EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI BIAYA POLITIK PENYELENGGARAAN PILKADA

• Titi Anggraini

• Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan

Demokrasi (Perludem)

• Rabu, 10 Juni 2020

Dana/Biaya di Pilkada

• Dana Penyelenggaraan yang dikelola penyelenggara

pemilu.

• Dana Peserta Pemilihan (biaya politik).

• Dana Pengamanan Pilkada.

• Dana sosialisasi untuk kesuksesan pilkada yang tersebar di

berbagai K/L.

Pengantar

• KPK: Biaya Politik Tinggi Sebabkan Kepala Daerah Korupsi.

• Kajian yang pernah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkanuntuk maju di Pilkada seorang kandidat kepala daerah membutuhkan biaya rata-rata sekitar Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar. Sementara harta kekayaan yang dimiliki kandidat setidaknya berdasarkan Laporan Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara (LHKPN) yang dilaporkan rata-rata berkisar Rp 6 miliar hingga Rp 8 miliar. Kekurangan biaya ini yang mendorong calon kepala daerah mencari sponsor kepada pengusaha atau sektor swasta.

• UU Pilkada mengatur maksimal sumbangan dana kampanye. Pasal 74 ayat (5) UU 10/2016: Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluhlima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuhratus lima puluh juta rupiah).

Temuan KPK (Studi Benturan KepentinganPendanaan Pilkada 2015, 2017, 2018)

• Pengeluaran aktual Pilkada lebih besar dari Harta Kekayaan pada LHKPN, LaporanPenerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), dan Laporan PenerimaanSumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

• Tingkat kepatuhan pelaporan rendah dan isi laporan dimungkinkan tidak jujur dan tidaksesuai dengan kondisi sebenarnya.

• Tidak efektifnya sebagian besar Peraturan mengenai Pilkada terutama terkait Pendanaan(Undang-undang maupun Peraturan KPU) dalam hal kepatuhan, akurasi maupunpenegakan sanksi.

• Mayoritas paslon menerima sumbangan untuk menutupi kesenjangan antara harta kas dan pengeluaran Pilkada.

• Sumbangan yang diterima tidak semua dilaporkan ke dalam LPSDK.

• Calon menyerahkan sejumlah uang kepada partai politik namun tidak dilaporkan sebagai penerimaan dana partai politik.

• Paslon dicalonkan Partai menghabiskan dana lebih besar dibanding paslon independen

Intervensi Negara Mengatasi Politik Biaya Tinggi

• Pembiayaan kampanye oleh negara. Pasal 65 ayat (2) UU 1/2015:

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e

dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang

didanai APBD (c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon; d.

penyebaran bahan Kampanye kepada umum; e. pemasangan alat

peraga; f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik).

Membuat dana penyelenggaraan pilkada serentak membengkak drastis.

• Pembatasan belanja kampanye. Pasal 74 ayat (9) UU 10/2016:

Pembatasan dana Kampanye pasangan calon ditetapkan oleh KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah

pemilih, cakupan/luas wilayah, dan standar biaya daerah.

Lanjutan

• Pemberian sanksi administrasi diskualifikasi sebagaipaslon di luar mekanisme pidana (double track procedure). Pasal 73 UU 10/2016: Calon dan/atau timKampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikanuang atau materi lainnya untuk mempengaruhipenyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksudberdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksiadministrasi pembatalan sebagai pasangan calon

Upaya Mengatasi Politik Uang (UU 10/2016)

• Larangan praktik mahar politik: Pasal 47 (1) UU 8/2015: Partai Politik atau gabunganPartai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

• Memberi dan menerima politik uang merupakan tindak pidana. Pasal 187A ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikanatau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilihagar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentusehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calontertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulandan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Ayat (2): Pidana yang sama diterapkan kepadapemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerimapemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Efektifitas dan Akuntabilitas Dana Kampanye

• Hanya mencakup dana yang keluar saat masa kampanye. Pramaupun pasca-kampanye (dana saksi, pengawalan suara, proses hukum perselisihan hasil) tidak mampu dijangkau akuntabilitasnya.

• IAPI: Audit Dana Kampanye Hanya Administrasi dan Kepatuhan. Padahal, menurutnya melalui audit dana kampanye akan dapat diukurtingkat akuntabilitas, kepatuhan, transparansi pasangan calon dalammengelola, mencatat, dan melaporkan dana kampanye sesuai denganperaturan yang berlaku.

• Dalam praktiknya pembatasan belanja kampanye justeru cenderungtidak membatasi, seakan menjadi “legitimasi politik biaya tinggi”. MisalBatasan dana kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 maksimal Rp 203 miliar.

RincianPembatasanDana Kampanye

Problematika Pendanaan Belanja Politik Pilkada

• Tidak ada pembatasan transaksi tunai.

• Penegakan hukum hanya berorientasi pada operator lapangan tidak bisamenjangkau aktor intelektual/sutradaranya.

• Belum ada proteksi hukum yang dianggap benar-benar memberi rasa amanbagi warga masyarakat saat mereka melaporkan berbagai praktik politiktransaksional yang terjadi.

• Pengawasan akuntabilitas biaya politik belum maksimal dan cenderung tidakmenjadi prioritas. Terlalu banyak tahapan yang diawasi Pengawas Pilkada.

• Sulit melakukan penegakan hukum atas praktik politik uang akibat rumitnyapemenuhan unsur tindak pidana dan pembuktian yang harus dilakukan.

• Kerangka hukum yang ada saat ini masih sangat terbatas dalam mencegahmanipulasi dan kecurangan terkait pendanaan biaya politik. Norma hukumjauh tertinggal disbanding praktik curang yang ada di lapangan.

Biaya Politik Tinggi Pilkada di Tengah Pandemi

• Kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak bertemu

dengan karakter pragmatis kandidat: Menguatnya politik

transaksioanl. Biaya politik makin tinggi.

• Komponen baru biaya kampanye penyediaan alat

pelindung diri. Bisa dilakukan efisiensi karena model

kampanye yang berorientasi digital. Namun hasil kajian

kami, pemilih maupun kandidat lebih menyukai interaksi

langsung.

Rekomendasi• Dalam jangka panjang harus ada aturan main yang dibuat lebih mendekati realita

lapangan. Sehingga regulasi mampu memotret dengan cukup utuh praktik-praktikkecurangan yang terjadi. Termasuk memperbaiki kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye.

• Literasi pemilih secara terus menerus. Lintas sektor dan lintas gerakan untukmengedukasi praktik politik bersih dan antikorupsi.

• Hulunya ada di partai politik. Fungsionalisasi parpol untuk melakukan peran kontrolyang maksimal dalam kompetisi pemilu yang kompetitif.

• Sinergisitas K/L yang memiliki kewenangan terkait transaksi keuangan, penegakanhukum, dan antikorupsi guna mendukung optimalisasi pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum atas praktik kecurangan dan kejahatan pemilu.

• Membangun relasi programatik dan ideologis dengan pengusung/pendukungcalon. Mengutamakan mengusung kader sendiri bila memungkinkan.

Terima Kasih