REVITALISASI KAPABILITAS DAN AKUNTABILITAS APARATUR

NEGARA DALAM RUANG LINGKUP KELURAHAN

Lomba Karya Tulis Mahasiswa Internal

Piala Bergilir Pasca Diklat KSP Principium 2014

Disusun Oleh :

Ermi Yanti E0013156

Dodi Roikardi E0013143

Ratna Anna Mufidha E0014329

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2014

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DALAM ASPEK KAPABILITAS DAN AKUNTABILITAS

Ketua Tim

a. Nama Lengkap : Ermi Yanti

b. NIM : E0013156

Anggota 1

a. Nama Lengkap : Dodi Roikardi

b. NIM : E0013143

Anggota 2

a. Nama Lengkap : Ratna Anna Mufidha

b. NIM : E0014329

Pembimbing

a. Nama Lengkap : Fiqi Fatichadiasty

b. NIM : E0013183

Surakarta, 31 Oktober 2014

Pembimbing Ketua Tim

Fiqi Fatichadiasty Ermi Yanti

Mengetahui,

Ketua Divisi Pengembangan Potensi Anggota (PPA)

KSP Principium

Bima Yudha Wibawa Manopo

NIM E0011057

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Ketua Tim

a. Nama Lengkap : Ermi Yanti

b. NIM : E0013156

Anggota 1

a. Nama Lengkap : Dodi Roikardi

b. NIM : E0013143

Anggota 2

a. Nama Lengkap : Ratna Anna Mufidha

b. NIM : E0014329

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis dengan judul PENINGKATAN

KINERJA APARATUR KELURAHAN DALAM ASPEK KAPABILITAS DAN

AKUNTABILITAS adalah benar merupakan karya kami (bukan jiplakan/asli) dan

Karya Tulis tersebut belum pernah dan tidak sedang diikutsertakan dalam lomba lain

dan/atau dipublikasikan, kecuali Lomba Karya Tulis Mahasiswa Internal Piala

Bergilir Pasca Diklat KSP Principium 2014.

Apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, maka kami bersedia mendapat

sanksi dan didiskualifikasi dari Pasca Diklat berdasarkan keputusan Panitia.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadat dan tanpa ada unsur paksaan

dari siapapun.

Surakarta, 31 Oktober 2014

Yang membuat pernyataan,

KETUA TIM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya

penulis dapat menyelesaikan makalah ini untuk diperlombakan dalam Kompetisi

Internal KSP Principium Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Karya tulis ini mengangkat permasalahan dengan tema: Reformasi Birokrasi

Dalam Bingkai Pancasila Melalui Karya Dan Inovasi Generasi Muda Untuk

Indonesia Yang Lebih Baik

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dapat terwujud berkat bantuan dari

berbagai pihak yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, semangat, dan

berbagai pengetahuan. Dengan selesainya karya tulis ini, penulis ingin

menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan dan selalu memberikan anugerah yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ini

2. Keluarga, terimakasih untuk semangat dan dorongannya3. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan karya tulis

ini

Penulis sangat berbesar hati untuk menerima saran dan kritik dari berbagai pihak

demi kesempurnaan makalah ini maupun pada penyusunan karya selanjutnya.

Harapan kami semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surakarta, 1 November 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.............................................................................................................. i

Lembar Pengesahan .................................................................................................... ii

Surat Pernyataan Orisinalitas .....................................................................................iii

Kata Pengantar ........................................................................................................... iv

Daftar Isi...................................................................................................................... v

Ringkasan ..................................................................................................................vi

BAB 1 Pendahuluan

A. Latar Belakang ....................................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................................................. 2

C. Tujuan Penelitian.................................................................................................... 2

D. Manfaat Penelitian.................................................................................................. 2

BAB II Tinjauan Pustaka

A. Revitalisasi ............................................................................................................ 3

B. Definisi Kapabilitas dan Akuntabilitas ................................................................. 3

C. Kinerja Aparatur Negara ....................................................................................... 3

D. Pengertian Kelurahan, Pembentukan, Serta Struktur Organisasi Kelurahan ........ 5

E. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik .......................................................... 6

BAB III Metode Penelitian

A. Teknik Pengumpulan Data ................................................................................... 10

B.Sistematika Penulisan............................................................................................ 10

C.Jenis Data Meliputi Sumber Data dan Bahan Hukum........................................... 10

D. Prosedur Pengumpulan Data ............................................................................... 11

E. Analisis Data......................................................................................................... 11

F. Kerangka Berpikir................................................................................................. 12

BAB IV Pembahasan

A. Permasalahan Kinerja Aparatur Kelurahan Ditinjau dari Aspek Kapabillitas

dan Akuntabilitas ...................................................................................................... 13

B.Upaya-Upaya yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Meningkatkan

Kinerja Aparatur Kelurahan............................................................................................ 18

BAB V Penutup

A. Simpulan ............................................................................................................. 26

B. Saran..................................................................................................................... 26

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RINGKASAN

Pelayanan publik memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Hal ini disebabkan salah satu tugas pemerintah terhadap rakyatnya adalah

memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh

masyarakat. Rendahnya mutu pelayanan publik ini menjadi penyebab timbulnya

kasus-kasus yang dapat dikategorikan sebagai mal-administrasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

mengatakan bahwa lebih dari sebagian pegawai negeri sipil melanggar peraturan

disiplin (seperti membolos saat jam kerja, tidak mengerjakan pekerjaannya) dan

hanya sebagian kecil yang menaati aturan disiplin pemerintah dalam pekerjaannya.

Begitu juga dengan aparat kelurahan sebagai salah satu aparatr negara.

Rendahnya kinerja birokrasi aparat kelurahan tentu akan mengakibatkan

rendahnya kualitas pelayanan publik yang menyebabkan kurangnya atau bahkan tidak

kompetennya sebagian pejabat struktural di lingkungan pemerintah. Dapat

dibayangkan kalau seandainya aparatur negara tersebut tidak memiliki kompetensi,

akan berakibat atau berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui

metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu buku-buku, jurnal-jurnal

ilmiah, media massa, dan situs internet. Data yang diperoleh biasa disebut data

sekunder, kemudian data tersebut diolah dengan teknik content analysis untuk

menghasilkan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kinerja PNS

yang berada di kelurahan berdasarkan Pasal 2 PP No. 30 Tahun 1980 tentang

Peraturan Disiplin PNS :

1. Memperketat pola rekruitmen.

2. Pola Seleksi

3. Didirikannya lembaga pengawas PNS internal dalam Dinas Kelurahan

4. Mengadakan Pembinaan Aparat Kelurahan Secara Intensif

1BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Hal ini disebabkan salah satu tugas pemerintah terhadap rakyatnya adalah

memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh

masyarakat1.Rendahnya mutu pelayanan publik ini menjadi penyebab timbulnya

kasus-kasus yang dapat dikategorikan sebagai mal-administrasi2.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur pertama yang menentukan

keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Namun kenyataannya,

PNS kita sering sekali masuk dalam pemberitaan negatif di media. Mulai dari PNS

yang sering mangkir kerja dan terlihat sedang berada di pusat perbelanjaan, atau

mengenai masalah kedisiplinan yang seperti kita ketahui bersama bahwa PNS sering

datang telat atau malah bolos dan pulang sebelum jam pulangnya. Permasalahan

permasalahan tersebut, kerap kali dilakukan oleh PNS, baik dalam pemerintahan

pusat, pemerintahan daerah propinsi, hingga ke pemerintahan Kelurahan.

Kelurahan Tarorane merupakan salah satu Kelurahan yang belum memiliki

kapabilitas dan akuntabilitas yang baik, banyak sekali permasalahan yang terjadi di

Kelurahan tersebut, seperti Dokumen Dokumen penting kelurahan tidak dirawat

dan disimpan dengan baik oleh para aparatur kelurahan, serta kinerja dari para

aparatur kelurahan yang masih kurang dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Berbanding terbalik dengan Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX di Kota

Padang, yang tercatat sebagai Kelurahan Terbaik Tingkat Nasional pada tahun 2011, 1 Sutopo dan Suryanto Adi.2009.Pelayanan Prima..Jakarta. Lembaga Administrasi Negara

2Riyadi Soeprapto. 2005 . Pengembangan Model Citizens Charter dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Indonesia. Hlm. 29 dalam Jurnal Unbraw Law Fair

2karena program yang dibuat oleh para aparatur kelurahan mendapat respon dari

masyarakat dan berjalan dengan baik.

Untuk itu pemerintah hendaknya aktif untuk membenahi perilaku para PNS,

dengan memberikan pembinaan dan pengawasan dalam instansi, serta memperbaiki

pola rekrutmen dan proses seleksi PNS.

Begitu banyak persoalan tentang PNS yang menarik untuk dibahas. Dari latar

belakang itu kami mengangkat sebuah judul yaitu ANALISIS PENINGKATAN

KINERJA APARATUR KELURAHAN DALAM ASPEK KAPABILITAS DAN

AKUNTABILITAS. Dalam Karya Tulis ini kami lebih berfokus pada Aparatur

Kelurahan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana permasalahan kinerja aparat kelurahan selama ini ditinjau dari aspek

kapabilitas dan akuntabilitas?

2. Bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam

meningkatkan kinerja aparatur

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan permasalahan kinerja aparat kelurahan selama ini ditinjau dari

aspek kapabilitas dan akuntabilitas

2. Untuk mengetahui cara meningkatkan kinerja aparat kelurahan agar menjadi

optimal

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan pembelajaran dari permasalahan kinerja aparat kelurahan yang

ditinjau dari aspek kapabilitas dan akuntabilitas.

2. Sebagai peluang pembelajaran untuk meningkatkan kinerja aparat kelurahan

3BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Revitalisasi

Menurut KBBI, revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk

menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi

berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital

mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan

sebagainya.

B. Definisi Kapabilitas dan Akuntabilitas

Kapabilitas memiliki pengertian yang sama dengan kompetensi, yaitu

kemampuan. Dalam KBBI, pemaknaan kapabilitas tidak sebatas memiliki

keterampilan (skill) saja namun lebih dari itu, yaitu lebih paham secara mendetail

sehingga benar-benar menguasai kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara

mengatasinya.

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik

pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan

lembaga yudikatif Kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini

sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat

dipertanggungjawabkan (responsibility).3

C. Kinerja Aparatur Negara

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah4.

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan

3 http://repository.usu.ac.id/ diakses pada 3 November pukul 10.17 WIB4 Undang Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas

dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban

PNS berhak memperoleh :

1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;

2. Cuti;

3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;

4. Perlindungan;

5. Pengembangan kompetensi.

Kewajiban ASN :

1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah

yang sah;

2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang

berwenang;

4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,

kesadaran, dan tanggung jawab;

6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan

tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

5D. Pengertian Kelurahan, Pembentukan, serta Strukrur Organisasi Kelurahan

Pengertian Kelurahan

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah

Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan sesuai dengan PP No. 73 tahun

2005 tentang Kelurahan.

Pembentukan Kelurahan, menurut Pasal 22 PP No. 73 tahun 2005 tentang

Kelurahan:

(1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan.

(2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan,

atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih.

(3) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sekurang-

kurangnya memenuhi syarat :

a. jumlah penduduk;

b. luas wilayah;

c. bagian wilayah kerja;

d. sarana dan prasarana pemerintahan.

(4) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihapus atau

digabung.

(5) Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5

(lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan dan

penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat

(3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan

6(2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi

serta jabatan fungsional.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah.

(4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

atas usul Camat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja

kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

E. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

1. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diproses seseorang

berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Asas

ini berkaitan dengan prinsip dalam hukum administrasi negara, yaitu asas het

vermoeden van rechtmatigheid atau presumtio justea causa, yang berarti setiap

keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap

nemar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya.

2. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan

kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya

criteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau

kealpaan yang dilakukan seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam

setiap kasus dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan

kepastian hukum.

1. Hukuman disiplin ringan berupa:

a. Teguran lisan

7b. Teguran tertulis

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis

2. Hukuman disiplin sedang berupa:

a. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun

b. penurunan gaji yang besarnya satu kali kenaikan gaji berkala untuk

paling lama satu tahun

c. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun

3. Hukuman disiplin berat berupa:

a. Penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama

satu tahun

b. Pembebasan dari jabatan

c. Pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil

3. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan

Asas ini menghendaki badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama

(dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama. Menurut

Philipus M. Hadjon5, asas ini memaksa pemerintah untuk menjalankan

kebijaksanaan.

4. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan

Asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat

dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan

sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara.

5. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan

Asas ini menghendaki setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus

mempunyai motivasi atau alasan yang cukupp sebagai dasar dalam menerbitkan

keputusan dan sedapat mungkin alasan atau motivasi itu tercantum dalam

keputusan.

6. Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan

Setiap pejabat pemerintah memiliki wewenang yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas. 5 Philipus M. Hadjon, et.al., op. cit., hlm. 271

87. Asas Permainan yang Layak (Fair Play)

Asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-

luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk

membela diri dengan memeberikan argumentasi-argumentasi sebelum

dijatuhkannya putusan administrasi.

8. Asas Keadilan dan Kewajaran

Asas ini menghendakin agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi

negara selalu memerhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan

menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan

hak setiap orang. Sementara itu, asas kewajaran menekankan agar setiap

aktivitas pemerintahan atau administrasi negara memerhatikan nilai-nilai yang

berlaku di tengah masyarakat.

9. Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Wajar

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan

harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Oleh karena itu, aparat

pemerintahan harus memerhatikan asas ini sehingga jika suatu harapan sudah

terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun

tidak menguntungkan bagi pemerintah. Menurut Indroharto6, asas ini muncul

karena dua sebab, pertama harapan dapat terjadi dengan perundang-undangan,

kedua syarat disposisi, atas dasar kepercayaan yang ditimbulkan itu seseorang

telah berbuat sesuatu yang kalau kepercayaan itu tidak ditimbulkan pada

dirinya, ia tidak akan berbuat demikian.

10. Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan yang Batal

Asas ini berkaitan dengan pegawai, yang dipecat dari pekerjaannya dengan

suatu ketetapan.

11. Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi

6 Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, vide Paulus E. Lotulung, op. cit., hlm

161-162

9Asas ini menghendaki pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap

pegawai negeri dan juga tentunya hak kehidupan pribadi setiap warga negara,

sebagai konsekuensi negara demokratis.

12. Asas Kebijaksanaan

Asas ini menghendaki pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya

diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebiaksanaan tanpa harus

terpaku pada peraturan perundang-undangan formal.

13. Penyelenggaraan Kepentingan Umum

Asas ini menghendaki agar pemerintah mengutamakan kepentingan

umum,yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak

10

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui

metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu buku-buku, jurnal-jurnal

ilmiah, media massa, dan situs internet. Data yang diperoleh biasa disebut data

sekunder, kemudian data tersebut diolah dengan teknik content analysis untuk

menghasilkan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini disusun sebagai berikut:

Bab 1 : pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan

masalah, serta tujuan dan kegunaan penulisan.

Bab 2 : tinjauan pustaka, yang meliputi tujuan yuridis yaitu Undang-Undang

Bab 3 : Metode Penulisan, disajikan dengan menggunakan teknik

pengumpulan data, sistematika penulisan, dan analisis data

Bab 4 : Pembahasan, berisi analisis permasalahan berdasarkan data dan

telaah pustaka yang diuraikan secara runtut

Bab 5 : Penutup, berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang

diselaraskan dengan kerangka pemikiran sebelumnya.

C. Jenis Data Meliputi Sumber Data dan Bahan Hukum

Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Data

sekunder yang dipergunakan dalam karya tulis ini berupa:

11

1. Bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan,

meliputi PP No. 73 tahun 2005 tentang kelurahan, PP No. 6 tahun 1976

tentang pengadaan pegawai negeri sipil

2. UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan

tambahan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti buku-

buku, penelitian hukum, jurnal, artikel ilmiah, majalah, dan karya-karya

ilmiah lainnya.

4. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder,

seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka yang dilakukan

dengan beberapa cara, yaitu:

1. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan

diperoleh dengan memilih peraturan perundang-undangan yang relevan

dengan objek penelitian.

2. Bahan hukum sekunder, diperoleh dengan mencari hasil-hasil penelitian

E. Analisis Data

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data

dengan maksud menjelaskan perlunya peningkatan kinerja pegawai negeri sipil.

Penggunaan teknik kualitatif bukan berarti sekedar bertujuan untuk menguraikan

kebenaran-kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut,

12

dilakukan analisa hal-hal yang melatarbelakangi munculnya itu semua.7metode

kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis.8

F. Kerangka Berpikir

7Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986),

hal 2508 ibid

Pemerintahan

Kelurahan

PP No. 73/2005

Aparatur Negara

UU No. 5/2014

PNS

Permasalahan Kapabilitas dan

Akuntabilitas

Upaya dalam meningkatkan

kinerja dalam aspek kapabilitas dan

akuntabilitaas

PPPK

13

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Permasalahan Kinerja Aparatur Kelurahan Ditinjau dari Aspek

Kapabilitas dan Akuntabilitas

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

mengatakan bahwa dari 4,7 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebanyak 95% PNS

banyak yang melanggar peraturan disiplin (seperti membolos saat jam kerja, tidak

mengerjakan pekerjaannya) dan hanya 5% yang menaati aturan disiplin

pemerintah dalam pekerjaannya.9 Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi ini merupakan salah satu bahan introspeksi diri

untuk memperbaiki dan meningkatkan kompetensi bagi kalangan PNS, karena

PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan

merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Rendahnya kinerja birokrasi aparat kelurahan tentu akan mengakibatkan

rendahnya kualitas pelayanan publik. Gambaran buruknya birokrasi disebabkan

kurangnya atau bahkan tidak kompetennya sebagian pejabat struktural di

lingkungan pemerintah. Dapat dibayangkan kalau seandainya ini tidak memiliki

kompetensi, akan berakibat atau berpengaruh terhadap pelayanan kepada

masyarakat, misalnya pelayanan menjadi lambat, bekerja asal-asalan, tidak

maksimal, tidak efisien dan hasilnya tidak sesuai dengan standar operasional

prosedur (SOP) yang telah ditentukan.

9 Hafidz Muftisany, http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/01/m06ke8-

wah95-persen-pns-indonesia-tak-kompeten diakses pada 3 November 2014 pukul 18.00 WIB

14

Permasalahan yang sering dilakukan oleh Aparatur Kelurahan dapat ditinjau

dari 2 aspek, yaitu :10

Permasalahan ditinjau dari aspek kapabilitas, antara lain:

Kelembagaan yang tidak terstruktur, Sumber daya manusia aparatur dan tata laksana dengan ukuran yang

tidak pas sesuai dengan tujuan, kepentingan, dan sebagainya

Kurangnya kapasitas dan kapabilitas para aparatur kelurahan dalam perumusan kebijakan. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya

tingkat pendidikan formal, kurangnya pengalaman (tour of duty), serta

ketidaksesuaian antara bidang kerja dengan disiplin ilmu yang mereka

miliki

Permasalahan ditinjau dari aspek Akuntabilitas, antara lain:

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berprilaku

sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan

bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses

dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal secara baik.

Berdasarkan analis data Badan Kepegawaian Daerah, jenis

pelanggaran disiplin yang sering dilakukan meliputi:

Terlambat masuk kantor tanpa alasan yang jelas dan masuk akal Pulang kantor lebih awal tanpa alasan yang jelas dan masuk akal,

tanpa izin atasan

Selama jam kantor tidak melaksanakan pekerjaan (keluar kantor untuk tujuan di luar kedinasan/urusan pribadi)

Mangkir/ tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan masuk akal Menyalahgunakan wewenang Melakukan hubungan intim/perselingkuhan

10 Herkolanus, Syamsuni Arman, Sugito. 2013. Proses Pengangkatan PNS dalam jabatan

structural. Vol 3. No 1. 2 Desember 2013

15

Penyebab terjadinya permasalahan yang sering dilakukan oleh seluruh

PNS, baik dalam lingkup pemerintah pusat hingga sampai lingkup kelurahan,

antara lain :11

1. Budaya Kerja

Lemahnya budaya kerja didasarkan oleh kepentingan masing-masing

individu yang mempunyai motivasi yang berbeda dalam setiap kegiatan.

Hubungannya dengan kinerja, budaya kerja yang kurang kondusif dipengaruhi

oleh lingkungan kerja yang dirasakan bersikap toleran terhadap pelanggaran-

pelanggaran disiplin aparat kelurahan. Para PNS ini juga kurang memahami

dan mengamalkan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Good

Governance). Good Governance sendiri berfungsi sebagai pedoman bagi para

administrasi negara (PNS termasuk di dalamnya) dalam melakukan penafsiran

dan penerapan terhadap ketentuan ketentuan perundang undangan yang

sifatnya samar.12 Selain itu pada hakikatnya PNS merupakan alat dari

Pemerintahan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik untuk

mensejahterakan rakyat dengan berlandaskan Asas Asas Umum

Pemerintahan yang Baik, seperti asas akuntabilitas yang menuntut para

aparatur untuk bertanggung jawab atas tugas dan kewenangan yang dimiliki

oleh para aparatur kelurahan.

2. Sistem pengawasan

Bentuk pengawasan kita yang masih terdapat keragu-raguan dalam penegakan

hukumnya. Belum dapat dilaksanakannya suatu sistem yang dapat memonitor

pelaksanaan kerja secara komprehensif.

3. Kemampuan SDM yang masih kurang

Kemampuan SDM PNS di Indonesia masihlah kurang, walaupun sudah

banyak sekali PNS yang berijazahkan S1, tetap saja masih banyak terjadi

permasalahan, permasalahan dalam pekerjaan mereka ini disebabkan oleh

11 Sri Hartini, dkk.2008. Hukum Kepegawaian di Indonesia., Jakarta, Sinar Grafika. hlm.136-13812 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, hlm. 239.

16

kurang relevannya bidang kerja mereka dengan disiplin ilmu yang mereka

miliki.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas

pemerintahan Kelurahan Tarorane, Tarorane merupakan salah satu desa yang berada

di kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, provinsi

Sulawesi Utara, Indonesia dalam pencatatan atau pengisian bukti. Berdasarkan hasil

penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan Kelurahan Tarorane

dalam pencatatan atau pengisian buku-buku register tersebut, dapat dinilai "kurang

efektif", bahkan cenderung "tidak efektif. Hal tersebut terlihat dari sembilan buku

register yang harus diisi oleh aparat kelurahan, ternyata yang terisi hanya 5 buku,

yaitu : Buku Agenda, Buku Aparat, Buku Keputusan Dalam, Buku Induk Penduduk

dan Buku Kas Pembantu13. Tidak ditemukannya arsip dan atau register-register yang

tidak dipaparkan sebelumnya pada kantor dalam. Akan tetapi daftar register dimaksud

tersimpan dan atau berserakan di rumah Lurah.

Tidak akuratnya data dan atau informasi yang diuraikan dan tidak

terealisasinya seluruh tugas dan fungsi yang diharuskan. Bahkan data-data dan atau

informasi yang dipaparkan tidak "up to date lagi, karena data/informasi yang

berlangsung adalah data/informasi yang belangsung beberapa tahun sebelumnya yaitu

data antara tahun 2011 hingga tahun 2012.

Aparat atau pegawai kelurahan kurang efektif dalam melaksanakan tugas

sehari -hari, bahkan cenderung tidak efektif ditinjau dari aspek disiplin waktu. Hal ini

terlihat dari kehadiran aparat pada setiap hari kerja sangat terbatas, bahkan sering

terjadi seorang aparat tidak masuk kantor selama beberapa hari. Bahkan kadang kala

pada hari-hari tertentu kantor tidak terbuka karena aparat tidak ada yang hadir.

Akibatnya sering terjadi pelayanan pada masyarakat dilakukan di rumah aparat,

terutama dirumah Lurah atau Sekretaris Kelurahan. Tingkat kedisiplinan yang

13 Novita Mandalika. Kemampuan Aparat Kelurahan dalam melaksanakan TugasAdministrasi Pemerintahan Kelurahan Tararone, Kec. Siau Timur, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Jurnal Universitas Sumatera Utara

17

pegawai kelurahan Tarorane masih rendah, pegawai terkadang datang terlambat

bahkan tidak masuk dengan berbagai alasan, hal ini menyebabkan kurang efektifnya

pelayanan yang ada. Namun hal tersebut sedang diupayakan agar pegawai dapat

mematuhi aturan yang ada. Keadaan tersebut, sebagai salah satu penggambaran

masalah dalam Kelurahan yang terjadi di Sulawesi Utara.

Berbeda dengan Kelurahan Tararone, Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan

XX di Kota Padang merupakan salah satu kelurahan terbaik yang ada di Indonesia,

karena kelurahan tersebut meraih gelar sebagai kelurahan terbaik di tingkat nasional

di tahun 2011, karena kelurahan yang berpunghuni sekitar 5.000 jiwa tersebut,

mampu melaksanakan berbagai program dan kebijakan pemerintah kota dengan

baik.14

Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX ini berhasil dalam menerapkan

program program yang dibuat oleh mereka, antara lain program ketertiban,

kebersihan dan keindahan (K3), pengadaan/ mengelola Bank Sampah, KJKS,

kekompakan seluruh RW dan RT, keberhasilan melaksanakan/ mengembangkan

program PNPN Perkotaan, kegiatan manunggal setiap tahun, siskamling yang cukup

mantap, kekompakan warganya dari berbagai etnis.

Selain itu pembinaan kemasyarakatan dan pemerintahan berjalan dengan baik

dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Warga disini saling bahu membahu

membangun kelurahannya secara gotong royong, dengan menanamkan prisip

kebersamaan.

Berbagai program Pemko Padang, seperti memaksimalkan

penghimpunan potensi zakat umat, program beras genggam, penanaman nilai agama

sejak dini kepada generasi muda, didikan subuh, wirid remaja, pesantren ramadhan,

majelis taklim sangat aktif, gerakan PKK yang sangat berhasil. Program PAUD

14http://www.sumbaronline.com/berita-10021-pemprov-anugerahi-kelurahan-pegambiran-

ampalu-nan-xx.html diakses pada 2 November 2014 pukul 19.00 WIB

18

(Pendidikan usia Dini) yang mendapat respon positif dari masyarakat yang

berdomisili dalam kelurahan tersebut.

Selain program kerjanya yang berjalan lancar dan baik, para Aparat Kelurahan

Pegambiran Ampalu Nan XX telah bekerja sesuai dengan apa yang telah menjadi

kewajiban mereka dan telah memiliki tingkat kedisiplinan yang baik. Artinya aparat

kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX telah menjalankan aspek akuntabilitas dalam

melaksanakan tugas dan kewenangannya. Selain itu kapabilitas mereka dalam bekerja

juga sangatlah bagus, hal ini ditandai dengan program kerja yang mereka buat, juga

terlaksanakan dengan baik, bukan hanya sekedar wacana. Mereka juga berhasil

menarik perhatian masyarakat terhadap program yang telah mereka buat

B. Upaya-Upaya yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Meningkatkan

Kinerja Aparatur Kelurahan

Menurut kelompok kami, usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk

mewujudkan kinerja PNS yang berada di kelurahan berdasarkan Pasal 2 PP No. 30

tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS

A. Pola Rekrutmen

Pada saat melakukan Rekrutmen terbuka, syarat syarat yang ditetapkan

lebih diperketat lagi, karena ini akan menyangkut tentang kapabilitas mereka

sebagai PNS di Kelurahan.

Seperti yang kita ketahui bahwa syarat syarat yang harus dipenuhi oleh

setiap pelamar PNS, terdiri dari :15

i. Lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri

ii. Daftar riwayat hidup

iii. Salinan ijazah atau Surat tanda tamat belajar yang diperlukan

15 Burhannudin A. Tayibnapis. 1995.Administrasi Kepegawaian Suatu Tinjauan Analitik.Jakarta: PT

Pradnya Paramita. hlm. 129.

19

iv. Surat Keterangan berkelakuan baik

v. Surat Keterangan kesehatan dari dokter

vi. Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tak pernah melakukan tidakan

kriminal apapun

vii. Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah mengikuti

gerakan yang menentang Pancasila dan UUD Negara RI 1945

viii. Surat pernyataan bahwa ia tidak berkedudukan sebagai PNS atau

CPNS

ix. Surat pernyataan bahwa ia bersedia ditempatkan di seluruh

wilayah Indonesia

x. Pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan

xi. Surat tentang pengalaman bekerja

xii. Surat keterangan lain yang diminta dalam pengumuman.

Dalam Poin ke XII, surat keterangan lain yang diminta dalam

pengumuman dapat menimbulkan multitafsir, bisa saja surat keterangan yang

tidak berhubungan langsung dengan pola rekruitmen yang dilakukan untuk

menjadi seorang PNS khususnya di Tingkat Kelurahan .

Hendaknya dalam persyaratan tersebut ada penjelasan tentang ijazah

yang diperlukan, misalnya untuk para pelamar yang akan ditempatkan pada

bidang tertentu, harus sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ia miliki.

Dalam pengumuman lamaran itu perlu disebutkan persyaratan dari masing

masing bidang yang akan para pelamar pilih. Misalnya jika adanya lowongan

PNS untuk kelurahan di bidang seksi pelayanan umum, maka para pelamar

yang ingin mengikuti rekrutmen PNS di bidang seksi pelayanan umum di

kelurahan, harus ada persyaratan bahwa pelamar harus berijazah S1 program

studi public relation atau ilmu komunikasi. Tujuan adanya kesesuaian disiplin

ilmu yang dimiliki oleh pelamar dengan bidang yang ia pilih dalam

rekrutmen, agar nantinya para pelamar yang kelak menjadi PNS di Kelurahan

ini dapat bekerja sesuai dengan bidang yang ia punya, sehingga kinerja yang

20

ia lakukan akan bagus dan tentunya akan meningkatkan mutu dari dinas

kelurahan dan secara langsung akan memberikan pelayanan terbaik kepada

masyarakat dan kesehjateraan masyarakat di daerah kelurahan tersebut

meningkat. Apabila pelamar tidak memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan

lowongan bidang yang dibutuhkan, maka pelamar tersebut akan dikenai

kebijakan sesuai dengan ketentuan Peraturan lainnya.

B. Pola Seleksi

Ada empat tahapan seleksi yang biasanya dilakukan oleh pemerintah

dalam seleksi PNS. Keempat tahapan ini merupakan prinsip prinsip yang

diarahkan oleh PP No. 6 tahun 1976, antara lain 16:

1. Test Intelegensi

2. Test Kecakapan

3. Test Untuk menjajagi mina seseorang bekerja

4. Test Kepribadian seseorang

Dalam test intelegensi, kami membuat konsep bahwa yang diujikan

kepada para pelamar, antara lain :

1. Mengenai pengetahuan umum yang harus mereka kuasai, misalkan

tentang struktur kenegaraan, Pancasila, UUD Negara RI 1945, serta

pengetahuan umum yang berkaitan dengan PNS, seperti kewenangan,

tugas dari PNS itu sendiri serta kewajiban yang ia miliki sebagai

aparat negara.

2. Mengenai pengetahuan sesuai dengan relevansi riwayat pendidikan

dengan bidang kerja yang ia minati. Misalnya seorang pelamar berlatar

belakang pendidikan ekonomi dan dia pada saat pengisian formulir ia

berminat dengan bidang seksi perekonomian di dalam kelurahan.

16 Dr. Burhannudin A. Tayibnapis. Administrasi Kepegawaian Suatu Tinjauan

Analitik. 1995. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 131.

21

Maka materi yang harus diuji kepada pelamar tersebut antara lain;

Mengenai pengetahuan di bidang ekonomi, mengenai tugas dan

wewenang bidang seksi perekonomian yang ia pilih dalam seleksi.

3. Mengenai kemampuan berbahasa dari para pelamar. Mengingat

tuntutan era globalisasi maka dari itu peranan seluruh aparat negara,

harus ditingkatkan dari segi bahasa asing, begitu pula dengan PNS

yang berada di kelurahan hendaknya menguasai minimal 2 bahasa,

yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Tujuannya adalah untuk

meningkatkan kapabilitas dan memenuhi kebutuhan zaman di masa

yang akan datang.

Dalam prosees Psikotest, para pelemar diuji tentang kepribadian dan

kemampuan IQ yang mereka miliki. Hal ini tidaklah kalah penting dengan test

akademik yang sudah dilakukan di tahap awal. Karena selain kemampuan

akademik, kepribadian para pelamar juga nantinya akan memperngaruhi kinerja

kerja yang akan ia lakukan kelak setelah ia diterima sebagai PNS.

Terakhir adalah test Interview, dalam test ini para penguji akan melakukan

interview terhadap para pelamar, dalam test ini penguji diharuskan menanyakan

seputar data personalitas dari masing masing pelamar, seperti seputar biodata,

riwayat pendidikan, riwayat organisasi, riwayat pekerjaan, juga tentang bakat

yang mereka punya. Dalam test ini para penguji juga diwajibkan untuk menguji

kemampuan berbahasa asing dari para pelamar, misalnya penguji test Interview

yang dipilih oleh dinas kelurahan menguji kemampuan bahasa inggris para

pelamar PNS dengan melakukan interview menggunakan bahasa Inggris.

C. Didirikannya lembaga pengawas PNS internal dalam Dinas Kelurahan

Lembaga ini bertugas untuk mengawasi secara internal kinerja kerja para

PNS yang berada di dalam Kelurahan. Selain itu lembaga ini mempunyai

kewenangan antara lain:

22

1. Memberikan penilaian terhadap kinerja kerja PNS yang berada di dalam

kelurahaan

2. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain yang mengawasi kinerja PNS

secara umum untuk memantau kemampuan dan perkembangan kinerja

PNS

3. Memberikan sanksi kepada PNS yang tidak bertindak berdasarkan

ketentuan disiplin PNS yang diatur dalam UU

4. Memberikan penghargaan kepada para PNS di kelurahan yang telah

bekerja dengan sangat baik dalam tiap bulan sekali. Dengan memberikan

penghargaan terhadap para PNS yang telah bekerja dengan baik, dapat

diharapkan para PNS lain yang berada di dinas kelurahan itu akan

termotivasi untuk bekerja dengan baik agar mereka mempunyai sifat

achievement orientation.

D. Mengadakan Pembinaan Aparat Kelurahan Secara Intensif

Dslam Pasal 23 PP RI No. 73 tahun 2005 tentang kelurahan dijelaskan

bahwa pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga

kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah dilakukan oleh Pemerintah dan

Pemerintah Propinsi, sedangka diayat (2) dijelaskan bahwa pembinaan teknis dan

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga

kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Camat.

1. Pembinaan Pemerintah

Dalam Pasal 24 dijelaskan juga tentang Pembinaan Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi, memberikan

pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan

kelurahan;memberikan pedoman umum administrasi, tata naskah dinas dan

pelaporan, memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari

pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada kelurahan,

23

memberikan pedoman dan standar tanda Jabatan, pakaian dinas dan atribut

bagi Lurah dan perangkat kelurahan, memberikan pedoman pendidikan dan

pelatihan, memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan

pemerintahan kelurahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan,

memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, melakukan pendidikan dan

pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah yang bertugas membina

Pemerintahan kelurahan; memberikan sanksi atas penyimpangan yang

dilakukan oleh lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana diatur dalam

peraturan perundangundangan, melakukan upaya-upaya percepatan atau

akselerasi pembangunan kelurahan;

Dalam ketentuan pasal tersebut tidak disebutkan tentang intensitas

waktu yang harusnya dilakukan oleh Pemerintah untuk melakukan pembinaan

umum kepada para aparat kelurahan. Kelompok kami menyarankan agar

pembinaan umum yang dilakukan oleh Pemerintah kepada para aparat

kelurahan hendaknya dilakukan minimal 1 x dalam sebulan. Kami juga

mempunyai usul terhadap ketentuan poin e) dan h) bahwa pendidikan dan

pelatihan yang diberikan pada saat pembinaan lebih berhubungan dengan

bidang kerja masing masing aparatur kelurahan itu sendiri, agar ilmu yang

mereka peroleh selama pendidikan tersebut dapat menjadi bekal mereka

dalam melakukan pekerjaan di bidangnya masing masing.

2. Pembinaan oleh Pemprop

Pasal 25 Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi, melakukan pengawasan peraturan daerah

kabupaten/kota, memfasilitasi pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah

dinas dan pelaporan kelurahan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan

tertentu skala provinsi (dimana pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk

menjadikan para aparatur kelurahan ini lebih disiplin dan lebih memiliki

kinerja yang baik), serta memberikan penghargaan atas prestasi

24

penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tingkat provinsi, misalnya dengan

membuat suatu kompetisi Kelurahan Terbaik di Tingkat Propinsi yang bisa

diadakan 1 tahun sekali dengan tujuan agar tiap kelurahan semakin aktif untuk

meningkatkan kualitas kinerja dan kedisiplinan.

Dalam peraturan ini juga masih belum jelas waktu pelaksanaan

pembinaannya, hendaknya dimuat ketentuan waktu pelaksanaannya misalkan

minimal 1 kali dalam sebulan, karena mengingat tugas dari para aparatur

administrasi di pemerintah propinsi sangatlah banyak.

3. Pembinaan oleh Pemkot ataupun Pemerintah Kabupaten

Pasal 26 Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi, memberikan

pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan pada lurah beserta

para perangkat kelurahan tujuannya agar para aparatur kelurahan dalam

membuat suatu program sesuai dengan pedoman dan tata naskah dinas.

Pemkot ataupun Pemerintah Kabupaten wajib mengawasi pengelolaan

keuangan kelurahan dan pendayagunaan asetdaerah yang dikelola oleh

kelurahan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat

kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dengan tujuan agar para aparatur

kelurahan dapat lebih meningkatkan kualitas kinerjanya melalui program yang

dibuat oleh kelurahan tersebut. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi

lurah, dan Perangkat Kelurahan, serta memberikan sanksi pada para aparatur

kelurahan yang melanggarnya. Hendaknya Pembinaan oleh Pemerintah Kota

atau Kabupaten dapat dilakukan minimal 1 kali dalam 2 minggu.

4. Pembinaan Teknis dan Pengawasan Camat

Pasal 27 tentang Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi, pembinaan teknis tentang fasilitas

administrasi tata pemerintahan kelurahan, pembinaan teknis tentang fasilitas

pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang

25

dikelola oleh kelurahan, memberikan pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan, memberikan pembinaan

mengenai upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Pembinaan yang dilakukan oleh Camat dilakukan minimal 1 kali dalam

seminggu dengan durasi 1 jam, karena Camat merupakan pejabat negara yang

paling dekat dengan wilayah kelurahan dan kelurahan termasuk bagian dari

kecamatan yang dipegang oleh Camat. Sehingga Camat pun harus turut aktif

dalam melakukan pembinaan guna untuk meningkatkan kapabilitas dan

akuntabilitas para aparat kelurahan.

5. Pembinaan oleh Badan Pengawas dan Pembinaan Internal di setiap

Kelurahan

Walaupun belum ada yang mengatur tentang pembinaan yang

dilakukan oleh suatu Badan Pengawas dan Pembinaan Internal di setiap

Kelurahan, kelompok kami merancang suatu Pembinaan untuk para aparat

kelurahan berdasarkan teori bahwa pemerintah itu harus aktif dalam

mensejahterakan rakyat serta penerapan prinsip good governance. Untuk

itu, kami berpendapat bahwa untuk meningkatkan pembinaan terhadap

para aparat kelurahan hendaknya dilakukan juga pembinaan oleh Badan

Pengawas dan Pembinaan Internal, tujuannya agar kinerja kerja dari para

aparat kelurahan bisa sesuai dengan prinsip good governance yang

menjadi patokan untuk terciptanya pemerintahan yang baik guna

meningkatkan kesehjateraan rakyat, khususnya masyarakat di sekitar

kelurahan.

Mengenai waktu pelaksanaan pembinaan oleh Badan Pengawas dan

Pembinaan Internal di Tingkat Kelurahan, pelaksanaan pembinaan ini

dilakukan setiap hari kerja selama 1 jam dalam apel pagi yang dilakukan

oleh para aparatur kelurahan.

26

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permasalahan yang sering dilakukan oleh PNS dalam pemerintah baik dari

pusat sampai ke tingkat kelurahan, dapat ditinjau dari segi kapabilitas dan

akuntabilitas. Dari segi kapabilitas, permasalahan terjadi karena

kemampuan dalam diri PNS itu belum cukup berkompeten, sedangkan

dari segi akuntabilitas, permasalahan terjadi, karena kurangnya rasa

tanggungjawab terhadap pekerjaan yang dilakukan, dan kurangnya

kedisiplinan para PNS.

2. Sudah ada tindakan dari pemerintah untuk meningkatkan kinerja para

aparatur kelurahan seperti yang tertuang dalam PP RI No. 73 tahun 2005

tentang Kelurahan. Perlu ada pembenahan yang dilakukan oleh

pemerintah, seperti pembenahan dalam pola rekrutmen, pola seleksi, serta

dibuat Badan Pengawas dan Pembinaan Internal di Kelurahan.

B. Saran

1. Memperketat prosedur perekrutmenan bagi CPNS

2. Adanya fit and proper test bagi CPNS

3. Adanya lembaga pengawasan internal yang mengawasi aparatur

kelurahan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Burhannudin A. Tayibnapis. 1995.Administrasi Kepegawaian Suatu Tinjauan

Analitik.Jakarta: PT Pradnya Paramita

Herkolanus, Syamsuni Arman, Sugito. 2013. Proses Pengangkatan PNS dalam

jabatan structural.

Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Riyadi Soeprapto. 2005. Pengembangan Model Citizens Charter dalam

Meningkatkan Pelayanan Publik di Indonesia.

Sri Hartini, dkk.2008. Hukum Kepegawaian di Indonesia.. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutopo dan Suryanto Adi. 2009. Pelayanan Prima.. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1976 tentang pengadaan pegawai negeri sipil

Artikel, Media Massa dan sumber lainnya

http://wazni.staff.unri.ac.id/pemerintahan-daerah-dilihat-dari-beberapa-aspek/

http://repository.usu.ac.id/ diakses pada 3 November pukul 10.17 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ermi Yanti

NIM : E0013156

Tempat dan Tanggal Lahir: Jakarta, 22 November 1994

Alamat : Jl. Kp. Pulo Rt 4 / Rw 5 No. 38 Jakarta Timur

Telepon : 082323075720

Email : ermiyr@ymail.com

Fakultas/Jurusan : Hukum/ ilmu hukum

Semester/Angkatan : tiga/ 2013

Universitas : Universitas Sebelas Maret

Karya Tulis yang Pernah Dibuat :

1. PKM Kewirausahaan tentang Catering Sehat dan Murah Untuk Mahasiswa

Sekitar UNS

2.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 1 November 2014

Yang membuat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dodi Roikardi

NIM : E0013143

Tempat dan Tanggal Lahir: Cirebon, 25 Oktober 1995

Alamat : Jl. Kesambi Gg. Tampomas No. 149 RT.04 RW.02

Telepon : 089687908740

Email : dodirkrd@gmail.com

Fakultas/Jurusan : Hukum/ ilmu hukum

Semester/Angkatan : tiga/ 2013

Universitas : Universitas Sebelas Maret

Karya Tulis yang Pernah Dibuat :

1. PKM-Kewirausahaan tentang Pemanfaatan Wortel Menjadi Produk Cemilan Berupa Kerupuk Wortel Ebi (Carotabi) Sebagai Peluang Usaha Di Daerah Surakarta

2.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 1 November 2014

Yang membuat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ratna Anna Mufidha

NIM : E0014329

Tempat dan Tanggal Lahir: Wonogiri, 21 Maret 1996

Alamat : Wonorejo RT 2/RW 14, Gedong Wonogiri

Telepon : 085647113793

Email : mufidharatna@gmail.com

Fakultas/Jurusan : Hukum/ ilmu hukum

Semester/Angkatan : satu/ 2014

Universitas : Universitas Sebelas Maret

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 1 November 2014

Yang membuat

COVER.docxBAB I lktm FIXED.docxDAFTAR PUSTAKA lkti.docxIMG_0028.jpg