Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
EVALUASI KEBIJAKAN E-FILING DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI ASING (STUDI KASUS KONSULTAN X)
Habibah1 dan Wisamodro Jati2
1. Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia
2. Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia
[email protected], [email protected]
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Asing klien dari Konsultan X dan upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam peningkatan penggunanaan e-Filing untuk klien WPOP Asing. Klien WPOP Asing Konsultan X diketahui tidak menggunakan e-Filing dalam pelaporan SPT PPh. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Filing untuk SPT PPh klien WPOP Asing tidak efektif pemanfaatannya pada Konsultan X karena kurangnya sosialisasi. Konsultan X juga mengeluarkan kebijakan untuk tidak menerapkan e-Filing pada klien WPOP Asing karena sistem e-Filing yang tidak memiliki fitur sesuai dengan kebutuhan klien WPOP Asing. Untuk itu pihak DJP perlu melakukan upaya-upaya peningkatan penggunaan e-Filing melalui penyempurnaan fitur aplikasi e-Filing, peraturan, sosialisasi dan layanan kemudahan secara teknis.
Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Pelaporan Pajak, e-Filing, Wajib Pajak Orang Pribadi Asing
Evaluation of e-Filing Policy in Reporting Annual Income Tax Return of Individual Expatriate (Case Study at X Consultant)
Abstract
The purpose of this study is to evaluate e-Filing policy on Annual Income Tax Return Reporting expatriate client of Consultant X and effort of Directorate General of Taxation to increase the utilization of e-Filing for expatriate. The fact shows that there is no expatriate clients of Consultant X who use e-Filing of Annual Income Tax Return application. This research adopted descriptive qualitative approach using in-depth interview. This research found that the utilization the e-Filing of Annual Income Tax Returns for Expatriate Taxpayer was ineffective because the lack of socialization. The Consultant X did not propose to use the e-Filing system for expatriate client as the absence of required fitur for expatriate. Therefore, the Directorate General of Taxation should make proper effort to increase the utilization of e-Filing through regulation, socialization and more simple system.
Keywords : Policy Evaluation, Tax Reporting, e-Filing, Expatriate Taxpayer
Evaluasi kebijakan..., Habibah, FISIP UI, 2014
Pendahuluan
Saat ini perkembangan teknologi Internet sudah mencapai perkembangan yang sangat
pesat. Internet dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka modernisasi pelayanan publik
dengan harapan dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya yang dilakukan
pemerintah dalam mengoptimalkan pengunaan teknologi informasi adalah dengan
menerapkan e- Government.
E-Government merupakan salah satu bentuk dari modernisasi pada level
pemerintahan. Modernisasi ini dilakukan salah satunya oleh Direktorat Jenderal Pajak yang
mana merupakan unit pemerintahan yang berada di bawah nauangan Kementerian Keuangan.
Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut DJP) telah meluncurkan
program perubahan (change program) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara
singkat biasa disebut Modernisasi (Pandiangan, 2007, 7). Perubahan yang dilakukan oleh
DJP adalah pada bidang proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi. Perbaikan
proses bisnis dilakukan antara lain yaitu penerapan e-system dengan dibukanya fasilitas e-
Filing (pengiriman SPT secara online melalui internet), e-SPT (penyerahan SPT dalam media
digital), e-payment (fasilitas pembayaran online untuk PBB), dan e-registration (pendaftaran
NPWP secara online melalui internet). Semua fasilitas tersebut diciptakan guna memudahkan
Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada penelitian ini fokus
pembahasan mengenai e-Filing.
E-Filing dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bentuk
elektronik oleh Wajib Pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan jalur
komunikasi internet secara online real time. Implementasi nyata dari kebijakan e-Filing
digunakan sejak tahun 2005 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP) No. 88
mengenai pelaporan SPT secara elektronik pada bulan Mei 2004 (Apa, 2009, para.4). Surat
Keputusan tersebut kemudian diatur kembali dalam KEP-05/PJ.05/2005 sebagaimana diubah
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) No. PER-47/PJ/2008 jo PER - 36/PJ/2013
Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dan Penyampaian Pemberitahuan
Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui
Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.
181/PMK.03/2007 jo 152/PMK.03/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta
Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat
Pemberitahuan.
Evaluasi kebijakan..., Habibah, FISIP UI, 2014
Aplikasi e-Filing disediakan secara gratis oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk
penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Terhitung sejak tanggal 1 Februari 2012,
Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan formulir 1770 S dan 1770 SS
melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) secara gratis. Untuk dapat
melaksanakan e-Filing tesebut, berdasarkan PER-39/PJ/2011 Wajib Pajak harus melakukan
terlebih dahulu Permohonan E-FIN (Filing Identification Number) dan Pendaftaran
Kebijakan E-Filing (E-Filing, 2013, para. 10). Peraturan mengenai e-Filing yang dapat
diakses melalui website ini telah direvisi, sehingga yang berlaku saat sekarang ini yaitu
Peraturan Direktur Jenderal Pajak terbaru Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara
Penyampaian Surat Pemberitauan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (selanjutnya
disebut WPOP) yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara e-Filing Melalui
Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
Dengan adanya aplikasi e-Filing yang dapat diakses secara gratis dari website
Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id, DJP tentunya berharap tingkat
kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi akan meningkat.
Namun demikian, aplikasi e-Filing ini tidak mengakomodasi kebutuhan WPOP yang
merupakan tenaga kerja asing atau expatriate. Pada saat pembuatan akun e-Filing, rata-rata
para tenaga kerja asing atau expatriate mengalami kesulitan karena layanan e-Filing yang
disediakan semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Untuk registrasi dan pengurusan e-FIN
tenaga kerja asing atau expatriate boleh memberikan kuasa kepada pihak ke tiga seperti
konsultan pajak, namun untuk penyampaian SPT tidak boleh dikuasakan. Hal ini
menyebabkan banyak tenaga kerja asing atau expatriate yang tidak memanfaatkan e-Filing
dalam kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat pengguna e-
Filing untuk WPOP Asing.
Tabel 1 Jumlah WPOP Asing yang menggunakan e-Filing
Tahun Pajak Jumlah WP OP Asing
WP OP Asing pakai e-Filing
2011 4.957 orang 3 orang 2012 9.793 orang 4 orang 2013 15.211 orang 347 orang
Sumber: Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 15.211 orang WPOP terdaftar,
hanya 327 orang WPOP Asing yang menggunakan e-Filing. Fakta di lapangan menunjukkan
bahwa efektivitas pengguna e-Filing untuk WPOP Asing masih rendah. Padahal e-Filing
Evaluasi kebijakan..., Habibah, FISIP UI, 2014
melalui website Direktorat Jenderal Pajak tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan
kepada seluruh Wajib Pajak termasuk WPOP Asing.
Salah satu konsultan pajak yang tidak menerapkan sistem e-Filing untuk para
kliennya adalah Konsultan X. Konsultan Pajak ini merupakan salah satu konsultan ternama
yang menangani permasalahan perpajakan kliennya dengan profesional. Berdasarkan pada
situs World Tax dengan alamat www.itrworldtax.com, Konsultan X termasuk pada tier 2 dan
merupakan 10 besar konsultan di Indonesia. Pada Konsultan X diketahui bahwa tidak adanya
klien expatriate yang menyampaikan SPT PPh OP menggunakan e-Filing. Selain
permasalahan bahasa yang susah dipahami oleh tenaga kerja asing atau expatriate,
berdasarkan pada wawancara awal dengan salah satu staf Konsultan X yang mengurusi
pelaporan SPT Tahunan PPh WPOP, fasilitas layanan e-Filing dirasa tidak aman untuk
keamanan data Wajib Pajak.
Berdasarkan pemaparan diatas, perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan e-Filing dalam
pelaporan surat pemberitahuan tahunan PPh klien WPOP Asing Konsultan X.
a. Bagaimana evaluasi kebijakan eFiling dalam pelaporan Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan klien WPOP Asing pada Konsultan X?
b. Bagaimana upaya peningkatan penggunaan e-Filing oleh WPOP yang dilakukan
Direktorat Jenderal Pajak?
Tinjauan Teoritis Dalam melakukan evaluasi pada keijakan e-Filing dalam pelaporan surat
pemberitahuan tahunan PPh WPOP Asing terdapat beberapa konsep yang digunakan dalam
penulisan jurnal ini. Konsep-konsep tersebut yaitu evaluasi kebijakan, yurisdiksi pemajakan,
pelaporan pajak dan e-Government.
Evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk
mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan
dampak yang diinginkan (Agustino, 2006, 186). Evaluasi merupakan proses perbandingan
antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha, 1989, 201). Tidak semua program
kebijakan dapat meraih hasil yang diinginkan, oleh karena itu diperlukan evaluasi. Menurut
William N. Dunn (2003, 429-438) dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan
digunakan tipe kinerja yang berbeda-beda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Enam kriteria
evaluasi hasil kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan
Evaluasi kebijakan..., Habibah, FISIP UI, 2014
ketepatan. Evektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang
diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan, yang secara dekat berhubungan
dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.
(Dunn, 2003, hal. 429). Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk
menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi
dengan biaya terkecil dinamakan efisien (Dunn, 2003, hal. 430). Kecukupan berkenaan
dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan
yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003, hal. 430). Dari pengertian di atas dapat
disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau
memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau
kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Perataan, William N. Dunn
menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial
dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda
dalam masyarakat (2003, hal. 434). Responsivitas menurut William N. Dunn berkenaan
dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai
kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Menurut Dunn kriteria ketepatan mempertanyakan
apakah tujuan tersebut tepat untuk suatu masyarakat atau tidak.
Konsep selanjutnya yaitu yurisdiksi pemajakan. Perlakuan perpajakan terhadap subjek
dan objek luar negeri suatu Negara ditentukan oleh yurisdiksi pemajakan yang dianut Negara
tersebut. Yurisdiksi pemajakan menurut pendapat Owen dan Ongwamuhana sebagaimana
dikutip oleh Gunadi, adalah kewenangan suatu Negara untuk merumuskan dan
memberlakukan ketentuan perpajakan (Gunadi, 1997, hal. 48). Sistem pajak penghasilan di
Indonesia membangun yurisdiksi pemajakan berdasarkan dua kaitan (pertalian) fiskal, yaitu
subjektif dan objektif. Surrey dan Tillinghast sebagaimana dikutip oleh Gunadi, menyatakan
bahwa yurisdiksi yang mendasarkan pada pertalian subjektif disebut yurisdiksi domisili,
sedangkan yurisdiksi yang merujuk pada sumber penghasilan disebut yurisdiksi sumber
Gunadi, 1997, hal. 49). Untuk menentukan Orang pribadi yang diwajibkan menjadi Wajib
Pajak di Indonesia yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi
yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi
yang berada di Indonesia dalam satu tahun pajak dan mempunyai niat untuk bertempat
tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Setiap penduduk yang berstatus Subyek Pajak Dalam
Negeri (SPDN) wajib memiliki Nomor Wajib Pokok Pajak (NPWP). Dengan telah memiliki
NPWP maka kewajiban selanjutnya yaitu menghitung sendiri jumlah pajak terutang,
menyetor ke kas Negara melalui bank persepsi dan melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan
Evaluasi kebijakan..., Habibah, FISIP UI, 2014
Pajak (KPP) atau menggunakan jasa kantor pos atau jasa kurir ataupun menggunakan
electronic filing (e-Filing).
Konsep pelaporan pajak merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam
administrasi perpajakan. Tax Return atau pelaporan pajak itu sendiri pada dasarnya
merupakan bagian dari istilah 5M dalam perpajakan. 5M merupakan kewajiban perpajakan
yang harus dipenuhi Wajib Pajak, yang berawal dari mendaftarkan diri di KPP setelah itu
Wajib Pajak harus menghitung jumlah pajak terutang kemudian menyetorkan pajaknya.
Setelah menyetorkan pajak, Wajib Pajak diharuskan melaporkan pajak melalui Surat
Pemberitahuan (SPT), serta menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian
Surat Pemberitahuan dengan baik dan benar. (Nurmantu, 2005, 108)
Konsep e-Government, menurut Wyld (2004, 20) e-Government merupakan suatu
proses secara elektronik yang digunakan oleh pemerintah untuk mengomunikasikan,
menyebarkan atau mengumpulkan informasi, sebagai fasilitas transaksi dan perizinan untuk
suatu tujuan tertentu. Menurut Khalid dan Sadiq, e-Government diartikan sebagai sebuah
bentuk transformasi hubungan internal maupun eksternal dari sektor publik melalui kebijakan
internet sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan pemerintah dan tata laksananya.
Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dimana proses
penelitian digunakan untuk melihat gambaran sosial secara utuh dan kemudian digambarkan
melalui kata-kata (Creswell, 1-2). Penelitian ini memiliki jenis penelitian berdasarkan tujuan
untuk memaparkan atau penelitian deskriptif. Karena penelitian ini dilakukan untuk
kepentingan akademis maka penelitian ini merupakan jenis penelitian murni. Berdasarkan
dimensi waktunya, penelitian ini merupakan jenis penelitian cross-sectional dengan
mengambil waktu penelitian sejak Januari hingga Juni 2014.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka
dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Studi pustaka digunakan untuk
mendapatkan data dan informasi dari bahan cetak maupun non-cetak. Wawancara mendalam
dilakukan dengan beberapa pihak yaitu dari pihak Kantor Konsultan Pajak X, akademisi di
bidang e-Government, otoritas pajak dalam hal ini yaitu pihak DJP Sub-direktorat
Transformasi dan Proses Bisnis, KPP Badora (Badan dan Orang Asing).
Dalam melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis data
Evaluasi kebijakan..., Habibah, FISIP UI, 2014
kualitatif. Proses analisis dimulai dari menelaah data-data yang diperoleh dari hasil
wawancara dengan informan penelitian, catatan lapangan, dan dokumentasi terkait pelaporan
SPT tahunan PPh klien WPOP Asing yang selanjutnya dilakukan reduksi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan. Setiap informasi yang ditelaah tersebut harus diketahui
maksud dan maknanya, lalu dihubungkan dengan masalah penelitian. Dalam analisis data
dilakukan tahapan reduksi data yang hanya memasukkan informasi yang menurut peneliti
penting dan dapat membantu memecahkan masalah penelitian.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Sebelum dilakukan pembahasan yang menjawab pertanyaan penelitian, terlebih
dahulu akan dibahas mengenai gambaran umum dari objek penelitian kali ini yaitu profil dari
Kantor Konsultan Pajak X dan ketentuan domestik yang mengatur tentang pegawai asal
Indonesia yang bekerja di luar negeri.
Profil Kantor Konsultan Pajak X
Konsultan X menawarkan jasa kepada klien dengan pendekatan multi dimensional
untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi klien. Pendekatan multidimensional yang
dilakukan oleh Konsultan X terhadap klien tetap mengacu kepada kebijakan yang telah
ditetapkan oleh Konsultan X, demi kelancaran dan kemudahan dalam mengatasi
permasalahan yang dihadapi. Pada saat melaporkan SPT Tahunan klien WPOP Asing,
Konsultan X memutuskan untuk tetap menggunakan cara manual dibandingkan e-Filing. Hal
ini disebabkan karena tidak lengkapnya fitur pada e-Filing untuk WPOP Asing, seperti tidak
bisanya sistem e-Filing secara otomatis melakukan penghitungan penghasilan disetahunkan
untuk WPOP Asing.
Konsultan X merupakan gabungan jasa jaminan & penasehat, konsultan risiko, pajak,
penasehat keuangan dan konsultasi pengetahuan untuk memahami dan mengevaluasi
masalah-masalah klien dalam konteks gambaran besar. Jasa yang disediakan antara lain:
assurance and advisory services, enterprise risk services, ifrs services, tax services, financial
advisory services. Kualitas merupakan bagian dasar dari apa yang dilakukan Konsultan X,
dan terdapat banyak mekanisme formal dan informal yang memaksa mereka untuk mengikuti
standar aturan tertinggi melalui bisnis. Konsultan X dan cabang perusahaannya saling berbagi
Evaluasi kebijakan..., Habibah, FISIP UI, 2014
nilai : integritas, nilai tinggi kepada pasar dan klien, komitmen satu sama lain dan kekuatan
perbedaan budaya
Evaluasi Kebijakan E-Filing dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan tahunan PPh
Wajib Pajak Orang Pribadi Asing pada Kasus Konsultan X
Implementasi dari e-Government di Kementerian Keuangan (DJP termasuk salah satu
bagian Kementrian Keuangan) mulai diberlakukan di Indonesia semenjak tahun 2003 dengan
adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan e-Government. Pada tahun 2012 Kementerian Komunikasi dan
Informasi melakukan survey pelaksanaan e-Government pada kementerian di Indonesia. Hasil
survey tersebut menunjukkan Kementerian Keuangan termasuk pada 3 besar kementerian
terbaik dalam Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) tingkat kementerian tahun
2012. Ketiga kementerian tersebut yaitu Kementerian Perindustrian (Kemenperin),
Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). PeGI
ini sendiri merupakan kegiatan yang dilaksanakan Direktorat e-Government, Direktorat
Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk melihat peta
kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ditingkat kementerian (3
Kementerian, 2013, para 3).
Berdasarkan penjelasan diatas, kondisi e-Government DJP yang merupakan bagian
dari Kementerian Keuangan termasuk baik dibandingkan Kementerian yang lain, tapi aplikasi
yang dikeluarkan oleh DJP seperti e-Filing ini tidak 100% disambut baik oleh masyarakat.
Seperti klien WPOP Asing pada Konsultan X yang sangat sedikit memanfaatkan layanan
kemudahan e-Filing ini. Maka pada penelitian ini akan dibahas evaluasi e-Filing untuk klien
WPOP Asing, dengan tujuan dapat mengetahui bagaimana kinerja kebijakan e-Filing untuk
klien WPOP Asing pada Konsultan X.
Pertama, dari aspek efektivitas. Efektivitas mengandung pengertian dicapainya
keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum e-Filing melalui
website Direktorat Jenderal Pajak dapat dikatakan berhasil atau karena jumlah pengguna e-
Filing yang melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun dari jumlah yang
melebihi target tersebut, ternyata untuk WPOP Asing hanya sedikit yang menggunakan e-
Filing. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPP Badora jumlah pengguna e-Filing
untuk WPOP Asing tidak mencapai 25% dari jumlah WPOP Asing yang terdaftar. Khusus
untuk Konsultan X, diketahui tidak ada satupun klien WPOP Asing yang menggunakan e-
Evaluasi kebijakan..., Habibah, FISIP UI, 2014
Filing. Rendahnya pengguna e-Filing disebabkan kurangnya sosialisasi dari DJP dan karena
sifat e-Filing yang merupakan pilihan. Sosialisasi yang dilakukan DJP tidak tepat waktunya
yaitu menjelang batas akhir penyampaian SPT. Melaporkan pajak tidak diharuskan dengan
menggunkan e-Filing, tetapi juga bisa melalui pos ataupun datang langsung ke KPP,
tergantung pada wajib pajak masing-masing.
Kedua, e-Filing dari aspek efisiensi dapat dianalisasi dari aspek Sumber Daya
Manusia (SDM), peralatan, waktu dan biaya. Analisis dari aspek SDM dan peralatan, e-Filing
lebih efisien karena berbasiskan sisem sehingga pekerjaan-pekerjaan administratif pajak yang
memerlukan sumber daya manusia pajak yang banyak untuk mengurusnya akan direduksi
dengan menggunakan sistem e-Filing ini. Untuk peralatan pun tidak ada penambahan
peralatan, syaratnya hanya harus terkoneksi dengan internet. Jika dilihat dari aspek waktu,
menggunakan e-Filing dalam pelaporan SPT tahunan PPh WPOP tentunya sangat efisien. Hal
ini disebabkan karena WPOP langsung terkoneksi dengan sistem, tanpa harus ke KPP untuk
melaporkan Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh nya. Jika dilihat dari aspek biaya tentunya
dibutuhkan biaya untuk pengembangan aplikasi e-Filing ini. Namun demikian, tidak
diketahui berapa jumlah yang dikeluarkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak selaku
pembuat kebijakan. Jika dilihat dari dampak yang dihasilkan e-Filing dapat dikatakan biaya
yang dikeluarkan cukup rendah dibandingkan penghematan yang dapat dilakukan dengan
pengalihan cara pelaporan pajak menggunakan cara manual ke electronic filing (e-Filing) ini.
Ketiga dari aspek kecukupan, kebijakan publik dapat dikatakan memenuhi aspek
kecukupan bila dirasakan efektif memenuhi kebutuhan wajib pajak dan fiskus. Kecukupan
berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau
kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan
efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat
memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
Pada penelitian ini kecukukupan atau adequacy dilihat dari seberapa jauh e-Filing dapat
meningkatkan jumlah pelaporan SPT PPh WPOP Asing. Secara umum e-Filing untuk
pelaporan SPT PPh WPOP telah memenuhi kriteria kecukupan, namun tidak dapat memenuhi
kecukupan WPOP Asing. Hal ini disebabkan karena WPOP Asing yang mulai bekerja pada
pertengahan tahun atau menjadi subjek pajak pertengahan tahun, tidak bisa memanfaatkan
aplikasi e-Filing sebagai sarana pelaporan Pajak Penghasilanya. Ini disebabkan karena tidak
lengkapnya fitur pada e-Filing, dimana pada saat penghitungan penghasilan pada bukti
potong 1721A1, tidak ada kolom yang disediakan untuk menghitung penghasilan
disetahunkan. Hal ini akan mempersulit Wajib Pajak Orang Pribadi Asing dalam
Evaluasi kebijakan..., Habibah, FISIP UI, 2014
mengkalkulasikan Pajak Penghasilan. Demi kelancaran dan kemudahan dalam mengatasi
permasalahan yang dihadapi klien, setiap klien pada Konsultan X disarankan mengikuti
kebijakan yang dibuat oleh Konsultan X. Maka dengan alasan ketidaklengkapan fitur pada e-
Filing ini maka Konsultan X lebih memilih cara manual dalam melakukan pelaporan SPT
tahunan PPh klien WPOP Asing. Walapun ada klien yang meminta menggunakan e-Filing,
Konsultan X tidak menyarankan karena pada e-Filing tidak ada pilihan untuk menghitung
penghasilan disetahunkan.
Keempat dari aspek keadilan, pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti
semua sektor dan lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan.
Dalam penelitian ini berarti semua target dari kebijakan e-Filing melalui website DJP harus
dapat menikmati fasilitas layanan e-Filing, baik WPOP lokal ataupun asing. Namun
demikian, pada prakteknya kebanyakan WPOP Asing mengalami kesulitan untuk masalah
bahasa yang digunakan dalam layanan e-Filing. Layanan e-Filing pada website Direktorat
Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) disediakan dalam bahasa Indonesia. Permasalahan bahasa
ini adalah salah satu faktor utama penyebab tidak dimanfaatkannya sistem e-Filing oleh para
klien WPOP Asing.
Kelima responsivitas dalam kebijakan publik yang diartikan sebagai tanggapan
kebijakan publik atas respon wajib pajak. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh
suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok
masyarakat tertentu. Respon masyarakat atas penerapan e-Filing ini bermacam-macam.
Setiap program memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan e-Filing adalah bahwa
penyampaian SPT tahunan PPh WPOP akan lebih cepat, mudah dan murah. Namun
demikian, terdapat beberapa respon negatif dari masyarakat atas kebijakan e-Filing seperti
kurangnya sosialisasi, permasalahan bahasa, e-Filing sifatnya option dan masalah
kemeamanan atau jaminan kerahasiaan data menggunkan e-Filing.
Variabel terakhir yaitu ketepatan yang merujuk pada nilai atau harga dari tujuan
kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria
ketepatan mempertanyakan apakah tujuan tersebut tepat untuk suatu masyarakat. Kebijakan
e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak ini ditujukan untuk meningkatkan
pelayanan kepada Wajib Pajak. DJP memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang
mengguanakan formulir 1770S atau 1770SS. Hasil dari kebijakan tersebut juga telah tampak
berhasil karena penggunanya telah melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Evaluasi kebijakan..., Habibah, FISIP UI, 2014
Maka kebijakan e-Filing melalui website DJP ini sudah tepat ditujukan untuk WPOP
pengguna 1770S ataupun 1770SS.
Untuk menutupi kekurangan-kekurangan e-Filing, Direktorat Jenderal Pajak
melakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada pada saat sekarang ini.
Upaya yang pertama yaitu sosialisasi. Sejauh ini, upaya sosialisasi e-Filing masih dilakukan
oleh DJP melalui bantuan pihak KPP. Terutama diawal tahun 2014, sosialisasi e-Filing
sangat gencar dilakukan. Namun demikian, sebaiknya sosialisasi dilakukan jauh hari
sebelum dekat batas waktu penyampaian SPT agar tujuan kebijakan ini tercapai. Selain itu
intensitas dan konsistensi sosialisasi perlu diperhatikan. Hal ini akan menjadi sangat
penting jika menghadapi Wajib Pajak yang kurang aware untuk masalah transformasi pajak
seperti ini.
Upaya yang kedua yaitu memperbarui aplikasi e-Filing dengan menggunakan
wizard). Pihak Direktorat Jenderal Pajak selalu melakukan perbaikan untuk keberhasilan
sistem e-Filing ini dan agar masyarakat memanfaatkan secara maksimal layanan kemudahan
pelaporan pajak ini. Salah satunya yaitu dengan memperbarui aplikasi. Untuk e-Filing 1770S
dapat menggunakan metode wizard. Jika menggunakan metode wizard maka Wajib Pajak
akan dipandu dalam menyampaikan SPT. Namun, metode wizard hanya berlaku untuk SPT
1770 S.
Upaya yang ketiga yaitu pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda
atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan. Keterlambatan penyampaian Surat
Pemberitahuan tahunan PPh WPOP menggunakan e-Filing dikecualikan dari pengenaan
sanksi administrasi berupa denda. Hal ini diatur pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-62/PJ/2014 Tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa
Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang
Pribadi Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang
Pribadi Secara E-Filing. Pada KEP-62/PJ/2014 tersebut disebutkan bahwa: “Wajib Pajak
orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2013 secara e-Filing
melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) setelah batas waktu
penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi namun tidak
melewati tanggal 30 April 2014 dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa
denda atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan”. Peraturan ini merupakan salah
satu upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan pengguna e-Filing melalui
website www.pajak.go.id. Selain itu pertimbangan DJP mengeluarkan peraturan ini karena
Evaluasi kebijakan..., Habibah, FISIP UI, 2014
terdapat Wajib Pajak yang ingin menyampaikan SPT secara e-Filing namun menghadapi
kesulitan dalam pelaksanaannya sehingga dalam rangka pembelajaran memberi kesempatan
bagi Wajib Pajak orang pribadi untuk menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filing.
Upaya yang keempat yaitu Pendaftaran secara kolektif. Pada tahun 2014 ini DJP
mengeluarkan peraturan mengenai permohonan e-FIN oleh pemberi kerja tertentu. Ini dapat
dilihat pada PER 06/PJ/2014 tentang Tatacara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770 SS Secara e-
Filing dan Merupakan Pegawai Tetap pada Pemberi Kerja Tertentu. Pada peraturan tersebut
dikatakan bahwa pemberi kerja tertentu yang memiliki minimal 1000 karyawan dapat
mendaftarkan permohonan e-FIN karyawannya secara kolektif. Dengan adanya peraturan ini
maka WPOP tidak perlu lagi melakukan permohonan e-FIN ke KPP, dan cukup pemberi
kerja mendaftar sebagai pemberi kerja tertentu. Untuk WPOP Asing tentunya dapat terbantu
juga dengan hal ini. Karena untuk mendapatkan e-FIN mereka dengan mudahnya
menyerahkan hal ini kepada pemberi kerja karena pemberi kerja telah diberikan kewenangan
seperti yang diaturpada PER 06/PJ/2014.
Upaya kelima yaitu petunjuk pengisisan SPT menggunakan bahasa Inggris. Mengenai
petunjuk pengisian SPT menggunakan bahasa Inggris ini diatur dalam Surat Edaran Nomor
SE-21/PJ/2011 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
4/PJ/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Template dalam Bahasa Inggris untuk
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak 2010 beserta Petunjuk Pengisian. Pada Surat Edaran tersebut ditegaskan bahwa
template ini hanya sekedar alat bantu bagi Wajib Pajak yang tidak memahami bahasa
Indonesia pada saat melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak, bukan sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang
sebenarnya. Template tersebut dalam bentuk PDF yang terdiri dari SPT yang memiliki 2 versi
bahasa (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia). Pada saat Wajib Pajak mengisi SPT versi
bahasa Inggris, maka secara otomatis SPT versi bahasa Indonesia terisi dengan nilai yang
sama dengan yang terdapat pada SPT versi bahasa Inggris. Namun, petunjuk pengisisan SPT
menggunakan bahasa Inggris ini tidak langsung tersambung dengan sistem e-Filing. Pada
sistem e-Filing yang tersedia hanya bahasa Indonesia. Sebaiknya pada saat membuka menu
e-Filing, Wajib Pajak diberikan pilihan untuk menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa
Inggris.
Evaluasi kebijakan..., Habibah, FISIP UI, 2014
Simpulan
Berdasarkan analisis yang dilakukan mengenai evaluasi kebijakan e-Filing dalam
pelaporan SPT Tahunan PPh WPOP Asing pada Konsultan X, menunjukkan bahwa:
1. Kebijakan e-Filing bagi WPOP Asing yang menjadi klien Konsultan X tidak berjalan
efektif. WPOP Asing tidak ada yang memanfaatkan e-Filing dalam pelaporan SPT
tahunan. Dilihat dari aspek efisien tentunya dengan menggunakan e-Filing lebih
efisien dibandingkan manual, namun karena tidak ada klien WPOP Asing pengguna
e-Filing pada Konsultan X, maka variabel ini tidak terlalu bisa dijelaskan. Dari aspek
kecukupan, e-Filing tidak mendukung kebutuhan klien WPOP asing, hal ini yang
membuat Konsultan X tidak menyarankan klien WPOP asing menggunakan e-Filing
dalam pelaporan SPT tahunan. Dari aspek keadilan, sistem e-Filing belum
memberikan keadilan yang sama kepada klien WPOP Asing yang terkendala karena
permasalahan bahasa pada sistem e-Filing. Selanjutnya dari aspek responsivitas,
banyaknya klien WPOP Asing yang mengeluhkan permasalahan sosialisasi,
keamanan data dan permasalahan bahasa pada sistem e-Filing. Terakhir, dari aspek
ketepatan, kebijakan e-Filing sudah tepat ditujukan untuk WPOP pengguna 1770S
ataupun 1770SS.
2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku pembuat kebijakan melakukan berbagai upaya
untuk meningkatkan pengguna e-Filing terutama untuk WPOP Asing, antara lain
menyediakan petunjuk pengisisan SPT dengan menggunakan bahasa Inggris,
melakukan sosialisasi, memperbarui aplikasi (e-Filing dengan menggunakan wizard),
pendaftaran secara kolektif dan pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa
denda atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan.
Saran
1. Dalam rangka meningkatkan pengguna e-Filing melalui website DJP untuk
penyampaian atau pelaporan SPT tahunan PPh WPOP terutama asing, perlu
ditingkatkan lagi kuantitas dan kualitas sosialisasi yang dilakukan jauh sebelum jatuh
tempo pelaporan SPT. Agar sosialisasi DJP lebih efektif dan lebih tepat sasaran, maka
lakukanlah pada Konsultan yang menangani tax compliance (e-Filing), untuk
selanjutnya dijelaskan secara satu per satu ke WPOP Asing yang ditangani. Pihak DJP
bagian Teknologi Informasi Perpajakan (TIP) juga harus meningkatkan kualitas
Evaluasi kebijakan..., Habibah, FISIP UI, 2014
sistem pada e-Filing, seperti melengkapi fitur e-Filing untuk memenuhi kebutuhan
WPOP Asing.
2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku pembuat kebijakan perlu mengeluarkan
peraturan mengenai semua wajib pajak harus menggunakan e-Filing dalam
penyampaian atau pelaporan SPT tahunan PPh WPOP dan peraturan mengenai
keamanan atau jaminan kerahasiaan data wajib pajak. Hal ini perlu dilakukan agar
kebijakan e-Filing dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh WPOP termasuk WPOP
Asing.
Daftar Referensi
Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Jakarta: 2006.
Creswell, John W. Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches. United State
of America: SAGE Publications,Inc. 1994.
Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijaksanaan Publik: Kerangka Analisis dan Prosedur
Perumusan Masalah. Yogyakata: PT. Hanindita Graha Widya.
Gunadi. 1997. Pajak Internasional. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia.
Khalid M. Al-Tawil dan Sadiq M. Sait. E-Governance –Where we Stand.
<http://www.worldbank.org/mdf/mdf4/paper/altawil-sait.pdf>.
Ndraha, Taliziduhu. 1989. Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia. Jakarta.
Neuman, W. Lawrence. Basics of Social Research. Boston: Pearson Education,
2007.
Pandiangan, Liberti. 2007. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Pajak. Jakarta: PT Elek
Media Koputindo.
Wyld, David C. The 3ps: The Essential Elements Of A Definition Of E- Government,
Journal of E-Government. Vol 1, The Haworth Press Inc, 2004.
Evaluasi kebijakan..., Habibah, FISIP UI, 2014