EVALUASI LAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN ...repository.uinjambi.ac.id/4027/1/sip 162487_evaluasi...Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang pelaksanaannya

EVALUASI LAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(PBB) UNTUK PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN (PBB) DI KOTA JAMBI

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam Ilmu Pemerintahan

Pada Fakultas Syari’ah

Oleh:

SURYADI AKBAR

Nim : SIP162487

Pembimbing :

Dr. Irmawati Sagala, S. IP. M. Si. MSHS

Devrian Ali, S. Si . M. A. HK

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1441 H / 2020 M

ii

iii

iv

v

MOTTO

ا أخزجىا لكم يا أيها الذيه آمىىا أوفقىا مه طيبات ما كسبتم ومم

مىا الخبيث مىه تىفقىن ولستم بآخذيه إل أن مه الرض ول تيم

غىي حميد تغمضىا فيه واعلمىا أن الل

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan

dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu

menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya

melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah

Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Surat Al-Baqarah: 267).

vi

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan layanan pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan di Kota Jambi dan faktor munculnya kendala yang dihadapi

pemerintah serta mengetahui solusi dari permasalahan PBB di Kota Jambi. jenis

penelitian ini adalah penelitian kualitatif, fokus penelitian ini adalah penerapan

layanan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan untuk pencapaian target

pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kota Jambi, faktor pendukung

dan penghambat yang dihadapi pemeritah Kota Jambi dalam melaksanakan

inovasi layanan pembayaran pajak bumi dan bangunan dan solusi dari

permasalahan tidak tercapainya target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

observasi (observation), wawancara (interview), dan dokumentasi. Berdasarkan

penelitian dengan adanya inovasi pelayanan pembayaran PBB di Kota Jambi,

penerimaan pajak dari jenis PBB sudah mengalami peningkatan. Namun,

targetnya tidak tercapai yang ditetapkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah (BPPRD) Kota Jambi. faktor pendukung dalam melaksanakan inovasi

pelayanan pembayaran PBB adanya program rutin BPPRD Kota Jambi, adanya

arah kebijakan BPPRD Kota Jambi, terdapatnya Perda sebagai dasar hukum,

adanya sistem computerisasi di BPPRD Kota Jambi dan koordinasi atau

kerjasama dengan instansi pemerintah. kendala yang dihadapi BPPRD Kota Jambi

dalam melaksanakan inovasi pelayanan pembayaran PBB sebagi berikut sistem

pendataan wajib pajak yang belum efektif, sarana dan prasarana kerja

terbatas/belum memadai, sumber daya manusia, rendahnya kesadaran wajib pajak

dalam membayar pajak PBB dan tidak optimalnya sosialisasi inovasi pembayaran

pajak. solusi dari permasalahan yang dihadapi pemerintah yaitu dengan

melakukan program rutin, pengetahuan RT perlu ditingkatkan, pendataan ulang

dan pemutakhiran data objek dan subjek wajib PBB dan evaluasi kebijakan

inovasi.

Kata Kunci: Evaluasi, Inovasi Layanan Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

vii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan

karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul evaluasi

layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk pencapaian target

pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Jambi. Sholawat berserta

salam dijunjungkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun

umat manusia dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu

pengetahuan saat ini.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam rangka

menyelesaikan Studi Sarjana Satu (S1) pada Fakultas Syari‟ah UIN STS Jambi.

Terwujudnya skripsi ini selain merupakan upaya kerja ilmiah penulis sendiri juga

tidak terlepas dari arahan, bimbingan dan motivasi berbagai pihak yang terkait

dengan penulisan skripsi ini. untuk itu penulis merasa sangat perlu menyampaikan

ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asy‟ari, MA. Ph.D. Rektor Universitas Islam

Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

2. Bapak Dr. Sayuti Una, MH. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Bapak Agus Salim, S.Th.I., M.IR. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH. Wakil Dekan II, Bidang Administrasi

Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

viii

5. Bapak Dr. H. Ishaq, SH. M. Hum. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan

dan Kerjasama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi.

6. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S. IP. M. Si. MSHS selaku Ketua Jurusan Ilmu

Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi.

7. Bapak Yudi Armansyah, M. Hum. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu

Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi.

8. Ibu Dr.Irmawati Sagala, S. IP. M. Si. MSHS selaku dosen pembimbing I.

9. Bapak Devrian Ali, S. SI. M. A. HK selaku dosen pembimbing II.

10. Bapak dan Ibu dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memberikan

pelayanan dalam proses penyelesaian studi penulis.

11. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 terkhusus Ilmu

Pemerintahan 8G. Yang selalu mengingatkan dan menjadi teman

seperjuangan dalam meraih gelar sarjana.

12. Ayah dan Ibu yang telah membimbing dan mendidik penulis sejak kecil, demi

terwujudnya cita-cita penulis dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan

ampunan serta kasih sayang-Nya kepada keduanya.

Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak

demi kesempurnaan skripsi ini untuk edisi yang akan datang. Dengan adanya

skripsi ini kiranya dapat memotivasi kepada diri penulis pribadi khususnya dan

ix

para pembaca umumnya untuk membuat karangan karya ilmiah dimasa yang akan

datang. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua.

Demikian semoga Allah SWT senantiasa memberi hidayah-Nya kepada

kita semua. Aamiiin Ya Robbal „Alamiin.

Jambi, 10 Juni 2020

Penulis

SURYADI AKBAR

NIM: SIP162487

x

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah

Ku persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya

Bapak Legiman dan Ibu Rosnitati tercinta

Yang telah membesarkan, mendidik, mengasihi saya dengan

penuh kasih sayang tanpa pernah merasa letih, serta telah

berkorban seluruh jiwa dan raga demi membuat saya

menjadi seorang anak yang lebih berarti lagi.

Semoga keluh kesah dan air mata kalian menjadi aliran sungai yang mengalir di

surga Firdaus. Amiin

Ungkapan terima kasih juga kepada:

Kakak saya dan keluarga karena dia saya bisa bertahan

sekuat ini dari segala masalah, teman curhat yang selalu

memberikan solusi, dan karna mereka sampai di titik ini.

Tak luput pula ucapan terima kasih kepada

Seluruh keluarga yang mau memberikan bimbingan dalam

Menyelesaikan tugas akhir ini.

Terima kasih kepada:

Sahabat-sahabat seperjuangan saya, Ilmu Pemerintahan 8G dan anggota KKN

Gelombang 2, yang sudah mau memberikan semangat, mengingatkan di saat lalai

mengerjakan skripsi, mendampingi dalam situasi dan kondisi apapun.

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

LEMBARAN PERNYATAAN .................................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................... iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN .............................................................. iv

MOTTO .......................................................................................................... v

ABSTRAK ...................................................................................................... vi

KATA PENGANTAR .................................................................................... vii

PERSEMBAHAN ........................................................................................... viii

DAFTAR ISI .................................................................................................. ix

DAFTAR TABEL .......................................................................................... x

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ......................................................................... 5

C. Batasan Masalah ............................................................................ 5

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian................................................... 6

E. Kerangka Teori .............................................................................. 7

F. Kerangka Konseptual .................................................................... 14

G. Tinjauan Pustaka ........................................................................... 16

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian ....................................................... 20

B. Pendekatan Penelitian ................................................................... 20

C. Unit Analisis .................................................................................. 21

D. Jenis dan Sumber Data .................................................................. 21

E. Teknik Pengumpulan Data ........................................................... 23

F. Teknik Analisis Data ..................................................................... 25

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

(BPPRD) Kota Jambi .................................................................... 27

xii

B. Struktur Organisasi BPPRD Kota Jambi ....................................... 28

C. Tugas dan Fungsi BPPRD Kota Jambi ......................................... 29

D. Visi dan Misi BPPRD Kota Jambi ................................................ 32

E. Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak ........................................... 34

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Layanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Untuk

Pencapaian Target Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di

Kota Jambi. .................................................................................... 37

B. Faktor Penyebab Munculnya Kendala dan Penyebab kurang

optimalnya Kualitas pelayanan BPPRD Kota Jambi dalam

Melaksanakan Inovasi Pembayaran PBB Kota Jambi ................... 48

C. Solusi Atas Tidak Tercapainya Target Pendapatan Pajak Bumi dan

Bangunan di Kota Jambi ................................................................ 59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................ 62

B. Saran ................................................................................... 63

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 65

LAMPIRAN-LAMPIRAN ...............................................................................

CURRICULUM VITAE ..................................................................................

xiii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. : Data Target, Realisasi dan Jumlah SPPT PBB Kota Jambi ............. 3

Tabel 2. : Data Informan Penelitian ................................................................. 24

Tabel 3. : Kondisi PAD Kota Jambi tahun 2014-2018 .................................... 37

Tabel 4. : Jumlah Pegawai BPPRD Kota Jambi ............................................. 57

xiv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. : Struktur Organisasi BPPRD Kota Jambi ..................................... 29

Gambar 2. : Alur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan .............................. 39

Gambar 3. : Observasi Penelitian Pembayaran Pajak ...................................... 42

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan

otonomi daerah dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,

pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal

serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Untuk mewujudkan tujuan

otonomi daerah, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan daerah

guna untuk mempercepat perkembangan pembangunan di daerah sehingga perlu

adanya inovasi layanan pajak.1

Pengalihan kewenangan daerah dalam memungut pajak daerah saat ini

diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, yang mulai berlaku Tanggal 1 Januari 2010. Berdasarkan UU Nomor 28

Tahun 2009 jenis pajak yang dimaksud yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak

hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan

batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan atas tanah dan bangunan.

Dengan pengalihan kewenangan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan

1 Kresensia Egi Buga, dan Dewi Citra Larasati “Peran Badan Pelayanan Pajak Daerah

Kota Malang Dalam Mengurai Tunggakan PBB Perkotaan Hasil Pelimpahan Dari Pemerintah

Pusat” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.7, No. 3, Tahun 2018, hlm. 55.

2

kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, diharapkan dapat lebih meningkatkan

pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.2

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak daerah

yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun

2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki,

dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan

yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan.3

Pemerintah Kota Jambi setiap tahunnya memiliki target pendapatan

penerimaan pajak daerah target yang ditetapkan tahun 2016 s/d 2018.

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa untuk tahun 2016 target PBB yang ditetapkan

sejumlah Rp. 30,000,000,000 dan realisasinya sejumlah Rp. 18,179,644,803.00

dan jumlah SPPT PBB berjumlah 141.791. Pada tahun 2017 target PBB yang

ditetapkan meningkat sejumlah Rp. 34,000,000,000 dan realisasinya menurun dari

tahun sebelumnya sejumlah Rp. 21,980,028,497.50 dan jumlah SPPT PBB

sejumlah 128.887. Pada tahun 2018 target PBB yang ditetapkan sejumlah Rp.

28,480,000,000 dan realisasinya sejumlah Rp. 20,107,671,397.000 dan jumlah

SPPT PBB sejumlah 129.666.4

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

4 Buku Profil BPPRD Kota Jambi Tahun 2019, dikeluarkan oleh Kantor BPPRD Kota

Jambi, hlm. 53

3

Tabel 1. Data Target, Realisasi dan Jumlah SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) Kota Jambi Tahun 2014-2018

TAHUN TARGET REALISASI % Persentasi

selisih

SPPT

PBB

2016 30,000,000,000 18,179,644,803.00 60.60% 39,40% 141.791

2017 34,000,000,000 21,980,028,497.50 64.65% 35,35% 128.887

2018 28,480,000,000 20,107,671,397.000 70.60% 29,40% 129.666

Sumber : dokumentasi BPPRD Kota Jambi 2019.

Dilihat dari tabel di atas dalam pencapaian target PBB Kota Jambi masih

belum tercapai. Strategi BPPRD Kota Jambi dalam mengatasi permasalahan

pencapaian target dari pendapatan PBB, pemerintah Kota Jambi melaksanakan

berbagai inovasi layanan PBB seperti Goes To Mall, pelayanan mobil keliling

dan sosialisasi.5 Selain itu pelayanan yang diberikan BPPRD Kota Jambi adalah

melayani para Wajib Pajak (WP) dapat langsung membayar ke kantor BPPRD

Kota Jambi atau melalui tempat pembayaran lain yang ditunjuk seperti Bank 9

Jambi, Bank Bukopin, Bank BTN, Bank OCBC NISP, dan kantor POS terdekat

dengan tempat tinggalnya.6

Inovasi-inovasi layanan tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 di

Kota Jambi. Inovasi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik

5 Pemkot Jambi, “Pemkot Jambi meluncurkan Kemudahan Dalam Membayar Pajak PBB

https://jambikota.go.id/new/2018/02/12/beri-kemudahan-pemkot-jambi-luncurkan-berbagai-

layanan-pembayaran-pbb/ Diakses Pada Tanggal 28 September 2019, Jam 14.00 WIB.. 6 Rencana Kerja (Renja) BPPRD Kota Jambi Tahun 2018.

https://jambikota.go.id/new/2018/02/12/beri-kemudahan-pemkot-jambi-luncurkan-berbagai-layanan-pembayaran-pbb/%20Diakses

https://jambikota.go.id/new/2018/02/12/beri-kemudahan-pemkot-jambi-luncurkan-berbagai-layanan-pembayaran-pbb/%20Diakses

4

Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Inovasi tersebut pada

hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah

dan pelayanan publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Sasaran inovasi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan

dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.7

Salah satu alasan yang melatarbelakangi peneliti membahas judul Evaluasi

Layanan Pembayaran pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) untuk Pencapaian Target

Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kota Jambi yaitu dalam

pelaksanaan inovasi layanan PBB di Kota Jambi dilaksanakan pada tahun 2016

yang bertujuan untuk kemudahan dalam membayar PBB di Kota Jambi dengan

adanya inovasi layanan pajak, pendapatan penerimaan PBB masih belum

tercapainya target yang diharapkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

(BPPRD) Kota Jambi setiap tahunnya.

Selain itu juga permasalahan pajak daerah Kota Jambi, termasuk PBB dan

jenis pajak daerah Kota Jambi lainnya yaitu masih rendahnya kesadaran

masyarakat dalam membayar pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi, dengan adanya permasalahan

rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak daerah penerimaan PAD Kota

Jambi belum mengalami peningkatan penerimaan yang signifikan dari sektor

pajak dan itu artinya pembangunan di Kota Jambi juga belum mengalami

perkembangan karena Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk pembangunan

7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

5

daerah. Pelaksanaan inovasi yang dilakukan oleh BPPRD Kota Jambi, masih

belum membuat kesadaran masyarakat membayar pajak PBB meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

dan menulis skripsi yang berjudul “Evaluasi Layanan Pembayaran Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) untuk Pencapaian Target Pendapatan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) di Kota Jambi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti jelaskan

sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan inovasi layanan pembayaran pajak bumi dan

bangunan untuk pencapaian target pendapatan pajak bumi dan bangunan

(PBB) di Kota Jambi?

2. Apa Faktor Penyebab Munculnya Kendala dan Penyebab kurang

optimalnya Kualitas pelayanan BPPRD Kota Jambi dalam Melaksanakan

Inovasi Pembayaran PBB Kota Jambi?

3. Bagaimana solusi atas tidak tercapainya target pendapatan pajak bumi dan

bangunan di Kota Jambi?

C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya

ilmiah sehingga memberikan hasil yang diinginkan, maka peneliti merasa perlu

membatasi masalah yang akan dibahas, pembatasan penelitian ini perlu dilakukan

agar pembahasan tidak meluas dan menyimpang dari pokok pembahasan, serta

6

untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh karena itu, maka penulis

membatasi penelitian ini hanya membahas tentang evaluasi layanan pembayaran

pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Jambi pada tahun 2016-2018.

D. Tujuan Dan Kegunaan penelitian

Berdasarkan masalah yang penulis rumuskan di atas, maka yang menjadi

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui inovasi layanan pembayaran pajak bumi dan bangunan

untuk pencapaian target pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) di

Kota Jambi.

2. Untuk mengetahui faktor penyebab munculnya kendala dan penyebab

kurang optimalnya kualitas pelayanan BPPRD Kota Jambi dalam

Melaksanakan inovasi pembayaran PBB Kota Jambi.

3. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi permasalahan tidak tercapainya

target pendapatan PBB Kota Jambi.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian

kepustakaan mengenai evaluasi layanan pembayaran pajak bumi dan

bangunan (PBB) di Kota Jambi.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan

pemikiran bagi mahasiswa selama mengikuti perkuliahan dan pemerintah

Kota Jambi serta masyarakat umum mengenai evaluasi layanan

pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

7

E. Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan adalah istilah yang sangat dinamis, seperti yang ditunjukkan

oleh Eulau dan Prewitt berikut ini, apa yang kebanyakan dilihat dari pengamat

kebijakan pada satu saat tertentu adalah suatu tingkatan atau tahapan dari

serangkaian peristiwa pengembangan kebijakan dan juga kebijakan dibedakan

dari tujuan-tujuan kebijakan, niat-niat kebijakan, dan pilihan-pilihan kebijakan.8

Menurut Edi Suharto kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan

yang menyangkut aparatur Negara dalam pengelolaan sumber daya publik.

Kebijakan pada intinya merupakan keputusan atau tindakan yang diambil

pemerintah untuk secara langsung mengelola dan mendistribusikan sumber daya

alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik biasanya disebut juga

sebagai kebijakan publik. Kebijakan yang terkait dengan kepentingan publik

biasanya disebut juga sebagai kebijakan publik. 9

Menurut Laswell dalam pengantarnya, “ilmu kebijakan” tidak dibatasi

oleh tujuan teoritis ilmu, tetapi juga memiliki orientasi praktis yang mendasar.

Tujuan dari ilmu-ilmu kebijakan tidak sekedar untuk memberikan sumbangan

pada pembuatan keputusan yang lebih efesien, tetapi juga memberikan

8 Charles O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), (Jakarta; PT Raja

Grafindo Persada, 1996), hlm. 48. 9 Edi Suhato, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, cet.ke-3, (Bandung: Alfabeta,

2011), hlm, 3.

8

pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan pelaksanaan

demokrasi.10

Menurut Keban mejelaskan bahwa “publik policy” dapat dilihat dari

konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sesuatu kerangka

kerja. Sebagai suatu konsep filosofis kebijakan merupakan serangkaian prinsip

atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk kebijakan dipandang sebagai

serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses kebijakan

dipandang sebagai suatu cara di mana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat

mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program mekanisme dalam

mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja kebijakan merupakan

suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode

implementasi.

Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative

allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai

secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Pressman dan Widavsky

mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-

kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus

dibedakan dengan bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini

dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.11

10

William N Dun, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua), (Yogyakarta;

Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 70 11

Taufiqurakhman, Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada

Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan,(Jakarta; Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014), hlm. 3.

9

Menurut Chandler dan Plano mengemukakan bahwa ”kebijakan publik

adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada

untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan”. Kenyataan

menunjukkan bahwa kebijakan itu telah banyak membantu para pelaksana pada

tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-

masalah publik, dan kebijakan publik itu merupakan suatu bentuk intervensi yang

dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok

yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut

berpartisipasi dalam semua bidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Menurut Dye pengertian dasar dari kebijakan publik “ public policy is

whatever goverments choose to or not to do”(kebijakan publik adalah apa yang

dilakukan maupun apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah). Kebijakan itu

merupakan upaya untuk memahami: i) apa yang dilakukan dan atau yang tidak

dilakukan oleh pemerintah, ii) apa penyebab atau yang mempengaruhinya, iii) apa

dampak dari kebijakan publik tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Masih senada dengan Dye, Edwards II dan Sharkansy mengemukakan

bahwa “kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau

tidak dilakukan”. Sesungguhnya kebijakan itu merupakan serangkaian tujuan dan

sasaran dari program-program pemerintah baik yang dilakukan atau tidak

dilakukan. Sementara Carl Friedrich mengatakan bahwa: “ kebijakan ialah suatu

tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok

atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-

10

hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau

mewujudkan sasaran yang diinginkan”.12

Menurut James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku

dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintahan) atau aktor dalam

suatu bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak

lepas dari kaitannya dengan kepentingan antar kelompok, baik di tingkat

pemerintahan maupun masyarakat secara umum.13

2. Pendekatan Manajemen Publik Baru (New Public Management)

Para ahli menyadari bahwa dalam paradigma OPA terdapat banyak

kelemahan. Dari sinilah kemudian muncul paradigma baru yang mencoba

memberikan kritik atas paradigma OPA dan sekaligus menawarkan solusi untuk

menjalankan pemerintahan dengan cara yang lebih baik. Paradigma ini terkenal

dengan nama New Public Management.

Para ahli menyebutkan bahwa NPM didasarkan pada ilmu administrasi

publik, akuntansi dan kontrol, manajemen, ekonomi dan kebijakan publik.

Keberagaman latar belakang ilmu penyusunan NPM menyebabkan pula concern

dari para ahli. Para ahli di bidang administrasi publik misalnya lebih

memfokuskan pada bagaimana NPM berhubungan dengan penganggaran

(butgeting), manajemen keuangan (financial management), pegawai negeri sipil

12

Yulianto Kadji, Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan

Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas, (Gorontalo; UNG Press, 2015), hlm. 7-9. 13

Dwiyanto Indiahono, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis,

(Yogyakarta: Gava Media, 2017), hlm. 17.

11

(civil service), hubungan ketenagakerjaan (labor relation) pengadaan

(procurement), organisasi dan metode, dan audit secara eveluasi.14

Organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien,

selalu rugi, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas, dan bebagai kritikan

lainnya. Munculnya kritik keras yang dtunjukan kepada organisasi-organisasi

sektor publik tersebut kemudian menimbulkan gerakan untuk melakukan

reformasi manajemen sektor publik. Salah satu gerakan reformasi sektor publik

adalah munculnya konsep New Public Management atau NPM.

Pendekatan manajemen modern di sektor publik tersebut pada dasarnya

bermuara pada pandangan umum yang sama yaitu: pertama, perubahan model

manajemen publik tersebut menunjukkan adanya pergeseran besar model

administrasi publik tradisional menuju sistem manajemen publik modern yang

memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pencapaian kinerja dan

akuntabilitas manajer publik. Kedua, menunjukkan adanya keinginan untuk

bergerak meninggalkan model birokrasi klasik menuju model organisasi modern

yang lebih fleksibel. Ketiga, perlunya dibuat tujuan organisasi yang jelas dan

tujuan personal. Hal itu berdampak pada perlunya dilakukan pengukuran atas

prestasi yang mereka capai melalui indikator kinerja dan evaluasi program secara

sistematik. Keempat, terdapat kecenderungan untuk mengurangi fungsi

pemerintah melalui privatisasi dan bentuk lain dari pengadopsian mekanisme

pasar di sektor publik.

14

Amy Y.S. Rahayu dan Vishnu Juwono, Birokrasi & Governance (Teori, Konsep,

Aplikasinya), (Raja Grafindo) 2018, hlm. 19-20

12

NPM merupakan teori menajemen publik yang beranggapan bahwa praktik

manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik

manajemen sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor

publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di

sektor swasta kedalam organisasi sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme

pasar, kompetisi tender dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik. Penerapan

konsep New Public Management telah menyebabkan terjadi perubahan

manajemen sektor publik yang drastis dari sistem manajemen sektor publik

tradisional yang kaku, birokrasi, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor

publik yang fleksibel lebih mengakomodasi pasar.

Pada praktiknya, menurut Denhardt bahwa menejer publik berperan dalam

menemukan kebaruan dan inovasi untuk tercapainya hasil (result) atau untuk

melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi yang disediakan oleh pemerintah.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Denhardt bahwa dalam NPM menejer publik

berperan dalam menginisiasikan berbagai usaha untuk meningkatkan

produktivitas dan menemukan alternatif mekanisme pemberian layanan

berdasarkan pada asumsi dan perspektif ekonomi. Menejer publik berkonsentrasi

pada pertanggungjawaban kepada konsumen dan kinerja yang tinggi,

restrukturisasi agen birokrasi, mendefinisikan kembali misi-misi oeganisasi,

mengutamakan proses-proses dalam agen, dan desentralisasi pembuatan

keputusan.

Karakteristik utama NPM perubahan lingkungan birokrasi yang didasarkan

pada aturan baku menuju sistem manajemen publik yang lebih fleksibel dan

13

berorientasi pada kepentingan publik. Menurut pandangan manajerialisme,

permasalahan birokrasi muncul bukan karena kesalahan atau buruknya undang-

undang, kebijakan, atau program melainkan permasalahan tersebut muncul

terutama karena manajemen yang buruk. NPM memliki doktrin sebagai berikut:

berfokus pada manajemen bukan kebijakan, berfokus pada kenerja dan penilaian

kinerja, akuntabilitas berbasis hasil (resulis-based accountability), pemecahan

birokrasi publik kedalam unit-unit kerja, pemangkasan biayadan efisiensi,

penerapan mekanisme pasar melalui pengontrakkan atau outsourcing untuk

membantu perkembangan persaingan di sektor publik, dan kebebasan manajer

untuk mengelola organisasi.

Karakteristik NPM menurut Christopher Hood menjelaskan bahwa konsep

New Public Management mengandung tujuh komponen utama, yaitu: manajemen

profesional di sektor publik, adanya standar kinerja dan ukuran kinerja, penekanan

yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome, pemecahan unit-unit

kerja di sektor publik, menciptakan persaingan di sektor publik, pengadopsian

gaya manajemen di sektor bisnis kedalam sektor publik, penekanan pada disiplin

dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya.15

Inovasi dalam pelayanan yang ada di sektor publik saat ini yaitu sering

disebut dengan e-goverment. penerapan e-goverment menunjukkan kemajuan

pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya,

masyarakat perlu datang ke beberapa instansi yang berbeda untuk memenuhi

beberapa kebutuhan administrasi. e-goverment diterapkan untuk memudahkan

15

Mahmudi, Manajemen Sektor Publik, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), hlm.36-43.

14

masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dengan cara memindahkan proses

manual menjadi proses berbasis internet. Dengan adanya portal e-goverment yang

terintergrasi, masyarakat dan pihak swasta dapat dengan mudah mengakses

informasi, serta melakukan interaksi dengan berbagai lembaga pemerintahan

tanpa melalui proses antri yang memakan waktu yang lama.

Inovasi pelayanan berbasis teknologi atau e-goverment selain sebagai

fungsi memudahkan pelayanan publik, e-goverment juga berfungsi sebagai alat

untuk pemerintah untuk berinteraksi dengan pihak-pihak lainnya seperti:

1. Goverment to citizen (hubungan pemerintah dengan masyarakat)

2. Goverment to goverment (hubungan antara institusi dengan institusi

lainnya)

3. Goverment to bussinesses (hubungan pemerintah dengan sektor bisnis)

4. Goverment to employees (hubungan pemerintah dengan antara pegawai di

dalamnya)

5. Goverment to other instutions (hubungan pemerintah dengan organisasi

non-profit maupun organisasi diluar pemerintahan).16

F. Kerangka Konseptual

1. Evaluasi Kebijakan

Menurut Jones kebijakan dipandang sebagai pola yang berurutan, maka

evaluasi kebijakan adalah tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun, beberapa

16


Aplikasinya ), hlm. 319-323.

15

ahli berpendapat bahwa evaluasi bukanlah merupakan tahap akhir dalam proses

kebijakan publik. Secara umum, evaluasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang

menyangkut estimasi atau penilaian terhadap kebijakan yang menyangkut

substansi, implementasi dan dampak. Sehingga, evaluasi kebijakan dilakukan

dalam seluruh proses kebijakan bukan hanya dilakukan pada tahap akhir saja.

Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahapan perumusan masalah-

masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan

masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.17

2. Inovasi pelayanan publik

Inovasi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Inovasi daerah pada hakikatnya

ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan

pelayanan publik, secara optimal dalam rangka mewujudkaan kesejahteraan

masyarakat. Sasaran inovasi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan

dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.18

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas

pemilikan dan atau pemanfaatan bumi dan bangunan di Indonesia. Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau

17

Dewi Citra Larasati, “Evaluasi Program Inovasi “Sunset Policy” di Kota Malang Guna

Menurunkan Angka Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan”, Jurnal Reformasi, Vol. 7

No.1 (2017). hlm. 23. 18

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

16

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau

badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,

perhutanan, dan pertambangan.19

G. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tinjauan pustaka, sesuai dengan judul di atas yaitu evaluasi

layanan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk pencapaian target

pendapatan PBB Kota Jambi penulis melakukan tinjauan pustaka dan observasi

pustaka di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Dewi Citra Larasati yang berjudul

“Evaluasi Program Inovasi “Sunset Policy” di Kota Malang Guna

Menurunkan Angka Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan”

tahun 2017 ia menyimpulkan bahwa program inovasi Sunset Policy yang telah

dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan (Agustus 2016 sampai dengan

Oktober 2016) telah berjalan dengan baik dan mampu menjadi solusi dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pelaksanaannya, program

sunset policy ini ditargetkan mampu menghimpun dana sejumlah Rp. 1M. Dalam

pelaksanaannya sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 dengan jumlah

pengajuan sejumlah Rp. 1,671 M dari 5.225 ketetapan pada 1.481 NOP mampu

dihimpun dana sejumlah Rp. 1,410 M dari 4.451 ketetapan pada 1.107 NOP.20

19

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 20


Menurunkan Angka Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan”, Jurnal Reformasi, Vol. 7

No.1 (2017).

17

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Gartika Elisa Putri yang berjudul

“Difusi Inovasi Program Pajak E-Filing (Studi Deskriptif Kualitatif Dengan

Pendekatan Teori Difusi Inovasi Program Pajak e-filing Kantor Radio

Republik Indonesia di Surakarta)” tahun 2017 ia menyimpulkan bahwa

Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa informan dapat diambil

kesimpulan bahwa penelitian terkait difusi inovasi program e-filling dapat

disimpulkan bahwa teknologi program e-filing sebagai sebuah inovasi dari produk

inovasi, hal ini dikarenakan e-filing memiliki karakteristik keunggulan relatif

yakni, program e-filing menawarkan kemudahan dalam efisien waktu dikarenakan

dapat diakses setiap waktu, pengoperasian yang mudah, serta dapat di akses di

mana saja selama terkoneksi oleh internet. Kompabilitas yakni, Program e-filing

sangat memenuhi kebutuhan dalam mengakses pendataan data SPT tahunan

informan. Selain itu, peneliti juga menemukan karakteristik complexity, ada

karyawan yang memang mengalami kesulitan dalam setiap pendataan, namun

masih tetap menggunakan program inovasi e-filing tersebut.21

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Dewi Puspita Sari yang berjudul

“Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Bone” tahun 2017 ia menyimpulkan bahwa inovasi intensifikasi yang

dilakukan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di

Kabupaten Bone adalah penguatan sistem pungutan, yang meliputi perbaikan

sistem pelayanan dalam proses pungutan pajak daerah dan retribusi daerah,

21

Gartika Elisa Putri, “Difusi Inovasi Program Pajak E-Filing (Studi Deskriptif Kualitatif

Dengan Pendekatan Teori Difusi Inovasi Program Pajak e-filing Kantor Radio Republik Indonesia

di Surakarta)”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017.

18

inovasi ekstensifikasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka

peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bone adalah inovasi

ekstensifikasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendapatan

daerah adalah penetapan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Partisipasi Pihak

Ketiga berupa Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014, dan Faktor-faktor pendukung

dan penghambat inovasi intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan

pendapatan asli daerah adalah pertama faktor pendukungnya adalah kebijakan

pemerintah melalui peraturan daerah, kerjasama yang dilakukan dengan pihak

terkait peningkatan pendapatan asli daerah, dan adanya koordinasi yang dilakukan

dalam pelaksanaan suatu perencanaan dalam rangka peningkatan pendapatan asli

daerah, sedangkan faktor penghambatnya adalah kualitas sumber daya manusia

yang kurang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengelola pendapatan asli

daerah.22

Berdasarkan penelusuran tinjauan pustaka yang telah peneliti lakukan

seperti skripsi di atas, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang

saya lakukan yaitu, sama-sama meneliti masalah tentang pencapaian target

pendapatan pajak daerah dari sektor pajak. Selanjutnya yang membedakan dengan

penelitian saya adalah di mana penelitian saya berfokus terhadap adanya inovasi

pembayaran PBB yang diberikan di pemerintah Kota Jambi dalam mengatasi

permasalahan pencapaian dan metode pembayaran PBB di Kota Jambi ada 3 yaitu

dengan pembayaran mobil keliling, Goes to mall dan bank. Selain itu juga, wajib

pajak bisa membayar langsung di kantor BPPRD.

22

Dewi Puspita Sari, “Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Bone” Skripsi Universitas Hasanuddin, Tahun 2017.

19

Setelah adanya inovai tersebut pencapaian penerimaan PBB di Kota Jambi

mengalami peningkatan dari tahun 2016 s/d 2018 tetapi masalah PBB masih

belum dapat diselesaikan seperti pencapaian target yang diinginkan oleh BPPRD

Kota Jambi. Maka dari itu peneliti berkeinginan untuk meneliti hal tersebut

supaya bisa menambah wawasan keilmuan bagi masyarakat umum dan khususnya

bagi peneliti sendiri.

20

BAB II

METODE PENELTIAN

Metode penelitian adalah suatu proses penelitian atau pemahaman yang

mendasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan

masalah manusia Selain itu penelitian juga merupakan suatu upaya untuk

menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan suatu kebenaran..23

A.Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

(BPPRD) Kota Jambi penelitian dilakukan pada bulan Februari hingga bulan

Maret 2020.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul yang ingin diteliti maka pendekatan penelitian ini

adalah empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung untuk

mendapatkan informasi melalui wawancara dengan informan penelitian.

Pendekatan ini dipilih karena lebih tepat untuk menjelaskan penerapan layanan

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk pencapaian target

pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Jambi. Jenis penelitian yang

digunakan yaitu berbentuk metode kualitatif deskriptif. Menurut Soerjono

Sukanto penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bermaksud

23

Iskandar, Metode Penelitian Kualitatif, Cet: Ke-1 (Jakarta: Gaung Persada, 2009),

hlm.11.

21

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-

gejala lainnya.24

C. Unit Analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian

tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel.

Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintahan maupun

organisasi swasta atau sekelompok orang.25

Dalam penelitian ini, unit analisisnya

adalah Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi maupun

petugas pajak dan masyarakat (wajib pajak). Penetapan unit analisis tersebut,

karena penelitian yang digunakan tidak menggunakan populasi dan sampel,

namun hanya menggunakan dokumen-dokumen dan wawancara.

D. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di

lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang

memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. contoh: data

kuesioner (data yang diperoleh melalui kuesioner), data survei, data observasi dan

sebagainya.26

adapun data primer yang penulis maksud dalam penelitian ini

adalah data hasil wawancara langsung dan observasi. dalam hal ini peneliti

24

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Syariah Press, 2014), hlm. 32. 25

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, hlm. 48. 26

Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: PT Bumi Aksra,

2004), hlm. 19.

22

mencari dan mengumpulkan data yang langsung berkaitan dengan pokok

permasalahan dalam penelitian.

Data primer yang diteliti adalah informasi-informasi yang di peroleh

secara langsung yang dilakukan dengan wawancara dan observasi mengenai

pokok permasalahan dalam penelitian secara langsung kepada petugas pajak,

pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi

dan masyarakat (wajib pajak) yang bersangkutan maupun pihak-pihak tertentu.

Data primer ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai inovasi

layanan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk pencapaian target

pendapatan PBB Kota Jambi.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. data ini

biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian

terdahulu. Contohnya, yaitu data yang sudah tersedia di tempat-tempat tertentu,

seperti perpustakaan, BPS, kantor-kantor, dan sebagainya.27

Data sekunder dalam

penelitian ini adalah dokumen-dokumen, baik berupa dokumen resmi dari kantor

BPPRD Kota Jambi seperti LKJ dan Renstra, dokumen kantor lainnya yang

terkait dengan permasalahan.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.

Sumber data dapat diperoleh dari tindakan, pengamatan, ataupun data-data yang

27

Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, hlm. 22.

23

didapat pada saat penelitian berlangsung. sumber data dalam penelitian ini

diperoleh dari hasil wawancara, observasi langsung dan artikel, buku, dokumen

dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian pelayanan pajak

BPPRD Kota Jambi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik

pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan

fakta penelitian.

a. Wawancara

Bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi

berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, serta gerak

dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara

verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman dan ide, tetapi

juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh

responden yang bersangkutan.28

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini

adalah wawancara terstruktur. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan

dengan teknik purposive sampling di mana pemilihan informan dipilih secara

sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan

tujuan penelitian.29

28

W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), hlm. 119. 29

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, hlm. 45.

24

Tabel 2. Data Informan Penelitian.

Jabatan Jumlah

Kepala BPPRD Kota Jambi 1 orang

Kassubbid Layanan Pendaftaran 1 orang

Kassubbid Layanan Penagihan 1 orang

Petugas Pajak Mobil Keliling 1 orang

Petugas Pajak di Mall 2 orang

Wajib pajak 14 orang

b. Observasi

Observasi atau pengamatan dalam penelitian ini adalah tekinik untuk

mendapatkan data utama dalam penerapan inovasi pelayanan pembayaran pajak

untuk pencapaian target pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) yang ada

di Kota Jambi. penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, penulis

memilih observasi partisipatif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah sejumlah dokumen-dokumen

yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengelola Pendapatan dan Retribusi Daerah

Kota Jambi, kebijakan-kebijakan pemerintah, dan tulisan-tulisan yang sesuai

dengan penelitian ini.30

30

Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, hlm. 23

25

f. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data

yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat di

informasikan kepada orang lain.31

Secara garis besar cara yang digunakan dalam

menganalisis data-data penelitian ini adalah :

a. Analisis Domain

Analisis ini biasanya dilakukan memperoleh gambaran/pengertian yang

bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup di suatu fokus/

pokok permasalahan yang diteliti. Analisis domain dalam penelitian ini digunakan

untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan masalah inovasi layanan

pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk Pencapaian Target

Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kota Jambi.

b. Analisis Taksonomi

Analisis ini adalah analisis yang lebih rinci dan mendalam, fokus

penelitian terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya

mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena fokus yang diambil yang menjadi

sasaran semula dalam penelitian. Jadi, Analisis taksonomi ini digunakan dalam

menganalisis lebih mendalam yang dibatasi oleh analisis domain.

c. Analisis Komponensial

31

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan RNB, (Bandung: AlfaBeta, 2013), hlm.

137.

26

Analisis ini baru digunakan setelah penelitian mempunyai cukup banyak

fakta atau informasi dari hasil wawancara dan observasi yang melacak kontras-

kontras tersebut oleh peneliti dianalisis atau dicarikan dimensi yang

mewadahinya.32

Analisis komponensial ini digunakan setelah adanya analisis

domain dan analisis taksonomi yang merupakan jawaban paling domain, yakni

alternatif terakhir yang dijadikan sandaran untuk menjawab permasalahan-

permasalahan tentang inovasi layanan pembayaran pajak untuk pencapaian target

pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Jambi.

32

Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar dan Aplikasinya, (Malang: YA3, 1990),

hlm. 47.

27

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah

(BPPRD) Kota Jambi

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi (BPPRD)

merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah di lingkup pemerintah Kota

Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi dan

Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta tata kerja pada Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Jambi. Sebelumnya BPPRD Kota Jambi dahulu BPPRD

Kota Jambi bernama Dinas Pendapatan, berdiri sejak Tahun 1978, kala itu

bernama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi yang

keberadaannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II

Jambi Nomor 16 Tahun 1978. Dinas Pendapatan Kota Jambi pernah diubah

menjadi Dinas Pelayanan Pajak dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor

04 Tahun 2015 tentang Perubahan Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah

Kota Jambi, yang semula nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas

Pelayanan Pajak Kota Jambi yang disingkat DISYANJAK.

Sejalan dengan tuntutan peningkatan volume serta ruang lingkup kerja,

serta seiring terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

mengharuskan semua satuan kerja perangkat daerah berubah menjadi organisasi

28

perangkat daerah, sehingga Dinas Pendapatan Kota Jambi berubah Nomenklatur

menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi.33

B. Struktur Organisasi BPPRD Kota Jambi

Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pemungutan pajak

daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi didukung oleh

struktur organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari;

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Kepegawaian;

3. Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan, terdiri dari;

1. Sub Bidang Layanan Pendaftaran;

2. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;

3. Sub Bidang Penetapan;

d. Bidang Penagihan dan Keberatan, terdiri dari;

1. Sub Bidang Penagihan;

2. Sub Bidang Keberatan;

3. Sub Bidang Pemeriksaan;

e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari;

1. Sub Bidang Pembukuan;

2. Sub Bidang Pelaporan;

33

Buku Profil BPPRD Kota Jambi Tahun 2019, hlm. 3

29

3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;

f. Bidang Pengembangan dan Evaluasi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengembangan;

2. Sub Bidang Pengkajian;

3. Sub Bidang Evaluasi;

g. Unit Pelaksana Teknis Badan34

Gambar 1. struktur organisasi BPPRD Kota Jambi.

C. Tugas dan Fungsi BPPRD Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai tugas pembantu kepala

34

Buku Profil BPPRD Kota Jambi Tahun 2019, hlm. 16.

30

daerah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan dan tugas

pembantuan dengan melakukan perencanaan, dan pengendalian sumber-sumber

pendapatan pajak daerah meliputi ; pendapatan, penetapan, penagihan,

perencanaan dan pelaporan, pengendalian dan penyuluhan, ketatausahaan/

kesekretariatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala daerah

sesuai dengan bidang tugasnya. serta berdasarkan Peraturan Walikota Jambi No.

60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta

tata kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

a.) Tugas pokok Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pajak

dan retribusi daerah.

b.) Fungsi

1. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan perpajakan daerah

dan retribusi daerah;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;

3. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan pajak daerah;

4. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan penyelesaian piutang, keberatan,

pemeriksaan pajak daerah, pengendalian dan penindakan;

5. Pelaksanaan pembukuan, pelaporan, pengolahan data dan informasi pajak

daerah dan retribusi daerah berbasis sistem;

31

6. Pelaksanaan pengembangan dan perencanaan program pajak daerah dan

pengkajian peraturan perpajakan daerah, pembinaan terhadap wajib pajak

daerah, evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;

7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan pajak

daerah dan retribusi daerah;

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

Disamping itu tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Jambi berkewajiban melakukan tugas-tugas lain, yaitu:

1. Mengikuti perkembangan keadaan, secara terus menerus dengan

memperhatikan akibat yang dapat mempengaruhi situasi/keadaan terhadap

pelaksanaan tugas.

2. Mengumpulkan, mengsistemkan dan mengolah data serta bahan-bahan

yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas.

3. Membuat perkiraan keadaan atau memberikan saran-saran atau

pertimbangan- pertimbangan tepat pada waktunya kepada kepala daerah

sebagai bahan guna penetapan kebijakan atau pengambilan keputusan.

4. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah di dalam

mempertimbangkan besaran dan beratnya pungutan-pungutan daerah.

5. Menyusun rencana pendapatan pajak daerah untuk bahan-bahan

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta

anggaran belanja rutin dan pembangunan Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Jambi.

32

6. Mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan atau kebijakan

bidang pungutan daerah.

7. Mempersiapkan materi rancangan Peraturan Daerah dibidang pendapatan

daerah.

8. Menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.35

D. Visi dan Misi BPPRD Kota Jambi

Visi (vision) adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.Visi berkaitan dengan pandangan

kedepan menyangkut kemana Instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan

agar dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan

produktif. Adapun Visi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Tahun 2013-2018 adalah “Profesional dalam pengelolaan pajak dan retribusi

daerah sebagai sumber pendapatan utama pembangunan Kota Jambi”.

Misi (Mission) adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh

instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan

pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak Stakeholders

dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran Instansi pemerintah

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah Kota Jambi adalah:

a. Meningkatkan pelayanan yang transparan.

35


33

b. Meningkatkan sistem pengolah data dan pelayanan pajak dan retribusi

yang terintegrasi, akurat berbasis teknologi informasi.

c. Meningkatkan sumber daya aparatur yang handal dan berintegritas,

berdedikasi, serta amanah.

d. Menumbuh kembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam

membayar pajak dan retribusi daerah.

Nilai organisasi menjelaskan bagaimana para aparatur seharusnya bersikap

dalam menjalankan tugas dalam rangka mencapai visi organisasi. Sehubungan

dengan hal tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah telah

merumuskan nilai-nilai organisasi, yang merupakan akronim dari PASTI, sebagai

berikut:

a. Profesional

b. Akuntabel

c. Sinergi

d. Transparan

e. Inovatif

Adapun yang dimaksud dengan nilai-nilai organisasi tersebut adalah

diharapkan kepada seluruh pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kota Jambi dapat memiliki sifat dan sikap profesional (mengutamakan

kepentingan tugas diatas kepentingan pribadi dan golongan), akuntabel (dapat

mempertanggungjawabkan tugas dan kinerjanya), sinergi (membangun dan

memastikan hubungan kerjasama yang produktif), transparan dalam

34

melaksanakan pekerjaan sehari-hari, inovatif (menumbuh kembangkan pola pikir

yang inovatif ketika menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi yang

diembannya).36

E. Pelayanan Pembayaran PBB di Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai tugas pembantu Kepala

Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pendapatan dan

tugas pembantuan dengan melakukan perencanaan, dan pengendalian sumber-

sumber pendapatan pajak daerah di Kota Jambi. Adapun pajak daerah yang

dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi terdiri dari:

1. Pajak Hotel (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan

Walikota Nomor 66 Tahun 2016).

2. Pajak Restoran (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan


3. Pajak Hiburan (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan


4. Pajak Reklame (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan


5. Pajak Penerangan Jalan (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan

Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016).

36


35

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016).

7. Pajak Parkir (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan


8. Pajak Air Tanah (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan


9. Pajak Sarang Burung Walet (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan

Peraturan Walikota Nomor 74 tahun 2016).

10. BPHTB (Peraturan Daerah 6 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor

75 Tahun 2016, Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2016 ).

11. Pajak Bumi dan Bangunan (Peraturan Daerah 4 Tahun 2013 dan Peraturan

Daerah 8 Tahun 2016).

Pengalihan kewenangan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diharapkan dapat lebih

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. Berdasarkan pada

potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD

ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan daerah

dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD khususnya

dari sektor PBB ini menjadi sangat penting. Mengingat luas dan besarnya sasaran

yang dapat dijadikan sebagai subjek dan objek PBB.

Sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi dilakukan di

kantor Dinas Pendapatan Kota Jambi langsung atau yang sekarang bernama

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Pada tahun 2014

36

pendapatan penerimaan PBB di Kota Jambi mengalami tercapainya target yang

ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kota Jambi tetapi target yang ditetapkan oleh

Dispenda hanya 12.000.000.000 dan realisasi penerimaan PBB sebesar

22.209.281..576,66 persentasi penerimaan sebesar 185.08 % dengan jumlah SPPT

PBB-P2 sebesar 128,166 SPPT.

Pajak PBB di Kota Jambi di tahun 2015 wajib pajak membayar PBB masih

membayar dikantor Dispenda Kota Jambi langsung. Dispenda sama tugasnya

dengan BPPRD Kota Jambi yaitu tugas pokoknya dalam pengelolaan pajak daerah

Kota Jambi. penerimaan PBB tahun 2015 sebesar 19.628.912.994,00 dan

targetnya sebesar 50.000.000.000 dengan jumlah SPPT sebesar 132,892.37

37

Buku Profil BPPRD Kota Jambi Tahun 2019, hlm. 47

37

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan Layanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Untuk

Pencapaian Target Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota

Jambi.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan

dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang diandalkan.

Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah-daerah sejak pemberlakuan otonomi

daerah di tahun 2001. Otonomi daerah memacu daerah mampu berkreasi mencari

sumber pendapatan daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), di

dalamnya terdapat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu sumber

penerimaan PAD Kota Jambi yaitu dari pemungutan pajak daerah.38

Pemerintah

Kota Jambi setiap tahunnya mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dilihat dari data yang peneliti dapatkan dari BPPRD Kota Jambi tahun

2014 s/d 2018.

Tabel 3. Kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan pajak

daerah Kota Jambi tahun 2014-2018.

TAHUN PAD PENERIMAAN PAJAK

DAERAH

2014 246,727,699,826.28 128,824,086,122.82

2015 236,925,520,119,42 147,889,448,423.30

38


Menurunkan Angka Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan”, hlm. 19.

38

2016 287,564,676,504,49 158,740,884,098.89

2017 397,327,847,289,10 201,429,750,673.90

2018 338,891,882,592.96 215,444,433,999,00

Sumber: kantor BPPRD Kota Jambi

Peraturan Daerah Kota Jambi No. 4 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Pasal 16 Ayat (1) berbunyi bahwa pembayaran pajak dilakukan dibank

yang ditunjunk oleh walikota untuk menerima pembayaran atau penyetoran pajak

dari wajib pajak.39

Sejak tahun 2016 berbagai inovasi pelayanan seperti

pembayaran melalui kantor Pos dan melalui mobil keliling. Pada tahun 2017

inovasi pelayanan di tempat pembelanjaan (Goes To Mall) dan pada tahun

berikutnya BPPRD Kota Jambi berkeja sama dengan perbankan dengan

ditandainya penandatangani MoU. Suhasty Dianningsih selaku Kassubbid

Layanan Pendaftaran BPPRD Kota menjelaskan sebagai berikut:

“Layanan pembayaran PBB melalui Pos Indonesia dan penerapan

pembayaran di mobil keliling di Kota Jambi telah berlangsung sejak tahun

2016, pada tahun 2017 tempat pembelanjaan dan pada tahun 2018 BPPRD

Kota Jambi penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding)

kerjasama kemitraan payment point /titik pembayaran PBB sektor

perkotaan, seperti Bank 9 Jambi, Bank BNI, Bank Bukopin, Bank BTN,

Khusus Bank Jambi MoU juga meliputi inovasi pembayaran non tunai

(mobile)”.40

Berbagai penerapan inovasi pelayanan pembayaran PBB Kota Jambi

diharapkan dapat optimal dalam penerimaan pendapatan PBB di Kota Jambi

setiap tahunnya. BPPRD Kota Jambi dalam pemberian inovasi pelayanan

39

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 Pasal 16 Ayat (1) tentang Pajak

Bumi dan Bangunan 40

Wawancara dengan Suhasty Dianningsih selaku Kassubbid Layanan Pendaftaran

BPPRD Kota Jambi, pada tanggal 26 Februari 2020 di Kantor BPPRD Kota Jambi.

39

pembayaran PBB di Kota Jambi memiliki standar oprasional prosedur (SOP)

pembayaran PBB di Kota Jambi.

Gambar 2. Alur Pembayaran PBB Kota Jambi.

Sumber: dokumentasi BPPRD Kota Jambi 2019.

Dilihat dari gambar di atas Standar Operasional Prosedur (SOP)

pembayaran PBB di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota

Jambi meliputi beberapa rangkaian tahapan sebagai berikut:

1. Wajib pajak mendatangi tempat pembayaran pajak seperti pembayaran di

mobil keliling, kantor pos, bank, maupun pembayaran di tempat

pembelanjaan (goes to mall).

2. Wajib pajak melakukan pendaftaran di meja pelayanan dan pengambilan

dokumentasi yang selesai

3. Mengisi formulir dan melengkapi dokumen pendukung (data, SPOP &

LSPOP).

40

4. Wajib pajak menyerahkan formulir, SPOP & LSPOPN yang telah diisi

serta dokumen pendukung kepada petugas pelayanan.

5. Petugas pelayanan memeriksa formulir, SPOP & LSPOP serta

kelengkapan dokumen pendukung.

6. Bahan diproses oleh petugas dan selesai.41

Proses pembayaran PBB di Kota Jambi, Suhasty Dianningsih selaku

Kassubbid Layanan Pendaftaran BPPRD Kota Jambi menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam proses pembayaran PBB wajib pajak tidak perlu bersusah payah,

hanya cukup mengingat atau menyebutkan NOP PBB (Nomor Objek

Pajak)wajib pajak ke petugasnya langsung bisa dibayarkan pajak bumi dan

bangunannya”.42

Cara untuk membayar PBB di Kota Jambi yang ditetapkan Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) selain membayar langsung ke

kantor BPPRD wajib pajak bisa membayar di tempat-tempat yang ditunjuk oleh

BPPRD Kota Jambi adalah sebagai berikut:

1). Pelaksanaan Pembayaran PBB di mobil keliling

Reni Husaini selaku petugas pajak mobil keliling BPPRD Kota Jambi

menjelaskan prosedur pembayaran PBB di mobil keliling sebagai berikut:

“Kami melaksanakan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan yang

ada dan juga melaksanakan pelayanan sesuai dengan motto pelayanan

BPPRD yaitu profesional. Kami melaksanakan pelayanan sekitar pukul

07.30 dan tempat pembayaran mobil keliling itu menyasar tempat

keramaian seperti pasar tradisional, acara di Kota Jambi seperti Car Free

41

Website BPPRD Kota Jambi http://bpprd.kotajambi.web.id/ 42


BPPRD Kota Jambi pada tanggal 26 Februari 2020 di Kantor BPPRD Kota Jambi.

http://bpprd.kotajambi.web.id/

41

Night lokasinya di Tugu Keris Siginjay dan itu dilakukan di malam

minggu, lokasi yang sering dilalui masyarakat Kota Jambi dll.43

Salah seorang warga, selaku wajib pajak menjelaskan pengalamannya

sebagai berikut:

“Saya pernah membayar PBB di melalui mobil keliling pada saat ada acara

di Kota Jambi kalau tidak salah acara jalan santai, saya membayar pagi

hari, pada saat itu pelayanannya cukup baik dan petugasnya juga cukup

ramah kepada saya. Tetap kalau soal tempatnya sedikit kurang nyaman

karena di saat itu ada acara dan banyak orang yang sibuk jalan-jalan jadi

saya kurang nyaman aja kalau begitu dan satu lagi kami kurang

mengetahui di mana lokasi pembayaran PBB melalui mobil keliling

tersebut”44

Selanjutnya seorang warga, selaku wajib pajak menjelaskan

pengalamannya tentang pembayaran PBB:

“Saya membayar PBB dibank dari tahun 2018 sampai sekarang dan saya

juga pernah membayar PBB di kantor BPPRD ditahun 2016 kalau tidak

salah. Saya baru mengetahui kalau ada pembayaran PBB melalui mobil

keliling.”45

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pelaksanaan pelayanan pembayaran

PBB melalui mobil keliling, masih ada keluhan dari wajib pajak tentang

sosialisasi pembayaran mobil keliling tersebut. Belum optimalnya sosialisasi

mengakibatkan masih ada wajib pajak yang belum mengetahui di mana lokasi

mobil keliling tersebut.

Berdasarkan observasi terhadap pelaksanaan inovasi pembayaran mobil

keliling, peneliti mendapatkan masih ada wajib pajak yang belum mengetahui

lokasi penempatan mobil keliling tersebut. Hal ini bisa dilihat dari jumlah wajib

43

Wawancara dengan Reni Husaini Petugas Pelayanan Pembayran PBB (Mobil keliling)

BPPRD Kota Jambi, pada tanggal 27 Februari 2020 di Kantor BPPRD Kota Jambi. 44

Wawancara dengan Bapak Irwan wajib pajak PBB-P2, pada tanggal 27 Februari 2020

di Pasar Tradisional Kebun Handil (mobil keliling). 45

Wawancara dengan Bapak Andi selaku wajib pajak PBB-P2, pada tanggal 4 Juli 2020

di tempat tinggal wajib pajak.

42

pajak yang membayarkan di mobil keliling masih sedikit dan peneliti juga

mendapatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh petugas juga tidak cukup

membuat nyaman wajib pajak yang membayar PBB seperti tempat duduk untuk

wajib pajak jumlah sedikit.

Gambar 3. Observasi di Pasar Tradisional Handil Kota Jambi46

2). Pelaksanaan pembayaran PBB melalui tempat pembelanjaan (goes to mall).

Pembayaran pajak PBB melalui tempat pembelanjaan lebih sederhana

dalam prosesnya. Wajib pajak hanya mendatangi petugas di tempat pelayanan

pembayaran yang ada di tempat pembelanjaan dan menyebutkan NOP PBB wajib

pajak. Pembayaran PBB melalui tempat pembelanjaan (goes to mall) dilakukan

oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagai strategi

dalam mencapai target pendapatan PBB di Kota Jambi. Selaku petugas pajak

tempat pembelanjaan (goes to mall) BPPRD Kota Jambi mengemukakan bahwa:

46

Dokumentasi Observasi Peneliti, tanggal 27 Februari 2020 di Pasar Tradisional Handil

Kota Jambi.

43

“Salah satu strategi BPPRD Kota Jambi dalam memaksimalkan

penerimaan PBB yaitu dengan memperbanyak tempat pembayaran PBB.

Salah satunya tempat pembayaran melalui tempat pembelanjaan yang

dikenal dengan jemput bola (goes to mall), setelah adanya inovasi

pelayanan yang dilakukan BPPRD Kota Jambi penerimaan PBB Kota

Jambi mengalami peningkatan penerimaan tetapi belum mencapai target

yang diinginkan”.47

Petugas pajak tempat pembelanjaan, menjelaskan proses pelayanan

pembayaran PBB yang dilakukan ditempat pembelanjaan sebagai berikut:

“Wajib pajak bisa mendatangi kami di tempat pembelanjaan di Kota Jambi

seperti di Jambi Town Square (JAMTOS) dan Mall WTC Batanghari

Jambi, biasanya kami hanya melakukan pelayanan pembayaran pajak di

hari sabtu dan minggu”.48

Seorang wajib pajak ia menjelaskan pengalamannya membayar pajak di

mall sebagai berikut:

“Saya melakukan pembayaran PBB di mall menurut saya soal pelayanan

yang diberikan oleh petugas sudah cukup baik dalam proses pelayanan, ini

pun saya kebetulan ke mall melihat petugas pajak di mall. Saya tanyain

kepada tugas bisa tidak saya membayar PBB tetapi saya gak membawa

SPPT PBB nya ternyata bisa membayar PBB tanpa SPPT nya dan saya

langsung membayarkan PBB saya. Kalau proses pembayarannya sangat

mudah kita hanya menyebutkan NOP PBB saya dan waktu prosesnya juga

sebentar tetapi ada kesulitan mencari lokasi tempatnya di mall ini karena

tidak ada pemberitahuan kepada wajib pajak seperti saya alami”49

Berdasarkan hasil wawancara di atas pelayanan pembayaran PBB di

tempat pembelanjaan waktu pelaksanaan pelayanan pembayarannya hanya

beberapa hari saja. Petugas pajak BPPRD melayani pelayanan hanya di hari Sabtu

dan Minggu. Selain itu, ada keluhan dari wajib pajak tentang sosialisasi inovasi

47

Wawancara dengan Petugas Pajak (Goes To Mall) BPPRD Kota Jambi, pada tanggal 27

Februari 2020 di Kantor BPPRD Kota Jambi. 48

Wawancara dengan Petugas Pajak (Goes To Mall) BPPRD Kota Jambi, pada tanggal 27

Februari 2020 di Kantor BPPRD Kota Jambi. 49

Wawancara dengan Bapak Anton wajib pajak PBB-P2, pada tanggal 29

Februari 2020 di tempat tinggal wajib pajak.

44

yang diberikan oleh BPPRD Kota Jambi yaitu masih banyak wajib pajak yang

tidak mengetahui lokasi pembayaran pajak PBB di mall tersebut.

Berdasarkan observasi peneliti masih banyak wajib pajak atau masyarakat

yang kurang peduli terhadap pembayaran pajak, buktinya pada saat ada proses

pelayanan pajak di mall ataupun di tempat lainnya seperti di mobil keliling masih

banyak yang bersikap tidak merespon himbauan petugas. Masih ada permasalahan

yang sama seperti permasalahan yang ada di pelakasanaan pembayaran PBB

melalui mobil keliling yaitu tetang sosialisasi inovasi pembayaran PBB yang

dilaksanakan oleh BPPRD Kota Jambi.

3). Tempat pembayaran PBB di Bank

Suhasty Dianningsih selaku Kassubbid Layanan Pendaftaran BPPRD Kota

Jambi menjelaskan kerjasama antara BPPRD Kota Jambi dengan bank di Kota

Jambi sebagai berikut:

“Kami selaku instansi pemerintah yang bertugas dalam pengelolaan pajak

daerah mempunyai strategi dalam peningkatan pajak daerah di Kota Jambi.

Khususnya PBB yaitu dengan penandatanganan MoU (Memorandum of

Understanding) kerjasama kemitraan payment point /titik pembayaran

PBB sektor perkotaan, seperti Bank 9 Jambi, Bank BNI, Bank Bukopin,

Bank BTN, Khusus Bank Jambi MoU juga meliputi inovasi pembayaran

non tunai (mobile)”.50


bank sebagai berikut:

“Pembayaran PBB di bank menurut saya sangat membatu saya selaku

wajib pajak karena tempat pembayaran PBB tidak terlalu jauh dari rumah

50


BPPRD Kota Jambi di Kantor BPPRD Kota Jambi

45

saya dan juga pembayaran PBB lebih cepat karena antrian tidak terlalu

panjang.”51

Hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi BPPRD

dalam inovasi pembayaran PBB di Kota Jambi yaitu dengan mempermudah dalam

cara pelayanan pembayaran yang disediakan BPPRD seperti pembayaran di mobil

keliling, tempat pembelanjaan (goes to mall), dan bank di Kota Jambi yang

ditunjuk oleh BPPRD.


Jambi menjelaskan prosedur pembayaran PBB melalui bank di Kota Jambi

sebagai berikut:

“Proses pembayaran PBB di Bank itu seperti membayar tagihan bank

seperti biasanya, wajib pajak datang ke bank yang ditunjuk oleh BPPRD

dan hanya membawa SPPT PBB-P2 nya untuk ditunjukan kepada teller

bank disana”.52


bank sebagai berikut:

“Saya membayar PBB dibank 9 Jambi, pelayanan yang diberikan dibank

sama halnya dengan pelayanan oleh pengunjung lainnya dan proses

pembayaran PBB pun juga sama halnya pembayaran bank biasanya. Saya

membayar di sini karena tempatnya lebih nyaman dan dekat dari rumah

saya kalau dahulu saya membayar langsung dikantor BPPRD

dibandingkan pelayanan dikantor lebih baik dibank pelayanannya”53

Inovasi tempat pembayaran PBB di atas merupakan suatu bentuk untuk

mengatasi permasalah penerimaan PBB di Kota Jambi yang diberikan oleh Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kepada wajib pajak di Kota Jambi. BPPRD

51

Wawancara dengan Bapak Firdaus selaku wajib pajak PBB-P2, pada tanggal 4 Juli

2020 di tempat tinggal wajib pajak. 52


BPPRD Kota Jambi di Kantor BPPRD Kota Jambi. 53

Wawancara dengan Ibu Siska selaku wajib pajak PBB, pada tanggal 27 Februari 2020


46

selaku instansi yang bertugas untuk pengelolaan pajak daerah Kota Jambi, setiap

tahunnya melaksanakan strategi yang tujuannya untuk meningkatkan penerimaan

pajak daerah Kota Jambi dan dapat melakukan pelayanan yang optimal kepada

wajib pajak.

Penerapan inovasi yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah (BPPRD) Kota Jambi diharapkan dapat berdampak baik bagi penerimaan

pendapatan PBB Kota Jambi. Dalam mejalankan tugasnya BPPRD Kota Jambi

memiliki target dari setiap jenis pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) Kota Jambi. Selain itu, dilihat dari perkembangan pajak daerah

Kota Jambi, PBB mengalami permasalahan diantaranya tidak tercapainya target

yang diinginkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota

Jambi.

Sri Widiana Astuti selaku Kassubbid Layanan Penagihan BPPRD Kota

Jambi menjelaskan perkembangan PBB di Kota Jambi sebagai berikut:

“Setiap tahunnya BPPRD Kota Jambi mempunyai target penerimaan

pendapatan PBB. Kalau dilihat dari data perkembangan pendapatan Pajak

Daerah, PBB termasuk pajak potensial yang belum mencapai target yang

ditetapkan. Dalam hal ini banyak permasalahan yang terjadi seperti uptade

data PBB, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan

nilai objek pajak yang tidak sesuai ataupun SPPT ganda dll”.54

Melihat masalah yang ada, peneliti menilai bahwasannya ada beberapa

masalah yang dalam pelaksanaan inovasi pelayanan pembayaran PBB di Kota

Jambi. Peneliti menilai BPPRD selaku badan yang melaksanakan inovasi tersebut

harus melakukan evaluasi dari kebijakan yang dibuatnya terkait dengan inovasi

54

Wawancara dengan Sri Widiana Astuti selaku Kassubbid Layanan Penagihan BPPRD

Kota Jambi, pada tanggal 26 Februari 2020 di Kantor BPPRD Kota Jambi.

47

pelayanan pembayaran pajak. Menurut Jones kebijakan dipandang sebagai pola

yang berurutan, maka evaluasi kebijakan adalah tahap akhir dalam proses

kebijakan. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa evaluasi bukanlah

merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan publik.

Secara umum evaluasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut

estimasi atau penilaian terhadap kebijakan yang menyangkut substansi,

implementasi dan dampak. Sehingga, evaluasi kebijakan dilakukan dalam seluruh

proses kebijakan bukan hanya dilakukan pada tahap akhir saja. Dengan demikian,

evaluasi kebijakan bisa meliputi tahapan perumusan masalah-masalah kebijakan,

program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan,

implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.55

Berdasarkan data-data yang ada dan hasil wawancara peneliti lakukan,

peneliti menilai bahwasannya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

(BPPRD) Kota Jambi harus melakukan evaluasi khususnya dari segi sosialisasi

inovasi pelayanan. Masih banyak wajib pajak di Kota Jambi tidak mengetahui

lokasi inovasi pelayanan tersebut. Peneliti juga menilai BPPRD harus bisa

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar dengan membuat strategi-

strategi yang baru.

Pelaksanaan pelayanan inovasi BPPRD Kota Jambi peneliti menilai belum

efektif dalam pelaksanaannya, sosialisasi kepada masyarakat merupakan hal yang

penting dalam pelaksanaan sebuah program atau kebijakan yang dibuat oleh

55


Menurunkan Angka Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan”, hlm. 22

48

pemerintah agar tujuan dari kebijakan tersebut tercapai. Selain itu, dilihat dari data

yang peneliti dapatkan dari tahun 2016-2019 masih belum tercapainya target yang

ditetapkan oleh BPPRD Kota Jambi walaupun begitu ada perubahan penerimaan

PBB setiap tahunnya meningkat.

B. Faktor Penyebab Munculnya Kendala dan Penyebab kurang optimalnya

Kualitas pelayanan BPPRD Kota Jambi dalam Melaksanakan Inovasi

Pembayaran PBB Kota Jambi

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi dalam

melakukan inovasi pelayanan pembayaran pajak daerah memiliki beberapa faktor

kendala dalam pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak daerah termasuk PBB

Kota Jambi yang menyebabkan kurang optilmalnya pelayanan pembayaran pajak.

Munculnya kendala tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1.) Koordinasi dengan instansi pemerintah


Jambi menjelaskan sebagai berikut:

“BPPRD mendorong peran aktif para camat, lurah dan ketua RT untuk

mengingatkan masyarakatnya di lingkungan masing-masing agar segera

melakukan pembayaran PBB sebelum masa jatuh tempo. Pada setiap

kesempatan pertemuan dengan masyarakat BPPRD minta segera melunasi

PBB untuk menghindari denda. Serta meminta lurah, camat dan ketua RT

untuk mengawasi PBB di lingkungannya”.56

Salah satu seorang wajib pajak ia menjelaskan pengalamannya sebagai

berikut:

56 Wawancara dengan Sri Widiana Astuti selaku Kassubbid Layanan Penagihan BPPRD

Kota Jambi, pada tanggal 26 Februari 2020 di Kantor BPPRD Kota Jambi.

49

“Saya kira banyak masyarakat yang tidak membayar PBB dari petugasnya

pun tidak ada pengawasan yang ketat. Tidak ada petugas yang mengawasi

baik dari Ketua RT saya”

Selanjutnya Seorang wajib paja, ia menjelaskan pengalamannya sebagai

berikut:

“Selama ini saya belum pernah melihat Ketua RT memperingatin maupun

menegur wajib pajak, Ketua RT hanya memberikan SPPT PBB kepada

warganya.”57

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti mendapatkan masih ada

koordinasi antar pemerintah masih belum optimal, koordinasi BPPRD dengan

instansi lainnya seperti camat, lurah maupun ketua RT. Berdasarkan karakteristik

teori New Publik Management menurut Christopher Hood menekankan koordinasi

dalam pelayanan untuk pemecahan unit kerja yang bertujuan untuk menciptakan

efisiensi dalam pelayanan publik.

New Publik Management menghendaki organisasi sektor publik dikelola

secara profesional. Manajemen profesional pada organisasi pemerintah

mengharuskan pemerintah memiliki sistem perencanaan dan pengendalian

manajemen yang rapi. Kelengkapan sistem perencanaan dalam pengendalian

manajemen, seperti sistem perumusan strategi dan perencanaan strategik, sistem

reward & punishment, struktur organisasi, jejaring informasi, sistem management

kinerja, dan sistem penganggaran.58

Berdasarkan penjelasan teori NPM di atas pelaksanaan pelayanan publik

harus memperhatikan bagaimana sistem management suatu organisasi tersebut.

57

Wawancara dengan Bapak Bagio selaku wajib pajak PBB-P2, pada tanggal 4 Juli 2020

di tempat tinggal wajib pajak. 58

Mahmudi, Manajemen Sektor Publik, hlm.43.

50

Jika sistem management publik suatu organisasi tersebut kurang optimal akan

berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan maka pentingnya sistem

manajement suatu organisasi dilakukan secara profesional agar tujuan dan sasaran

dari pelayanan publik itu dapat tercapai.

2.) Sistem pendataan wajib pajak yang belum efektif.


Jambi menjelaskan tentang permasalahan sistem pendataan wajib pajak sebagai

berikut:

“Ada beberapa permasalah dari data SPPT PBB, seperti SPPT PBB ganda,

subjek yang tidak diketahui, objek yang tidak diketahui, data yang tidak

sesuai dengan kondisi saat ini, NJOP yang tidak sesuai”59

Kepala kantor BPPRD Kota Jambi menjelaskan tentang data PBB

bermasalah sebagai berikut:

“Kita akan mendapatkan data objek dan subjek pajak yang lengkap dan

akurat, terkait banyak ditemukannya data PBB ganda, objek pajak belum

memiliki SPPT-PBB, objek PBB masih banyak berupa tanah kosong

belum termasuk bangunan, objek PBB telah mengalami pengembangan

dan perubahan bentuk. Serta pendistribusian SPPT-PBB kurang tepat

sasaran karena basis data saat ini belum terupdate menyesuaikan kondisi

wilayah dan masyarakat selaku subjek pajak.”60

Berdasarkan data dan informasi yang peneliti dapatkan, data yang tidak

akurat ini merupakan data yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah

daerah setelah adanya pengalihan kewenangan pemungutan PBB perkotaan ke

pemerintah daerah dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan data

PBB ke BPPRD Kota Jambi. Hal ini menjadi persoalan yang sangat merugikan

59

Wawancara dengan Sri Widiana Astuti selaku Kassubbid Layanan Penagihan BPPRD

Kota Jambi di Kantor BPPRD Kota Jambi. 60

https://www.jambi-independent.co.id kepala BPPRD Kota Jambi bapak M. Subhi,

diakses pada tanggal 19 april 2020.

https://www.jambi-independent.co.id/

51

baik untuk masyarakat sebagai wajib pajak maupun Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Jambi sebagai Pemungut Pajak.

Salah satu seorang wajib pajak ia menjelaskan pengalamannya sebagai

berikut:

“Data yang ada di SPPT PBB-P2 saya tidak sesuai dengan bentuk

bangunan rumah saya yang sekarang karena saya merenovasi rumah saya

di tahun 2018 memang saya belum melaporkan kepada petugas pajak

kalau bangunan saya sudah berubah bentuk.”61

Selanjutnya salah satu wajib pajak, menjelaskan pengalamannya sebagai

berikut:

“Saya pernah mendapatkan 2 buah SPPT PBB bangunan rumah saya yang

diberikan oleh Ketua RT, kemudian saya bertanya kepada Ketua RT saya

kenapa saya mendapatkan 2 SPPT PBB dengan bangunan yang sama

kemudian saya diminta pak RT ke kantor pajaknya langsung untuk

mengurus surat yang ganda tersebut”62

Selain itu sistem pembayaran pajak berbasis teknologi (e-payment)

BPPRD mengalami maintenance. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari

BPPRD Kota Jambi sistem pembayaran PBB (e-payment) mengalami sedikit

terkendala dikarenakan sistem aplikasi e-payment dalam proses maintenance yang

mengakibatkan pembayaran pajak melalui e-payment dihentikan sementara waktu.

Pengunaan sistem teknologi dalam pembayaran pajak merupakan salah

satu bentuk pelayanan yang dilakukan BPPRD Kota Jambi. Perkembangan e-

goverment berdampak dalam proses pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi

dalam pelayanan publik memaksa pemerintah mengikuti perkembangan zaman.

61

Wawancara dengan Bapak Fahmi selaku wajib pajak PBB-P2, pada tanggal 4 Juli 2020


Wawancara dengan Ibu Ani selaku wajib pajak PBB-P2, pada tanggal 5 Juli 2020 di

tempat tinggal wajib pajak.

52

E-goverment merupakan teori yang diterapkan untuk memudahkan masyarakat

dalam mendapatkan pelayanan dengan cara memindahkan proses manual menjadi

proses berbasis internet. 63

Penerapan e-goverment tersebut seharusnya pemerintah mempersiapkan

dengan baik agar dalam penerapan pelayanan melalui teknologi tidak mengalami

permasalahan. Sistem pembayaran pajak melalui teknologi sistem e-payment

merupakan suatu bentuk dari e-goverment.

3.) Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai.

Kepala BPPRD Kota Jambi menjelaskan sarana dan prasarana pelaksanaan

pelayanan pembayaran PBB Kota Jambi sebagai berikut:

“Saat ini pihaknya memiliki dua armada keliling dan dan 1 unit mobil

keliling berukuran kecil. Sehingga dapat menyasar hingga ke pemukiman

masyarakat, bahkan nanti bisa ke pasar-pasar tradisional di Kota Jambi”64

Salah satu warga selaku wajib pajak, ia menjelaskan pengalamannya

sebagai berikut:

“Fasilitas saat membayar PBB, sebelum saya membayar di bank saya

membayar dikantor pajaknya langsung menurut saya fasilitas yang berikan

oleh kantor BPPRD itu kurang cukup karena pada saat itu memang

antriannya cukup panjang dan banyak yang membayar pajak jadi sarana

dan prasarana disana tidak cukup untuk menampung wajib pajak”65

Sistem pelayanan publik merupakan satu kesatuan faktor yang dibutuhkan

dalam terselenggaranya suatu pelayanan publik yaitu Sistem, prosedur dan

metode, yaitu perlu adanya sistem informasi, prosedur dan metode yang

63


Aplikasinya), hlm.319. 64

https://www.jambiupdate.co kepala BPPRD Kota Jambi bapak M. Subhi, di akses pada

tanggal 19 april 2020. 65

Wawancara dengan Ibu Riska selaku wajib pajak PBB-P2, pada tanggal 5 Juli 2020 di

tempat tinggal wajib pajak.

https://www.jambiupdate.co/

53

mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan, perilaku aparatur dalam

memberikan pelayanan harus professional, disiplin dan terbuka terhadap kritik

dari pelanggan atau masyarakat, Sarana dan prasarana, peralatan dan ruang kerja

serta fasilitas pelayanan publik dan Masyarakat.

Penyelenggaraan kebijakan pelayanan publik yang baik harus

memperhatikan bagaimana sarana dan prasaran untuk pelaksanaan pelayanan

tersebut. Karena sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung dalam

penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk melaksanakan pelayanan suatu

organisasi publik harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk

pelayanan tersebut agar tujuan dari pelayanan publik tersebut tercapai. Jika sarana

dan prasarana suatu organisasi publik tidak memadai di khawatirkan akan

terganggunya proses pelayanan.66

4.) Sumber Daya Manusia (SDM)

Adapun jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) BPPRD Kota Jambi yang

mendukung pemungutan pajak daerah Tahun 2016 dan 2018, berdasarkan data

yang diperoleh adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

(BPPRD) Kota Jambi.

NO Pendidikan Jumlah

1 Strata 2 (S2) 8 orang

66

Satriadi, “Tingkat Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di

Kantor SAMSAT di Tanjungpinang”, Jurnal An- Nisbah, Vol. 03, No. 02, April 2017, hlm. 351

54

2 Strata 1 (S1) 56 orang

3 Sarjana Muda 16 orang

4 SLTA 43 orang

5 SLTP -

6 SD 2 orang

Sumber : Data jumlah pegawai BPPRD Kota Jambi 2019.

Berdasarkan tabel 4.terlihat bahwa jumlah maupun tingkat pendidikan

Sumber daya manusia yang ada belum cukup memadai dibandingkan dengan

luasnya ruang lingkup tugas yang dijalankan oleh BPPRD. Selain itu juga dilihat

dari pendidikan SDM nya masih banyak yang lulusan SLTA. Khususnya terkait

dengan pemungutan PBB yang sangat luas subjek dan objeknya untuk wilayah

Kota Jambi yang tergolong padat yaitu Kota Jambi mempunyai 11 Kecamatan dan

62 Kelurahan yang tersebar di Kota Jambi bedasarkan data jumlah pegawai

BPPRD Kota Jambi sebanyak 125 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 129.666

ribu SPPT PBB.

Pelaksanaan kebijakan pelayanan publik dipengaruhi oleh bagaimana

sumber daya manusianya yang ada, dalam melaksanakan pelayanan tersebut.

Salah satu kontributor yang sering digunakan dalam mengembangkan pengukuran

kualitas pelayanan dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry menjadi

faktor utama dalam menentukan kualitas jasa sebagai dimensi kualitas pelayanan,

55

yaitu bukti fisik, reliabilitas, daya tanggap, kompetensi, kesopanan, kredibilitas,

keamanan, akses, komumunikasi, kemampuan memahami pelanggan.67

5.) Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB


sebagai berikut:

“Saya tidak membayar PBB sejak tahun 2017 dan terakhir saya membayar

pajak PBB langsung membayar di kantor BPPRD nya, dan saya tidak

membayar pajak karena perekonomian saya hanya cukup untuk kebutuhan

hidup keluarga saya dan saya kira banyak masyarakat yang tidak

membayar pajak PBB dari petugasnya pun tidak ada pengawasan yang

ketat”.68

Selanjutnya salah seorang warga, selaku wajib pajak menjelaskan

pengalamannya sebagai berikut:

“Saya pernah lupa membayar PBB rumah saya ini di tahun lalu, saat itu

saya telat membayar sekitar 3 bulanan dari jatuh tempo pembayaran PBB

dan saya kena denda 2% dari kantor pajaknya”69

Hasil wawancara dengan wajib pajak, mereka menjelaskan yang membuat

wajib pajak tidak membayar pajak seperti tidak adanya pengawasan yang ketat

dari petugas atau dari BPPRD Kota Jambi, kurangnya pengetahuan tentang

penting membayar pajak untuk pembangunan daerah, perekonomian dari wajib

pajak dan wajib pajak juga mengeluhkan data SPPT yang tidak sesuai atau tagihan

PBB yang jumlah nya tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

67

Agus Tri Darmawanto, “Analisis Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepuasan Wajib

Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang”, Jurnal JIEP, Vol. 15, No 1, hlm. 17. 68

Wawancara dengan Bapak Sugito selaku wajib pajak 2 Pajak PBB-P2, pada tanggal 26

Februari 2020 di tempat tinggal wajib pajak. 69

Wawancara dengan Bapak Ridwan selaku wajib pajak PBB-P2, pada tanggal 5 Juli

2020 di tempat tinggal wajib pajak.

56


sebagai berikut:

“Saya pernah tidak membayar PBB saya pada tahun 2015 kalau tidak

salah, pada saat itu tidak ada petugas pajak mau Ketua RT memberikan

surat teguran ataupun memperingatin saya pada saat itu”70

Berdasarkan hasil wawancara dan data peneliti menilai salah satu

permasalahan yang harus di selesaikan oleh BPPRD Kota Jambi yaitu tentang

kesadaran wajib pajak dalam taat membayar PBB. Salah satu cara untuk

mengoptimalkan penerimaan PBB adalah dengan meningkatkan kesadaran wajib

pajak, Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap

moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara/daerah untuk

menunjang pembangunan dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang

telah ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak.71

6.) Belum optimalnya sosialisasi inovasi pembayaran pajak.


sebagai berikut:

“Saya membayar PBB di bank ataupun membayar dikantor nya langsung,

tetapi kalau membayar tempat dimobil keliling dan di mall saya kurang

mengetahui lokasinya dimana pembayaran pajak mobil keliling dan

mallnya”.72

Menurut George C. Edward III mengidentifikasikan faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik, yaitu Komunikasi,

70

Wawancara dengan Bapak Hamdi selaku wajib pajak PBB-P2, pada tanggal 5 Juli 2020


Andrea Meylita Widyasti Parera dan Teguh Erawati, “ Pengaruh Kesadaran Wajib

Pajak Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Bumi dan Bangunan”, hlm. 38-39. 72

Wawancara Ibu Siska Pajak PBB-P2, pada tanggal 27 Februari 2020 di tempat tinggal

wajib pajak.

57

Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Sosialisasi kebijakan merupakan

suatu bentuk komukasi kepada sasaran sebuah kebijakan publik tersebut. Jika

sosialisasi program atau kebijakan tersebut berjalan dengan baik maka tujuan dari

pelayanan publik tersebut akan dapat dicapai.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat

disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh BPPRD Kota Jambi timbul karena

ada beberapa faktor yang sudah peneliti jelaskan di atas. Menurut Jan Marse

bahwa pelaksanaan kebijakan yang gagal disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu

informasi di mana kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya

gambaran yang kurang tepat, baik kepada objek kebijakan maupun kepada

pelaksana dari isi kebijakan.


sebagai berikut:

“Tempat pembayaran PBB yang sering saya gunakan itu di bank ataupun

di kantor pajaknya langsung dan saya juga belum mengetahui kalau bisa

membayar PBB selain 2 tempat itu karena saya selalu membayar di

sana”73


sebagai berikut:

“Saya belum mengetahui soal tempat pembayaran PBB di mall ataupun di

mobil keliling karena informasi yang saya tau itu tempat pembayaran PBB

di bank itu sepengetahuan saya”74

73

Wawancara dengan Ibu Risda selaku wajib pajak PBB-P2, pada tanggal 6 Juli 2020 di

tempat tinggal wajib pajak. 74

Wawancara dengan Bapak Amin selaku wajib pajak PBB-P2, pada tanggal 6 Juli 2020


58

Pelaksanaan kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan

kebijakan, ketidaktepatan, ketidaktegasan intern ataupun ekstern dari kebijakan itu

sendiri, yang menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya

kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, dukungan dan

sebagainya.75

Berdasarkan teori pelayanan publik, peneliti menilai bahwa ada yang

diperbaiki dalam pelayanan pembayaran PBB di Kota Jambi seperti sumber daya

manusianya. Menurut Moenir terdapat beberapa faktor yang mendukung

berjalannya suatu pelayanan dengan baik, yaitu:

1. Faktor kesadaran para pejabat dan petugas yang berkecimpung dalam

pelayanan umum.

2. Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan.

3. Faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan

berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan.

4. Faktor keterampilan petugas.

5. Faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan

Kelima faktor tersebut mempunyai peranan yang berbeda tetapi saling

mempengaruhi dan secara bersama-sama akan mewujudkan pelaksanaan

pelayanan secara optimal baik berupa pelayanan verbal, pelayanan tulisan atau

pelayanan dalam bentuk gerakan atau tindakan dengan atau tanpa tulisan.

Terdapat 5 dimensi kualitas pelayanan yang meliputi Service Quality yaitu:

75

Hessel Nogi S. Tangkilisan, manajemen publik, (Gramedia Widiasarana Indonesia),

hlm. 109.

59

Tangible (Bukti Fisik), Reliability (Keandalan), Responsiveness (Ketanggapan),

Assurance (Jaminan), Empathy (Empati).76

C. Solusi Atas Tidak Tercapainya Target Pendapatan Pajak Bumi dan

Bangunan di Kota Jambi.


Jambi menjelaskan program yang akan dilaksanakan oleh BPPRD Kota Jambi

sebagai solusi dari permasalahan PBB di Kota Jambi sebagai berikut:

“Selain melakukan program rutin sebagai solusi BPPRD untuk

peningkatan pendapatan pajak, selain itu juga pengetahuan RT perlu

ditingkatkan lagi terkait cara mendata maupun hal yang berkaitan dengan

PBB, dengan dilakukannya pendataan ulang dan pemutakhiran data objek

dan subjek wajib PBB.”77

Selain itu Kassubbid Layanan Pendaftaran BPPRD Kota Jambi menjelaskan

bahwa:

“Pendataan dan pemutakhiran data objek dan subjek pajak diperlukan,

untuk maksud dan tujuan dilakukannya hal tersebut, yakni guna

menghimpun data objek dan subjek pajak baru, update data objek dan

subjek pajak yang sudah ada, sehingga didapatkan data yang valid sesuai

kondisi saat ini. hasil dari pendataan akan dibuat rekapitulasi berdasarkan

jenis. Yaitu, objek pajak baru, perubahan data PBB sesuai kondisi saat ini,

serta SPPT PBB bermasalah yang meliputi, SPPT ganda, subjek tidak

diketahui, dan objek tidak diketahui.”78

Selain itu, peneliti berpendapat bahwa solusinya yaitu dengan

mengevaluasi kebijakan yang telah ada untuk minilai sejauh mana kebijakan

tersebut telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan BPPRD Kota

76

Satriadi, “Tingkat Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di

Kantor SAMSAT di Tanjungpinang”, hlm. 353. 77


BPPRD Kota Jambi di Kantor BPPRD Kota Jambi. 78


BPPRD Kota Jambi di Kantor BPPRD Kota Jambi.

60

Jambi ataupun mempertegas hukuman bagi wajib pajak yang tidak taat membayar

PBB, pengawasan dan juga bisa juga melakukan penagihan door to door bagi

wajib pajak yang potensial.

Menurut teori kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi

untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan

masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang

diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh

karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar

untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.79

Berdasarkan teori kebijakan publik tahapan evaluasi merupakan suatu

tahapan yang penting untuk menilai sebuah kebijakan mencapai tujuan dan

sasaran atau tidak. Melihat teori yang ada penulis menyimpulkan bahwa BPPRD

harus mengevaluasi kebijakan inovasi pelayanan pembayaran PBB. pelaksanaan

inovasi pelayanan pajak yang dilaksanakan BPPRD memiliki beberapa faktor

munculnya kendala yang mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan pajak.

Pelaksanaan pelayanan publik yang baik dilaksanakan dengan menajemen

profesional. Dalam teori NPM manajemen profesional dalam pelayanan publik

bertujuan untuk membuat perencanaan dan pengendalian management dalam

pelaksanaan kebijakan publik agar tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat

tercapai. Peneliti menilai pelaksanaan pelayanan pajak BPPRD harus

79


Menurunkan Angka Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan”, hlm. 21.

61

dilaksanakan dengan manajemen yang profesional agar pelayanannya akan

optimal.

62

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa

pendapatan atau penerimaan PBB Kota Jambi mengalami peningkatan setelah

BPPRD Kota Jambi melaksanakan inovasi pelayanan PBB, namun belum

mencapai target yang telah ditetapkan BPPRD. Peneliti dapat menyimpulkan

pelaksanaan inovasi pelayanan secara lebih rinci sebagai berikut :

1.) Penerapan inovasi layanan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) Kota

Jambi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pembayaran PBB melalui mobil keliling

b. Pelaksanaan pembayaran PBB melalui goes to mall

c. Pelaksaan pembayaran PBB melalui bank yang ditunjuk oleh BPPRD

seperti Bank 9 Jambi, Bank BNI, Bank Bukopin dan Bank BTN.

2.) Pelaksanaan pembayaran PBB Kota Jambi mengalami kendala dalam

melaksanakan pelayanan pembayaran PBB. faktor penyebab munculnya kendala

yang dihadapi oleh petugas pajak BPPRD Kota Jambi :

a. Koordinasi antar pemerintah yang masih belum optimal

b. Sistem pendataan wajib pajak yang belum efektif

c. Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum

d. Sumber Daya Manusia (SDM)

e. Rendahnya kesadaran wajib pajak

63

Selain dari petugas pajak BPPRD Kota Jambi Faktor muncul kendala dari

masyarakat atau wajib pajak sebagai berikut:

a. Pengetahuan wajib pajak dalam membayar PBB

b. Sarana dan prasarana pelayanan publik.

c. SPPT PBB yang tidak sesuai

d. Belum optimalnya sosialisasi inovasi pembayaran pajak

3.) Solusi atas tidak tercapainya target pendapatan PBB Kota Jambi sebagai

beriku:

a. Melakukan program rutin

b. Memberikan pengetahuan kepada Ketua RT terkait cara pendataan

maupun hal yang berkaitan dengan PBB dan membantu mengawasi wajib

pajak.

c. pendataan ulang dan pemutakhiran data objek dan subjek wajib PBB dan

mengevaluasi kebijakan yang telah ada untuk minilai sejauh mana

kebijakan tersebut telah mencapai tujuan dan sasaran.

B. Saran- Saran

Setelah peneliti menguraikan dari pembahasan, kemudian menarik

kesimpulan melalui tulisan ini peneliti mengajukan saran yang mungkin dapat

digunakan :

1.) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pelaksana tugas untuk

pengelolaan pajak daerah di Kota Jambi untuk dapat melakukan inovasi-inovasi

yang membuat Wajib Pajak ingin selalu membayar PBB Kota Jambi.

64

2.) Kepada wajib pajak di Kota Jambi agar membayar pajak tepat waktu karena

pajak daerah merupakan sesuatu yang penting untuk perkembangan

pembangunan di Kota Jambi dan selalu mentaati aturan untuk membayar pajak di

Kota Jambi.

65

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Buku Profil BPPRD Kota Jambi Tahun 2019. dikeluarkan oleh Kantor BPPRD

Kota Jambi.

Dun,William N. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua).

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

Gulo, W. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Grasindo, 2002.

Hasan, Iqbal. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. Jakarta: PT Bumi

Aksra, 2004.

Indiahono, Dwiyanto. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis.

Yogyakarta: Gava Media, 2017.

Iskandar, Metode Penelitian Kualitatif, Cet: Ke-1. Jakarta: Gaung Persada,

2009.

Jones, Charles O. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada, 1996.

Juwono, Visnu dan Amy Y.S. Rahayu. Birokrasi & Governance (Teori,

Konsep, Aplikasinya). (Raja Grafindo), 2018.

Kadji, Yulianto. Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan

Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press,

2015.

Mahmudi. Manajemen Sektor Publik. Yogyakarta: UPP HMP YKPN.

Faisal, Sanafiah. Penelitian Kualitatif Dasar dan Aplikasinya. Malang: YA3,

1990.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif dan RNB. Bandung: AlfaBeta, 2013.

Suhato, Edi. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, cet.ke-3. Bandung:

Alfabeta, 2011

Tangkilisan, Hessel Nogi S. Manajemen Publik. (Gramedia Widiasarana

66

Indonesia).

Taufiqurakhman. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara

Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan, Jakarta: Fakultas

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014

Una, Sayuti. Pedoman Penulisan Skripsi. Jambi: Syariah press, 2014.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan

Bangunan.

C. SKRIPSI

Putri, Gartika Elisa. “Difusi Inovasi Program Pajak E-Filing (Studi

Deskriptif Kualitatif Dengan Pendekatan Teori Difusi Inovasi Program

Pajak e-filing Kantor Radio Republik Indonesia di Surakarta)”. Skripsi

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017.

Sari, Dewi Puspita. “Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone”. Skripsi Universitas

Hasanuddin, Tahun 2017.

D. JURNAL

Erawati, Andrea Meylita Widyasti Parera dan Teguh. “ Pengaruh Kesadaran

Wajib Pajak Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan

Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan”. Jurnal

Akuntansi, No. 1, Vol. 7, Juni 2017.

Larasati, Kresensia Egi buga dan Dewi Citra. “Peran Badan Pelayanan Pajak

67

Daerah Kota Malang Dalam Mengurai Tunggakan PBB Perkotaan Hasil

Pelimpahan Dari Pemerintah Pusat” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Vol.7, No. 3, Tahun 2018.

Larasati, Dewi Citra. ” Evaluasi Program Inovasi “Sunset Policy” Di Kota

Malang Guna Menurunkan Angka Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan

Perkotaan”. Jurnal Reformasi, Vol.7 No.1 , 2017.

Satriadi. “Tingkat Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pajak Kendaraan

Bermotor di Kantor SAMSAT di Tanjungpinang”. Jurnal An- Nisbah, Vol.

03, No. 02, April 2017.

E. SUMBER LAINNYA

Dokumentasi Obesrvasi di Pasar Tradisonal Handil Kota Jambi.

Facebook BPPRD Kota Jambi, Surat Edaran BPPRD Kota diakses pada tanggal

21 juni 2020.

https://www.jambi-independent.co.id kepala BPPRD Kota Jambi bapak M.

Subhi, diakses pada tanggal 19 april 2020.

Pemkot Jambi, “Pemkot Jambi meluncurkan Kemudahan Dalam Membayar

Pajak PBB” https://jambikota.go.id/new/2018/02/12/beri-kemudahan-

pemkot-jambi-luncurkan-berbagai-layanan-pembayaran-pbb/Diakses Pada

Tanggal 28 September 2019 Jam 14.00 WIB

Rencana Kerja (Renja) BPPRD Kota Jambi Tahun 2018.

Website BPPRD Kota Jambi http://bpprd.kotajambi.web.id/

https://www.jambi-independent.co.id/

https://jambikota.go.id/new/2018/02/12/beri-kemudahan-pemkot-jambi-

https://jambikota.go.id/new/2018/02/12/beri-kemudahan-pemkot-jambi-

http://bpprd.kotajambi.web.id/

68

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Suryadi Akbar

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 29 April 1998

NIM : SIP. 162487

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Golongan Darah : A

Alamat : Jln. IR. H. Juanda Rt. 24 Kel. Simpang Tiga

Sipin Kec. Kota Baru.

No. Hp : 088286187308

Nama Ayah : Legiman Sy

Nama Ibu : Rosnitati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

a. SD, tahun lulus : SD Negeri 25 Kota Jambi (2010).

b. SMP, tahun lulus : SMP Negeri 8 Kota Jambi ( 2013)

c. SMA, tahun lulus : SMA Adhyaksa 1 Kota Jambi ( 2016)

69

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Penelitian

70

71

Lampiran 2. Data Informan penelitian

Informan Pegawai BPPRD Kota Jambi.

No Nama Jabatan Pendidikan

1 Subhi, S. Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP: 19630820 198603 1 009

Kepala BPPRD Kota Jambi S2

2 Sri Widiana Astuti, SE

Penata Muda Tk. I

NIP: 19800902 201001 2 006

Kassubbid Layanan

Penagihan

S1

3 Suhasti Dianningsih, SE

Penata Tk. I

NIP: 19800228 200604 2 001

Kassubbid Layanan

Pendaftaran

S1

4 Reni Husaini Petugas Mobil Keliling Sarjana Muda

5 Endang Novita Petugas Pajak di Mall Sarjana Muda

Informan Wajib Pajak

No Nama Pekerjaan Pendidikan

1 Bapak Irwan PNS S1

2 Bapak Anton Pedagang SLTA

3 Ibu Siska Guru Honorer S1

4 Bapak Sugito Buruh SLTA

5 Bapak Andi Pegawai swasta S1

6 Bapak Firdaus Pedagang SLTA

7 Bapak Bagio Buruh SLTA

8 Bapak Fahmi Karyawan Pabrik SLTA

72

9 Ibu Ani PNS S1

10 Ibu Riska Pegawai RS D3

11 Bapak Ridwan Wiraswasta S1

12 Bapak Hamdi Pedagang SLTA

13 Ibu Risda Guru Honorer S1

14 Bapak Amin Guru Honorer S1

Documents

EVALUASI LAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN ...repository.uinjambi.ac.id/4027/1/sip 162487_evaluasi...Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang pelaksanaannya