EVALUASI, PELAKSANAAN DAN RENCANA KEBIJAKAN DAN PROGRAM ... · RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ... Tujuan Sasaran Manfaat Permasalahan Rekomendasi/Tindak Lanjut 1. Meningkatkan pengetahuan,

EVALUASI, PELAKSANAAN DAN RENCANA KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Yogyakarta, 5 April 2018

1

Ir. Agus Muharram, MSPSekretaris Kementerian Koperasi dan UKM

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2017

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2018

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2018

2

I. EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2017

REALIASAI ANGGARAN

DEKONSENTRASI TAHUN 2017

1 2 3 1 2 3

1 JAWA TIMUR 100,00 18 SUMATERA BARAT 75,00

2 BALI 95,00 19 MALUKU UTARA 75,00

3 SUMATERA SELATAN 95,00 20 KALIMANTAN UTARA 75,00

4 JAMBI 95,00 21 JAWA BARAT 72,00

5 KEPULAUAN RIAU 95,00 22 JAWA TENGAH 72,00

6 SULAWESI BARAT 95,00 23 SULAWESI UTARA 72,00

7 NUSA TENGGARA TIMUR 92,00 24 SULAWESI TENGGARA 72,00

8 BENGKULU 92,00 25 MALUKU 72,00

9 ACEH 90,00 26 BANTEN 72,00

10 SUMATERA UTARA 90,00 27 GORONTALO 72,00

11 LAMPUNG 90,00 28 NUSA TENGGARA BARAT 69,00

12 SULAWESI SELATAN 90,00 29 KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG

67,50

13 KALIMANTAN BARAT 87,00 30 PAPUA BARAT 63,00

14 KALIMANTAN TIMUR 87,00 31 KALIMANTAN SELATAN 56,00

15 D.I . YOGYAKARTA 80,00 32 DKI JAKARTA 51,00

16 SULAWESI TENGAH 79,00 33 PAPUA 51,00

17 KALIMANTAN TENGAH 78,00 34 RIAU 48,00

No. PROVINSI REALISASI

(%) No. PROVINSI

REALISASI

(%)

4

1. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)

HASIL EVALUASI

DEKONSENTRASI

Tujuan Sasaran Manfaat Permasalahan Rekomendasi/Tindak Lanjut

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan motivasi para pengurus, pengawas, pengelola, dan anggota koperasi tentang dan untuk berkoperasi;

2. Membantu kelancaran pelaksanaan pembinaan, bimbingan, dan penyuluhan perkoperasian oleh SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota dan stakeholder lainnya.

1. Penyuluhan kepada Koperasi dan anggota masyarakat.

2. Penyuluhan untuk pengembangan koperasi dan/atau anggota masyarakat yang akan membentuk koperasi.

1. Masyarakat memdapatkan pendampingan dan penyuluhan bagi yang akan bergabung dan/atau akan mendirikan koperasi baru;

2. Terlaksananya pendataan terhadap koperasi melalui Nomor Induk Koperasi (NIK) pada Oline Data Sistem (ODS.

1. PPKL tidak melaksanakan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya sebagai petugas penyluh lapangan;

2. Kapasitas PPKL yang tidak merata diakibatkan karena:a. Penggantian PPKL

tidak sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan;

b. Penggantian PPKL tidak yang baru belum mendapatkan pembekalan tentang perkoperasian.

3. Dinas dan PPKL tidak disiplin dalam melaporkan hasil pendampingan dan evaluasi kegiatan.

1. Dinas yang membidangi Koperasi dan

UKM harus memposisikan PPKL sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi sebagai petugas penyuluh lapangan;

2. Dinas yang membidangi Koperasi dan

UKM harus mematuhi ketentuan

sebagaimana diatur dalam jSesuaiPeraturan Deputi Bidang Kelambagaan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 01/Per/Dep.1/IV/2016 tetang Pedoman Pelaksanaan Program Petugas Penyuluh Koeprasi Lapangan baik dalam pengusulan penggantian PPKL, laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan lain-lain.

3. Perlunya dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk APBD untuk dapat mengalokasikan anggaran Diklat bagi PPKL dalam upaya meningkatan kompetensinya.

4. Perlunya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKNI) Bagi PPKL Untuk mewujudkan PPKL menjadi konsultan mandiri. Selain itu PPKL juga perlu mengikuti uji kompetensi/Akreditasi PPKL.

5

2. Satuan Tugas Pengawasan Koperasi


1. Meningkatkan sinergitas dalam bidang pengawasan koperasi, antara pemerintah, pemerintah provinsi/DI, dan pemerintah kabupaten/kota;

2. Meningkatkan fungsi pengawasan koperasi yang efektif dan efisien, sesuai dengan wilayah keanggotaannya; dan

3. Mendorong pengelolaan Koperasi dalam menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi sesuai jati diri koperasi.

1. Meningkatnya peran, kesadaran, tanggungjawab, dan kemampuan teknis Pejabat Pengawas Koperasi di tingkat provinsi/kabupaten/ kota; dan

2. Meningkatnya efektivitas fungsi pengawasan Koperasi yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meningkatnya efektifitas koperasi yang telah dilakukan pengawasan oleh Satgas Pengawas Koperasi dalam menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar koperasi sesuai jati diri koperasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

1. Pada Tahun 2016 belum terbentuk Unit Pengawasan Koperasi yang meliputi : Penerapan Kepatuhan, Pemeriksaan Kelembagaan, Pemeriksaan USP, Penilaian Kesehatan dan Penerapan Sanksi;

2. Kegiatan pengawasan merupakan tugas dan fungsi yang masih baru;

3. Sosialisasi peraturan bidang pengawasan yang belum menyentuh seluruh provinsi;

4. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan koperasi atau perkoperasian, mengingat tingginya tingkat mutasi di daerah.

1. Masih diperlukan dana dekonsentrasi untuk satgas pengawas koperasi sebagai upaya peningkatan kapasitas (bimtek/sosialisasi) pengawas koperasi di daerah mengingat pejabat pengawas koperasi di daerah masih baru terbentuk pada tahun 2017 sebagaimana PP no 18 tahun 2017 tentang Perangkat Daerah dan mengingat tingginya mutasi ASN di daerah.

2. Anggaran Satgas Pengawas Koperasi masih diperlukan sebagai pendorong (stimulan) bagi Pemerintah Daerah agar melaksanakan Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi sebagaimana UU No 23/2014 tentang Pemerintahan daerah mengingat belum semua Provinsi/Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk pengawasan koperasi.

Lanjutan......

6

1. Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi di daerah reguler dandaerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana


1. Memenuhi ketersediaan sarana pemasaran yang layak guna meningkatkan akses pasar dan memperkuat jaringan pemasaran produk koperasi dan/atau usaha mikro dan kecil sebagai anggotanya;

2. Meningkatkan kualitas sarana pemasaran yang dikelola koperasi dalam rangka mengatasi kesulitan ekonomi terutama kendala kapasitas usaha dan keterbatasan modal, serta meningkatkan akses pasar dan memperkuat jaringan pemasaran usaha koperasi dan anggotanya; dan

3. Memacu penumbuhan usaha koperasi dan atau usaha mikro dan kecil sebagai anggota koperasi dalam rangka mendukung penumbuhan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan, mendorong pengembangan daerah perbatasan, daerah tertinggal dan pasca bencana serta mendukung upaya peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

1. Pembangunan ekonomi di sektor riil yang melibatkan masyarakat, pedagang, distributor dan produsen;

2. Menciptakan pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

1. Memberikan tempat transaksi yang layak, sehat dan manusiawi pada pedagang pasar;

2. Diindikasikan adanya peningkatan pendapatan para pedagang ;

3. Memudahkan bagi masyarakat dalam proses jual beli dengan nyaman;

4. Adanya indikasi penyerapan tenaga kerja khususnya tenaga kerja informal.

1. Sulitnya koordinasi dengan Dinas yang membidangi koperasi dan UKM Propinsi dan Kab./Kota dikarenakan sering terjadi mutasi pejabat di daerah;

2. Sulitnya akses komunikasi dengan pengurus koperasi yang berada di daerah terpencil;

3. Sinergitas antar stakeholder K/L lainnya belum maksimal;

4. Proses di ULP agar lebih diperhatikan karena proses pelelangan dapat menyebabkan pengerjaan fisik mundur antara 1-3 bulan.

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak untuk mempercepat keberhasilan program revitalisasi pasar terutama tekait lokasi harus Clean and Clear;

2. Sosialisasi program lebih intensif melalui pertemuan-pertemuan lintas sektor dan pemerintah daerah serta pelaku UKM;

3. Adanya konsep terpadu sehingga tidak hanya pembangunan fisik saja tetapi juga pendampingan pada koperasi pengelola pasar.

HASIL EVALUASI

TUGAS PEMBANTUAN

7

Lanjutan......

2. Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM


Memberikan layanan jasa non finansial sebagai solusi atas permasalahan KUMKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas kerja dan daya saing KUMKM melalui pendampingan bidang kelembagaan, SDM, produksi, pembiayaan dan pemasaran di wilayah Provinsi/Kab/Kota.

1. Meningkatnya kualitas kerja KUMKM;

2. Meningkatnya kompetensi SDM KUMKM;

3. Meningkatnya produktivitas potensi unggulan daerah yang dikembangkan oleh KUMKM;

4. Meningkatnya akses pembiayaan KUMKM melalui lembaga keuangan bank dan non bank;

5. Meningkatnya daya saing KUMKM; dan

6. Meningkatnya jaringan usaha dan kemitraan KUMKM.

Dengan keberadaan PLUT KUMKM diindikasikan adanya peningkatan kapasitas dan kemandirian KUMKM melalui penyediaan jasa non finansial yang menyeluruh, terintegrasi dan bersifat stimulus dalam rangka pencapaian UKM naik kelas.

1. Sesuai dengan juknis yang ditetapkan bahwa bantuan operasional PLUT max. 3 tahun. Namun dalam pelaksanaan banyak daerah yang tidak mengalokasikan APBD nya untuk operasional PLUT sehingga APBN tergerus untuk menutupi kekurangan tersebut. Hal ini mengakibatkan pengurangan pembangunan PLUT;

2. Banyaknya permasalahan hukum pelaksanaan pembangunan PLUT contohnya di Papua;

3. Kapasitas pendamping PLUT tidak merata dikarenakan minimnya anggaran;

4. Pemahaman daerah melihat kegiatan ini hanya berupa pembangunan fisik, bukan melihat PLUT sebagai “klik bisnis professional”;

5. Fungsi PLUT belum optimal dikarenakan belum dapat bersinergi dengan satker di daerah;

6. Belum adanya PLUT nasional sebagai acuan PLUT daerah;

7. Pembangunan fisik tidak didahului oleh penyiapan tenaga pendamping terampil sehingga manfaat dari PLUT ini kurang maksimal.

1. Penanggung jawab kegiatan perlu menegaskan kembali komitmen daerah penerima PLUT untuk memenuhi juknis yang telah ditetapkan;

2. Dalam penentuan lokasi harus Clean and Clear danteliti untuk menghindari permasalahan hukum dikemudian hari;

3. Perlu adanya pelatihan secara kontinyu kepada pendamping baik yang dialokasikan melalui APBN maupun APBD;

4. Daerah yang diusulkan untuk mendapat PLUT diminta untuk menyiapkan dahulu tenaga pendamping yang terampil;

5. Kedepannya lebih fokus untuk penciptaan PLUT mandiri dalam rangka memenuhi target yang di tetapkan di RPJMN.

8

Lanjutan......

3. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Tujuan Sasaran Manfaat PermasalahanRekomendasi/Tindak

Lanjut

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;

2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;

3. Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman.

1. Memberikan kepastian lokasi berusaha dalam rangka menumbuhkembangkan kemampuan usaha PKL;

2. Mewujudkan tata kota yang bersih, indah dan ramah bagi usaha mikro.

1. Tersedianya sarana usaha dan promosi bagi PKL dalam mengembangkan usahanya;

2. Adanya indikasi penyerapan tenaga kerja khususnya tenaga kerja informal;

3. Diindikasikan bahwa kawasan akan menjadi tertata karena PKL telah dibina dan berjualan di lokasi yang telah ditentukan;

4. Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD);

5. Pertumbuhan volume omset (dari 28 koperasi yang telah di monitoring) diperoleh rata-rata sebesar 30,22%.

1. Banyaknya permintaan tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia;

2. Masih terdapat daerah yang tidak pro terhadap PKL dan menganggap PKL merupakan “benalu” yang harus di bersihkan;

3. Pelaksanaan penataan PKL belum didukung dengan program penunjang seperti pendampingan bagi pengelola PKL.

Adanya pelatihan dan pendampingan bagi PKL.

9

NO.PROGRAM/

KEGIATAN PRIORITAS

TARGET

5

TAHUN

TAHUN CAPAIAN

TARGET

2015

S.D

2018

SELISIH

TAHUN

2019

SATUAN2015 2016 2017 2018

1 Usaha mikro yang didampingi untuk mengakses dan

mengelola Kredit Usaha Rakyat (KUR)

137,600 27,520 15,875 5,842 15,000 64,273 73,363 UMi

2 Revitalisasi pasar tradisional yang dikelola oleh

koperasi

860 44 63 40 23 170 690 Unit

3 Revitalisasi pasar pasar tradisional yang dikelola oleh

koperasi (Perbatasan, Tertinggal dan Pasca Bencana)

215 20 20 11 25 76 139 Unit

4 UKM dan Koperasi yang difasilitasi untuk menerapkan

HaKI, standardisasi mutu dan kemasan/identitas

produk, praktek produksi yang baik dan sertifikasi

produk

10,000 3,654 1,352 2,025 2,500 9,531 469 UMKM

5 Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

KUMKM

270 - 7 2 5 14 256 Unit

6 Pelatihan kewirausahaan 54,036 3,270 6,400 7,670 4,850 22,190 31,846 Orang

7 Wirausaha Pemula yang di dukung Modal Awal Usaha 25,000 8,362 - 1,200 1,831 11,393 13,607 Orang

8 Pedagang skala mikro informal / pedagang kaki lima

yang difasilitasi penataan lokasi dan promosi

11,700 1,050 - 300 1,000 2,350 9,350 Umi

9 Sosialisasi dan Fasilitasi Akta Pendirian Koperasi

berasal dari Pengusaha Mikro

20,000 522 494 517 1,100 2,139 17,861 Akta

CAPAIAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN STRATEGISTAHUN 2015 S.D 2019

Keterangan:1. Capaian tahun 2015 dan 2016 berdasarkan realisasi target RKP;2. Revitalisasi pasar tradisional yang dikelola oleh koperasi pada tahun 2017 tidak terlaksanan sebanyak 3 unit; 3. Tahun 2018 berdasarkan alokasi Pagu Anggaran (dokumen RKP);4. Akta Koperasi Tahun 2017 terdapat pengembalian sebanyak 19 Akta.

Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Koperasi dan UKM 10

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1Pertumbuhan Kontribusi UMKM dan Koperasi

dalam Pembentukan PDBPersen 5,89 6,50-7,50 7,71 *) 6,50-7,50 7,34

**) 6,50-7,50 8,66 ***)Rata-rata

6,50-7,50%/tahun

2 Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM Persen 6,03 4,00-5,50 7,96 *) 4,00-5,50 7,39 **) 4,00-5,50 4,93 ***)

Rata-rata

4,00-5,50%/tahun

3,57 ***)

7Jumlah UMKM dan Koperasi yang menerapkan

Standarisasi Mutu dan Sertifikasi ProdukUMKM 827 2.500 3.654 1.315 1.352 2.025 2.025 10.000 UMKM

8

Penambahan 1 Juta Wirausaha Baru (Kementerian

Koperasi mendapat target penumbuhan 50.000

Wirausaha Baru)

Orang 10.000 46.493,00 10.000 13.440 10.000 19.385 50.000 orang

9 Partisipasi Anggota Koperasi dalam Permodalan Persen 52,73 55,00 58,84 55,00 51,43 55,00 50,96 **) 55,00

10 Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi Persen 3,36 7,50-10,00 3,67 7,50-10,00 2,28 7,50-10,00 35,08 **)Rata-rata

7,50-10,00%/tahun

11 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Persen 51,18 15,15-18,00 40,18 15,15-18,00 28,66 15,15-18,00 37,09 **)Rata-rata

15,50-18,00%/tahun

Keterangan:

1) Indikator 1, 2, 3, 4, 5 bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah dan data tahun 2016 dan 2017 masih

menggunakan baseline UMKM tahun 2006 dan untuk finalisasi menunggu hasil pengolahan SE tahun 2016.

2) Indikator 6 sumber dari data Bank Indonesia (BI).

3) Indikator 7 dan 8 sumber dari data Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM).

4) Indikator 9, 10 dan 11 bersumber dari data Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/D.I/Kabupaten/Kota diolah.

*) Data Sementara

**) Data Sangat Sementara

***) Data Sangat-sangat Sementara

22,00 25,74 23,50 25,94 25,00 6Proporsi UMKM yang mengakses Pembiayaan

FormalPersen 21,64 21,00 22,60

7,72 *) 5,00-7,00 8,61 **) 5,00-7,00 8,78 ***)

Rata-rata

5,00-7,00%/tahun

5,77 *) 8,50-10,50 7,97 **) 8,50-10,50Rata-rata

8,50-10,50%/tahun

5 Pertumbuhan Produktivitas UMKM Persen 6,74 5,00-7,00

5,00-7,00 3,49 **) 5,00-7,00 3,59 ***)

Rata-rata

5,00-7,00%/tahun


dalam InvestasiPersen 13,71 8,50-10,50


dalam Ekspor Non MigasPersen 9,29 5,00-7,00 2,12 *)

NO. INDIKATOR SATUAN

TAHUN

2014

(BASELINE)

TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017TARGET

TAHUN 2015-2019

TARGET DAN REALISASI SASARAN KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI TAHUN 2015 - 2019

Sumber : Bagian Data, Kementerian Koperasi dan UKM11

II. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2018I

POLA PEMBIAYAAN BIDANG KOPERASI DAN UMKMTAHUN 2018

TUGAS PEMBANTUAN

Revitalisasi Pasar :

1. Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi daerah tertinggal, perbatasan, dan pasca bencana sebanyak 25 unit;

2. Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi (reguler) sebanyak 26 unit.

Penataan PKL :

Penataan pedagang kaki lima 1.000 PKL.

Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM :

Saran dan prasarana layanan usaha terpadu sebanyak 5 unit.

BANTUAN PEMERINTAH

Wirausaha Pemula :

Wirausaha pemula yangdidukung modal awal usahasebanyak 1.831 orang.

Pasca Bencana :

Bantuan Pemulihan Usaha KUKM Pasca Bencanasebanyak 50 KUKM.

Akta Pendirian Koperasi :

Sosialisasi dan fasilitasi akta pendirian koperasi berasal dari pengusaha mikro sebanyak 1.100 akta.

DEKONSENTRASI

Dukungan pemberdayaan di daerah :

1. Petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL) sebanyak 1.035 PPKL;

2. Operasional PLUT sebanyak 56 unit;

3. Perencanaan program Kementerian Koperasi dan UKM sebanyak 34 provinsi;

4. Fasilitasi promosi sebanyak 34 provinsi;

5. Monitoring dan evaluasi kegiatan strategissebanyak 34 provinsi;

6. Pengembangan data KUMKM sebanyak 34 provinsi;

7. Satuan tugas pengawasan koperasi sebanyak 1.412 orang.

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK

Peningkatan Usaha Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah :

Pelatihan dan pendampingan bagi koperasi dan usaha kecil, dan menengah sebanyak 34 provinsi.

13

Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2018 akan melaksanakan ProgramPrioritas Utamanya pada Reformasi Total Koperasi melalui PengembanganKewirausahaan, dengan fokus kegiatannya, antara lain:

Pelatihan atau Bimbingan Teknis bagi para wirausaha pemula

Fasilitasi Permodalan bagi para Wirausaha Pemula

Fasilitasi Pinjaman Dana Bergulir Bagi Para Wirausaha Muda melalui LPDB KUMKM

Fasilitasi Promosi dan Pameran bagi Produk yang dikelola oleh Pelaku Usaha bagi para Wirausaha Pemula berbasis IT (technopreneur)

Fasilitasi Hak Cipta dan Hak Merek serta IUMK bagi para Wirausaha Pemula

PRIORITAS TAHUN 2018

14

1. Penataan Data Koperasi dan UMKM dengan bersinergidengan K/L Pusat dan Pemerintah Daerah serta stake holdermelalui Online Data Base System (ODS) dengan pemberianNomor Induk Koperasi (NIK) bagi Koperasi Aktif danmelaksanakan RAT sesuai dengan peraturan perundangan;

2. Program Pembebasan Biaya Pembuatan Akta Koperasi bagiusaha mikro dalam rangka memberikan legalitas, kepastianhukum, bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI);

3. Pendampingan bagi Kelompok usaha bersama (Pra Koperasi)untuk membentuk koperasi;

4. Petugas penyuluh Koperasi Lapangan.

BidangKelembagaan

RENCANA KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2018KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

15

1. Pendampingan Kredit Usaha Rakyat (KUR);

2. Pengelolaan Dana Bergulir bagi KUMKM. Penurunan sukubunga dana bergulir LPDB-KUMKM untuk sektor riil turundari 6% menjadi 4,5% pertahun atau 0,18% perbulan, danuntuk KSP turun dari 9% menjadi 8% pertahun atau 0,3%perbulan;

3. Start-up capital bagi wirausaha baru;

4. Pendampingan sertifikasi tanah bagi KUMKM;

BidangPembiayaan


16

1. Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh koperasitermasuk di daerah tertinggal, perbatasan dan pascabencana;

2. Penataan Lokasi dan Sarana Usaha Bagi Pedagang SkalaMikro Informal/Pedagang Kaki Lima;

3. Fasilitasi Promosi Dalam dan Luar Negeri;

4. Membangun UKM Entrepreneur yang Produktif dan Kreatifmelalui Gallery Indonesia WOW;

5. Fasilitasi Standardisasi dan Mutu Produk, Merek danSertifikasi (Halal, SNI, HKI, Keamanan Pangan dan Obat,SVLK, ISO, dll) dalam rangka mendorong produktivitasusaha dan melindungi kreativitas UKM;

6. Fasilitasi Penerapan E-Commerce;

BidangProduksi & Pemasaran


17

1. Sarana Prasarana Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)-KUMKM;

2. Operasional PLUT-KUMKM;

3. Fasilitasi Penanganan Dampak Bencana Bagi KUMKM;

4. Fasilitasi Kemitraan Produksi dan Pemasaran BagiKUMKM;

1. Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha;

2. Pelatihan Perkoperasian;

3. Pelatihan Vocational Bagi SDM KUMKM;

4. Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi SDM KUKM;

BidangRestrukturisasi

Usaha

BidangPengembangan

SDM


18


1. Penilaian kualitas dan kesehatan kelembagaan dan usahakoperasi;

2. Penerapan Kepatuhan Koperasi;

3. Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi;

4. Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam.

BidangPengawasan

19

III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2018I

21

KERANGKA PEMBERDAYAAN KUMKM DALAM RPJPN 2005-2025 (UU NO. 17/2007)

Bangsa yang

berdaya saing

Pengembangan usaha kecil dan menengah

(UKM) yang berbasis iptek dan berdaya saing

MISI RPJPN

2005-2025ARAH KEBIJAKAN RPJPN

2005-2025

Koperasi:Meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para

anggotanya

SASARAN

Pertumbuhan

Ekonomi

Pengurangan

Kesenjangan

Pemberdayaan usaha mikro:

Meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan

rendah

Pemerataan

pembangunan

dan berkeadilan

Ek

on

om

iK

etim

pa

ng

an

22

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI(Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019)

ARAH KEBIJAKAN

• Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi sehinggamampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan denganskala yang lebih besar (“naik kelas” atau scaling-up)dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomiannasional

STRATEGI

• Peningkatan kualitas sumber daya manusia;

• Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skemapembiayaan;

• Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauanpemasaran;

• Penguatan kelembagaan usaha; dan

• Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindunganusaha.

Tema dan Prioritas Nasional RKP 2019

23

2424

2525

2626


1. Program Pembebasan Biaya Pembuatan Akta Koperasi bagi usahamikro dalam rangka memberikan legalitas, kepastian hukum,bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI);

2. Penambahan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan(Prioritas Nasional);

3. Pendampingan bagi Kelompok usaha bersama pra koperasi untukmembentuk koperasi (Prioritas Nasional).

BidangKelembagaan

1. Pendampingan Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Prioritas Nasional);

2. Pengelolaan Dana Bergulir bagi KUMKM. Penurunan suku bunga danabergulir LPDB-KUMKM untuk sektor riil turun dari 6% menjadi 4,5%per tahun atau 0,18% per bulan, dan untuk KSP turun dari 9%menjadi 8% per tahun atau 0,3% per bulan;

3. Start-up capital bagi wirausaha pemula (Prioritas Nasional);

4. Pendampingan sertifikasi tanah bagi KUMKM (Prioritas Nasional).

BidangPembiayaan

27


1. Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi termasuk didaerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana(Prioritas Nasional);

2. Penataan lokasi dan sarana usaha bagi pedagang skala mikroinformal/pedagang kaki lima (Prioritas Nasional);

3. Fasilitasi promosi dalam dan luar negeri (Prioritas Nasional);

4. Fasilitasi standardisasi dan mutu produk, merek dan sertifikasi(Halal, SNI, HKI, Keamanan Pangan dan Obat, SVLK, ISO, dll) dalamrangka mendorong produktivitas usaha dan melindungi kreativitasUKM (Prioritas Nasional);

5. Fasilitasi Penerapan e-commerce (Prioritas Nasional).

BidangProduksi & Pemasaran

28


1. Sarana prasarana Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)(Prioritas Nasional);

2. Fasilitasi penanganan dampak bencana bagi KUMKM(Prioritas Nasional);

3. Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Investasi(Prioritas Nasional);

BidangRestrukturisasi

Usaha

1. Pengembangan Kewirausahaan (Prioritas Nasional);

2. Standardisasi dan Sertifikasi SDM KUKM (Prioritas Nasional);

3. Fasilitasi inkubator bisnis dan teknologi (Prioritas Nasional)

4. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM melalui PelatihanPerkoperasian, Pelatihan Perkoperasian Syariah dan PelatihanVocational (Prioritas Nasional).

BidangPengembangan

SDM

29


1. Penilaian kualitas dan kesehatan kelembagaan dan usahakoperasi;

2. Penerapan Kepatuhan Koperasi;

3. Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi;

4. Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam.

BidangPengawasan

1. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk KUKM;

2. Trading house koperasi dan UMKM (Prioritas Nasional);

3. Membangun UKM entrepreneur yang produktif dankreatif melalui Gallery Indonesia WOW.

LLPKUKM

30

TERIMAKASIH

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAHREPUBLIK INDONESIA

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKMBIRO PERENCANAAN

JL. H.R RASUNA SAID, KAV 3-4 JAKARTA SELATAN, 12940

31

POTENSI EKONOMI INDONESIA

Rp.12.406 Trilyun

PDB Nasional

261,89 Juta

PendudukRp.852 Trilyun

PDB Ekonomi KreatifRp.337 Trilyun

Pasar E-Commerce

132 Juta

Pengguna InternetRp.1.668 Trilyun

PDB Pertanian

Rp.893 Trilyun

PDB PertambanganTahun 2020

Bonus Demografi

Pertumbuhan ekonomi 2017 + 5,2%

KINERJA PEMBANGUNAN EKONOMI: KUALITAS PERTUMBUHAN MEMBAIK

Ketimpangan (Rasio Gini)

0.360

0.350

0.370

0.380

0.410

0.410

0.413

0.406

0.408

0.394

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

Kemiskinan (%)

16.6

15.4

14.2

13.3

12.512.0

11.4 11.311.2

10.7

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Pengangguran (%)

9.11

8.39

7.87

7.14

7.48

6.13

6.17

5.94

6.18

5.61

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

5,2

*Kesepakatan Pemerintah dan DPR-RI per 13 Juni 2017

GelombangPertama

GelombangKedua

GelombangKetiga

Gelombang dimana tahapan manusia ditandai dengan peradaban Agraris dan pemanfaatan energi terbarukan (8.000 SM –1.700)

Ditandai dengan munculnya revolusi Industri

Peradaban yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi, pengolahan data, penerbangan, aplikasi luar angkasa, bioteknologi, dan komputer

PERADABAN MANUSIA : TIGA GELOMBANG EKONOMI

PERADABAN MANUSIA : EMPAT GELOMBANG EKONOMI

Ekonomi Pertanian

Ekonomi Industri

Ekonomi Informasi

Pergeseran Paradigma Orientasi Ekonomi

Ekonomi Kreatif/ Inovatif

∆ POLA PIKIR

NOT JUST FUNCTION BUT ALSO . . . DESIGNNOT JUST ARGUMENT BUT ALSO . . . STORYNOT JUST FOCUS BUT ALSO . . . SYMPHONYNOT JUST LOGIC BUT ALSO . . . EMPATHYNOT JUST SERIOUSNESS BUT ALSO . . . PLAYNOT JUST ACCUMULATION BUT ALSO . . . MEANING

9

TEKNOLOGI,bisa dikatakan memfasilitasimobilitas informasi dari satu tempatke tempat lain secara lebih cepat.

TRANSPORTASIterkait dengan mobilitas barang darisatu tempat ke tempat lain. Revolusidi bidang ini ditandai denganberkembangnya kemampuancontainer untuk mengangkut barangdalam kapasitas yang semakin besar.

TRAVELMobilitas manusia dari satu tempatke tempat lain. Revolusi di bidang iniditandai dengan era tiket murahuntuk berbagai sarana angkutan baikdarat, laut maupun udara.

Triple T Revolution

Dalam bukunya yang fenomenal,The World is Flat, Friedmanmenyatakan bahwa dunia semulaterpisahkan oleh jarak sekarangtelah ter-CONNECT!.

Dalam makalahnya, beliaumengangkat suatu fenomenayang disebutnya "Triple-TRevolution", yang menjadikanjarak (distance), lokasi (location),serta waktu (time) menjadi isuyang semakin tidak relevan.

Triple T Revolution

Syariah5.648unit23,98%

Konvensional 17.903 unit

76,90%

PRODUSEN27.179 unit

17,98%

Ada USP

11.924 unit

21,30%

Tidak Ada USP

15.255 unit

10,09%

PEMASARAN3.091 unit

2,04%

Ada USP

1.356 unit

2,42%

Tidak Ada USP

1.735 unit

1,15%

KONSUMEN94.332 unit

62,40%

Ada USP

41.385 unit

73,91%

Tidak Ada USP

52.947unit

35,02%

JASA3.025 unit

2,00%

Ada USP

1.327 unit

2,37%

Tidak Ada USP

1.698 unit

1,12%

Sumber: Database Kementerian Koperasi dan UKM yang diolah berdasarkan data ODS per 31 Desember 2017

JUMLAH KOPERASI

152.714 unit KSP23.551 unit

15,58%

NON KSP127.627 unit

84,42%

TOTAL USP

55.992 unit

37,04 %

TOTAL KSP

23.7551 unit

15,58 %

TOTAL KSP DAN USP79.543 unit

52,62%

Kondisi Existing Koperasi

KONDISI EXISTING UMKM + UB

Sumber : Data Kementerian KUKM Didasarkan pada Perhitungan BPS 2016

PONDASI :USAH KECIL: 684.196 Unit/(1,15%)

USAHA MIKRO :58.943.768/(98,74%)

PILAR :USAHA MENENGAH

± 59.772 Unit (0,10%)

ATAP:USAHA BESAR

± 5.969 Unit (0,01%)

USAHA MIKRO DAN KECIL ADALAH PONDASI PEREKONOMIAN NASIONAL

PELAKUUSAHA

Usaha BesarOmzet/tahun lebih dari Rp 50 MiliarAsset lebih dari 10 Miliar

Omzet/tahun Rp 2,5 Miliar s.d. Rp 50 MiliarAsset Rp. 500 juta s.d. Rp 10 Miliar

Usaha KecilOmzet/tahun Rp 300 Juta s.dRp 2,5 MiliarAsset Rp. 50 juta s.d. Rp 500 Juta

Usaha MikroOmzet/tahun s.d.Rp 300 JutaAsset s.d. Rp. 50 juta

Kontribusi UMKM :1.PDB : 62,57%2.T. Kerja : 96,50%3.Ekspor Non Migas : 16,45%(Data BPS 2016)

Total : 59.693.791 Unit

UUD 1945

1. UU. Nomor 25 Tahun 1992

Tentang Perkoperasian

(Dalam Proses Penggantian)

2. UU Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Pasar Modal

3. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

4. UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

5. UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK

6. UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan

1 Peraturan Pemerintah

1.1 PP No. 09 Tahun 1995 Tentang KSP

1.2 PP No. 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi

1.3 PP No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU UMKM

2. Peraturan Presiden

2.1 Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

3. Peraturan Menteri

3.1 Permenko Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM

4.1.1 Permenkop No. 10 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi

4.1.2 Permenkop No. 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi

4.1.3 Permenkop No. 15 Tahun 2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Konvensional

4.1.4 Permenkop No. 16 Tahun 2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Syariah

NILAI DASAR NILAI INSTRUMEN NILAI PRAKSIS

Kebijakan dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi

EKONOMI KERAKYATAN

PelakuUMKM

DIKLAT BIMTEK PENDAMPINGAN

EKONOMI LIBERAL

PELAKU USAHA MENENGAH & BESAR

Koperasi Sebagai Alat Perjuangan

• Bank (Kredit Usaha Rakyat/KUR)• Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM

• Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (penguatan UMKM) melalui program Kementerian/Lembaga terkait

• Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM

• PNM-PROGRAM MEKAR (Sistem Tanggung Renteng Usaha Mikro Perempuan)

• Program Pemberdayaan Usaha Mikro• Bantuan Pemerintah/ Bansos

Program Perlindungan Sosial(Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat/PNPM)• Program Pemberdayaan Sosial• Program Pemberdayaan Masyarakat

Sangat Miskin

USAHA BESAR± 4.987 (0.01%)

USAHAMENENGAH

± 59.263 (0.10%)

USAHAKECIL

± 716.896 (1.20%)

USAHAMIKRO

± 58.92 Juta(98.68%)

Sangat Miskin

Miskin

NOT FEASIBLE BUSINESS AND UNBANKABLE

Orang Miskin± 27,77 juta penduduk (10,64%)

(Badan Pusat Statistik, Maret 2017)

FEASIBLE TO GO PUBLIC • Pasar Modal

• Bank

• Sumber Lain Bersifat Komersial

FEASIBLE BUSINESS AND UNBANKABLE

FEASIBLE BUSINESS AND BANKABLE

Total :*)± 41.24 Juta

(70%)

Total :*)± 17.67 Juta

(30%)

Total:*)± 286.76 Ribu

(40%)


(60%)


(90%)

Sumber : Data Kementerian KUKM bersama BPS 2017, diolah

± 4.8 Ribu (10%)

CLUSTER 1

CLUSTER 3

CLUSTER 4

CLUSTER 5

CLUSTER 6

SKEMA KEUANGANKONDISI EXISTING

CLUSTER 2

CLUSTER 3

CLUSTER 4

CLUSTER 5

CLUSTER 6

Karakteristik dan Strata Pembiayaan UMKM

POLA PENDEKATAN

PEMBANGUNAN EKONOMI

SOCIAL DEVELOPMENT

(SD)

SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENT

(SED)

Kategori :Fully Subsidized (Subsisidi Penuh) , Bantuan Sosial/Bansos TotalSifat Pendekatan :cash transfer dan JPS/Social Safety Net.

Kategori:Semi subsidi (subsidi bersyarat).Sifat PendekatanPenyemaian, Penumbuhan, dan Pengembangan

KIP,KIS, KKS dan

Program BOS dan Raskin

Dana Bergulir, PKBL, Program

Bantuan Sosial/

Pemerintah, KUR, dan KITE

KATEGORI/SIFATPROGRAM/ KEGIATAN

K/L PELAKSANA

Kemenkes, Kemensos,

Kemendikdas, Kemndikti &

Ristek

Kemkop & UKM,

Kemndagri, Kemenkum

Ham, Kemntan, Kemenperin, Kemenaker, Kemenhut & LH, Kemneg

BUMN, Kemendag

ECONOMIC DEVELOPMENT (ED)

NO SUBSIDY BUDGET

KEMANDIRIAN

Pola Pendekatan Pembangunan Ekonomi

SMESCO INDONESIA

FASILITASI PAVILIUN PROVINSI

PRODUKSI

INFRASTRUKTURA K S E SU S A H A

S D M

SIKAP PERILAKU(Attitude)

PELUANG(Oportunity)

JARINGAN(Networking)

KETERAMPILAN(Skill)

PENGETAHUAN(Knowledge)

KESEJAHTERAAN

PENDAPATAN

JASA

DIAGRAM KESEJAHTERAAN

Documents

EVALUASI, PELAKSANAAN DAN RENCANA KEBIJAKAN DAN PROGRAM ... · RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ... Tujuan Sasaran Manfaat Permasalahan Rekomendasi/Tindak Lanjut 1. Meningkatkan pengetahuan,