EVALUASI KINERJA RUAS JALAN KOPO – SOREANG

10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana strategis disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung

tahun 2011-2015 yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi

berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi oleh seluruh masyarakat

Kabupaten Bandung. Hal ini terkait juga dengan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang good

governance dan clean government, yang hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan di sector yang sesuai dengan tugas dan kewenangangnya serta

aspirasi masyarakat.

Rencana strategis Kabupaten Bandung merupakan Dokumen

perencanaan teknis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan

daerah serta indikasi daftar program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk

memecahkan permasalahan yang terjadi di Kabupaten secara terencana dan

bertahap dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki oleh Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung.

Perencanaan Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan Kabupaten Bandung, memerlukan integrasi antara keahlian

dengan sumber daya manusia lainnya agar mampu menjawab tuntutan

perkembangan lingkungan strategis baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat

Nasional.

11

B. MAKSUD DAN TUJUAN

B.1 MAKSUD

Berdasarkan Pertimbangan diatas, RENSTRA tahun 2011 –

2015 ini dijadikan sebagai acuan bagi Badan Keluarga berencana dan

Pemberdayaan perempuan Kabupaten Bandung dalam menentukan

prioritas program lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman

dalam rencana pembangunan tahunan Daerah. Dan memudahkan

masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan

program kepala daerah selama lima tahun.

Proses penyusunan Renstra mengacu pada rancangan RPJMD

Periode pembangunan 2011 -2015 (merujuk pada rencana

pembangunan jangka menengah Tahap II), oleh karena itu penentuan

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan selama 5

(lima) tahun mendatang harus berfokus pada pencapaian RPJMD

2011 -2015.

Proses politik merupakan proses penyusunan Renstra yang

disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas pemerintah

Kabupaten Bandung. Secara garis besar, proses politik dalam alur

penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Rancangan Renstra.

Rancangan Renstra berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD yang

telah memuat visi, misi, dan program prioritas (platform) Pemerintah

Kabupaten Bandung. Rancangan Renstra disusun berdasarkan

Rancangan Renstra dengan mempertimbangkan koordinasi bersama

Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasikan pembagian tugas

dalam pencapaian sasaran Pemerintah.

2) Penelaahan

2) Penelaahan Rancangan Renstra

12

3). Penetapan Renstra

RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dan dijadikan

pedoman dalam menyempurnakan Rancangan Renstra menjadi

Renstra tahun 2011-2015

B. Dokumen Renstra

1. Substansi Renstra

Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Bandung. Informasi baik tentang keluaran (output),

maupun sumberdaya yang tercantum di dalam dokumen rencana ini

bersifat indikatif. Visi yang terdapat di dalam Renstra merupakan

rumusan

umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Badan Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung pada

akhir periode perencanaan melalui misi. Masing-masing misi

memiliki tujuan yang dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai

ukuran kinerjanya.

Dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten

Bandung menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa

program dan kegiatan serta rencana sumber pendanaannya. Selain

bertanggung jawab di lingkup kewenangannya sendiri, Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten

Bandung memiliki sasaran-sasaran yang harus dicapai sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka melaksanakan prioritas,

fokus prioritas, dan kegiatan prioritas Kabupaten sesuai dengan

platform Pemerintah Kabupaten Bandung. Strategi kebijakan dan

pendanaan disusun sampai dengan

13

Tingkat Program Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan Kabupaten Bandung yang dilengkapi dengan indikator-

indikator kinerja outcome dari masing masing program serta rencana

sumber pendanaannya. Sumber pendanaan program Badan Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung antara

lain berasal dari Pemerintah (Pusat dan Daerah).

B.2 TUJUAN

Tujuan Dari Penyusunan RENSTRA tahun 2011-2015 Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ini adalah:

1. Merupakan bagian dari rencana Pembangunan jangka panjang

Daerah (RPJPD), yang berkedudukan sebagai dokumen

perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahunan.

2. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam

kurun waktu masa bakti kepala daerah terpilih.

3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan

evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD

4. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung dalam mencapai

tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu

terarah dan terukur.

5. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung untuk memahami

dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional

tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

B.3 SISTIMATIKA RANCANGAN RESNTRA

14

BAB 1 : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD BKBPP

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI

DAN KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA

BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KBPP

BAB VI : INDIKATOR KINERJA BADAN KBPP YANG

MENGACU PADA TUJUAN DANSASARAN

RPJMD

15

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KABUPATEN BANDUNG

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten

Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 6 tahun

2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis daerah Kabupaten Bandung.

Tugas pokok yang dilakasanakan adalah pengendalian jumlah penduduk melalui

pengaturan kelahiran. Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah untuk

meningkatkan sumber daya manusia yang memadai melalui program Keluarga

Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dengan upaya yaitu :

1. Meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) = 80 poin

2. Meningkatkan Indek pembangunan Gender (IPG), di dukung dengan

menurunnya Net Reproduksi Rate (NRR) = 1,0 dan TFR 2,10 Penduduk Tumbuh

Seimbang.

Tujuan program keluarga berencana secara demografi adalah untuk

menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan secara filosofis adalah untuk

mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Tujuan tersebut kemudian

diimplementasikan melalui pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan

perempuam serta perlindungan anak. Pengaturan kelahiran perlu terus diupayakan

melalui program keluarga berencana untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang

atau penduduk tanpa pertumbunan. Secara strategis penduduk tumbuh seimbang

apabila dicapai NRR=1 dengan Total Perility Rate 2,10.

16

Selanjutan perkembangan program pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, perlu terus diupayakan dalam mewujudkan kesetaraan gender,

memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kasus tentang pelanggaran

hak perempuan dan anak dewasa ini terus meningkat seperti KDRT, Traffiking perlu

terus mendapat perhatian oleh pemerintah.

Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keluarga Berencana

dan Pembedayaan Perempuan sebagai unsur pendukung pencapaian Visi dan Misi

yang akan dicapai Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis 2010-

2015 yaitu Visi:”Terwujudnya Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya

saing, melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan pemantapan pembangunan

pedesaan, berlandaskan religius, kultural dan berwawasan lingkungan.” Sedangkan

Misi yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya profesionalisme Birokrasi (Good Govermant dan Clean

Governance)

2. Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan), memantapkan

kesalehan sosial berlandaskan Iman dan Tagwa

3. Memantapkan Pemulihan keseimbagan lingkngan dan pembangunan

berkelanjutan

4. menggali menumbuhkembangkan dan melestarikan budaya sunda serta kearifan

lokal lainya

5. Memantapkan pembangunan pedesaan

6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, serta keterpaduan

pemanfaatan tata ruang wilayah

7. Meningkatkan partisipasi sektor swasta, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan

daya saing daerah

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka pelayanan yang dilakukan oleh

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan Misi ke dua

yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan dan

Prioritas ke tiga yaitu meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan.

17

Dengan demikian sebagai implemtasi untuk mendukung tujuan tersebut maka

pelayanan yang diberikan adalah meningkatkan sumberdaya manusia di bidang

kesehatan melalui pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan

di Kabupaten Bandung.

Pembangunan kependudukan melalui program keluarga berencana perlu

terus ditingkatkan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang mandiri dan

mempunyai kompetensi untuk berdaya saing di era globalisasi yang penuh dengan

tantangan. Penduduk yang besar sebagai modal dasar pembangunan harus diimbangi

dengan peningkatan sumberdaya manusia, karena apabila tidak berkualitas akan

menjadi beban dalam pembangunan sehingga akan menimbulkan permasalahan sosial

seperti pengangguran, kemiskinan, rendahnya derajat kesehatan, rendahnya

pendidikan, rendah daya beli dan permasalahan sosial lainya.

Jumlah penduduk harus terus dikendalikan melalui pelayanan program

KB, dengan pengaturan kelahiran sesuai dengan hak-hak reproduksi melalui

pemakaian alat kotrasepsi bagi pasangan usia subur atau PUS akan berdampak

terhadap angka kelahiran. Pelayanan program keluarga berencana dan pemberdayaan

perempuan akan membawa kontribusi terhadap pencapain visi dan misi Pemerintah

Kabupaten Bandung dalam memciptakan sumberdaya manusia yang maju mandiri

dan berdaya saing sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Sesuai dengan upaya yang dilakukan dalam RPJMD Pemerintah

Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 yaitu diantaranya meningkatkan sumberdaya

manusia dibidang kesehatan makan pelayanan yang dilakukan oleh Badan Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan gambaran pelayanan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Strategis tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut:

Secara umum pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh Badan

Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung sesuai

dengan Permendagri Nomor 13, yaitu terdiri dari 2 urusan, Bidang KB,KS dan urusan

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan program dan

kegiatan sebgai berikut :

18

1. Program Keluarga Berencana

2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

3. Program Pembinaan Peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

4. Program peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDs

5. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan

Tumbuh Kembang Anak

6. Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga

7. Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak

8. Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan

9. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Program tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan pelayan kepada masyarakat

melalui:

1. Pelayanan pengaturan kelahiran melalui pelayanan peserta KB baru dan

pembinaan peserta KB aktif, pelayanan KB dilakukan untuk mencapai Total

Fertility Rate (TFR)= 2,10 untuk mewujudkan Net Reproduksi Rate) NRR=1,

sehingga tercapai penduduk tumbuh seimbang 2015. disampingkan itu dengan

pengaturan kelahiran diupayakan seluruh pasangan usia subur ikut KB sehingga

berdampak terhadap menurunnya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian

bayi (AKB).

2. Pelayanan Reproduksi Sehat mealalui program pendewasaan usia perkawinan

(PUP) dan penundaan anak pertama (PAP), pelayanan reproduksi sehat dilakukan

untuk mencapai usia kawin pertama 21 tahun tahun 2015, yang mana rata-rata usia

kawin baru mencapai 19 tahun.

3. Pelayanan Ketahan Keluarga melalui membinaan dan peningkatan peran serta

masyarakat dalam Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja

(BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Kelompoka Upaya Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

19

4. Peningkatan Peranserta Masyarakat, bertujuan untuk meningkatan peran

masyarakat dalam progran KB sebagai upaya traspormasi pengetahuan melalui

pembentukan dan pembinaan Pos KB Desa, Sub Pos KB Desa, Kelompok

Akseptor, Paguyuban MOP, Forum Pos KB desa, Posyandu, PIKRR, kelompok

pemuda, poktan-poktan kegiatan.

5. Penyediaan data mikro keluarga untuk pembangunan di daerah, pelayanan data ini

dilakukan untuk mengevaluasi sejauhmana keberhasilan program KB dan

pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak yang sudah dicapai, dengan

melakukan pendataan keluarga sejahtera setiap tahun untuk melihat data

demografi, data keluarga berencana dan keluarga sejahtera, tahapan keluarga Pra

KS, KS I, KS II, KS III dan KS III+, kemudaian dianalsis dan di jadikan data

untuk melakukan palayanan KB kepada Masyarakat.

6. Pelayanan Pemberdayaan Perempuan. Perempuan dewasa ini masih bagian dari

upaya pembangunan yang masih termarjinalkan, sehingga perlu penangan yang

serius agar permpuan ditempatkan pada posisi yang sama sebagai obyek dan

subyek dalam pembangunan di Kabupaten Bandung. Melalui pelayanan

pemberdayaan perempuan maka para wanita akan terlindungi dari berbagai upaya

yang merendahkan derajat perempuan seperti Traffiking, Kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT), dan masalah permpuan lainnya. Kemudian pengarusutamaan

gender akan menjadi prioritas utama sehingga perempuan mempunyai posisi yang

sama dengan kaum perempuan dengan tidak melanggar kodrat alamiah

perempuan.

7. Pelayanan Perlindunganan Anak. Anak adalah aset bangsa yang perlu dilindungi

dan dibina agar menjadi sumberdaya manusia yang mampu meneruskan estapet

kepemimpinan. Melalui pelayanan perlndungan anak masyarakat Kabupaten

Bandung akan diberi pemahaman tentang hak-hak anak, begaimana menjaga dan

melindungan anak sebagai aset Pembangunan.

Dalam system Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, perencanaan

strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi

pemerintah. Perencanaan strategis Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan

20

Perempuan Kabupaten Bandung memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya

manusia dengan yang lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan

lingkungan strategis mulai dari pedesaan sampai dengan tingkat nasional.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan perempuan telah tersusun uraian Tugas dan Fungsi Sebagai berikut:

1). Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung

bahwa kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan mempunyai Tugas Pokok memimpin, merumuskan,

mengatur, membina, mengendalikan mengkoordinasikan dan

mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

2). Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

b. Pembinaan dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah daerah sesuai

dengan lingkup tugasnya

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugasnya Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan membawahi satu bagian, 3 sub bagian, 5 bidang,

10 sub bidang, 31 UPT dan 31 Kasubag TU serta Jabatan Fungsional (

Penyuluh KB ) yaitu :

1. Bagian Sekretariat

a. Sub Bagian Penyusunan Program

21

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan

2. Bidang Informasi dan Data Keluarga

a. Sub Bidang Data Mikro Keluarga

b. Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan

3. Bidang Keluarga Berencana

a. Sub Bidang Pengendalian KBKR

b. Sub Bidang Reproduksi Remaja

4. Bidang Keluarga Sejahtera

a. Sub Bidang Ketahanan Keluarga

b. Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan

a. Sub Bidang Pengurus utama Gender

b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan

6. Bidang Perlindungan Anak

a. Sub Bidang Kesejahteraan Anak

b. Sub Bidang Integrasi hak anak

7. UPT Pengendali Program KB, dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan di dukung

Sumber Daya Manusia yang terdiri dari :

1. Kepala Badan : 1 Orang

2. Sekretaris : 1 Orang

3. Kepala Bidang : 5 Orang

4. Kepala Sub Bagian : 3 Orang

22

5. Kepala Sub Bidang : 10 Orang

6. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) : 113 Orang

7. PLKB : 7 Orang

8. Pelaksana : 22 Orang

9. UPT Pengendali Program KB : 30 Orang

10. Kasubag TU : 31 Orang

11. TKK : 1 Orang

Jumlah 224 Orang

b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai :

1). Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2008 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Bandung bahwa kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan

dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan

kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program,

pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan:

2). Fungsi

a). Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan

pelayanan kesekretariatan.

b). Penetapan rumusan kebijakan kooordinasi penyusunan program

danpenyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.

c). Penetapan rumusan kebijakan pelayanan adaministratif Badan.

d). Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum

dankerumahtanggan.

e). Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan

danketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.

23

f). Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan Administrasi

kelembagaan.

g). Penetapan rumusan kebijakan Administrasi pengelolaan Keuangan.

h). Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan,monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan tugas Badan.

i). Penetapan rumusan kebijakan Pengkoordinasian publikasi

pelaksanaan tugas Badan.

j). Penetapan rumusan kebijakan Pengkoordinasian penyusunan dan

penyampaian bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Badan.

k). Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan

kesekretariatan

l). Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

m).Pelaksanaaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

n). Pelaksanaan Koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit

kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang

pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Sedangkan Sekretariat Membawahkan:

(a) Sub Bagian Penyusunan Program

(b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(c) Sub Bagian Keuangan

• Sub Bagian Penyusunan program

Dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian. Dan mempunyai Tugas

pokok :merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi,dan melaporkan

pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan

rencana dan program Badan.Sedangkan fungsi dari Sub Bagian

Penyusunan program adalah :

24

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan

pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program

kerja Badan.

b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan

program kerja Badan.

c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan

d. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan Perundang-

undangan penunjang pelaksanaan tugas.

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

g. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja

dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas

pokok : merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi,dan melaporkan

pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.

Sedangkan fungsi dari Sub Bagian Penyusunan program adalah :

a). Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan

pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta

administrasi kepegawaian.

b). Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-

surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.

c). Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah Badan.

d). Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan

dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja dilingkungan

Badan.

25

e). Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian

administrasi perjalanan Dinas.

f). Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan

Rapat-rapat dinas.

g). Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat.

h). Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan

ketertiban kantor.

i). Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan

lingkungan kantor

j). Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan

prasarana perlengkapan kantor

k). Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan

inventarisasi perlengkapan kantor.

l). Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

pelaksanaan tugas Badan.

m). Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian

peraturan perundang-undangan.

n). Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimapanan, dan

pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian.

o). Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan

mutasi pegawai.

p). Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian

yang meliputi kenaikan pangkat,gaji berkala, pensiun, kartu

pegawai, karis / karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan

serta peningkatankesejahteraan pegawai

q). Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti

pendidikan/pelatihan struktura, teknis dan fungsional serta ujian

Dinas.

r). Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier

serta disiplin Pegawai.

26

s). Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan

cuti pegawai.

t). Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK,

sumpah/janji pegawai.

u). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

w. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum

dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian


• Sub Bagian Keuangan

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas

pokok : merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi,dan melaporkan

pelaksanaan tugas pelayanan administrasi dan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan Badan.

Sedangkan fungsi dari Sub Bagian Keuangan adalah :

a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan

pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan Badan.

b) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja

dan pembiayaan Badan.

c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran

pendapatan dan belanja.

d) Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan

daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri

sipil.

e) Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan

program administrasi pengelolaan keuangan.

f) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan

dan belanja Badan.

27

g) Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan

bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan,

belanja dan pembiayaan Badan.

h) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran

pendapatan belanja dan pembiayaan Badan.

i) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan

program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala

bidang dilingkungan Badan.

j) Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas

pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan.

k) Pelaksanaan koordinasi teknis perumuusan penyusunan rencana

dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan.

l) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

m) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya.

n) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit

kerja lain dilingkungan Badan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informasi dan Data Keluarga

Bidang Informasi dan Data Keluarga dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang

yang mempunyai :

1). Tugas Pokok



Bandung bahwa kepala Bidang Informasi dan Data Keluarga pada

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten

Bandung mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas-tugas dibidang Pengelolaan Informasi dan data

28

keluarga yang meliputi pengelolaan data mikro keluarga serta analisa,

evaluasi dan pelaporan.

Sedangkan Bidang Informasi dan Data Keluarga mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan

informasi dan data keluarga.

b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan

pengelolaan informasi dan data keluarga.

c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pengelolaan

pengelolaan informasi dan data keluarga.

d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan


e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan


f) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan data

keluarga.

g) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan data

keluarga.

h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

i) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja

/ instansi /lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan informasi

dan data keluarga.

Bidang Informasi dan Data Keluarga Membawahi:

a. Sub Bidang Data Mikro Keluarga

29

b. Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan

• Sub Bidang Data Mikro Keluarga

Sub bidang data mikro keluarga dipimpin oleh seorang kepala

sub bidang yang mempunyai tugas pokok

merencanakan,melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas pengelolaan data mikro keluarga.

Sedangkan Bidang Data Mikro Keluarga mempunyai fungsi

Sebagai berikut:

a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional

kegiatan pengelolaan data mikro keluarga

b) Penyusunan rumusan penetapan kebijakan dan

pengembangan informasi serta data mikro kependudukan

dan keluarga

c) Penyelenggaraan informasi serta data mikro

kependudukan dan keluarga.

d) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perkiraan

penetapan sasaran pengembangan informasi serta data

mikro kependudukan dan keluarga.

e) Pemberian informasi serta data mikro kependudukan dan

keluarga

f) Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen

program KB Nasional dan pemberdayaan perempuan.

g) Pelaksanaan pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan

data mikro kependudukan dan keluarga.

30

h) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi program KB

nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.

i) Pelaksanaan pemanfaatan data informasi program KB

nasional dan pemberdayaan perempuan untuk mendukung

pembangunan daerah.

j) Pelaksanaan pemanfaatan operasional jaringan

komunikasi data dalam pelaksanaan e-goverment dan

melakukan diseminasiinformasi.

k) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

l) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

m) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data mikro keluarga


• Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh

seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok

merencanakan,melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas pelaksanaan Analisa, Evaluasi dan

Pelaporan.

Sedangkan Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai fungsi Sebagai berikut:

a) Penyusunan Rencana dan program kerja Operasional

Kegiatan Pelaksanaan Analisa, Evaluasi dan Pelaporan.

b) Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis operasional dan

pelaksanaan program kependudukan terpadu antara

perkembangan kependudukan (Aspek kuantitas, kualitas,

31

dan mobilitas) dengan pembangunan dibidang ekonomi,

sosial budaya dan lingkungan.

c) Pelaksanaan pengkajian dan penyempurnaan peraturan

daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika

kependudukan.

d) Pelaksanaan penyerasian isu kependudukan kedalam

program pembangunan.

e) Pelaksanaan teknis pendataan program keluarga

berencana, keluarga sejahtera dan Pemberdayaan

Perempuan.

f) Pelaksanaan Analisa dan Evaluasi terhadap penetapan

rencana peningkatan dan penyebarluasan program

keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagai bahan

tindak lanjut dan proses penetapan rencana lebih lanjut.

g) Pelaksanaan penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan

rencana peningkatan dan penyebarluasan program

keluarga berencana, keluarga sejahtera dan Pemberdayaan

Perempuan.

h) Pembinaan pelaksanaan tugas tenaga fungsional dalam

analisa, evaluasi dan pelaporanrencana peningkatan dan

penyebarluasan program keluarga berencana dan keluarga

sejahtera.

i) Pelaksanaan klasifikasi dan verivikasi kelengkapan data

laporan rencana dan program penyebarluasan program

keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan

Perempuan.

j) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

32

k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

l) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan analisa, evaluasi dan

pelaporan dengan sub unit kerja lain dibidang lain.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang

mempunyai :

1). Tugas Pokok



Bandung bahwa kepala Bidang Keluarga Berencana pada Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas-tugas dibidang Pelayanan Keluarga Berencana

meliputi pengendalian KB-KR serta pengendalian re-produksi remaja.

Sedangkan Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan

Keluarga Berencana.

b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan Keluarga

Berencana.

c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pelayanan Keluarga

Berencana.

d) Perumusan sasaran pelaksanaan Tugas dibidang pelayanan

Keluarga Berencana.

e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan

Keluarga Berencana.

33

f) Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Berencana.

g) Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Berencana.


fungsinya.

i) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit

kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan

Keluarga Berencana.

Bidang Keluarga Berencana Membawahi :

• Sub Bidang Pengendalian KB-KR

a) Sub Bidang Pengendalian Re-Produksi Remaja

Sub Bidang Pengendalian KB-KR

Sub Bidang Pengendalian KB-KR dipimpin oleh seorang kepala sub

bidang yang mempunyai tugas pokok Sub Bidang Pengendalian

KB-KR

Sedangkan Bidang Pengendalian KB-KR. mempunyai fungsi

Sebagai berikut:

a) Penyusunan rencana dan program klerja operasional kegiatan

Pengelolaan dan Pengendalian KB-KR.

b) Penyusunan rumusan penetapan kebijakan jaminan dan

pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan

masalah kesehatan re-produksi serta kelangsungan hidup ibu,

bayi dan anak.

c) Pelaksanaan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan

KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan

pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan

34

masalah, kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu,

bayi dan anak.

d) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan dan pengembangan

jaringan pelayanan KB dirumah sakit.

e) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perkiraan sasaran

pelayanan KB,sasaran peningkatan perencanaan kehamilan,

sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran ”Unmet Need”

sasaran penanggulanga masalah kesehatan reproduksi,serta

sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.

f) Pelaksanaan penyerasian dan penetapan kriteria serta

kelayakan tempat kelayakan KB dan kesehatan reproduksi

serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.

g) Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan

partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi

serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.

h) Pelaksanaan pemantauan tingkat drop-out peserta KB

i) Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan

pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB

j) Pelaksanaan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.

k) Pelaksanaan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan

KB dan kesehatan reproduksi.

l) Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran

keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan,

terbebas dari HIV/AIDS dan inveksi menular seksual (IMS).

m) Pelaksanaan pembinaan penyuluh KB.

35

n) Pelaksanaan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender

terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program

pelayanan KB dankesehatan reproduksi.

o) Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan

kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih

terjangkau, aman berkualitas dan merata.

p) Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat obat dan

cara kontrasepsi dan pelayanan dengan prioritas keluarga

miskin dan kelompok rentan.

q) Pelaksanaan penjaminan ketersediaan sarana alat obat dan cara

kontrasepsi bagi peserta mandiri.

r) Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan

promosi kesehatan reproduksi.

s) Pelaksanaan informed choice dan informed concent dalam

program KB.

t) Pelaksanaan monitoring, evaluasi,asistensi fasilitasi, supervisi

pelaksanaan program KB nasional.

u) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

tugas.

v) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya.

w) Pelaksanaan kooordinasi pengelolaan dan pengendalian KB-

KR dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

• Sub Bidang Pengendalian Re-Produksi Remaja

Sub Bidang Pengendalian Re-Produksi Remaja dipimpin oleh

seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok

36

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas Pelayanan Pengendalian Re-Produksi Remaja

Sedangkan Bidang Sub Bidang Pengendalian Re-Produksi

Remaja mempunyai fungsi Sebagai berikut:


Pelayanan Pengendalian Re-Produksi Remaja.

b) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kebijakan KRR,

pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA

c) Pelaksanaan penyelenggaraan dukungan operasional KRR,

pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA

d) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perkiraan sasaran

pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya

NAPZA.

e) Pelaksanaan penyerasian dan penetapan kriteria serta

kelayakan tempat pelayanan KRR, termasuk pencegahan

HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA

f) Pelaksanaan pelayanan KRR termasuk KRR, pencegahan

HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA

g) Pelaksanaan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk KRR,

pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara

sektor pemerintah dengan sektor lembaga swadaya organisasi

masyarakat (LSOM).

h) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan fasilitasi

pelaksanaan KRR termasuk KRR, pencegahan HIV/AIDS,

IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah

dengan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat

(LSOM).

37

i) pelaksanaan KRR termasuk KRR, pencegahan HIV/AIDS,

IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah

dengan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat

(LSOM).

j) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan sasaran KRR

termasuk KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya

NAPZA.

k) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan prioritas kegiatan

KRR termasuk KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya

NAPZA.

l) Pelaksanaan pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik

sebaya, dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan

HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.

m) Pelaksanaan pembinaan pusat informasi konsultasi remaja.

n) Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan tugas.

o) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya.

p) Pelaksanaan kooordinasi pengelolaan dan pengendalian

Reproduksi remaja dengan sub unit kerja lain dilingkungan

Badan.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Keluarga Sejahtera.

Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang kepala bidang yang

mempunyai :

1). Tugas Pokok



38

Bandung bahwa kepala Bidang Keluarga Sejahtera pada Badan



mengendalikan tugas-tugas dibidang Pelayanan Keluarga Sejahtera

meliputi Bidang Ketahanan Keluarga dan Bidang Advokasi dan

Pembinaan Instansi masyarakat.

Sedangkan Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a) Penyusunan rencana dan program kerja kegiatan Pelayanan

Keluarga Sejahtera.

b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di Bidang pelayanan Keluarga

Sejahtera

c) Pengkoordinasian perencanaan teknis di Bidang pelayanan Keluarga

Sejahtera

d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di Bidang pelayanan Keluarga

Sejahtera

e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di Bidang pelayanan

Keluarga Sejahtera

f) Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Sejahtera

g) Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Sejahtera


fungsinya.

i) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja

/ instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan Keluarga

Sejahtera.

39

(b) Bidang Keluarga Sejahtera Membawahi :

(a) Sub Bidang Ketahanan Keluarga

(b) Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat

• Sub Bidang Ketahanan Keluarga

Sub Bidang Ketahanan Keluarga dipimpin oleh seorang kepala sub bidang

yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan Ketahanan

Keluarga

Sedangkan Bidang Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi Sebagai

berikut:


Pelayanan Ketahanan Keluarga.

b) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pengembangan Ketahanan

dan pemberdayaan Keluarga.

c) Pelaksanaan dukungan pelayanan Ketahanan dan pemberdayaan

Keluarga.

d) Pelaksanaan penyerasian penetapan kriteria pengembangan

Ketahanan dan pemberdayaan Keluarga.

e) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan sasaran bina keluarga

balita (BKB), bina keluarga Remaja (BKR),bina keluarga lansia

(BKL)

f) Palaksanaan penyelenggaraan BKB,BKR dan BKL, termasuk

pendidikan pramelahirkan.

g) Pelaksanaan Ketahanan dan pemberdayaan Keluarga.

h) Pelaksanaan model-model kegiatan Ketahanan dan pemberdayaan

Keluarga.

40

i) Pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan,

keterampilan, kewirausahaan, dan manajemen usaha bagi keluarga

prasejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. ( UPPKS)

j) Pelaksanaan pendampingan / magang bagi para kader / anggota

kelompok UPPKS.

k) Pelaksanaan kemitraan kualitas lingkungan keluarga.

l) Pelaksanaan Peningkatan kualitas Lingkungan Keluarga.

m) Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

n) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

o) Pelaksanaan koordinasi pelayanan ketahanan keluarga dengan sub

unit kerja lain dilingkungan Badan.

• Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat.

Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat dipimpin oleh

seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

Pelayanan Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat

Sedangkan Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat

mempunyai fungsi Sebagai berikut:


pelayanan advokasi dan pembinaan instansi masyarakat.

b) Penyusunan rumusan kebijakan kebijakan penetapan pengembangan

advokasi dan KIE.

41

c) Pelaksanaan operasional advokasi KIE.

d) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kriteria advokasi dan KIE.

e) Pelaksanaan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE.

f) Pelaksanaan advokasi, KIE,dan konseling program KB dan KRR.

g) Pelaksanaan KIE ketahanan dan Pemberdayaan keluarga, penguatan

kelembagaan dan jaringan instansi program KB.

h) Pelaksanaan pemanfaatan prototipeprogram KB / Kesehatan Re-

produksi (KR), KRR, ketahanan dan Pemberdayaan

keluarga,penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.

i) Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS,

dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.

j) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pengembangan penguatan

pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program

k) Pelaksanaan dukungan Operasional pelembagaan keluarga kecil

berkualitas dan jejaring program

l) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perkiraan sasaran

pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan

jejaring program

m) Pelaksanaan pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka

kredit jabatan fungsional penyuluh KB.

n) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk teknis

pengembangan peran instansi masyarakat pedesaan/perkotaan (IMP)

dalam program KB Nasional.

o) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan formasi dan sosialisasi

jabatan fungsional penyuluh KB.

42

p) Pelaksanaan pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan

instansi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.

q) Pennyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk teknis

peningkatan peran serta mitra program KB Nasional.

r) Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam

mendukung program KB Nasional, termasuk jajaran medis teknis

tokoh masyarakat dan tokoh agama.

s) Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.

t) Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.

u) Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.

v) Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB Nasional.

w) Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB

nasional dalam rangka kemandirian.

x) Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB

Nasiona l.

y) Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.

z) Pelaksanaan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama

pelatihan klinis.

aa) Pelaksanaan pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan

dan penyiapan kopetensi SDM program yang dibutuhkan.

bb) Pelaksanaan pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan

program peningkatan kinerja SDM.

cc) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

dd) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

43

ee) Pelaksanaan koordinasi pelayanan advokasi dan pembinaan instansi

masyarakat dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

44

E. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang kepala bidang

yang mempunyai :

1). Tugas Pokok



Bandung bahwa kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan



mengendalikan tugas-tugas dibidang Pelayanan dan pengelolaan

Pemberdayaan Perempuan meliputi Bidang Pengarusutamaan gender

dan Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Sedangkan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai

fungsi sebagai berikut:

a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan

pengelolaan Pemberdayaan Perempuan.

b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan


c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pelayanan dan


d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan



dan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan.

f) Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan

Pemberdayaan Perempuan.

45

g) Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan



fungsinya.


kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan


• Bidang Pemberdayaan perempuan Membawahi :

a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender

b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan

• Sub Bidang Pengarusutamaan Gender

Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh seorang kepala sub

bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan

Pengarusutamaan Gender

Sedangkan Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi Sebagai

berikut:


pelayanan pengarusutamaan gender.

b) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan daerah pelaksanaan PUG

c) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG.

d) Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme

PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan

pengembangan dan lembaga pemerinta.

46

e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan

kegiatan yang responsif gender.

f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

g) Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif

gender dan pengembangan materi KIE PUG.

h) Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan

terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan

HAM dan politik.

i) Fasilitasi penyediaan data terpilih menurut jenis kelamin.

j) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

l) Pelaksanaan koordinasi pelayanan pengarusutamaan gender dengan

sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

• Sub Bidang Perlindungan Perempuan

Sub Bidang Perlindungan Perempuan dipimpin oleh seorang kepala sub



Perlindungan Perempuan

Sedangkan Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi Sebagai

berikut:


pelayanan Perlindungan Perempuan.

b) Penyusunan rumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup

perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama

47

dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Ham, politik,

lingkungan dan sosial budaya.

c) Pelaksanaan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup

perempuan dalam kebijakan dibidang pendidikan, kesehatan,

ekonomi, hukum dan Ham, politik, lingkungan dan sosial budaya.

d) Pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup

perempuan dalam bidang dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,

hukum dan Ham, politik, lingkungan dan sosial budaya.

e) Penyusunan rumusan kebijakan perlindungan perempuan terutama

perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan,

perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan

didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana.

f) Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan

terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan,

perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan

didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana.

g) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan

perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja

perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan

perempuan didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana.

h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

j) Pelaksanaan koordinasi pelayanan perlindungan perempuan dengan


48

49

F. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perlindungan Anak.

Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala bidang yang

mempunyai :

1). Tugas Pokok



Bandung bahwa kepala Bidang Perlindungan Anak pada Badan



mengendalikan tugas-tugas dibidang Pelayanan dan pengelolaan

Perlindungan Anak meliputi Kesejahteraan anak dan integrasi hak anak.

Sedangkan Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan

pengendalian Perlindungan Anak.

b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan


c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pelayanan dan


d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan

pengendalian Perlindungan Anak .


dan pengendalian Perlindungan Anak .

f) Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengendalian

Perlindungan Anak .

g) Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengendalian

Perlindungan Anak .

50


fungsinya.


kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan dan


• Bidang Perlindungan Anak Membawahi :

a. Sub Bidang Kesejahteraan Anak.

b. Sub Bidang Integrasi Hak Anak.

• Sub Bidang Kesejahteraan Anak

Sub Bidang Kesejahteraan Anak dipimpin oleh seorang kepala sub



Kesejahteraan Anak

Sedangkan Bidang Kesejahteraan Anak mempunyai fungsi Sebagai

berikut:


pelayanan Kesejahteraan Anak.

b) Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan

perlindungan anak.

c) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kesejahteraan dan

perlindungan anak.

d) Pelaksanaan koordinasi kesejahteraan dan perlindungan anak.

e) Fasilitasi penguatan lembaga / organisasi masyarakat dan dunia

usaha untuk pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak.

f) Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga

masyarakat dan dunia usaha untuk kesejahteraan dan perlindungan

anak.

51

g) Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial

untuk mewujudkan perlindungan anak.

h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

j) Pelaksanaan koordinasi pelayanan perlindungan Anak dengan


• Sub Bidang Integrasi Hak Anak.

Sub Bidang Integrasi Hak Anak dipimpin oleh seorang kepala sub

bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

Pelayanan Integrasi Hak Anak

Sedangkan Bidang Integrasi Hak Anak mempunyai fungsi Sebagai

berikut:


pelayanan Integrasi Hak Anak.

b) Perencanaan operasional kegiatan pelayanan, pengelolaan dan

pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan.

c) Penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana pelayanan,

pengelolaan dan pengendali program KB dan pemberdayaan

perempuan.

d) Pengelolaan anggaran pelaksanaan pelayanan, pengelolaan dan


e) Pengembangan kemitraan pelayanan, pengelolaan dan


f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya.

52

h) Pelaksanaan koordinasi pelayanan program KB dan

pemberdayaan perempuan dengan sub unit kerja lain

dilingkungan Badan.

53

G. UPT Pengendali Program KB Membawahkan:

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang sub bagian tata usaha.

Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas pokok menyusun, dan

melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT dibidang pelayanan,

pengelolaan dan pengendali program KB dan Pemberdayaan Perempuan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala sub bagian tatausaha

melaksanakan fungsinya

a) Penyusunan rencana operasional ketatausahaan pelayanan, pengelola dan

pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan

b) Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan sarana

dan prasarana UPT

c) Penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pelayanan,

pengelola dan pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan

d) Pemberian dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian

pelayanan, pengelola dan pengendali program KB dan pemberdayaan

perempuan

e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

54

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI


KABUPATEN BANDUNG.

3.1 Permasalahan Pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Pemasalahan dalam pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan

adalah penyimpangan yang terjadi dari rencana yang telah ditentukan,

merupakan bagian penting yang harus dievaluasi untuk dilakukan perbaikan

dalam perencanaan selanjutnya. Isue penting yang harus kita perhatikan saat ini

dalam pembangunan keluarga berencana adalah apa yang akan kita lakukan

apabila terjadi ledakan penduduk?. Apabila ledakan penduduk menjadi kenyataan

maka akan terbentang di hadapan kita masalah-masalah yang akan menghabat

percepatan pembangunan. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan akan terus

membebani proses pembangunan karena hasil membangunan tidak akan

mencukupi semua kebutuhan penduduk. Maka untuk mengatasi hal tersebut

program KB dan pemberdayaan perempuan sebagai solusi untuk mengatasi

kondisi tersebut.

Penduduk dapat menjadi asset yang bermanfaat bagi pembangunan, salah

satunya adalah kualitas penduduk, namun dipihak lain penduduk akan menjadi

beban yang berat jika memiliki kualitas yang rendah. Kependudukan merupakan

factor dominan yang harus diperhatikan dalam perkembangan pembangunan.

Upaya-upaya memperbaiki kualitas penduduk bukan hanya melalui

perbaikan tingkat pendidikan ataupun kesehatan masyarakat namun juga melalui

penurunan angka kelahiran. Untuk itu, permasalahan penduduk tetap merupakan

faktor dominan yang menjadi titik sentral upaya perbaikan kualitas sumberdaya

55

manusia (SDM) Kesehatan dan Pendidikan melalui program Keluarga Berencana

yang dilakukan dengan pengaturan kelahiran di Kabupaten Bandung.

Pembangunan Keluarga berencana dirumuskan sebagai upaya

peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat yang bertumpu pada

keluarga melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran,

pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk

mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Undang- Undang No. 10

Tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

menyebutkan, bahwa keluarga adalah unit kecil dalam masyarakat yang terdiri

dari suami, istri, atau suami istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau

ibu dengan anaknya. Dengan demikian maka tumpuan dan kekuatan program

keluarga berencana berada pada sejauh mana keluarga dapat merencanakan hal-

hal yang menyangkut kesejhateraan dalam keluarga yang menjadi

tanggungjawabnya.

Keberhasilan pembangunan keluarga berencana di Kabupaten Bandung

telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan, dengan tercapainya target

peserta KB baru tahun 2010 sebanyak 97.149 akseptor, secara fertilitas akan

menghambat kelahiran sebanyak 97.149 kelahiran apabila peserta KB tersebut

dibina menjadi akseptor KB yang lestari. Sehingga apabila diasumsikan dengan

nilai rupiah dengan terkendalinya 97.149 kelahiran pemerintah telah menghemat

Rp. 971,49 milyar apabila setiap kelahiran membutuhkan biaya sebesar Rp.

10.000.000 per tahun/orang.

Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan di perkirakan akan

mengalami perbaikan yang ditujukan dengan menurunnya angka kelahiran,

meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi.

Meskipun demikian pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk

penting di perhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam

rangka mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah

penduduk usia produktif lebih besar dari pada jumlah non – produktif.

56

Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada

peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang

terjangkau, bermutu efektif menuju terbentuknya keluarga berkualitas.

Disamping itu penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang

sesuai dengan daya dukung daya tampung harus menjadi prioritas pembangunan

berkelanjutan.

Selain hal tersebut, maka pokok perhatian terhadap masalah penduduk ini

adalah upaya upaya pemerintah dalam meningkatan peran serta masyarakat yang

selama ini dianggap termarjinalkan yaitu perempuan dan anak-anak.

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak diarahkan pada peningkatan

kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak di

berbagai bidang pembangunan : Penurunan jumlah tindak kekerasaan,

eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak sera penguatan

kelembagaan dan jaringan pengarus utamaan gender di daerah termasuk

ketersediaan data dan statistic gender.

3.2 Identifikasi Masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayan

Perempuan Kabupaten Bandung.

Pembangunan Keluarga Berencana dalam upaya mencapai visi dan misi

Pemerintah Kabupaten Bandung dalam perkembangannya telah menunjukan

hasil yang cukup mengembirakan, walaupun demikian masih dihadapkan dengan

berbagai permasalahan yang harus di hadapi lima tahun ke depan. Permasalahan-

permasalahan berdasarkan hasil evaluasi perkembangan program KB dan

Pemberdayaan Perempuan, target rencana serta capaian kinerja yang

direncanakan dalan Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan periode tahun 2005-2010 sebagai permasalahan yang

harus diselasaikan dalam perencanaan selanjutnya. Secara umum permasalah

pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan sebagai berikut:

1. Total Fertility Rate (TFR) masih Tinggi (2,35)

2. Contrasepsi Prevalensi Rate (CPR) masih rendah (67 %)

57

3. Unmet need masih tinggi (33 %)

4. Peserta KB Suntik dan Pil Masih Tinggi yaitu suntik KB 53% dan Pil KB

24%

5. Rata-rata usia kawin masih 19 tahun

6. Peserta KB metode kontrasepsi efektif terpilih (MKET) masih rendah

7. Angka peserta KB yang Drop Out (DO) masih tinggi (15)%

8. Petugas lapangan KB PLKB dan PKB berkurang (1:3 desa), (1:4 desa)

idealnya 1:1 PLKB

9. Pemahaman remaja tentang KB dan KRR masih rendah

10. Pemahaman masyarakat tentang gender masih rendah

11. Pemahaman masyarakat tentang perrlindungan anak masih rendah

12. Kasus traffiking dan KDRT masih tinggi

13. Program ketahanan Keluarga belum optimal.

Analisis permasalah di atas menjadi sasaran pokok dalam rencana

strategis pembangunan keluarga berencana dalam mencapai visi dan misi rencana

pembangunan keluarga berencana 5 (lima) tahun dan mendukung visi dan misi

Pemerintah Kabupaten Bandung. Berdasarkan kondisi di atas maka dapat

digambarkan identifikasi maslah sesuai dengan sasaran pada rencana strategis tahun

2011-2015.

58

Tabel.

Identifikasi Masalah Pembangunan Program KB dan Pemberdayaan Perempuan

No Sasaran Pokok

Renstra BKBPP

Indikator dan

Target Renstra

BKBPP

Permasalahan

Pembangunan

KB dan PP

Faktor Penentu

Keberhasilan

1. Rata-rata jumlah

anak per keluarga

dalam upaya

Pengaturan

Kelahiran

Menurunnya

TFR=2,10 melalui

CPR=70%,

Unnmetned =0,

Do=5%

CU/PUS=100%

Rata-rata jumlah

anak dalam

keluarga 2,0

TFR masih

tinggi =2,35

CRR= 67%,

Unmetneed

33%, Do=15%

CU/Pus=78%

Rata-rata anak

dalam keluarga

2,43 (2-3)

Peningkatan SDM

program KB dan

Jumlah petugas

lapangan KB,

Sarana Parasrana

Pelayanan,

Anggaran yang

memadai

2. Rasio Akseptor

KB

Kualitas Peserta

KB

Meningkatnya

pemakain

kontrasepsi

terutama

pemakaian

terutama untuk

IUD, MOP,

MOW, Implan

Peserta KB

pengguna

kontrasepsi Pil

dan Suntik

Masih Tinggi

sehingga biaya

tinggi dan angka

do tinggi,

CU/Pus = 78%,

CPR =67%

KIE, Peningkatan

Kualitas dan

kuantitas

Pelayanan,

meningkatkan

akses pelayanan

KB, peningkatan

jumlah tenaga

pelayanan KB,

3. Jumlah Pra KS

dan KS I masih

tinggi

Menurunnya

jumlah Pra KS dan

KS I,

Jumah Keluarga

Pra KS dan KS I

masih tinggi

Meningkatkan

pelaksananaan

pendataan

59

sebanyak

427.477 KK

keluarga lebih

efektif, melakukan

verifikasi data,

analisis data, dan

penyediaan single

data untuk pra KS

dan KS I

3. Ketahanan

Keluarga

Meningkatnya

peranserta

masyarakat dalam

mengikuti

kegiatan poktan-

poktan kegiatan

Masih

rendahnya

peranserta

masyarakat

dalam mengikuti

kegiatan BKB,

BKL, UPPKS,

BKR dan poktan

lainnya

KIE kelompok,

Pembinaan dan

pembentukan

kelompok

kegiatan

4. Pendewasaan Usia

Perkawinan

Meningkatnya

pemahaman

tentang reproduksi

sehat bagi remaja

dan hak-hak

reproduksi

Masih terjadi

kawin muda

sehingga rata-

rata usia kawin

masih rendah

yaitu 19 tahun,

Peningkatan

Kelompok

PIKRR,

meningkatkan

peran pemuda

dalam program

KB, pembinaan

dan pembentukan

PIKRR di semua

desa

5. Partisipasi

Masyarakat

Meningkatnya

peranserta

masyarakat dalam

Masih

rendahnya peran

serta masyarakat

Akadvokasi dan

KIE kelompok

dan individu,

60

program KB,

sehingga seluruh

keluarga ikut KB

dalam program

KB

Peningkatan

institusi program

KB tingkat desa,

Pos KB desa, Sub

Pos KB desa,

kelompok

akseptor, Toma,

toga, Pemuda,

LSM.

6 peningkatan

jejaring swasta/

steakholder

Pihak

swasta/pengusaha

ikut dalam

program KB

perusahaan

Masih

rendahnya peran

swasta dalam

program KB

Meningkatnya

Advokasi kepada

pihak suwasta,

membentuk KB

perusahaan

7. Pemeberdayaan

Perempuan

a. persentase

partisipasi

perempuan

dilembaga

pemerintah

b.Rasio KDRT

Meningkatnya

peran waninta

dalam

pembangunan dan

pengarusutamaan

gender

Meningkatnya

persentasi

perempuan di

lembaga

pemerintah

Masih

rendahnya

pemahaman

tentang gender,

kasus trafiking

dan KDRT

masih tinggi

Masih

rendahnya

keterlibatan

pekerja

perempuan pada

lembaga

pemerintah

Meningkatnya

program

pengarusautamaan

gender,

pembentukan

kelompok

ekonomi kaum

perempuan,

sosoialisasi dan

implentasi

undang-undangan,

Peningkatan peran

perempuan

dilembaga

pemerintahan.

61

7 Pengerlindungan

anak

Terbentukan kota

layak

anak,tersedianya

data potensi anak,

meningkatnya

pemahaman

tentang hak-hak

anak dan

perlindungan anak

Masih

rendahnya

pemahaman

tentang

perlindungan

anak, masih

tingginya kasus

traffiking dan

KDRT

Terbentukan kota

layak anak,

meningkatnya

advokasi tentang

perlindungan

anak, dan

pemahaman

tentang

perlindungan dan

hak-hak anak

62

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN


KABUPATEN BANDUNG

Sejalan perubahan tata pemerintahan dari sentralistik menuju

desentralistik, program KB telah melakukan reposisi, baik kelembagaan maupun

program-programnya. Reposisi ini telah membawa implikasi dimana sebagian

kewenangan pengelolaan program KB di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah

Kabupaten. Sementara pemerintah pusat lebih bertanggung jawab kepada perumusan

kebijakan.

Perubahan system pemerintahan tersebut menuntut kesiapan pengelola dan

pelaksana program KB untuk menggalang kemitraan dengan tokoh agama, tokoh

masyarakat, tokoh adat, pimpinan organisasi profesi, LSM dan mitra kerja lainnya

untuk melakukan advokasi kepada para pengambil kebijakan publik khususnya di

Kabupaten. Pada era disentralisasi seperti saat ini, kegiatan advokasi mutlak

diperelukan agar program KB menjadi salah satu prioritas pembangunan di daerah.

Hal ini penting mengingat keberhasilan atau kegagalan program KB sangat

tergantung kepada kelangsungan program KB di lini lapangan.

Penduduk dalam jumlah yang besar sebagai sumber daya manusia (SDM)

merupakan kekuatan pembangunan. Anggapan tersebut mengandung kebenaran bila

kondisi tersebut disertai faktor kualitas dan persebarannya yang merata. Tetapi

apabila jumlah penduduk yang terus meningkat bila tidak diimbangi dengan

kualitasnya maka akan menjadi beban dala pembangunan.

Kabupaten Bandung dengan jumlah penduduk saat ini sekitar 3,2 juta

merupakan aset pembangunan yang harus di tingkatkan kualitasnya agar dapat

berdaya saing. Besarnya jumlah penduduk ini terkait tingginya angka pertumbuhan

penduduk utamanya di pengaruhi oleh tingkat kelahiran. Meskipun tingkat kelahiran

63

sudah dapat diturunkan namun secara absolut jumlah penduduk Indonesia masih terus

akan bertambah.

Sebagai salah satu program pebangunan nasional, program KB dan

pemberdayaan perempuan mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya

mewujudkan manusia Kabupaten Bandung yang sejahteraa disamping program

pendidikan dan kesehatan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang nomor 10

tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Sejahtera menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan

kepeduian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan,

pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, serta peningkatan

kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Kemudian undang-undang nomor 52 tahun 2009, tentang kependudukan dan

Keluarga Berencana menunjukan begitu pentingya peran KB dalam pembangunan.

Untuk memberi arah pelaksanaan program; dalam Peraturan Presiden

nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun

2004-2009, disebut bahwa program KB nasional merupakan rangkaian pembangunan

kependudukan dan keluarga kecil berkualitas sebagai langkah penting dalam

mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ini diarahkan sebagai upaya

pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencan, serta pengembangan

dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluaraga kecil yang

berkualitas.

Selanjutnya dalam RJPMD tahun 2011-2015 visi dan misi pemerintah

Kabupaten Bandung adalah “Mewujudkan Kabupaten Bandung Yang Maju, Mandiri

dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan

Pembangunan Pedesaan, Berlandaskan Relijius Kultural dan berwawasan

Lingkungan.” Berdasarkan visi tersebut maka dapat diberi pengertaian bahwa dalam

untuk mewujudkan masayarakat yang maju, mandiri dan berdaya saing perlu

peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka untuk meujudkan itu peran program

KB sangat dominan disamping prioritas pendidikan dan kesehatan. Hal ini sesuai

dengan misi ke 4 Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu : Meningkatkan Kualitas

64

Sumberdaya Manusia (SDM) (pendidikan dan Kesehatan), memantapkan kesalehan

sosial berlandaskan Iman dan Tagwa.”

Sementara itu berdasarkan tentang Rencana Strategis Privinsi Jawa Barat

Tahun 2008-2013 dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu : ”Tercapainya

masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Berdaya saing”. ditegaskan

bahwa pencapaian Visi jawa barat Pengendalian laju pertumbuhan penduduk

dilakukan melalui Peningkatan Cakupan peserta KB dan KB mandiri sebagai

faktor kunci keberhasilan merupakan faktor kunci keberhasilan pada misi ke satu

yaitu ”Meningkatan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang produktif dan

berdaya saing” dan misi ke 4 (empat) yaitu ”Meningkatkan daya dukung dan daya

tampung lingkung untuk pembangunan berkelanjutan”.

Sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah tersebut; Badan Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menterjemahkannya dalam Rencana

Strategis Program KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung tahun

2011-2015 untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten

Bandung dengan Visi dan Misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan Tahun 2011-2015 sebagai berikut:

1. Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Visi adalah tujuan adalah tujan yang ingin dicapai oleh Badan Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah :

“Mewujudkan Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun

2015”

Visi tersebut mengandung beberapa makna dan arti dalam mewujudkan

pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan yaitu:

Keluarga Sejahtera adalah sebuah norma untuk membangun keluarga yang

harmonis, bahagia dan sejahtera seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang

Nomor 10 tahun 1992 tentang pembangunan keluarga berencana dan keluarga

sejahtera yang menyebutkan bahwa keluarga adalah unit kecil dalam masyarakat

yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dengan anaknya atau ayah dengan

65

anaknya, atau ibu dengan anaknya. Dengan demikian maka tumpuan dan kekuatan

program keluarga sejahtera berada pada sejauh mana keluarga dapat merencanakan

hal-hal yang menyangkut kesejhateraan dalam keluarga yang menjadi

tanggungjawabnya.

Maju adalah kondisi dimana keluarga mampu menciptakan sumber daya

manusia memiliki kemampuan untuk berkompetensi dangan sehingga mampu

bersaing menguasi teknologi dengan pendidikan yang tinggi tetapi mempunyai

kepribadian.

Mandiri adalah Kondisi dimana keluarga mampu menolong dirinya sendiri,

dalam memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga keluarga menjadi maju dengan

kekuatan sendiri.

Berkualitas adalah kondisi dimana keluarga mampu memenuhi semua

kebutuhan jasmani dan rohani baik dalam hal kesehatan, pendidikan dan daya beli

keluarga.

b. Misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Selanjutnya untuk mencapai visi tersebut maka diiplentasikan kedalam misi Badan

Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuapuan yaitu :

1. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pengaturan

kelahiran, pendewasaan usia perkawian, pembinaan Ketahanan Keluarga dan

penngkatan keluarga sejahtera.

2. Penyediaan Data Mikro Keluarga untuk pembangunan di daerah

3. Meningkatkan kualitas kepesertaan peserta KB

4. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui penegakan,

kesetataraan, keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak

5. Meningkatkan peran serta swasta/steak holderdalam pembangunan KB.

66

c. Tujuan

Tujuan dari program pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan

perempuan adalah

1. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan

kependudukan guna mendorong terlaksananya peninkatan sumber daya

manusia bidang kesehatan melalui pembangunan berwawasan kependudukan

2. Mewujudkan penduduk tmh seimbang melalui pelembagaan norma keluarga

kecil bahagia sejahtera

3. mewujudkan kualitas hidp perempuan dan anak

d. Sasaran

sasaran yan akan dicapai dalam pembangunan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan adalah:

1. sasaran Umum adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang di

tandai dengan peningkatan program KB, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak dengan :

- meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)

- Meningkatkan Indek Pembangunan Gender (IPG) didukung dengan

menurunnya Net Repduction Rate (NRR)=1 melalui Total Fertility Rate

(TFR)=2,10 penduduk tampa pertumbuhan

67

2. sasaran Strategis

Sasaran strategis yang akan di capai tahu 2011-2015 adalah sebagai berikut:

NO SASARAN STATUS AWAL TARGET 2015

1. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan

penduduk tingkat nasional (% per tahun)

1,23 * 0,75*

2. Menurunnya TFR per perempuan usia

reproduksi

2,35 ** 2,10 **

3. Meningkatnya CPR cara modern (%) 67,0 ** 70,0 **

4. Menurunnya kebutuhan ber KB tidak terlayani /

unmet need dari pasangan usia subur (%)

15 ** 5,0 **

5. Meningkatnya median usia kawin pertama

perempuan (tahun)

19 ** 21 **

6. Menurunnya kasus KDRT dan Trafiking

7. Meningkatkan peran perempuan dilembaga pemerintah dari 1,84 % menjadi 5 %

6. Meningkatnya keserasian kebijakan pengendalian penduduk

7. Meningkatnya ketersediaan & kualitas data dan informasi kependudukan yang bersumber dari

pendataan keluarga, sensus, survei, dan registrasi vital kependudukan

e. Strategi dan Kebijakan

1. analisis Swot

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan program keluarga berencana

dan pemberdayaan perempuan maka strategi dan arah kebijakan pembangunan

keluarga berencana akan dilaksanakan secara berkesinambungan. Untuk

68

menentukan alternatif strategi pencapaian dilakukan melalui analisis SWOT

(Strenght, Weakness, opportunity, dan threats) yaitu sebagai berikut:

a. Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal (PLI dan PLE)

Berdasarkan analisis SWOT, pencermatan lingkungan internal dan

eksternal Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Bandung diperoleh beberapa faktor kekuatan, kelemahan, peluang

dan tantangan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan keberhasilan

program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, adalah sebagai

berikut :

Tabel 4

Tabel 1. Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal (PLI & PLE) Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)

1. Perda NO. 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan SKPD Kabupaten Bandung,

1.

Prasarana dan sarana terbatas

2. Telah terbentuk mekanisme opersional sampai lini lapangan

2. TFR masih tinggi 2,35, dan CPR=67%

3. Mempunyai informasi lengkap dari data hasil pendataan keluarga

3. Petugas belum memahamin tugas dan fungsi secara mendalam

4. Potensi Pegawai 224 orang 4. Advokasi dan KIE masih rendah 5. Sudah terbina kerjasama dengan dengan

dinas kesehatan dan instansi terkait lainnya

5. Jumlah PLKB/PKB belum sesuai dengan jumlah desa yang ada

Peluang (Opportunities) Ancaman (Threats) 1.

2.

Undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Keluarga Berencana Undang-undang No. 52tahun 2009 tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana

1.

3.

Rendahnya Kualitas Pelayanan KB AKI dan AKB masih tinggi

3. Dukungan Politisi (Bupati,DPRD) cukup tinggi mendukung program KB

2. Kualitas Kinerja Aparatur belum optimal

4. Kemitraan dengan 300 Orang Pos KB Desa, 31 Kelompok PIKR, 31 Paguyuban MOP dan 1000 kel Bina-bina Keluarga

3. Jumlah PLKB/PKB belum sesuai dengan jumlah desa yang ada

5. Terdapat 62 Puskesmas dan klinik KB tempat Pelayanan

4. Partisipasi masyarakat dalam program KB masih Rendah

6.

7.

KB sebagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian kelahiran Koordinasi dengan dinas kesehatan cukup baik

5.

6.

Pelaksanaan koordinasi intern dan eksteran Belum Optimal Anggaran Belum Memadai

69

TABEL. 6

Analisis SWOT KAFI KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN

(WEAKNESSES) 1. Adanya SOTK yang jelas

yaitu BKBPP 1. Prasarana dan sarana terbatas

2. Potensi 215 Pegawai 2. Advokasi belum optimal KAFE

3. Telah terbentuk mekanisme opersional sampai lini lapangan

4. Mempunyai informasi

lengkap dari data hasil pendataan keluarga

5. Sepuluh langkah PLKB sebagai SOP

3. Petugas belum memahamin tugas dan fungsi secara mendalam

4. Jumlah PLKB/PKB belum

sesuai dengan jumlah desa yang ada

5. TFR masih tinggi 2,35, CPR=67 %, CU/Pus 78%

PELUANG (OPPORTUNITIES)

STRATEGI SO STRATEGI WO

1. Undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Keluarga Berencana

2. Undang-undang No. 52 tahun

2009 Tentang Kependudukan dan KB

1. Peningkatan Pelaksanaan Program KB lebih terfokus pada pengaturan Kelahiran, pendewasaan Usia Perkawinan, Ketahanan keluarga dan Reproduksi sehat

1. Tinkatkan koordinasi dengan lintas sektoral dalam pelayanan KB

2. 62 Puskesmas dan klinik KB tempat Pelayanan

2. Melakukan kerjasama dengan kilinik KB tempat pelayanan

2. meningkatkan kerjasama dengan melalui pertemuan rutin

3. secara Politisi (DPRD) dan Pemerintah daerah mendukung program KB

3. Membina petugas menjdai profesional sebagai petugas lapangan KB

3. Meningkatkan kemampuan aparatur melalui KIE dan Advokasi

4. Memanfaatkan dukungan politis dalam membuat kebijakan program KB

4. Mebuat kebijakan –kebijakan yang mendukung program KB

ANCAMAN (THREATS) STRATEGI ST STRATEGI WT 1. Rendahnya Kualitas

Pelayanan KB 1. Meningkatkan kemampuan

teknis petugas, melengkapi sarana dan prasarana pelayanan

1. Tingkatkan prasarana dan saran untuk mendukung kegiatan pelayanan KB. SDM pelayan KB.

2. Kualitas Kinerja Aparatur belum optimal

2. Meningkatakan kemampuan teknis aparatur melalui pendidikan dan pelatihan

2. Tingkatkan profesionalitas SDM untuk pengelolaan Program Keluarga Berencana di semua tingkatan, SKPD, UPT, PLKB, PKB

3. Pelaksanaan koordinasi intern dan eksteran belum optimal

3. Merikrut pegawai baru atau menanmbh personil dari insatnsi lain

3. Lakukan peningkatan kualitas kinerja pegawai yang efektif dan efisien sesuai TOPOKSI

4. Tingkatkan koordinasi intern dan ekstern dalam pelaksanaan program KB

70

b. Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

Berdasarkan hasil analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman (analisis SWOT), ditetapkan faktor kunci keberhasilan (Critical

Succes Faktor/CSF) yang dijadikan indikator kinerja pencapaian program KB

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan. Faktor penentu

keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan keluarga

berencana sesuai misi yang ditetapkan dengan indikator kinerja dan tolok ukur

keberhasilannya. Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki kewenangan untuk

melaksanakan pembangunan di bidang Keluarga berencana dengan indikator

keberhasilan program sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan akses pelayanan Keluarga

Berencana

2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk

mendukung pelayanan KB.

3. Meningkatkan profesionalisme pegawai untuk pengelolaan program

keluarga berencana disemua tingkatan Tingkat Kabupaten, Ka. UPT

Kecamatan, PLKB dan PKB di tingkat desa

4. Melakukan peningkatan kualitas kinerja pegawai yang efektif dan efisien

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

5. Meningkatkan koordinasi intern dan ekstern dalam pelaksanaan program

KB

6. Meningkatkan Advokasi kepada para pemangku kepentingan untuk

mendukung kebijakan program KB

7. Meningkatkan Anggaran program dan kegiatan untuk mencapai

keberhasilan program KB

8. Meningkakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KB

dengan menjadi peserta KB, motivator KB, Kader KB di semua tingkatan

9. Menngkatkan jejaring program KB kepada pihak swasta atau steakholder

dalam pembangunan keluarga berencana.

71

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Rencana Program Dan Kegiatan

Untuk mencapai visi dan misi yang telah di tentukan maka dirumuskan rencana

program dan kegiata yang akan dilaksanakan selama lima tahun sesuai dengan

rentra badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan yang sesuai

dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015. Program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 13, yang

mana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh badan keluarga berencana dan

pemberdayaan perempuan terdiri dari 2 urusan yaitu pertama urusan Bidang

keluarga berencana dan keluarga sejahtera dan kedua urusan pemberdayaan

perempuan dan perlindingan anak.

Sejalan dengan RPJMD tahun 2011-2015 program yang dilaksanakan oleh Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan anak

2. Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan

3. Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

4. Program Keluarga Berencana

5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

6. Program Pelayanan Kontrasepsi

7. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

8. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDs

9. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang anak

10. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga balita

71

B. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Rencana program pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan Kabupaten Bandung tahun 2011-2015

sebagai berikut :

SKPD

KOD. REK.

URUSAN/PROGRAM KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)/KEGIA

TAN (OUTPUT)

SASARAN TARGET TAHUN SATUA

N

PAGU INDIKATIF

2011 2012 2013 2014 2015 TAHUN

2011 TAHUN

2012 TAHUN

2013 TAHUN

2014 TAHUN

2015 1.11 PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.xx.16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Menurunnya jumlah trafficking dan KDRT, serta meningkatnya organisasi PPA, dan terbentunya P2TP2 tingkat Kabupaten

korban trafficking korban KDRT organisasi PPA Organisasi P2TP2

30 40 1 1

25 35 1 1

23 32 1 1

20 30 1 1

17 25 1 1

org org kelompok kelompok

358.750.000

518.077.667

657.752.667

797.427.667

937.102.667

1.11.xx.17

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

kader posyandu mendapat pengetahuan tentang ekonomi dan kesejahteraan keluarga

kader posyandu, pos KB, PKK

248 orang

250 orang

253 orang

255 orang

20 orang

Org 132.890.000

147.672.833

161.779.958

175.887.083

189.994.208

1.11.xx.18

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

tercapai 1 desa binaan Program P2WKSS dengan terbina 100 KK miskin

Keluarga Miskin

100 KK

90 KK

95 KK 97 KK

105 KK

0rg/desa 91.530.000

89.891.018

91.143.518

92.396.018

93.648.518

72

1.12

KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA

1.12.xx.15

Program Keluarga Berencana

tercapainya pelayanan Keluarga Berencana melalui : pelayanan KB MOP dan MOW Kesepakatan Pelayanan Dengan Medis Pelayanan KB Paska Pelayanan

akseptor KB baru MO

. 450 orang 16 orang 1200 masyarakat 1paket 1paket 250 orang 1000 orang 1050 orang 250 orang 31 kelompok 31 kelompok 276 desa/kel


. 550 orang 25 orang 1300 masyarakat 1paket 1paket 350orang 1100 orang 1150 orang 300 orang 31 kelompok 31 kelompok 276 desa/kel



. Org org org org pkt pkt org org org org kel kel desa/kel

984.150.000

1.296.478.641

1.384.598.446

1.472.718.252

1.560.838.058

73

1.12.xx.16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Meningkatkan Pengetahuan Remaja tentang kesehatan reproduksi yang dilakukan melalui: Lokakarya remaja Pembentukan Kelompok PKIR Pertemuan PIKR Percontohan

. . Remaja Maham Tentang KRR terbentuk Kelompok PIKR baru PIKR Terbaik TK Kabupaten Meningkatkan Pengetahuan para santri ttg KRR Siswa paham ten KRR bagi remaja Peningkatan PUP Kelompok PIKR lebih meningkat pengetahuannya

. . 150 peserta 31 kelompok 5 kelompok 3 pontren 5 SLTA 10 desa 31 kelompok





. . Org kelompok kelompok kelompok kelompok desa kelompok

231.490.000

155.359.600

139.471.600

123.583.600

107.695.600

1.12.xx.18

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri

tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB di setiap desa

Pos KB Desa berperan aktif dalam Kegiatan Program KB Sub Pos KB desa berperan aktif dalam Kegiatan Program KB

300 Orang . 930 orang





org Org org

418.160.000

351.634.080

309.577.980

267.521.880

225.465.780

1.12.xx.21

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Perubahan Sikap dan prilaku masyarakat tentang bahaya narkoba, PMS dan Penyakit HIV/AIDs melaui peringatan hari AIDS sedunia

Generasi muda dan masyarakat mengerti tentang bahaya narkoba, Penyakit Menular Seksual dan Penyakit HIV/AIDS

200 orang

175 orang

150 orang

125 orang

100 orang

Org 22.310.000

19.773.333

18.378.333

16.983.333

15.588.333

74

1.12.xx.22

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Tersedianya data Potensi tentang Pengasuhan anak. Meningkatnya pengetahuan ibu melalui kartu kembang anak

Data dasar tentang tumbuh kembang anak . Kartu KKA

31 buku . 1 paket

31 buku . 1 paket

31 buku . 1 paket

31 buku . 1 paket

31 buku . 1 paket

buah . Pkt

43.290.000

37.700.000

41.492.500

45.285.000

49.077.500

1.12.xx.23

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Meningkatkan peran kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS di tingkat kecamatan

Pendamping Kelompok BKB pendamping Kelompok BKR Pendamping Kelompok BKL Pendamping Kelompok UPPKS

504 orang 155 orang 155 orang 372 orang





org Org org org

141.370.000

145.655.000

152.082.500

158.510.000

164.937.500

Jumlah

2.423.940.00

0,00

2.762.242.17

2,00

2.956.277.50

2,00

3.150.312.83

3,00

3.344.348.16

4,00

75

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN KELUARGA BERENANA DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011-2015

Indikator kinerja Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung tahun

2011-2015. Sejalam dengan prioritas pembangunan pemerintah kabupaten Bandung

yaitu pada misi ke 4 “Meningkatkan Sumber daya Manusia (SDM) (pendidikan dan

Kesehatan), yang berlandaskan iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda”.

Maka indikator yang dilaksankan untuk mendukung misi yang tertuang dalam

RPJMD Pemerintah Kabupatem Bandung Tahun 2011-2015 tersebut yaitu:

Dalam meningkatkan Rasio Peserta KB maka indikator Kinerja menurunkan

Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,10 dan NRR=1 melalui peningkatan perseta KB

baru dan Peserta KB aktif tahun 2011-2015.

Tabel.

Rencana Pencapaian Peserta KB Baru tahun 2011-2015

NO MIX KONTRASEPSI TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

1 IUD 10.248 11.273 12.400 13.640 15.004

2 MOW 953 1.048 1.153 1.268 1.395

3 MOP 1.084 1.192 1.312 1.443 1.587

4 IMPLANT 4.212 4.633 5.097 5.606 6.167

5 SUNTIKAN 32.681 35.949 39.544 43.498 47.848

6 PIL 27.630 30.393 33.432 36.776 40.453

7 KONDOM 5.323 5.855 6.441 7.085 7.793

JUMLAH 82.131 90.344 99.379 109.316 120.248

76

Tabel

Rencana Pencapaian Peserta KB Aktit Tahun 2011-2015

NO MIX KONTRASEPSI

TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015

1 IUD 86.213

88.799

97.679

107.447

118.192

2 MOW 13.265

13.663

15.029

16.532

18.185

3 MOP 5.650

5.820

6.401

7.042

7.746

4 IMPLANT 18.253

18.801

20.681

22.749

25.024

5 SUNTIKAN 305.885

315.062

346.568

381.224

419.347

6 PIL 155.348

160.008

176.009

193.610

212.971

7 KONDOM 11.818

12.173

13.390

14.729

16.202

JUMLAH 596.432

614.325

675.757

743.333

817.667

Tabel.

Rencana Pencapain kelompok bina-bina tahun 2011 - 2015

NO BINA-BINA

TAHUN JUMLAH

2011 2012 2013 2014 2015

1 BKB 62 74 89 107 129 461 2 BKR 31 37 45 54 64 231 3 BKL 31 37 45 54 64 231 4 PIKR 83 100 120 143 172 618 5 UPPKS 467 560 672 807 968 3.475

77

1. Isu dan Permasalahan

NO URUSAN PERMASALAHAN ISU 1 Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera

Masih Rendahnya rasio peserta KB

Terjadinya Ledakan Penduduk , dan Babby Boom, angka kematian ibu dananak masih tinggi (AKI dan AKB)

2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masih rendahnya keterlibatan pekerja perempuan pada lembaga pemerintah

Belum optimalnya program pengarusutamaan gendar dan Perlindungan anak. Masih rendahnya keterlibatan pekerja perempuan pada lembaga pemerintah

78

2. Indikator Kinerja yang akan di capai tahun 2011-2015

BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA

PENYEL. PEMDA (NOMOR DAN

HALAMAN)

Kondisi terakhir

Target

Permasalahan

Faktor-Faktor Penentu

Keberhasilan

1 2 3 4 6 7

1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Persentase partisipasi Perempuan di Lembaga pemerintah (11.1 dan IV – 15)

1,84 % 5,40 % Masih rendahnya keterlibatan pekerja perempuan pada lembaga pemerintah

Peningkatan pengetahuan dan pendidik kaum perempuan,

2 Partisipasi Perempuan di

Lembaga swasta (11.2 dan IV – 15)

98,16% 100% Masih Rendahnya pendidikan kaum perempuan

Meningkatkan Pendidikan dan Keterampilan Perempuan

3

Rasio KDRT (11.3 dan IV – 15)

0,001693625 0% Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan hukum, dan tindakan KDRT

KIE dan advokasi dan sosialisasi tentan hak-hak perempuan dan perlindungan perempuan

4 Presentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (11.4 dan IV – 15)

-0 0

5

Presentase angkatan kerja Perempuan (11.5 dan IV – 15)

42,55% 80% Masih rendahnya keterapilan perempuan untuk memasuki lapangan kerja

Meningkatkan pendidikan dan keterampilan perempuan

6 Penyelesian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan

8 kasus 100% Masih rendahnya pemahaman

Meningkatkan pengetahuan masyarakat

79

kekerasan (11.6 dan IV – 15)

masyarakat tentang perlindungan anak dan hak-hak anak

tentang perlindungan dan hak-hak ana

7 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera/ Rata-rata jumlah anak perkeluarga (12.1 dan IV – 15)

2,43 (2-3) 2,0 (2 anak)

Masih Rendahnya rasio peserta KB

Peningkatan Pelayanan KB dan Akses Pelayanan KB serta Sarana Prasara dan anggaran yang tersedia

8

Rasio akseptor KB (12.2 dan IV – 16)

78,84497235 92 % Masih rendahnya masyarakat menjadi peserta KB, (rasio KB masih rendah)

Meninkatkan pelayanan KB, Meningkatkan KIE, Penyedian sarana dan Prasarana Meningkatkan anggaran KB

9 Cakupan perserta KB Aktif (12.3 dan IV – 16)

514.301 627.110 Belum semua Pasangan usia subur (PUS) menjadi Peserta KB

Meningkatkan KIE dan advokasi, meningkatkan pelayanan KB, Meningkatkan kualitas peserta KB

10 Keluarga Pra sejahtera dan Kluarga Sejahtera I (12..4 dan IV – 16)

427.477 213.650 Belum optimalnya pelasknaan pendataan keluarga,

Meningkatkan akses pelayanan KB, dan penyediaan single data untuk pembangunan

80

3. Sasaran dan capaian Kinerja 2011-2015

NO URUT

SASARAN NO. DAN

HALAMAN STRATEGI

INDIKATOR KINERJA

(OUTCOME

CAPAIAN KINERJA PROGRAM

PEMBANGUNA

N DAERA

H

BIDANG URUSAN

SKPD PENANGGUNG JAWAB

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Meningkatnya

akses dan mutu pelayanan kesehatan

PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)

11.1.12.2. Rasio akseptor KB

Program Keluarga Berencana

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

BKBPP

Jumlah PUS 599.583 627.110 Jumlah Peserta

KB (Jumlah Akseptor KB)

482.055 514.301

Jumlah tidak ber KB

117.528

112.809

Rasio Akseptor KB

80,40 % 82,01 %

4. Rencana Capaian Kinerja Program KB dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2011-2015

NO URUT

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/KINERJA PEMBANGUNAN

DAERAH

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 1 11.1.12. Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera

11.1.12.2 Rasio Akseptor KB Jumlah PUS 669.016 751.992 796.696 813.124 814.406 Jumlah Peserta

KB (Jumlah Akseptor KB) 558.495

643.329 699.977 724.819. 749.661

Jumlah tidak ber KB 110.521 108.663 96.719 88.305 64.745 Rasio Akseptor KB 83,48 85,55 87,86 89,14 92,05

81

Selanjtunya indikator kinerja Badan Keluraga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan yang mengacu kepada RPJMD tahun 2011-2015 dalam prioritas

pembangunan Pemerintaj Kabupaten Bandung adalah pada prioritas ke 8 (delapan)

peningkatan dearajat kesehatan poin c, “Penerapan Jaminan Kesehatan bagi seluruh

masyarakat Kabupaten Bandung” dalam hal ini Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan perempuan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten

Bandung dalam penyedian Singgle Data untuk program menanggulangan kemiskinan

di Kabupaten Bandung.

Documents

EVALUASI KINERJA RUAS JALAN KOPO – SOREANG