EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA

PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BOGOR DAN

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi

Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Fahlil Umam

1112044100033

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1440 H/ 2019 M

v

ABSTRAK

FAHLIL UMAM, NIM: 1112044100033, Efektivitas Pelaksanaan Mediasi

dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama

Cibinong. Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440 H/ 2019 M.

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang

terjadi antara dua pihak atau lebih dengan melibatkan pihak ketiga sebagai

mediator dengan tujuan membantu tercapainya perdamaian antara yang

bersengketa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; proses dan penerapan

mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan

Agama Cibinong, tingkat keberhasilan mediasi, faktor penghambat dan

pendukung mediasi. Metode yang digunakan adalah Mixed Method, dengan

cara menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian.

Sumber data yang didapat yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer

adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui wawancara,

data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, dan dokumen-

dokumen resmi. Dan tehnik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan

interview.

Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi di Pengadilan

Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong sudah dilakukan sesuai dengan

PERMA No.1 Tahun 2016, namun para pihak yang bersengketa tidak memiliki

itikad baik untuk melanjutkan pernikahan. Tingkat keberhasilan mediasi dalam

perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama

Cibinong masih belum menunjukan hasil yang maksimal dalam menekan angka

perceraian. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan mediasi adalah: a)

terbatasnya keterampilan hakim mediator dalam melaksanakan mediasi, b) para

pihak yang berperkara bertahan dari sudut pandangnya masing-masing.

Kata Kunci : Efektivitas Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A.

Daftar Pustaka : Tahun 1977 s.d Tahun 2018

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah

memberikan nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan ridha-Nya kepada penulis tanpa ada

batasan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat seta Salam

mengalir deras kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, mahluk yang paling sempurna

sebagai suri tauladan umatnya, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang

senantiasa selalu patuh dan ta’at dalam menjalankan perintah Allah SWT dan Rosul-

nya.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah banyak

membantu penulis baik dari segi moral maupun materil, oleh karena itu, penulis ingin

mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Amany Burhanudin Lubis, Lc., M.A. Selaku Rektor UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, beserta seluruh jajaran pengurus Rektorat yang telah

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi S-1 di UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A. Selaku Dekan Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga yang selalu

memberikan pelayanan terbaik dan motivasi-motivasi kepada penulis.

4. Indra Rahmatullah, S.H.I., M. H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum

Keluarga yang selalu memberikan pelayanan prima.

5. Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A. Selaku Dosen Pembimbing

skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala

keikhlasannya. Semoga apa yang telah beliau berikan dapat bermanfaat bagi

penulis dan dibahas dengan kebaikan yang berlimpah.

vii

6. Dr. JM Muslimin, M.A., Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang tak

pernah mengenal lelah dalam mengarahkan penulis.

7. Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan, masukan, kritik dan

saran kepada penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.

8. Seluruh Staf pengadilan Agama Bogor dan Cibinong yang telah mau

memberiakan data dan dokumentasi untuk terpenuhinya kesempurnaan

penelitian dalam skripsi ini.

9. Staf Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta staf Perpustakaan Utama

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memfasilitasi penulis dalam

mencari referensi penelitian skripsi ini.

10. Seluruh bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Program Studi Hukum Keluarga

yang dengan ikhlas dan sabar memberikan ilmunya kepada penulis, semoga

bermanfaat. Aamiin

11. Kepada Ayahanda Aban Sobana Hamid dan Ibunda Tati Sugesti yang tak

pernah henti meneteskan air matanya di setiap sujudnya dan senantiasa

memberikan Ziyadah doa untuk kesuksesan putranya dalam menuntut ilmu

khususnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan dimana pun berada.

12. Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Sindangsari Kersamanah Garut dan

Pondok Pesantren Fajrussalam Babakan Madang Bogor beserta para staf

pengajarnya, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta doa harapan

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

13. Kelurga Besar Ma’had Al-Jami’ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Khusunya

Risris, Randi, Juadir, Irfan, Imron, Abdullah Maulani, Qomari dkk,

Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Forum Mahasiswa Bidik

Misi yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil yang sangat

mensupport atas terselesaikannya masa studi di UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta ini.

14. Teman-teman seperjuangan Pengadilan Agama (PA) dan Administrasi

Keperdataan Islam (AKI) angkatan 2012 terkhusus Muchlisin Anam (Terbaik),

viii

Ali Firdaus (Keren), Wahid Hasyim, Sayyid Rifai, Faisal Kamal, Asep

Awaludin, Sodikin Febrianto, Reinaldi Dzulkarnain, Nabil Asrof, Hilmi, Ziyad,

Rahmat Muhajir, Nanik, April, Malik, Luthfan, Ilham H, Ilham F, Rizky, Fauzi

Nabawi, Akrom, Rival, Martin, Sufyan, Putri, Nisa, Alfida, Nafis, Syarifah,

Deza, Aisyah, Abdul Qodir, Dani, Latif, Roni, Ridwan, Ayi, Atmam Huda,

Septian, Faisal Amin, Fadli, Iffah, Didin, Faiq, Rakha, Shaul haq, Adlul (Alm)

Ulfah, Husnul dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu tapi tidak

mengurangi rasa terimakasih atas semangat dan bantuannya.

15. Teman-teman Azka dan Annizhamy yang selalu memberi masukan Positif baik

moril maupun materiil yang sangat mensupport atas terselesaikannya skripsi

ini. Jazzakumullah khoirul jaza

16. Keluarga Besar Komunitas Musik Mahasiswa Ruang Inspirasi Atas

Kegelisahan (KMM RIAK) Syarif Hidayatullah Jakarta Khususnya Progeni 11

Adam Daud, Faqih Maulana, Imam Zamahsyari, Hendrik Aditya, Habibur

Rahman, Jakfar, Nifo, Muhtari, Wirda, Icha, Mawaddah, Mega dan Yuni yang

bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan masa studi dan terselesaikannya

skripsi ini.

Semoga amal dan kebaikan mereka semua dibalas oleh Allah SWT dan penulis

berharap semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat yang besar bagi penulis

maupun bagi pembaca.

Ciputat, 10 Mei2019

Fahlil Umam

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………… i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ……………………………………………….... ii

LEMBAR PERNYATAAN ………………………………………………………. iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN ………………………………………………… iv

ABSTRAK ………………………………………………………………………… v

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………… vi

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………… vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang …………………………………………….... 1

B. Rumusan Masalah …………………………………………... 6

C. Tujuan dan Manfaat Masalah ………………………………. 7

D. Kerangka Teori ……………………………………………… 8

E. Metode Penelitian ………………………………………...... 10

F. Review Studi Terdahulu …………………………………… 13

G. Sistematika Penulisan ……………………………………… 14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI

A. Pengertian Mediasi ……………………………………….... 16

B. Dasar Hukum Mediasi ……………………………………... 18

C. Prinsip-prinsip Hukum Mediasi ……………………………. 21

D. Tahapan Pramediasi dan Prosesnya ....……………………. 25

E. Tujuan dan Manfaat Mediasi ………………………………. 29

F. Tinjaun Tentang Mediator …………………………………. 33

BAB III PROFIL MASYARAKAT, PENGADILAN AGAMA BOGOR DAN

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

A. Sejarah Singkat Kota Bogor dan Kabupaten Bogor ……… 38

x

B. Letak Geografis ……………………………………………. 43

C. Keadaan Demografis ………………………………………. 45

D. Profil Pengadilan Agama Bogor dan Cibinong………….…. 47

BAB IV PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BOGOR

DAN PENGADILAN AGAMA CIBINONG

A. Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan

Pengadilan Agama Cibinong ………………………………. 53

B. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan

Agama Cibinong …………………………………………… 56

C. Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Mediasi ……. 58

D. Analisis Penulis …………………………………………. 65

BAB V PENUTUPAN

A. Kesimpulan ………………………………………………… 70

B. Saran-saran ……………………………………………….... 71

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………… 73

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Lembar Bimbingan Skripsi

2. Surat Permohonan data Wawancara

3. Surat Keterangan

4. Pedoman Wawancara

5. Data-data

6. Dokumentasi

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Filosofi dasar perkawinan adalah upaya menciptakan kehidupan suami isteri

yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina rumah tangga sakinah,

mawadah, dan rahmah. Setiap suami isteri tentu saja mendambakan kehidupan rumah

tangga langgeng sepanjang hayat dikandung badan1

Tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-undang No.1 Tahun 1974

tentang perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal (menapatkan keturunan) berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.

Hakim memegang peran yang sangat penting dalam system pengadilan.

Hakim tidak hanya sebagai penegak hukum dan keadilan, tetapi hakim juga sebagai

pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam rangka mewujudkan negara

hukum dan selalu berupaya memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan di

tengah-tengah kehidupan masyarakat melalui putusan hukumnya di Pengadilan2

Tahapan pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan

suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian pada pihak-

pihak yang bersengketa.

Dalam kenyataan menunjukan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya

dapat dipelihara secara harmonis, kadang-kadang suami isteri itu gagal dalam

mendirikan rumah tangganya karena menemui beberapa masalah yang tidak dapat

diatasi. Yang pada akhirnya upaya mengakhirkan kemelut berkepanjangan tersebut

diselesaikan melalui alternatif talak (perceraian).

1 Baharudin Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis, (Jakarta:

Gaung Persada Press) h.4 2 Jaenal Aripin, Pengadilan Agama Dalam Bingkai Reformasio Hukum di Indonesia, (Jakarta;

Kencana) h.464

2

Islam dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa perceraian itu adalah

suatu perbuatan halal, tetapi paling dibenci oleh Allah. Nmun disisi lain, perkawinan

diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Tapi, faktanya, perceraian itu

menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia. Meskipun demikian,

terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan

gagal terwujud.3

Oleh karena itu, Allah memberikan solusi yang sangat bijak agar menunjuk

seorang hakam atau mediator yaitu juru penengah. Keberadaan mediator dalam kasus

perkawinan merupakan penjabaran dari perintah Al-Quran. Dalam Al-Quran

disebutkan bahwa jika ada permasalahan dalam perkawinan, maka diharuskan

diangkat seorang hakam yang akan menjadi mediator. Dengan demikian, keberadaan

hakam menjadi penting adanya.

Dalam Hukum Islam secara terminologi, perdamaian disebut dengan istilah

islah atau sulh yang artinya adalah memutuskan suatu persengketaan. Dan menurut

syara’ adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan

antara dua belah pihak yang saling bersengketa4

Upaya perdamaian dalam Pengadilan Agama disebut Mediasi. Mediasi adalah

suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih memulai perundingan

atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan

memutus5. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan

procedural dan substansial. Pendekatan mufakat dalam proses mediasi mengandung

pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi mengandung

pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus

merupakan hasil dari kesepakatan atau persetujuan para pihak.

3 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), h. 228 4 As Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr,1977), h.305 5 Takbir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalaui Pendekatan Mufakat, (Rajawali

Press: Jakarta,2011), h.12

3

Dalam negara hukum yang tunduk kepada the rule of law, kedudukan

pengadilan dianggap sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berperan sebagi

katup penekan atas segala pelanggaran dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat

dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan (to enforce

the truth justice)6

Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini

adalah ketidakefektivan dan ketidakefisienan dalam sistem penelitian. Penyelesaian

perkara membutuhkan waktu yang lama. Hal ini menjadi sesuatu yang bertolak

belakang dengan apa yang termaktub dalam Undangundang Nomor 48 tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan salah satu asas penyelenggaraan

kekuasaan kehakiman pasal 2 ayat (4) yaitu asa sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 130 HIR ayat (1) berbunyi: “jika pada hari yang ditentukan itu kedua

belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya

akan mendamaikan mereka”. Upaya perdamaian yang dimaksud oleh pasal 130 HIR

ayat (1) bersifat imperatif.7 Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak

yang bersengketa sebelum dimulai persidangan. Sang hakim berusaha mendamaikan

dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses

persidangan yang lama dan melelahkan.

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama dan Pengadilan

Negeri merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam pasal 2

Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama dinyatakan:

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat

pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang ini, yaitu: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,

zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah”.

6 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cet VII, (Jakarta: Sinar Grafika,2008) h. 229 7 R Tresna, Komentar HIR cet XVIII. (Jakarta: Paradya Paramita.2005) h.100

4

Dalam penjelasan Undang-undang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa

warga negara yang beragama Islam dan tunduk kepada hukum Islam, yang

mempunyai masalah perkawinan dan perceraian harus diselesaikan melalui

pengadilan agama. Pengadilan Agama Bogor yang memiliki kompetensi relative di

Kota madya lebih kecil wilayah hukumnya daripada kabupaten Bogor akan tetapi

angka perceraianya relatif tinggi. Pengadilan Agama Bogor sebagai badan peradilan

pelaksana kekuasaan kehakiman, tentunya memiliki kewenangan untuk menerima,

memeriksa, dan memutus suatu perkara. Selanjutnya, hakim sebagai pelaksana

kekuasaan kehakiman, harus selalu mengupayakan perdamaian bagi pihak yang

berperkara, yang biasa disebut mediasi, yang berdasarkan pada Pasal 130 HIR/154

RBg, SEMA Nomor 1 tahun 2002 yang diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung

(PERMA) Nomor 2 Tahun 2003, sebagaimana telah direvisi dengan PERMA No.1

tahun 2008, dan telah diubah terakhir dengan PERMA No.1 Tahun 2016. PERMA

inilah yang dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan mediasi.

Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian konflik pada lembaga

peradilan merupakan salah satu cara dalam menekan angka perceraian. Mediasi

tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia dalam

menyelesaikan sengketa secar cepat, dan memuaskan bagi kedua belah pihak dan

juga berkeadilan. Dalam pelaksanaan mediasi di Peradilan agama dan negeri, jumlah

persentase angka keberhasilan mesiasi relatif masih kecil, seperti halnya di Peradilan

Agama Bogor, pada tahun 2017 angka keberhasilan mediasi masih minim begitu pula

di Pengadilan Agama Cibinong, pada tahun 2017 angka keberhasilan mediasi masih

relatif rendah yakni 26 % dari jumlah perkara perceraianyang terdaftar. Total dari

1712 perkara perceraian, yang berhasil dimediasi hamya 449 perkara.8 Begitu pula di

Pengadilan Agama Cibinong, pada tahun 2017 angka keberhasilan mediasi masih

8 SIPP Peradilan Tinggi Agama Jawa Barat

5

relatif minim yakni 30,7% dari jumlah perkara yang terdaftar. Total dari 5.230

perkara yang berhasil dimediasi hanya 1.604 perkara9

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa upaya yang

dilakukan oleh hakim merupakan suatu keutamaan atau kewajiban bagi hakim dan

mediasi tersebut harus dilakukan sungguh-sungguh.

Sebagai upaya untuk mencapai perdamaian yang diharapkan, dibutuhkan

kesungguhan hakim dalam mengupayakan imbauan perdamaian. Hakim merupakan

perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat dan mampu

menyelami perasaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dengan

demikian, hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa

keadilan. Disamping itu, sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari para

pihak yang berperkara wajib diperhatikan dalam mempertimbangkan keputusan yang

akan dijatuhkan. Hakim juga dapat memberikan resep penyelesaiannya yang

melegakan kedua belah pihak, yang dapat diupayakan dengan penguasaan bidang

materi hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku.10

Hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara pada pengadilan

terbatas pada anjuran nasihat, penjelasan dan memberi bantuan dalam perumusan

sepanjang itu diminta oleh kedua belah pihak. Sebab mediasi ditinjau dari sudut

hukum Islam maupun hukum perdata barat (KUH Perdata) termasuk bidang hukum

perjanjian diantara kedua belah pihak yang berperkara.11

Akhir dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan, yaitu para pihak

mencapai kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian.

Oleh karena itu, dalam proses mediasi diperlukan seorang mediator yang benar-benar

propesional. Kecendrungan ini tampak dari adanya ketentuan pada Nomor 1 Tahun

9 SIPP Peradilan Tinggi Agama Jawa Barat 10 Masburiyah & Bakhtiar Hasan, Upaya Islah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan

Agama Kota Jambi, Jurnal Media Akademika, Vol.26, No.1, Januari 2011, Fakultas Syariah IAIN

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, h.4 11 Sulaikin Lubis, Wismar A. Marzuki dan Germala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan

Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), h.69

6

2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, bahwa pada asasnya setiap orang yang

menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh

setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah

memperoleh akreditas dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.12

Peranan hakim mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangatlah penting,

karena peranannya terbatas sampai anjuran, nasehat, penjelasan, memberi bantuan

dalam perumusan sepanjang itu diminta kedia belah pihak, hasil akhir harus benar-

benar hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Perdamaian dalam perkara perceraian

mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapainya perdamaian anytara suami

dan istri dalam perkara perceraian, bukan hanya keutuhan ikatan perkawinan saja

yang dapat diselamatkan, sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan

pembinaan anak-anak secara normal.

Meskipun, secara presentase tingkat keberhasilan mediasi masih kecil, tapi

ampu menunjukan bahwa mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa.

Walaupun terdapat perubahan-perubahan aturan tentang mediasi, diharapkan dapat

membantu meningkatkan produktifitas para hakim mediator dalam meyelesaikan

perkara dengan mediasi. Namun, berdasarkan fakta dilapangan, mediasi belum bisa

menjadi sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang tingkat keberhasilannya tinngi.

Hal ini bisa dibuktikan dari lebih banyaknya perkara yang gagal dimediasi, dibanding

dengan keberhasilanya, terutama dalam perkara perceraian. Hal inilah yang menjadi

salah satu pendorong penulis untuk tertarik meneliti dan menganalisis perbandingan

terhadap efektifitas peleksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan

Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong tahun 2017.

B. Rumusan Masalah

12 Takbir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalai Pendekatan Mufakat, (Jakarta;

Rajawali Press,2011), h.162

7

Yang menjadi permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah bagaimana angka

perceraian tinggi padahal proses mediasi tetap dijalani di Pengadilan Agama Bogor

dan Pengadilan Agama Cibinong.

Untuk menjawab permasalahan pokok diatas, penulis mengajukan beberapa

pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di

Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat proses pelaksanaan mediasi

dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan

Agama Cibinong?

3. Bagaimana upaya serta strategi Pengadilan Agama Bogor dan Cibinong

dalam mendamaikan pasangan yang bersengketa?

4. Bagaimana perbandingan efektivitas proses pelaksanaan mediasi dalam

perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama

Cibinong?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana angka perceraian tinggi

padahal proses mediasi tetap dijalani di Pengadilan Agama Bogor maupun

Pengadilan Agama Cibinong diantaranya adalah, sebagai berikut:

a. Proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di

Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong.

b. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat proses

pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan

Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong.

c. Upaya serta strategi Pengadilan Agama Bogor dan Cibinong

dalam mendamaikan pasangan yang bersengketa.

8

d. Perbandingan efektifitas proses pelaksanaan mediasi dalam

perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan

Agama Cibinong.

2. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak,

terutama bagi pasangan suami isteri yang ingin melakukan perceraian agar

mereka benar-bener berpikir dan mempertimbangkan secara matang sebelum

mengambil keputusan untuk bercerai dan bagi para mediator untuk lebih

meningkatkan kinerja mediasi di Pengadilan baik secara teoritis maupun

praktis.

D. Kerangka Teori

Di Indonesia, Pancasila sebagai dasar filosofi kehidupan bermasyarakatnya,

telah mengisyaratkan banwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk

mufakat lebih diutamakan, seperti tesirat juga dalam Undang-Undang Dasar 1945.13

Kekuasaan Negara Indonesia sebagai negara hukum secara konstitutional telah

mengakui adanya kekuasaan kehakiman atau peradilan yang bebas. Adanya peradialn

yang bebas ini adalah hal yang mendasar dan sanagt penting dalam rangka untuk

menjamin atau memelihara sistem tertib hukum, tugas fungsi kelembagaan negara

dan menjamin perlindungan hakhak dasar atau hak asasi termasuk dalam hal

perlindungan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian sengketa atas pelenggaran

haknya oleh pihak lain.

Kewenagan pengadilan agama dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman

(yudicial power) keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

dengan diperbaharui Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

13 Rahmadi Usman, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik, (JakartaTimur:

SinarGraffika.2012) h.2

9

Di dalam perkara perceraian, hakim bertugas memriksa dari awal proses

persidangan hingga jatuhnya putusan. Berdasarkan HIR Pasal 130 ayat (1), hakim

berkewajiban mendamaikan para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak yang

bersengketa tetap pada pendiriannya, hakim menunda persidangan dan para pihak

yang bersengketa dipersilahkan untuk menunjuk mediator.

Istilah mediasi merupakan konsep baru yang dikenal dalam tradisi Islam,

meskipun secara praktik sebenernya istilah mediasi itu telah lama dikenal dalam

praktik hukum Islam melalui konsep tahkim. Yang digunakan sebagi istilah bagi

seseorang atau kelompok yang ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi

diantara dua belah pihak atau lebih. Tahkim dimaksudkan sebagi uoaya untuk

menyelesaikan sengketa para pihak, dengan memberi kebebasan untuk memilih

seorang hakam (Mediator/ Juru damai) sebagai penengah atau sebagai orang yang

dianggap netral yang mampu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.14

Adapun kewajiban untuk mendamaikan, dibebeankan kepada hakim mediator.

Hakim mediator sebagai pihak ketiga yang berposisi netral, diharapkan dapat

mendamaikan para pihak yang berperkara.

Dalam hukum Islam, perdamaian disebut denagn al-Sulh.15 Islam

menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai, baik melalui

jalur pengadilan atau luar pengadilan. Sulh memberikan kesempatan bagi para pihak

yang untuk memikirkan jalan terbaik dalam pemecahan suatu masalah. Konsep Sulh

juga dianjukan nabi Muhammad SAW sebagai sarana untuk orang yang bersengketa

dalam upaya mendapatkan keadilan dengan cara yang damai, dan tidak bersifat

memenangkan salah satu, akan tetapi memberikan keadilan bagi para pihak yang

bersengketa.16

14 Oyo Sunaryo Mukhlis, Pranata Sosial Hukum Islam, Bandung: Refika Aditama, 2015,

h.232 15 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h.201 16 Syahrizal Abbas, Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum

Nasional, cet I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009 h.159-160

10

Pengadilan agama sebagai badan pelaksana Peradilan Islam di Indonesia,

tentunya menjadikan konsep sulh sebagai dasar hukum dalam proses mendamaikan

pihak yang berperkara. Adapun para pengadilan agama istilah perdamaian lebih

dikenal dengan mediasi yang berarti penyelesaian sengketa melalui proses

perundingan para pihak denagn dibantu oleh mediator. Tanpa mengurangi arti

perdamaian dalam segala bidang persengketaan, makna perdamaian dalam sengketa

perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapainya perdamaian

antara suami isteri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan rumah tangga dapat

diselamatkan, juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana

mestinya.17

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau

kemajuan/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari

penganalisaian terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi

dari objek sasaran yang dipergunakan. 18Ketika berbicara sejauh mana efektivitas

hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu

ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target

yang mendai sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang

bersangkutan adalah efektif. Derajat dari efektivitas hukum ditentukan oleh taraf

kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga

dikenal asumsi bahwa taraf, kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu

berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda

hukum tersebut mencapai tujuan hukim yaitu berusaha untuk mempertahankan dan

melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.19

E. Metode Penelitian

17 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet.ke-

5, Jakarta Kencana.2008, h.152 18 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya 2013), h.67 19 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, (Bandung: Remaja Karya,1985)

h.7

11

Untuk memperoleh data yang akan dibutuhkan untuk meyusun skripsi ini,

maka penulis menggunakan beberapa metode, antara lain:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan

memakai pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang data dan hasil

penelitiannya berupa deskripsi kata, skema, dan gamabar.20 Pendekatan

kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan

pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah

manusia21. Dilihat dari sudut penerapannya, penelitian ini termasuk kedalam

penelitian sosiologis dan empiris, yaitu penelitian terhadap efektifitas huku.

Pada penelitian ini yang diteliti awalnya adalah data sekunder, untuk

kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap dan primer di lapangan atau

terhadap masyarakat.22

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat diketemukannya data-data

penelitian.23 Dalam penelitian ini akan digunakan data primer dan skunder.

a. Data primer

Merupakan data utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian

terdiri dari:

1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

2) Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

3) Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R. Bg)

4) PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan tahun 2016

20 Saharismi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka

Cipta.2006), h. 45 21 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktik Pembuatan Proposal dan Laporan

penelitian, (Malang: UMM Press, 2004), h.14 22 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum cet.3 (Jakarta:UI Press,1986) h.51- 23 M Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Graffindo Persada.2007) h.

113-114

12

b. Data sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer, misalnya Rancangan Undang-undang, hasil penelitian hasil

karya ilmiah dari kalangan hukum, dll. Data sekunder adalah data yang

diperoleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan.

3. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai

berikut:

a. Wawancara (Interview) atau wawancara yakni tanya jawab

lisan antara dua oarang atau lebih secara langsung antara

pewawancara denagn pihak-pihak yang ada kaitanya dengan

judul skripsi ini. Wawancara dilakukan penulis dengan Hakim

yang ditunjuk sebagai mediator di Pengadilan Agama Bogor

dan Pengadilan Agama Cibinong yang mampu mengkaji,

mengetahui, serta memeriksa sekaligus memutus jalanya

proses mediasi.

b. Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data-data dari arsip

atau berkas-berkas yang diperlukan untuk penelitian.

Kemudian diinventarisir untuk dipelajari dan dikaji guna

keperluan penelitian.

4. Teknis Analisis Data

Metode data dilakukan dengan Cara mendeskripsikan data-data

tersebut secara jelas dan mengambil isinya dengan mangunakan content

analysis. Kemudian diinterpretasikan denagn menggunakan bahasa penulis

sendiri, dengan demikiankan nampak rician jawaban atas pokok permasalahan

yang diteliti.

13

Sementara untuk teknis penulisan ini penulis berpedoman pada buku

“Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.”

F. Review Studi Terdahulu

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh

mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang

akan diteliti oleh penulis. Akan tetapi, setelah penulis membaca beberapa skripsi

tersebut ada perbedaan pembahasan yang cukup signifikan. Sehingga dalam

penulisan skripsi ini intinya tidak ada timbul kecurigaan plagiasi. Untuk itu di bawah

ini akan penulis kemukakan 3 buah skripsi yang pernah ditulis oleh mereka,

diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul “Aplikasi Perma No.1 Tahun 2008 Tentang

Prosedur Mediasi Dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Agama Jakarta

Selatan” (Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan) Penulis: Nusra Arini 24/P.H/

PMH/2009. Perbedaan skripsi ini dengan judul yang penulis angkat ialah skripsi ini

lebih menekankan pada bagaimana aplikasi atau peranan PERMA No,1 Tahun 2008

tentang prosedur mediasi dalam perkara perdata, sedangkan judul yang penulis angkat

membahas tentang keefektifan mediasi dalam proses perceraian dengan

pengaplikasian PERMA No. 1 tahun 2016.

Kedua, skripsi dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah

Agung No.1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan

Agama Purwakarta tahun 2016” Penulis: Acep Iwan/201725. Perbedaan skripsi ini

dengan judul yang penulis angkat ialah skripsi ini menekankan keefektifan mediasi di

24 Nusra Arini, Aplikasi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Dalam

Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009 25 Acep Iwan, Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang

Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2016, Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017

14

satu peradilan saja yaitu di Peradilan Agama saja, berbeda dengan yang penulis bahas

yaitu dengan melakukan perbandingan dengan dua peradilan yaitu Peradilan Agama

yang terletak di Kota dan Peradilan Agama yang terletak di Kabupaten.

Ketiga, skripsi dengan judul “Efektifitas Mediasi Melalui Badan Penasihat

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menekan Angka Perceraian

(Studi Pada BP4 Pusat Tahun 2009)” Penulis: Tubagus Chaerul Laily / 201226.

Perbedaan skripsi ini dengan judul yang penulis angkat adalah membahas efektifitas

BP4 dalam memediasikan sengketa yang terjadi setelah perkawinan dilangsungkan,

berbeda dengan yang penulis bahas lebih menekankan kepada keefektifan mediasi di

dalam perkara perceraian di Peradilan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok

penulisan skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata

urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai

berikut:

Bab pertama pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah,

pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka

teori, metode penelitian, review studi terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi kajian teori tentang mediasi yang mencakup pengertian

mediasi dan dasar hukumnya, serta prinsip-prinsip hukum mediasi, prosedur, tahapan

putusan serta tujuan dan manfaat mediasi

Bab ketiga berisi tentang profil masyarakat mencakup sejarah singkat, letak

geografis dan keadaan demografisnya serta profil Pengadilan Agamanya

Bab keempat merupakan isi skripsi yang berisi tentang data yang ditangani

yang meliputi data perkara perceraian di Peradilan Agama dan Peradilan Negeri

26 Tubagus Chaerul Laily, Efektifitas Mediasi Melalaui Badan Penasihat Pembinaan dan

Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Pada BP4 Pusat Tahun

2009), Fahultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012

15

Bogor beserta prosesnya, tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan mediasi,

pandangan hakim mediasi terhadap efektivitas mediasi serta analisi penulis mengenai

pengaruh mediasi

Bab kelima sebagai penutup yang membahas dua hal yaitu kesimpulan dari

hasil penelitian dan saran-saran.

16

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI

A. Pengertian Mediasi

Dalam bahasa Inggris mediasi disebut dengan mediation yang berarti

penyelesaian sengketa dengan menengahi1

Penyelesaian sengketa dengen menengahi menunjukan pada peran yang

ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya untuk

menengahi dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak yang

bersengkata2

Mohammad Anwar mendefinisikan perdamaian (sulhu) menurut lughot ialah

memutuskan pertentangan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu perjanjian untuk

mendamaikan orang-orang yang berselisih.3

Sedangkan menurut Ranuhandoko dalam bukunya “Terminologi Hukum”

mediasi diartikan dengan pihak ketiga yang ikut campur dalam perkara untuk mencapai

penyelesaian.4

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses

pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu penyelesaian sebagai

penesehat.5

Menurut Rahmadi Usman, mediasi adalah Cara penyelesaian sengketa melalaui

perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat nertal (non-intervensi) dan

tidak berpihak (imparsial) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut

“mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang

1 Sujadi F.X., Penunjang Keberhasilan Proses Menejement, (Jakarta CV Masagung, 1990), cet

3, h.36 2 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum

Nasional, (Jakarta Kencana Prenada Media Grup, 2009), h.2 3 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta; Rineka Cipta, 2001), cet. 2, h. 487

4 I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2003), h.399 5 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa

Indonesia, (Jakarta: DepartemenPendidikan dan Kebudayaan, 1998), h.569

17

bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai keyenangan

untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak

sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian

masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya Akan dituangkan

sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator,

tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.6

Kata perdamaian atau ishlah merupakan istilah denotatif yang sangat umum,

dan istilah ini bias berkonotasi perdamaian dalam lingkup keharta bendaan, perdamaian

dalam lingkup khusumat dan permusuhan, perdamaian dalam urusan rumah tangga,

perdamaian antar sesama Muslim, dan sebagainya.7

Dalam perdamaian perlu adanya timbal balik dan pengorbanan dari pihak-pihak

yang berselisih dan bersengketa, atau dengan kata lain pihak-pihak yang berperkara

harus menyerahkan kepada pihak yang lebih dipercayakan untuk menyelesaikan

perkara yang sedang diperselisihkan oleh keduanya agar permaslahannya dapat

diselesaikan secara damai dan tidak ada permusuhan diantara keduanya.

Dengan demikian perdamaian adalah merupakan putusan berdasarkan

kesadaran bersama dari pihak-pihak yang berperkara, sehingga tidak ada kata menang

ataupun kalah, semuanya sama-sama baik, kalah maupun menang.8

Kemudian dalam pasal 3 PERMA No.1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa

setiap hakim, mediator, para pihak dan/ atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur

penyelesaian sengketa melalui mediasi.9

Maka, pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, sebelum

pembacaan gugatan dari penggugat, hakim wajib memerintahkan para pihak untuk

6 Rahmadi Usman, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung: PTAditya

Bakri,2003), h.82 7 Hilmi Karim, Fikih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), cet.1, h.49 8 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Pustaka

Kartini, 1993), cet.2, h.47 9 Lihat PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan

18

lebih dahulu menempuh mediasi yang dibarengi dengan penundaan pemerikaan

perkara.

Apabila perdamaian di muka sidang pengadilan dapat dicapai, maka acara

berakhir dan majlis hakim memuatkan akta perdamaian (certificate of reconciliation)

antara pihak-pihak berperkara yang memuat isi perdamaian. Dan majlis hakim

memerintahkan para pihak memetuhi dan memenuhi isi perdamaian tersebut. Akta

perdamaian mempunyai kekuatan berlaku (force of execution) dan dijalankan

samadengan putusan (Pasal 130 ayat (2) HIR ayat (2) RBg).10

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik menjadi beberapa pengertian

mediasi adalah sebagai berikut:

1. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh

pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak

mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu

para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara

sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

2. Mediasi adalah suatu proses dimana pihak dengan bantuan seseorang

atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan

yang disengketakan untuk mencari anternatif dan mencapai

penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.

B. Landasan Hukum Mediasi

Dalam kitab suci Al Quran ayat yang berhubungan dengan perdamaian

(mediasi) antara lain dalam QS. An Nisa’ (4): 35

ن أهله بعثوا ٱوإن خفتم شقاق بينهما ف حا و ۦحكما م ن أهلها إن يريدا إصل لل ٱوفق ي حكما م

كان عليما خبيرا لل ٱبينهما إن

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya.

Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan hakam dari

keluarga perempuan, jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan

10 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, h.94

19

perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami-istri itu.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.” (QS. An Nisa’

4:35)

Dan Firman-Nya dalam QS. An Nisa’: 128

لحا ناح عليهما أن يصلحا بينهما ص خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فل ج مرأة ٱ وإن

لح ٱو وأحضرت لص ح ٱ لنفس ٱخير يراون خب ن بما تعمل كا لل ٱتتقوا فإن و وإن تحسنوا لش

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh dari

suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang

sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun

manusia itu tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik

dan memelihara dirimu (dari nusyuzdan sikap tak acuh). Maka sesungguhnya

Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS.An Nisa’:

128)11

Kemudian dasar hukum mediasi berdasarkan peraturan Perundang-undangan

seperti dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama yang berbunyi:

(1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha

mendamaikan kedua belah pihak

(4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan

pada setiap sidang pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan. Ketua majlis hakim diberi

wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Tawaran

perdamaian dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum majlis hakim

menjatuhkan putusan. Perdamaian ditawarkan bukan hanya pada sidang hari pertama,

melainkan juga pada setiap kali sidang. Hal ini sesuai dengan sifat perkara bahwa

inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak, karenanya pihak-pihak juga yang dapat

mengakhirinya secara damai melalui perantaraan majlis hakim dimuka sidang

pengadilan. Menurut ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun

11 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Jakarta; Pustaka

Agung Harapan, 2006)

20

1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak

menutup kemungkinan untuk upaya penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.12

Lalu mengenai pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan, ada pasal-pasal

lain yang mengatur maslah perdamaian ini, yaitu dalam pasal 56 ayat (2), 65, 83

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan pasal 31, 33, PP

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan.

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menganjurkan kepada

Hakim agar selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di dalam

persidangan, yaitu dalam pasal 143 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

(1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim mendamaikan kedua

belah pihak.

(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan

setiap sidang pemeriksaan.

Di dalam Hukum Perdata (BW) juga mengatur masalah perdamaian ini.

Diantaranya Pasal 1851 BW tentang perdamain mempunyai definisi sendiri mengenai

perdamaian itu. Perdamain yakni saatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak,

dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu

perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam

perkara ini juga dijelaskan tentang perdamaian pasal 1853 BW perdamaian yang

menjelaskan tentang kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau

pelanggaran, dapat diadakan perdamaian.

Dalam pasal 202 BW tentang pembubaran perkawinan juga menjelaskan

perdamaian yaitu “…Pengadilan Negeri harus memerintahkan kedua suami istri,

supaya bersama-sama dan dengan diri sendiri, mengahdap di muka seorang anggota

atau lebih dari Pengadilan, yang mana nanti akan mencoba mendamaikan kedua belah

pihak.” Dan juga pasal yang membahas hal yangsama yaitu pasal 203 BW tentang

12 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, h.93

21

pembubaran perkawinan menjelaskan “… sementara itu Pengadilan leluasa, setelah

selesainya pemeriksaan, mempertangguhkan putusnya selama enam bulan, jika kiranya

nampak olehnya kemungkinan-kemungkinan akan masih tercapainya perdamaian.”

Begitu juga dalam Pasal 130 HIR/ 154 RBg13 disebutkan bahwa apabila pada

hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan

peantaraan kedua sidang berusaha mendamaikan mereka.

1. Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan dibuat suatu akta

perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk

melaksanakan perjanjian itu. Akta perdamaian tersebut berkekuatan dan

dapat dijalankan sebagaimana putusan yang biasa.

2. Terhadap putusan yang sedemikian itu tidak dapat dimohonkan

banding.

Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur

mediasi di Pengadilan pada pasal 1 butir 7 disebutkan bahwa: “Mediasi adalah cara

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan

para pihak dengan dibantu oleh mediator”

Dalam suatu sengketa anatara dua belah pihak atau beberapa pihak, maka dapat

diupayakan untuk perdamaian. Perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan dan di

dalam pengadilan.

C. Prinsip-prinsip Hukum Mediasi

Dalam berbagai literature ditemukan beberapa prinsip mediasi, baik untuk

menerapkan mediasi dalam proses persidangan ditingkat pertama, tingkat banding,

maupun kasasi. Mediasi memiliki prinsip-prinsip hukum dalam menangani kasus

melalui pengadilan (litigasi). Yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan mediasi bersifat kerahasiaan (confidentiality)

13 Muhammad Taufik Makaro, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: PT Rineka Cipta,

2004), h.61

22

Kerahasian yang dimaksud adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi

dalam pertemuan yang diselenggarakanoleh mediator dari pihak-pihak yang

bersengketa tidak boleh disiarkan kepada public oleh masing-masing pihak.14

Karena proses mediasi ini bersifat rahasia maka, sang mediator harus

menjaga kerahasian dari isi mediasi tersebut, juga mediator tidak dapat

dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang Ia tangani

penyelesaiannya melalui mediasi. Begitu juga masing-masing pihak yang

bersengketa diharapkan saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan

kepentingan masing-masing pihak.

b. Upaya damai melalui mediasi bersifat imperative

Imperatif artinya bersifat memerintah atau memeberi koamndo, bersifat

mengharuskan.15 Hal ini dapat ditarik dari ketentuan pasal 131 ayat (1) HIR,

yang menyatakan: “Jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka

hasil ini mesti disebutkan dalam berita acara sidang, kelalaian menyebutkan hal

itu dalam berita acara mengakibatkan pemeriksaan perkara. Mengandung cacat

formal dan mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum, oleh karena itu

upaya perdamaian ini tidak boleh diabaikan dan dilalaikan.”16

Karena proses mediasi dalam penyelesaian perkara yang disengketakan

bersifat memaksa (compulsory), maka para pihak yang bersengketa

tidakmempunyai pilihan selain mesti dan wajib mentaati (comply) aturan

sebagai acuan bahwa setiap penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan,

wajib lebih dahulu ditempuh proses mediasi atau harus lebih dahulu

diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Oleh karena itu,

penyelesaian melalui proses litigasi tidak boleh di pengadilan, sebelum ada

14 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum

Nasional, (Jakarta: Kencana.2009), h.28 15 Departemen Pendidikan Nasioanal, Kamus Besar Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai

Pustaka, 2001, h.427 16 Muhammad Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan,

Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.239

23

pernyataan tertulis dari mediator yang menyatakan proses mediasi gagal

mencapai kesepakatan perdamaian.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 ayat (2) PERMA: Pengadilan baru

dibolehkan memeriksa perkara melalui proses hukum acara perdata biasa,

apabila proses mediasi gagal menghasilkan kesepakatan.

c. Proses mediasi bersifat teknis

Artinya mediasi merupakan prosedur yang wajib ditempuh oleh para

pihak yang bersengketa, dimana mediasi adalah prosedur awal dalam

penyelesaian sengketa di pengadilan. Dilakukan secara sistematis oleh pihak-

pihak berperkara dengan dibantu mediator.

d. Proses mediasi bersifat pemberdayaan

Berdasarkan pada asumsi bahwa setiap orang yang mau datang ke

mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah

mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.

Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan masing-masing pihak,

karena hal ini akan lebih memungkinkan para pihak menerima solusinya.17

e. Proses mediasi bersifat sukarela atas dasar iktikad baik para pihak

Pada prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi

tunduk pada kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari sifat kekuatan

mengikat dari kesepakatan hasil mediasi didasarkan pada kekuatan kesepakatan

berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata. Dengan demikian, pada prinsipnya

pilihan mediasi tunduk pada kehendak atau pilihan bebas para pihak yang

bersengketa. Mediasi tidak bias dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang

meginginkannya.

Pengertian sukarela dalam proses mediasi juga ditujukan pada

kesepakatan penyelesaian. Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai

17 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum

Nasional, (Jakarta: Kencana.2009), h.30

24

acara penyelesaian sengketa mereka, namun tidak ada kewajiban bagi mereka

untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut. Sifat sukarela

yang demikian didukung fakta bahwa mediator yang menengahi sengketa para

pihak hanya memiliki peran untuk membantu para pihak menemukan solusi

yang terbaik atas sengketa yang dihadapi para pihak. Mediator tidak memiliki

kewenangan untuk memutuskan sengketa yang bersangkutan seperti layaknya

seorang hakim atau arbiter.18

f. Dalam proses mediasi bersifat netralitas

Artinya di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi

prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa.

Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya

mediasi. Dan juga seorang mediator dalam mediasi, tidak bertindak layaknya

seorang hakim atau juri yang memutuskan salah satu benarnya salah satu pihak

atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan

penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

g. Hasil mediasi bersifat yuridis kecuali telah menjadi keputusan hakim19

Yuridis artinya berdasarkan hukum setelah proses mediasi ditempuh,

para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah

ditentukan untuk memberitahukankesepakata para pihak.20

Jika dicapai kesepakatan perdamaian, para pihak dan mengajukan

kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Disetujui dari

segi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR pilihan ini yang paling efektif, karena

akta perdamaian itu langsung mengikat para pihak sekaligus pada akta itu

melekat kekuatan eksekutorial, karena berdasarkan pasal 130 HIR, akta

18 Susanti Adi Nugraha, Naskah Akademis: MEDIASI, (Jakarta: Peslitbang Hukum dan

Peradilan MA-RI, 2007), h.18 19 Rumusan hasil diskusi Hukum Hakim Peradialan Agama se-DKI Jakarta pada tanggal 23

Januari 2009 20 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa

Indonesia, (Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h.569

25

perdamaian disamakan kualitasnya sebagai putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap dan tertutup upaya banding.

Oleh kare itu, untuk menghindari hambatan atas pelaksanaan

kesepakatan di belakang hari, sebaiknya dituangkan dalam bentuk akta

perdamaian. Para pihak menyampaikan hasil kesepakatan yang telah mereka

tandatangani kepada hakim, seraya meminta agar diterbitkan penetapan dalam

akta perdamaian.

D. Tahapan Pramediasi dan Prosesnya

1. Tahapan pramediasi

Ruang lingkup pramediasi di atur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016

Bab IV yang terdiri dari pasal 17-23, tahap ini merupakan proses tahap mediasi.

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim

pemeriksa perkara mewajibakan para pihak untuk menempuh mediasi.

a. Kewajiban hakim pemeriksa perkara

Langakah pertama yang mesti dilakukan hakim pada tahap

pramediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 17 ayat (1)

adalah mewajibakan para pihak untuk menempuh mediasi, menjelaskan

prosedur mediasi kepada para pihak, penjelasan mengenai mediasi serta

menandatangani formulir penjelasan mediasi dan memuat penjelasan

tersebut dalam berita acara sidang.

b. Kewajiban kuasa hukum

Kemudian tahap pramediasi selanjutnya mengenai kewajiban

kuasa hukum yaitu membantu para pihak melaksanakan hak dan

kewajiban dalam proses mediasi meliputi menyampaikan penjelasan

hakim, mendorong para pihak berperan secara aktif, membantu para

pihak mengidentifikasi kebutuhan selama proses mediasi dan

merumuskan rencana dan usulan kesepakatan perdamaian dan

menjelaskan kepada pihak terkait kewajiban kuasa hukum.

26

c. Hak para pihak memilih mediator

Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang

tercatat dalam daftar mediator di pengadilan.

d. Batas waktu pemilihan mediator

Hakim pemeriksa perkara mewajibakan para pihak pada hari itu

juga, atau paling lama dua hari berikutnya untuk berunding guna

memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan

penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan21

e. Pemanggilan para pihak

Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi,

mediator atas kuasa hakim pemeriksa perkara melalui panitera

melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan juru sita atau juru

sita pengganti untuk menghadiri pertemuan mediasi.

f. Akibat hukum pihak tidak beriktikad baik

Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam

proses mediasi, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim

pemeriksa perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya

mediasi. Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat

diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh

penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan

pengadilan. Kemudian apabila tergugat yang dinyatakan tidak

beriktikad baik dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi, sebelum

melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara dalam persidangan

yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang

menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat

untuk membayar biaya mediasi yang wajib disebutkan dalam amar

putusan akhir. Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan

21 Ketua Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006

27

agama, tergugat dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya

perkara dibebankan kepada penggugat. Dalam hal para pihak secara

bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, gugatan

dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa

penghukuman biaya mediasi.22

2. Tahapan proses mediasi

Tahapan proses mediasi diatur dalam Bab V yang terdiri pasal 24-32

dan subtansinya meliputi:

3. Penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses mediasi

Dalam waktu paling lama 5 hari terhitung sejak penetapan yang memuat

perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator dan proses mediasi

berlangsung paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari

terhitung sejak berakhir jangka waktu mediasi.

4. Ruang lingkup materi pertemuan mediasi

Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan

petitum gugatan, dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permaslahan

tersebut, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan

tersebut di dalam gugatan

5. Keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat

Atas persetujuan para pihak dan/ atau kuasa hukum, mediator dapat

menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau

tokoh adat. Kemudian para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan

tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/ atau

penilaian ahli dan/ atau tokoh masyarakat

6. Mediasi mencapai kesepakatan

22 Ketua Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 pasal 22-23 Tahun

2006

28

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan

mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang tidak memuat

ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/ atau

kesudilaan, merugikan pihak ketiga dan tidak dapat dilaksanakan dalam

kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Dan kesepakatan perdamaian ini hanya dapat dilakukan apabila terdapat para

pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai

dan diajukan kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta

perdamaian apabila para pihak tidak menghendaki dimuat dalam akta

perdamaian, kesepakatan perdamain wajid memuat pencabutan gugatan.

Hakim pemeriksa perkara telah menerima kesepakatan perdamaian dari

mediator atas keberhasilan mediasi segera mempelajari dan menelitinya dalam

waktu paling lama 2 hari.

Dalam hal kesepakatan perdamaian diminta dikuatkan dalam akta

perdamaian belum memenuhi ketentuan, hakim wajib mengembalikan

kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk.

Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak, mediator wajib mengajukan

kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada hakim paling

lama 7 hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan. Paling lama

3 hari setelah menerima kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi

ketentuan, hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk

membacakan akta perdamaian.

7. Kesepakatan perdamaian sebagian

Dalam hal proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan

sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi

mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagian pihak

lawan.23

23 Ketua Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 pasal 29 Tahun 2006

29

8. Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan

Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai

kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa

perkara, dalam hal para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas

waktu paling lama 30 hari berikut perpanjangannya dan para pihak dinyatakan

tidak beriktikad baik.

Adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam hal melibatkan aset,

harta kekayaan atau kepentingan nyata-nyata dengan pihak lain, melibatkan

wewenang kementrian/ lembaga/ instansi di tingkat pusat/ daerah dan/ atau

Badan Usaha Milik Negara/ Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, dan

para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik.

E. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk proses penyelesaian sengketa yang

melibatkan pihak ketiga, dan wajib ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan

masalahnya di pengadilan. Dalam litigasi, mediasi memberikan beberapa tujuan antara

lain:

a. Untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan sukarela sebelum

proses litigasi dilaksanakan sehingga proses litigasi tidak perlu dilanjutkan.

Dengan demikian mediasi dapat mengatasi penumpukan perkara

dilembaga peradilan. Secara umum ada beberapa sebab yang dapat dianggap

sebagai penyebab penumpukan perkara kasasi di Mahkamah Agung yaitu:

a. Tidak ada ketentuan yang membatasi perkara-perkara yang

dapat dimohonkan kasasi

b. Kurangnya kepercayaan pencari keadilan terhadap putusan

badan peradilan tingkat lebih rendah baik karena anggapan mutu

putusan rendah atau karena putusan dibuat dengan cara-cara

30

yang tidak sehat seperti akibat suap atau cara-cara tidak terpuji

lainnya.

c. Mekanisme perdamaian tidak dijalankan secara maksimum,

sehingga mengurangi jumlah perkara yang perlu disidangkan24

Pentingnya mediasi dimaknai bukan sekedar upaya untuk

meminimalisir perkara-perkara yang masuk ke pengadilan baik itu pada

pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding sehingga badan

pengadilan dimaksud terhindar dari adanya timbunan perkara, namun lebih dari

itu mediasi daipahami dan diterjemahkan dalam proses penyelesaian sengketa

secara menyeluruh dengan penuh kesungguhan untuk mengakhiri suatu

sengketa yang tengah berlangsung25

b. Menyelesaikan sengketa merupakan hakikat (inti) menyelesaikan

perkara secara efektif dan efisien.

Penyelesaian melalui pengadilan tidak selalu memberikan kepuasan.

Selain ongkos, waktu, reputasi dan lain-lain, tidak jarang dijumpai bagitu

banyak rintangan yang dihadapi menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

Bukan saja kemungkinan keputusan tidak saja memuaskan. Suatu kemenangan

yang telah ditetapkan itupun belum tentu secara cepat dapat dinikmati karena

berbagai hambatan seperti hambatan eksekusi. Bahkan kemungkinan ada

perkara baru, baik dari pihak yang kalah atau pihak ‘kepentingan’ lainya.

Dalam keadaan seperti itu, putusan pengadilan, sekedar sebagai

putusan, tetapi tidak berhasil menyelesaikan sengketa. Berbeda dengan

penyelesaian sengketa diluar proses peradilan seperti mediasi, bukan semata-

mata mencapai putusan, tetapi putusan yang menyelesaikan sengketa.26

24 Susanti Adi Nugroho, Naskah Akademis: MEDIASI, h. 39-41 25 Mahyudin Igo, Tujuan Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara

Perdata, Varia Peradilan, Tahun keXXI No.235 (Desember2006), h.51 26 Bagir Manan, Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa, Varia Pengadilan, Tahun

keXXI No248 (Juli 2006), h.14-15

31

“Menang jadi arang kalah jadi abu” begitulah pribahasa yang

menggambarkan jika suatu sengketa diselesaikan denagn menggunakan jalur

litigasi. statement tersebut mencerminkan putusan pengadilan terkadang tidak

serta merta menyelesaikan persoalan.27 Maka dikembangkan wacana untuk

sebisa mungkin menyelesaikan persoalan sengketa melalui jalur perundingan,

karena dengan melakukan hal itu akan mencegah kerugian yang lebih besar,

baik kerugian yang berupa moril maupun maril. Sehingga tercipta penyelesaian

perkara secara efektif dan efisien.

c. Penyelesaian secara damai lebih baik daripada putusan yang

dipaksakan.

Karena mediasi jika berhasil menghasilkan kesepakatan yang sesuai

dengan keinginan para pihak sehingga dalam perumusan kesepakatan tidak ada

paksaan dari pihak manapun. Berbeda dengan putusan yang bersifat memaksa,

karena penyelesaian perkara melalui pengadilan pada hakikatnya hanyalah

penyelesaian yang bersifat formalitas belaka. Pihak-pihak yang bersengketa

dipaksakan untuk menerima putusan tersebut walau terkadang putusan badan

peradilan itu tidak memenuhi rasa keadilan28

d. Perdamaian yang dikukuhkan dalam litigasi akan berkekuataan hukum

dan mengikat baik secara yuridis maupun psikologis

Menurut M. yahya Harahap tidak ada putusan pengadilan yang

mengantar para pihak yang bersengketa kearah penyelesaian masalah, putusan

pengadilan bersifat problem solving diantara para pihak yang bersengketa

melainkan putusan pengadilan cenderung menempatkan kedua belah pihak

pada dua sisi ujung yang saling berhadapan, karena menempatkan salah satu

pihak pada posisi pemenang (the winner) dan menyudutkan pihak yang lain

27 Mahyudin Igo, Tujuan Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara

Perdata, Varia Peradilan, Tahun keXXI No.235 (Desember2006), h.47 28 Tim Peneliti, Laporan Penelitian: Prinsip-prinsip Hukum Islam (Fiqih) Dalam Transaksi

Ekonomi Pada Perbankan Syariah (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Bekerjasama dengan Direktorat

Hukum BI,2003), h.136

32

sebagai pihak yang kalah (the losser), selanjutnya dalam posisi ada pihak yang

menang dan kalah, bukan kedamaian dan ketentraman yang timbul, tetapi pihak

yang kalah timbul dendam dan kebencian.29

Oleh sebab itu, hasil kesepakatan mediasi yang telah dilakukan dalam

akta perdamaian diharapkan menimbulkan kedamaian anatar para pihak dan

bersifat mengikat. Karena mediasi dapat mengantarkan para pihak pada

perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat

penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada

posisi yang sama tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang

dikalahkan (win-win solution).30

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang

melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah manfaat sebagai

berikut:

a. Mediasi dapat mengurangi masalah penumpukan perkara.

b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada

kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi

atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju

pada hak-hak hukumnya

c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk

berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam

menyelesaikan perselisihan mereka

d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan

control terhadap proses dan hasilnya

e. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan mampu

menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para

29 Muhammad Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan

Penyelesaian Sengketa, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1997), h.158 30 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum

Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009), h.24

33

pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang

memutuskannya.

f. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang

hamper selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa

yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbitrase pada

lembaga arbitrase.31

F. Tinjauan tentang Mediator

1. Peran dan Fungsi Mediator

Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas

dan cerdiknya seorang mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya

proses komunikasi, karena mediator akan memegang kendali dalam proses

mediasi ini, dengan strategi-strategi yang ampuh dan mampu meluluhkan

pendirian.32

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral, melayani kepentingan para

pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi

yang positif. Tindakan sepereti ini amat penting dilakukan mediator dalam

rangka mempertahankan proses mediasi. Komunikasi dan interaksi dapat

dilakukan mediator secara terbuka dan dihadiri bersama para pihak.

Dalam memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, mediator

berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk

membuka komunikasi positif dua arah, kemudian lewat komunikasi yang

terbangun akan memudahkan proses mediasi selanjutnya. Pada peran ini

mediator harus menggunakan Bahasa-bahasa yang santun, lembut dan tidak

31 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum

Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009), h.25-26. 32 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum

Nasional, h.26.

34

menyinggung kedua pihak, sehingga para pihak terkesan santai dalam

berkomunikasi satu sama lain.

Menurut fuller, mediator memiliki beberapa fungsi yaitu katalisator,

pendidik, penerjemah, narasumber, penyandung berita jelek, agen realitas,

fungsi sebagai katalisator, mediator tidak perlu mengetahui siapa yang benar

ataupun salah, dan tidak pula untuk mempertajam perbedaan itu dalam forum

perundingan, mengesampingkan kondisi yang benar dan salah merupakan cara

efektif untuk mencipotakan prioritas pada konsep resolusi yang telah

direncanakan. Mediator berperan sebagai penerjemah, mediator juga harus

berusaha dalam menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu

kepada pihak lainya melalui Bahasa atau ungkapan yang enak didenagr oleh

pihak lainya, tetapi tanpa mengurangi maksud dan sasaran yang hendak

dicapai.33

2. Kewajiabn dan Tugas Mediator

Kewajiban dan tugas-tugas mediator dalam proses mediasi di

Pengadilan, ketentuan terdapat dalam Pasal 15 Nomor 1 Tahun 2008

menyatakan sebagai berikut:

a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan

mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati

b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung

berperan dalam proses mediasi

c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus

d. Mediator wajib mendororng para pihak untuk menulusuri dan

menggali kepentingan mereka dan berbagai pilihan

penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.34

33 Takbir Rahmadi, Penyelesaian Sengketa Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta; PT.

Grafindo Persada.2011), h.15 34 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,2008, h.10

35

Hal pertama yang harus dilakukan sebagai mediator adalah

berkewajiban untuk menyusun dan memberikan usulan jadwal pertemuan

mediasi tersebut dibahas dan harus mendapatkan kesepakatan bersama anatara

mediator dan para pihak berperkara.

Kesepakatan jadwal mediasi ini perlu dilakukan mengingat baik

mediator maupun para pihak mempunyai kegiatan-kegiatan di luar proses

mediasi, sehingga dengan adanya jadwal pertemuan yang disepakati bersama

diharapkan para pihak dapat menghindari pertemuan. Jika dihubungkan dengan

proses yang dianut mediasi adalah expedited procedur atau proses penyelesaian

yang cepat pada suatu segi, dikaikan dengan batas proses mediasi yang

ditentukan.35

Jadwal pertemuan dapat disusun sefleksibel mungkin, namun alangkah

baiknya jika rentang waktu antara satu pertemuan dengan pertemuan lainya

tidak terlalu jauh agar persoalan yang tertunda tidak sampai mengendap

kembali.36 Seorang mediator dari kalangan non hakim dapat menentukan

jadwal pertemuan ditempat-tempat tertentu yang disepakati oleh para pihak

dengan resiko mungkin akan memerlukan biaya. Jika para pihak menghendaki

pertemuan dilakukan di kantor pengadilan, maka pengadilan akan menfasilitasi

ruang khusus untuk melakukan pertemuan secara Cuma-Cuma. Mediator harus

memiliki catatan pada tiap pertemuan diklakukan agar tidak terjadi

pengulangan pembahasan pada satu materi perundingan, misalnya

permasalahan yang sudah disepakati pada pertemuan yang lalu tidak perlu

dibuka kembali pada pertemuan berikutnya, agar persoalan tidak mentah

kembali, dengan catatan dari setiap peretemuan juga akan membantu mediator

dalam melakukan evaluasi pada setiap tahapan proses sebagai bahan

35 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian dan

Putusan Pengadilan, (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), h.262 36 D.Y. Wiranto, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan

Umum dan Peradialan Agama Menurut No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

(Bandung: Alfabeta,2012), h.159

36

pertimbangan dan untuk membantu menentukan strategi perundingan pada

pertemuan –pertemuan berikutnya. Jadwal mempunyai peran membantu para

piahak dalam memahami pandangan masing-masingdan membantu mencari

persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator

mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-

perbedaan kepentingan, persepsi, penefsiran terhadap situasi, dan mengatur

pengungkapan emosi. Mediator membantu para pihak memperioritaskan

persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahsan mengenai tujuan dan

kepentingan umum.37

3. Tipologi Mediator

Untuk mengetahui integritas, kemampuan atau pengetahuan dan skill

mediator, berikut dikemukakan tipologi mediator sebagai berikut;38

a. Mediator jaringan social

Yaitu mediator yang berasal dari lingkungan para pihak, dipilih

karena dikenal para pihak sebagai tikoh yang dipercaya dapat

membantu menyelesaikan sengketa. Di Indonesia bila dilihat secara

mendalam, dalam tata cara penyelesaian sengketa secara damai dalam

hukum adat pada zaman dahulu dan masih berlaku sampai sekarang.

b. Mediator Otoritatif

Yaitu mediator yang berasal dari kalangan yang berpengaruh

atau mempunyai kedudukan yang kuat, serta memiliki kapasitas untuk

mengarahkan hasil rundingan

c. Mediator Mandiri

37 Rahmat Muhajir, Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Ternate Kelas 1B, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), h,50 38 I. Made Sukadana, Mediasi Peradilan Mediasi dalam Sistem Pengadilan Perdata Indonesia

Dalam Rangka Mewujudkan Proses Pengadilan Yang Sederhana, Cepat dan Ringan, (Jakarta: Prestasi

Pustaka, 2012), h 191

37

Yaitu mediator yang dipilih karena profesinya, tidak memiliki

hubungan dengan para pihak, seta tidak memiliki wewenang untuk

memutus.

38

BAB III

PROFIL MASYARAKAT DAN PENGADILAN AGAMA KOTA BOGOR

DAN KABUPATEN BOGOR

A. Sejarah Singkat Kota Bogor dan Kabupaten Bogor

1. Kota Bogor

Hamper secara umum penduduk Bogor mempunyai keyakinan bahwa

Kota Bogor mempunyai hubungan lokatif dengan Kota Pakuan, ibukota

Pajajaran. Asal-usul dan arti Pakuan terdapat dalam berbagai sumber. Di bawah

ini adalah hasil penulusuran dari sumber-sumber tersebut berdasarkan urutan

waktu:

a. Naskah Carita Waruga Guru (1750-an)

b. K.F. Holle (1869). Dalam tulisan berjudul De Batoe Toelis te

Buitenzorg

c. G.P. Rouffaer (1919)

d. R.Ng. Poerbatjaraka (1921)

e. H. Ten Dam (1957). Sebagai insinyur pertanian, Ten Dam ingin

meneliti kehidupan sosial ekonomi petani Jawa Barat dengan

pendekatan awal segi perkembangan sejarah. Dalm tulisannya,

Verkenningen Rondom Padjadjaran (Pengenalan sekitar

Pajajaran), pengertian “pakuan” ada hubunganya dengan

“lingga” (tonggak) batu yang terpancang di sebelah prasasti

Batutulis sebagai tanda kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa

dalam cerita Parahyangan disebut-sebut tokoh Sang Huluwesi

dan Sang Susuktunggal yang dianggapnya masih mempunyai

pengertian “paku”

Dia berpendapat bahwa “pakuan” bukanlah Nama, melainkan

kata benda umum yang berarti ibukota (hoffstad) yang harus

39

dibedakan dari keratin. Kata “Pajajaran” ditinjaunya

berdasarkan keadaan topografi. Itu merujuk laporan Kapiten

Wikler (1690) yang memberitakan bahwa Dia melintasi istana

pakuan di pajajaran yang terletak antara sungai besar dengan

sungai Tanggerang. Ten Dam menarik kesimpulan bahwa Nama

“pajajaran” muncul karena untuk beberapa kilometer Ciliwung

dan Cisadane mengalir sejajar. Jadi, pakuan pajajaran dalam

pengertian Ten Dam adalah Pakuan di Pajajaran atau “Dayeuh

Pajajaran”. Untuk praktisnya, dalam tulisan berikut digunakan

“Pakuan” untuk Nama ibukota dan “Pajajaran” untuk Nama

Negara. Seperti kebiasaan masyarakat Jawa Barat sekarang ini.

1

Pada saat ini Kota Bogor sedang dipimpin oleh seorang walikota

bernama Bima Arya yang lahir di Paledang Bogor 17 Desember 1972.

Pendidikan dasar hingga SMA ditamatkan di Bogor. Setelah menamatkan SMA

pada 1991, Bima mengambil jurusan hubungan Internasional, Universitas

Parahyangan, Bandung. Pada tahun 1998 Bima menjadi salah satu deklarator

berdirinya PAN dan menjabat sebagai Sekretaris DPD PAN Kota Bandung

pada tahun 1998-2000. Saat ini Bima menjabat sebagi ketua DPP bidang politik

dan komunikasi.

Sebagai wakilnya Ir. Usmar Hariman lahir di Bndung pada 26 Maret

1963. Kecintaanya kepada dunia pertanian membawanya untuk melanjutkan

studi ke Institut Pertanian Bogor (IPB) dan berhasil lulus pada tahun 1983.

Karir politik Usmar lumayan mulus, ketegasan dan kualitas kepemimpinannya

membawanya menjadi ketua DPC PD Kota Bogor pertama pada tahun 2002-

2007. Pengabdianya pada partai dan kota Bogor ia menifestasikan dalam wujud

keikutsertaannya untuk mencalonkan sebagai anggota DPRD Bogor tahun 2004

1 tps://kotabogor.go.id/index.php/page/detail/5/sejarah-bogor

40

dimana ia berhasil menduduki kursi anggota selama dua periode berturut-turut

yaitu 2004-2009, 2009-2014 dimana kini ia duduk dikomisi C.

Visi Kota bogor ialah “Kota Bogor yang nyaman, beriman, dan transparan”

Makna nyaman adalah kondisi yang dirasakan masyarakat dalam

melakukan berbagai aktivitas, seperti bekerja, berusaha, belajar, tumbuh dan

aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan di dalam kota oleh setiap elemen

masyarakat.

Makna beriman, merupakan perwujudan dari masyarakat yang memiliki

nilai-nilai agama dan moral yang tidak hanya sebagai cerminan nilai pribadi,

namun terimplementasikan ke dalam kehidupan bersosialisai antar sesame dan

kepedulian terhadap lingkungan hidup yang dijadikan tempat tinggal dan

berlangsungnya berbagai aktivitas.

Makna transparan, menuntut kecakapan dan peran aktif pemerintah

dalam membuka diri, melayani, bekerja sama dengan berbagai pihak dalam

pelaksanaan program-program pembangunan, sehingga pemenuhan target

pembangunan menjadi sebuah aksi kolaboratif bersama elemen masyarakat

lain. Adapun misi kota Bogor sebagai berikut;

a. Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi

informasi dan komunikasi;

b. Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur;

c. Menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan;

d. Menjadikan Bogor kota yang berorientasi pada kepariwisataan

dan ekonomi kreatif;

e. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan;

f. Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk

mewujudkan masyarakat madani.

2. Kabupaten Bogor

Dari sisi dejarah, Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah yang

menjadi pusat kerajaan tertua di Indonesia. Catatan dinasti Sung di Cina dan

41

prasasti yang ditemukan di tempuran sungai Ciaruteun dengan sungai Cisadane,

memperlihatkan bahwa setidaknya pada paruh awal abad ke-5 M di wilayah ini

telah ada sebuah bentuk pemerintahan. Sejarah lama Dinasti Sung mencatat

tahun 430, 433, 434, 437, dan 452 kerajaan Holotan mengirimkan utusannya ke

Cina. Sejarawan Prof. Dr Slamet Muljana dalam bukunya dari Holotan ke

Jayakarta menyimpulkan Holotan adalah Transliterasi Cina dari kata Aruteun,

dan kerajaan Aruteun adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa.

Prasasti Ciaruteun merupakan bukti sejarah perpindaha kekuasaan dari kerajaan

Aruteun ke kerajaan Tarumanegara dibawah Raja Purnawarman, sekitar paruh

akhir abad ke-5.

Prasasti-prasasti lainya peninggalan Purnawarman adalah prasasti

Kebon Kopi di Kecamatan Cibungbulang, Prasasti Jambu di Bukit Koleangkak

(Pasir Gintung, Kecamatan Leuwiliang), dan Prasasti Lebak (di tengah sungai

Cidanghiang, Provinsi Banten). Pada abad ke-6 dan ke-7 kerajaan

Tarumanegara merupaka penguasa tunggal di wilayah Jawa Barat. Setelah

Tarumanegara, pada abad-abad selanjutnya kerajaan terkenal yang pernah

muncul di tanh pasundan (Jawa Barat) adalah Sunda, Padjadjaran, galuh, dan

Kawali. Semuanya tak terlepas dari keberadaan wilayah Bogor dan sekitarnya.

Sejarah mula berdirinya Kabupaten Bogor, ditetapkan tanggal 3 Juni yang

diilhami dari tanggal pelantikan Raja Pajajaran yang terkenal yaitu Sri Baduga

Maharaja yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 1482 selama Sembilan hari

yang disebut dengan upacara “Kedabhakti”.

Nama Bogor menurut berbagai pendapat bahwa kata Bogor berasal dari

kata “Buitenzorg” Nama resmi dari penjajah Belanda. Pendapat lain berasal

dari kata “Bahai” yang berarti Sapi, yang kebetulan ada patung sapi di Kebun

Raya Bogor. Sedangkan penndapat ketiga menyebutkan bahwa Bogor berasala

dari kata “Bokor” yang berarti tunggal pohon enau (kawung). Dalam versi lain

menyebutkan bahwa nama Bogor telah tampil dalam sebuah dokumen tanggal

42

7 April 1952, tertulis “Hoofd Van de Negorij Bogor” yang berarti kurang lebih

Kepala Kampung Bogor, yang menurut informasi kemudian bahwa Kampung

Bogor itu terletak di dalam lokasi Kebun Raya Bogor yang mulai dibangun

pada tahun 1817. Asal mula adanya Masyarakat Kabupaten Bogor, cikal

bakalnya adalah dari penggabungan Sembilan kelompok pemukiman oleh

Gubernur Jendral Baron Van Inhof pada tahun 1745, sehingga menjadi

kesatuan masyarakat yang berkembang menjadi besar di waktu kemudian.

Kesatuan masyarakat itulah yang menjadikan inti masyarakat kabupaten

Bogor.Pusat pemerintahan semula masih berada di wilayah Kota Bogor yaitu

tepatnya di Panaragan, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6

tahun 1982, ibukota Kabupaten Bogor dipindahkan dan ditetapkan di Cibinong.

Sejak tahun 1990 pusat kegiatan pemerintahan menempati Kantor

Pemerintahan di Cibinong.2

Hj. Nurhayanti, S.H., M.M., M.Si. adalah Bupati Bogor yang

menggantikan Rahmat Yasin karena tersandung kasus korupsi. Pada tanggal 8

Desember 2014, Nurhayanti ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) bupati

Bogor. Nurhayanti resmi dilantik menjadi Bopati Bogor defenitif oleh

Geburnur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Sate Bandung, Jawa barat,

tanggal 16 Maret 2015.

Visi kabupaten Bogor ialah “Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten

Termaju di Indonesia”. Adapun Misinya ialah

a. Meningkatkan kesalehan social dan kesejahteraan masyarakat;

b. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan

pengembangan usaha berbasis sumber daya alam dan pariwisata;

c. Meningkatkan integritas, koneksitas, kualitas, dan kuantitas

infrastruktur wilayah dan pengolahan lingkungan hidup yang

berkelanjutan;

2 http://bogorkab.go.id/index.php/page/detail/1/sejarah-kabupaten-bogor#.W5p-g84zZdg

43

d. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaran pendidikan

dan pelayana kesehatan;

e. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama

antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Letak Geografis

1. Kota Bogor

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106° 48° BT dan

6°26°LS, kedudukan geografis Kota Bogor di tengah- tengah wilayah

Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara,

merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan

ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industry, perdagangan,

transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Luas wilayah Kota Bogor sebesar

11.850 Ha terdiri dari 6 Kecamatan dan 68 kelurahan. Kemudian secara

administrative Kota Bogor terdiri dari 6 wilayah Kecamatan, 31 Kelurahan dan

37 Desa (lima diantaranya termasuk Desa tertinggal yaitu desa Pamoyanan,

Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa), 210 dusun, 623 RW,

2.712 RT dan dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Kemang, Bojong Gede,

dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi

Kabupaten Bogor

c. Sebelah Barat berbatasan dengan kec. Dermaga dan

Kec.Ciomas, Kabupaten Bogor

d. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec.

Caringin, Kabupaten Bogor

2. Kabupaten Bogor

Wilayah Kabupaten Bogor memiliki luas kurang lebih 298.838,31 Ha.

Secara geografis terletak diantara 6?18’0” – 6?47’10” Lintang Selatan dan

44

106?23’45” – 107?13’30” Bujur timur, dengan tipe morfologi wilayah yang

bervariasi, dari dataran yang relative rendah sekitar 29,28% berada pada

ketinggian 15 – 100 meter di atas permukaan laut (dpl), merupakan kategori

ekologi hilir. Dataran bergelombang sekitar 43,62% berada pada ketinggian

100 – 500 meter dpl, merupaka kategori ekologi tengah. Sekitar 19,53% daerah

pegunungan berada pada ketinggian 500 – 1.000 meter dpl, merupakan kategori

ekologi hulu. Daerah pegunungan tinggi sekitar 8,43% berada pada ketinggian

1.000 – 2.000 meter dpl, merupakan kategori ekologi hulu dan 0,22% berada

pada ketinggian 2.000 – 2.500 meter dpl, merupakan kategori hulu. Batas-batas

wilayah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara, Berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Kota

Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi;

b. Sebelah Barat, Berbatasan Dengan Kabupaten Lebak;

c. Sebelah Timur, Berbatasan dengan Kabupaten Karawang,

Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Purwakarta;

d. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan

Kabupaten Cianjur;

e. Bagian tengah berbatasan dengan Kota Bogor.

Selain itu, kondisi morfologi Kabupaten Bogor sebagian besar berupa

dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan batuan penyusunnya

didominasi oleh hasil letusan gunung, yang terdiri dari endesit, tufa dan basalt.

Gabungan batu tersebut termasuk dalam sifat jenis batuan relative lulus air

dimana kemampuannya meresapkan air hujan tergolong besar. Jenis pelapukan

batuan ini relative rawan terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman

curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, jenis tanah penutup dominasi oleh

material vulkanik lepas agak peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain

Latosol, Aluvial, Regosol, Podsolik dan Andosol. Oelh karena itu, beberapa

wilayah rawan terhadap tanah longsor. Secara klimatologi, wilayah Kabupaten

Bogor termasuk iklim tropis sangat basah dibagian Selatan dan iklim tropis di

45

bagian utara, rata-rata curah tahunan 2.500 – 5.000 mm/tahun, kecuali

diwilayah bagian utara dan sebagian kecil wilayah timur curah hujan kurang

dari 2.500 mm/tahun. Suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 20° –

30°C, dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 25° kelembaban udara 70% dan

kecepatan angina cukup rendah, dengan rata-rata 1,2 m/detik dengan evaporasi

di daerah terbuka rata-rata sebesar 146,2 mm/bulan.

Sedangkan secara hidrologis, wilayah Kabupaten Bogor terbagi

kedalam 7 (tujuh) buah Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: (1) DAS Cidurian;

(2) DAS Cimanceuri; (3) DAS Cisadane; (4) DAS Ciliwung; (5) Sub DAS Kali

Bekasi; (6) Sub DAS Cipamingkis; (7) DAS Cibeet. Selain itu juga terdapat 32

jaringan irigasi pemerintah, 794 jaringan irigasi pedesaan, 93 situ dan 96 mata

air.

C. Keadaan Demografis

1. Kota Bogor

Kependudukan Kota Bogor berjumlah 1.064.687 jiwa, yang tersebar

dalam 6 Kecamatan, mayoritas penduduk Kota Bogor ialah bersuku Sunda,

meskipun terdapat beberapa penduduk dari suku dan etnis lain. Adapun rincian

dari penduduk Kota Bogor sebagai berikut:

TABELI

Jumlah penduduk Kota Bogor menurut Jenis Kelamin

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio

jenis

kelamin

01 Bogor Selatan 101.972 97.276 199.248 104,83

02 Bogor Timur 52.855 51.882 104.737 101.88

03 Bogor Utara 97.765 95.047 192.812 102.86

04 Bogor Tengah 52.827 51.855 104.682 101.87

46

05 Bogor Barat 119.816 116.486 236.302 102.86

06 Tanah Sareal 115.053 111.853 226.906 102.86

Total 540.288 524.399 1.064.687 103.03

(Sumber; Badan Pusat Statistika Kota Bogor)

2. Kabupaten Bogor

Adapun untuk wilayah Kabupaten Bogor berjumlah 5.715.009 jiwa,

yang tersebar dalam 40 kecamatan. Adapun rinciannya sebagai berikut;

TABEL II

Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor

No Kecamatan Jumlah Penduduk

1 Nanggung 87.220

2 Leuwiliang 122.352

3 Leuwisadeng 74.687

4 Pamijahan 141.923

5 Cibungbulang 133.845

6 Ciampea 160.487

7 Tenjolaya 59.066

8 Dramaga 111.119

9 Ciomas 180.823

10 Tamansari 104.912

11 Cijeruk 87.989

12 Cigombong 103.690

13 Caringin 125.712

14 Ciawi 117.427

15 Cisarua 124.614

16 Megamendung 107.668

17 Sukaraja 205.599

47

18 Babakan Madang 124.719

19 Sukamakmur 79.547

20 Cariu 45.921

21 Tanjungsari 51.842

22 Jonggol 144.291

23 Cileungsi 347.414

24 Klapanunggal 121.218

25 Gunungputri 453.696

26 Citeureup 231.492

27 Cibinong 427.014

28 Bojonggede 336.547

29 Tajurhalang 123.272

30 Kemang 111.554

31 Rancabungur 54.260

32 Parung 143.174

33 Ciseeng 114.199

34 Gunungsindur 131.838

35 Rumpin 140.465

36 Cigudeg 125.977

37 Sukajaya 57.824

38 Jasinga 96.613

39 Tenjo 71.698

40 Parungpanjang 131.301

Jumlah 5.715.009

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor)

D. Profil Pengadilan Agama Bogor dan Cibinong

48

1. Profil Pengadilan Agama Bogor

Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A bertempat di Jalan K.H. Abdullah

bin Nuh Bogor Barat Kota Bogor yang terletak diantara 106°43,30° Bujur

Timur dan 30’30° Lintang Selatan 6°41’00” Lintang Selatan yang berlokasi di

Provinsi Jawa Barat.

Pengadilan Agama Bogor kelas 1A memiliki yurisdiksi Kota Bogor

yang terdiri dari 6 Kecamatan dan 68 Kelurahan dengan jumlah penduduk ±

1.064.687 jiwa dan 93,42 % nya adalah beragama Islam.

Status tanah Kantor Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A adalah Hak

Pakai sesuai dengan sertifikat No.10.09.05.10.4.00003 atas nama Pemerintah

Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI dibangun di atas tanah seluas

2.900 m² dengan ukuran bangunan 1.000 m².

Visi Pengadilan Agama Bogor adalah merupakan penjabaran dari Visi

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dirumuskan sebagai berikut;

“Terwujudnya pengadilan Agama Bogor yang Agung”.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi Pengadilan Agama

Bogor kelas 1A dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Memberikan pelayana hukum dan keadilan bagi semua lapisan

masyarakat (justice for all);

b. Memberikan Akses public seluas-luasnya tentang informasi

demi terwujudnya transparansi pengadilan;

c. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat

dan dengan biaya ringan;

d. Mewujudkan putusan/penetapan yang memenuhi rasa lkeadilan,

kepastian hukum dan dapat dilaksanakan;

e. Berupaya menciptakan aparatur Pengadilan Agama Bogor yang

jujur, bersih, dan berwibawa.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Bogor diatur berdasarkan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan

49

peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan yakni terdiri dari: Ketua,

Wakil Ketua, Hakim, Pejabat fungsional Kepaniteraan dan Pejabat Struktural

Kesekretariatan. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang panitera yang

membawahi Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, Panitera

Muda Hukum, Panitera pengganti dan Juru Sita/ Juru Sita Pengganti.

Sedangkan kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi

Kepada Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala

Sub Bagian Umum dan Keuangan, serta Kepala Sub Bagian kepegawaian,

Organisasi dan Tata laksana.

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pengadilan

Agama, maka dalam tahun 2018 Pengadilan Agama Bogor telah melkukan

beberapa hal diantaranya:

a. Survelience Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

b. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

50

c. Siding keliling/ Pelayana Terpadu

d. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)3

2. Profil Pengadilan Agama Cibinong

Pengadilan Agama Cibinong merupakan salah satu lembaga yang

melaksanakan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang ketentuan

pokok kekuasaan kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakan

hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang

selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat dan biaya ringan.

Pengadilan Agama Cibinong mempunyai wilayah hukum Daerah

Tingkat II Kabupaten Bogor yang terdiri dari 417 Desa dan 17 kelurahan serta

40 Kecamatan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 5.715.009 jiwa. Dengan

beban kerja rata-rata tiap bulan menerima 559 perkara.

Dalam melaksankan tugasnya Pengadilan Agama Cibinong dengan

kekuatan pegawai sebanyak 38 orang dengan menempati gedung seluas 1650

m² x 2 lantai di atas tanah seluas 1.682 m².

Secara formil untuk mewujudkan harapan dari para pencari keadilan

tersebut, Pengadilan Agama Cibinong dalam rangka melaksanakan tugasnya

terlebih dahulu harus membuat suatu perencanaan yang matang. Pelaksanaan

yang tepat dan pengawasan yang ketat diikuti dengan evaluasi yang cermat,

pelaksanaan tugas Pengadilan Agama tersebut harus dipertanggung jawabkan

dalam bentuk laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat selaku atasan.

Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-

cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Cibinong di masa

mendatang. Dlam merumuskan visinya, Pengadilan Agama Cibinong

menyelaraskan dengan visi mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk

tahun 2010-2035.sebagai hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI

Tahun 2019 yaitu: “Terwujudnya Peradilan Agama Cibinong yang Agung”

3 Laptah 2018 PA Bogor

51

Untuk meencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Cibinong dalam

konteks organisasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan mutu organisasi

menjelaskan bahwa untuk terwujudnya Peradilan Agama Cibinong yang Agung

harus dapat “Mewujudnya kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama

Cibinong yang Profesional dan Akuntabel”

Misi adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi

yang telah ditetapkan bersama sebelumnya yang merupakan tujuan organisasi

sehingga dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama

Cibinong adalah:

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Cibinong

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan hukum yang Berkeadilan,

Kredibel dan Transparan

3. Mewujudkan kesatuan Hukum sehingga diperoleh kepastian

hukum bagi Masyarakat

4. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan

Sehinga dengan adanya penjabaran tujuan rencana strategis yang

terukur, Pangadialan Agama Cibinong mempunyai sasaran target capaian

yanga akan dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan terhitung tahun

2015 sampai dengan tahun 2019

Sasaran target capaian yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama

Cibinong adalah:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

3. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

4. Meningkatnya pelayanan sistem informasi menejemen yang

terintegrasi dalam menunjang sistem peradilan yang sederhana,

transparan dan akuntabel

52

5. Meningkatnya pengelolaan menejerial lembaga peradilan secara

akuntabel, efektif dan efisien

6. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 50 tahun 2009

tentang perbahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang

Pengadilan Agama disebutkan bahwa “tugas serta tanggung jawab, susuna

organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan diatur

lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Kemudian susunan organisasi dan tat

kerja kepaniteraan dan secretariat diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisai dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2017.4

4 Laptah PA Cibinong 2017

53

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP EFEKTIVITAS

PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BOGOR

DAN PENGADILAN AGAMA CIBINONG

A. Data Perkara Perceraian di Peradilan Agama Bogor dan Pengadilan

Agama Cibinong

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian

sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas

kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta

berkeadilam. Oleh karena itu, jika para pihak maupun hakim pemeriksa tidak mematuhi

peraturan tersebut, maka hal ini dimaknai sebagai bentuk pelanggaran terhadap

PERMA yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Penggunaan mediasi secara

wajib tidak diartikan bahwa para pihak diwajibkan mencapai atau menghasilkan

perdamaian. Perdamaian tidak dapat dipaksakan atau diwajibkan, tetapi harus

merupakan hasil kesadaran dan keinginan bersama.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

tentang Pedoman Mediasi di Peradilan yang berbunyi: setiap Hakim, Mediator, Para

Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melaui

mediasi.

Dengan demikian mediasi tersebut bersifat wajib atas seluruh perkara yang

diajukan kepada Pengadilan Agama Bogor dan Cibinong. Dalam pelaksanaan mediasi,

mediator memegang peranan penting dan strategis. Oleh karenanya mediator selalu

mentaati kode etiknya dalam pelaksanaan fungsinya yang bersifat netral.

Adapun menyangkut masalah dokumen, apabila mediasi gagal selanjutnya

dokumen tersebut dimusnahkan yang memuat duduk perkara, fotocopy surat-surat

bukti, catatan mediator yang terkait dengan sengketa dan dokumen-dokumen penting

lainya.

54

Berdasarkan sejumlah perkara yang telah diselesaikan oleh majlis hakim di

Pengadilan Agama Bogor dan Cibinong, maka dapat diketahui bahwa hanya sebagian

kecil dari beberapa perkara yang mampu dan dapat diselesaikan dengan upaya damai.

Untuk membuktian akan dikemukakan keadaan perkara perceraian di Pengadilan

Agama Bogor dan Cibinong dari tahun 2016, 2017 dan 2018 sebagai berikut:

TABEL III

Jumlah Perkara masuk dari tahun 2016-2018:

No Tahun Peradilan

Agama

Cerai Talak Cerai Gugat Jumlah

1 2016 Bogor 371 1204 1575

Cibinong 1229 3054 4283

2 2017 Bogor 377 1343 1720

Cibinong 981 3310 4291

3 21018 Bogor 303 1141 1444

Cibinong 1176 3984 5160

Melihat data dalam tabel tersebut memberikan peluang dan kemungkinan

pelaksanaan upaya damai oleh Hakim Pengadilan. Dengan demikian seorang hakim

menjadi tumpuan para pencari keadilan untuk menyelesaikan dan memberikan

penyelesaian secara tuntas dan memuaskan para pihak yang berperkara.

Dari perkara yang diterima oleh Pengadilan, ada beberapa perkara yang tidak

bisa dimediasi dikarenakn berbagai alasan. Disinilah peranan hakim mediator dalam

mendamaikan perkara, para hakim selalu mengupayakan perdamaian, demikian upaya

perdamaian yang diperintahkan oleh ketentuan hukum acara yang harus dilaksanakan

pada awal persidangan. Akan tetapi melihat dari data-data yang diterima di Pengadilan,

ditemukan begitu minimnya presentase keberhasilan di kedua Pengadilan ini.

Selanjutnya untuk mengetahui presentase keberhasilan mediasi, dapat dilihat dari tabel

berikut ini:

55

TABEL IV

Presentase Keberhasilan Mediasi

No Tahun PA Perkara yang di

Mediasi

Perkara yang

berhasil di

mediasi

Presentase

Keberhasilan

(%)

1 2016 Bogor 288 29 10%

Cibinong 749 171 22,8%

2 2017 Bogor 234 10 4,2%

Cibinong 790 147 18,6%

3 2018 Bogor 290 25 8,62%

Cibinong 859 207 24,09%

Tabel diatas menunjukan bahwa presntase terkecil Pengadilan Agama terjadi di

Tahun 2017 dan presentase keberhasilan terbesar ada di tahun 2016 untuk Pengadilan

Agama Bogor dan Tahun 2018 untuk Peradilan Agama Cibinong.

Melihat dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan mediasi

masih kurang efektif.

Penyelesain perkara perdamaian tidak akan menemukan keberhasilan bila para

pihak berperkara sangat kukuh dalam memegang alasan tersebut. Adapun alasan yang

menjadikan para pihak berperkara memutuskan untuk bercerai adalah sebagai berikut;

1. Poligami tidak sehat

2. Krisis akhlak

3. Cemburu

4. Kawin paksa

5. Ekonomi

6. Tidak ada tanggung jawab

7. Kawin dibawah umur

8. Penganiyayaan

56

9. Dihukum

10. Cacat biologis

11. Politis

12. Gangguan pihak ketiga

13. Tidak ada harmonis

14. Lain-lain

Adapun dari faktor tersubut ada 3 faktor besar yang menjadi alasan para pihak

berperkara untuk penyebab terjadinya perceraian:

TABEL V

Faktor terjadinya perceraian

No Tahun PA Tidak ada tanggung

Jawab

Ekonomi Tidak ada

Keharmonisan

1 2016 Bogor 168 161 182

Cibinong 850 851 1053

2 2017 Bogor 602 193 240

Cibinong 892 1064 1643

3 2018 Bogor 162 386 730

Cibinong 956 1353 2094

B. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama

Cibinong

Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara

suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijembatani

oleh seorang hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama1

Pada praktiknya, proses mediasi ini dilaksanakan jika salah satu pasangan nikah

ada yang tidak setuju untuk cerai. Jadi, jika yang mengajukan cerai si istri, tapi si suami

1 www.google.com,Mediasi, diakses pada tanggal 7 November 2018

57

menyatakan tidak mau bercerai pada saat siding pertama, maka dilaksanakanlah acara

mediasi tersebut.

Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Bogor dan Cibinong menggunakan

system court connected mediation. Penerapan mediasi di lembaga pengadilan tersebut

berdasarkan PERMA. Maka sebelum dilaksanakan proses siding, perkara gugatan yang

didaftarkan harus dilakukan proses mediasi.2

Adapun tahapan proses mediasi sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2016 pasal

24 yaitu:

1. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan

sebagaimana di maksud dalam pasal 20 ayat (5), para pihak dapat

menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator.

2. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung

sejak penetapan perintah melakukan mediasi.

3. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat

diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

4. Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan

perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) kepada haklim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

Di Pengadilan Agama Bogor maupun Cibinong menyatakan bahwa para pihak

yang hendak memilih mediator non Hakim atau mediator di luar Pengadilan, maka

harus dengan persyaratan adanya sertifikat mediator yang dimilikinya. Dan para pihak

tidak memilih mediator dan menyerahkannya kepada Hakim maka hakim yang akan

menunjuk mediator yang akan memediasi para pihak yang berperkara.

Setelah selesai menunjuk mediator, maka mediator akan diperkenalkan kepada

para pihak yang berperkara kemudian siding akan ditunda untuk diadaklan mediasi

2 Hasil wawancara dengan mediator PA Cibinong Azmi Muhammad Adil, S.H di ruang mediasi

Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 16 Oktober 2018

58

terlebih dahulu. Penentuan hari siding selanjutnya diperkirakan kurang lebih dua atau

tiga minggu lamanya. Batas lamanya mediasi selam 40 hari kerja ditambah 14 hari

kerja berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016.

Mediator menjadi pemeran penting dalam keberhasilan Mediasi dan menjadi

penggerak atas kelancaran dan kesesuaian prosedur mediasi yang telah diatur dalam

PERMA No 1 Tahun 2016.

Berbeda dengan Pengadilan Agama Cibinong, Pengadilan Agama Bogor

bahwasannya institusi mediator itu berdiri sendiri, jadi yang menangani mediasi

tersebut idealnya dari akademisi bukan dari Hakim. Karena di PA Bogor pernah jadi

bahan referensi dari universitas lain untuk mengadakan penilaian karena

keefektivitasaanya karena mediator dari akademisi. Dinilai bahwa akademisi lebih all

out dalam mendamaikan para pihak perkara. Para pihak bahkan ada yang mencabut

gugatannya setelah paham di mediasi oleh akademisi tersebut. Ataupun dengan cara

win win solution seperti cerai talak, kewajiban suami untuk memberikan nafkah di

jelaskan oleh mediator dan mediator memfasilitasi apa yang diinginkan kedua belah

pihak terkabulkan. Walaupun berakhir dengan perceraian akan tetapi kedua belah pihak

merasa tercukupi keinginannya dan pihak pengadilan pun mampu mewujudkan asas

pengadilan dengan biaya ringan dan singkat, karena para pihak tidak mengajukan

banding ataupun kasasi.3

C. Hambatan dan Tantangan Dalam Pelaksanaan Mediasi

Secara sederhana faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya penerapan

asas perdamaian terhadap perkara perceraian baik dengan pendekatan mediasi atau non

mediasi adalah faktor SDM (kualitas dan kuantitas mediator), dukungan kelembagaan

dan sikap para pihak (suami-isteri yang berperkara). Kualitas SDM kemampuan

personal mediator (pengetahuan dan pemahaman terhadap mediasi/ perdamaian dan

3 Hasil wawancara dengan Panmud Hukum PA Bogor Agus Yuspian, S. Ag., M.H. di ruang

sidang Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 2 Januari 2019

59

efektivitas teknik mediasi/perdamaian yang digunakan). Sedangkan, kuantitas SDM

adalah jumlah pihak yang digunakan dalam proses perdamaian yang dipandang

strategis posisinya dalam melaksanakan proses mediasi. Dukungan kelembagaan

adalah sarana dan prasarana yang disediakan pihak pengadilan yang dipandang penting

dalam proses perdamaian dan sikap para pihak adalah sikap suami isteri yang

berperkara terhadap proses pelaksanaan mediasi dan non mediasi yang dilaksanakan

pihak pengadilan terhadap perkara mereka.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi sangat

penting dan menetukan, karena Sumber Daya Manusia adalah roda penggerak

sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan

Sumber Daya Manusia yang bias bekerjasama, Integritas tinggi, berwibawa,

kuat, cakap, berkualitas, professional, berdaya guna dan sabar akan tanggung

jawabnya dalam menggerakan roda institusi. Oleh karena itu, sanagtlah penting

untuk mengelola Sumber Daya Manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai

dengan bidang tugasnya.

Sumber daya manusia (hakim mediator) sebenernya telah menjalankan

tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan dalam menerpakan asas

perdamaian terhadap perkara perceraian baik melalui mediasi ataupun non

mediasi, namun secara umum terkendala pada segi teknik atau skill dalam

melakukan pendekatan terhadap para pihak. Padahal ini sangat menentukan

dalam proses perdamaian. Mediator sebagai pihak penengah yang berusaha

memfasilitasi para pihak yang bersengketa memiliki sifat-sifat tertentu yang

mempengaruhi jalannya proses mediasi hal ini ditentukan berdasarkan

tipologinya yang dibedakan menjadi tiga, yaitu; Pertama Social Network

Mediator ialah sebuah jalinan atau hubungan sosial yang ada atau tengah

berlangsung sebagai upaya untuk mempertahankan keserasian atas hubungan

baik dalam sebuah komunitas, karena mediator maupun para pihak sama-sama

menjadi bagian di dalamnya. Kedua Authoritative Mediator adalah mereka

60

yang berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan

perbedaan-perbedaan mereka, tetapi mediator sesungguhnya memiliki potensi

atau kapasistas untuk mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi.

Akan tetapi, seorang mediator authoritative selama ini menjalankan peran

sebagai mediator tidak menggunakan kewenangan dan pengaruh yaitu karena

didasarkan pada keyakinan atau pandangannya, bahwa pemecahan yang terbaik

terhadap sebuah kasus bukanlah ditentukan oleh dirinya sebagai pihak yang

berpengaruh dan berwenang. Tetapi harus dihasikan upaya-upaya pihak-pihak

yang bersengketa sendiri. Ketiga independent Mediator yang menjaga jarak

anatara para pihak maupun dengan persoalan yang tengah dihadapi oleh para

pihak. Mediator tipologi ini lebih banyak ditemukan dalam masyarakat atau

budaya yang telah mengembangkan tradisi kemandirian dan menghasilakan

mediator-mediator professional.

Selain itu, terdapat Sembilan keterampilan yang mesti dimiliki seorang

mediator, yaitu

a. Kemampuan untuk memahami proses negosiasi dan peran

advokasi:

b. Kemampuan untuk melahirkan kepercayaan dan mempertahankan

tanggung jawab;

c. Kemamnpuan untuk mengubah posisi pihak-pihak kedalam

kebutuhan dan kepentingan;

d. Kemampuan untuk menyelidiki masalah-masalah non-mediasi

e. Kemempuan untuk membantu pihak-pihak menetapkan pilihan

kreatif;

f. Kemampuan untuk membantun pihak-pihak mengidentifikasi

prinsip dan kriteria yang akan mengarahkan pembuatan

keputusan;

g. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak menetapkan

alternative non-penyelesaian;

61

h. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak membuat pilihan-

pilihan kusus; dan

i. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak menetapkan apakah

perjanjian dapat dilaksanakan atau tidak.

Seorang mediator, ia berperan sebagai pemimpin dan fasilitator proses

perundingan dalam mediasi, dimana para pihak memiliki kepentingan yang

berbeda-beda. Ia harus berupaya menyelaraskan dan mengharmonisasikan

kepentingan-kepentingan yang berbeda untuk tercapai suatu kesepakatan

bersama.

Untuk menjadi mediator professional diperlukan adanya pelatihan

khusus mediasi, di dalam pasal 5 ayat (1) No.1 menekankan perlunya seorang

mediator memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti

pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga yang telah terakreditas dari

Mahkamah Agung RI.

Adapun di Pengadilan Agama Bogor para mediator memiliki jadwal

dalam memberikan mediasi tersebut antara lain:

TABEL VI

Jadwal Mediator PA Bogor

No Nama Mediator No. Sertifikat Jadwal

Mediasi

1 Alun Brahma Santi,

S.H.,M.H

177/8-P/BP4/IV/2017 Senin dan

kamis

2 Syakhruddin, S.HI.,M.H 1626/PMN/102/2017 Selasa

3 Dr. Sulhan,

S.Pd.,S.H.,M.Si.,M,kn

136/KMA/SK/VIII/2016 Rabu

2. Dukungan Kelembagaan.

62

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan

Agama ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam

organisai yang meliputi organisasi, kelembagaan, kepegawaaian, keuangan,

perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya.

Kelancaran, ketertiban, dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas

Peradilan Agama, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban

jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada

didalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran

tersebut selalu diperlukan adanya sarana prasarana kantor yang dapat menjamin

pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Faktort dukunagan kelembagaan yang mempengaruhi penerapan asas

perdamaian

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum adalah bagaimana

terjadinya sebuah keselarasan hubungan nilai-nilai yang terjebarkan dalam

kaidah-kaidah, hukum dapat tercapai dalam jiwa masyarakat sehingga tercipta

kedamaian, ketertiban dan ketentraman.

Wayne La Favre sebagaimana dikutip oleh soejono Soekamto menilai

bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan

diskresi,4 yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur

oleh kaidah hukum akantetapi mempunyai unsur penilaian pribadi5

Ganguan terhadap penegakan hukum dapat terjadi apabila terdapat

ketidakselarasan antara nilai, kidah dan pola perilaku dalam masyarakat.

Penegakan hukum dikatakan bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-

undang. Walupun dalam kenyataannya cenderung demikian. Maka dapat terjadi

4 Kamus Hukum Indonesia 5 Soejono Soekamto, Factor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada,2007), h.7

63

gangguan kedamaian dalam pergaulan hidup bila pelaksanaan peraturan dalam

Undang-undang malah cenderung menyulitkan masyarakat.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soejono Soekamto,

efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh factor. Factor-faktor ini

memiliki arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi

factor-faktor tersebut. Factor-faktor tersebut adlah sebagai berikut:6

a. Faktor Hukum (Undang-undang)

Maksud dari factor hukum dalam poin pertama menurut Soejono

Soekamto dengan undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan

tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun

daerah yang sah

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali,

oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung

berkecimpung di bidang penegakan hukum

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana prasarana maka tidak mungkin hukum

dapat berlangsung dengan lancer. Sarana dan Fasilitas tersebut antara

lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,

organisasi yang baik, peralatan yang memedai, keuangan yang cukup

dan sebagainya

d. Faktor Masyarakat

Kepatuhan masyarakat akan hukum sangat dipengaruhi oleh

factor-faktor tersebut diatas. Masyarakat kebanyakan kurang

mempedulikan aturan hukum yang sedang berlaku, namun mereka

hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap

6 Soejono Soekanto, Factor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada,2007), h.8

64

perkara yang sedang mereka hadapi. Begitu pula dalam hal mediasi.

Kedua belah pihak bersengketa akan memiliki harapan kepada penegak

hukum yakni mediator, agar sengketa diantara mereka dapat selesai

dengan baik. Peran mediator sangat penting dalam proses mediasi yang

berlangsung antara kedua belah pihak. Kemampuan mediator tentang

nilai-nilai dan kaidah yang berlaku dikalangan masyarakat sangatlah

penting untuk diketahui, agar mediator dapat mencari solusi atas

sengketa dan bukan malah memperkeruh suasana akibat

ketidaktahuannya akan nilai-nilai dan kebiasaan yang terdapat di sebuah

masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya menjadi satu dengan factor

masyarakat dibedakan karena di dalam pembahasannya diutamakan

dalam masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan

spiritual maupun material. Sebagai suatu sistem atau subsistem dari

sistem kemasyarakatan.

Mediasi di Pengadilan Agama yang diketahui oleh para pencari keadilan

adalah nilai-nilai islam yang menjadi syarat akan pedoman, karena telah

mendarah daging dalam kehidupan masyarakat muslim.

Demikian lima factor keberhasilan mediasi yang dijadikan penulis

sebagai alat ukur penelitian ini. Adapun teori efektivitas ini bersifat netral,

maka dikatakan efektif apabila berhasil dijalankan dan dikatakan tidak efektif

apabila tidak dijalankan. Demikianlah teori efektivitas hukum hasil pemikiran

Soejono Soekamto.

Mengacu pada lima faktor yang dikemukakan oleh Soedjono Soekanto

diatas yang menjadikan kurang efektifnya sebuah mediasi di Pengadilan Agama

Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong ialah faktor sarana dan fasilitas yaitu

sebuah ruang mediasi yang kurang begitu privat sehingga kenyamanan para

65

pihak untuk mengutarakan kegelisahan menjadi terganggu. Kemudian

ditambah faktor masyarakat yang kurang begitu patuh akan hukum berupa tidak

adanya I’tikad baik dari para pihak yang berperkara dalam melakukan

perdamaian.

3. Sikap Para Pihak

Ada beberapa kondisi sosial yang menentukan para pihak berperkara

dalam menentukan keberhasilan sebuah mediasi. Seperti kondisi Sosiologis

dalam menggugat suami, seorang isteri yang tidak memiliki pekerjaan akan

berpikir ulang untuk menggugat cerai suaminya berbeda dengan isteri yang

memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang cukup. Kondisi psikologis para

pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin

berpisah dengan pasangannya tentu telah merasakan ketidaknyamanan atau

mungkin penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lam. Semakin besar

tekanan pada diri seseorang, maka semakin besar pula keinginannya untuk

berpisah dengan pasangannya. Begitupun dengan tingkat Moral dan

Kerohanian para pihak.

D. Analisis Penulis

Menempuh jalur Mediasi dalam menyelesaikan sengketa sebenarnya memiliki

beberapa keuntungan bagi para pihak, diantaranya adalah;

1. Proses Cepat

Sengketa-sengketa yang ditangani oleh mediasi publik dapat

dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung antara dua sampai

tiga minggu dan rata-rata waktu yang digunakan pada setiap kali pertemuan

hanya berkisar satu sampai satu setengah jam saja, ini sangat jauh berbeda

dengan jangka waktu yang digunakan dalam proses arbitrase dan litigasi.

2. Tertutup/ Rahasia

66

Segala sesuatu baik yang diucapkan maupun data-data pemeriksaan

selama mediasi bersifat sangat rahasia. Hal ini dikarenakan dalam proses

mediasi, pemeriksaannya tidak dihadiri oleh publik. Hal tersebut sangat

berbeda dengan pemeriksaan lewat proses litigasi. Untuk perkara-perkara yang

pemeriksaannya atau persidangannya terbuka untuk umum dapat dihadiri oleh

publik atau diliput oleh pers, sehingga sebelum pengambilan keputusan dapat

muncul berbagai opini publik yang pada gilirannya dapat berpengaruh pada

sikap para pihak yang bersengketa dalam menyikapi putusan majlis Hakim.

3. Murah

Sebagai besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan pelayanan

sanagt murah dan juga tidak perlu menggunakan jasa pengacara. Karena dalam

proses mediasi, kehadiran pengacara kurang begitu dibutuhkan.

4. Adil

Dalam proses mediasi, jalan kaluar masalah dapat dibicarakan/

diserasikan dengan kebutuhan-kabutuhan atau keinginan-kenginan para

pihakyang bersengketa. Maka dari itu, keputusan yang diambil atau dihasilkan

dapat memberikan keadilan kepada pihak yang bersengketa.

5. Pemberdayaan Individu

Seorang yang mengalokasikan sendiri masalah sering kali merasa mempunyai

lebih banyak kuasa dari pada mereka yang melakukan advokasi melalui wakil

dan pengacara.

Keuntungan-keuntungan tersebut tentu saja dapat terjadi jika mediasi

dilaksankan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Misalnya dengan

memaksimalkan waktu pelaksanaan mediasi dengan iktikad baik para pihak yang

berperkara.

Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang juga dipraktikan di Pengadilan

Agama Bogor maupun Pengadilan Agama Cibinong, dalam proses penyelesaian

sengketa perkawinan sejalan dengan hukum Islam, dimana perceraian adalah suatu

67

perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Meskipun upaya perdamaian telah

diupayakan secara maksimal.

Dalam hal ini, mediasi menjadi media Pengadilan untuk menekan angka

perceraian di Kota dan Kabupaten Bogor.

Sejak pemberlakuan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi maka

proses persidangan perkara perdata diwajibkan kepada para pihak yang berperkara

untuk menempuh proses mediasi, dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu tahap

pramediasi dan tahap proses mediasi. Tahap pramediasi diawali ketika pada

persidangan pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim menjelaskan tujuan

mediasi dan memerintahkan untuk menempuh proses mediasi. Setelah para pihak

menentukan mediator, baik dari daftar Pengadilan yang tersedia maupun dari luar.

Mediator menentukan jadwal pertemuan mediasi dan mewajibkan para pihak

menyerahkan resume perkara. Selanjutnya hari pertemuan para pihak dengan mediator

disebut tahap proses mediasi. Proses mediasi berlangsung selama 40 hari. Jika mediasi

berhasil dibuatkan akta perdamaian, jika masalah harta benda dan jika masalah

perceraian dicabut perkaranya. Namun jika mediasi gagal, persidangan dilanjutkan

sesuai hukum acara yang berlaku. Pengadilan Agama Bogor dan Peradilan Agama

Cibinong sudah menerapkan PERMA No.1 Tahun 2016 secara fleksibel.

Sejauh ini dengan berdasarkan data dan wawancara dengan narasumber dari

mediator dan Panitera Muda Hukum bahwa proses mediasi di kedua Pengadilan Agama

Bogor dan Cibinong sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2016. Para Mediator pun

memenuhi syarat sebagai mediator karena memiliki sertifikat mediator apabila

mediator diambil dari luar Pengadilan ditambah dengan fasiliats Pengadilan yang

memadai. Adapun keberhasilan mediasi yang masih jauh dari harapan keberhasilannya

dikarenakan para pihak yang bersisikukuh untuk menempuh sidang perceraian

meskipun sudah melalui tahapan mediasi yang sesuai prosedur. Meskipun berakhir

dengan perceraian para mediator mengusahakan adanya win win solution antar kedua

belah pihak, agar tidak mengajukan banding ataupun kasasi.

68

Mediator selalu mengusulkan untuk melakukan perdamai meskipun masalah

yang dihadapi para pihak sangatlah pelik baik KDRT, masalah ekonomi,

perselingkuhan dan sebagainya, mediator selalu menengahi permasalahan tersebut

dengan menyajikan perdamaian. Akan tetapi para pihak masih bersikukuh untuk

melakukan perceraian walupun ada yang berhasil dimediasi tapi itu masih relative

rendah.

Dari kedua Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong.

Pengadilan Agama Bogor memiliki presentase keberhasilan yang rendah di tahun 2017

dengan 4,2 % mengingat masyarakat Kota yang notabene masyarakat yang

berpendidikan, bewawasan dalam segi informasi, lingkungan yang modern dan

sebagainya, akan tetapi kesadaran dalam beriktikad baik untuk menyelesaikan perkara

masih jauh dari kata sadar. Dari 1720 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bogor,

234 perkara yang bisa di mediasi, dan 10 perkara saja yang berhasil di mediasi. Ini

menunjukan bahwa masyarakat Kota yang identik dengan modernisasi tidak

berpengaruh akan keberhasilan sebuah mediasi. Akan tetapi, masyarakat Kabupaten

yang masyarakatanya bermacm-macam dikarenakan luas wilayah yang begitu luas

tidak mempengaruhi mereka akan kesadaran dalam terjadinya perceraian.

Tetapi itu merupakan data yang dimiliki oleh sebuah Pengadilan yang sudah di

rekap oleh panitera. Sedangkan sebuah keefektivitasan mediasi yang diteliti oleh

penulis di Pengadilan Agama ialah para mediator yang bersertifikat dan memiliki

wawasan spiritual yang mumpuni karena merupaka dari kalangan akademisi, dan untuk

kurang efektifnya sebuah mediasi yaitu kurang privatnya ruang mediasi yang

menjadikan para berperkara kurang nyamanya untuk mengutarakan kegelisahanya dan

tidak adanya I’tikad baik dari para pihak yang berperkara yang menghasilkan

perdamaian.

Mediasi menjadi suatu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat

Consensus (kooperatif/ kerjasama). Pilihan penyelesaian sengketa dalam bentuk

mediasi merupakan tehnik atau mekanisme penyelesaian sengketa yang mendapat

perhatian serta diminati dengan beberapa alasan yang melatarbelakangai yaitu:

69

perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi

kebutuhan para pihak yang bersengketa. Untuk memperkuat keterlibatan masyarakat

dalam proses penyelesaian sengketa, serta memperluas akses untuk mencapai atau

mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa yang memiliki ciri-ciri tersendiri,

terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu dengan penyelesaian

yang lain dan para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik

dan sesuai dengan sengketa yang dipersengketakan.

Dengan demikian, tindakan Mahkamah Agung yang mengatur masalah mediasi

yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang

prosedur mediasi ini sejalan dengan konsep tahkim dalam literatur Islam yang secara

etimologi berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga atau disebut Hakam sebagai

penengah suatu sengketa.

70

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Hakim dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama

Bogor dan Cibinong secara keseluruhan terlaksana sesuai dengan Undang-

undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No.50 Tahun

2009, Perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1999 tentang

Pengadilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1

tahun 2016 tentang Mediasi, Namun dalam kasus perceraian masih belum

dikatakan berhasil untuk mendamaikan para berperkara, dilihat dari indikasi

perkara perceraian.

2. Keberhasilan maupun kegagalan dalam sebuah mediasi di Pengadilan Agama

Bogor dan Cibinong dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain;

a. Kualitas Sumber Daya Manusia (kualitas dan Kuantitas Mediator),

meskipun para mediator melaksanakan tugasnya sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan, namun secara umum masih belum

maksimal dalam pendekatan dengan para pihak berperkara.

b. Dukungan kelembagaan di Pengadilan Agama Bogor dan Cibinong

sangat memadai. Kelengkapan ruangan mediasi pun sangat tertutup dan

difasilitasi dengan Air Conditioner (AC) yang sejuk.

c. Sikap para pihak (suami istri yang berperkara) yang bersikukuh untuk

menempuh perceraian.

3. Adapun upaya Pengadilan Agama dalam mendamaikan pasangan yang

bersengketa ialah dengan cara win win solution apabila para berperkara

bersikukuh untuk melakukan perceraian dengan difasilitasi oleh Pengadilan dan

mediator.

4. Dengan presentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bogor yang

relative rendah yaitu 4,2% di tahun 2017 menunjukan kurang efektifnya

71

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama tersebut dibandingkan dengan

Pengadilan Agama Cibinong yang presentase keberhasilannya 18,6% di tahun

2017 tersebut, dengan skala 1:5 dari total populasi di daerah keduanya.

B. Saran-saran

1. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang

membawahi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Penasihat,

Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan (BP4), agar memberikan

pelatihan dan pembinaan kepada para calon pasangan yang ingin

menikah. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan yang

cukup serta kesiapan mental yang baik. Sehingga dapat memperkecil

kemungkinan perceraian yang disebabkan ketidaksiapan mereka

menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini merupakan tindakan

preventif terhadap perceraian.

2. Kepada Pengadilan Agama, agar menjalankan proses mediasi dengan

sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur yang ada serta mengoptimalkan

kinerja dari mediator dari hakim yang telah ditetapkan. Dan melakukan

evakuasi kinerja para mediator secara rutin demi memaksimalkan hasil

mediasi.

3. Kepada Hakim yang menjadi mediator, agar melaksanakan tugas

dengan baik sesuai dengan pelatihan mediasi yang telah diberikan oleh

MA, dan bagi yang belum mendapatkan pelatihan hendaknya belajar

secara mandiri sehingga meningkatkan kualitas individu dalam

menjalankan mediasi.

4. Kepada para pihak yang berperan di Pengadilan agar memenuhi aturan

yang telah ditetapkan, sehingga tidak menghambat prosedur

Pengadilan. Karena selain bermanfaat untuk masa sekarang, mediasi

juga bermanfaat untuk kehidupan para pihak di masa mendatang.

Karena penyelesaian sengketa lewat mediasi mengutamakan prinsip-

72

prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat yang selaras dengan

budaya bangsa Indonesia, maka sudah selayaknya mediasi ditetapkan

secara maksimal dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan.

5. Kepada para akademisi Hukum, agar memberikan pelajaran mediasi

secara komprehensif disertai dengan praktikum tehnis bermeditasi. Hal

demikian sangat membantu para mahasiswa yang akan terjun di dunia

hukum dan pengadilan.

73

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Suci

Alquran dan Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia

B. Buku

Abbas, Syahrizal, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan

Hukum Nasional, Jakarta Kencana Prenada Media Grup, 2009.

Arief, Nawawi, Barda, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya

2013.

Arikunto, Saharismi, Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik, Jakarta

Rineka Cipta.2006.

Aripin, Jaenal, Pengadilan Agama Dalam Bingkai Reformasio Hukum di

Indonesia, Jakarta; Kencana, tt.

Baharudin, Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis

Metodologis, Jakarta: Gaung Persada Press, tt.

Departemen Pendidikan Nasioanal, Kamus Besar Indonesia, Edisi Ketiga,

Jakarta: Balai Pustaka, 2001

F.X., Sujadi, Penunjang Keberhasilan Proses Menejement, Jakarta CV

Masagung, 1990, cet 3.

Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktik Pembuatan Proposal

dan Laporan penelitian, (Malang: UMM Press, 2004), h.14

Harahap, M. Yahya, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan

Penyelesaian Sengketa, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1997.

______________, Hukum Acara Perdata Gugatan Persidangan Penyitaan

Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta; Sinar Grafika, 2011.

______________, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,

Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, cet.2.

Igo, Mahyudin, Tujuan Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian

Sengketa Perkara Perdata, Varia Peradilan, Tahun keXXI No.235,

Desember2006.

Kamus Hukum Indonesia

74

Karim, Hilmi, Fikih Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993,

cet.1.

Kharlie, Ahmad Tholabi, Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,

2013

Lubis, Sulaikin, dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,

Jakarta: Kencana, 2008.

Makaro, Muhammad Taufik, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: PT

Rineka Cipta, 2004.

Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan

Agama, cet.ke-5, Jakarta Kencana.2008.

Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, tt.

Mukhlis, Oyo Sunaryo Pranata Sosial Hukum Islam, Bandung: Refika

Aditama, 2015.

Rahmadi, Takbir, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalai Pendekatan

Mufakat, Jakarta; Rajawali Press,2011.

Ranuhandoko, I.P.M, Terminologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,2003.

Sabiq, As Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Juz III Beirut: Dar al-Fikr,1977.

Sabiq, Sayyid, Tarjamah Fiqh Sunnah Juz 2, Kairo: Dar al-Fath 1990.

Soekamto, Soerjono, Factor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,

Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007.

______________, Pengantar Penelitian Hukum cet.3, Jakarta:UI Press,1986.

______________, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Bandung: Remaja

Karya,1985.

Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta; Rineka Cipta, 2001, cet. 2.

Sukadana, I. Made, Mediasi Peradilan Mediasi dalam Sistem Pengadilan

Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Pengadilan

Yang Sederhana, Cepat dan Ringan, Jakarta Prestasi Pustaka, 2012.

Syamsudin, M, Operasional Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Graffindo

Persada.2007.

75

Tim Peneliti, Laporan Penelitian: Prinsip-prinsip Hukum Islam (Fiqih) Dalam

Transaksi Ekonomi Pada Perbankan Syariah, Jakarta: UIN Syarif

Hidayatullah Bekerjasama dengan Direktorat Hukum BI,2003.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus

Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: DepartemenPendidikan dan

Kebudayaan, 1998.

Tresna, R, Komentar HIR cet XVIII. Jakarta: Paradya Paramita.2005

Usman, Rahmadi, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik,

JakartaTimur: Sinar Graffika.2012.

______________, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung:

PTAditya Bakri,2003

Wiranto, D.Y, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan

Peradilan Umum dan Peradialan Agama Menurut No.1 Tahun 2008

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bandung: Alfabeta,2012.

C. Interview

Interview Pribadi dengan Azmi Muhammad Adil, S.H., Mediator PA Cibinong,

Bogor, 16 Oktober 2018

Interview Pribadi dengan Agus Yuspian, S.Ag., M.H., Panmud Hukum PA

Bogor, Bogor, 2 Januari 2019

D. Artikel

http://bogorkab.go.id/index.php/page/detail/1/sejarah-kabupaten-bogor#.W5p-

g84zZdg

https://kotabogor.go.id/index.php/page/detail/5/sejarah-bogor

Laptah 2018 PA Bogor

Laptah PA Cibinong 2017

E. Jurnal

Masburiyah dan Bakhtiar Hasan, Upaya Islah dalam Perkara Perceraian di

Pengadilan Agama Kota Jambi, Jurnal Media Akademika, Vol.26,

No.1, Januari 2011, Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi.

76

Nugraha, Susanti Adi, Naskah Akademis: MEDIASI, Jakarta: Peslitbang

Hukum dan Peradilan MA-RI, 2007.

Nugraha, Susanti Adi, Naskah Akademis: MEDIASI.

Rumusan hasil diskusi Hukum Hakim Peradialan Agama se-DKI Jakarta pada

tanggal 23 Januari 2009.

F. PERMA

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008.

PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan.

G. Skripsi

Arini, Nusra, Aplikasi Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi

Dalam Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Jakarta

Selatan, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009

Chaerul Laily, Tubagus, Efektifitas Mediasi Melalaui Badan Penasihat

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menekan Angka

Perceraian (Studi Pada BP4 Pusat Tahun 2009), Fahultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012

Iwan, Acep, Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun

2016 tentang Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Purwakarta tahun 2016, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan

Gunung Djati Bandung, 2017

Muhajir, Rahmat, Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan

Agama Ternate Kelas 1B, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Azmi Muhammad Adil, S.H

NIP :

Jabatan : Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Cibinong

Tanggal Wawancara : 16 Oktober 2018 M

Tempat Wawancara : Ruang Mediasi Pengadilan Agama Cibinong

A. Wawancara kepada Mediator

1. Apakah yang dimaksud dengan mediasi? Dan apakah fungsi dari

mediator itu sendiri?

Jawab:

a. Mediasi merupakan proses penyelesaian antara kedua belah

pihak atau beberapa pihak dengan dibantu seorang mediator atau

pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketanya untuk mencapai

kesepakatan.

b. Fungsi Mediator ialah mencarikan solusi-solusi yang terbaik

bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan diantara

para pihak dengan saling menguntungkan tidak dengan saling

merugikan para pihak dalam penyelesaian sengketanya.

2. Apakah dengan diberlakaukannya PERMA No.1 tahun 2016

berpengaruh signifikan terhadap perceraian di Pengadilan Agama

Cibinong? Dan Bagaimana Proses mediasi dilaksanakan?

Jawab:

a. Tidak ada pengaruh yang signifikan dlam tingkat volume

perceraian di Pengadilan Agama Cibinong, tetapi para mediator

berupaya untuk menjalankan mediasi sesuai PERMA No.1

tahun 2016.

b. Proses mediasi dilaksanakan pada persidangan pertama dengan

menunjuk hakim mediator oleh hakim ketua majlis, para pihak

melakukan mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk,

laporan hasil mediasi dari mediator, dan jika gagal perkara

diperiksa lebih lanjut, jika berhasil perkara dicabut untuk

perkara perceraian dan dibuatkan akta perdamaian untuk

perkara perdata lain.

3. Apa saja hambatan dan tantangan yang ditemukan dalam melakukan

proses mediasi?

Jawab:

a. Hambatanya ialah ruang mediasi yang tidak terlalu private

sehingga kenyamanan para pihak untuk mengutarakan

kegelisahan menjadi terganggu dan tidak adanya I’tikad baik

dari para pihak yang berperkara dalam melakukan perdamaian.

b. Adapun tantangannya ialah menjadi mediator yang ideal,

mengenal karakter masing-masing, memberikan saran yang

mendukung dan permasalahan psikologi dan sosiologi masing-

masing pihak

4. Menurut pandangan Bapak apakah pelaksanaan mediasi sudah efektif

dalam mengatasi masalah perkara perceraian?

Jawab:

Menurut saya cukup efektif dalam pelaksanaan walupun tidak

berpengaruh terhadap tingkat volume perceraian. Setidaknya dapat

memberikan pencerahan rohani bagi para pihak, sehingga para pihak

dapat menyadari betapa pentingnya sebuah perdamaian walaupun

berujung perceraian tetapi kami selalu memfasilitasi dalam

mengupayakan win win solution.

Nama : Agus Yuspian, S.Ag., M.H.

NIP :

Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bogor

Tanggal Wawancara : 02 Januari2019 M

Tempat Wawancara : Ruang Sidang Pengadilan Agama Bogor

B. Wawancara kepada PanMud Hukum

1. Menurut bapak apa tujuan sebenarnya dari mediasi?

Jawab:

Mediasi sebagai upaya dari lembaga pengadialan untuk menyelesaikan

masalah sebelum lebih lanjut ke pengadilan dan untuk mengurangi

perkara agar tidak menumpuk.

2. Bagaimana pelaksanaan mediasi setelah dikeluarkannya PERMA No.1

tahun 2016?

Jawab:

Pengadilan Agama sudah mengaplikasikan mediasi sesuai dengan

PERMA No.1 Tahun 2016.

3. Apa faktor yang mendukung proses mediasi?

Jawab:

Dilihat dari faktor usia, ada para pihak yang memiliki i’tikad baik untuk

mengakhiri sengketa melalui mediasi dan para pihak memiliki

kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya, ruang mediasi

yang tertutup dan memadai

4. Bagaimana efektivitas mediasi di pengadilan Agama Bogor?

Jawab:

Efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Bogor bukan diukur dari

tingkat keefektivitasannya melaikan dilihat dari presentase

keberhasilan, walaupun presentase keberhasilan mediasi masih rendah.

DOKUMENTASI

Foto Peneliti dengan Mediator Pengadilan Agama Cibinong Bapak Azmi Muhammad

Adil, S.H pada tanggal 16 Oktober 2018 M

Foto Peneliti dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bogor Bapak Agus

Yuspian, S.Ag., M.H pada tanggal 02 Januari 2019 M