Buku 7 panduan pemberian dana batuan untuk biaya operasional smp terbuka

PANDUAN PELAKSANAAN

PENYELENGGARAAN SMP TERBUKA

Buku 7 : Panduan Pemberian Dana Batuan

Untuk Biaya Operasional SMP Terbuka

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR

DAN MENENGAH Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Tahun 2010

Belajar Untuk Masa Depanku

i

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar,

Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara

merupakan indikasi yang sangat nyata upaya Pemerintah Indonesia dalam peningkatan

mutu sumberdaya manusia agar mampu bersaing dalam era keterbukaan dan globalisasi.

Di lingkungan Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Mandikdasmen, Kementerian

Pendidikan Nasional, diantara dampak realisasi dari peraturan-peraturan perundangan

tersebut dapat diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat pada akhir

tahun 2009 mencapai 98,11%. Angka ini melebihi target yang diharapkan dapat dicapai

akhir tahun 2008, yaitu 95.0%. Dengan telah tercapainya target APK di atas, maka

orientasi pembinaan pendidikan pada jenjang SMP lebih ditekankan pada peningkatan

mutu pendidikan.

Dalam rangka peningkatan mutu tersebut, Direktorat Pembinaan SMP telah menyusun

berbagai kebijakan dan strategi yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan

kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. Dengan kebijakan dan

program tersebut, diharapkan misi 5 K Kementerian Pendidikan Nasional terkait dengan

Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian juga diharapkan dapat

terpenuhi.

Agar program dan/atau kegiatan tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan,

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada, Direktorat Pembinaan SMP menerbitkan

berbagai Buku Panduan Pelaksanaan untuk masing-masing program dan/atau kegiatan,

baik yang pengelolaannya di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun yang

dilaksanakan langsung oleh sekolah.

Dengan buku panduan ini diharapkan pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan

program di semua tingkatan dapat memahami dan melaksanakan dengan amanah, efektif

dan efisien seluruh proses kegiatan mulai dari penyiapan rencana, pelaksanaan, sampai

dengan monitoring, evaluasi dan pelaporannya.

Akhirnya, kami mengharapkan agar semua pihak terkait mempelajari dengan seksama dan

menjadikannya sebagai pedoman serta acuan dalam pelaksanaan seluruh program atau

kegiatan pembangunan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun

anggaran 2010.

Jakarta, Januari 2010

Direktur Pembinaan

Sekolah Menengah Pertama,

Didik Suhardi, SH., M.Si

NIP. 196312031983031004


iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................ i

DAFTAR ISI............................................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................................... 1

A. Latar belakang................................................................................................................ 1

B. Tujuan ............................................................................................................................ 1

C. Sasaran ........................................................................................................................... 2

BAB II PANDUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA UNTUK PENGADAAN

BAHAN DAN ATK................................................................................................................... 3

A. Sebagai penunjang penyelenggaraan pendidikan........................................................... 3

B. Proses pengadaan bahan dan ATK................................................................................. 3

C. Hal-hal yang yerlu diperhatikan dalam pengadaan bahan dan ATK ............................. 4

BAB III PELAPORAN.............................................................................................................. 7

A. Jenis laporan menurut substansi..................................................................................... 7

B. Jenis laporan menurut waktu penyampaian ................................................................... 7

C. Pengiriman Laporan ....................................................................................................... 7

D. Isi laporan....................................................................................................................... 7

E. Sanksi. ............................................................................................................................ 8

BAB VIII PENUTUP................................................................................................................. 9


QEC24711 - Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan SMPT 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

SMP Terbuka sebagai salah satu pola wajib belajar, sampai saat ini masih merupakan

salah satu pendidikan alternatif yang diharapkan untuk mampu menampung tamatan

SD/MI, yang karena menghadapi berbagai kendala, seperti kondisi sosial ekonomi

yang lemah, letak geografis yang sulit, kelangkaan transportasi dan keterbatasan

waktu karena harus membantu orang tua bekerja atau terpaksa mencari nafkan sendiri,

sehingga mereka tidak mungkin mengikuti pendidikan secara reguler di SMP terdekat,

meskipun lokasinya relatif tidak jauh dari tempat tinggal mereka.

Suatu sekolah, termasuk SMP Terbuka dapat terselenggaral bila tersedia siswa,

tenaga kependidikan, sarana belajar, serta biaya operasional.

Sejak tahun 2000 setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor

32 Tahun 2004, sebenarnya tanggungjawab pengelolaan SMP telah diserahkan kepada

Pemerintah Kabupaten / Kota. Berdasarkan Undang-undang tersebut biaya

operasional SMP termasuk SMP Terbuka dengan sendirinya menjadi tanggungjawab

Pemerintah Daerah untuk menyediakannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah. Namun demikian, mengingat sistem pembelajaran di SMP Terbuka sebagai

sekolah alternatif sebagian dilaksanakan melalui sistem belajar jarak jauh, sesuai

dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-

undang Nomor 33 Tahun 2004, maka ada tanggungjawab Pusat untuk turut berusaha

menyediakan biaya bagi SMP Terbuka sebagai tambahan untuk melengkapi biaya

yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam usaha memperlancar sampainya dana bantuan tambahan ke sekolah, dan

menghindari adanya hambatan yang tidak diinginkan, maka tambahan biaya

operasional tersebut dilakukan dengan sistem “block-grant” yang dikirimkan secara

langsung ke sekolah. melalui rekening rutin sekolah.

B. Tujuan

1. Tujuan umum

Panduan ini disusun dengan tujuan agar kepala sekolah dan wakil kepala sekolah

bersama jajarannya mampu mengelola dan memanfaatkan dana bantuan “block-

grant” untuk tambahan biaya operasional ini untuk menunjang kelancaran proses

pembelajaran di SMP Terbuka dengan sebaik-baiknya.

2. Tujuan khusus

Setelah mempelajari isi panduan ini kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah

dan guru bina serta guru pamong diharapkan mampu menghitung kebutuhan bahan

dan alat tulis kantor (ATK) antara lain untuk menunjang proses belajar mengajar,

penyelenggaraan ulangan, membuat daftar hadir, mengisi nomor induk siswa,

mengisi daftar kesulitan belajar siswa di TKB, buku rapor dan perangakat

pembelajaran TIK.


Direktorat Pembinaan SMP - QEC24711 2

C. Sasaran

Sasaran pemberian dana bantuan “Block-grant” untuk tambahan biaya operasional ini

adalah semua SMP Terbuka yang masih operasional.



BAB II

PANDUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA

UNTUK PENGADAAN BAHAN DAN ATK

Besarnya alokasi dana untuk pengadaan bahan dan ATK didasarkan pada jumlah seluruh

siswa masing-masing SMP Terbuka yang bersangkutan, termasuk siswa di TKB Mandiri.

Untuk setiap siswa diperhitungkan sebesar @ Rp. 150.000,= per siswa, per tahun.

Dana untuk pengadaan bahan dan ATK dimaksudkan sebagai sarana penunjang untuk

memenuhi keperluan penyelenggaraan administrasi sekolah, menunjang kebutuhan proses

belajar mengajar (PBM), untuk kepentingan penilaian, dan menunjang kegiatan supervisi.

Keperluan ATK per siswa, per bulan dialokasikan sebesar Rp. 5.000,=. Sisa kelebihannya,

dapat digunakan untuk membeli perangkat TIK seperti CD pembelajaran, Radio Kaset

Perekam (Radio Cassette Recorder) dan perangkat Komputer, LCD dan sebagainya secara

bertahap, yang pada saatnya nanti akan sangat membantu siswa dalam pembelajaran

dengan menggunakan TIK.

A. Sebagai penunjang penyelenggaraan pendidikan

1. Bahan penunjang untuk keperluan administrasi dapat berupa alat tulis kantor /

bahan keperluan pelaksanaan administrasi: buku induk, kartu siswa, daftar hadir,

struktur organisasi, pembagian tugas, program kerja, pemetaan SMP Terbuka,

pembuatan cohort siswa, buku rapor, format daftar kesulitan belajar siswa.

2. Sebagai penunjang kebutuhan proses belajar mengajar antara lain untuk

penyusunan program perbaikan, pengadaan bahan untuk praktik, pembuatan

transparansi, alat peraga dan yang sejenis, daftar kemajuan belajar siswa serta foto-

copy bahan ajar (modul) bila modul yang dimiliki oleh sekolah kurang.

3. Bahan penunjang untuk kepentingan penilaian adalah berupa biaya untuk

menggandakan naskah soal, analisis hasil penilaan, dan “legger”.

4. Sebagai penunjang kebutuhan kegiatan supervisi antara lain penyusunan

instrumen dan penggandaannya.

5. Sebagai penunjang kebutuhan perangkat TIK berupa perangkat keras (hard ware)

yang akan membantu pembelajaran siswa SMP Terbuka dalam rangka peningkatan

mutu pendidikan mereka serta membantu dalam pengadministrasian .

B. Proses pengadaan bahan dan ATK

Proses pengadaan bahan dan ATK harus mengacu pada KEPPRES tentang Pengadaan

Barang dan Jasa yang masih berlaku, dan memperhatikan mana yang dapat

dilaksanakan dengan melalui pengadaan langsung / swakelola, mana yang boleh

melalui penunjukan langsung, mana yang perlu dilaksanakan melalui pengadaan

langsung.

Mengingat, bahwa dana bahan dan ATK pada umumnya kecil, maka biasanya proses

pengadaan bahan dan ATK dilaksanakan melalui pengadaan langsung

Pengadaan bahan dan ATK sebaiknya dilakukan secara triwulanan, sesuai ketentuan

yang berlaku. Tetapi kalau diinginkan untuk membeli sekaligus secara keseluruhan,

perlu diperhatikan benar prediksi harga. Kalau diperkirakan akan naik, sebaiknya



segera dibeli. Namun kalau cairnya dana hanya triwulanan, tak memungkinkan untuk

membeli sekaligus.

Biasanya proses pengadaan langsung dengan jumlah dana yang relatif kecil adalah

sebagai berikut:

1. Sekolah melalui Tim Pengadaan melakukan Pemesanan bahan dan ATK kepada

rekanan yang memenuhi kriteria (termasuk memiliki NPWP), dengan

menyebutkan jenis barang, spesifikasinya, jumlah-nya, jangka waktu penyerahan

barang , dan cara pembayarannya.

2. Rekanan mengajukan penawaran harga lengkap dengan spesifikasi-nya.

3. Tim Pengadaan melakukan pemeriksaan berkas penawaran.

4. (Bila diperlukan) Tim Pengadaan melakukan negosiasi harga dengan rekanan

yang memenuhi kriteria “best-buy”untuk mendapat-kan barang yang terbaik

dengan harga wajar yang termurah.

5. Sekolah menerbitkan SPK.

6. Rekanan menyerahkan barang dengan berita acara hasil pemeriksaan dan serah

terima barang.

7. Sekolah melakukan pembayaran, setelah rekanan menyampaikan faktur, kuitansi

dan berita acara serah terima barang, Pembayaran dilakukan oleh bendaharawan

sekolah, dan transaksi ini dibukukan secara benar ke dalam Buku Kas Umum

(BKU).

8. Penyimpanan barang oleh bendaharawan barang

9. Memasukkan barang ke dalam “stock” bahan habis pakai

10. Laporan petugas penyimpan barang tentang posisi “stock” barang saat ini.

Faktur, Kuitansi, dan Buku Kas Umum (BKU) Tabelaris, sudah cukup dikenal.

C. Hal-hal yang yerlu diperhatikan dalam pengadaan bahan dan ATK

1. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah jangan disibukkan dengan kegiatan

pengadaan bahan dan ATK seperti ini. Perhatian Kepala Sekolah / Wakil Kepala

Sekolah hendaknya terfokus pada kegiatan teknis edukatif.

2. Untuk memproses kegiatan pengadaan bahan dan ATK, serahkan tugas kepada

Tim Pengadaan untuk melakukannya. Kepala Sekolah / Wakil Kepala Sekolah

cukup memberikan arahan agar proses dapat berjalan benar.

3. Setiap 3 bulan sekali, petugas penyimpan barang menyampaikan laporan posisi

barang habis pakai, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan perlu tidaknya

pengadaan yang baru.

4. Petugas penyimpan barang setiap kali ada yang minta bahan dan ATK harus

dengan persetujuan Kepala Sekolah / Wakil Kepala Sekolah, dengan menyebutkan

keperluan penggunaanya. Petugas penyimpan barang harus membukukan barang

yang diminta, dan yang meminta juga harus menandatangani permintaan barang.



Dalam buku itu minimal tercantum nomor urut barang, jenis barang, jumlah barang

yang diminta, kemudian tanda tangan dari kedua belah pihak. Petugas penyimpan

barang kemudian mencatat sisa stock yang masih ada.

5. Perlu diingat, pada pengadaan bahan dan ATK dengan jumlah tertentu, dapat

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

Belilah bahan Belilah bahan Belilah bahan Belilah bahan dan ATK demi dan ATK demi dan ATK demi dan ATK demi kemajuan belajar kemajuan belajar kemajuan belajar kemajuan belajar siswa!siswa!siswa!siswa!



BAB III

PELAPORAN

A. Jenis laporan menurut substansi.

1. Laporan Kegiatan, yaitu laporan yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan sebagai hasil kegiatan dari penyediaan dana.

2. Laporan keuangan, yaitu laporan yang berkaitan dengan penggunaan dana sebagai pertanggungjawaban atas kebena-ran pemanfaatan alokasi dana.

B. Jenis laporan menurut waktu penyampaian

1. Laporan Bulanan 2. Laporan Triwulanan 3. Laporan Tengah Tahunan 4. Laporan Tahunan

C. Pengiriman Laporan

1. Laporan ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, tembusan kepada

Dinas Pendidikan Provinsi (Provinsi) dan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah

Menengah Partama (Pusat).

2. Pengiriman laporan bulanan, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya

harus sudah dikirim. Misalnya untuk bulan Januari, sudah dikirim paling lambat

tanggal 10 Februari

3. Pengiriman Laporan Triwulanan

a. Laporan Triwulan I tahun anggaran ybs. paling lambat dikirim pada tanggal 10

April.

b. Laporan Triwulan II tahun anggaran ybs. paling lambat dikirim tanggal 10 Juli.

c. Laporan Triwulan III tahun anggaran ybs. paling lambat dikirim tanggal 10

Oktober

d. Laporan Triwulan IV tahun anggaran ybs. paling lambat tanggal 10 Januari

tahun berikutnya. Laporan Triwulan IV perlu dipercepat penyampaiannya,

karena akan segera digunakan sebagai masukan untuk menyusun laporan

tahunan

4. Laporan Tengah Tahunan tahun anggaran ybs. paling lambat dikirim tanggal 10

Juli.

5. Laporan Tahunan dikirim paling lambat tanggal 10 Juli bersamaan dengan

penyampaian Laporan Triwulan IV.

D. Isi laporan.

1. Laporan kegiatan.

Isi laporan kegiatan secara garis besar hendaknya mencakup:

a. Tanggal melaksanakan kegiatan

b. Tujuan dalam melaksanakan kegiatan

c. Sasaran dalam melaksanakan kegiatan

d. Hasil yang dicapai dalam melaksanakan kegiatan



e. Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan

2. Laporan keuangan.

Isi laporan keuangan secara garis besar hendaknya mencakup:

a. Tanggal pemberian uang

b. Jumlah biaya yang dikeluarkan

c. Pertanggungjawaban dari penerima biaya

d. Jumlah dan persentase penyerapan dana

e. Hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan.

E. Sanksi.

1. Jika berdasarkan hasil pemantauan dari berbagai pihak terhadap sekolah penerima

dana bantuan “block-grant” untuk tambahan biaya operasional SMP Terbuka

ternyata, bahwa penggunaannya tidak sesuai dengan Panduan ini, maka pihak

kepala sekolah wajib menyetor kembali dana bantuan tersebut sebesar jumlah yang

diterima ke KPPN selambat-lambatnya 30 hari setelah hasil pemantauan dan

evaluasi disepakati.

2. Proses penyelesaian ini sesuai dengan prosedur audit yang berlaku dan pengelola

program pada tingkat di mana terjadi penyimpangan harus bertanggung jawab

sesuai dengan proporsinya.

3. Pribadi atau kelompok yang melakukan penyalahgunaan / penyimpangan akan

mempertanggungjawabkan perbuatan-nya sesuai dengan hukum dan peraturan

yang berlaku.



BAB VIII

PENUTUP

Dengan diterimanya dana bantuan “block-grant” untuk tambahan biaya operasional SMP

Terbuka mudah-mudahan lapangan dapat terbantu sedikit dalam mengatasi masalah

keterbatasan dana operasional yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota

masing-masing.

Meskipun dana bantuan ini secara relatif tidak banyak jumlahnya, namun Direktorat

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tetap menghimbau agar pemanfaatannya dapat

diarahkan pada usaha-usaha untuk peningkatan kegiatan pembelajaran dan pembinaan,

sehingga pada gilirannya mampu menunjang peningkatan mutu pendidikan pada SMP

Terbuka.

Dengan diterbitkannya buku panduan ini diharapkan sekali lagi, kiranya setiap Kepala dan

Wakil Kepala SMP Terbuka dengan dibantu jajarannya sesuai tugas dan fungsi masing-

masing dapat menjabarkan penggunaan dana bantuan ini untuk keperluan pembayaran

honorarium bagi tenaga kependidikan, pengadaan bahan dan ATK, serta biaya transport

sesuai alokasi masing-masing dengan prinsip keterbukaan, akuntabel, dan memenuhi rasa

keadilan, termasuk di dalamnya program penyampaian laporan pertanggung-jawabannya.



Documents

Buku 7 panduan pemberian dana batuan untuk biaya operasional smp terbuka