Evaluasi 1 Tahun Jokowi

Evaluasi 1 Tahun Jokowi-JK :Nawa Cita Hanya Sebuah Slogan#Evaluasi1TahunJokowi-JKKajian Strategis Kementerian Luar NegeriBEM KBM KBI STT-PLN 2015Beberapa waktu belakangan pemerintahan Jokowi kerap disebut-sebut tidak lagi menjalankan amanat Nawacita, bahkan salah satu partai pendukungnya hampir secara tegas menyebut bahwa banyak kebijakan Jokowi telah melenceng dari cita-cita Trisakti yang termaktub didalam Nawacita tersebut.

1 | Evaluasi 1 Tahun Jokowi-JK : Nawa Cita Hanya Sebuah Sketsa

BAB 1Latar Belakang

1.1 Landasan FilosofisMengingat kembali janji joko widodo dan jusuf kalla ketika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden priode 2014-2019 melalui mekanisme pemilihan umum setelah meraih suara terbanyak melawan pasangan prabowo subianto dan hatta rajasa. Dimasa kemenangan joko widodo dan jusuf kalla mengumumkan 9 agenda pokok yang menjadi prioritasnya dalam memimpin indonesia dalam 1 periode kedepan atau yang disebut Nawa CIta . Berikut keterangan mengenai program Nawa Cita Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

SEMBILAN AGENDA PRIORITAS

Untuk menunjukan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Kami akan menghadirkan kembali Negara untak melindangi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada selarnh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangun pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Kami akan melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya pekerja migran. Kami akan mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan maritim, dan sumber daya alam. Kami akan memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional untuk membangun saling pengertian antar peradaban, memajukan


demokrasi dan perdamaian dunia, meningkatkan kerjasama pembangunan Selatan-Selatan, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia. Kami akan meminimalisasi dampak dari globalisasi, integrasi ekonomi regional dan perdagangan bebas terhadap kepentingan ekonomi nasional Indonesia. Kami akan menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan untuk mendukung terbentuknya TNI profesional baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista secara terpadu di ketiga mitra pertahanan dengan target peningkatan anggaran pertabanan 1,5 persen dari GDP dalam lima tahun. Kami akan mewujudkan kemandirian pertahanan dengan mengurangi ketergantungan impor kebutuhan pertahanan melalui pengembangkan industri pertahanan nasional serta diversifikasi kerjasama pertahanan, Serta kami menjamin rasa aman warga negara dengan membangun POLRI yang professional dan dipercaya masyarakat.

2. Kami akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Kami memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan. Diikuti 0leh upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Dengan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU No. 12 Tahun 2008. Kami juga akan secara konsisten menjalankan agenda Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kineria pelayanan publik, serta membuka ruang partsipasi publik melalui citizen charter dalam UU Kontrak Layanan Publik. Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.


3. Kami akan membangen Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Kami akan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris. Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan- kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik. Kami akan mensinergikan tata-kelola pemerintahan Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi sebagaimana berkembang selama ini. Kami akan menyelesaikan problem fragmentasi dalam penyelenggaraan politik desentralisasi di pusat dengan memperlakukan regim desentralisasi sebagai ujung tombak pengelolaan pemerintahan negara menggantikan dominasi regim sektoral dan keuangan dalam tata-pengolaan pemerintahan negara selama ini. Kami akan melakukan reformasi dalam tata hubungan keuangan pusat dan daerah dengan cara pengaturan kembali sistem distribusi keuangan nasional sehingga proses pembangunan tidak semata-mata mengikuti logika struktur pemerintahan, tetapi melihat kondisi dan kebutuhan daerah yang asimetris. Kami berkomitmen melakukan pemerataan pembangunan antar wilayah: antara Jawa dengan luar Jawa, antara wilayah Indonesia Barat dengan wilayah Timur Indonesia, antara Kota dengan Desa. Kami akan menata kembali pembentukan daerah otonom baru yang lebih berorintasi Kesejahteraan dengan perubahan kebijakan DAU yang menjadi salah satu sebab yang mendorong pembentukan daerah otonom baru dan mengharuskan adanya pentahapan bagi pembentukan daerah otonom baru. Kami akan mendorong daerah untuk dapat melakukan pengurangan overhead cost (biaya rutin) dan mengalokasikan lebih banyak untuk pelayanan publik. Kami juga akan melakukan reformasi pelayanan publik melalui: penguatan desa, kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik. serta mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Kami akan meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pelayanan, bagi daerah otonom secara lebih maksimal, dan mendorong kemungkinan bagi adanya penggabungan ataupun penghapusan daerah otonom setelah


melalui proses pembinaan, monitoring dan evaluasi yang terukur dalam jangka waktu yang memadai.

4. Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hakum yang bebas horupsi, bermartabat dan terpercaya. Kami akan memprioritaskan pemberantas korupsi dengan konsisten dan terpercaya, pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi di lingkungan Peradilan, pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar, pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan kejahatan pencucian uang, Penegakan hukum lingkungan, Pemberantasan narkoba dan psikotropika, Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat, Perlindungan anak, perempuan dan kelompok masyarakat termarginal, serta penghormatan HAMdan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar" dengan wajib belajar 12 Tahun bebas pungutan, peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi kartu "Indonesia Sehat", Serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar, program rumah kampung deret atan rumah susun murah yang disubsidi serta Jaminan Sosial untuk seluruh rakyat di tahun 2019.

6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Untuk itu, kami akan membangun infrastruktur jalan baru sepanjang 2000 Kilometer dan memperbaiki jalan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama, membangun 10 bandara barn dan merevovasi yang lama; membangun 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruhnya. Kami akan membangun pasar tradisional sebanyak 5000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada. Kami akan menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadinmaksimal l5 hari, meluncurkan insentif kebijakan


fiskal dan non-fiskal untuk mendorong investasi sektor hulu dan menengah. Kami akan mendorong BUMN menjadi agen pembangunan; Mendirikan secara khusus Bank Pembangunan dan Infrastruktur. Kami berkomitmen meningkatkan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi, dan menjadikan instansi urusan hak cipta dan paten bekerja proaktif melayani para inovator dan para inventor. Kami akan membangun sejumlah Science dan Techno Park di daerah-daerah, politeknik dan SMK-SMK dengan prasana dan sarana dengan teknologi terkini. Kami juga akan meningkatkan daya saing ini akan memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan baik tetapi memberi peluang besar untak meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni, industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata.

7. Kami akan mewnjudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor sektor strategis ekonomi domestik. Kami akan mewujudhan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi di 3 Juta hektar sawah, 1 Juta hektar lahan sawah baru di luar Jawa, pendirian Bank Petani dan UMKM, Gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi. Kami akan melakukan langkah pemulihan knalitas kesuburan lahan yang air irigasinya tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga, penghentian konversi lahan produktif untak usaha lain, seperti indus tri, perumahan dan pertambangan. Kami akan mewajudkan kedaulatan energi melalui kebijakan Pengurangan Impor Energi Minyak dengan meningkatkan ekplorasi dan eksploitasi migas di dalam dan luar negeri; peningkatan efisiensi usaha BUMN penyedia energi di Indonesia (e.g. Pertamina, PLN, PGN); pembangunan Pipa Gas; Pengembangan energi terbarukan. Kami akan pengutamaan pemakaian batubara dan gas untuk meningkatkan produksi listrik dalam negeri guna melayani kebutuhan rumah tangga dan industri. Kami akan mewajudkan kedaulatan kenangan melalui kebijakan Inklusi kenangan mencapai 50% penduduk; Tax Ratio terhadap GDP menjadi 16%; Pengurangan utang pemerintah; Pengaturan ketat penjualan saham Bank Nasional pada Investor Asing. Kami akan mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional (Kerjasama Swasta- Pemerintah-Perguruan Tinggi) khususnya untuk sektor pertanian dan industri; Serta Riset dan pengembangan dasar didukung dengan dana pemerintah.

8. Kami akan melaknkan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan


mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (civic education), yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti: pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotism dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Kami akan mengevalusi terhadap model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional termasuk di dalamnya Ujian Akhir Nasional dan pembentukan kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal (daerah) dan aspek nasional, dalam rangka membangun pemahaman yang hakiki terhadap ke-Bhineka-an yang Tunggal Ika. Untuk pendidikan dasar, pembobotan dilakukan dengan menekankan 70% substansinya harus berisi tentang budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik (bagian dari revolusi mental). Untuk pendidikan tinggi, 60% politeknik dan 40% sains. Kami akan memberikan jaminan hidup yang memadai para guru yang ditugaskan di daerah terpencil, dengan pemberian tunjangan fungsional yang memadai, pemberian asuransi yang menjamin keselamatan kerja, fasilitas-fasilitas yang memadai dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan dan karir. Kami akan melakukan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah terutama wilayah-wilayah yang selama ini diidentifikasi sebagai area dimana tingkat dan pelayanan pendidikan rendah atau buruk harus dilakukan. Salah satunya, adalah penyediaan dan pembangunan sarana transportasi dan perbaikan akses jalan menuju fasilitas pendidikan/sekolah dengan kualitas yang memadai sehingga para pesertadidik dan guru di seluruh wilayah dapat manjangkau sekolah secara fisik dengan aman. Kami akan membuat kebijakan rekrutmen dan distribusi tenaga pengajar (guru) yang berkualitas akan dilakukan secara merata. Dari hasil beberapa penelitian, diungkap bahwa banyak para guru yang ditugaskan di daerah enggan untuk melaksanakan baktinya secara professional. Banyak ditemukan guru-guru yang tidak secara reguler mengajar, akibatnya peserta didik terlantar. Kami akan menginisiasi UU Wajib Belajar tanpa dipungut biaya. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target tingkat partisipasi 100% untuk SD, dan 95% untuk tingkat SLTP. Selama penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah masih memberikan beban pembiayaan kepada peserta didik, maka mustabil angka partisipasi akan meningkat secara signifikan. Dengan demikian tidak ada lagi alasan bagi orang tua untuk tidak


menyekolahkan anaknya karena alasan kendala ekonomi. Kami akan meningkatkan pemberian subsidi kepada PTN sehingga memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Kami akan memprioritaskan pembiayaan untak kegiatan yang berhubungan dengan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi unggulan akan diupayakan untuk diberikan secara regular dengan terintegrasi dengan arah pengembangan pendidikan tinggi. Kami akan mewajibkan aparatur pemerintah untak menganut 'techno-ideology', bahwa melalui pendidikan penguasaan teknologi kita harus bangkit dari ‘amnesia sejarah' dan 'amnesia ideologi'. Pengetahuan dan penguasaan teknologi sebagai kurikulum wajib di sekolah dan perguruan tinggi sebuah keharusan.

9. Kami akan memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Sehingga bisa mengembalikan ruh kerukunan anatar warga sesuai dengan jiwa konstitusional dan semangat Pancasila 1 Juni 1945. Untuk melindungi dan penghormatan pada kebbinekaan dan dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumbah darah Indonesia, kami akan menegakan hukum secara tegas sesuai dengan amant konstitusi. Komitmen itu diwajudkan dengan bersikap tegas terhadap segala upaya yang bertentangan dengan hak-hak warga dan nilai-nilai kemanusiaan seperti yang tercantum dalam Pancasila dan pembukaan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami akan membangun kembali modal sosial melalui metode rekonstruksi sosial, yakni: membangun kembali kepedulian sosial, pranata gotong royong, melindungi lembaga-lembaga adat di tingkat local, membangun kembali karakter bangsa, membersihkan diri sendiri dari berbagai prasangka sosial-kultural-politik; membangun kepercayaan di antara anak bangsa, dan cegah diskriminasi. Kami akan mengoptimalkan pranata-pranata sosial dan budaya yang ada dengan mempertimbangkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kami akan mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan local serta membentuk lembaga kebudayaan sebagai basis pembangunan budaya dan karakter bangsa Indonesia seperti membangun rumah pusat kebudayaan, kesenian, museum dan sarana dan prasarana olah raga, di tingkat pusat maupun daerah, sebagai sarana menumbuhkan semangat gotong royong, musyawarah dan


Kebhinekaan yang Ika. Kami akan meningkatkan proses pertukaran budaya yang akan meningkatkan pemahaman akan kemajemukan dan penghargaan terhadap perbedaan, dengan mendorongkan kebijakan yang menetapkan penugasan PNS di seluruh Indonesia, seperti halnya TNI selama ini.

BAB IIPembahasan

2.1 Pengimplementasian Program Nawa Cita

Meskipun masih cukup terbilang cepat bila mengukur keberhasilan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam mengimplementasikan NawaCIta dalam kurun waktu hanya 1 tahun, tapi indikator penilaian keberhasilan NawaCita dapat kita lihat dari praktik lapangan secara langsung maupun dari media berita cetak dan online serta berbagai sumber referensi lain yang dianggap akuntabel.

Berikut sembilan agenda prioritas pasangan Jokowi-JK saat menjabat menjadi Presiden dan Wakil serta fakta pengimlementasiannya hingga saat ini :1. Nawa Cita pertama pemerintahan terpilih saat ini adalah untuk

menghadirkan negara di tengah masyarakat. Bentuknya apa? Yaitu memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Kenyataannya :- Penyerangan terhadap komunitas Syiah di Omben, Sampang- reklamasi teluk benoa di lombok- pembakaran rumah ibadah di singkil - eksploitasi lahan besar-besaran untuk lahan sawit di paniai - pembantaian terhadap aktivis lingkungan salim kancil yang

menolak tambang pasir di lumajang. Saat insiden tersebut terjadi apakah pemerintah telah menghadirkan negara di tengah masyarakat ?

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Tapi kenyataanya justru tidak sesuai dengan realisasinya :


- terjadi kriminalisasi terhadap KPK - kisruh yang terjadi didalam internal polri - polemik bagi-bagi kursi di pemerintahan- kriminalisasi terhadap kepala daerah seperti ahok gubernur

DKI dan risma walikota surabaya.apakah pemerintah tidak absen didalamnya ? kenyataan pemerintah seperti tidak konsisten dalam membangun tata kelola pemerintah.

3. Menjanjikan akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Realisasinya :- Pemerintah merencanakan pembangunan transportasi publik

memadai di luar Jawa seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, atau Papua. Tapi kini pemerintah malah bekerja sama dengan Tiongkok untuk membangun kereta super cepat dari daerah pinggiran Bandung menuju Jakarta

- Infrastruktur Tol laut yang dijanjikan masih kabelum ada pelaksanaan yang konkrit.Apakah pemerintah telah membangun indonesia dari pinggiran ?

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Realisasinya :- Instansi penegak hukum di indonesia seperti POLRI,KPK,MA

internalnya terjadi polemik. - Menurunnya kepercayaan publik terhadap instansi penegak

hukum akibat saling mengkriminalisasi seperti KPK dan POLRI- Politisasi instansi penegak hukum, seperti dorongan dari PDIP

agar Budi Gunawan diangkat menjadi KAPOLRI- Masih banyaknya kasus pelaggaran HAM yang masih belum

terselesaikan, seperti kasus munir dan tragedi 98. Apakah pemerintah sudah konsisten menolak negara lemah ?

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar wajib belajar 12 tahun bebas pungutan, Kenyataan :- Infrastruktur pendidikan masih ada yang belum memadai,

seperti di wilayah pedalaman papua - kartu indonesia pintar yang di janjikan pemerintah masih

belum terealisasikan sepenuhnya. Yang dinilai masih kurang


efektif karena disebagian daerah belum mendukung penggunaannya

- Kenyataannya sekolah yang biayanya lebih mahal memiliki kualitas sarana dan prasarana yang lebih memadai. Apakah pemerintah sudah sepenuhnya serius dalam peningkatan kualitas pendidikan ?

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Namun kenyataannya : - Pemerintah malah mengundang investor asing agar

berbondong-bondong berinvestasi di indonesia dalam segala bidang dengan menerbitkan berbagai paket kebijakan ekonomi

- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi China pada kuartal III 2015 mencapai USD 245,75 juta atau setara Rp 3,3 triliun. Total China pada kuartal ini mulai menggarap sekitar 300 proyek di Indonesia.Apahakah pemerintah telah meningkatkan daya saing masyarakat di pasar internasional ?

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Seperti sawit dan sawah. - Pembukaan lahan untuk dijadikan perkebunan sawit oleh

beberapa pihak dengan cara membakar hutan karena dianggap lebih menghemat biaya, malah menimbulkan bencana besar kabut asap yang telah menyebar luas ke beberapa titik daerah indonesia

- Menargetkan papua sebagai lumbung padi dengan menyingkirkan hutan-hutan sagu yang merupakan makanan utama masyarakat papua.

- Sawit yang ditanam merupakan investasi dari para investor asing dan bukan milik negara ataupun masyarakat. Apakah kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik telah terlaksana ?

8. Melakukan revolusi karakter bangsa. Realisasinya :- Revisi kurikulum 2013 sampai sekarang belum ada yang

berarti- Penghapusan UN sebagai syarat kelulusan sedangkan tetap

menjadi penentu masuk ke jenjang yang lebih tinggi - Pemerintah kini sedang merencanakan program bela negara

yang sosialisasinya masih belum jelas.


Apakah pemerintah telah serius melakukan revolusi karakter bangsa ?

9. Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Kenyataannya :- Membiarkan kasus pembunuhan Paniai tanpa ada

penyelesaian yang menyeluruh- Meresmikan PLTU Batang dan Waduk Jatigede tanpa peduli

dampak sosial yang terjadi- Masalah unsur SARA yang masih mudah memicu terjadinya

konflik di beberapa daerah, seperti yang baru terjadi di tolikara dan singkil.

2.2 Kendala Realisasi Nawa Cita

Dalam merealisasikan Nawa Cita dalam kepemimpinan yang baru satu tahun ini sudah banyak masalah-masalah yang muncul serta program yang dijalankan keluar dari jalur yang sesuai dengan Nawa Cita. Seperti anggaran dalam pemerintahan yang membutuhkan dana yang tak sedikit, adanya kenaikan harga BBM yang kurang bisa diterima oleh masyarakat, adanya bencana yang terjadi (asap), dan kendala yang terbaru adalah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Sehingga pemerintah harus berpikir keras agar agenda prioritas ini dapat diwujudkan dengan baik tanpa masalah yang muncul.

Dalam perjalanan untuk mewujudkan Nawa Cita ini ada perangkat yang tidak sejalan dalam mewujudkan program Nawa Cita sehingga terjadi pergantian posisi pada Kabinet Kerja Jokowi-JK. Sudah beberapa Menteri terkena reshuffle dalam kabinet karena tidak sesuai dengan tujuan Nawa Cita, karena menteri kabinet kerja yang disusun Jokowi-JK merupakan hasil dari kompromi politik. Pemilihan menteri-menteri yang merupakan hasil dari kompromi ini kurang melakukan kinerja dengan baik serta maksimal dan adanya indikasi disisipi kepentigan lain.


Daftar Pustaka- http://www.rappler.com/indonesia/109938-nyanyi-sunyi-nawa-

cita-setahun-jokowi-jk- http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151025124542-92-

87158/gencar-tanamkan-dana-investor-china-tembus-lima-besar-pma/

- https://medium.com/@22Laily/apasih-nawa-cita- d1b6f2599862#.opa5m5x49

- http://www.unisosdem.org/article_detail.php? aid=12838&coid=1&caid=62&gid=1

-


http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=12838&coid=1&caid=62&gid=1

http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=12838&coid=1&caid=62&gid=1

https://medium.com/@22Laily/apasih-nawa-cita-d1b6f2599862#.opa5m5x49

https://medium.com/@22Laily/apasih-nawa-cita-d1b6f2599862#.opa5m5x49

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151025124542-92-87158/gencar-tanamkan-dana-investor-china-tembus-lima-besar-pma/



Documents

Evaluasi 1 Tahun Jokowi