direncanakan, dilaksanakan, dan

diawasi oleh masyarakat secara langsung serta kegiatannya berorientasi pada

usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat dengan

memperhatikan Local Spesific atau kekhasan masing-masing daerah. Namun

dalam prakteknya terdapat deviasi ataupun penyimpangan sebagaimana

disebutkan diatas.

9

Penyimpangan pada hasil sementara ataupun hasil akhir (output) dari

suatu program tidak terlepas dari penyimpangan yang terjadi pada tahapan

perencanaan ataupun Input program maupun pada proses pelaksanaan suatu

program. Sehingga untuk mengevaluasi suatu program khususnya pada pinjaman

bergulir P2KP ini harus dievaluasi mulai dari Input, Proses dan akhirnya pada

Output yang dihasilkan.

Evaluasi terhadap persiapan (Input) program yaitu evaluasi yang dilakukan

pada kegiatan atau persiapan yang dilaksanakan sebelum dana bergulir tersebut

diserahkan kepada anggota KSM (peminjam) yaitu mengenai kelayakan lembaga

pengelola dana pinjaman bergulir dalam hal ini BKM/UPK dan kelayakan

masyarakat yang tergabung dalam KSM Peminjam sebagai calon peminjam.

Selain itu dalam hal pendanaan diperbolehkan bagi BKM/UPK mendapatkan dana

diluar dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Sehingga perlu juga dievaluasi

mengenai realisasi dana yang diperoleh diluar dana BLM tersebut. Sehingga

pertanyaan awal kajian ini adalah ”Bagaimanakah implementasi persiapan (input)

pemanfaatan dana pinjaman bergulir P2KP di Kelurahan Tanjung Balai

Karimun?”.

Sedangkan evaluasi terhadap pelaksanaan (proses) program adalah

evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan setelah masyarakat

mendapatkan dana pinjaman bergulir P2KP. Evaluasi yang dilakukan adalah

mengenai pengembangan usaha yang dijalankan oleh anggota KSM dalam

memanfaatkan dana tersebut. Hal ini dilihat dari jenis usaha yang dijalankan, baik

usaha yang telah berjalan sebelumnya maupun usaha yang dijalankan setelah

mendapatkan pinjaman dimaksud. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu

dievaluasi terhadap pengembalian atau angsuran terhadap pinjaman yang telah

diberikan. Pertanyaan kajian yang berkaitan dengan hal ini adalah:

”Bagaimanakah implementasi pelaksanaan (Proses) pemanfaatan dana pinjaman

bergulir P2KP di Kelurahan Tanjung Balai Karimun?”

Dampak atau output yang ingin dicapai adalah sesuai dengan tujuan umum

dari dilaksanakannya pinjaman bergulir P2KP yaitu keadaan ekonomi dari

masyarakat golongan miskin dapat meningkat dengan indikator meningkatnya

modal usaha, aset kepemilikan dan pendapatan. Sehingga perlu dievaluasi

10

terhadap dampak yang dihasilkan setelah berjalannya program ini selama setahun.

Selain itu perlu dievaluasi juga terhadap upaya agar perguliran pinjaman atau

keberlanjutan progam ini tetap terjaga. Dimana salah satu upaya yang dilakukan

adalah melalui penagihan kepada anggota KSM yang melakukan tunggakan

pembayaran. Pertanyaan kajian yang berkaitan dengan hal ini adalah:

”Bagaimanakah dampak (output) pemanfaatan dana pinjaman bergulir P2KP di

Kelurahan Tanjung Balai Karimun?”

Dari hasil evaluasi yang dilakukan dan mengingat pentingnya program

pinjaman bergulir ini bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat golongan miskin

maka perlu disusun suatu strategi penyempurnaan untuk perbaikan program di

masa yang akan datang. Sehingga dapat menjawab pertanyaan “Bagaimanakah

strategi penyempurnaan pemanfaatan dana pinjaman bergulir P2KP di Kelurahan

Tanjung Balai Karimun?”.

1.3. Tujuan dan Manfaat Kajian

Kajian ini secara umum bertujuan untuk menelaah dan menganalisis:

“Evaluasi Pemanfaatan Dana Pinjaman Bergulir Program Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Strategi Penyempurnaannya di Kelurahan

Tanjung Balai Karimun”. Untuk mendapatkan tujuan umum tersebut, maka tujuan

spesifik kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi persiapan (Input) pemanfaaan dana pinjaman bergulir P2KP di

Kelurahan Tanjung Balai Karimun;

2. Mengevaluasi pelaksanaan (Proses) pemanfaatan dana pinjaman bergulir

P2KP di Kelurahan Tanjung Balai Karimun;

3. Mengevaluasi Dampak (Output) pemanfaaan dana pinjaman bergulir P2KP di

Kelurahan Tanjung Balai Karimun;

4. Menganalisis strategi baru bagi penyempurnaan pemanfaatan dana pinjaman

bergulir P2KP di Kelurahan Tanjung Balai Karimun.

Adapun manfaat dari kajian ini adalah:

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan

kebijakan pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di

Kabupaten Karimun.

11

2. Kajian ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperluas cakrawala

berpikir dalam pembangunan daerah khususnya membantu upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan.

12