Upload doanminh
View 230
Download 0
Embed Size (px) 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
Citation preview
Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan
eodb.ekon.go.ideodb.ekon.go.id/download/bahansosialisasi/eodb_infographics.pdf · Sebelum perubahan, prosedur impor dan ekspor dilakukan tanpa modul. Setelah perubahan, prosedur dilakukan
TRADING ACROSS BORDERS - eodb.ekon.go.ideodb.ekon.go.id/download/eodb_questionnaire/2017/Trading-Across... · Makassar berlaku mulai 6 Februari 2017. 5) Memudahkan monitoring dan
eodb.ekon.go.ideodb.ekon.go.id/download/peraturan/lainlain/pdjbc/PDJBC_33_2016... · c. bukti penerimaan pembayaran sebagaimana dirnaksud pada huruf b dapat digunakan sebagai dokumen
TUHAN a. - eodb.ekon.go.ideodb.ekon.go.id/download/peraturan/undangundang/UU_25_2009.pdf · presiden repue3ili4. indotuesifi undang-undang republik indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang
bulelengkab.go.idbulelengkab.go.id/assets/bankdata/Permenkumham RI No. 3 Tahun 2016...menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia
Lampiran - eodb.ekon.go.ideodb.ekon.go.id/download/peraturan/lainlain/pln/GE_Surat-Kepala... · 1.2 Integrasi Sistem PLN - LIT/TR - GATRIK untuk Sistem Non Paket SLO Sistem Non Paket
Permenkumham No 22 2014
RESOLVING INSOLVENCY - eodb.ekon.go.ideodb.ekon.go.id/download/eodb_questionnaire/2017/Resolving... · proses resmi di pengadilan dan tidak mencakup pembubaran sukarela sebuah perusahaan
eodb.ekon.go.ideodb.ekon.go.id/download/peraturan/permen/permenkumham/... · Created Date: 3/7/2016 2:13:54 PM
eodb.ekon.go.ideodb.ekon.go.id/download/peraturan/lainlain/lainlain/SAB-CP_KEPDIS... · Menerima Output SIUP, T DP dan WLK TOTAL WAKTU SIUP-TDP DAN WLK Kepala Di s P aman ov 2 HARI
Permenkumham RI No. 2 Tahun 2016
Permenkumham RI No. 1 Tahun 2016
eodb.ekon.go.ideodb.ekon.go.id/.../GE_Surat-Direktur-Utama...Mendapatkan-Listrik.pdf · PB dan TD lebih sederhana dengan hanya melalui 2 (dua) prosedur, yaitu: ... Tenaga Listrik
PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PERMENKUMHAM NO. 10 …
Permenkumham No 26 Tahun 2014
KUESIONER PENANGANAN KEPAILITAN - eodb.ekon.go.ideodb.ekon.go.id/download/eodb_questionnaire/2016/sosialisasi... · Receivership "Kurator" adalah proses penunjukan oleh pengadilan,
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - eodb.ekon.go.ideodb.ekon.go.id/.../SAB_Permenaker-Nomor-18-Tahun-2017.pdf · 2017, No.1540 -2- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang
Permenkumham 28 2014 orta kanwil kemenkumham sorted
PEMERINTAH KOTA SURABAYA - eodb.ekon.go.ideodb.ekon.go.id/download/peraturan/perda/PERDA_SBY_11_2010.pdfNegara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - imigrasi.go.idimigrasi.go.id/phocadownloadpap/PeraturanMenteri/Tahun2014/permenkumham... · NOMOR 8 TAHUN 2014 ... c. akta kelahiran, akta perkawinan
GUIDEBOOK February 2017 - eodb.ekon.go.ideodb.ekon.go.id/download/eodb_questionnaire/2017/Enforcing... · Penyelesaian Gugatan Sederhana ... No.2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian
TRADING ACROSS BORDERS - eodb.ekon.go.ideodb.ekon.go.id/download/eodb_questionnaire/2017/... · No. Pertanyaan Jawaban 2016 Usulan Jawaban 2017 Catatan/Penjelasan 1. Reform Update
eodb.ekon.go.ideodb.ekon.go.id/download/...12_2016_Pemeriksaan-Fisik-Barang-Impor.pdf · dengan izin Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk; atau Tempat Penimbunan Berikat
eodb.ekon.go.ideodb.ekon.go.id/download/peraturan/permen/permendag/SAB_SEMENDAG_2... · Penerbitan Surat Edaran ini sebagai pemberitahuan dan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan
GUIDEBOOK February 2017 - eodb.ekon.go.ideodb.ekon.go.id/download/eodb_questionnaire/2017/Enforcing... · Ya, telah ada perubahan sejak 1 Juni 2015 Jika relevan, jelaskan perubahan
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAlab-hukum.umm.ac.id/files/file/PERMENKUMHAM NOMOR... · berita negara republik indonesia no.2134, 2016 kemenkumham. pendaftaran merek. peraturan menteri
eodb.ekon.go.ideodb.ekon.go.id/download/peraturan/lainlain/bpjs/SAB_PERKABPJS-KT... · bpjs ketenagakerjaan salinan peraturan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan nomor
Permenkumham Ttg Perubahan Kedua Logo
PENGAWASAN NARAPIDANA PEMBEBASAN BERSYARAT …dalam Permenkumham Nomor 21 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan