e-ppid.kemdikbud.go.ide-ppid.kemdikbud.go.id/dokumen/SE-PembayaranNontunai-2019.pdf · SPBy dan dokumen pendukung 30 Menit Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ... Dicatat dalam berkas

INTERNET BANKING

01/PA/A2.1/KU/2019

a.n Sekretaris Jenderal,

Kepala Biro Keuangan

Nama : Faisal Syahrul

NIP : 196712311994031012

1. 1.

2. 2.

3.

3.

4.

5.

1.

1.

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan

sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Memahami pendaftaran Internet Banking untuk pembayaran atas pengeluaran

anggaran pendapatan dan belanja negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

POS Pendebitan Rekening Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu

Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 162/PMK. 05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada

Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara

Kualifikasi Pelaksana :

Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEKRETARIAT JENDERAL

Nama POSPendaftaran Internet Banking untuk Pembayaran Non

Tunai

Dicatat dalam berkas kearsipan secara elektronik dan/atau manual

Komputer, Scanner, Printer

Nomor POS

Tanggal Pembuatan 17 Juni 2019

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 17 Juni 2019

Disahkan Oleh

Dasar Hukum :

KPA BANK UMUM ADMINISTRATORPPK

BP/BPPKELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1Mengisi formulir pendaftaran Bank Umum tempat

satker membuka rekening operasional BP/BPPForm aplikasi dari bank umum 60 Menit

Form aplikasi dari bank umum

yang telah diisi dan

ditandatangani

2

Membuka fasilitas internet banking

Menyerahkan token PIN berserta user id dan

password


yang telah diisi14 hari kerja


yang telah di setujui

3

Menerima token PIN berserta user id dan password

dari bank umum

Menunjuk pegawai sebagai administrator dalam

penggunaan kanal internet banking

Menyerahkan Token PIN beserta user id dan

passowrd

Token PIN

User ID dan password Internet

banking

10 Menit

Token PIN

User ID dan password

Internet banking

4

Menerima Token PIN, user id dan password

Mendaftarkan PPK dan BP/BPP untuk

mendapatkan fasilitas internet banking

Mengaktivasi dan membuat akun Maker (BP/BPP)

dan akun Approval (PPK) pada kanal internet

banking

Token PIN


banking

30 Menit

Token PIN


Internet banking

5 Menerima user ID dan password internet banking

Token PIN


banking

30 Menit

Token PIN


Internet banking

Akun Maker untuk BP/BPP : sebagai

sarana melakukan pembayaran nontunai

ke rekening penerima

Akun Approval untuk PPK : sebagai

sarana untuk menyetujui pembayaran

nontunai ke rekening penerima yang

dilakukan oleh BP/BPP

Pendaftaran pada Bank umum tempat

satker membuka rekening operasional

BP/BPP

POS PENDAFTARAN INTERNET BANKING UNTUK PEMBAYARAN ATAS PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

NO KEGIATAN

MUTU BAKUPELAKSANA

INTERNET BANKING

02/PA/A2.1/KU/2019




NIP : 196712311994031012

1.1.

2. 2.

3.

3.

4.

5.

1.

1.

2.


Nomor POS


Tanggal Revisi -


Disahkan Oleh


Nama POSPendebitan Rekening Bendahara Pengeluaran / Bendahara

Pengeluaran Pembantu

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja


Memahami prosedur Pendebitan rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara


POS Pendaftaran Internet Banking untuk Pembayaran Non Tunai







Keuangan Nomor 162/PMK. 05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan

Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan




PPK BP/BPP BANK UMUMKPA/

PPK ATAS NAMA KPAPENERIMA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1

PPK atas nama KPA menerbitkan Surat

Perintah Bayar (SPBy) dan PPK menyampaikan

Surat Perintah Bayar (SPBy) dilampiri dokumen

pendukung

Rekap penerima dana 60 Menit Surat Perintah Bayar (SPBy)

2Melakukan pengujian atas Surat Perintah Bayar

(SPBy) SPBy dan dokumen pendukung 30 Menit

Surat Perintah Bayar (SPBy) yang

telah dilakukan pengujian

3

Menginput data transaksi pembayaran non

tunai

Melakukan proses pendebitan rekening

Bendahara Pengeluaran/BPP dengan

menggunakan Internet Banking yang

disediakan oleh Bank Umum

Rekening BP/BPP 30 Menit Notifikasi pendebitan

4

Menerima pendebitan rekening dari BP/BPP

dan menunggu approval dari KPA/PPK atas

nama KPA

Notifikasi pendebitan 1 Hari kerja Approval melalui internet banking

5

Memberikan persetujuan atas proses

pendebitan rekening yang dilakukan oleh


menggunakan Internet Banking yang

disediakan oleh Bank Umum.

Memindahbukukan dana/transfer ke rekening

penerima

Approval melalui internet banking 60 Menit Notifikasi pemindahbukuan

6 Menerima pemindahbukuan dana/transfer Notifikasi pemindahbukuan 60 MenitPrint out pemindahbukuan

dana/transfer

7

Menandatangani bukti pemindahbukuan

dana/transfer yang dihasilkan (print out) dari

kanal internet banking

Print out pemindahbukuan

dana/transfer15 Menit


dana/transfer yang telah

ditandatangani oleh KPA/PPK atas

nama KPA dan BP/BPP

POS PENDEBITAN REKENING BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU MELALUI INTERNET BANKING

NO KEGIATAN

MUTU BAKUPELAKSANA

KARTU DEBIT

03/PA/A2.1/KU/2019




NIP : 196712311994031012

1. 1.

2. 2.

3.

3.

4.

5.

1.

1.

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan


Memahami pendaftaran kartu debit untuk pembayaran atas pengeluaran

anggaran pendapatan dan belanja negara






POS Pendebitan Rekening Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu




Keuangan Nomor 162/PMK. 05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan

Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara








Nama POS Pendaftaran Kartu Debit untuk Pembayaran Non Tunai



Nomor POS


Tanggal Revisi -


Disahkan Oleh

KPA BANK UMUM BP/BPP KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1Mendaftarkan BP/BPP untuk mendapatkan

fasilitas kartu debit Form aplikasi dari bank umum 60 Menit

Form aplikasi dari bank

umum yang telah diisi dan

ditandatangani

2 Memberikan fasilitas kartu debit Form aplikasi dari bank umum

yang telah diisi14 hari kerja

Form aplikasi dari bank

umum yang telah di setujui

3 Memberikan Kartu Debit dan nomor PIN Kartu Debit

Nomor PIN kartu debit10 Menit

Kartu Debit

Nomor PIN kartu debit

4 Menerima Kartu Debit dan nomor PIN Kartu Debit

Nomor PIN kartu debit10 Menit

Kartu Debit

Nomor PIN kartu debit

Pendaftaran pada Bank umum tempat

satker membuka rekening operasional

BP/BPP

POS PENDAFTARAN KARTU DEBIT UNTUK PEMBAYARAN ATAS PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

NO KEGIATAN

MUTU BAKUPELAKSANA

KARTU DEBIT

04/PA/A2.1/KU/2019




NIP : 196712311994031012

1.1.

2. 2.

3.

3.

4.

5.

1.

1.

2.


Nomor POS


Tanggal Revisi -


Disahkan Oleh


Nama POSPendebitan Rekening Bendahara Pengeluaran / Bendahara




Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja


Memahami prosedur Pendebitan rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara


POS Pendaftaran Kartu Debit




Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara


Keuangan Nomor 162/PMK. 05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada

Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output

dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.



KPA/

PPK ATAS NAMA KPABP/BPP BANK UMUM PENERIMA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1

Menerbitkan Surat Perintah Pendebitan

Rekening (SPPR) kepada Bendahara

Pengeluaran/BPP untuk mendebit rekening


menggunakan Kartu Debit. yang diterbitkan

oleh Bank Umum

Surat Perintah Pendebitan

Rekening (SPPR)60 Menit


Rekening (SPPR) yang telah

ditandatangani oleh KPA/PPK

atas nama KPA dan BP/BPP

Contoh Format


Rekening (SPPR)

(Lampiran A)

2

Melakukan proses pendebitan rekening


menggunakan kartu debit yang disediakan

oleh Bank Umum


Rekening (SPPR) yang telah

ditandatangani oleh

KPA/PPK atas nama KPA

dan BP/BPP

30 Menit Notifikasi pendebitan

3

Menerima pendebitan rekening dari BP/BPP

Memindahbukukan dana/transfer ke

rekening penerima

Notifikasi pendebitan 1 Hari kerjaPrint out pemindahbukuan

dana/transfer

4Menerima pemindahbukuan dana/transfer

dari BP/BPPNotifikasi pemindahbukuan 60 Menit


dana/transfer

5

Menandatangani bukti pemindahbukuan

dana/transfer yang dihasilkan (print out)

dengan kartu debit


dana/transfer60 Menit


dana/transfer yang telah

ditandatangani oleh KPA/PPK

atas nama KPA dan BP/BPP

POS PENDEBITAN REKENING BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU MELALUI KARTU DEBIT

NO KEGIATAN

MUTU BAKUPELAKSANA

LAMPIRAN A :

FORMAT SURAT PERINTAH PENDEBITAN REKENING (SPPR)

SURAT PERINTAH PENDEBITAN REKENING (SPPR)

Tanggal :........(1).........No. :............(2).............

Saya yang bertandatangan tangan di bawah ini selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat

Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran *) memerintahkan Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu *) agar melakukan pendebitan rekening menggunakan

Kartu Debit sejumlah Rp.............(3)...........,00

Terbilang :.....................................................................(4)..........................................................................

Atas Dasar : Surat Perintah Bayar Nomor ..................(5).....................**)

Kota, tanggal/bulan/tahun

Kuasa Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/BPP *)

Pejabat Pembuat Komitmen atas nama KPA

...............(6)....................... ...............(9).......................

Nama..........(7)................. Nama............(10).................

NIP.............(8)................. NIP. .............(11).................

*) Coret yang tidak perlu

**) Penerbitan SPPR dalam rangka penarikan secara tunai untuk mengisi brankas, nomor SPBy

dikosongkan

KOP SURAT

SATUAN KERJA

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT REFERENSI

NO. URAIAN

(1) Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pendebitan Rekening (SPPR)

(2) Diisi dengan nomor Surat Perintah Pendebitan Rekening (SPPR)

(3) Diisi dengan besaran nilai (dalam angka)

(4) Diisi dengan besaran nilai (dalam huruf)

(5) Diisi dengan nomor Surat Perintah Bayar (SPBy)

(6) Diisi dengan tanda tangan KPA/ PPK atas nama KPA

(7) Diisi dengan nama KPA/ PPK atas nama KPA

(8) Diisi dengan NIP KPA/ PPK atas nama KPA

(9) Diisi dengan tanda tangan Bendahara Pengeluaran/BPP

(10) Diisi dengan nama Bendahara Pengeluaran/BPP

(11) Diisi dengan NIP Bendahara Pengeluaran/BPP

KARTU KREDIT PEMERINTAH

05/PA/A2.1/KU/2019




NIP : 196712311994031012

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4.

5.

1.

2. POS Penyerahan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

3. POS Aktivasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

4. POS Kenaikan Batasan Belanja Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

5. POS Permintaan Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

6. POS Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

7.

8. POS Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

9. POS Penyelesaian Keterlanjuran Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

10. POS Penarikan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

11. POS Pembayaran Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

1.

2.

POS Pertanggungjawaban Uang Persediaan (GUP) dan Tambahan Uang Persediaan (PTUP) Kartu

Kredit Pemerintah (KKP)



Memahami prosedur Penetapan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan

Administrator Kartu Kredit Pemerintah






POS Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah


Nama POSPenetapan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan

Administrator Kartu Kredit Pemerintah (KKP)









Nomor POS


Tanggal Revisi -


Disahkan Oleh

PPK KPA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1

Menyampaikan Daftar Usulan Pemegang KKP dalam satu

Surat Keputusan

a. Daftar Usulan Pemegang KKP paling sedikit

memuat:

1). Nama dan NIP;

2). Tempat dan tanggal lahir;

3). Jabatan;

4). Kewenangan;

5). Batasan belanja (limit) belanja KKP;

6). Alamat email;

b. Daftar UsulanAdministrator KKP paling

sedikit memuat:

1). Nama dan NIP;

2). Tempat dan tanggal lahir;

3). Jabatan;

4). Alamat email;

60 MenitSurat Keputusan atas Daftar

Usulan Pemegang KKP

2

Menerima Daftar Usulan Pemegang KKP dan

Administrator KKP Surat Keputusan atas Daftar Usulan

Pemegang KKP10 Menit

Surat Keputusan atas Daftar

Usulan Pemegang KKP

3Menyetujui/menolak sebagian/seluruh Daftar Usulan

Pemegang KKP dan Administrator KKP

Surat Keputusan Pemegang KKP dan

Administrator KKP yang telah ditandatangani10 Menit

Surat Keputusan Pemegang

KKP dan Administrator KKP

yang telah ditandatangani

4

Menetapkan Daftar Usulan Pemegang KKP dan

Administrator KKP dalam Surat Keputusan KPA Surat Keputusan Pemegang KKP dan





5Menerima Surat Keputusan Pemegang KKP dan

Administrator KKP yang telah ditandatangani

Surat Keputusan Pemegang KKP dan





POS PENETAPAN PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP)

Contoh Format

Surat Keputusan

Penetapan Pemegang

dan Administrator KKP

(Lampiran A)

Contoh Format

Daftar Usulan Pemegang

KKP

(Lampiran B)

Contoh Format

Daftar Usulan

Administrator KKP

(Lampiran C)

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

LAMPIRAN A :

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMEGANG DAN ADMINISTRATOR KKP

KEPUTUSAN

KEPALA ..........(1)..........


SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR ..........(2)..........

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAN

ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH

PADA ..........(1)..........KEMENDIKBUD

TAHUN 2019

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit

Pemerintah pada .....(1)..... Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu

menetapkan Keputusan Kepala ....(1).... Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pemegang Kartu Kredit

Pemerintah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Pada

......(1)......Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20 18 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6267);

KOP SURAT

SATUAN KERJA

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara

Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA .......(1)...... KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAN

ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH PADA BIRO

KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan Administrator Kartu Kredit

Pemerintah pada ......(1)...... Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun

Anggaran 2019, yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah

pada ......(1)..... Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab

langsung kepada Kepala ......(1)..... Kemendikbud selaku Kuasa Pengguna

Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemendikbud.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal .....(3)....... 2019 sampai dengan

.......(4).......2019.

KEEMPAT : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan dilakukan perubahan sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di ..........(5)....................

pada tanggal ...........(6)........... 2019

Kuasa Pengguna Anggaran

.................................(7)......................

.................................(8)......................

.................................(9)......................

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;

2. Inspektur Jenderal Kemendikbud ;

3. Kepala KPPN ..........(10)..........

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH

DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH

NO. URAIAN

(1) Diisi dengan nama Satker

(2) Diisi dengan nomor surat Satker

(3) Diisi dengan tanggal penetapan pemegang KKP dan Administrator KKP

(4) Diisi dengan tanggal berakhirnya penetapan pemegang KKP dan Administrator KKP

(5) Diisi dengan lokasi

(6) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatangan Keputusan

(7) Diisi dengan tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran dan dibubuhi Cap Dinas

(8) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran

(9) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran

(10) Diisi dengan nama KPPN setempat

LAMPIRAN B :

DAFTAR USULAN PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH


No. Nama NIP Tempat/ Tgl Lahir

Jabatan Kewenangan Batas Kredit

(dalam Rupiah) Alamat Email

Disetujui/ Tidak

Disetujui

...(1)... ...(2)... ...(3)... ...(4)... ...(5)... ...(6)... ...(7)... ...(8)... ...(9)...

.....(10)......, ............(11).............

Ditetapkan oleh:

Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,

...............(15)................... ...................(12)...................

...............(16)................... ...................(13)...................

...............(17)................... ...................(14)...................

KOP SURAT

SATUAN KERJA

PETUNJUK PENGISIAN


NO. URAIAN

(1) Diisi dengan nomor urut

(2) Diisi dengan nama lengkap pegawai yang diusulkan sebagai Pemegang Kartu Kredit

(3) Diisi dengan NIP pegawai yang diusulkan sebagai Pemegang Kartu Kredit

(4) Diisi dengan tempat, tanggal lahir pegawai yang diusulkan sebagai Pemegang Kartu Kredit

(5) Diisi dengan jabatan pegawai yang diusulkan sebagai Pemegang Kartu Kredit

(6)

Diisi dengan kewenangan Pemegang Kartu Kredit untuk belanja barang operasional dan/atau

belanja barang non operasional dan/atau belanja barang persediaan dan/atau belanja sewa

dan/atau belanja pemeliharaan dan/atau belanja barang perjalanan dinas jabatan

(7) Diisi dengan batas kredit pegawai yang diusulkan sebagai Pemegang Kartu Kredit

(8) Diisi dengan alamat email pegawai yang diusulkan sebagai Pemegang Kartu Kredit

(9) Diisi dengan pilihan disetujui atau tidak disetujui


(11) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Daftar Usulan Pemegang Kartu

Kredit

(12) Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen

(13) Diisi dengan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen

(14) Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen

(15) Diisi dengan tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran dan dibubuhi cap dinas



LAMPIRAN C :

DAFTAR USULAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH


No. Nama NIP Tempat/ Tgl Lahir

Jabatan Alamat Email Disetujui/

Tidak Disetujui

...(1)... ...(2)... ...(3)... ...(4)... ...(5)... ...(6)... ...(7)...

.....(8)......, ............(9).............

Ditetapkan oleh:

Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,

...............(13)................... ...................(10)...................

...............(14)................... ...................(11)...................

...............(15)................... ...................(12)...................

KOP SURAT

SATUAN KERJA

PETUNJUK PENGISIAN


NO. URAIAN


(2) Diisi dengan nama lengkap pegawai yang diusulkan sebagai Pemegang Kartu Kredit

(3) Diisi dengan NIP pegawai yang diusulkan sebagai Pemegang Kartu Kredit

(4) Diisi dengan tempat, tanggal lahir pegawai yang diusulkan sebagai Pemegang Kartu Kredit

(5) Diisi dengan jabatan pegawai yang diusulkan sebagai Pemegang Kartu Kredit

(6) Diisi dengan alamat email pegawai yang diusulkan sebagai Pemegang Kartu Kredit

(7) Diisi dengan pilihan disetujui atau tidak disetujui


(9) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Daftar Usulan Pemegang Kartu

Kredit

(10) Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen

(11) Diisi dengan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen

(12) Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen

(13) Diisi dengan tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran dan dibubuhi cap dinas




06/PA/A2.1/KU/2019




NIP : 196712311994031012

1. 1. Memahami prosedur Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah

2. 2.

3. 3.

4.

5.

1.






7.





1.

2.


Nomor POS


Tanggal Revisi -


Disahkan Oleh


Nama POS Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)













Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan

Kartu Kredit Pemerintah


POS Penetapan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP)






KPA

BANK PENERBIT

KARTU KREDIT

PEMERINTAH

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1

Mengajukan Surat Permohonan Penerbitan KKP

a. Surat referensi;

b. formulir aplikasi Kartu Kredit Pemerintah dari bank

berkenaan;

c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih

berlaku;

d. fotokopi NPWP;

e. fotokopi Surat Persetujuan Besaran UP dari

KPPN;

f. fotokopi surat keputusan penunjukkan KPA

30 MenitSurat Permohonan Penerbitan KKP

beserta dokumen pendukung

2Menerima Surat Permohonan KKP Surat Permohonan Penerbitan KKP beserta dokumen

pendukung1 Hari kerja

Surat Permohonan Penerbitan KKP


3Memverifikasi Surat Permohonan KKP dan dokumen

pendukung

Surat Permohonan Penerbitan KKP beserta dokumen

pendukung6 Hari Kerja

Hasil verfikasi Surat Permohonan

Penerbitan KKP beserta dokumen

pendukung

4 Menerima penerbitan KKPHasil verfikasi Surat Permohonan Penerbitan KKP


1 Hari

hari kerja

a. Kartu Kredit Pemerintah

b. rekapitulasi Penerbitan KKP

c. tanda terima KKP

Contoh Format

Surat referensi

(Lampiran D)

Contoh Format

Surat Permohonan

Penerbitan KKP

(Lampiran E)

POS PENERBITAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP)

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

LAMPIRAN D :

FORMAT SURAT REFERENSI

SURAT REFERENSI

.......(1) ….., …… (2)……

Yth.:

…………(3)…………….

Hal : Pengajuan Kartu Kredit Pemerintah

Merujuk Perjanjian Kerja Sama antara …………………(4)………………. dengan

……………(5)………………. tentang …………………(6)…………………. Nomor:

………….(7)………… tanggal ………….…(8)…….……, dengan ini kami mengajukan permohonan

untuk penerbitan Kartu Kredit Pemerintah untuk nama-nama sebagai berikut :

NO NAMA TGL LAHIR JABATAN JENIS KARTU LIMIT

...(9)... ……(10)….. .......(11)…….. ……(12)……. …...(13)…….. …….(14)..…..

Adapun pejabat/pegawai tersebut diatas kami rekomendasikan untuk mendapatkan Kartu Kredit

Pemerintah yang pembayarannya ditanggung sepenuhnya oleh Satuan Kerja kami sepanjang sesuai

dengan ketentuan pembayaran belanja barang atas beban APBN.

Selanjutnya segala hal yang terkait dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk Satuan Kerja

…………(15)………….., maka Administrator Kartu Kredit yang kami tunjuk adalah:

Nama : ……………(16)……………

Jabatan : ……………(17)……………

Telepon / Fax : ……………(18)……………

Email : ……………(19)……………

Administrator Kartu Kredit Pemerintah tersebut diberikan hak/ kuasa oleh Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) untuk menyampaikan kenaikan batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah secara

sementara/ permanen .

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

KPA Satker ……………(20)……………

……….....……(21)…….....…...........……

………….....…(22)………................……

Materai

Rp6.000,00

KOP SURAT

SATUAN KERJA

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT REFERENSI

NO. URAIAN

(1) Diisi dengan lokasi.

(2) Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan Surat Referensi.

(3) Diisi dengan Pejabat Bank Penerbit Kartu Kredit.

(4) Diisi dengan nama Bank Penerbit Kartu Kredit.

(5) Diisi dengan nama Satuan Kerja.

(6) Diisi dengan uraian Perjanjian Kerja Sama.

(7) Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama.

(8) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama.

(9) Diisi dengan nomor urut.

(10) Diisi dengan nama Pemegang Kartu Kredit.

(11) Diisi dengan tanggal lahir Pemegang Kartu Kredit.

(12) Diisi dengan jabatan Pemegang Kartu Kredit.

(13) Diisi dengan jenis Kartu Kredit :

1. Kartu untuk Perjalanan Dinas; atau

2. Kartu untuk Non Perjalanan Dinas; atau

3. Kartu untuk Perjalanan Dinas dan Non Perjalanan Dinas

(14) Diisi dengan nilai limit Kartu Kredit.


(16) Diisi dengan nama Administrator Kartu Kredit.

(17) Diisi dengan jabatan Administrator Kartu Kredit.

(18) Diisi dengan nomor telepon/fax Administrator Kartu Kredit.

(19) Diisi dengan alamat email Administrator Kartu Kredit.


(21) Diisi dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran.

(22) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran.

LAMPIRAN E :

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

Nomor : .............(1)............... (tanggal, bulan, tahun)

Sifat : Segera.

Lampiran : ......(2).........

Hal : Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah

Yth.:

...........(3).......................

di........(4).......................

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 196/PMK.05/2018

tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, dengan ini kami Satuan

Kerja .......(5).....(....(6)...),......(7).......mengajukan permohonan kepada ....(8)..... untuk dapat

menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka penggunaan Uang Persediaan dengan total

batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah yang diajukan sebesar Rp .......(9)......(......(10).....).

Adapun Pagu DIPA TA...(11)... Satuan Kerja .......(12)......(......(13).....),......(14)....... sebesar

Rp .......(15)......(......(16).....) dan Besaran Uang Persediaan sebesar Rp .......(17)......(......(18).......).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

a. surat referensi;

b. formulir aplikasi Kartu Kredit Pemerintah;

c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku ;

d. fotokopi NPWP;

e. fotokopi surat persetujuan besaran UP dari KPPN; dan

f. fotokopi surat keputusan penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

KPA Satker.........(19)...........

....................(20)....................

NIP. ............(21)....................

Tembusan:

1 . Kepala Kanwil DJPb Provinsi ....(22) ......

2 . Kepala KPPN .....(23).......

Materai

Rp. 6 000,-

KOP SURAT

SATUAN KERJA

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

No. URAIAN

(1) Diisi dengan nomor surat Satker.

(2) Diisi dengan banyaknya lampiran surat.

(3) Diisi dengan jabatan pejabat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah yang menjadi mitra

kerja Satker.

(4) Diisi dengan tempat/domisili/alamat Satker.

(5) Diisi dengan nama Satker.

(6) Diisi dengan kode Satker.

(7) Diisi dengan nama Kementerian.

(8) Diisi dengan nama Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah yang menjadi mitra kerja

Satker.

(9) Diisi dengan total batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah yang diajukan oleh

Satker kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah (dalam angka).

(10) Diisi dengan total batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah yang diajukan oleh

Satker kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah ( dalam huruf).

(11) Diisi dengan tahun anggaran berjalan.


(13) Diisi dengan kode Satker.

(14) Diisi dengan nama Kementerian

(15) Diisi dengan besaran pagu DIPA (dalam angka) .

(16) Diisi dengan besaran pagu DIPA (dalam huruf) .

(17) Diisi dengan besaran UP Satker berdasarkan surat persetujuan besaran UP dari KPPN

(dalam angka) .

(18) Diisi dengan besaran UP berdasarkan surat persetujuan besaran UP dari KPPN (dalam

huruf) .


(20) Diisi dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran

(21) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran (apabila ada) .

(22) Diisi dengan nama Kanwil Ditj en Perbendaharan setempat.

(23) Diisi dengan nama KPPN setempat.


07/PA/A2.1/KU/2019




NIP : 196712311994031012

1. 1.

2.

2. 3.

3.

4.

5.

1.

2. POS Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)





7.





1.

2.














Nomor POS


Tanggal Revisi -


Disahkan Oleh



Memahami prosedur Penyerahan Kartu Kredit Pemerintah





Nama POS Penyerahan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)




KPA PEMEGANG KKP KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1

Menyerahkan Kartu Kredit Pemerintah kepada Pemegang


a. Berita Acara Serah Terima KKP; dan

b. Surat Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit

Pemerintah, yang paling sedikit memuat:

1). Definisi/pengertian;

2). Maksud dan tujuan;

3). Ruang lingkup perjanjian;

4). Penerbitan dan penerimaan KKP;

5). Penggunaan KKP;

6). hak dan kewajiban para pihak;

7). Personal Identification Number (PIN);

8). batasan belanja (limit) KKP;

9). pemegang KKP;

10). Penghentian perjanjian;

11). Sanksi; dan

11). Penyelesaian perselisihan

1 Hari kerja


b. Berita Acara Serah Terima KKP

c. Surat Perjanjian Penggunaan KKP

2Menandatangani Berita Acara Serah Terima KKP dan

Surat Perjanjian Penggunaan KKP


b. BAST KKP

c. Surat Perjanjian Penggunaan KKP60 Menit


b. BAST KKP yang telah ditandatangani

oleh Pemegang KKP


yang telah ditandatangani oleh

Pemegang KKP

3Menandatangani Berita Acara Serah Terima KKP dan

Surat Perjanjian Penggunaan KKP


b. BAST KKP yang telah ditandatangani oleh

Pemegang KKP

c. Surat Perjanjian Penggunaan KKP yang telah

ditandatangani oleh Pemegang KKP

60 Menit


b. BAST KKP yang ditandatangani oleh

Pemegang KKP dan KPA


yang ditandatangani oleh Pemegang KKP

dan KPA

Contoh Format

Berita Acara Serah Terima


(Lampiran Huruf F)

POS PENYERAHAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP)

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

LAMPIRAN F :

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) KARTU KREDIT PEMERINTAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA


Nomor : .......................( 1 )

Pada hari ini, .........(2).......tanggal ....... (3) ...... tahun ...... (4) ...... bertempat di ..... (5) ...... , Kami yang

bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : .................................................. (6)

NIP : .................................................. (7)

Pangkat/ Gol . Ruang : .................................................. (8)

Jabatan : .................................................. (9)

Dalam hal ini bertindak selaku KPA Satker ............... (10)............ untuk selanjutnya disebut sebagai

PIHAK PERTAMA

II. Nama : .................................................. (11)

NIP : .................................................. (12)

Pangkat/ Gol . Ruang : .................................................. (13)

Jabatan : .................................................. (14)

Dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Kartu Kredit Pemerintah untuk selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KEDUA

Telah melakukan serah terima barang berupa Kartu Kredit Pemerintah dengan ketentuan sebagaimana

disebutkan dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA menerima hak atas Barang berupa:

No. Nama Barang Nama Pemegang

Kartu Kredit

Pemerintah

Nomor Kartu

Kredit Pemerintah

Jumlah

..(15).. ..........(16).......... .......(17)........ ..........(18)........ .........(19).....

Pasal 2

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab penggunaan Barang

sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan

mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Nama………(20)……………

NIP.......……(21)……………

PIHAK PERTAMA

Nama………(22)……………

NIP.......…... (23)……………

Materai Rp6.000,00

Materai Rp6.000,00

KOP SURAT

SATUAN KERJA

PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA KARTU KREDIT PEMERINTAH

NO. URAIAN

(1) Diisi dengan nomor Berita Acara Serah Terima (BAST)

(2) Diisi dengan hari terjadinya BAST

(3) Diisi dengan tanggal terjadinya BAST

(4) Diisi dengan tahun terjadinya BAST

(5) Diisi dengan dengan tempat terjadinya BAST

(6) Diisi dengan nama KPA Satker

(7) Diisi dengan NIP KPA Satker yang bersangkutan (apabila ada)

(8) Diisi dengan pangkat/golongan KPA Satker yang bersangkutan (apabila ada)

(9) Diisi dengan nama jabatan pejabat yang bersangkutan


(11) Diisi dengan nama Pemegang Kartu Kredit Pemerintah

(12) Diisi dengan NIP Pemegang Kartu Kredit yang bersangkutan (apabila ada)

(13) Diisi dengan pangkat/golongan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah yang bersangkutan

(14) Diisi dengan nama jabatan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah yang bersangkutan


(16) Diisi dengan nama barang yang diserahterimakan


(18) Diisi dengan nomor Kartu Kredit Pemerintah

(19) Diisi dengan jumlah barang/Kartu Kredit Pemerintah yang diserahterimakan

(20) Diisi dengan nama PIHAK KEDUA

(21) Diisi dengan NIP PIHAK KEDUA (apabila ada)

(22) Diisi dengan nama PIHAK PERTAMA

(23) Diisi dengan NIP PIHAK PERTAMA (apabila ada)


08/PA/A2.1/KU/2019




NIP : 196712311994031012

1. 1.

2.

2. 3.

3.

4.

5.

1.






7.





1.

2.


Nomor POS


Tanggal Revisi -


Disahkan Oleh

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dalam berkas kearsipan secara elektronik dan/atau manual



POS Penetapan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Komputer, Scanner, Printer











Nama POS Aktivasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Memahami prosedur Aktivasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP)


ADMINISTRATOR

KARTU KREDIT

PEMERINTAH

PEMEGANG

KARTU KREDIT

PEMERINTAH

BANK PENERBIT

KARTU KREDIT

PEMERINTAH


1 Aktivasi KKP dan permintaan PIN

Informasi pengajuan

aktivasi KKP 15 MenitInformasi pengajuan aktivasi KKP Melalui call center/layanan pesan singkat

(Short Message Service)/sarana lainnya

2 Mengaktivasi KKP dan PIN KKP

Informasi pengajuan

aktivasi KKP 1 Hari kerja

a. KKP yang telah diaktivasi

b. Nomor PIN

3Menerima informasi KKP yang telah diaktivasi dan nomor PIN

KKP dari Bank Penerbit KKP

a. KKP yang telah

diaktivasi

b. Nomor PIN 15 Menit


b. Nomor PIN

4

Membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan

(signature panel) yang terdapat pada bagian belakang Kartu

Kredit Pemerintah

a. KKP yang telah

diaktivasi

b. Nomor PIN 15 Menit


b. Nomor PIN

a. Pemegang KKP merahasiakan nomor

kartu, PIN, Card Verification Value (CVV)

dan masa berlaku Kartu Kredit Pemerintah

b. Pemegang KKP dilarang memberikan

informasi mengenai data diri dan transaksi

Kartu Kredit Pemerintah kepada siapapun.

c. Pemegang KKP memilih merchant

Transaksi Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik (e-commerce) yang

menyediakan fasilitas keamanan untuk

transaksi secara daring.

d. Penggunaan KKP menjadi tanggung

jawab secara pribadi pemegang KKP

POS AKTIVASI KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP)

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU


09/PA/A2.1/KU/2019




NIP : 196712311994031012

1. 1.

2.

2. 3.

3.

4.

5.

1. 1.

2. POS Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) 2.





7.





1.

2.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Memahami prosedur Kenaikan Batasan Belanja Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Nomor POS


Tanggal Revisi -


Disahkan Oleh


















Nama POS Kenaikan Batasan Belanja Kartu Kredit Pemerintah (KKP)


Jaringan internet

ADMINISTRATOR

KARTU KREDIT

PEMERINTAH

KPA

BANK PENERBIT

KARTU KREDIT

PEMERINTAH


1Mengajukan kenaikan batasan belanja (limit) Kartu Kredit

Pemerintah kepada KPA untuk mendapatkan persetujuan

Permintaan kenaikan batasan belanja (limit)

KKP secara sementara, administrator KKP

harus menginformasikan:

a. nilai kenaikan batasan belanja (limit) Kartu

Kredit Pemerintah (semula-menjadi);

b. periode kenaikan batasan belanja (limit)

Kartu Kredit Pemerintah (mulai-berakhir) ; dan

c. nomor dan nama Kartu Kredit Pemerintah,

Permintaan kenaikan batasan belanja (limit)

KKP secara permanen, administrator KKP

harus menginformasikan:

a. nilai kenaikan batasan belanja (limit) Kartu

Kredit Pemerintah (semula-menjadi);

b. periode permanen; dan

c. nomor dan nama Kartu Kredit Pemerintah,

30 Menit

Surat Pengajuan kenaikan

batasan belanja (limit) KKP

2Memberikan persetujuan/menolak pengajuan kenaikan batasan

belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah

Surat Pengajuan kenaikan batasan belanja

(limit) KKP60 Menit

Surat Persetujuan kenaikan



3Menyampaikan permintaan kenaikan batasan belanja (limit)KKP

secara sementara atau permanen

Surat Persetujuan kenaikan batasan belanja

(limit) KKP yang telah ditandatangani1 Hari kerja

Pengajuan kenaikan



Melalui surat elektronik

dan/atau sarana tercepat

lainnya kepada Bank Penerbit

KKP

4Memeriksa informasi permintaan kenaikan batasan belanja (limit)

KKP secara sementara atau permanen

Email Pengajuan kenaikan batasan belanja

(limit) KKP yang telah ditandatangani 1 Hari kerja

Informasi persetujuan

kenaikan batasan belanja

(limit) KKP

5Menerima persetujuan kenaikan batasan belanja (limit) KKP dari

Bank penerbit KKP

Informasi persetujuan kenaikan batasan

belanja (limit) KKP 60 Menit

Persetujuan kenaikan


dari Bank penerbit KKP

Total batasan belanja (limit)

Kartu Kredit Pemerintah yang

diberikan oleh Bank Penerbit

KKP paling banyak sebesar

UP KKP yang telah disetujui

POS KENAIKAN BATASAN BELANJA KARTU KREDIT PEMERINTAH

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU


10/PA/A2.1/KU/2019




NIP : 196712311994031012

1. 1.

2.

3. 2.

3.

4.

5.

1.






7.





1.

2.











Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan



Nama POSPermintaan Uang Persediaan (UP)

Kartu Kredit Pemerintah (KKP)


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Memahami prosedur permintaan Uang Persediaan (UP ) Kartu Kredit Pemerintah

(KKP)







Nomor POS


Tanggal Revisi -


Disahkan Oleh

BENDAHARA

PENGELUARANPPK KPA KPPN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1Menyampaikan rincian kebutuhan uang persediaan (UP) KKP

untuk masing-masing BPP

Daftar Rincian

Penggunaan UP60 Menit

Daftar Rincian Penggunaan

UP

2Mencantumkan kebutuhan UP KKP dalam Surat Pernyataan

UP untuk disampaikan kepada KPA

Daftar Rincian

Penggunaan UP60 Menit Surat Pernyataan UP

3 Menandatangani Surat Pernyataan UP Surat Pernyataan UP 60 MenitSurat Pernyataan UP

ditandatangani oleh KPA

Contoh Format

Surat Pernyataan UP

(Lampiran Huruf G)

untuk diajukan pada saat

penyampaian SPM UP Tunai ke

KPPN

4 Menerbitkan Surat Persetujuan Besaran UP KKPSurat Pernyataan UP

ditandatangani oleh KPA1 Hari Kerja

Surat Persetujuan Besaran UP

KKP

5 Menerima Persetujuan besaran UP KKPSurat Persetujuan

Besaran UP KKP1 Hari Kerja

Surat Persetujuan Besaran UP

KKP

POS PERMINTAAN UANG PERSEDIAAN (UP) KARTU KREDIT PEMERINTAH

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

LAMPIRAN G :

FORMAT SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN (UP)

SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

Nomor : XXXXXX

Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UP), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .............................................................. (1)

2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

3. Satuan Kerja : ………………………………….......... (2)

4. Unit Organisasi : ………………………………….......... (3)

5. Kementerian Negara/Lembaga : ………………………………….......... (4)

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Besaran UP Satker yang akan diajukan untuk Tahun Anggaran .....(5)..... adalah sebagai berikut:

No. Pagu

DIPA

Pagu Jenis

Belanja

yang dapat

dibayarkan

melalui UP

dalam 1

(satu) tahun

Pagu Jenis

Belanja yang

dapat

dibayarkan

melalui UP

Tunai dalam

1 (satu) tahun

Pagu Jenis

Belanja yang

dapat

dibayarkan

melalui UP

Kartu Kredit

Pemerintah

dalam 1 (satu)

tahun

Besaran

UP Satker

per bulan

Perubahan

Besaran UP

melampaui

Besaran UP

Satker per

bulan

Besaran UP

Tunai atau

Perubahan

Besaran UP

Tunai (60%)/

Perubahan

Proporsi UP

Tunai

Besaran UP

Kartu Kredit

Pemerintah

atau

Perubahan

Besaran UP

Kartu Kredit

Pemerintah

(40%)/

Perubahan

Proporsi

Kartu Kredit

Pemerintah

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1.

2. Uang Persediaan (UP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan

kerja dan tidak untuk membiayai pengeluaran yang menurut peraturan perundang-undangan harus dilakukan

dengan pembayaran langsung (LS);

3. Bersedia untuk menyetorkan ke kas negara melalui BP, besaran/ jumlah potongan UP Tunai yang telah

ditetapkan KPPN atau melakukan pemotongan atas penggantian UP Tunai yang diajukan sebesar jumlah

potongan yang telah ditetapkan KPPN sebagai akibat tidak melakukan penggantian (revolving) UP Tunai

minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sejak SP2D-UP Tunai diterbitkan.

KOP SURAT

SATUAN KERJA

4. Bersedia dilakukan pemotongan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari

total besaran/ proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah yang telah disetujui oleh KPPN sebagai akibat

ditemukannya ketidaksesuaian pelaksanaan pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dengan

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah Tingkat

Satker.

5. Mematuhi besaran UP Tunai/ perubahan besaran UP Tunai serta besaran UP Kartu Kredit Pemerintah/

perubahan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah yang telah disetujui oleh KPPN dan menggunakannya sesuai

dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

........(15)......, …(16).................

Kuasa Pengguna Anggaran,

......................(17).......................

......................(18).......................

......................(19).......................

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN (UP)

NO. URAIAN

(1) Diisi dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)


(3) Diisi dengan nama Unit Kerja/Organisasi/Eselon I

(4) Diisi dengan nama Kementerian Negara/Lembaga

(5) Diisi dengan tahun anggaran berjalan


(7) Diisi dengan total pagu DIPA Satker (dalam rupiah)

(8) Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP selama 1 (satu) tahun (dalam

rupiah)

(9) Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP Tunai selama 1 (satu) tahun yaitu

sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP (dalam

rupiah)

(10) Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP Kartu Kredit selama 1 (satu)

tahun yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui

UP (dalam rupiah)

(11) Diisi dengan besaran UP Satker per bulan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri

Keuangan mengenai Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (dalam rupiah)

(12) Diisi dengan perubahan besaran UP melampaui besaran UP Satker per bulan yang telah dsetujui

Kepala Kanwil DJPB setempat (dalam rupiah)

(13) Diisi dengan:

a. Besaran UP Tunai yaitu 60% dari besaran UP Satker per bulan atau 60% dari perubahan besaran

UP melampaui besaran UP Satker per bulan yang telah disetujui Kepala Kanwil DJPb setempat

(dalam rupiah); atau

b. Perubahan proporsi UP Tunai yaitu proporsi lebih kecil/lebih besar dari 60% dikalikan dengan

besaran UP satker per bulan atau proporsi lebih kecil/lebih besar dari 60% dikalikan dengan

perubahan besaran UP melampaui besaran UP Satuan Kerja per bulan (dalam rupiah). Penetapan

perubahan proporsi UP Tunai diberikan oleh Kepala Kanwil DJPb setempat

(14) Diisi dengan:

a. Besaran UP Tunai yaitu 40% dari besaran UP Satker per bulan atau 40% dari perubahan besaran

UP melampaui besaran UP Satker per bulan yang telah disetujui Kepala Kanwil DJPb setempat

(dalam rupiah); atau

b. Perubahan proporsi UP Tunai yaitu proporsi lebih kecil/lebih besar dari 40% dikalikan dengan

besaran UP satker per bulan atau proporsi lebih kecil/lebih besar dari 40% dikalikan dengan

perubahan besaran UP melampaui besaran UP Satuan Kerja per bulan (dalam rupiah). Penetapan

perubahan proporsi UP Tunai diberikan oleh Kepala Kanwil DJPb setempat


(16) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Surat Pernyataan UP

(17) Diisi dengan tanda tangan KPA dan dibubuhi cap dinas

(18) Diisi dengan nama lengkap KPA

(19) Diisi dengan NIP KPA (apabila ada)


11/PA/A2.1/KU/2019




NIP : 196712311994031012

1. 1.

2.

3. 2.

3.

4.

5.

1.






7.





1.

2.


Nomor POS


Tanggal Revisi -


Disahkan Oleh

Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan



Nama POSPermintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Kartu Kredit

Pemerintah


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Memahami prosedur permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP ) Kartu Kredit

Pemerintah (KKP)












POS Pertanggungjawaban Uang Persediaan (GUP) dan Tambahan Uang Persediaan (PTUP)


Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

PPK KPA KPPN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1Mengajukan permohonan persertujuan tambahan uang persediaan (TUP) KKP

kepada Kepala KPPN

Surat permohonan persetujuan TUP dengan

disertai:

a. Rencana nilai batasan belanja (limit) TUP

KKP

b. Rincian pengeluaran yang akan dibiayai

dengan TUP KKP yang ditandatangani oleh

KPA dan BP

c. Rencana periode penggunaan batasan

belanja (limit) TUP KKP

120 MenitSurat Permohonan

TUP KKP

2Permohonan persertujuan tambahan uang persediaan (TUP) KKP untuk diajukan

kepada Kepala KPPNSurat Permohonan TUP KKP 15 Menit

Permohonan

persetujuan TUP

yang ditandatangani

oleh KPA

3 Persetujuan tambahan uang persediaan (TUP) KKPPermohonan persetujuan TUP yang

ditandatangani oleh KPA1 Hari Kerja Persetujuan TUP

4Menerima persetujuan sebagian atau seluruhnya melalui penerbitan Surat Persetujuan

Pemberian TUP KKPPersetujuan TUP 1 Hari Kerja

Surat Persetujuan

Pemberian TUP

Contoh Format

Surat Pernyataan TUP

(Lampiran Huruf H)

POS PERMINTAAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP) KARTU KREDIT PEMERINTAH

NO KEGIATAN

MUTU BAKUPELAKSANA

LAMPIRAN H :

FORMAT SURAT PERNYATAAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)

SURAT PERNYATAAN

Nomor : ..........(1)................

Sehubungan dengan pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp. ......(2)......,-

(..........(3).............), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ...................................................(4)

2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

3. Satuan Kerja : ...................................................(5) (..........(6)........)

4. Kementeran Negara/lembaga : Pendidikan dan Kebudayaan (023)

5. Unit Organisasi : ...................................................(7)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang

tidak dapat ditunda dan menurut perkiraan kami akan habis dipergunakan dalam waktu 1(satu)

bulan;

2. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut di atas tidak akan dipergunakan untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut peraturan perundang-undangan harus dilakukan

dengan pembayaran langsung (LS);

3. Apabila Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut tidak habis dipergunakan dalam 1 (satu) bulan,

sisa yang masih ada akan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan kembali pembayaran Uang

Persediaan (UP)/ Transito;

4. Pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan atas dana Tambahan

Uang Persediaan (TUP) tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna

Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.........................................(8)

.........................................(9)

......................(10)...................

......................(11)...................

......................(12)...................

KOP SURAT

SATUAN KERJA

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN TUP

No. URAIAN


(2) Diisi dengan besaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Satker (dalam angka)

(3) Diisi dengan besaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Satker (dalam huruf)

(4) Diisi dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)


(6) Diisi dengan kode Satker

(7) Diisi dengan Unit Organisasi


(9) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Surat Pernyataan UP

(10) Diisi dengan tanda tangan KPA dan dibubuhi cap dinas

(11) Diisi dengan nama lengkap KPA

(12) Diisi dengan NIP KPA (apabila ada)


12/PA/A2.1/KU/2019




NIP : 196712311994031012

1. 1.

2.

3. 2.

3.

4.

5.

1. 1.

2. POS Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) 2.





7.





1.

2.


Nomor POS


Tanggal Revisi -


Disahkan Oleh


Nama POS

Pertanggungjawaban Uang Persediaan (GUP) dan

Tambahan Uang Persediaan (PTUP) Kartu Kredit

Pemerintah



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Memahami prosedur pertanggungjawaban Uang Persediaan (GUP) dan

Tambahan Uang Persediaan (PTUP) Kartu Kredit Pemerintah (KKP)









Dicatat dalam berkas kearsipan secara elektronik dan/atau manualPelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.




Aplikasi SAS dan SPAN

POS Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)



PEMEGANG KKP PPK BP PPSPM KPPN KELENGKAPAN WAKTU OUPUT KET

1

Mengumpulkan dokumen pengeluaran dan menyampaikan Daftar

Pengeluaran riil beserta dokumen pendukung kepada PPK setelah

tagihan/daftar tagihan sementara diterima dari Bank Penerbit KKP

Dokumen pengeluaran berupa:

a. Tagihan (e-billing)/Daftar

tagihan sementara;

b. Surat Tugas/Surat Perjalanan

dinas/perjanjian/kontrak;

c. Bukti-bukti pengeluaran

120 Menit

Daftar Pengeluaran Riil

(DPR) dan dokumen

pendukung

Contoh format Daftar Pengeluaran Riil (DPR) kegiatan

operasional, dan belanja modal dengan KKP

(Lampiran Huruf I);

Contoh format Daftar Pengeluaran Riil (DPR) kegiatan

perjalanan dinas jabatan dengan KKP

(Lampiran Huruf J)

2

Melakukan pengujian dan pengesahan atas DPR beserta dokumen

pendukungnya dan menerbitkan Daftar Pembayaran Tagihan

(DPT) KKP Daftar Pengeluaran Riil (DPR)

dan dokumen pendukung30 Menit

Daftar Pembayaran

Tagihan (DPT) KKP

Contoh Format Daftar Pembayaran Tagihan (DPT) KKP

(Lampiran Huruf K)

Contoh Format Surat Pemberitahuan Penolakan

(Lampiran Huruf L)

3

PPK atas nama KPA menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy) dan

PPK menyampaikan Surat Perintah Bayar (SPBy) dilampiri

dokumen pendukung

Daftar Pembayaran Tagihan

(DPT) KKP30 Menit

SPBy dan dokumen

pendukung

4 Melakukan pengujian atas SPBy SPBy dan dokumen pendukung 30 Menit

Surat Perintah Bayar

(SPBy) yang telah

dilakukan pengujian

5 Mengajukan permintaan penggantian UP/ TUP (GUP/PTUP) KKP

SPBy, daftar pungutan/ potongan

pajak/ bukan pajak atas tagihan

dalam SPBy, beserta dokumen

pendukung

30 Menit

Permintaan Penggantian

UP/

PertanggungjawabanTUP

(GUP/PTUP)KKP, Surat

Perintah Bayar (SPBy),

dokumen pendukung

6

Menerbitkan SPP GUP/PTUP KKP

Menyampaikan SPP GUP/PTUP beserta dokumen pendukung

Permintaan Penggantian UP

KKP, Surat Perintah Bayar

(SPBy), dokumen pendukung

30 MenitSPP GUP/PTUP beserta

dokumen pendukung

8

Memeriksa SPP GUP/PTUP KKP dan dokumen pendukung serta

menerbitkan SPM GUP/PTUP KKP

SPP dan SPM GUP/PTUP KKP

dan dokumen pendukung serta

ADK30 Menit SPM dan ADK

9Menerima dokumen SPM GUP/PTUP KKP dan menerbitkan SP2D

serta mengirimkan email kepada PPSPMSPM dan ADK 2 Hari Kerja SP2D

10Menerima SP2D dari KPPN dan menyampaikan copy SP2D

kepada BP SP2D 5 Menit SP2D

11 Menerima copy SP2D dari PPSM SP2D 5 Menit SP2D

POS PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN (GUP) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (PTUP) KARTU KREDIT PEMERINTAH

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

LAMPIRAN I :

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN OPERASIONAL DAN

BELANJA MODAL DENGAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL

DENGAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .................................................... (1)

NIP : .................................................... (2)

Pangkat/ Golongan : .................................................... (3)

Jabatan : .................................................... (4)

Unit Kerja : .................................................... (5)

Nomor Kartu Kredit Pemerintah : .................................................... (6)

Berdasarkan pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka penggunaan Uang

Persediaan, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Rincian pengeluaran riil kegiatan operasional dan belanja modal dengan Kartu Kredit Pemerintah

sebagai berikut:

No. Rincian

Pengeluaran

Jenis

Belanja

Barang

Pembebanan Anggaran Bukti

Jumlah Kode

Kegiatan

Kode

Output

Kode

Komponen

dan Akun

Uraian

Akun Ada Tidak

..(7).. ...(8)... ...(9)... ...(10)... ...(11)... ...(12)... ...(13)... ...(14)... ...(15)... ...(16)...

Total ...(17)...

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan

operasional Satker melalui Kartu Kredit Pemerintah dan apabila di kemudian hari terdapat

kelebihan atas pembayaran , kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pemyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

............(18).......,....(19).................

Pemegang Kartu Kredit Pemerintah

.......................(20)..........................

.......................(21)..........................

.......................(22)..........................

KOP SURAT

SATUAN KERJA

PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL


NO. URAIAN


(2) Diisi dengan NIP Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (apabila ada)

(3) Diisi dengan Pangkat/Golongan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (apabila ada)

(4) Diisi dengan jabatan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah

(5) Diisi dengan unit kerja Pemegang Kartu Kredit Pemerintah



(8) Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi keperluan belanja operasional yang dibayarkan

dengan Kartu Kredit Pemerintah

(9) Diisi dengan jenis belanja barang operasional atau belanja barang non operasional atau

belanja barang persediaan atau belanja sewa atau belanja pemeliharaan atau belanja modal

dengan nilai belanja paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

(10) Diisi dengan kode kegiatan

(11) Diisi dengan kode output

(12) Diisi dengan kode komponen dan akun

(13) Diisi dengan uraian akun

(14) Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluaran

(15) Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti pengeluaran

(16) Diisi dengan jumlah pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah

(17) Diisi dengan total pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah


(19) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun

(20) Diisi dengan tanda tangan pemegang Kartu Kredit Pemerintah



LAMPIRAN J :

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN DINAS JABATAN


DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN DINAS JABATAN


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ....................................................................... (1)

NIP : ....................................................................... (2)

Pangkat/ Golongan : ....................................................................... (3)

Jabatan : ....................................................................... (4)

Unit Kerja : ....................................................................... (5)

Nama Pemegang Kartu Kredit

Pemerintah : ....................................................................... (6)

Nomor Kartu Kredit Pemerintah : ....................................................................... (7)

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor .............(8)................... tanggal ..........(9)...........,

dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Rincian pengeluaran riil kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan kartu kredi pemerintah sebagai

berikut:

No.

Rincian

Pengeluar

an

Pembebanan Anggaran Bukti Jumlah

Kode

Kegiatan

Kode

Output

Kode

Komponen

dan Akun

Uraian

Akun Ada Tidak

..(10).. ...(11)... ...(12)... ...(13)... ...(14)... ...(15)... ...(16)... ...(17)... (18)

Total (19)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pembayaran perjalanan

dinas dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk

menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui: ..........(20)......, ................(21)........

Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Pelaksana SPD,

...................(25).................... ...................(22)....................

...................(26).................... ...................(23)....................

...................(27).................... ...................(24)....................

KOP SURAT

SATUAN KERJA

PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN DINAS JABATAN


NO. URAIAN

(1) Diisi dengan nama Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD)

(2) Diisi dengan NIP Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD)

(3) Diisi dengan Pangkat/Golongan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD)

(4) Diisi dengan jabatan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD)

(5) Diisi dengan unit kerja Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD)

(6) Diisi dengan nama lengkap Pemegang Kartu Kredit Pemerintah yang digunakan

(7) Diisi dengan nomor Kartu Kredit Pemerintah yang digunakan

(8) Diisi dengan Surat Perjalanan Dinas (SPD)

(9) Diisi dengan tanggal Surat Perjalanan Dinas (SPD)


(11) Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi keperluan perjalanan dinas jabatan yang

dibayarkan dengan Kartu Kredit Pemerintah










(21) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun

(22) Diisi dengan tanda tangan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD)

(23) Diisi dengan nama Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD)

(24) Diisi dengan NIP Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) (apabila ada)

(25) Diisi dengan tanda tangan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah



LAMPIRAN K :

FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

BANK ...........(1)

No. Nama

Nomor Kartu

Kredit

Pemerintah

Jenis

Belanja

Barang

Rincian

Pengelua

ran

Pembebanan Anggaran Jumlah

Pembayaran

(dalam

rupiah)

Kode

Kegiatan

Kode

Output

Kode

Kompon

en dan

Akun

Uraian

Akun

..(2).. ...(3)... ...(4)... ...(5)... ...(6)... ...(7)... ...(8)... ...(9)... ...(10) ...(11)...

Biaya

Materai*)

TOTAL (12)

..........(13)........, ............(14)...........

Pejabat Pembuat Komitmen,

.........................(15)........................

.........................(16)........................

.........................(17)........................

KOP SURAT

SATUAN KERJA

PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH

NO. URAIAN

(1) Diisi dengan nama Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah


(3) Diisi dengan nama lengkap Pemegang Kartu Kredit Pemerintah


(5) Diisi dengan jenis belanja operasional atau belanja barang non operasional atau belanja

barang persediaan atau belanja sewa atau belanja pemeliharaan atau belanja modal dengan

nilai belanja paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau belanja barang

perjalanan dinas jabatan

(6) Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi yang dibayarkan dengan Kartu Kredit Pemerintah

*) untuk biaya materai, apabila masuk dalam Tagihan (e-billing)/ Daftar Tagihan

Sementara, agar dimasukkan dalam rincian pengeluaran untuk dibayarkan kepada Bank

Penerbit Kartu Kredit

(7) Diisi dengan kode kegiatan pembebanan anggaran tagihan Kartu Kredit Pemerintah

(8) Diisi dengan kode output pembebanan anggaran tagihan Kartu Kredit Pemerintah

(9) Diisi dengan kode komponen dan akun pembebanan anggaran tagihan Kartu Kredit

Pemerintah

(10) Diisi dengan uraian akun pembebanan anggaran tagihan Kartu Kredit Pemerintah

(11) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan atas beban APBN untuk masing-masing


(12) Diisi dengan total yang harus dibayarkan atas beban APBN


(14) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Daftar Pembayaran Tagihan


(15) Diisi dengan tanda tangan PPK dan dibubuhi cap dinas

(16) Diisi dengan nama lengkap PPK

(17) Diisi dengan NIP PPK

LAMPIRAN L :

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN

Nomor : ...........(1)...... (tanggal, bulan, tahun)

Sifat : Segera.

Lampiran : ......(2).........

Hal : Pemberitahuan Penolakan

Bukti - Bukti Pengeluaran Kartu Kredit Pemerintah

Yth. ...........(3).......................

...................(4).......................

...................(5).......................

di................(6).......................

1. Dasar:

a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran

dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah;

b. Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional Dan Belanja Modal Dengan Kartu Kredit

Pemerintah a.n .......... (8) .......... dengan nomor Kartu Kredit Pemerintah .......... (9) ..........;

c. Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan Dengan Kartu Kredit Pemerintah

a.n ...........(10) .......... dengan nomor Kartu Kredit Pemerintah ..........(11)..........; dan/ atau

d. Tagihan (e-billing)/ Daftar Tagihan Sementara a.n ........(12)......... dengan nomor Kartu

Kredit Pemerintah .......(13)..........

2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas dan berdasarkan hasil pengujian oleh PPK, dengan

ini disampaikan rincian pengeluaran riil kegiatan operasional dan belanja modal dan/ atau

kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan Kartu Kredit Pemerintah yang tidak dapat disetujui/

disahkan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, meliputi:

No.

Rincian

Pengelu

aran

Pembebanan Anggaran Bukti

Jumlah Ket. Alasan

Penolakan Kode

Keg.

Kode

Output

Kode

Komponen

dan Akun

Uraian

Akun Ada Tidak

(14) ...(15)... ...(16)... ...(17)... ...(18)... ..(19).. ..(20)

..

..(21).. ..(22).. ..(23)

..

..(24)..

TOTAL (25)

3. Selanjutnya, terhadap rincian pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan

ketentuan, menjadi tanggung jawab pribadi Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan harus

dibayarkan kepada Bank Penerbit Kartu Pemerintah sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.



Satker.........(26)................

(nama jelas)

NIP ..............(27).................

Tembusan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran Satker .....(28)......

2. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Satker ....(29)......

KOP SURAT

SATUAN KERJA

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN BUKTI-BUKTI PENGELUARAN


NO. URAIAN


(2) Diisi dengan banyaknya lampiran surat


(4) Diisi dengan jabatan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (apabila ada)

(5) Diisi dengan alamat kantor Pemegang Kartu Kredit Pemerintah

(6) Diisi dengan alamat tempat/domisili/alamat Satker

(7) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan ini








(15) Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi keperluan belanja operasional dan belanja modal

dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan dengan Kartu Kredit Pemerintah








(23) Diisi dengan keterangan “Tidak Disetujui/Tidak Disahkan”

(24) Diisi dengan penjelasan alasan rincian pengeluaran/bukti-bukti pengeluaran ditolak/tidak

disetujui oleh PPK



(27) Diisi dengan NIP PPK




13/PA/A2.1/KU/2019




NIP : 196712311994031012

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4.

5.

1. 1.

2. POS Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) 2. Jaringan Internet





7.

8.




1.

2.

Pencatatan dan Pendataan :





Nama POS Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)






Memahami prosedur Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerjaUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara











Peringatan :


Nomor POS


Tanggal Revisi -


Disahkan Oleh


BP BPP

BANK PENERBIT

KARTU KREDIT

PEMERINTAH


1 Pendebitan rekening BP ke rekening BPP Rekening BPP

1 Hari Kerja Notifikasi pendebitan

Paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah

pencairan dana SP2D diterima/masuk ke

rekening BP

2 Pendebitan rekening BPP ke rekening Bank Penerbit KKPRekening Bank Penerbit KKP


Paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah

pencairan dana SP2D diterima/masuk ke

rekening BPP

Pendebitan rekening BPP dilakukan

sejumlah tagihan yang harus dibayar

sebagaimana tercantum dalam DPT KKP

dengan menggunakan:

a. Layanan perbankan secara elektronik;

dan

1). Internet banking; atau

2). Kartu debit

b. Cek/bilyet giro

3Memeriksa pendebitan rekening BPP sejumlah tagihan yang harus dibayar sebagaimana

tercantum dalam Daftar Pembayaran Tagihan (DPT) KKP

Daftar Pembayaran Tagihan

(DPT) KKP2 Hari Kerja Notifikasi pembayaran

POS PEMBAYARAN TAGIHAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU


14/PA/A2.1/KU/2019




NIP : 196712311994031012

1. 1.

2.

3. 2.

3.

4.

5.

1.






7.

8.




1.

2.








POS Pertanggungjawaban Uang Persediaan (GUP) dan Tambahan Uang Persediaan (PTUP) Kartu Kredit







Nama POSPenyelesaian Keterlanjuran Pembayaran Tagihan Kartu



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Memahami prosedur Penyelesaian Keterlanjuran Pembayaran Tagihan Kartu








Nomor POS


Tanggal Revisi -


Disahkan Oleh

ADMINISTRATOR

KARTU KREDIT

PEMERINTAH

PPKBANK PENERBIT KARTU

KREDIT PEMERINTAHBPP KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1 Meminta penyetoran kembali atas kelebihan pembayaran tagihan

a. nilai keterlanjuran pembayaran;

b. nomor dan nama kartu kredit pemerintah;

c. bukti-bukti pembayaran/ pemindahbukuan yang sah;

dan

d. nomor rekening BP dan/ atau rekening yang ditunjuk

untuk penyetoran kembali

15 MenitSurat Penyetoran kembali atas

kelebihan pembayaran tagihan

Contoh Format

Surat Penyetoran Kembali

Atas Kelebihan Pembayaran

Tagihan

(Lampiran Huruf M)

2Memberikan persetujuan penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran

yang melebihi tagihan/haknya

Surat Penyetoran kembali atas kelebihan pembayaran

tagihan 30 Menit

Surat Penyetoran kembali atas

kelebihan pembayaran tagihan yang

telah ditandatangani

3Menerima persetujuan dari PPK atas penyetoran kembali atas keterlanjuran

pembayaran yang melebihi tagihan/haknya kepada Bank Penerbit KKP

Dokumen Informasi keterlanjuran pembayaran tagihan

yang telah disetujui 15 menit

Dokumen Informasi keterlanjuran

pembayaran tagihan yang telah

disetujui

Melalui surat elektronik dan

/atau sarana tercepat lainnya

4Menerima dan memeriksa terpenuhinya informasi permintaan penyetoran

kembali

Dokumen Informasi keterlanjuran pembayaran tagihan

yang telah disetujui 5 Hari Kerja Penyetoran kembali kelebihan tagihan

5 Bank Penerbit KKP melakukan penyetoran kembali ke rekening BPP Penyetoran kembali kelebihan tagihan 1 Hari Kerja Informasi pengkreditan rekening

POS PENYELESAIAN KETERLANJURAN PEMBAYARAN TAGIHAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

LAMPIRAN M :

FORMAT SURAT PENYETORAN KEMBALI ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN

TAGIHAN

Nomor : …………(1)…………… (tanggal, bulan, tahun)

Sifat : Segera

Lampiran : …………(2)……………

Hal : Permintaan penyetoran kembali atas

keterlanjuran kelebihan pembayaran tagihan


Yth. ........ (3)..................

di.............(4)...................

Bersama ini kami mengajukan permintaan penyetoran kembali atas keterlanjuran kelebihan

pembayaran tagihan kartu kredit pemerintah dengan informasi sebagai berikut:

No. Nomor

Transaksi Tanggal Nilai Tagihan

Nilai

Keterlanjuran

Pembayaran

Kartu Kredit Bukti-bukti

pembayaran

/pembukuan yang

sah

Nomor Nama

(5) ...(6)... ...(7)... ...(8)... ...(9)... ...(10)... ...(11)... ...(12)...

1. terlampir

Nilai Keterlanjuran pembayaran tersebut agar dapat disetorkan kembali kepada........(13).........,

satuan kerja..........(14)...........dengan nomor rekening........(15)..........pada bank

penerima.............................(16)................................cabang...........(17).............atas nama rekening

penerima ............(18)......... senilai Rp...........(19)..........(...........(20).........rupiah)

Selanjutnya kami bertanggungjawab atas kebenaran permintaan pengembalian tersebut di atas dan

apabila di kemudian hari ternyata ditemukan bahwa permintaan tersebut tidak berhak dikembalikan

karena adanya audit/pemeriksaan, kami bersedia menyetor kembali sejumlah uang yang telah

diterima.

Hormat kami,


Satker.........(21)...................

....................(22)....................

NIP .............(23)....................

KOP SURAT

SATUAN KERJA

PETUNJUK PENGISIAN

PERMINTAAN PENYETORAN KEMBALI ATAS

KETERLANJURAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TAGIHAN


No. URAIAN


(2) Diisi dengan banyaknya lampiran surat.

(3) Diisi dengan jabatan pejabat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah yang menjadi mitra

kerja Satker.

(4) Diisi dengan tempat/domisili/alamat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah yang

menjadi mitra kerja Satker.

(5) Diisi dengan nomor urut.

(6) Diisi dengan nomor transaksi yang tercantum pada tagihan kartu kredit dari Bank

Penerbit Kartu Kredit Pemerintah

(7) Diisi dengan tanggal transaksi yang tercantum pada tagihan kartu kredit dari Bank

Penerbit Kartu Kredit Pemerintah

(8) Diisi dengan nilai tagihan yang tercantum pada tagihan kartu kredit dari Bank Penerbit


(9) Diisi dengan nilai keterlanjuran pembayaran atas tagihan kartu kredit pemerintah kepada

Bank Penerbit kartu kredit pemerintah yang melebihi tagihan/haknya



(12) Diisi dengan bukti-bukti pembayaran dan pembukuan yang sah

(13) Diisi dengan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu


(15) Diisi dengan nomor rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

(16) Diisi dengan nama bank penerima

(17) Diisi dengan cabang bank penerima

(18) Diisi dengan atas nama rekening penerima

(19) Diisi dengan besaran nilai yang akan disetorkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit

Pemerintah kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (dalam

angka)

(20) Diisi dengan nilai yang akan disetorkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah

kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (dalam huruf)

(21) Diisi dengan nama surat Satker.

(22) Diisi dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen

(23) Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen.


15/PA/A2.1/KU/2019




NIP : 196712311994031012

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4.

5.

1.






7.

8.



11. POS Monitoring dan Evaluasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

1.

2.













Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu

Kredit Pemerintah


Nama POS Penarikan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)






Memahami prosedur Penarikan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)



Nomor POS


Tanggal Revisi -


Disahkan Oleh


PPK KPA PEMEGANG KKP

BANK PENERBIT

KARTU KREDIT

PEMERINTAH


1

Melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan KKP dan

menyampaikan kepada KPADaftar Pengeluaran Riil Kegiatan

Operasional, Belanja Modal, Perjalanan

Dinas KKP

30 Menit

hasil verifikasi terhadap Daftar

Pengeluaran Riil Kegiatan

Operasional, Belanja Modal,

Perjalanan Dinas KKP

2 Menerbitkan Surat Peringatan kepada Pemegang KKP

hasil verifikasi terhadap Daftar

Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional,

Belanja Modal, Perjalanan Dinas KKP

30 MenitSurat Peringatan

Penyalahgunaan KKP

Surat Peringatan diterbitkan dengan ketentuan:

a. Surat Peringatan Pertama melakukan

penyalahgunaan KKP untuk pertam kalinya;

b. Surat Peringatan Kedua diterbitkan dalam hal

Pemegang KKP mengulangi penyalahgunaan

KKP

3 Menerima surat peringatan penyalahgunaan KKP dari KPA

Surat Peringatan Penyalahgunaan KKP 30 MenitSurat Peringatan

Penyalahgunaan KKP

Contoh Format

Surat Peringatan Penyalahgunaan KKP

(Lampiran Huruf N)

4 Menerbitkan Surat Penarikan KKP

Surat Peringatan Penyalahgunaan KKP 30 Menit Surat Penarikan KKP

Menerbitkan Surat Penarikan Kartu Kredit

apabila Pemegang KKP telah menerima Surat

Peringatan Pertama dan tidak menyelesaikan

kewajibannya atau Pemegang KKP telah

menerima Surat Peringatan Kedua

5 Surat Penarikan Kartu Kredit disampaikan oleh KPA kepada

Bank Penerbit KKP

Surat Penarikan KKP 1 Hari KerjaSurat Penarikan Kartu Kredit

Pemerintah

Tembusan kepada Pemegang KKP

Contoh Format

Surat Penarikan KKP

(Lampiran Huruf O)

6 Bank Penerbit KKP menutup Kartu Kredit Pemerintah atas

nama pemegang KKP yang melakukan penyalahgunaanSurat Penarikan Kartu Kredit

Pemerintah1 Hari Kerja

Penutupan Kartu Kredit

Pemerintah

POS PENARIKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

LAMPIRAN N :

FORMAT SURAT PERINGATAN PENYALAHGUNAAN KKP


Sifat : Segera.

Lampiran : ......(2).........

Hal : Surat Peringatan

Yth. ...........(3).......................

...................(4).......................

...................(5).......................

di................(6).......................

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara

Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, berdasarkan laporan Kepala Bank Penerbit

Kartu Kredit Pemerintah terkait dengan tunggakan tagihan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan

hasil verifikasi bukti pengeluaran atas penggunaan KKP oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

dengan ini kami memberikan peringatan kepada:

Nama : …..(7)……

Pemegang KKP No : …..(8)…..

Satuan Kerja : …..(9)….

atas penyalahgunaan KKP untuk kepentingan pribadi, sehubungan dengan hal tersebut, Saudara

agar segera menyelesaikan pembayaran tagihan kartu kredit yang belum dibayarkan melalui

Bendahara Pengeluaran.


Kepala Satker/KPA

.........(10)................

(nama jelas)

NIP ..............(11).................

Tembusan:

1. PPK Satker .....(12)......


KOP SURAT

SATUAN KERJA

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT SURAT PERINGATAN PENYALAHGUNAAN


NO. URAIAN











(11) Diisi dengan NIP Kepala Satker/KPA



LAMPIRAN O :

FORMAT SURAT PENARIKAN KKP


Sifat : Segera.

Lampiran : ......(2).........

Hal : Surat Peringatan

Yth. ...........(3).......................

...................(4).......................

...................(5).......................

di................(6).......................

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara

Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, bersama ini kami sampaikan permohonan

penonaktifan sementara/permanen Kartu Kredit Pemerintah atas nama:

Nama : …..(7)……

Pemegang KKP No : …..(8)…..

Satuan Kerja : …..(9)….

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yan baik diucapkan terima kasih.

Kepala Satker/KPA

.........(10)................

(nama jelas)

NIP ..............(11).................

Tembusan:

1. PPK Satker .....(12)......


KOP SURAT

SATUAN KERJA

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT SURAT PERINGATAN PENYALAHGUNAAN


NO. URAIAN











(11) Diisi dengan NIP Kepala Satker/KPA




16/PA/A2.1/KU/2019




NIP : 196712311994031012

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4.

5.

1.






7.

8.




1.

2.








Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu

Kredit Pemerintah



Nama POSPembayaran Penyalahgunaan Tagihan Kartu Kredit

Pemerintah (KKP)


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Memahami prosedur Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)









Nomor POS


Tanggal Revisi -


Disahkan Oleh

PEMEGANG KKP BP

BANK PENERBIT

KARTU KREDIT

PEMERINTAH


1Pemegang KKP yang melakukan penyalahgunaan KKP membayar sejumlah nilai tagihan yang

menjadi kwajibannya kepada Bendahara Pengeluaran secara tunai

Rekening BP1 Hari Kerja Notifikasi pendebitan

2 Pendebitan rekening BP ke rekening Bank Penerbit KKPRekening Bank Penerbit KKP


POS PEMBAYARAN PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP)

NO KEGIATAN

MUTU BAKUPELAKSANA

Documents

e-ppid.kemdikbud.go.ide-ppid.kemdikbud.go.id/dokumen/SE-PembayaranNontunai-2019.pdf · SPBy dan dokumen pendukung 30 Menit Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ... Dicatat dalam berkas