e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/123_dinas pertanian dan pangan... · KERANGKA ACUAN KERJA Sum Bagian Umum Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Gunungkidul

KERANGKA ACUAN KERJA

Sum Bagian Umum Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Gunungkidul

2019

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

DAN RUMAH TANGGA PERKANTORAN Kegiatan Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

A. LATAR BELAKANG

Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Pertanian dan

Pangan . Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan umum di bidang Pertanian dan Pangan;

2. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan Pangan; 3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang

Pertanian dan Pangan;

4. pembinaan di bidang Pertanian dan Pangan ; 5. pembinaan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan ,

hortikultura,perkebunan dan peternakan; 6. pembinaan dan fasilitasi pasca panen,pengolahan mutu,dan

pemasaran hasil pertanian;

7. pembinaan dan Pengembangan usaha tanaman pangan , hortikultura,perkebunan dan peternakan;

8. pemberian rekomendasi teknis usaha di bidang pertanian dan pangan;

9. penataan prasarana pertanian;

10. pelaksanaan perlindungan tanaman ; 11. pembinaan perbibitan dan perbenihan pertanian ; 12. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaaman,benih /bibit ternak

dan hijauan pakan ternak; 13. pengelolaan sarana dan prasarana pertanian dan pangan;

14. pengawasan standar mutu alat,mesin ,pupuk,dan pestisida pertanian ;

15. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

16. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketahanan pangan;

17. Pembinaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang

ketahanan pangan; 18. Pengelolaan dan pengembangan statistik dan sistem informasi

pertanian dan pangan 19. Pengelolaan sistem informaasi penyuluhan pertanian dan pangan 20. Pengembangan kerjasama dan kemitraan penyuluhan pertanian dan

pangan 21. Penyelenggaraan sistem pengendalian interna di bidang pertanian

dan pangan



2019

22. Penyusunan dan penerapan norma ,standar,pedoman,dan petunjuk operasional di bidang tanaman pangan ,holtikultura,perkebunan,peternakan dan ketahanan pangan; dan

23. pengelolaan UPT.

Dinas Pertanian dan Pangan merupakan merupakan salah satu

instansi organisasi perangkat daerah, yang memiliki beberapa program kerja dan sasaran strategis, dalam pencapaian target program

kerja dan sasaran strategis dimaksud, instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan. Salah satu program penunjang

yang dikelola oleh Sekretariat adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan terlaksananya program ini diharapkan seluruh kegiatan

administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang

dilaksanakan di bidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara

efektif, dan efisien, baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian

tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran sehingga

sasaran yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang

melaksanakan tugas :

Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja; Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai

dengan lingkup kerjanya;

Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan

ketatalaksanaan; Melaksanakan/ mengelola dan pemeliharaan urusan umum dan

rumah tangga yang meliputi perlengkapan urusan dalam

kehumasan dan protokol, surat menyurat, telex, faximile, telegram, radio telekomunikasi dan telepon serta arsip internal;

Melaksanakan dan mengelola administrasi barang Dinas;

Menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan proses pengangkatan, penugasan, mutasi, cuti, kenaikan pangkat,

pemberhentian dan pensiun pegawai; Mengajukan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan daftar Norminatif

Pegawai;

Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



2019

B. DASAR HUKUM

1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


Pengelolaan Keuangan Daerah; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah; 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor

Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 9) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;

10) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operaional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul; 11) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;

12) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun

2018 Tanggal 26 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran

2019; 13) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2018

tertanggal 26 Desember 2018 tentang Pejabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019;

14) Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 8/KPTS/2019

tertanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara pengeluaran di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019;



2019

15) Keputusan pejabat pengelola Keuangan Daerah Nomor : 42/DPA/2019 Tertanggal 9 Januari 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD)

Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul;

16) Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten

Gunungkidul Nomor : 2/KPTS /2019 tertanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan,

Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan pembantu Bendahara Pengeluaran, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun

Anggaran 2019. 17) Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten

Gunungkidul Nomor : 3/KPTS /2019 tertanggal 14 Januari 2019

tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun

Anggaran 2019.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Program Pelayanan Administrasi dan Rumah Tangga Perkantoran Tahun 2019 sebagai berikut :

Terjaminnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perkantoran untuk

menunjang kelancaran pelaksanaan tigas kedinasan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

Terlaksananya pemeliharaan keamanan bangunan dan gedung, barang inventaris dan kendaraan bermotor di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

Terjaminnya penggantian terhadap kerugian Bangunan Gedung, Barang

Inventaris dan Kendaraan Bermotor di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Program Pelayanan Administrasi dan Rumah Tangga Perkantoran di Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun Anggaran 2019

terdiri dari beberapa kegiatan yang meliputi : 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2) Kegiatan Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik;



2019

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran;

4) Kegiatan Pelayanan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK); 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;

8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan;

10) Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum; 11) Kegiatan Jasa Perkantoran Tenaga Honorer Lapangan

E. SASARAN Sasaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di Subbag

Umum dan Kepegawaian Tahun Anggaran 2019 terdiri dari beberapa

kegiatan yang meliputi:

Seluruh Aset di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

Seluruh Aparatur di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

Seluruh Tugas Kedinasan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

F. LOKASI KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi dan Rumah Tangga Perkantoran

dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

G. JADWAL KEGIATAN

Waktu pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi dan Rumah Tangga Perkantoran dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan

Desember 2019.



2019

H. KELUARAN

No Uraian Kegiatan Volume

1 Jumlah surat/paket yang dikirim 100 buah;

2 Pembayaran telepon 72 rekening

3 Pembayaran air 192 rekening

4 Pembayaran listrik 468 rekening

5 Pembayaran pajak kendaraan dinas roda dua 267 unit

6 Pembayaran pajak kendaraan dinas roda empat 9 unit

7 Perbaikan peralatan kerja kantor 1 paket

8 Pembelian ATK 1 paket

9 Barang cetakan dan fotokopi 1 paket

10 Pembelian komponen kelistrikan 1 paket

11 Pembelian peralatan dan bahan pembersih 1 paket

12 Langganan surat kabar lokal dan nasional 24 SKH

13 Jasa THL 588 OB

14 Belanja laptop; 10 unit

15 Belanja komputer; 2 unit

16 Belanja printer; 8 unit

17 Belanja printer laser warna 1 unit

18 Belanja mesin penghancur kertas 1 unit;

19 Belanja AC 2 PK 7 unit

20 Belanja AC 1 PK 1 unit;

21 Belanja Almari besi 3 unit

22 Belanja Meja Kursi Tamu 1 unit;

23 Belanja Sound system(wireless). 1 unit;

I. ANGGARAN Anggaran Program Pelayanan Administrasi dan Rumah Tangga Perkantoran Tahun 2019 sebesar Rp 1,578,533,750 ,- ( Satu Miliar

lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan Rincian Anggaran Biaya

(RAB) sebagaimana terlampir.



2019

J. PENUTUP

1. KESIMPULAN Program Pelayanan Administrasi dan Rumah Tangga Perkantoran

di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

Tahun Anggaran 2017, perlu dilaksanakan sesuai target dan sasaran dengan mengoptimalkan penggunaan alokasi anggaran secara efektif

dan efisien yaitu mengutamakan pelaksanaan kegiatan yang bersifat prioritas, sehingga mampu menjadi penopang tugas pokok dan fungsi organisasi.

2. SARAN

Pada tahap-tahap pelaksanaan kegiatan yang terkait Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran, perlu ditingkatkan fungsi koordinasi antar bidang terkait.

Sekretaris Dinas Kasubbag Umum

Ir. Astuti Adiati , MSi. Nur Elia Mujahidah S. Sos NIP. 196112151994032001 NIP.19681111992032009

Mengetahui

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Gunungkidul

Ir. Bambang Wisnu Broto

NIP 196109211989031007


KERANGKA ACUAN KERJA 2019

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

A. LATAR BELAKANG

Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Pertanian dan Pangan . Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas

Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan umum di bidang Pertanian dan Pangan; 2. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan Pangan;

3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang Pertanian dan Pangan;

4. pembinaan di bidang Pertanian dan Pangan ;

5. pembinaan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan , hortikultura,perkebunan dan peternakan;

6. pembinaan dan fasilitasi pasca panen,pengolahan mutu,dan pemasaran hasil pertanian;

7. pembinaan dan Pengembangan usaha tanaman pangan ,

hortikultura,perkebunan dan peternakan; 8. pemberian rekomendasi teknis usaha di bidang pertanian dan

pangan; 9. penataan prasarana pertanian; 10. pelaksanaan perlindungan tanaman ;

11. pembinaan perbibitan dan perbenihan pertanian ; 12. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaaman,benih /bibit ternak

dan hijauan pakan ternak;

13. pengelolaan sarana dan prasarana pertanian dan pangan; 14. pengawasan standar mutu alat,mesin ,pupuk,dan pestisida pertanian

; 15. penyelenggaraan penyuluhan pertanian; 16. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang

ketahanan pangan; 17. Pembinaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang

ketahanan pangan;

18. Pengelolaan dan pengembangan statistik dan sistem informasi pertanian dan pangan

19. Pengelolaan sistem informaasi penyuluhan pertanian dan pangan 20. Pengembangan kerjasama dan kemitraan penyuluhan pertanian dan

pangan

21. Penyelenggaraan sistem pengendalian interna di bidang pertanian dan pangan



22. Penyusunan dan penerapan norma ,standar,pedoman,dan petunjuk operasional di bidang tanaman pangan , holtikultura, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan; dan


Dinas Pertanian dan Pangan merupakan merupakan salah satu instansi organisasi perangkat daerah, yang memiliki beberapa

program kerja dan sasaran strategis, dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, instansi didukung dengan

beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Dengan terlaksananya program ini diharapkan seluruh kegiatan






Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang melaksanakan tugas :

Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;

Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;

Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;

Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan;

Melaksanakan/ mengelola dan pemeliharaan urusan umum dan rumah tangga yang meliputi perlengkapan urusan dalam kehumasan dan protokol, surat menyurat, telex, faximile, telegram,

radio telekomunikasi dan telepon serta arsip internal; Melaksanakan dan mengelola administrasi barang Dinas; Menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan proses

pengangkatan, penugasan, mutasi, cuti, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;

Mengajukan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan daftar Norminatif Pegawai;

Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan

pelaksanaan kegiatan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.



B. DASAR HUKUM

1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme; 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor

Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

9) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 8 Tahun 2010; 10) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2013 Tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operaional Prosedur

Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

11) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;

12) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018 Tertanggal 26 Desember 2018 tentang Anggaran


13) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2018

tertanggal 26 Desember 2018 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019;

14) Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 8/KPTS/2019 tertanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara

Penerima dan Bendahara pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019;



15) Keputusan pejabat pengelola Keuangan Daerah Nomor :

42/DPA/2019 Tertanggal 9 Januari 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Gunungkidul; 16) Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten


tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu

Bendahara Penerimaan dan pembantu Bendahara Pengeluaran, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019.

17) Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 3/KPTS /2019 tertanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019.


Maksud dan tujuan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2019 Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan

Koordinasi sebagai berikut : Terjaminnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan Dinas

Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tersedianya konsumsi dan jamuan utk semua kegiatan pertemuan

di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten

Gunungkidul Tersedianya jamuan tamu di lingkungan Dinas Pertanian dan

Pangan Kabupaten Gunungkidul Terlaksananya perjalanan Dinas dalam Daerah Terlaksananya perjalanan Dinas dalam Propinsi

Terlaksananya perjalanan Dinas Ke Luar Kota dan Luar Pulau

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN Ruang Lingkup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi di Subbag

Umum dan Kepegawaian Tahun Anggaran 2019 terdiri dari beberapa kegiatan yang meliputi :

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2) Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum; 3) Kegiatan Penyediaan Jamuan Tamu;

4) Kegiatan Perjalanan Dinas dalam Kabupaten 5) Kegiatan Perjalanan Dinas dalam Propinsi 6) Kegiatan Perjalanan Dinas Ke luar Daerah JOBODETABEK;

7) Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Pulau



E. SASARAN

Sasaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi di Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun Anggaran 2019 terdiri dari beberapa kegiatan yang

meliputi:

Seluruh Kegiatan Pertemuan di Dinas Pertanian dan Pangan


Seluruh Aparatur di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan


Seluruh Tugas Kedinasan di lingkungan Dinas Pertanian dan

Pangan Kabupaten Gunungkidul

F. LOKASI KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegi Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi atan dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

G. JADWAL KEGIATAN Waktu pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi dimulai

pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019.

H. KELUARAN

No Uraian Volume

1 Snack dan Minum Rapat 1200 orang;

2 Makan dan Minum Rapat 1200 orang

3 Jamuan Tamu; 500 orang

4 Perjalanan Dalam Daerah; 186 perjalanan

5 Perjalanan Luar Daerah 118 perjalanan

H.ANGGARAN Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Tahun 2019 sebesar

Rp 253.500.000,- ( Dua ratus Lima puluh tiga juta lima ratus ribu

rupiah ) dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.



I.PENUTUP

1.KESIMPULAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Rapat-

rapat, Konsultasi dan Koordinasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2017, perlu dilaksanakan sesuai target dan sasaran dengan mengoptimalkan

penggunaan alokasi anggaran secara efektif dan efisien yaitu mengutamakan pelaksanaan kegiatan yang bersifat prioritas, sehingga

mampu menjadi penopang tugas pokok dan fungsi organisasi. 2.SARAN

Pada tahap-tahap pelaksanaan kegiatan yang terkait Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi, perlu ditingkatkan fungsi koordinasi antar bidang terkait.

Sekretaris Dinas Kasubbag Umum/PPTK


Mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

Ir. Bambang Wisnu Broto NIP 196109211989031007


Sum Bagian Umum Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN Kegiatan Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

A. LATAR BELAKANG

Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Pertanian dan Pangan . Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pertanian

dan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan umum di bidang Pertanian dan Pangan; 2. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan Pangan; 3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang Pertanian

dan Pangan; 4. pembinaan di bidang Pertanian dan Pangan ;


6. pembinaan dan fasilitasi pasca panen,pengolahan mutu,dan pemasaran

hasil pertanian; 7. pembinaan dan Pengembangan usaha tanaman pangan ,

hortikultura,perkebunan dan peternakan; 8. pemberian rekomendasi teknis usaha di bidang pertanian dan pangan; 9. penataan prasarana pertanian;



14. pengawasan standar mutu alat,mesin ,pupuk,dan pestisida pertanian ; 15. penyelenggaraan penyuluhan pertanian; 16. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang

ketahanan pangan; 17. Pembinaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang

ketahanan pangan;


19. Pengelolaan sistem informaasi penyuluhan pertanian dan pangan 20. Pengembangan kerjasama dan kemitraan penyuluhan pertanian dan

pangan




22. Penyusunan dan penerapan norma ,standar,pedoman,dan petunjuk

operasional di bidang tanaman pangan , holtikultura, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan; dan



instansi organisasi perangkat daerah, yang memiliki beberapa program kerja dan sasaran strategis, dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, instansi didukung dengan beberapa kegiatan

dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran




efektif, dan efisien, baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan

maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran sehingga sasaran

yang hendak dicapai akan tepat sasaran.


Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja; Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan

lingkup kerjanya; Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;


Melaksanakan/ mengelola dan pemeliharaan urusan umum dan

rumah tangga yang meliputi perlengkapan urusan dalam kehumasan dan protokol, surat menyurat, telex, faximile, telegram, radio telekomunikasi dan telepon serta arsip internal;

Melaksanakan dan mengelola administrasi barang Dinas; Menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan proses pengangkatan,

penugasan, mutasi, cuti, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;

Mengajukan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan daftar Norminatif

Pegawai;





B. DASAR HUKUM

1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme; 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan





Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 9) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;

10) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operaional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;


12) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018 Tertanggal 26 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019; 13) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2018 tertanggal

26 Desember 2018 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019;



14) Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 8/KPTS/2019 tertanggal 2

Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019;

15) Keputusan pejabat pengelola Keuangan Daerah Nomor : 42/DPA/2019 Tertanggal 9 Januari 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD)


16) Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 2/KPTS /2019 tertanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu

Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan pembantu Bendahara Pengeluaran, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran

2019. 17) Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten

Gunungkidul Nomor : 3/KPTS /2019 tertanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran

2019.


Maksud dan tujuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tahun 2019 Kegiatan Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran sebagai berikut :

terlaksananya Pembangunan Pagar

terlaksananya pembangunan Tempat Parkir motor

terlaksananya pengadaan water torn


Ruang Lingkup Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran Tahun 2019 Kegiatan Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran terdiri dari beberapa kegiatan yang meliputi :

1) Kegiatan Pembangunan Pagar; 2) Kegiatan pembangunan Tempat Parkir motor; 3) Kegiatan pengadaan water torn;



E. SASARAN

Sasaran Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tahun 2019 Kegiatan Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran terdiri dari beberapa kegiatan yang meliputi:

Seluruh Asset di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten

Gunungkidul



Seluruh Tugas Kedinasan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan


F. LOKASI KEGIATAN

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tahun 2019 Kegiatan Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran atan dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan


G. JADWAL KEGIATAN

Waktu pelaksanaan Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tahun 2019 Kegiatan Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran dimulai pada bulan Januari sampai

dengan bulan Desember 2019.

H. KELUARAN

No Uraian Volume

1 Pembangunan Pagar; 5 unit

2 Pembangunan Tempat Parkir motor; 6 unit

3 Pengadaan water torn 1 paket



H.ANGGARAN

Anggaran Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tahun 2019 Kegiatan Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tahun 2019 sebesar

Rp 464.990.000,,- ( Empat ratus Lima puluh tiga juta lima ratus ribu

rupiah ) dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.

I.PENUTUP

1.KESIMPULAN

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tahun 2019 Kegiatan Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten

Gunungkidul Tahun Anggaran 2019, perlu dilaksanakan sesuai target dan sasaran dengan mengoptimalkan penggunaan alokasi anggaran secara

efektif dan efisien yaitu mengutamakan pelaksanaan kegiatan yang bersifat prioritas, sehingga mampu menjadi penopang tugas pokok dan fungsi organisasi.

2.SARAN

Pada tahap-tahap pelaksanaan kegiatan yang terkait Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tahun 2019 Kegiatan

Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran, perlu ditingkatkan fungsi koordinasi antar bidang terkait.


Ir. Astuti Adiati , MSi. Nur Elia Mujahidah S. Sos

NIP. 196112151994032001 NIP.19681111992032009

Mengetahui

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul




PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

A. LATAR BELAKANG



1. perumusan kebijakan umum di bidang Pertanian dan Pangan; 2. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan Pangan; 3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang

Pertanian dan Pangan; 4. pembinaan di bidang Pertanian dan Pangan ;


6. pembinaan dan fasilitasi pasca panen,pengolahan mutu,dan

pemasaran hasil pertanian; 7. pembinaan dan Pengembangan usaha tanaman pangan ,


pangan;

9. penataan prasarana pertanian; 10. pelaksanaan perlindungan tanaman ; 11. pembinaan perbibitan dan perbenihan pertanian ;

12. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaaman,benih /bibit ternak dan hijauan pakan ternak;

13. pengelolaan sarana dan prasarana pertanian dan pangan; 14. pengawasan standar mutu alat,mesin ,pupuk,dan pestisida

pertanian ;

15. penyelenggaraan penyuluhan pertanian; 16. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang

ketahanan pangan;

17. Pembinaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan;


19. Pengelolaan sistem informaasi penyuluhan pertanian dan pangan

20. Pengembangan kerjasama dan kemitraan penyuluhan pertanian dan pangan




22. Penyusunan dan penerapan norma ,standar,pedoman,dan

petunjuk operasional di bidang tanaman pangan , holtikultura,

perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan; dan 23. pengelolaan UPT.






















Pegawai;





B. DASAR HUKUM

1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;


Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


Pengelolaan Keuangan Daerah; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan





Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 9) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;

10) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operaional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul; 11) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;

12) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun

2018 Tertanggal 26 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

Anggaran 2019; 13) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2018

tertanggal 26 Desember 2018 tentang Pejabaran Anggaran



tertanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara pengeluaran di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019;




42/DPA/2019 Tertanggal 9 Januari 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pertanian dan Pangan



tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu

Bendahara Penerimaan dan pembantu Bendahara Pengeluaran, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019.




Maksud dan tujuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tahun 2019 Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Perkantoran sebagai berikut : Terlaksananya Bongkar pasang tower

Kendaraan dinas roda dua yang terpelihara

Kendaraan dinas roda empat bensin yang terpelihara

Kendaraan dinas roda empat solar yang terpelihara

Mesin Produksi TTP Nglanggeran yang terpelihara

Gedung Dinas yang terpelihara

Terlaksananya pengadaan gordyn;

Tersedianya pengadaan teralis.


Ruang Lingkup Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tahun 2019 Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana Perkantoran terdiri dari beberapa kegiatan yang meliputi :

1) Kegiatan Bongkar pasang tower

2) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan dinas roda dua; 3) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan dinas roda empat/Bensin;

4) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan dinas roda empat/Bensin;



5) Kegiatan Pemeliharaan Mesin Produksi TTP Nglanggeran 6) Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas

7) Kegiatan Pengadaam Gordyn 8) Kegiatan Pengadaam Teralis

E. SASARAN

Sasaran Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran Tahun 2019 Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran terdiri dari beberapa kegiatan yang meliputi:


Gunungkidul





F. LOKASI KEGIATAN Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Tahun 2019 Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran atan dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

G. JADWAL KEGIATAN Waktu pelaksanaan Program Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran Tahun 2019 Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019.

H. KELUARAN

NO Uraian Volume

1 Bongkar pasang tower 2 unit;

2 Kendaraan dinas roda dua yang terpelihara; 267 unit;

3 Kendaraan dinas roda empat bensin yang terpelihara; 6 unit;

4 Kendaraan dinas roda empat solar yang terpelihara; 3 unit

5 Mesin produksi TPP Nglanggeran 1 unit

6 Gedung Dinas yang terpelihara; 1 paket

7 Pengadaan gordyn; 11 paket;

8 Pengadaan teralis. 7 paket



I. ANGGARAN Anggaran Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tahun 2019 Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Perkantoran Tahun 2019 sebesar Rp 695.650.000,,- ( Enam ratus sembilan puluh lima juta enam

ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB)

sebagaimana terlampir.

I.PENUTUP 1.KESIMPULAN Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tahun

2019 Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019, perlu dilaksanakan sesuai target

dan sasaran dengan mengoptimalkan penggunaan alokasi anggaran secara efektif dan efisien yaitu mengutamakan pelaksanaan kegiatan yang

bersifat prioritas, sehingga mampu menjadi penopang tugas pokok dan fungsi organisasi.

2.SARAN Pada tahap-tahap pelaksanaan kegiatan yang terkait Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tahun 2019 Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran, perlu ditingkatkan fungsi koordinasi antar bidang terkait.



Mengetahui





2019

PROGRAM PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur

A. LATAR BELAKANG






4. pembinaan di bidang Pertanian dan Pangan ; 5. pembinaan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan ,

hortikultura,perkebunan dan peternakan; 6. pembinaan dan fasilitasi pasca panen,pengolahan mutu,dan












pertanian dan pangan 19. Pengelolaan sistem informaasi penyuluhan pertanian dan pangan 20. Pengembangan kerjasama dan kemitraan penyuluhan pertanian dan

pangan 21. Penyelenggaraan sistem pengendalian interna di bidang pertanian

dan pangan



2019


operasional di bidang tanaman pangan , holtikultura, perkebunan,

peternakan dan ketahanan pangan; dan 23. pengelolaan UPT.






















Pegawai;





2019

B. DASAR HUKUM




Publik;




6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan,






Pedoman Penyusunan Standar Operaional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;






14) Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 8/KPTS/2019 tertanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara




2019


42/DPA/2019 Tertanggal 9 Januari 2019 tentang Pengesahan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul;

16) Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 2/KPTS /2019 tertanggal 14 Januari 2019

tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan pembantu Bendahara Pengeluaran,



Gunungkidul Nomor : 3/KPTS /2019 tertanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di


C. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Tahun 2019 sebagai

berikut : Terlaksananya DikLat dan Bimbingan Teknis bagi Aparatur

Terfasilitasinya aparatur utk upaya peningkatan kapasitas diri


Ruang Lingkup Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Tahun 2019 terdiri dari beberapa kegiatan yang meliputi :

1) Kegiatan Pengiriman Peserta Pelatihan/Diklat 2) Kegiatan Fasilitasi Pelatihan;



2019

E. SASARAN Sasaran Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Tahun 2019 terdiri dari

beberapa kegiatan yang meliputi:


Gunungkidul





F. LOKASI KEGIATAN Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Aparatur Tahun 2019 atan dilaksanakan di

Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

G. JADWAL KEGIATAN

Waktu pelaksanaan Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Tahun 2019 dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019.

H. KELUARAN

NO Uraian Volume

1 Pengiriman Peserta Pelatihan 8 Orang;

2 Fasilitasi Pelatihan 1 Paket

H.ANGGARAN Anggaran Program Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Tahun 2019 sebesar

Rp 44.580.000,,- ( Empat puluh empat juta lima ratus delapan

puluh ribu rupiah ) dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana

terlampir.



2019

I.PENUTUP 1.KESIMPULAN

Program Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Tahun 2019 di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, perlu dilaksanakan

sesuai target dan sasaran dengan mengoptimalkan penggunaan alokasi anggaran secara efektif dan efisien yaitu mengutamakan pelaksanaan

kegiatan yang bersifat prioritas, sehingga mampu menjadi penopang tugas pokok dan fungsi organisasi.

2.SARAN Pada tahap-tahap pelaksanaan kegiatan yang terkait Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Kegiatan Peningkatan

Kapasitas Aparatur Tahun 2019 , perlu ditingkatkan fungsi koordinasi antar bidang terkait.



Mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Pangan



NIP 196109211989031007



2019

PROGRAM PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS Kegiatan Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional

Perangkat Daerah

A. LATAR BELAKANG



1. perumusan kebijakan umum di bidang Pertanian dan Pangan; 2. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan Pangan; 3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang

Pertanian dan Pangan; 4. pembinaan di bidang Pertanian dan Pangan ;


6. pembinaan dan fasilitasi pasca panen,pengolahan mutu,dan

pemasaran hasil pertanian; 7. pembinaan dan Pengembangan usaha tanaman pangan ,


pangan;

9. penataan prasarana pertanian; 10. pelaksanaan perlindungan tanaman ; 11. pembinaan perbibitan dan perbenihan pertanian ;

12. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaaman,benih /bibit ternak dan hijauan pakan ternak;

13. pengelolaan sarana dan prasarana pertanian dan pangan; 14. pengawasan standar mutu alat,mesin ,pupuk,dan pestisida pertanian

;

15. penyelenggaraan penyuluhan pertanian; 16. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang

ketahanan pangan;

17. Pembinaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan;


19. Pengelolaan sistem informaasi penyuluhan pertanian dan pangan

20. Pengembangan kerjasama dan kemitraan penyuluhan pertanian dan pangan




2019


operasional di bidang tanaman pangan , holtikultura, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan; dan



program kerja dan sasaran strategis, dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh

Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran









dengan lingkup kerjanya; Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;




Melaksanakan dan mengelola administrasi barang Dinas; Menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan proses



Pegawai; Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan


bidang tugasnya.



2019

B. DASAR HUKUM




Publik;




6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan,






Pedoman Penyusunan Standar Operaional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;








2019


tertanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara



42/DPA/2019 Tertanggal 9 Januari 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD)



Gunungkidul Nomor : 2/KPTS /2019 tertanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu

Bendahara Penerimaan dan pembantu Bendahara Pengeluaran, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun

Anggaran 2019. 17) Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten


tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun

Anggaran 2019.


Maksud dan tujuan Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Kegiatan Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagai berikut :

Terlaksananya penilaian angka kredit bagi Tenaga Fungsional

perangkat Daerah

Terlayanainya Tenaga Fungsional perangkat Daerah

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN Ruang Lingkup Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Kegiatan Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah

Tahun 2019 terdiri dari beberapa kegiatan yang meliputi : 1) Kegiatan penilaian angka kredit bagi Tenaga Fungsional

perangkat Daerah ( 107 Orang )

2) Kegiatan Pelayanan penilaian angka kredit bagi Tenaga Fungsional perangkat Daerah;



2019

E. SASARAN

Sasaran Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Kegiatan Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah Tahun 2019 terdiri dari beberapa kegiatan yang meliputi:

Seluruh Tenaga Fungsional di Lingkungan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

F. LOKASI KEGIATAN

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Kegiatan

Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah Tahun 2019 atan dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten

Gunungkidul

G. JADWAL KEGIATAN

Waktu pelaksanaan Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Kegiatan Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah Tahun 2019 dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember

2019.

H. KELUARAN

NO Uraian Volume

1

Penilaian angka kredit bagi Tenaga Fungsional perangkat

Daerah 107 Org;

2 Pelayanan bagi Tenaga Fungsional perangkat Daerah 1 Tahun

H.ANGGARAN

Anggaran Program Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Kegiatan Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah Tahun 2019

sebesar Rp 15.590.000,,- ( Lima belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah ) dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.



2019

I.PENUTUP

1.KESIMPULAN Program Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Kegiatan Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah Tahun 2019 di

lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, perlu dilaksanakan sesuai target dan sasaran dengan mengoptimalkan

penggunaan alokasi anggaran secara efektif dan efisien yaitu mengutamakan pelaksanaan kegiatan yang bersifat prioritas, sehingga mampu menjadi penopang tugas pokok dan fungsi organisasi.

2.SARAN Pada tahap-tahap pelaksanaan kegiatan yang terkait Program

Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Kegiatan Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah Tahun 2019 , perlu ditingkatkan

fungsi koordinasi antar bidang terkait.



Mengetahui





2019

PROGRAM PENINGKATAN KUALITS PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

A. LATAR BELAKANG






4. pembinaan di bidang Pertanian dan Pangan ; 5. pembinaan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman

pangan , hortikultura,perkebunan dan peternakan; 6. pembinaan dan fasilitasi pasca panen,pengolahan mutu,dan





10. pelaksanaan perlindungan tanaman ; 11. pembinaan perbibitan dan perbenihan pertanian ; 12. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaaman,benih /bibit

ternak dan hijauan pakan ternak; 13. pengelolaan sarana dan prasarana pertanian dan pangan;






pertanian dan pangan 19. Pengelolaan sistem informaasi penyuluhan pertanian dan pangan 20. Pengembangan kerjasama dan kemitraan penyuluhan pertanian

dan pangan 21. Penyelenggaraan sistem pengendalian interna di bidang pertanian

dan pangan



2019

22. Penyusunan dan penerapan norma ,standar,pedoman,dan

petunjuk operasional di bidang tanaman pangan , holtikultura,

perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan; dan pengelolaan UPT.


program kerja dan sasaran strategis, dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh

Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Pelayanan perkantoran, baik yang dilaksanakan di bidang maupun

sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif, dan efisien, baik dari aspek

efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam

penggunaan anggaran sehingga sasaran yang hendak dicapai akan tepat

sasaran.



dengan lingkup kerjanya; Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;




Melaksanakan dan mengelola administrasi barang Dinas; Menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan proses



Pegawai; Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan


bidang tugasnya.



2019

B. DASAR HUKUM




Publik;




6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan,






Pedoman Penyusunan Standar Operaional Prosedur

Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;








2019

14) Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 8/KPTS/2019 tertanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara pengeluaran di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019; 15) Keputusan pejabat pengelola Keuangan Daerah Nomor :

42/DPA/2019 Tertanggal 9 Januari 2019 tentang Pengesahan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pertanian dan Pangan



tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan pembantu Bendahara Pengeluaran,




C. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan Program Peningkatan Kualitan Pelayanan Publik

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2019 sebagai berikut

:

Terlaksananya pelayanan Publik yang berkualitas sesuai denga

Standar Pelayanan ( SP ) dan Standar Operaional Prosedur (SOP )

Terlayanainya Masyarakat dengan baik


Ruang Lingkup Program Program Peningkatan Kualitan Pelayanan Publik Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2019 terdiri dari beberapa kegiatan yang meliputi :

1) Kegiatan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pertanian dan pangan kabupaten Gunungkidul

2) Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berkualitas

sesuai dengan SP dan SOP;



2019

E. SASARAN Sasaran Program Program Peningkatan Kualitan Pelayanan Publik

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2019 terdiri dari

beberapa kegiatan yang meliputi:

Seluruh ASN di Lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan


Masyarakat penggunan Pelayanan di Lingkungan Pertanian dan


F. LOKASI KEGIATAN Program Peningkatan Program Peningkatan Kualitan Pelayanan

Publik Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2019 akan

dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

G. JADWAL KEGIATAN Waktu pelaksanaan Program Program Peningkatan Kualitan

Pelayanan Publik Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun

2019 dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019.

H. KELUARAN

NO Uraian Volume

1

Penyusunan Standar Pelayanan Dinas Pertanian dan

Pangan 1 Dok;

2 Penyusunan SOP di Lingkungan DPP 1 Dok

3 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 1 Tahun

H.ANGGARAN Anggaran Program Program Program Peningkatan Kualitan Pelayanan

Publik Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2019 sebesar Rp 28.510.000,,- ( Dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah ) dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.



2019

I.PENUTUP

1.KESIMPULAN Program Program Program Peningkatan Kualitan Pelayanan Publik Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2019 di lingkungan

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, perlu dilaksanakan sesuai target dan sasaran dengan mengoptimalkan

penggunaan alokasi anggaran secara efektif dan efisien yaitu mengutamakan pelaksanaan kegiatan yang bersifat prioritas, sehingga mampu menjadi penopang tugas pokok dan fungsi organisasi.

2.SARAN Pada tahap-tahap pelaksanaan kegiatan yang terkait Program

Peningkatan Kualitan Pelayanan Publik Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2019 , perlu ditingkatkan fungsi koordinasi

antar bidang terkait.



Mengetahui



KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERNGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jl. Taman Bhakti No. 2, Wonosari Gunungkidul 55812


PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Pemerintah : Kabupaten Gunungkidul

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Program : Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan

Perangkat Daerah. (3.03.3.03.01.04)

Capaian : - Prosentase Laporan Keuangan yang disusun tepat

waktu dan akuntabel.

Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

(3.03.3.03.01.04.01)

Masukan : Rp 48.740.000,00

Keluaran : - Tersusunya Laporan Keuangan bulanan

- Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan

Prognosis.

- Tersusunnya Laporan Keuangan Tahunan/CALK.

Volume : - 12 Dokumen laporan bulanan

- 2 Dokumen laporan semesteran

- 1 Dokumen laporan Tahunan

1. Latar Belakang

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Dinas Pertanian dan Pangan telah menerapkan akuntani berbasisi akrual sejak 1

Januari 2015 berdasrakan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2013 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Paerturan Bupati

Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Kabupaten gunungkidul. Dlama pelaksanaan pengelolaan keuangan di Dinas Pertanian

dan Pangan telah menggunakan aplikasi SIPKD baik dalam penganggaran,

pelaksanaan/penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Laporan keuangan kadangkala mempunyai potensi kesalahpahaman bagi

pembacanya, untuk menghindari hal-hal tersebut maka harus disertai dengan catatan atas

laporan keuangan yang diperlukan, termasuk pula penyajian informasi yang harus dan

dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Penyajian penjelasan dan informasi atas seluruh akun dan sub pada pos-pos laporan

keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai untuk memudahkan pengguna

terutama Lembaga Pemeriksa dalam memahami laporan keuangan sehingga tidak terjadi

multitafsir.

2. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia nTahun 2004 Nomor 4286

2) Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

3) Peraturan Pemerintah nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;

4) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-

Pokok Pengellaan Keuangan Daerah;

5) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkiul Tahun Anggaran 2019 ;

6) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomer 60 Tahun 2016 tentang kedudukan,Susunan

organisasi,tugas,fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian dan Pangan;

7) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 ;

8) Keputusan bupati Gunungkidul Nomor 8/KPTS/2019 tentang Penunjukan Bendahara

Penerima dan bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 ;

9) Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 42/DPA/2019 tanggal 9

Januari 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

(DPA-PD) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten

Gunungkidul ;

10) Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupate Gunungkidul Nomor :

2/KPTS /2019 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu

Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Bendahara Penerima dan pembantu

Bendahara Pengeluaran, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun

Anggaran 2019.

11) Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Nomor :

3/KPTS/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pertanian

dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019.

3. Maksud dan Tujuan

Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi

yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan Dinas Pertanian dan Pangan terutama digunakan untuk

membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah

ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi untuk

Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan

perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat

bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik

keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi

dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan

perundang-undangan.

b. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk

membiayai seluruh pengeluaran.

c. Menyampaikan informasi yang transparan, akuntabel dan bermanfaat bagi para

pengguna dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah

khususnya pada Dinas Pertanian dan Pangan.

d. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Satuan Kerja

Perangkat Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, yaitu

membandingkan realisasi belanja daerah dengan anggaran yang telah ditetapkan

untuk mengetahui sisa perhitungan tahun anggaran berkenan dan memberikan

gambaran posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal

tertentu.

e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Satuan Kerja Perangkat

Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang

dilakukan selama periode pelaporan

4. Indikator Kinerja

1) Input

- Sumber Dana adalah APBD II sesuai dengan Keputusan pejabat

pengelola Keuangan Daerah Nomor 42/DPA/2019 TANGGAL 9 Januari

2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat

Daerah (DPA-PA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

Tahun Anggaran 2019 sejumlah : Rp.48.740.000,- dengan rincian :

No Uraian VOL Harga Satuan Jumlah

( Rp. )

BELANJA LANGSUNG 48.740.000,00

BELANJA PEGAWAI 4.500.000,00

Uang Lembur 4.500.000,00

Uang Lembur PNS 4.500.000,00

Uang Lembur - 4.500.000,00

Gol IV 50 OL 20.000,00 1.000.000,00

Gol III 100 OL 20.000,00 2.000.000,00

Gol II 50 OL 15.000,00 750.000,00

Gol I 50 OL 15.000,00 750.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA 44.240.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 10.330.000,00

Belanja alat tulis kantor 8.500.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 8.500.000,00

ATK Laporan semesteran 2 kali 1.000.000,00 2.000.000,00

ATK Laporan akhir tahun 1 ls 500.000,00 500.000,00

ATK Laporan Bulanan 12 paket 500.000,00 6.000.000,00

Belanja perangko/meterai 1.830.000,00

Belanja Materai - 1.830.000,00

Materai 6000 185 buah 6.000,00 1.110.000,00

Materai 3000 240 buah 3.000,00 720.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 17.760.000,00

Belanja Penggandaan/Foto copy 17.760.000,00

Fotokopi dan Penjilidan - 17.760.000,00

Fotocopy dan jilid Laporan Akhir Tahun 1 LS 1.500.000,00 1.500.000,00

Fotocopy dan jilid semesteran 1 LS 1.260.000,00 1.260.000,00

Fotocopy dan jilid Laporan Bulanan 1 LS 15.000.000,00 15.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 12.550.000,00 12.550.000,00

Belanja makanan dan minuman rapat 12.550.000,00 12.550.000,00

Makan, minum dan snack rapat - 12.550.000,00 12.550.000,00

Makan,minum dan snack rapat koordinasi 180 OR 35.000,00 6.300.000,00

Makan dan minum lembur 250 OR 25.000,00 6.250.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 3.600.000,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.600.000,00 3.600.000,00

Perjalanan Dinas dalam daerah 3.600.000,00 3.600.000,00

Gol IV 12 OH 60.000,00 720.000,00

Gol III 48 OH 60.000,00 2.880.000,00

2) Output

- Tersusunya Laporan Keuangan bulanan

- Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis.

- Tersusunnya Laporan Keuangan Tahunan/CALK.

3) Out Come

- Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah terlaksana dengan baik.

Penutup

Laporan keuangan Dinas Pertanian dan Pangan dibuat sebagai cermin pelaksanaan

program dan kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Laporan keuangan menyajikan informasi

secara memadai dan lengkap menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Harapannya Laporan keuangan ini dapat dijadikan sumber informasi yang sangat

relevan bagi pengambil keputusan dan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Pelaksana kegiatan

Ris Heryani, SE.,M.Ec.Dev

NIP. 19721031 199603 2 001

Sekretaris

Ir Astuti Adiati, M.Si

NIP. 19611215199403 2 001

Mengetahui,

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan


NIP. 19610921 198903 1 007

KERANGKA ACUAN KERJA/TERMS OF REFERENCE

DOKUMEN PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI TA. 2019

Pelaksana : Sub Bagian Perencanaan

Dinas Pertanian dan Pangan

Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan

Hasil (outcome) Kegiatan : Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam

dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)

Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase kesesuaian program dalam:

1. Renja PD terhadap RKPD,

2. Renstra PD terhadap RPJMD

Jenis Keluaran (output) : Dokumen LKjIP;

Dokumen Rencana Kerja (Renja);

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);

Dokumen Rencana Operasional Pelaksanaan

Kegiatan (ROPK)

Volume Keluaran : 27

Satuan Jenis Keluaran : Dokumen

KATA PENGANTAR

Bahwa guna terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk

memberikan pedoman yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan

kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, diperlukan

pedoman dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Berkaitan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Pangan, yang menyatakan

bahwa Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana

kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan

keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan,

administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan

administratif dan fungsional, maka Sub Bagian Perencanaan Dinas Pertanian

dan Pangan Kabupaten Gunungkidul berupaya menyusun kerangka acuan kerja

usulan rencana program/kegiatan tahun 2019. Dimana pada tahun 2019 Sub

Bagian Perencanaan memiliki 1 program dan 3 kegiatan dengan keluaran output

sejumlah 27 dokumen perencanaan.

Harapan kami dokumen kerangka acuan kerja ini dapat menjadi

pedoman dan memberi arah bagi Sub Bagian Perencanan dalam melaksanakan

program/kegiatan pada tahun 2019 sesuai dengan yang telah direncanakan.

Gunungkidul,


PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN

1.1. Pendahuluan

Pada konteks pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-

2021, mempunyai visi “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan

wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya

saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”

Perwujudan visi tersebut maka Dinas Pertanian dan Pangan

menunjang pencapaian misi ke-5 Kabupaten Gunungkidul yaitu

"Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang

kondusif" dengan tujuan memperkuat perekonomian berbasis potensi sektor

unggulan daerah menuju keunggulan kompetitif untuk membangun struktur

perekonomian daerah yang Tangguh. Dalam rangka mewujudkan pencapaian

misi tersebut, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

berkontribusi dalam pencapaian sasaran dengan peningkatan pertumbuhan

ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan

ketahanan pangan.

Pada pelaksanaannya, kontribusi dan pencapaian tersebut diwadahi

dan didukung dalam Program Peningkatan Kualitas Perencanaan yang

tertuang dalam Kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah;

Pengendalian Internal Perangkat Daerah; dan Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi Perangkat Daerah.

1.2. Gambaran Umum

Setiap tahunnya, dalam menjalankan fungsinya, Sub Bagian

Perencanaan melaksanakan kegiatan rutin yaitu menyusun rencana umum,

rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan

anggaran dinas. Tahun 2019, Sub Bagian Perencanaan akan melaksanakan

kegiatan yang menghasilkan:

a. Dokumen LKjIP (1 dokumen);

b. Dokumen Rencana Kerja (Renja) (2 dokumen);

c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) (2 dokumen);

d. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) (2 dokumen);

e. Dokumen Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) (2 dokumen);

f. Dokumen laporan TEPPA (Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran)

(12 dokumen);

g. Evaluasi hasil RKPD (4 dokumen); dan

h. Penyusunan data profil perangkat daerah (2 dokumen).

Dengan tersusunnya 27 dokumen perencanaan dan monitoring

evaluasi tersebut di atas, diharapkan dukungan pelaksanaan kegiatan

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah, Pengendalian Internal Perangkat

Daerah, dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah dapat

lebih efektif dan berkualitas.

Sedangkan pada tahun 2018 Sub Bagian Perencanaan telah

menghasilkan 31 dokumen, yaitu Dokumen Dokumen LKjIP; Dokumen

Rencana Kerja (Renja); Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); Dokumen

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); Dokumen Rencana Operasional

Pelaksanaan Kegiatan (ROPK); Dokumen laporan TEPPA (Tim Evaluasi

Percepatan Penyerapan Anggaran); Evaluasi hasil RKPD; Penyusunan data

profil perangkat daerah serta dokumen SOP, dokumen SP dan dokumen

RTP/SPIP.

1.3. Sasaran/Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat

Daerah, Pengendalian Internal Perangkat Daerah, dan Pengelolaan Data dan

Sistem Informasi Perangkat Daerah ini adalah seluruh bidang di lingkungan

Dinas Pertanian dan Pangan, UPT Laboratorium Kesehatan Hewan, UPT

Puskeswan dan UPT Perbenihan, dan BPP di lingkup Dinas Pertanian dan

Pangan Kabupaten Gunungkidul.

1.4 Strategi Pencapaian Keluaran

Dengan metode pelaksanaan kegiatan secara swakelola, Sub Bagian

Perencanaan menyusun rangkaian tahapan dan waktu pelaksanaan untuk

mencapai keluaran dari kegiatan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk

periode selama 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Pertanian dan Pangan disusun dengan memuat program,

kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan

pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan

yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan

RPJMD.

Dasar hukum yang dijadikan pedoman penyusunan Dokumen Rencana

Kerja Dinas Pertanian dan Pangan adalah:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015;

4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

8) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2005–2025;


tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021;

11) Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Pertanian dan Pangan.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1) persiapan penyusunan;

Penyesuaian dokumen rancangan Renja dilakukan dengan melihat

prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan

mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah,

arahan menteri terkait dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat

Daerah. Persiapan penyusunan rancangan Renja dilakukan mulai T-1.

2) penyusunan rancangan awal;

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku

kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah

untuk memperoleh saran dan pertimbangan.

Pada tahap selanjutnya, setelah Pagu lndikatif ditetapkan oleh Bappeda

sesuai dengan Renstra dan RPJMD dilakukan entri pada aplikasi e-

Planning sebagai matrik awal Renja.

Dinas Pertanian dan Pangan akan melakukan pembahasan matrik awal

Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2019 dalam suatu kegiatan

pembahasan yang melibatkan kepala dinas, sekretaris dan wakil dari

setiap bidang di Dinas Pertanian Dan Pangan dalam rapat koordinasi

dan desk atau pembahasan indikator keluaran kegiatan.

3) penyusunan rancangan;

Hasil rancangan awal berupa draf Renja Dinas Pertanian dan Pangan

disempurnakan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan, hasil forum

Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, dan rapat koordinasi

internal di Dinas Pertanian dan Pangan.

4) perumusan rancangan akhir;

Hasil rancangan akhir yang berupa draf juga memuat matrik Renja dari

aplikasi e-Planning dan hasil rancangan akhir ini kemudian diserahkan

ke Bappeda dan Inspektorat untuk dilakukan review (CHR).

5) penetapan.

Dokumen Renja Dinas Pertanian Dan Pangan ini merupakan acuan

Dinas Pertanian dan Pangan dalam penyusunan program dan anggaran

untuk melaksanakan kegiatan pada Tahun 2019.

b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) merupakan dokumen

perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana target pendapatan

dan rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta

rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan. Perincian

dijabarkan sampai dengan rincian obyek pendapatan dan belanja dan

pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya sebagai dasar

penyusunan APBD.

Dasar hukum yang dijadikan pedoman penyusunan Dokumen Rencana

Kerja Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan adalah:


tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 15);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4 Seri E);


tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);


tentang Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7);


tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2019;

6) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2018 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2019;

Prosedur Penyusunan RKA

- RKA dibuat mengacu kepada Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara

Pemerintah Daerah dengan DPRD

- Berdasarkan surat edaran bupati, RKA mulai dientri di aplikasi SIPKD

- Dalam penyusunan RKA dilengkapi dengan daftar rincian program dan

kegiatan dan dokumen pendukung lainnya

- Untuk program dan kegiatan yang didanai dari DAK dibuat dalam RKA

tersendiri

- Penyusunan rancangan anggaran kas bulanan dan triwulan bersamaan

dengan penyusunan RKA untuk mempermudah input ke dalam aplikasi

SIPKD

Dalam rangkaian penyusunan RKA Dinas Pertanian Dan Pangan dilakukan

beberapa kali pembahasan dengan instansi terkait, seperti Komisi B DPRD.

Dalam menyiapkan bahan untuk jawaban tertulis atas pertanyaan DPRD,

Sub Bagian Perencanaan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian dan

Pangan dan bidang terkait untuk menyusun draft jawaban.

Dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RKA Dinas

Pertanian dan Pangan dengan seluruh bidang di lingkungan Dinas

Pertanian dan Pangan, Sub Bagian Perencanaan mengagendakan

pertemuan koordinasi.

DPA PD merupakan dokumen yang merinci tentang sasaran yang hendak

dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran untuk mencapai sasaran

tersebut, rencana penerikan dana tiap satuan kerja hingga pendapatan

yang diperkirakan.

Penyiapan DPA-SKPD dimulai dengan tahapan sebagai berikut:

- Paling lambat 3 hari setelah APBD ditetapkan, PPKD memberitahukan

kepala PD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-PD

- Rancangan DPA –PD tersebut paling lambat 6 hari kerja setelah

pemberitahuan disampaikan kembali ke PPKD sebagai rancangan DPA-

PD

- Rancangan DPA-PD akan diverifikasi oleh tim anggaran pemerintah

daerah paling lambat 15 hari kerja sejak ditetapkan peraturan kepala

daerah tentang penjabaran APBD

- Hasil verifikasi akan dikembalikan lagi ke Kepala PD untuk direvisi dan

kemudian di serahkan ke PPKD untuk disahkan.

- Hasil DPA PD ini yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

c. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjIP)

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah

Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2018 dilaksanakan oleh tim yang

anggotanya terdiri dari perwakilan seluruh bidang selaku pengampu

program di Dinas Pertanian dan Pangan. Diawali dengan rapat koordinasi

awal penyusunan LKjIP Dinas Pertanian dan Pangan, dimana bidang

diharapkan telah menyusun Perjanjian Kinerja secara berjenjang, begitu

pula UPT.

Tim LKjIP Dinas Pertanian Dan Pangan akan penyusunan draf LKjIP Dinas

Pertanian dan Pangan yang terdiri dari narasi, gambar, tabel, data, serta

formulir terkait dengan oleh narasumber (Bagian Organisasi Sekretariat

Daerah Kabupaten Gunungkidul).

Selanjutnya dilakukan finalisasi dokumen LKjIP melalui pembahasan

dengan seluruh bidang. Setelah ditandatangani oleh kepala dinas,

dokumen LKjIP Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2018 disampaikan

kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui Bagian

Organisasi. Selanjutnya LKjIP yang telah disampaikan tersebut akan

dilakukan evaluasi oleh Bagian Organisasi dan Inspektorat Daerah.

Dasar hukum yang dijadikan pedoman penyusunan Dokumen LKjIP Dinas

Pertanian dan Pangan adalah:

1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;



Tahun 2015;

3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;


tentang Urusan Pemerintahan Daerah;



2019;

d. Penyusunan SAKIP dan ROPK

Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian

sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk

tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan dan pengklasifikasian,

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam

rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Bagian organisasi telah menyediakan aplikasi E-SAKIP untuk

memudahkan Perangkat Daerah dalam mempertanggungjawabkan dan

melaporkan kinerja Perangkat Daerah.

Tahap awal dilakukan evaluasi Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun

2016-2021 termasuk reviu lndikator Kinerja Utama (IKU) dengan seluruh

pejabat eselon II, III dan IV.

Selanjutnya perumusan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 di lingkungan

Dinas Pertanian dan Pangan untuk pejabat struktural: kepala dinas,

sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, kepala sub bagian, kepala UPT dan

kepala sub bagian TU UPT masing-masing secara berjenjang. Perumusan

Perjanjian Kinerja di Dinas Pertanian dan Pangan disusun melalui rapat-

rapat koordinasi dengan bidang yang akan menghasilkan dokumen

Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan

kontrak kerja pejabat Eselon II, III dan IV yang akan dilaksanakan di tahun

2019.

Sebagai alat untuk memantau pencapaian target Perjanjian Kinerja Dinas

Pertanian dan Pangan Tahun 2019, bidang diminta untuk menyusun

rencana aksi dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring pencapaian

kinerja setiap bulan. Rencana aksi yang dibuat berupa Rencana

Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) yang meliputi perencaan secara

fisik dan keuangan. ROPK ini disusun oleh PPTK setelah DPA Dinas

Pertanian dan Pangan Tahun 2019 disah kan, dan atau setelah

disahkannya perubahan rincian objek dan Dokumen Perubahan

Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2019.

Penetapan anggaran untuk setiap sub kegiatan disusun sesuai dengan

prioritas sub kegiatan yang bersangkutan, dan sebagai pejabat pelaksana

teknis kegiatan (PPTK), penetapan tersebut harus berpedoman pada

Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran (ROPK) yang telah disusun.

ROPK berhubungan dengan perencanaan anggaran kas setiap bulan,

dalam penyusunan ROPK dibutuhkan beberapa komponen meliputi

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK/TOR), Analisis Standar Biaya, dan draft

anggaran kas.

Format ROPK telah disusun oleh Tim dari BAPPEDA Gunungkidul dalam

aplikasi e-Planning agar terjadi keseragaman dan kesepahaman antara

pelaksana kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah. Fungsi lain dari

penyusunan ROPK adalah sebagai alat untuk melakukan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Hasil monitoring tersebut akan dilakukan reviu secara berkala/bulanan

untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja yang telah dihasilkan dan

mencari solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaannya.

Dasar hukum yang dijadikan pedoman penyusunan Dokumen ROPK Dinas





Keuangan Daerah;








Pemerintah Daerah;


tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;




e. Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Dokumen ini merupakan hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang

dilaksanakan, antara lain melalui rapat koordinasi dan sinkronisasi

program kegiatan dengan anggaran sebagai upaya untuk memantau

pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja dan

mengoptimalkan penyerapan anggaran.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan monev pelaksanaan kegiatan, Sub

Bagian Perencanaan pada tahun 2019 merencanakan untuk melakukan

monitoring langsung ke beberapa lokasi kegiatan dalam rangka melihat

implementasi pelaksanaan rencana kegiatan. Lokasi monev ini disesuaikan

dengan agenda kegiatan bidang yang akan dipantau di tahun 2019.

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan berupa sosialisasi dan

perjalanan monev untuk memantau pelaksanaan kegiatan baik itu berupa

monev sasaran strategis, monev program maupun monev kegiatan.

Selanjutnya, hasil dari monitoring dan evaluasi ini berupa dokumentasi

dan arsip laporan yang nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk

Rencana Tindak Lanjut dari proses monitoring dan evaluasi.

f. Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari

RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan evaluasi terhadap hasil capaian RKPD adalah untuk memastikan

dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam

RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan

jangka menengah daerah, dan pencapaian prioritas dan sasaran

pembangunan tahunan nasional.

Evaluasi hasil dilakukan setiap triwulan, meliputi realisasi pencapaian

target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. Data dan referensi

realisasi keuangan maupun fisik dari kegiatan yang dilaksanakan diperoleh

dari Sub Bagian Keuangan dan bidang pelaksana program kegiatan. Data

ini kemudian diolah dan dianalisis untuk kemudian diinput di aplikasi e-

Planning.

Kepala dinas melaporkan hasil evaluasi Renja kepada Kepala Daerah

melalui Bappeda, dan Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi RKPD

kepada Kepala Daerah setiap triwulan.

Dasar hukum yang dijadikan pedoman penyusunan Dokumen RKPD


1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;





Tahun 2015;


Keuangan Daerah;


Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;








Pemerintah Daerah;










g. Penyusunan Laporan TEPPA (Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan

Anggaran)

Sistem pelaporan TEPPA (Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran)

bertujuan untuk memudahkan Pemerintah Daerah dalam pemantauan

penyerapan anggaran. Dari Sistem TEPPA informasi ini tahapan realisasi

kegiatan dapat dilihat dengan mudah, baik realisasi keuangan maupun

fisik.

Data dan referensi realisasi keuangan maupun fisik dari kegiatan yang

dilaksanakan diperoleh dari Sub Bagian Keuangan dan bidang pengampu

program kegiatan. Data ini kemudian di olah dan di analisis untuk

kemudian diinput di aplikasi SIPP. Sedangkan pelaporan secara fisik

disampaikan kepada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat

Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Dasar hukum yang dijadikan pedoman penyusunan dokumen TEPPA Dinas











Pemerintah Daerah;



2019;

4) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2018 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019

h. Penyusunan Profil Perangkat Daerah

Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk melaporkan pemantauan

terhadap pencapaian hasil pembangunan pertanian, perkebunan,

hortikultura, pengolahan dan peternakan, termasuk kinerja dari

penyelenggara pelayanan di Dinas Pertanian dan Pangan, maka dilakukan

penyusunan profil pertanian Dinas Pertanian dan Pangan setiap tahunnya.

Proses kegiatan yang dilakukan adalah:

- Pengumpulan data dari Dinas Pertanian dan Pangan, UPT Perbenihan,

UPT Puskeswan dan BPP serta instansi terkait

- Kompilasi/konfirmasi dan data entry serta pemuthahiran data

- Pengolahan, analisis, dan penulisan serta pembahasan draf awal

- Finalisasi, penggandaan/percetakan

- Distribusi

Metode pengumpulan data dilakukan dengan rutin/berkala dan juga tidak

rutin atau bila ada survey yang dilakukan.

Penyajian data dilakukan dengan berbagai macam sajian informasi, antara

lain dalam bentuk teks, tabel, grafik, peta atau kombinasinya.

i. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Forum SKPD adalah Forum musyawarah bersama antar pelaku

pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil

Musrenbang tahunan tingkat kecamatan dengan PD atau gabungan PD,

yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, program/kegiatan sektor

atau lintas sektor yang tatacara Pelaksanaannya dilakukan oleh PD.

Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung

maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari

program/kegiatan PD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif

perencanaan pembangunan daerah.

Forum PD membahas rancangan Renja SKPD dengan menggunakan

prioritas program/kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang di kecamatan

sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja SKPD yang

difasilitasi oleh SKPD terkait.

Tahapan pelaksanaan yang dilakukan meliputi :

- Melaksanakan Forum PD;

- Mempersiapkan dan Memaparkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD

masing-masing dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan prioritas program/kegiatan

Pembangunan Kabupaten dan hasil Musrenbang tingkat kecamatan

Tahun 2019;

- Memverifikasi dan Sinkronisasi Renja PD dengan Hasil Musrenbang

tingkat Kecamatan;

- Membuat Berita Acara pelaksanaan Forum PD dan ditandatangani oleh

Tim Pelaksana dan perwakilan peserta;

- Memberikan laporan kepada Bappeda hasil dari Forum PD berupa

Berita Acara Pelaksanaan Forum SKPD dan Rancangan Renja SKPD

Hasil Forum PD.

Dasar hukum yang dijadikan pedoman pelaksanaan Forum PD Dinas


1) Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.


Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

640/3761/SJ tanggal 10 Oktober 2016 tentang Penerapan Aplikasi

eplanning Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota










1.5. Matrik Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Dokumen LKjIP

No. Waktu

Pelaksanaan Sub-Aktivitas Pihak Terkait Keluaran

1. Januari Persiapan

Penyusunan KAK

Penyusunan Tim

Terkumpulnya data,

bahan referensi dan

pendukung lainnya

Tim

KAK

SK Tim

Perjanjian

Kinerja

2. Januari -

Februari Pelaksanaan

Terlaksananya rapat

koordinasi penyusunan

LKjIP

Tersusunnya hasil analisis

dan evaluasi kinerja

Tersusunnya draft awal

dokumen LKjIP

Tersusunnya draft akhir

dokumen LKjIP

Tim

Bidang/Sub

Bag

Notulen

Rapat

Draf LKjIP

Dokumen

LKjIP

3. Februari Terlaksananya pengiriman

laporan

Terlaksananya

pendokumentasian dan

pengarsipan laporan

Tim

Bagian

Organisasi/

Irda

Surat

pengantar

Dokumen Renja

No. Waktu



Penyusunan KAK

Penyusunan Tim

Tim

KAK

SK Tim

2. April - Juli Terkumpulnya data,

bahan referensi dan

pendukung lainnya

Tim

Bahan

penyusun-

an Renja

3. April - Mei Pelaksanaan

Terlaksananya rapat


Renja

Tersusunnya rancangan

awal renja

Tersusunnya rancangan

akhir renja

Tim

Bidang/ Sub

Bag

Notulen

Rapat

Draf Renja

Dokumen

Renja

No. Waktu


Tersusunnya dokumen

renja

4. Mei - Juli Terlaksananya pengiriman

laporan

Terlaksananya


pengarsipan laporan

Tim

Bappeda/

Irda

Surat

pengantar

Dokumen RKA dan DPA

No. Waktu


1. Januari dan

bulan

September

Persiapan

Penyusunan KAK

Penyusunan Tim

Tim

KAK

SK Tim

2. Januari dan

Juni dan

September

Terkumpulnya data,

bahan referensi dan

pendukung lainnya

Tim

Bahan

penyusu

nan RKA

dan DPA

3. Juni dan September

Pelaksanaan

Terlaksananya rapat


RKA/DPA

Terlaksananya input RKA

pada aplikasi e-planning

dan SIPKD

Tersusunnya dokumen

RKA

Terlaksananya input DPA

dan anggaran kas pada

aplikasi SIPKD

Tersusunnya dokumen

DPA

Tim

Bidang/ Sub

Bag

Notulen

Rapat

Draf RKA

Dokumen

DPA

3. Januari dan

Juni dan

Oktober

Terlaksananya pengiriman

laporan

Terlaksananya


pengarsipan laporan

Tim

Bappeda/

Irda

BKAD/Ang-

garan

Surat

pengantar

ROPK

No. Waktu



Penyusunan KAK

Sub Bag

Perencanaan

KAK

2. Januari dan

Oktober Terkumpulnya data,

bahan referensi dan

pendukung lainnya

Bidang

Sub Bag

Bahan

penyusu

nan ROPK

3. Januasri dan

Oktober Pelaksanaan

Terlaksananya rapat


ROPK

Terlaksananya input

ROPK pada aplikasi e-

planning

Tersusunnya dokumen

ROPK

Sub Bag

Perencanaan

PPTK

Notulen

Rapat

Draf ROPK

Dokumen

ROPK Fisik

dan

Keuangan

3. Januari dan

Oktober Terlaksananya pengiriman

laporan

Terlaksananya


pengarsipan laporan

Sub Bagian

Perencanaan

Bappeda

Surat

pengantar

Forum PD

No. Waktu



Penyusunan KAK

Tim

Sub Bag

Perencanaan

KAK

SK Tim

2. Februari Terlaksananya rapat pra

forum PD

Terkumpulnya data,

bahan referensi dan

pendukung lainnya

Sub Bag

Perencanaan

Bidang

Sub Bag

UPT

BPP

Notulen

Rapat

Bahan

penyusu

nan Forum

PD

3. Januari dan Oktober

Pelaksanaan

Terlaksananya rapat

koordinasi Forum PD

Sub Bag

Perencanaan

Bidang

Sub Bag

UPT

BPP

Tamu

undangan

Notulen

Rapat

Draf bahan

Renja 2020

No. Waktu


3. Januari dan


laporan

Terlaksananya


pengarsipan laporan

Sub Bagian

Perencanaan

Bappeda

Surat

pengantar

Berita

Acara

Forum PD

Dokumen TEPPA

No. Waktu



Penyusunan KAK

Tim

Sub Bag

Perencanaan

KAK

SK Tim

2. Januari -

Desember Pelaksanaan

Terkumpulnya data,

bahan referensi dan

pendukung lainnya

Terlaksananya

analisis/pengolahan data

laporan pengendalian

kegiatan

Terlaksananya input data

hasil analisis pada aplikasi

SIPP

Tersusunnya laporan

penyerapan anggaran

(TEPPA)

Sub Bag

Perencanaan

Sub Bag

Keuangan

PPTK

Bahan

penyusu

nan TEPPA

Dokumen

TEPPA per

bulan

3. Januari - Desember


laporan

Sub Bagian

Perencanaan

Bagian

Administrasi

Pembangun-

an

Surat

pengantar

4. Desember Terlaksananya


pengarsipan laporan

Sub Bagian

Perencanaan

dokumen

Evaluasi Hasil RKPD

No. Waktu



Penyusunan KAK

Tim

Sub Bag

Perencanaan

KAK

SK Tim

No. Waktu


2. Januari Terkumpulnya data,

bahan referensi dan

pendukung lainnya

Bidang

Sub Bag

Bahan

penyusu

nan RKPD

3. Januari /

Maret / April

/ Juli/

Oktober

Pelaksanaan

Terlaksananya

analisis/pengolahan data

evaluasi RKPD

Terlaksananya input data

hasil evaluasi RKPD pada

aplikasi e monev/e

planning

Tersusunnya laporan

evaluasi RKPD

Sub Bag

Perencanaan

PPTK

Dokumen

RKPD per

triwulan

3. Januari / april/juli/

desember


laporan

Terlaksananya


pengarsipan laporan

Sub Bagian

Perencanaan

Bappeda

Surat

pengantar

Rapat Monitoring dan Evaluasi

No. Waktu



Penyusunan KAK

Tim

Sub Bag

Perencanaan

KAK

SK Tim

2. Januasri dan

Oktober Pelaksanaan

Terlaksananya sosialisasi

monitoring dan evaluasi

tahun 2019

Terlaksananya monitoring

dan evaluasi sasaran

strategis

Terlaksananya monitoring

dan evaluasi program

Tersusunnya monitoring

dan evaluasi kegiatan

Tersusunnya dokumen

ROPK

Sub Bag

Perencanaan

Bidang

Sub Bag

UPT

BPP

Bahan

pelaksana

an monev

RTL monev

sasaran

strategis,

program

dan

kegiatan

Dokumen

Monev

kegiatan

3. Januari dan


laporan

Terlaksananya

pengarsipan laporan

Sub Bagian

Perencanaan

Bappeda/

Irda/setda/

Kementrian

Dokumen

monev

Profil Perangkat Daerah

No. Waktu



Penyusunan KAK

Tim

Sub Bag

Perencanaan

KAK

SK Tim

2. Maret -April Terkumpulnya data,

bahan referensi dan

pendukung penyusun

profil PD

Bidang

Sub Bag

Bahan

penyusu

nan Profil

PD

3. Maret - Mei Pelaksanaan

Terlaksananya rapat


profil PD

Tersusunnya profil PD

Terlaksananya pencetakan

buku profil PD

Sub Bag

Perencanaan

PPTK

Notulen

Rapat

Draf

Dokumen

Profil PD

2018

3. Juni Tersusunnya laporan

kegiatan penyusunan

Profil PD

Sub Bagian

Perencanaan

Dokumen

Profil PD

2018

1.6. Pelaksana

Pelaksana Program Peningkatan Kualitas Perencanaan yang

tertuang dalam Kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah;

Pengendalian Internal Perangkat Daerah; dan Pengeolaan Data dan Sistem

Iinformasi Perangkat Daerah adalah Sub Bagian Perencanaan Dinas

Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.

Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan

Pangan, yang menyatakan bahwa Sekretariat mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring,

evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian,

perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan

hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan

fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian

Perencanaan mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan;

b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan;

c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan;

d. menyusun rancangan kebijakan umum dinas;

e. melaksanakan analisis dan penyajian data;

f. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi

pembangunan di bidang pertanian dan pangan;

g. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan

kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;

h. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan

program dan kegiatan dinas;

j. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;

k. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan

dinas;

l. menyusun laporan kinerja dinas;

m. menyelenggarakan sitem pengendalian intern Subbagian Perencanaan;

n. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang perencanaan; dan

o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian

Perencanaan.

1.7. Sumber Dana (Pembiayaan)

Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Perencanaan yang tertuang

dalam bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp157.605.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima ribu

rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah, sebesar Rp

35.900.000,-

2. Pengendalian Internal Perangkat Daerah, sebesar Rp 30.400.000,-;

3. Pengeolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah, sebesar Rp

91.305.000,-

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

1.1

1.1.1 Tersusunnya Kerangka Acuan Kerja

(KAK) kegiatan

1.1.2 Terbentuknya tim penyusun LKjIP

1.1.3 Terkumpulnya data, bahan referensi dan

pendukung lainnya

1.2


(KAK) kegiatan

1.2.2 Terbentuknya tim penyusun Renja


pendukung lainnya

1.3


(KAK) kegiatan

1.3.2 Terbentuknya tim penyusun RKA/DPA


pendukung lainnya

1.4


(KAK) kegiatan

1.4.2 Terkumpulnya data dan bahan

pendukung lainnya

1.5


(KAK) kegiatan

1.5.2 Terbentuknya tim forum PD

1.5.3 Terlaksananya rapat koordinasi

persiapan pelaksanaan forum PD


pendukung lainnya

2 Pelaksanaan

2.1


penyusunan LKjIP

2.1.2 Tersusunnya hasil analisis dan evaluasi

kinerja

2.1.3 Tersusunnya draft awal dokumen LKjIP

2.1.4Tersusunnya draft akhir dokumen LKjIP

Matrik Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Persiapan

Dokumen LKjIP

Desember

Dokumen LKjIP

Dokumen Rencana Kerja (Renja)

Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Dokumen Rencana Kerja Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK)

Forum PD

Juni Juli Agustus September Oktober November

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Januari Februari Maret April MeiNomor Group/Indikator/Kegiatan Fisik

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

3.4

3.4.1 Terlaksananya pengiriman laporan

3.4.2 Terlaksananya pendokumentasian dan

pengarsipan laporan

3.5

3.5.1 Terlaksananya pengiriman laporan

3.5.2 Terlaksananya pendokumentasian dan

pengarsipan laporan

November DesemberMei Juni Juli Agustus September OktoberNomor Group/Indikator/Kegiatan Fisik


Januari Februari Maret April

Dokumen Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK)

Forum PD

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Persiapan

1.1

1.1.1 Tersusunnya Kerangka Acuan

Kerja (KAK) kegiatan

1.1.2 Terbentuknya tim penyusun

laporan TEPPA

1.2



1.2.2 Terbentuknya tim penyusun

evaluasi RKPD

1.3



1.3.2 Terbentuknya tim monev dan

evaluasi

2 Pelaksanaan

2.1

2.1.1 Terkumpulnya data, bahan

referensi dan pendukung lainnya

2.1.2 Terlaksananya

analisis/pengolahan data laporan

pengendalian kegiatan

2.1.3 Terlaksananya input data hasil

analisis pada aplikasi SIPP

2.1.4 Tersusunnya laporan penyerapan

anggaran

Dokumen laporan TEPPA (Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran)

Oktober November Desember


Evaluasi hasil RKPD

Rapat monitoring dan evaluasi

April Mei Juni Juli Agustus Septemb

Matrik 2. Pengendalian Internal Perangkat Daerah

No Group/Indikator/Kegiatan Fisik


Januari Februari Maret

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.2

2.2.1 Terkumpulnya data, bahan

referensi dan pendukung lainnya

2.2.2 Terlaksananya

analisis/pengolahan data evaluasi

RKPD

2.2.3 Terlaksananya input data hasil

evaluasi RKPD pada aplikasi

eMonev/ePlanning

2.2.4 Tersusunnya laporan evaluasi

RKPD

2.3

2.3.1 Terlaksananya sosialisasi

monitoring dan evaluasi tahun

2019

2.3.2 Terlaksananya monitoring dan

evaluasi sasaran strategis


evaluasi program


evaluasi kegiatan

2.3.5 Tersusunnya rencana tindak

lanjut monitoring dan evaluasi

3 Pelaporan

Agustus Septemb Oktober November DesemberFebruari Maret April Mei Juni Juli

Evaluasi hasil RKPD


No Group/Indikator/Kegiatan Fisik


Januari

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

3.1

3.1.1 Terlaksananya pengiriman

laporan

3.1.2 Terlaksananya


pengarsipan laporan

3.2

3.2.1 Terlaksananya pengiriman

laporan

3.2.2 Terlaksananya


pengarsipan laporan

3.3

3.3.1 Terususunnya laporan kajian

evaluasi

November DesemberMei Juni Juli Agustus Septemb OktoberNo Group/Indikator/Kegiatan Fisik



Evaluasi hasil RKPD



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Persiapan

1.1

1.1.1 Tersusunnya Rencana Acuan Kerja

(KAK)

1.1.2 Terbentuknya tim penyusun profil

perangkat daerah

1.1.3 Terkumpulnya data dan bahan

pendukung penyusunan profil PD

2 Pelaksanaan

2.1


penyusunan profil perangkat daerah

2.1.2 Tersusunnya profil perangkat daerah

2.1.3 Terlaksananya pencetakan buku profil

perangkat daerah

3 Pelaporan

3.1

3.1.1 Tersusunnya laporan kegiatan

penyusunan profil PD

Matrik 3. Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

Desember

Penyusunan data profil perangkat daerah



Juni Juli AgustusSeptemb

erOktober November


Januari Februari Maret April MeiNomor Group/Indikator/Kegiatan Fisik

Kerangka Acuan Kerja

Program Peningkatan Agribisnis

Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

2019

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan

Peningkatan Mutu Hasil Pertanian ini dibuat agar dapat menjadi acuan di

Tahun Anggaran 2019.

PLT Kepala Bidang PPHP

Ir. ASTUTI ADIATI, M.Si.

NIP. 19611215 199403 2 001

Wonosari, Januari 2019

Pelaksana Kegiatan

Ir. IRIAWAN DJATIASMORO

NIP. 19611202 199003 1 006

Mengetahui,

Kepala Dinas

Ir. BAMBANG WISNU BROTO

NIP. 19610921 198903 1 007


Program Peningkatan Produksi

Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

2019



Perkebunan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

2019

KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM : 3.03.3.03.01.21. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA 3.03.3.03.01.21.01. PEMBINAAN BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN

A. LATAR BELAKANG

Perkebunan adalah bagian dari pembangunan pertanian. Di Kabupaten Gunungkidul dengan kondisi lahan lereng berbukit masih terdapat potensi budidaya perkebunan, seperti : kakao, kelapa, jambu mete, dan tembakau. Ke empat komoditas tersebut merupakan komoditas unggulan yang telah ditetapkan sebagai indicator kinerja utama dalam pembangunan sub sector perkebunan.Adapun sasaran produksi kakao dalam IKU 2019 sebesar 413 ton, kelapa 22.819.104 butir, mete 575,6 ton, dan Tembakau 491,565 ton. Untuk mencapai sasaran produksi tersebut diperlukan pengembangan luas tanam dan upaya peningkatan produksi. Untuk mengembangkan luas lahan perkebunan masih terkendala yaitu harus menggeser komoditas yang lain karena lahan yang ada sudah penuh dengan komoditas pertanian yang lain. Untuk itu diperlukan perbandingan analisa usaha tani antar komoditas dengan berbagai pertimbangan. Salah satu upaya dalam peningkatan produksi adalah dengan intensifikasi, yaitu dengan perbaikan mutu benih/bibit, pemupukan, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran produksi perkebunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka diadakan kegiatan Pembinaan budidaya perkebunan dengan memberikan bantuan bibit bermutu, pupuk organic, pupuk NPK, pemeliharaan pohon induk, bimbingan teknis budidaya,sosialisasi, dan koordinasi petugas statistic perkebunan.

B. MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud diadakannya kegiatan Pembinaan budidaya tanaman perkebunan adalah untuk menumbuhkan semangat kembali dalam membudidayakan tanaman perkebunan.

2. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani perkebunan. 3. Sasarannya adalah Kelompok Tani yang sudah teregister di Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Gunungkidul.

C. DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam

lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-

undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 perihal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan

Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan

Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

D. KELUARAN Output yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah :

1. Intensifikasi kakao seluas 20 ha 2. Intensifikasi kelapa seluas 10 ha 3. Intensifikasi jambu mete seluas 10 ha 4. Pemeliharaan kebun induk kakao 1 ha 5. Bimbingan teknis budidaya kakao 1 angkatan 6. Bimbingan teknis budidaya mete 1 angkatan 7. Peremajaan tanaman kakao 8.000 batang 8. Rapat koordinasi petugas data statistic perkebunan 4 kali 9. Sosialisasi TP4D 1 kali

E. LOKASI KEGIATAN

1. Intensifikasi kakao 20 ha di : a. KT Sari Mulyo Pijenan, Tambakromo, Ponjong b. KT Sido Maju Sambirejo, Sawahan, Ponjong c. KT Subur Makmur Gedangan 3, Gedangrejo, Karangmojo d. KT Ngupadi Koyo Sawur, Sawahan, Ponjong e. KT Sumber Sladi, Umbulrejo, Ponjong

2. Intensifikasi kelapa 10 ha di :

a. KT Lestari Tambakrejo, Semanu b. KT Marsudi Boga Siwi, Jetis Wetan, Pacarejo, Semanu c. KT Ngudi Rejeki Serpeng Kidul, Pacarejo, Semanu

3. Intensifikasi jambu mete 10 ha di KT Sido Makmur Ngadiloko, Kalitekuk, Semin 4. Peremajaan tanaman kakao 8.000 batang di :

a. KT Wukir Mulyo Kedungpoh Lor, Kedungpoh, Nglipar b. KT Sedyo Mulyo Sunggingan, Umbulrejo, Ponjong c. KT Sido Dadi Surodadi, Umbulrejo, Ponjong d. KT Krendo Wahono Tambakromo, Tambakromo, Ponjong

5. Pemeliharaan pohon induk kakao di Kebun Tawarsari, Wonosari seluas 1 ha 6. Bimbingan teknis budidaya kakao 1 angkatan 25 orang di KT Sedyo Mulyo Sunggingan,

Umbulrejo, Ponjong 7. Bimbingan teknis budidaya mete 1 angkatan 25 orang di KT Ngudi Rejeki Blembem, Candirejo,

Semin 8. Rapat koordinasi petugas data statistic perkebunan 4 kali di Dinas Pertanian dan Pangan 9. Sosialisasi TP4D di Dinas Pertanian dan Pangan

F. INPUT KEGIATAN Besarnya anggaran yang dibutuhkan Rp. 375.245.000,- terdiri dari :

1. Belanja alat tulis kantor sebesar Rp 906.000 untuk ATK kegiatan dan ATK Bimbingan teknis budidaya kakao dan mete berupa penyediaan kertas plano, spidol besar, dan solasi kertas.

2. Belanja bahan obat-obatan untuk pemeliharaan pohon induk kakao sebesar Rp 21.854.000 untuk pengadaan pupuk organic, pupuk NPK, herbisida, dan pestisida.

3. Belanja bahan praktek KBM sebesar Rp 800.000 untuk bahan praktek KBM bimbingan teknis budidaya kakao dan mete.

4. Belanja jasa tenaga harian lepas/upah tenaga sebesar Rp 27.200.000 untuk pemeliharaan kebun induk kakao yang terdiri dari : pembuatan rorak, pemupukan, pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit, serta biaya pengawasan.

5. Transport peserta penyuluhan/pembinaan/pelatihan sebesar Rp. 2.500.000 untuk peserta bimtek budidaya kakao dan mete masing-masing 25 0rang selama 2 hari.

6. Belanja penggandaan/fotocopy sebesar Rp 1.200.000. 7. Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 20.505.000 untuk biaya makan, minum, dan

snack rapat, sosialisasi, dan bimbingan teknis. 8. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp 15.230.000 digunakan untuk perjalanan dinas dalam daerah

dalam rangka intensifikasi kakao, intensifikasi kelapa, intensifikasi jambu mete, peremajaan tanaman kakao, bimtek budidaya kakao, dan bimtek budidaya mete Rp. 8.220.000,-. Perjalanan

dinas luar daerah digunakan dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan menghadiri undangan dari kementerian Pertanian Rp. 7.010.000,-.

9. Belanja hibah barang kepada masyarakat sebesar Rp 284.050.000, digunakan untuk pengadaan barang yang akan diserahkan kepada Kelompok Tani untuk : a. Intensifikasi kakao 20 ha berupa pengadaan pupuk organik dan pupuk NPK b. Intensifikasi kelapa 10 ha berupa pengadaan pupuk organik dan pupuk NPK c. Intensifikasi jambu mete 10 ha berupa pengadaan pupuk organik dan pupuk NPK d. Peremajaan tanaman kakao 8 ha berupa pengadaan bibit dan pupuk NPK

G. CARA PELAKSANAAN

1. Intensifikasi kakao seluas 20 ha dilaksanakan di 5 Kelompok Tani dengan memberikan bantuan pupuk organic dan pupuk NPK serta bimbingan teknis budidaya kakao.

2. Intensifikasi kelapa seluas 10 ha dilaksanakan di Kelompok Tani dengan memberikan bantuan pupuk organic dan pupuk NPK.

3. Intensifikasi jambu mete seluas 10 ha dilaksanakan di 1 Kelompok Tani dengan memberikan bantuan pupuk organic dan pupuk NPK serta bimbingan teknis budidaya jambu mete.

4. Peremajaan tanaman kakao dilaksanakan di kelompok tani kakao yang sudah tidak produktif, umur lebih dari 20 tahun, jumlah tegakan kurang dari 30 % populasi normal, produktivitas rendah kurang dari 500 kg/ha/tahun, dengan memberikan bantuan bibit dan pupuk NPK serta sosialisasi/pembinaan di 4 Kelompok Tani.

5. Pemeliharaan pohon induk kakao selua 1 ha di Kebun Tawarsari, wonosari 6. Rapat koordinasi petugas data statistic perkebunan di kabupaten sebanyak 4 kali

H. WAKTU PELAKSANAAN

1. Intensifikasi kakao seluas 20 ha dilaksanakan pada bulan Maret 2019. 2. Intensifikasi kelapa seluas 10 ha dilaksanakan pada bulan Maret 2019. 3. Intensifikasi jambu mete seluas 10 ha dilaksanakan pada bulan Maret 2019. 4. Peremajaan tanaman kakao dilaksanakan pada bulan Oktober 2019. 5. Pemeliharaan pohon induk kakao dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2019. 6. Rapat koordinasi petugas data statistic perkebunan dilaksanakan pada setiap akhir Tri Wulan,

yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. I. MANFAAT KEGIATAN

1. Dengan adanya pemupukan, baik pupuk organic maupun pupuk NPK dapat meningkatkan hasil produksi perkebunan untuk komoditas kakao, kelapa dan jambu mete.

2. Dengan adanya peremajaan tanaman kakao maka akan mengoptimalkan biaya usaha tani serta sebagai upaya peningkatan produksi

3. Dengan adanya bimbingan teknis budidaya kakao dan mete maka akan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya kakao dan mete.

4. Dengan adanya pemeliharaan pohon induk kakao maka akan terbentuk kebun induk yang kuat yang dapat memenuhi sumber entres maupun sumber benihkakao di Kabupaten Gunungkidul

5. Dengan adanya koordinasi petugas data statistic perkebunan maka akan tersusun laporan statistic perkebunan yang baik dan tepat waktu.


3.03.3.03.01.21. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA 3.03.3.03.01.21.05. KEGIATAN PEMBINAAN BUDIDAYA TANAMAN HORTIKULTURA

A. LATAR BELAKANG

Hortikultura adalah bagian dari pembangunan pertanian. Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, tanaman hias, dan tanaman biofarmaka. Di Kabupaten Gunungkidul dengan kondisi topografi lereng berbukit masih terdapat potensi budidaya hortikultura, seperti : Tanaman buah mangga, durian, klengkeng, rambutan, jambu air, jambu biji, sawo, duku, manggis, sri kaya, semangka, dll,tanaman sayuran Cabe, bawang merah, bawang putih, sawi, tomat, dll, tanaman hias seperti anggrek, anthorium, dll, tanaman biofarmaka seperti jahe, kunyit, lengkuas, kencur, dll. Tanaman cabe dan bawang merah merupakan komoditas unggulan yang telah ditetapkan sebagai indicator kinerja utama dalam pembangunan sub sector perkebunan. Adapun sasaran produksi cabe dalam IKU 2019 sebesar 487,29 ton dan Bawang merahsebesar 470,56 ton. Untuk mencapai sasaran produksi maka diperlukan pengembangan luas tanam dan upaya peningkatan produksi. Untuk mengembangkan luas lahan hortikultura masih terkendala yaitu harus menggeser komoditas yang lain karena lahan yang ada sudah penuh dengan komoditas pertanian yang lain. Untuk itu diperlukan perbandingan analisa usaha tani antar komoditas dengan berbagai pertimbangan. Salah satu upaya dalam peningkatan produksi adalah dengan intensifikasi, yaitu dengan perbaikan mutu benih/bibit, pemupukan, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran produksi hortikultura yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka diadakan kegiatan Pembinaan budidaya tanaman hortikultura dengan memberikan bantuan bibit bermutu, pupuk organic, pupuk NPK, bimbingan teknis budidaya,sosialisasi, dan koordinasi petugas statistic hortikultura.

B. MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN 1. Maksud diadakannya kegiatan Pembinaan budidaya tanaman hortikultura adalah untuk

menumbuhkan semangat kembali dalam membudidayakan tanaman hortikultura. 2. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani hortikultura 3. Sasarannya adalah Kelompok Tani yang sudah teregister di Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Gunungkidul. C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-

undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 perihal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan

Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan

Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

D. KELUARAN

Output yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah : 1. Terlaksananya pemeliharaan kebun buah durian di KT Kencono Mukti Nglanggeran 5 ha 2. Terlaksananya pemeliharaan tanaman jambu madu deli 400 batang di KT Watu Gesang Pakel,

Hargosari, Tanjungsari 3. Tersedianya bantuan bibit buah-buahan untuk acara seremonial 1500 batang 5 jenis 4. Terlaksananya pemeliharaan kebun buah di KT Ngudi Makmur I, Tapansari, Watusigar, Ngawen

1 paket 5. Terlaksananya pengembangan Kebun Buah di KT Argo Sejati, Umbulrejo, Ponjong 1 ha 6. Terlaksananya pengembangan kebun buah jambu madu deli 1 ha di KT Cipto Tunggal Ngampo,

Pacarejo, Semanu 7. Terlaksananya pengembangan bawang putih lumbu putih di Kelompok Tani Logandeng, Playen 8. Terselenggaranya bimtek budidaya tanaman cabe 2 angkatan 50 orang di dinas 9. Terselenggaranya bimtek budidaya tanaman bawang merah 2 angkatan 50 orang di dinas 10. Terselenggaranya Rapat koordinasi petugas data statistic hortikultura 4 kali di dinas

E. LOKASI KEGIATAN

1. Pemeliharaan tanaman durian di KT Kencono Mukti Nglanggeran, Patuk (TTP NGlanggeran) 2. Pemeliharaan tanaman jambu madu deli di KT Watugesang Pakel, Hargosari, Tanjungsari. 3. Pengembangan kebun buah jambu madu deli di KT Cipto Tunggal Ngampo, Candirejo, Semanu 4. Pemeliharaan kebun buah di KT Ngudi Makmur I Tapansari, Watusigar, Ngawen 5. Pengembangan kebun buah di KT. Argo Sejati Wanglu, Umbulrejo, Ponjong 6. Pengembangan bawang putih lumbu putih di KT Logandeng, Playen, Gunungkidul 7. Persediaan bibit buah-buahan untuk acara seremonial di dinas

F. INPUT KEGIATAN

Besarnya anggaran yang dibutuhkan Rp282.294.000,- terdiri dari : 1. Belanja alat tulis kantor sebesar Rp 2.414.000 untuk ATK kegiatan dan ATK Bimbingan teknis

budidaya bawang merah dan cabe berupa penyediaan kertas plano, spidol besar, dan solasi kertas.

2. Belanja bibit/bahan tanaman untuk acara seremonial sebesar Rp61.050.000,- terdiri dari bibit alpukat, jambu dalhari, jambu Kristal, durian, dan jambu madu deli.

3. Belanja bahan praktek KBM untuk bimtek budidaya bawang merah dan cabe Rp. 800.000,- 4. Belanja jasa tenaga harian lepas/upah tenaga harian lepas dan THR tenaga administrasi umum

S1 untuk pendampingan program peningkatan produksi 1 orang Rp 21.080.000,- 5. Transport peserta bimtek budidaya bawang merah dan cabe masing-masing 2 angkatan selama

2 hari untuk 30 peserta Rp 5.000.000,- 6. Belanja penggandaan/foto copy untuk materi bimtek bawang merah dan cabe serta fotocopy

dan penjilidan laporan sebesar Rp. 1.700.000,-. Cetak blangko statistic tanaman hortikultura Rp. 2.000.000,-

7. Belanja makan, minum, dan snack rapat, bimtek bawang merah dan cabe, sosialisasi dan pembinaan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan buah-buahan Rp. 18.450.000,-

8. Belanja perjalanan dinas dalam daerah, yaitu dalam rangka bimtek bawang merah dan cabe, sosialisasi dan pembinaan pengembangan dan pemeliharaan tanaman buah-buahan sebesar Rp7.980.000,-. Perjalanan dinas luar daerah yaitu untuk koordinasi dan konsultasi serta menghadiri undangan dari Kementerian Pertanian sebesar Rp. 30.240.000,-

9. Belanja hibah barang kepada masyarakat sebesar Rp 133.980.000,- digunakan untuk pengadaan barang yang akan diserahkan kepada Kelompok Tani untuk : a. Pemeliharaan tanaman durian, berupa pengadaan pupuk organic dan pupuk NPK b. Pemeliharaan tanaman jambu madu deli, berupa pengadaan pupuk NPK, pupuk organic

cair, pupuk organic, pestisida, Bio starter, dan perangsang pembungaan c. Pengembangan kebun buah jambu madu deli di KT Cipto Tunggal, Ngampo, Candirejo,

Semanu, berupa pengadaan bibit tanaman jambu madu deli, pupuk organic, pupuk NPK, dan planter bag 250 liter

d. Pemeliharaan kebun buah tapansari, berupa pengadaan pupuk organic dan pupuk NPK e. Pengembangan kebun buah di KT Argo Sejati Wanglu, Umbulrejo, Ponjong, berupa

pengadaan bibit tanaman jambu madu deli dan jambu Kristal, pupuk organik, dan pupuk NPK.

f. Pengembangan bawang putih lumbu putih di KT Gemah Ripah Logandeng, Playen, berupa: pengadaan bibit bawang putih, pupuk NPK, dan pupuk organic.

G. CARA PELAKSANAAN

1. Pemeliharaan kebun buah durian di KT Kencono Mukti Nglanggeran 5 ha, dengan memberikan bantuan pupuk organic dan pupuk NPK serta sosialisasi dan pembinaan

2. Pemeliharaan tanaman jambu madu deli 400 batang di KT Watu Gesang, Pakel, Hargosari, Tanjungsari, dengan memberikan bantuan pupuk NPK, pupuk organic cair, pupuk organic, pestisida, bio starter, perangsang pembungaan, sosialisasi dan pembinaan

3. Bantuan bibit buah-buahan untuk acara seremonial 1500 batang 5 jenis, diberikan kepada sekolah, PKK, pemerhati lingkungan, karang taruna dan OPD terkait.

4. Pemeliharaan kebun buah di KT Ngudi Makmur I, Tapansari, Watusigar, Ngawen 1 paket, dengan memberikan bantuan pupuk organic dan pupuk NPK serta sosialisasi dan pembinaan

5. Pengembangan Kebun Buah di KT Argo Sejati Wanglu, Umbulrejo, Ponjong, dengan memberikan bantuan bibit, pupuk organic dan pupuk NPK serta sosialisasi dan pembinaan

6. Pengembangan kebun buah jambu madu deli 1 ha di KT Cipto Tunggal Ngampo, Pacarejo, Semanu, dengan memberikan bantuan bibit, pupuk organic, dan pupuk NPK, planter bag, serta sosialisasi dan pembinaan

7. Bimbingan teknis budidaya cabe sebanyak 2 angkatan masing-masing 25 peserta di dinas 8. Bimbingan teknis budidaya bawang merah sebanyak 2 angkatan masing-masing 25 peserta di

dinas 9. Rapat koordinasi petugas data statistik hortikultura dilaksanakan di Dinas.

H. WAKTU PELAKSANAAN

1. Pemeliharaan kebun buah durian di KT Kencono Mukti Nglanggeran 5 ha, dilaksanakan pada bulan maret 2019

2. Pemeliharaan tanaman jambu madu deli 400 batang di KT Watu Gesang, Pakel, Hargosari, Tanjungsari, dilaksanakan pada bulan maret 2019

3. Bantuan bibit buah-buahan untuk acara seremonial 1500 batang 5 jenis, dilaksanakan pada bulan oktober 2019

4. Pemeliharaan kebun buah di KT Ngudi Makmur I, Tapansari, Watusigar, Ngawen 1 paket, dilaksanakan pada bulan maret 2019

5. Pengembangan Kebun Buah di KT Argo Sejati Wanglu, Umbulrejo, Ponjong, dilaksanakan pada bulan oktober 2019

6. Pengembangan kebun buah jambu madu deli 1 ha di KT Cipto Tunggal Ngampo, Pacarejo, Semanu, dilaksanakan pada bulan oktober 2019

7. Bimbingan teknis budidaya cabe sebanyak 2 angkatan masing-masing 25 peserta dilaksanakan pada bulan Maret 2019

8. Bimbingan teknis budidaya bawang merah sebanyak 2 angkatan masing-masing 25 peserta dilaksanakan pada bulan April 2019

9. Rapat koordinasi petugas data statistic hortikultura dilaksanakan pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 2019.

I. MANFAAT KEGIATAN

1. Dengan adanya pemupukan, baik pupuk organic, pupuk cair maupun pupuk NPK serta pemberian zat perangsang tumbuh dapat meningkatkan hasil produksi tanaman buah-buahan.

2. Dengan adanya pengembangan tanaman buah-buahan selain sebagai upaya peningkatan produksi juga sebagai agrowisata.

3. Dengan adanya bimbingan teknis budidaya cabe dan bawang merah maka akan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya.

4. Dengan adanya pemeliharaan kebun buah maka akan terbentuk kebun buah yang sehat, produktif, dan dapat memenuhi sumber entres maupun sumber benih di Kabupaten Gunungkidul

5. Dengan adanya persedian bibit buah-buahan maka permintaan bibit untuk acara seremonial dapat terpenuhi.


PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS TANAMAN KAKAO

TAHUN ANGGARAN 2019


Jl. Taman Bhakti No 2 Wonosari Gunungkidul 55812

KERANGKA ACUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAKAO TA 2019


Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Program : Program Peningkatan Produksi Perkebunan dan Hortikultura (3.03.3.03.01.21)

Capaian : Pembinaan Budidaya Tanaman Perkebunan

Kegiatan : Bimbingan Teknis Tanaman Bawang Merah (3.03.3.03.01.21.05)

Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Tanaman Perkebunan Tahun

Anggaran 2018

Keluaran : Terlaksananya Bimbingan Teknis Tanaman Kakao

Volume : 4 kali @ 25 orang

A. Latar Belakang

Pembangunan perkebunan adalah salah satu komoditas pertanian yang

pertumbuhannya positif terhadap pendapatan yang menghasilkan devisa negara

yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup berarti

dalam pembangunan ekonomi nasional, dapat menyediakan bahan baku industri

dalam negeri, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dan

pengembangan wilayah dan peningkatan gerak roda perekonomian di pedesaan.

Tanaman kakao telah memberikan andil dan menjadi salah satu

komoditas unggulan di Kabupaten Gunungkidul serta memberikan pendapatan

tambahan bagi petani pada masa tanaman lain belum berproduksi. Langkah

strategis yang perlu dilaksanakan agar agribisnis perkebunan tersebut dapat

semakin lebih produktif, efisief berdaya saing tinggi dan berkesinambunan, maka

antar sub sistem dalam agribisnis perkebunan dimaksud diharapkan dapat berjalan

lancar, terpadu dan berkelanjutan sejalan dengan pendekatan sistem dan usaha

agribisnis di bidang perkebuanan. Langkah operasional yang ditempuh meliputi

kegiatan dalam rangka (1) mendorong dan mengembangkan peningkatan produksi

dan produktivitas tanaman dengan tingkatan mutu sesuai permintaan konsumen (2)

penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani yang semakain produktif

serta (3) peningkatan pemberdayaan masyarakat/petani di dalam melaksanakan

agribisnis perkebunan.

Kondisi tanaman kakao yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul adalah

sebagai berikut :

- Produktifitas belum sesuai standar teknis.

- Luas lahan belum optimal

- Banyak tanaman berusia tua sehingga produktifitasnya rendah.

- Petani belum menggunakan benih unggul yang sesuai dengan kondisi

wilayah.

- Pemeliharaan tanaman belum intensif

Melihat kondisi tersebut maka salah satu langkah untuk mengatasi adalah dengan

melakukan peremajaan tanaman Kakao dengan di dukung pembekalan kelompok

tani sasaran melalui Bimbingan Teknis Budidaya Tanaman Kakao.

B. Tujuan

Bimbingan teknis budidaya tanaman Kakao adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya

tanaman Kakao

2. Meningkatkan produksi dan produktifitas Kakao rakyat;

3. Memberikan bekal kepada petani tentang kegiatan intensifikasi tanaman

Kakao tahun 2019;

C. Sasaran

Sasaran Bimbingan Teknis Tanaman Kakao adalah :

1. Sasaran Kuatitatif

Sasaran kegiatan ini adalah petani dari dua kelompok tani pelaksana kegiatan

peremajaan tanaman Kakao tahun 2019 yaitu :

a. KT. Ngudi Makmur, Rejosari, Ngawis, Karangmojo

b. KT. Makmur, Karanganom I, Ngawis, Karangmojo

2. Persyaratan Peserta :

a. Peserta belum pernah mengikuti Bimbingan Teknis Tanaman Kakao untuk

komoditas Kakao

b. Peserta wajib mengikuti Bimbingan Teknis Tanaman Kakao secara terus

menerus dan tertib sesuai jadwal yang telah ditentukan.

c. Peserta wajib menyebar luaskan ilmu yang didapat pada Bimbingan Teknis

Tanaman Kakao kepada anggota kelompok lainya.

D. Waktu Pembukaan dan Lokasi

Bimbingan Teknis akan dilaksanakan di Sekertariat KT Ngudi Makmur, Rejosari, Ngawis

dan KT. Makmur, Karanganom I, Ngawis, Karangmojo,

E. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran Bimbingan Teknis Tanaman Kakao Tahun Anggaran 2019

adalah :

1. Pemberian materi/teori dan diskusi di dalam kelas/ruangan.

2. Praktek di lapangan/lahan percontohan.

F. Panitia Penyelenggara

Susunan panitia penyelenggara Bimbingan Teknis Tanaman Kakao Tahun Anggaran

2019:

Ketua : Ir. Budi Sudartanto

Sekretaris : Eny Wijayanah,S.P

Anggota : 1. Sugeng Ristanto, S.E

2. Restu Dwi Handoyo, S.P

G. Fasilitas

Fasilitas selama pelaksanaan Bimbingan Teknis Tanaman Kakao Tahun Anggaran

2018 bagi peserta, panitia penyelenggara, dan narasumber adalah :

1. Peserta :

a. Makan, minum, dan snack setiap kali pertemuan.

b. Uang transport Rp 25.000,00 per hari dipotong pajak 6 %.

2. Panitia Penyelenggara :

a. Makan, minum, dan snack pada saat hadir di pertemuan.

b. Perjalanan Dinas

c. Kertas plano, sepidol, isolasi kertas, pulpen, dan stopmap untuk menyiapkan

sarana mengajar fasilitator dan ketugasan sebagai panitia penyelenggara.

3. Narasumber

a. Makan, minum, dan snack pada saat hadir sesuai jadwal pertemuan.

b. Honor mengajar Rp 140.000,00 per JPL potong PPH 21 (menyesuaikan

golongan bagi PNS dan non PNS)

Biaya

Dana pelaksanaan Bimbingan Teknis Tanaman Kakao Tahun Anggaran 2019 dengan

rincian sebagai berikut:

No Uraian Vol Sat Harga Jumlah

1 Belanja ATK Kegiatan 1 LS 450.000 450.000

2 Bahan Praktek Bimtek Budidaya Kakao

1 LS 400.000 400.000

3 Transport Peserta Bimtek Kakao 2 angkatan

100 OH 25.000 2.500.000

4 Penggadaan dan Penjilidan Laporan Bimtek Kakao

500 Lembar 200 100.000

5 Makan Minum dan Snack Rapat Kordinasi Bimtek Kakao

15 OR 27.500 412.500

6 Makan Minum dan Snack Bimtek Kakao 2 Angkatan

120 OR 27.500 3.300.000

7 Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam rangka pendampingan Bimtek

Gol IV 3 OP 60.000 180.000

Gol III 10 OP 50.000 500.000

8 Belanja Jasa Narasumber

Honor pengajar Bimtek Kakao (2 Angkatan * 2 Hari * 6 JPL

24 JPL 140.000 3.360.000

Jumlah 11.202.500

Wonosari, Februari 2019

Ketua Panita Penyelanggara,

Ir. Budi Sudartanto NIP. 19601029 198903 2 003

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERENCANAAN USULAN RENCANA

KEGIATAN TAHUN 2019 KEGIATAN : PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SARANA

DAN PRASARANA AIR DAN LAHAN

BIDANG PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

1. Nama OPD : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

2. Sub Kegiatan : Pengadaan Cultivator

3. Latar belakang


memberikan pedoman yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kelancaran

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, diperlukan pedoman dengan

penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Berkaitan dengan hal tersebut dan

berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Pangan,yang

menyatakan bahwa Bidang Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas Perkebunan dan

Hortikultura, maka Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Perkebunan dan Hortikultura

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul berupaya menyusun kerangka

acuan kerja usulan rencana program/kegiatan tahun 2019. Dimana pada Tahun 2019

Seksi Sarana dan Prasarana memiliki program diantaranya pengadaan Cultivator

Harapan kami dokumen kerangka acuan kerja ini dapat menjadi pedoman dan

memberi arah bagi Seksi Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan

program/kegiatan pada tahun 2019 sesuai dengan yang telah direncanakan.

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 3. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian

dan Pangan. 4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pertanian

dan Pangan No 42/DPA/2019 Tanggal 09 Januari 2019 a. Rujukan

Misi : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,

seimbang dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan

dan keunggulan daerah

Tujuan : Meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi

yang berkualitas, merata dan berkelanjutan.

Sasaran : Meningkatnya produktivitas lahan untuk mendukung

produksi Tanaman Perkebunan dan Hortikultura

c. Gambaran Umum

Dalam rangka melaksanakan upaya-upaya memperbaiki kualitas

Hasil Perkebunan dan Hortikultura, tidak bisa hanya terfokus pada

penggunaan benih unggul dan penggunaan pupuk yang berimbang saja

melainkan juga tidak kalah pentingnya masalah pengolahan tanah yang

perlu mendapatkan perhatian.

Pengolahan tanah untuk tanaman Perkebunan (Tembakau) dan

Hortikultura (Bawang Merah dan Cabai) memegang peranan penting.

Dengan pengolahan tanah yang sempurna, memungkinkan tanaman

tembakau untuk dapat tumbuh dengan sempurna pula. Tanaman tembakau

membutuhkan kondisi tanah yang remah dan porous. Perakaran tenaman

tembakau akan berkembang dengan baik , dengan kondisi lahan dengan

pengolahan yang sempurna sehingga dalam penyerapan unsur hara yang

dibutuhkan dapat lebih maksimal.

Dalam pengolahan lahan Perkebunan dan Hortikultura dibutuhkan

tenaga kerja yang banyak, sedangkan pada saat ini ketersediaan tenaga

kerja di pedesaan semakin sulit. Para tenaga kerja/pemuda di pedesaan

lebih memilih untuk mencari kerja di perkotaan sehingga untuk sektor

pertanian di pedesaan kesulitan mencari tenaga untuk mengolah tanah.

Guna mengatasi kondisi ini, petani perlu diberikan bantuan berupa alat-alat

dan mesin pertanian yang dapat membantu dalam pengolahan tanah dan

pasca panennya.

d. Data Dukung Rencana Kegiatan

Data dukung dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Proposal permohonan bantuan alsintan dari kelompok tani

- Data luas areal dan rencana tanam perkebunan dan hortikultura di


- Data kelompok tani perkebunan dan Hortikultura yang belum pernah

mendapatkan bantuan alsintan.

4. Masalah Yang Ingin Dipecahkan

Aspek Lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya :

- Ketersediaan tenaga kerja sektor pertanian yang semakin sulit

- Merubah perilaku petani tembakau untuk melaksanakan budidaya tanaman

perkebunan dan hortikultura melalui petunjuk teknis yang benar.

5. Harapan dan Keinginan (Stakeholder & Shareholder)

- Semua petani perkebunan dan hortikultura di Kabupaten Gunungkidul mau

melaksanakan teknis budidaya tanaman perkebunan dan hortikultura sesuai

baku teknis.

- Membantu petani perkebunan dan hortikultura dalam efisiensi biaya

produksi melalui mekanisasi

6. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan penggetahuan petani Perkebunan dan Hortikultura tentang

penggunaan alsintan yang modern.

- Membantu petani perkebunan dan Hortikultura untuk mengatasi sulitnya

tenaga kerja.

- Membantu petani Perkebunan dan Hortikultura dalam budidaya yang sesuai

dengan petunjuk teknis

7. Wujud kongkrit kegiatan yang akan dilaksanakan

: Pemberian hibah bantuan alat :

- Cultivator : 10 unit

8. Kelompok Penerima :

a. Kelompok pelaksana kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sarana dan

Prasarana Air dan Lahan memiliki kriteria sebagai berikut:

terdaftar di Dinas Pertanian dan Pangan/memiliki nomor registrasi;

memiliki lahan dan sarana untuk budidaya perkebunan dan hortikultura

bersedia menanam tanaman perkebunan dan hortikultura dan mengikuti

peraturan dan bimbingan Dinas

memiliki struktur organisasi yang jelas (identitas kelompok, pengurus dan

anggota);

b. Kelompok Penerima Cultivator 2019 :

1. KT. Maju Mulyo, Lemahbang, karangasem, Paliyan

2. KT Handayani, Purworejo, Jurangjero, Ngawen

3. KT. Sedyo Mulyo, Klepu, Giriasih, Purwosari

4. KT. Putro Makaryo, Polaman, Pampang, Paliyan

5. KT. Ngudi Rejeki, Muntuk, Mulusan, Paliyan

6. KT. Ngudi Makmur, Kalitekuk, Kalitekuk, Semin

7. KT. Subur, Triasih, Giriasih, Purwosari

8. KT. Tirto Agung, Ploso, Girikarto, Purwosari

9. KT. Ngudi Rejeki, Banyumeneng I, Giriharjo, Panggang

10. KT. Permasari, Mokol, Selang, Wonosari

9. Dukungan yang Diperlukan Dalam Pelaksanaan Kegiatan

- Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima

10. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- Waktu Pelaksanaan : Bulan Februari dan sd Maret 2019

- Tempat Pelaksanaan : Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Gunungkidul

10. Sumber Pendanaan :

Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Perkebunan dan Hortikultura

kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air dan lahan

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 180.000.000,00 (Seratus

Delapan Puluh Juta Rupiah)

11. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai

Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Perkebunan dan Hortikultura yang

akan dilaksanakan pada tahun 2019, dan memuat informasi mengenai latar

belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana

kegiatan serta pembiayaannya.

Gunungkidul, Januari 2019 Kepala Bidang Perkebunan dan

Hortikultura

Ir. Budi Sudartanto NIP.19640201 199309 1 003

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Perkebunan Hortikultura

Eny Wijayanah, S.P NIP.19731102 200003 2 002


PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS OPT TANAMAN CABAI

TAHUN ANGGARAN 2019



KERANGKA ACUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS OPT CABAI TA 2019



Program : Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (3.03.3.03.01.21)

Capaian : Pembinaan Budidaya Tanaman Hortikultura

Kegiatan : Bimbingan Teknis OPT Tanaman Cabai (3.03.3.03.01.21.06)

Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis OPT Tanaman Cabai Tahun

Anggaran 2018

Keluaran : Terlaksananya Bimbingan Teknis OPT Tanaman

Cabai


A. Latar Belakang

Untuk memenuhi tuntutan konsumen domestik maupun global akan produk yang

aman, bermutu dan ramah lingkungan, maka penerapan Good Agricultural Practices (GAP)

dan Standard Operating Procedure (SOP) merupakan hal yang perlu dilakukan. Oleh

karena itu diperlukan upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan

pemahaman dan sikap petugas serta produsen tanaman buah sayuran dalam

melaksanakan sistem budidaya yang baik dan benar.

Penerapan GAP dalam budidaya tanaman sayuran dimaksudkan untuk memperbaiki

proses produksi menjadi lebih ramah lingkungan, meningkatkan kualitas produk sesuai

dengan standar, memungkinkan penelusuran semua aktivitas produksi dan dapat dilacak

balik bila terjadi masalah atau keluhan dari konsumen, serta meningkatkan daya saing

dalam memasuki pasar global.

Sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan petani

dalam menerapkan GAP maka perlu dilakukan pelatihan bagi petani dalam menerapkan

GAP maka perlu dilakukan pelatihan bagi petani dalam bentuk Bimbingan Teknis.

Bimbingan Teknis GAP tanaman sayuran merupakan salah satu pendekatan dalam

meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan petani dalam menerapkan

prinsip-prinsip GAP tanaman sayuran.

Bimbingan Teknis merupakan wahana bagi para petani untuk saling belajar dan

bertukar pengalaman antar anggota dan interaksi antara petani dan pemandu lapang

tentang budidaya yang baik suatu komoditas yang diusahakan oleh petani. Kegiatan ini

merupakan praktek lapang penerapan GAP/SOP budidaya dalam rangka menghasilkan

produk yang bermutu , sesuai dengan permintaan pasar dan aman konsumsi.

Bimbingan Teknis OPT Tanaman Cabai merupakan sarana untuk belajar bersama

dalam rangka tranformasi informasi dan teknologi budidaya yang baik dan benar sehingga

dapat menjamin produk yang dihasilkan juga berkualitas aman dan aman. Diharapkan

petani mendapatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang cukup untuk menerapkan

berbagai teknologi usaha tani melalui penggunaan input persediaan yang efisien, spesifik

lokasi yang merupakan hasil musyawarah petani dengan mempertimbangkan kearifan lokal

agar mampu menghasilkan produtivitas yang tinggi untuk menunjang peningkatan produksi

secara berkelanjutan.

Upaya peningkatan produksi Hortikultura mempunyai peran amat penting dan

strategis. Komoditas Cabai sebagai salah satu komoditas penting untuk pemenuhan

kebutuhan pangan, bahan baku industri pangan dan olahan.

Bimbingan Teknis OPT Tanaman Cabai merupakan motivasi bagi petani untuk

belajar bersama sama dalam rangka menerapkan berbagai teknologi usahatani melalui

penggunaan input produksi yang efisien, spesifik lokasi yang merupakan hasil musyawarah

petani dengan mempertimbangkan kearifan lokal agar mampu menghasilkan produktivitas

yang tinggi dan menguntungkan untuk menunjang peningkatan produksi secara

berkelanjutan.

Melalui Bimbingan Teknis OPT Tanaman Cabai petani akan mampu mengelola

sumberdaya yang tersedia (Varietas, tanah, air, dan saprodi) secara terpadu dalam

berbudidaya di lahan usaha taninya berdasarkan kondisi spesifik lokasi, mengenali dan

memahami kendala dan hambatan sehingga petani mampu memecahkan masalah-masalah

dan menjadi lebih terampil serta mampu mengembangkan usahataninya dalam rangka

peningkatan produksi, produktitas dan mutu produk Cabai.

B. Tujuan

Secara Umum Bimbingan Teknis bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, dan

keterampilan para petani dengan belajar bersama, mengalami, mempelajari,

menganalisa dan belajar mengambil keputusan sendiri akan masalah yang dihadapi

dalam bercocok tanam Cabai sehingga dapat berbudidaya sesuai dengan GAP/SOP

spesifik lokalita

Tujuan diadakanya Bimbingan Teknis OPT Tanaman Cabai adalah :

1. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan para petani

dalam melaksanakan budidaya Cabai yang baik sesuai dengan Good

Agriculture Practices (GAP) dan Standard Operating Procedure (SOP) untuk

menjamin kualitas mutu dan keamanan produk melalui pelaksanaan dan

penerapan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :

48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang GAP/SOP Buah dan Sayuran.

2. Meningkatkan peran aktif petani dalam mengambil keputusan, meningkatkan

kompetensi dan pengembangan sikap petani sebagai pelaku usaha yang

berorientasi profitabilitas dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

3. Memotivasi petani/kelompok tani buah untuk melakukan registrasi lahan

usaha.

C. Sasaran

Sasaran Bimbingan Teknis OPT Tanaman Cabai adalah :


Jumlah Peserta Bimbingan Teknis OPT Tanaman Cabai Tahun Anggaran

2018 adalah 25 orang yang terdiri dari perwakilan masing-masing Kelompok

Tani pelaksana dan Penerima Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi

Pengembangan Kawasan Sayuran khususnya Cabai Tahun 2019 melalui

dana APBN (Satker 04).

2. Persyaratan Peserta

a. Peserta belum pernah mengikuti Bimbingan Teknis OPT Tanaman Cabai

untuk komoditas Cabai

b. Peserta wajib mengikuti Bimbingan Teknis OPT Tanaman Cabai secara

terus menerus dan tertib sesuai jadwal yang telah ditentukan.


OPT Tanaman Cabai kepada anggota kelompok lainya.


Bimbingan Teknis akan dilaksanakan di BPP Semanu pada tanggal 26-27 februari 2019

dan BPP Wonosari pada tanggal 27-28 februari 2019 .

E. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran Bimbingan Teknis OPT Tanaman Cabai Tahun Anggaran 2018

adalah :



F. Panitia Penyelenggara

Susunan panitia penyelenggara Bimbingan Teknis Tanaman OPT Cabai Tahun

Anggaran 2017:



Anggota : 1. Slamet Widodo, S.ST


G. Fasilitas

Fasilitas selama pelaksanaan Bimbingan Teknis Tanaman OPT Cabai Tahun Anggaran

2019 bagi peserta, panitia penyelenggara, dan narasumber adalah :

1. Peserta :





b. Perjalanan Dinas



3. Narasumber




H. Biaya

Dana pelaksanaan Bimbingan Teknis Tanaman OPT Cabai Tahun Anggaran 2019

dengan rincian sebagai berikut:



2 Bahan Praktek Bimtek Budidaya OPT Cabai

1 LS 2000.000 2000.000

3 Transport Peserta Bimtek OPT Cabai 2 angkatan

100 OH 25.000 2.500.000

4 Penggadaan dan Penjilidan Laporan Bimtek OPT Cabai

500 Lembar 200 100.000

5 Makan Minum dan Snack Rapat Kordinasi Bimtek OPT Cabai

15 OR 27.500 412.500

6 Makan Minum dan Snack Bimtek OPT Cabai 2 Angkatan

120 OR 27.500 3.300.000


Gol IV 3 OP 60.000 180.000

Gol III 10 OP 50.000 500.000


Honor pengajar Bimtek OPT Cabai (2 Angkatan * 2 Hari * 6 JPL

24 JPL 140.000 3.360.000

Jumlah 13.202.500

Wonosari, Februari 2019



Materi Bimbingan Teknis ( Angkatan Semanu )

No HARI JAM MATERI JPL NARA SUMBER

1 08.30 – 09.00 Pendaftaran peserta dan

Pembukaan Bimtek

Panitia

09.00 – 09.45 Arah Kebijakan Perlindungan

Tanaman Hortikultura

1 Ir. Bambang Wisnu

Broto I

09.45 – 11.15 Pengenalan Pestisida 2 Ir. Budi Sudartanto

11.15 – 12.00 ISHOMA

Panitia

12.00 – 12.45 Hama dan Penyakit Tanaman

Cabai serta Cara

Pengendalianya

2 Suronto, S.TP

12.45– 13.30 Praktek Pembuatan PGPR 1 Supriyadi, S.TP

2 09.00 – 10.30 Praktek Pembuatan dan

Pemasangan Pelikat Kuning

serta Petrogenol

2 Henny Fatmiyati, S.P,

M.Ma

10.30 – 12.00 Praktek Pembuatan Pestisida

Nabati

2 Simon Sartono

II 12.00 – 12.30 ISHOMA

Panitia

12.30 – 13.30 Praktek Aplikasi Pestisida

Nabati

1 Tugimin, S.TP

12.45 – 14.00 RTL 1 Nur Hafni, S.P, M.Ec

Dev

JUMLAH 12

Materi Bimbingan Teknis ( Angkatan Wonosari)



Pembukaan Bimtek

Panitia

09.00 – 09.45 Arah Kebijakan Perlindungan

Tanaman Hortikultura

1 Ir. Bambang Wisnu

Broto I

09.45 – 11.15 Pengenalan Pestisida 2 Ir. Budi Sudartanto

11.15 – 12.00 ISHOMA

Panitia

12.00 – 12.45 Hama dan Penyakit Tanaman

Cabai serta Cara

Pengendalianya

2 Nuryadi, S.TP

12.45– 13.30 Praktek Pembuatan PGPR 1 Triwidodo, S.TP

2 09.00 – 10.30 Praktek Pembuatan dan

Pemasangan Pelikat Kuning

serta Petrogenol

2 Eny Nurindah, S.P

10.30 – 12.00 Praktek Pembuatan Pestisida

Nabati

2 Simon Sartono

II 12.00 – 12.30 ISHOMA

Panitia

12.30 – 13.30 Praktek Aplikasi Pestisida

Nabati

1 Jimin, A.Md

12.45 – 14.00 RTL 1 Sunarya, S.P

JUMLAH 12


Program : 3.03.3.03.01.21 - Program Peningkatan Produksi Perkebunan dan Hortikultura

Kegiatan : 3.03.3.03.01.21.02 – Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Sumber

Daya Air dan Lahan

A. Latar Belakang

Budidaya tanaman perkebunan dan Hortikultura yang dimulai dari penanaman, tentu

memerlukan sarana untuk mendukung proses pemeliharaan. Setelah umur tanaman

mencapai dua tahun atau lebih pada komoditas perkebunan dan Hortikultura memerlukan

asupan unsur hara baik dari sektor internal maupun dari sisi eksternal tanaman.

Sisi ekternal sendiri sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan tanaman

baik udara maupun air. Air sangat dibutuhkan oleh tanaman baik perkebunan maupun

hortikultura. Untuk itu perlu adanya suatu inovasi yang berguna dalam mendukung budidaya

tanaman perkebunan dan hortikultura utamanya dalam sektor pengairan.

Sarana dan Prasarana produksi utamanya pengembangan sumber air dan pompa air

sangat diperlukan untuk mengawal budidaya tanaman perkebunan dan hortikultura.

Pengembangan Sumber Air dan Pompa Air menjadi salah satu solusi untuk mengatasi

masalah yang muncul di Kabupaten Gunungkidul yang dari dulu terkenal dengan kondisi

tanah yang tandus dan gersang namun memiliki potensi air yang melimpah.

Pada saat ini banyak lokasi lahan perkebunan dan hortikultura di Kabupaten

Gunungkidul belum mempunyai sarana dan prasarana tersebut, sehingga sangat

menghambat masyarakat dalam upaya memajukan budidaya komoditas perkebunan dan

hortikultura.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam penyediaan sarana produksi adalah

dengan kegiatan Pengembangan Sumber Air dan Pompa Air yang diharapkan dengan

adanya kedua kegiatan ini dapat memperlancar kegiatan produksi perkebunan dan

hortikultura.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

a. Menyediakan sarana prasarana produksi Hortikultura dan Perkebunan yang berupa

adanya sumber air dan alat pengolahan lahan.

b. Meningkatkan pendapatan petani yang dapat di dukung dengan adanya sumber air

2. Sasaran

Sasaran kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air

dan Lahan adalah kelompok tani perkebunan dan hortikultura yang memiliki kriteria

sebagai berikut :

❖ terdaftar di Dinas Pertanian dan Pangan/memiliki nomor registrasi;

❖ memiliki lahan dan sarana untuk budidaya perkebunan dan hortikultura

❖ bersedia menanam tanaman perkebunan dan hortikultura dan mengikuti peraturan

dan bimbingan Dinas

❖ memiliki struktur organisasi yang jelas (identitas kelompok, pengurus dan anggota);

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

3. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan.

4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pertanian dan

Pangan Tahun 2019 No 42/DPA/2019 Tanggal 9 Januari 2019.

D. Keluaran

1. Pengadaan cultivator 10 unit

2. Pengembangan Sumber Air 1 unit

3. Pengadaan Pompa Air 2 unit

4. Pembangunan Irigasi Air Tanah Sedang 7 unit

E. Lokasi Kegiatan

No Kegiatan Kelompok Tani Lokasi/Alamat Volume

1 Pengadaan cultivator

Maju Mulyo Lemahbang Karangasem

Paliyan

1 unit

Handayani Purworejo Jurangjero

Ngawen

1 unit

Sedyo Mulyo Klepu Giriasih Purwosari 1 unit

Putro Makaryo Polaman Pampang

Paliyan

1 unit

Ngudi Rejeki Muntuk Mulusan Paliyan 1 unit

Ngudi Makmur Kalitekuk Kalitekuk Semin 1 unit

Subur Trasih Giriasih Purwosari 1 unit

Tirto Agung Ploso Girikarto Panggang 1 unit

Ngudi Rejeki Banyumeneng I Giriharjo

Panggang

1 unit

Permasari Mokol Selang Wonosari 1 unit

2 Pengembangan Sumber

Air

Dadi Subur Tunggak Nongko

Ngeposari Semanu

1 unit

3 Pengadaan Pompa Air 3” Maskap Dengok II Dengok Playen 1 unit

Ngudi Makmur Plataran Sumbergiri

Ponjong

1 unit

4 Pembangunan Irigasi Air

Tanah Sedang

KWT Ngudi

Pangan

Pengkol Pengkol Nglipar 1 unit

Tani Maju Cikal Watusigar Ngawen 1 unit

Moleh Harjo Gading V Gading Playen 1 unit

Bina Rejeki Jlantir Gedangrejo

Karangmojo

1 unit

Ngudi Mulyo Gobeh Bendung Semin 1 unit

Sri Rejeki 6 Tuwuhan Jatiayu

Karangmojo

1 unit

Ruas Bulu Karangmojo

Karagmojo

1 unit

F. Pelaksanaan Kegiatan

No Kegiatan Tahap Waktu Keterangan

1 Pengadaan cultivator Persiapan Minggu II dan III

Februari 2019

Pengadaan

melalui e-catalog

Pelaksanaan Minggu IV

Februari –

Minggu III Maret

2019

Pelaporan Minggu IV Maret

2019

2 Pengembangan Sumber Air Persiapan Maret – April

2019

Kontraktual

Pelaksanaan Mei – Juni 2019

Pelaporan Minggu IV Juni

2019

3 Pengadaan Pompa Air 3” Persiapan Minggu I

Februari 2019

Kuitansi

Pelaksanaan Minggu II

Februari 2019

Pelaporan Minggu III

Februari 2019

4 Pembangunan Irigasi Air

Tanah Sedang

Persiapan Maret 2019 Swakelola

kelompok tani

Pelaksanaan April – Agustus

2019

Pelaporan September 2019

G. Biaya

Total anggaran Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air

dan Lahan adalah Rp. 1.483.168.000,- (Satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta

seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdistribusi ke dalam sub kegiatan sebagai

berikut :

No Kegiatan Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 Pengadaan cultivator 181.250.000 DBH-CHT

2 Pengembangan Sumber Air 65.950.000 DAU

3 Pengadaan Pompa Air 3” 12.250.000 DAU

4 Pembangunan Irigasi Air Tanah Sedang 1.208.403.000 DAK

5 Pendukung kegiatan 15.315.000 DAU

Jumlah 1.483.168.000

Gunungkidul, Januari 2019

Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura

Ir. Budi Sudartanto NIP.19640201 199309 1 003

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan Hortikultura

Eny Wijayanah, S.P NIP.19731102 200003 2 002


PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS TANAMAN CABAI

TAHUN ANGGARAN 2019



KERANGKA ACUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS CABAI TA 2019



Program : Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (3.03.3.03.01.21)

Capaian : Pembinaan Budidaya Tanaman Hortikultura

Kegiatan : Bimbingan Teknis Tanaman Cabai (3.03.3.03.01.21.05)

Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Tanaman Cabai Tahun

Anggaran 2019

Keluaran : Terlaksananya Bimbingan Teknis Tanaman Cabai


A. Latar Belakang

Untuk memenuhi tuntutan konsumen domestik maupun global akan produk yang

aman, bermutu dan ramah lingkungan, maka penerapan Good Agricultural Practices (GAP)

dan Standard Operating Procedure (SOP) merupakan hal yang perlu dilakukan. Oleh

karena itu diperlukan upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan

pemahaman dan sikap petugas serta produsen tanaman buah sayuran dalam

melaksanakan sistem budidaya yang baik dan benar.

Penerapan GAP dalam budidaya tanaman sayuran dimaksudkan untuk memperbaiki

proses produksi menjadi lebih ramah lingkungan, meningkatkan kualitas produk sesuai

dengan standar, memungkinkan penelusuran semua aktivitas produksi dan dapat dilacak

balik bila terjadi masalah atau keluhan dari konsumen, serta meningkatkan daya saing

dalam memasuki pasar global.

Sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan petani

dalam menerapkan GAP maka perlu dilakukan pelatihan bagi petani dalam menerapkan

GAP maka perlu dilakukan pelatihan bagi petani dalam bentuk Bimbingan Teknis.

Bimbingan Teknis GAP tanaman sayuran merupakan salah satu pendekatan dalam

meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan petani dalam menerapkan

prinsip-prinsip GAP tanaman sayuran.

Bimbingan Teknis merupakan wahana bagi para petani untuk saling belajar dan

bertukar pengalaman antar anggota dan interaksi antara petani dan pemandu lapang

tentang budidaya yang baik suatu komoditas yang diusahakan oleh petani. Kegiatan ini

merupakan praktek lapang penerapan GAP/SOP budidaya dalam rangka menghasilkan

produk yang bermutu , sesuai dengan permintaan pasar dan aman konsumsi.

Bimbingan Teknis Tanaman Cabai merupakan sarana untuk belajar bersama dalam

rangka tranformasi informasi dan teknologi budidaya yang baik dan benar sehingga dapat

menjamin produk yang dihasilkan juga berkualitas aman dan aman. Diharapkan petani

mendapatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang cukup untuk menerapkan berbagai

teknologi usaha tani melalui penggunaan input persediaan yang efisien, spesifik lokasi yang

merupakan hasil musyawarah petani dengan mempertimbangkan kearifan lokal agar

mampu menghasilkan produtivitas yang tinggi untuk menunjang peningkatan produksi

secara berkelanjutan.

Upaya peningkatan produksi Hortikultura mempunyai peran amat penting dan

strategis. Komoditas Cabai sebagai salah satu komoditas penting untuk pemenuhan

kebutuhan pangan, bahan baku industri pangan dan olahan.

Bimbingan Teknis Tanaman Cabai merupakan motivasi bagi petani untuk belajar

bersama sama dalam rangka menerapkan berbagai teknologi usahatani melalui

penggunaan input produksi yang efisien, spesifik lokasi yang merupakan hasil musyawarah

petani dengan mempertimbangkan kearifan lokal agar mampu menghasilkan produktivitas

yang tinggi dan menguntungkan untuk menunjang peningkatan produksi secara

berkelanjutan.

Melalui Bimbingan Teknis Tanaman Cabai petani akan mampu mengelola

sumberdaya yang tersedia (Varietas, tanah, air, dan saprodi) secara terpadu dalam

berbudidaya di lahan usaha taninya berdasarkan kondisi spesifik lokasi, mengenali dan

memahami kendala dan hambatan sehingga petani mampu memecahkan masalah-masalah

dan menjadi lebih terampil serta mampu mengembangkan usahataninya dalam rangka

peningkatan produksi, produktitas dan mutu produk Cabai.

B. Tujuan

Secara Umum Bimbingan Teknis bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, dan

keterampilan para petani dengan belajar bersama, mengalami, mempelajari,

menganalisa dan belajar mengambil keputusan sendiri akan masalah yang dihadapi

dalam bercocok tanam Cabai sehingga dapat berbudidaya sesuai dengan GAP/SOP

spesifik lokalita

Tujuan diadakanya Bimbingan Teknis Tanaman Cabai adalah :

1. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan para petani

dalam melaksanakan budidaya Cabai yang baik sesuai dengan Good

Agriculture Practices (GAP) dan Standard Operating Procedure (SOP) untuk

menjamin kualitas mutu dan keamanan produk melalui pelaksanaan dan

penerapan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :

48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang GAP/SOP Buah dan Sayuran.

2. Meningkatkan peran aktif petani dalam mengambil keputusan, meningkatkan

kompetensi dan pengembangan sikap petani sebagai pelaku usaha yang

berorientasi profitabilitas dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

3. Memotivasi petani/kelompok tani buah untuk melakukan registrasi lahan

usaha.

C. Sasaran

Sasaran Bimbingan Teknis Tanaman Cabai adalah :


Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Tanaman Cabai Tahun Anggaran 2019

adalah 25 orang yang terdiri dari perwakilan masing-masing Kelompok Tani

pelaksana dan Penerima Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Pengembangan

Kawasan Sayuran khususnya Cabai Tahun 2019 melalui dana APBN (Satker

04).

2. Persyaratan Peserta

a. Peserta belum pernah mengikuti Bimbingan Teknis Tanaman Cabai untuk

komoditas Cabai

b. Peserta wajib mengikuti Bimbingan Teknis Tanaman Cabai secara terus

menerus dan tertib sesuai jadwal yang telah ditentukan.


Tanaman Cabai kepada anggota kelompok lainya.


❖ Bimbingan Teknis akan dilaksanakan di BPP Playen dan BPP NgliparTanggal

pelaksanaan pertemuan ke 1 sampai dengan pertemuan ke 4 menyesuaikan

dengan kesepakatan antara penyelenggara, fasilitator, dan peserta yang akan

didiskusikan pada saat jadwal materi Kontrak Belajar. Rentang waktu

pelaksanaan Bimbingan Teknis Tanaman Cabai Pada Bulan Maret 2019.

E. Jadwal dan Materi

1. Angkatan Pertama

NO HARI/TANGGAL JAM TEMPAT MATERI PEMANDU 1. Senin / 26 Maret

2018 08.30

s.d 12.00

BPP Panggang

Pembukaan 1. Kebijakan

Pembangunan Hortikultura

2. Persiapan lahan 3. Pengenalan

Varietas 4. Penanaman dan

Pemeliharaan Tanaman

1. Ir. Bambang Wisnu Broto

2. Ir. Budi Sudartanto

3. Penyuluh BPP Playen

3. Selasa / 27 Maret 2018

08.30 s.d

12.00

BPP Panggang

1. Pengendalian OPT Identifikasi Hama dan Penyakit serta Pengendaliany

2. Panen, Pasca Panen dan Analisa Usaha Tani

3. RTL

1. Penyuluh BPP Panggang

2. Penyuluh BPP Playen

F. Jadwal dan Materi

1. Angkatan Kedua

NO HARI/TANGGAL JAM TEMPAT MATERI PEMANDU 1. Rabu / 28 Maret

2018 08.30

s.d 12.00

BPP Paliyan

Pembukaan 1. Kebijakan

Pembangunan Hortikultura

2. Persiapan lahan 3. Pengenalan

Varietas 4. Penanaman dan

Pemeliharaan Tanaman

1. Ir. Bambang Wisnu Broto

2. Ir. Budi Sudartanto

3. Penyuluh BPP Nglipar

3. Kamis / 29 Maret 2018

08.30 s.d

12.00

BPP Paliyan

1. Pengendalian OPT Identifikasi Hama dan Penyakit serta Pengendaliany

2. Panen, Pasca Panen dan Analisa Usaha Tani

3. RTL



G. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran Bimbingan Teknis Tanaman Cabai Tahun Anggaran 2019

adalah:



H. Panitia Penyelenggara

Susunan panitia penyelenggara Bimbingan Teknis Tanaman Cabai Tahun Anggaran

2017:



Anggota : 1. Sugiyanto, S.P


I. Fasilitas

Fasilitas selama pelaksanaan Bimbingan Teknis Tanaman Cabai Tahun Anggaran 2019

bagi peserta, panitia penyelenggara, dan narasumber adalah :

1. Peserta :





b. Perjalanan Dinas



3. Narasumber




Biaya

Dana pelaksanaan Bimbingan Teknis Tanaman Cabai Tahun Anggaran 2019 dengan

rincian sebagai berikut:



2 Bahan Praktek Bimtek Budidaya Cabai 1 LS 400.000 400.000

3 Transport Peserta Bimtek Tembakau 2 angkatan

100 OH 25.000 2.500.000

4 Penggadaan dan Penjilidan Laporan Bimtek Tembakau

500 Lembar 200 100.000

5 Makan Minum dan Snack Rapat Kordinasi Bimtek Tembakau

15 OR 27.500 412.500

6 Makan Minum dan Snack Bimtek Tembakau 2 Angkatan

120 OR 27.500 3.300.000


Gol IV 3 OP 60.000 180.000

Gol III 10 OP 50.000 500.000


Honor pengajar Bimtek Tembakau (2 Angkatan * 2 Hari * 6 JPL

24 JPL 140.000 3.360.000

Jumlah 11.202.500

Wonosari, Maret 2019



Lampiran 1. Materi Bimbingan Teknis ( Angkatan Playen )



Pembukaan Bimtek

Panitia

09.00 – 09.45 Kebijakan Pembangunan

Hortikultura

1 Ir. Bambang Wisnu

Broto

I 09.45 – 11.15 Persiapan Lahan (

Pembukaanlahan, penentuan

jarak tanam, penganjiran,

pembuatan lubang tanam, dll )

2 Anastasia Ari CH, S.P

11.15 – 12.00 ISHOMA

Panitia

12.00 – 12.45 Pengenalan Varietas Cabai 1 Subekti

12.45– 14.00 Penanaman dan Pemeliharaan

tanaman cabai (penyiraman,

pendangiran,

penyulaman,pemangkasan,pe

mupukan)

2 Puji Catur S.W, S.TP

2 09.00 – 10.30 Pengendalian OPT Identifikasi

Hama dan Penyakit serta

Pengendalianya

2 Sujaka, S.TP

10.30 – 11.15 Panen, Pasca Panen dan

Analisa Usaha Tani

1 Sulasmini

II 11.15 – 12.00 ISHOMA

Panitia


Analisa Usaha Tani

1 Sulasmini

12.45 – 14.00 RTL 2 Mei Rini, S.P

JUMLAH 12

Lampiran 2. Materi Bimbingan Teknis ( Angkatan Nglipar )



Pembukaan Bimtek

Panitia

09.00 – 09.45 Kebijakan Pembangunan

Hortikultura

1 Ir. Bambang Wisnu

Broto

I 09.45 – 11.15 Persiapan Lahan ( Pembukaan

lahan, penentuan jarak tanam,

penganjiran, pembuatan

lubang tanam, dll )

2 Bejo, S.P

11.15 – 12.00 ISHOMA

Panitia

12.00 – 12.45 Pengenalan Varietas Cabai 1 Wakijo, S.Sos

12.45– 14.00 Penanaman dan Pemeliharaan

tanaman cabai (penyiraman,

pendangiran,

penyulaman,pemangkasan,pe

mupukan)

2 Sumarjono, S.ST

2 09.00 – 10.30 Pengendalian OPT Identifikasi

Hama dan Penyakit serta

Pengendalianya

2 Kus Martaat, S.P


Analisa Usaha Tani

1 Wakijo, S.Sos

II 11.15 – 12.00 ISHOMA

Panitia


Analisa Usaha Tani

1 Wakijo, S.Sos

12.45 – 14.00 RTL 2 Bejo, S.P

JUMLAH 12


Program Peningkatan Ketahanan

Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

2019


Program Peningkatan Kualitas

Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

2019


Urusan Pemerintah : PERTANIAN

Program : 3.05.3.03.1017 Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan

Kegiatan : 3.05.3.03.1017 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

A. LATAR BELAKANG

Penyuluhan pertanian merupakan bagian integral dari sistem pembangunan

pertanian yang mempunyai kedudukan sangat strategis dalam pembangunan

pertanian.Penyuluhan pertanian merupakan upaya membangun kemampuan

masyarakat secara persuasif – edukatif yang terutama dilakukan melalui proses

pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha dengan menerapkan prinsip-

prinsip penyuluhan secara baik dan benar.Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan menjadi wewenang dan

tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Wewenang dan tanggung

jawab pemerintah tersebut diwujudkan antara lain dengan memantapkan sistem

penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang meliputi aspek penataan

kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, prasarana dan sarana, serta

pembiayaan penyuluhan.

Amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal

15 memberi makna bahwa Balai Penyuluhan di tingkat kecamatan atau Balai

Penyuluh Pertanian, memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan

pembangunan pertanian dalam arti luas. Balai Penyuluhan Pertanian sebagai

tempat satuan administrasi pangkal (satminkal) bagi penyuluh pertanian, ini

berperan mengkoordinasikan, mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan-

kegiatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah

kerjaBbalai Penyuluhan Pertanian

Perubahan pola pikir dan perilaku pelaku utama dan pelaku usaha, persaingan

pasar regional dan pasar global, fenomena perubahan iklim, kebutuhan akan

kelembagaan ekonomi perdesaan yang tangguh dan mandiri serta tuntutan

penyuluh yang profesional berimplikasi terhadap tuntutan pelayanan prima

dalam penyediaan jasa pendidikan melalui penyuluhan dan penyediaan

informasi yang diperlukan pelaku utama dan pelaku usaha.

Dengan kelembagaan penyuluhan yang kuat di daerah dukungan, pengawalan

dan sinergi program-program pembangunan pertanian oleh pemerintah,

swasta, dan masyarakat diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu

program pembangunan yang memerlukan peran optimal dari kelembagaan

penyuluhan di daerah adalah 4 (empat) sukses Program Pembangunan

Pertanian yaitu: (1) Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, (2)

Diversifikasi Pangan, (3) Peningkatan Nilai Tambah dan Eksport dan (4)

Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Dinas pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul berupaya meningkatkan

kualitas pelayanan penyelenggaraan dengan melaksanakan kegiatan- kegiatan

di bidang penyuluhan salah satunya melalui kegiatan Peningkatan Kualitas

Penyuluhan Pertanian.

B. TUJUAN

Meningkatkan kualitas kelembagaan petani

C. SASARAN

Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah Kelompok Tani, Gabungan Kelompok

Tani, Assosiasi Tani, LKM-Agribisnis

D. DASAR HUKUM

a. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan

Pertanian

b. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Gunugkidul

c. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019

d. Perauran Bupati Gunungkidul Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan


e. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran

Anggaran dan Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul

E. KELUARAN

Indikator kinerja hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya Kursus P4 S (2 angkatan)

2. Terlaksananya pendampingan PUAP

3. Terlaksananya Lomba Ternak dan Petugas Ternak

4. Terlaksananya Forum/ SarasehanPetani ( Kiabupaten dan Kecamatan )s

5. Terlaksananya Pembinaan Asosiasi Petani Tembakau

6. Tersusunya Pembinaan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau

F. LOKASI

18 Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

NO KEGIATAN PELAKSANAN

PIHAK TERKAIT TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1. Pelatihan P4S v v v Penyuluh, petani

2. Forum Komunikasi Tani Tk.

Kecamatan

v Kelompok Tani,

Gapoktan, PPL.

Kabupaten

3. Asosiasi Tembakau v v Kelompok Tani,

Pengusaha,

Penyuluh

4. Lomba Ternak v UPT Keswan,

Kelompok

Ternak, Petugas

BPP

5 Monev Kegiatan v v v v Penyuluh dan

Kelompok Tani

G. BIAYA

Kegiatan Peningkatan Kualitas penyuluhan pertanian ini bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp. 239.547.500,-

Menyetujui

Kepala Bidang Penyuluhan

O. Windu Wardana SSi.M.Si

NIP. 19710909 199603 1 005

Wonosari, Januari 2019

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Slamet Widodo, SST

NIP. 19710819 199803 1 006


Urusan Pemerintah : PERTANIAN

Program : 3.05.3.03.1017 Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan

Kegiatan : 3.05.3.03.1017 03 Peningkatan Kualitas Penyuluhan

A. LATAR BELAKANG

Penyuluhan pertanian merupakan bagian integral dari sistem pembangunan

pertanian yang mempunyai kedudukan sangat strategis dalam pembangunan

pertanian.Penyuluhan pertanian merupakan upaya membangun kemampuan

masyarakat secara persuasif – edukatif yang terutama dilakukan melalui proses

pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha dengan menerapkan prinsip-

prinsip penyuluhan secara baik dan benar.Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan menjadi wewenang dan

tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Wewenang dan tanggung

jawab pemerintah tersebut diwujudkan antara lain dengan memantapkan sistem

penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang meliputi aspek penataan

kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, prasarana dan sarana, serta

pembiayaan penyuluhan.

Amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal

15 memberi makna bahwa Balai Penyuluhan di tingkat kecamatan atau Balai

Penyuluh Pertanian, memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan

pembangunan pertanian dalam arti luas. Balai Penyuluhan Pertanian sebagai

tempat satuan administrasi pangkal (satminkal) bagi penyuluh pertanian, ini

berperan mengkoordinasikan, mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan-

kegiatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah

kerjaBbalai Penyuluhan Pertanian

Perubahan pola pikir dan perilaku pelaku utama dan pelaku usaha, persaingan

pasar regional dan pasar global, fenomena perubahan iklim, kebutuhan akan

kelembagaan ekonomi perdesaan yang tangguh dan mandiri serta tuntutan

penyuluh yang profesional berimplikasi terhadap tuntutan pelayanan prima

dalam penyediaan jasa pendidikan melalui penyuluhan dan penyediaan

informasi yang diperlukan pelaku utama dan pelaku usaha.

Dengan kelembagaan penyuluhan yang kuat di daerah dukungan, pengawalan

dan sinergi program-program pembangunan pertanian,oleh pemerintah,

swasta, dan masyarakat diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu

program pembangunan yang memerlukan peran optimal dari kelembagaan

penyuluhan di daerah adalah 4 (empat) sukses Program Pembangunan

Pertanian yaitu : (1) Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, (2)

Diversifikasi Pangan, (3) Peningkatan Nilai Tambah dan Eksport dan (4)

Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Dinas pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul berupaya meningkatkan

kualitas pelayanan penyelenggaraan dengan melaksanakan kegiatan- kegiatan

di bidang penyuluhan salah satunya melalui kegiatan Peningkatan Kualitas

Penyuluhan Pertanian.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

1. Mempercepat dan mempermudah penyampaian materi dalam

pelaksanaan penyuluhan pertanian;

2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dan

pelaksanaan penyuluhan pertanian;

3. Mempercepat proses adopsi inovasi teknologi pertanian;

b. Tujuan

1. merumuskan dan menyusun program penyuluhan kecamatan sesuai

dengan potensi sumber daya alam dan agro ekosistem dalam

rangka dukungan pelaksanaan program pemerintah dan aspirasi

pelaku utama dan pelaku usaha;

2. melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan

kecamatan secara berdayaguna dan berhasil guna;

3. menyediakan dan menyebarkan informasi yang diperlukan oleh

pelaku utama dan pelaku usaha secara cepat dan tepat sasaran;

4. memberdayakan dan memperkuat kelembagaan pelaku utama dan

pelaku usaha agar mampu berperan sebagai bagian sistem

agribisnis di wilayah kerja balai;

5. meningkatkan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan

penyuluh swasta agar dapat membimbing, mendampingi, melayani

pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha

mereka; dan

6. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan model

usahatani bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berdayaguna

dan berhasilguna.

c. Sasaran

Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah para penyuluh, petani, para

pelaku utama dan pelaku usaha pertanian.

C. DASAR HUKUM

a. .Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan

Pertanian

b. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Gunugkidul

c. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019

d. Perauran Bupati Gunungkidul Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan


e. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran

Anggaran dan Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul

D. KELUARAN

Indikator kinerja hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Penyuluhan

Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya fasilitasi komisi penyuluhan

2. Terlaksananya pendampingan teknologi pertanian padi dan cabe

3. Penyusunan media cetak informasi penyuluhan

4. Penyediaan media informasi penyuluhan melalui media elektronik

5. Terlaksananya famer fielday di 2 kecamatan

6. Tersusunya programa penyuluhan kebupaten, kecamatan dan desa

7. Temu usaha pertanian

8. Terlaksananya demplot

9. Terlaksananya pengkajian dan penerapan teknologi pertanian

10. Terlaksananya percontohan di lahan BPP

11. Terlaksananyapembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana BPP

Semin melalui Dana Alokasi Khusus

12. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di BPP Tanjungsari

13. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di BPP Ngawen

E. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan ini secara umum berada di wilayah kabupaten

Gunungkidul, khusus kegiatan pembanguan dan rehab sarana dan prasarana

BPP berlokasi di BPP Semin, Ngawen dan Tanjungsari

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

NO KEGIATAN PELAKSANAN PIHAK TERKAIT

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 Menyusun Programa v v v Penyuluh, petani

2 Fasilitasi komisi penyuluhan v v v Anggota komisi

3 Pembelajaran kelompok tani v Kelompok,

penyuluh,

praktisi

4 Penyusunan Materi

penyuluhan media cetak

v Penyuluh trampil

5 Penyusunan materi

penyuluhan melalui media

audio

v v penyuluh

6 Penyusunan materi

penyusunan melalui media

audio visual

v Penyuluh ahli

7 Temu Usaha v Pelaku utama

dan pelaku

usaha

8 Pelaksanaan kaji terap v v v v Ahli. penyuluh

9 Pelaksanaan Demplot v v v Penyuluh

10 Pelaksanaan percontohan v BPP

11 Pendampingan penerapan

teknologi

v Ahli, penyuluh

12 Temu tugas dan koordinasi v v v Penyuluh

13 Penyediaan sarana BPP v stakholder

14 Monev dan Evaluasi v vv v Penyuluh, pelaku

utama



Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

2019

KERANGKA ACUAN KERJA PELAYANAN PUSKESWAN

UPT Puskeswan Panggang

TA. 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

TAHUN 2019

UPT PUSKESWAN Panggang 1

KATA PENGANTAR




pedoman dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Berkaitan dengan

hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun

2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Panggang, yang

menyatakan bahwa UPT Puskeswan Panggang adalah unsur pelaksana tugas

teknis pada Dinas Pertanian dan Pangan untuk melaksanakan pelayanan

kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan wilayah kerja

Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, dan Kecamatan Saptosari, maka

UPT Puskeswan Panggang di Unit Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten

Gunungkidul berupaya menyusun kerangka acuan kerja usulan rencana

program/kegiatan tahun 2019.


pedoman dan memberi arah bagi UPT Puskeswan Panggang dalam

melaksanakan program/kegiatan pada tahun 2019 sesuai dengan yang telah

direncanakan.

Gunungkidul, 2019



KEGIATAN PELAYANAN PUSKESWAN

A. URAIAN PENDAHULUAN

1. Pendahuluan Jumlah populasi ternak di Wilayah UPT Puskeswan

pada tahnun 2018 untuk sapi potong sebesar 18.213

ekor, kambing 25.483 ekor dana yam buras 176.569

ekor yang tersebar di Kecamatan Panggang,

Kecamatan Saptosari dan Kecamatan Purwosari

sangat memerlukan daya dukung pelayanan

kesehatan ternak yang optimal. Letak wilayah UPT

Puskeswan Panggang yang berada di daerah

perbatasan juga mengandung potensi terjadinya

penyebaran penyakit hewan.

Kewaspadaan tidak hanya ditujukan pada penyakit

hewan menular tetapi juga penyakit atau gangguan

kesehatan hewan lain yang menimbulkan kerugian

ekonomi, keresahan masyarakat dan atau kematian

hewan. Untuk dapat melakukan kegiatan

pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit

ternak diperlukan tindakan terhadap penyakit ternak

dengan melakukan pemberian layanan kesehatan

hewan yang tepat waktu dan sasaran.

Bentuk kegiatan pelayanan puskeswan diarahkan

pada pelayanan kesehatan hewan langsung pada

ternak milik masyarakat baik secara pengumpulan

massal ternak maupun pelayanan rumah ke rumah.

Dengan pelayanan yang langsung berinteraksi dengan

peternak dapat diketahui pola pemeliharaan oleh

masyarakat, sehingga selain memberikan pelayanan

kesehatan hewan petugas juga sekaligus melakukan

komunikasi, edukasi dan penyampaian informasi

kepada peternak, sosialisasi maupun pelatihan.


2. Gambaran Umum Kesehatan hewan adalah segala sesuatu yang

berkaitan dengan hewan yang sehat, lingkungan

budidaya yang sehat dan produk hasil hewan/ ternak

yang sehat untuk dikonsumsi manusia dan hewan.

Hewan sehat adalah hewan yang tidak sakit dengan

status kesehatannya adalah bebas dari penyakit baik

yang bersifat menular ataupun tidak, bebas dari

penyakit yang bersifat zoonosis (dapat menular

kemanusia), tidak mengandung bahan-bahan yang

dapat merugikan kesehatan manusia yang

mengunakan food animal sebagai bahan pangan dan

hewan sehat akan mampu berproduksi dengan

optimum dalam bentuk daging, susu, telur, wol,

tenaga kerja dan sebagainya.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam usaha memacu

pembangunan peternakan masih terdapat berbagai

hambatan-hambatan diantaranya adalah belum

masksimalnya status kesehatan hewan, tingkat

kelahiran yang masih rendah, tingkat kesuburan yang

rendah dan tingkat pertumbuhan yang rendah.

Selain itu kesehatan lingkungan budidaya juga

menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup sumber

daya ternak. Masalah kesehatan hewan (penyakit

hewan/ternak) masih merupakan masalah yang

sangat mendasar untuk mendapatkan perhatian yang

serius. Mengingat pentingnya peran menjaga

kesehatan hewan/ternak agar dapat berproduksi

dengan baik, maka peran dari UPT Puskeswan

Panggang yang memberikan pelayanan kesehatan

hewan langsung ke masyarakat perlu mendapat

perhatian. Puskeswan merupakan salah satu lembaga

pelayanan di sub sektor peternakan berfungsi sebagai

ujung tombak bidang kesehatan hewan yang

mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan

diwilayah pedesaan atau kecamatan yang kegiatannya

khusus memberikan pelayanan bidang kesehatan

hewan.


3. Maksud dan

Tujuan

Maksud dari penyusunan KAK Pelayanan Puskeswan

UPT Puskeswan Panggang ini adalah sebagai acuan

untuk melaksanakan kegiatan teknis di lapangan

sehingga didapat hasil kegiatan yang mencakup

perencanaan kegiatan di lapangan, perencanaan

pengadaan alat/sarana peternakan, rincian dan

rencana anggaran biaya, serta waktu pelaksanaan

yang sesuai maupun peraturan lainnya yang telah

ditetapkan.

Tujuan utamanya adalah didapatkan hasil

perencanaan kegiatan yang dapat diaplikasikan

dengan baik di lapangan sehingga kegiatan yang

dilaksanakan nantinya dapat diselesaikan tepat waktu

dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang

direncanakan serta tercapainya target rencana

kegiatan sesuai yang diharapkan

4. Sasaran/Penerima

Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan Pelayanan Puskeswan

yaitu masyarakat umum secara luas dan kelompok

binaan UPT Puskeswan Panggang yang berada di

Kecamatan Panggang, Kecamatan Saptosari dan

Kecamatan Purwosari.

5. Lokasi Kegiatan Lokasi kegiatan di laksanakan di 3 Kecamatan wilayah

UPT Puskeswan Panggang meliputi Kecamatan

Panggang dengan 6 desa; Saptosari dengan 7 desa;

dan Purwosari dengan 5 desa

Secara detail lokasi kegiatan terdapat dalam matrik

kegiatan pada lampiran di bawah ini.

6. Sumber Pendanaan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Puskeswan UPT

Panggang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp. 18.980.000, (delapan

belas juta sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Anggaran ini tidak termasuk belanja pengadaan obat

dan belanja kegiatan DAK murni dan pendukung DAK.


8. Pemanfaatan dana Pemanfaatan dana untuk komponen utama adalah

untuk:

1. Yanduwan di lokasi TPKH

2. Pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat

veteriner dan surveilans PHMS (Penyakit Hewan

Menular Strategis)

3. Sosialisasi apresiasi kurban

4. Pembinaan RPA/TPA/TPH;

5. Sosialisasi kesmavet;

6. Pelatihan kader kesehatan hewan;

Pemanfaatan dana komponen pendukung adalah

untuk:

1. Operasional kegiatan rapat dan perjalanan dinas

2. Administrasi lainnya (ATK, Fotocopy)

B. DATA PENDUKUNG

1. Data Dasar Pada dasarnya, kegiatan Pelayanan Puskeswan di UPT

Puskeswan Panggang yang dilaksanakan di Kecamatan

Panggang, Saptosari dan Purwosari terdiri dari 6 sub

kegiatan yang dijadikan sebagai keluaran kinerja.

Data dasar dari keluaran tersebut adalah :

1. Yanduwan (Pelayanan Terpadu Hewan) di TPKH

(Tempat Pelayanan Kesehatan Hewan).

Merupakan jenis pelayanan yang diberikan oleh UPT

Puskeswan Panggang dengan metode :

Merencanakan dan membuat jadwal rutin

untuk melaksanakan Yanduan di kelompok

ternak di wilayah UPT Puskeswan Panggang

(pelayanan aktif)

Menerima permohonan tertulis atau lisan dari

kelompok ternak yang menghendaki pelayanan

TPKH yang di sampaikan kepada Kepala UPT

Puskeswan Panggang dengan alamat Jalan

Panggang Wonosari Km 5, Panggung, Girimulyo,

Panggang (pelayanan pasif)


Tahapan yang dilaksanakan meliputi :

Persiapan dengan melakukan koordinasi

rencana dan pelaksanan pelayanan terpadu

hewan dengan menyusun KAK dan SK Tim

Identifikasi kebutuhan pelayanan TPKH

Pelaksanaan pelayanan TPKH (Tempat

Pelayanan Kesehatan Hewan)

Tersusunnya laporan pelaksanaan TPKH

2. Pelayanan kesehatan hewan, kesehatan

masyarakat veteriner dan surveilans PHMS

(Penyakit Hewan Menular Strategis)

Jenis kegiatan yang di laksanakan yaitu

memberikan pelaksanaan pelayanan kesehatan

hewan kepada hewan dalam rangka pencegahan,

observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan,

pemulihan kesehatan dan rehabilitasi. Metode

yang diterapkan yaitu pelayanan aktif, semi aktif

dan pelayanan pasif pada masyarakat.


Koordinasi dengan penyusunan KAK dan SK

Tim pelayanan kesehatan hewan, kesehatan

masyarakat veteriner dan surveilans (Penyakit

Hewan Menular Strategis)

Identifikasi kebutuhan kegiatan pelayanan

kesehatan hewan, kesehatan masyarakat

veteriner dan surveilans PHMS (Penyakit Hewan

Menular Strategis)

Pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan,

kesehatan masyarakat veteriner dan surveilans

PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)

Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan

pelayanan kesehatan hewan, kesehatan

masyarakat veteriner dan surveilans PHMS




Sosialisasi dilakukan dengan berpedoman pada

Peraturan Menteri Pertanian No. 114 Tahun 2014

tentang Pemotongan Hewan Kurban. Peraturan ini

mengatur persyaratan minimal tempat penjualan

hewan kurban, pengangkutan, kandang

penampungan dan tempat pemotongan hewan

kurban serta tata cara penyembelihan hewan

kurban dan distribusi daging kurban sesuai aspek

teknis dan syariat Islam.

Sosialisasi di fokus kan juga dalam pengawasan

pemotongan hewan kurban meliputi kesehatan

hewan kurban untuk menjamin hewan kurban

bebas penyakit zoonosis serta proses

penyembelihan hewan kurban untuk menjamin

pemenuhan syariat Islam dan kesejahteraan

hewan.



Tim sosialisasi hewan kurban

Identifikasi kebutuhan kegiatan sosialisasi

hewan kurban

Pelaksanaan pelayanan sosialisasi apresiassi

kurban

Tersusunnya laporan sosialisasi hewan kurban

4. Pembinaan RPA/ TPA/ TPH

Pembinaan terhadap TPA/TPH yang ada di wilayah

UPT Puskeswan Panggang berdasarkan pada

Undang–Undang Nomer 18 tahun 2009 juncto

Undang–Undang Nomer 41 tahun 2014, dimana

setiap orang dilarang menyembelih ternak

ruminansia kecil betina produktif atau ternak betina

ruminansia besar betina produktif, dengan

dikecualikan dalam hal : penelitian, pemuliaan,

pengendalian, dan penanggulangan penyakit


hewan, ketentuan agama, ketentuan adat istiadat,

dan/atau pengakhiran penderitaan hewan.



Tim Pembinaan RPA/ TPA/ TPH

Identifikasi kebutuhan kegiatan Pembinaan

RPA/ TPA/ TPH

Pelaksanaan Pembinaan RPA/ TPA/ TPH

Tersusunnya laporan Pembinaan RPA/ TPA/

TPH

5. Sosialisasi Kesmavet (Kesehatan Masyarakat

Veteriner)

Kegiatan sosialisasi Kesmavet erat kaitannya

dengan pangan asal hewan yang ASUH dengan

tujuan untuk memberikan pengetahuan dan

pemahaman tentang penanganan pangan asal

hewan yang ASUH yang bertujuan untuk

menghasilkan pangan yang aman (safe) dan layak

(suitable) untuk dikonsumsi. Aman dimana bahan

pangan tidak mengandung bahaya-bahaya biologis,

kimiawi dan fisik atau bahan-bahan yang dapat

mengganggu kesehatan manusia. Sehat yaitu bahan

pangan harus mengandung bahan-bahan yang

dapat menyehatkan manusia dan baik untuk

kesehatan. Utuh dimana bahan pangan tidak

dikurangi atau dicampur dengan bahan lain serta

halal yaitu sesuai dengan syariat agama Islam.

Kegiatan ini juga melakukan kunjungan ke pasar

tradisional yang ada di wilayah UPT Puskeswan

Panggang, seperti ke Pasar Dondong (Jetis,

Saptosari), Pasar Legundi (Girimulyo, Panggang) dan

Passar Klampok (Giripurwo, Purwosari).




Tim Sosialisasi Kesmavet

Identifikasi kebutuhan kegiatan Sosialisasi

Kesmavet

Pelaksanaan Sosialisasi Kesmavet

Tersusunnya laporan Kesmavet

6. Pelatihan kader kesehatan hewan

Kegiatan pelatihan kader kesehatan hewan ini

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan petani peternak serta calon kader

dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit

pada hewan ternak.

Kader keswan ini nantinya akan dilibatkan oleh

masyarakat dalam pengendalian dan

pemberantasan penyakit hewan dimana keberadaan

masyarakat sebagai kader yang sudah dilatih akan

menjadi sektor ketiga (sektor publik) yang

mengedepankan kepedulian sosial yang mampu

memberikan pelayanan kesehatan hewan yang

sifatnya public goods dimana dalam

implementasinya akan saling bersinergi dengan

bidang peternakan yang menangani kesehatan

hewan.


Koordinasi dengan penyusunan KAK dan SK Tim

Pelatihan Kader Keswan

Identifikasi kebutuhan kegiatan Pelatihan Kader

Keswan

Pelaksanaan pelatihan keder keswan

Tersusunnya laporan Pelatihan Kader Keswan


2. Dasar Hukum Dasar hukum yang dijadikan kegiatan dasar

pelaksanaan kegiatan Pelayanan Puskeswan tahun

2019 adalah:

1) Undang- undang no 41 Tahun 2014 tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan ;

2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor

10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

3) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun

2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019


2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Pusat Kesehatan Hewan Panggang

C. RUANG LINGKUP

1. Keluaran 1 Pelayanan TPKH (Tempat

Pelayanan Kesehatan Hewan)

12 bulan

2 Pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner

dan surveilans PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)

12 bulan

3 Sosialisasi apresiasi kurban 3 kecamatan

4 Pembinaan RPA/TPA/TPH 12 bulan

5 Sosialisasi ASUH pangan asal hewan (pasar tradisional)

3 kecamatan

6 Pelatihan kader kesehatan hewan

1 kali

2. Jadwal

Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Mulai Bulan Januari- Desember

2019.

Untuk Matrik jadwal pelaksanaan terdapat pada lampiran

di bawah ini.

D. LAPORAN

1. Laporan Hasil Terdiri dari 6 laporan sub kegiatan


E. TABEL PELAKSANAAN DAN JADWAL KEGIATAN

1. Pelayanan TPKH (Tempat Pelayanan Kesehatan Hewan)

No. Waktu

Pelaksanaan Sub-Aktivitas

Pihak

Terkait Keluaran


Penyusunan KAK

Penyusunan Tim

Terkumpulnya data,

bahan referensi dan

pendukung lainnya

Tim

KAK

SK Tim

2. Januari-Desember

Pelaksanaan Tim Laporan

kegiatan

TPKH


pendokumentasian

dan pengarsipan

laporan

Tim

Dokumen

Laporan

Pelaksanaan

TPKH

Target PAD

2. Pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan

surveilans PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)

No. Waktu


Pihak

Terkait Keluaran


Penyusunan KAK

Penyusunan Tim

Terkumpulnya data,

bahan referensi dan

pendukung lainnya

Tim

KAK

SK Tim

2. Januari-

Desember Pelaksanaan Tim Laporan

kegiatan

Keswan


pendokumentasian

dan pengarsipan

laporan

Tim

Dokumen

Laporan

pelayanan

keswan

Laporan PAD



No. Waktu


Pihak

Terkait Keluaran

1. Februari Persiapan

Penyusunan KAK

Penyusunan Tim

Terkumpulnya data,

bahan referensi dan

pendukung lainnya

Tim

KAK

SK Tim

2. Agustus Penunjukan

Narasumber dari

Departemen Agama

Pelaksanaan

Tim Laporan

kegiatan

Sosialisasi


pendokumentasian

dan pengarsipan

laporan

Tim

Dokumen

Laporan

Sosialisasi

Kurban

4. Pembinaan RPA/TPA/TPH

No. Waktu


Pihak

Terkait Keluaran


Penyusunan KAK

Penyusunan Tim

Terkumpulnya data,

bahan referensi dan

pendukung lainnya

Tim

KAK

SK Tim

2. Januari-

Desember Pelaksanaan Tim Laporan

pemantauan

TPA/TPH


pendokumentasian

dan pengarsipan

laporan

Tim

Dokumen

Laporan

pemantauan

TPA/TPH


5. Sosialisasi Kesmavet

No. Waktu


Pihak

Terkait Keluaran


Penyusunan KAK

Penyusunan Tim

Terkumpulnya data,

bahan referensi dan

pendukung lainnya

Tim

KAK

SK Tim

2. Januari-Desember

Pelaksanaan Tim Laporan

kegiatan

sosialisasi

Kesmavet


pendokumentasian

dan pengarsipan

laporan

Tim

Dokumen

Laporan

Sosialisasi

kesmavet


No. Waktu


Pihak

Terkait Keluaran


Penyusunan KAK

Penyusunan Tim

Terkumpulnya data,

bahan referensi dan

pendukung lainnya

Tim

KAK

SK Tim

2. Maret Pelaksanaan Tim Laporan

pelatihan

kader

keswan


pendokumentasian

dan pengarsipan

laporan

Tim

Dokumen

Laporan

pelatihan

kader

keswan


E. PENUTUP


Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Peternakan pada kegiatan

Pelayanan Puskeswan di UPT Puskeswan Panggang yang akan dilaksanakan

pada tahun 2019, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar

hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta

pembiayaannya.

Kepala Bidang

Ir. Suseno Budi Sulistyanto

NIP. 196609191991031005

Gunungkidul,

Kepala UPT Puskeswan Panggang

drh. Yanno Findria Sukarni

NIP. 19830327 201001 1 005

Mengetahui,

Kepala Dinas


NIP. 19610921 198903 1 007


LAMPIRAN


LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN PUSKESWAN

No Sub Kegiatan Penerima manfaat Lokasi

1. Pelayanan TPKH (Tempat

Pelaksanaan Karantina Hewan)

12 bulan Dilaksanakan selama

12 bulan di

Kecamatan

Panggang, Saptosari,

Purwosari

2. Pelayanan kesehatan

hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan

surveilans PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)

12 bulan Dilaksanakan selama

12 bulan baik

berupa pelayanan

aktif, semi aktif atau

pasif di wilayah UPT

Puskeswan Panggang


3 kecamatan Dilaksanakan di UPT

Puskeswan Panggang

dengan narasumber

dari Depag

4. Pembinaan RPA/TPA/TPH 12 bulan Dilaksanakan selama

12 bulan di

Kecamatan

Panggang, Saptosari,

Purwosari

5. Sosialisasi Kesmavet 3 kecamatan Dilaksanakan di UPT

Puskeswan

Panggang, dan

pemantauan di pasar

tradisional di wilayah

UPT Puskeswan

Panggang : Pasar

Dondong (Jetis,

Saptosari), Pasar

Legundi (Girimulyo,

Panggang) dan Pasar

Klampok (Giripurwo,

Purwosari).


1 kali Dilaksanakan di

Puskeswan Saptosari


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Persiapan

1.3

1.3.1

Tersusunnya Tim dan KAK Sosialisasi

Apresiasi Kurban

1.3.2

Identifikasi Kebutuhan Sosialisasi

Apresiasi Kurban

1.4

1.4.1

Tersusunnya Tim dan KAK Sosialisasi

Pangan Asal Hewan (Pasar

Tradisional)

1.4.2

Identifikasi Kebutuhan Materi

Sosialisasi ASUH Pangan Asal Hewan

(Pasar Tradisional)

1.5

1.5.1

Tersusunnya TIm dan KAK Pelatihan

Kader Kesehatan Hewan

1.5.2

Identifikasi Materi Pelatihan Kader

Kesehatan Hewan

1.6

1.6.1

Tersusunnya Tim dan KAK

Pembinaan RPA/TPA/TPH

1.6.2

Identifikasi Materi Pembinaan

RPA/TPA/TPH

1.7

1.7.1

Tersusunnya Tim dan KAK pelayanan

TPKH (Tempat Pelayanan Kesehatan

Hewan)

1.7.2

Indentifikasi kebutuhan pelayanan

TPKH (Tempat Pelayanan Kesehatan

Hewan)

1.8

1.8.1

Tersusunnya Tim dan KAK pelayanan

kesehatan hewan, kesehatan

masyarakat veteriner dan surveilans


1.8.2

Identifikasi kebutuhan kegiatan

pelayanan kesehatan hwan, kesehatan

masyarakat veteriner dan surveilans

PHMS (Penyakit Hewan Menular

Strategis)

April MeiNomor Group/Indikator/Kegiatan Fisik

ROPK Fisik KEGIATAN PELAYANAN PUSKESWAN 2019

Oktober November


Januari Februari Maret Desember

Sosialisasi Apresiasi Kurban

Sosialisasi ASUH Pangan Asal Hewan (Pasar Tradisional)

Juni Juli Agustus September

Pelatihan Kader Kesehatan Hewan


Pelayanan TPKH (Tempat Pelayanan Kesehatan Hewan)

Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Surveilans PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2 Pelaksanaan

2.3

2.3.1

Pelaksanaan Sosialisasi Apresiasi

Kurban

2.4

2.4.1

Pelaksanaan Sosialisasi ASUH

Pangan Asal Hewan

2.5

2.5.1

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan

RPH/TPA/TPH

2.6

2.6.1

Pelaksanaan pelayanan TPKH

(Tempat Pelayanan Kesehatan

Hewan)

2.7

2.7.1

Pelaksanaan pelayanan kesehatan

hewan, kesehatan masyarakat

veteiner, dan surveilans PHMS


3 Pelaporan

3.1

3.2

3.2.1

Tersusunya Laporan Sosialisasi

Apresiasi Kurban

3.3

3.3.1

Tersusunnya Laporan Sosialisasi

ASUH Pangan Asal Hewan

3.4

3.4.1

Tersusunnya Laporan pelatihan kader

keswan

3.5

3.5.1

Tersusunnya laporan Pembinaan

RPA/TPA/TPH

DesemberJuni Juli Agustus September Oktober NovemberNomor Group/Indikator/Kegiatan Fisik


Januari Februari Maret April Mei




Pelayanan TPKH (Tempat Pelayanan Kesehatan Hewan)

Pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan surveilans PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)

Belanja Bahan Obat-obatan



Pelatihan Kader Keswan


Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak 1

KATA PENGANTAR






2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Dinas Pertanian Dan Pangan,yang menyatakan bahwa Bidang Peternakan

mempunyai tugasmelaksanakan pembinaan peningkatan produksi dan

produktivitas peternakan, maka Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul berupaya menyusun

kerangka acuan kerja usulan rencana program/kegiatan tahun 2019. Dimana

pada Tahun 2019Seksi Perbibitan dan Produksi memiliki 1 program dan

2kegiatan yaitu pembinaan budidaya ternak dan pembinaan perbibitan ternak.


pedoman dan memberi arah bagi Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak dalam


direncanakan.

Gunungkidul,



KEGIATAN PEMBINAAN BUDIDAYA TERNAK SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK


1. Pendahuluan Pembangunan subsektor peternakan

merupakan bagian dari pembangunan sektor

pertanian yang bertujuan untuk mencapai suatu

kondisi peternakan yang tangguh yang

ditunjukkan dengan kemampuan

mensejahterakan para petani peternak dan

kemampuannya dalam mendorong pertumbuhan

sektor terkait secara keseluruhannya.

Pembangunan peternakan diarahkan untuk

meningkatkan mutu hasil produksi, peningkatan

populasi ternak, peningkatan pendapatan petani

peternak, memperluas lapangan kerja serta

memberikan kesempatan berusaha bagi

masyarakat di pedesaan.

Meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan,

dan tingkat pendidikan, dan kesadaran masyarakat

akan kebutuhan protein hewani, berdampak pada

meningkatnya kebutuhan daging, susu, dan telur.

Konsep kemandirian pangan asal ternak diperlukan

melalui peningkatan populasi dan produktivitas usaha

budi daya ternak dan mengupayakan sebanyak

mungkin masyarakat menyelenggarakan budi daya

ternak.

Untuk mendukung lebih berkembangnya

budidaya ternak maka Bidang Peternakan melalui

Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak melakukan

berbagai upaya diantaranya melaksanakan kegiatan


Pengembangan Budidaya Ternak.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini diharap

dapat mendorong berkembangnya usaha peternakan

rakyat yang dikelola secara lebih baik, sehingga dapat

mendukung peningkatan produksi dan produktifitas

usaha, dan selanjutnya dapat meningkatkan

penghasilan dan kesejahteraan.

2. Gambaran Umum Kinerja operasional kegiatan pembinaan

budidaya ternak adalah penguatan kelompok

pembibitan ternak ruminansia sapi potong. Sedangkan

kinerja utama Seksi Perbibitan dan produksi ternak

ialah tercapainya populasi ternak dan produksi ternak.

Setiap tahunnya, dalam menjalankan

fungsinya, Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak

melaksanakan kegiatan rutin yaitu melakukan

BIMTEK recording Sapi PO, bimbingan teknis

budidaya ternak, pengadaan N2 cair, sarana dan

prasarana Inseminasi Buatan (IB), fasilitasi wilayah

sumber bibit sapi PO pertemuan petugas data

peternakan, menyusun rencana perbibitan sapi PO,

Bimbingan teknis budidaya kambing, rencana

kegiatan, dan laporan kegiatan.

2. Maksud dan

Tujuan

Maksud dari penyusunan KAK Pembinaan Budidaya

Ternak ini adalah sebagai acuan untuk melaksanakan

kegiatan teknis di lapangan sehingga didapat hasil

kegiatan yang mencakup perencanaan kegiatan di

lapangan, perencanaan pengadaan alat/sarana

peternakan, rincian dan rencana anggaran biaya, serta

waktu pelaksanaan yang sesuai maupun peraturan

lainnya yang telah ditetapkan.


perencanaan kegiatan yang dapat diaplikasikan

dengan baik di lapangan sehingga kegiatan yang

dilaksanakan nantinya dapat diselesaikan tepat waktu


dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang

direncanakan serta tercapainya target rencana

kegiatan sesuai yang diharapkan

3. Sasaran/Penerima

Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan Pembinaan Budidaya

Ternak yaitu masyarakat umum secara luas dan

kelompok binaan Bidang Peternakan di lingkup Dinas

Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul secara

khusus

4. Lokasi Kegiatan Lokasi kegiatan di laksanakan di 18 Kecamatan yang

ada di Kabupaten Gunungkidul.



5. Kelompok Kelompok pelaksana kegiatan Pembinaan Budidaya

Ternakmemiliki kriteria sebagai berikut:

a. terdaftar di Dinas Pertanian dan pangan/memiliki

nomor registrasi;

b. memiliki lahan dan sarana untuk budidaya ternak

c. bersedia memelihara ternak dan mengikuti


d. memiliki struktur organisasi yang jelas (identitas

kelompok, pengurus dan anggota);

e. memiliki pengurus dan anggota yang ber profesi

sebagai petani peternak dan beranggotakan

minimal 15 orang;

6. Sumber Pendanaan Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi

Peternakanbersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja DaerahKabupaten Gunungkidul Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp 441.454.000,00 (empat

ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh

empat ribu rupiah)


untuk:

a. Pembelian/pengadaan sarana recording dengan


prioritas pengadaan untuk: alat penanda sapi,

microchip reader, aplikator, timbangan digital

b. Pengadaan sarana IB untuk : N2 cair, Plastic sheet,

Plastic Glove, Kontainer Gendong, AI Gun

Pemanfaatan dana untuk komponen pendukung

adalah untuk:

a. Operasional kegiatan Bimtek dan Sosialisasi

b. Operassional Konsinyering dan Sosialisasi TP4D

c. Administrasi lainnya

B. DATA PENDUKUNG

8. Data Dasar Pada dasarnya, kegiatan Pembinaan Budidaya Ternak

terdiri dari 11 sub kegiatan yang dijadikan sebagai

keluaran kinerja.


1. Konsinyering Perda Peternakan

yaitupengumpulan/proses mengumpulkan

pegawai di suatu tempat (hotel, penginapan, ruang

rapat lainnya) untuk menggarap pekerjaan secara

intensif yang sifatnya mendesak, harus segera

selesai dan tidak dapat dikerjakan di kantor serta

dilarang meninggalkan tempat kerja selama

kegiatan berlangsung.


Persiapan dengan membantuk Tim

Pengumpulan bahan/perda yang akan dibahas

Pelaksanaan kegiatan

Penyusunan draf hasil FGD

Dokumen Review Perda Peternakan

2. Belanja Plastik Sheet dan Plastik Glove

Plastic Glove / sarung tangan dari plastik

digunakan untuk melindungi tangan dari kotoran


sapi, selain itu untuk menghindari penyakit

menular baik yang zoonosis sekalipun.

Plastic sheet / plastik perupa pipet (semacam

sedotan limun) yang digunakan untuk

membungkus batang gun inseminasi yang telah

diisi dengan straw yang berisi semen beku.


Koordinasi dengan penyusunan KAK untuk

pengadaan Plastik Sheet dan Plastik Glove

Belanja Plastik Sheet dan Plastik Glove

Tersedianya perlengkapan untuk IB

Laporan Belanja Plastik Sheet dan Plastik Glove

3. Belanja Kontainer Gendong dan AI Gun

Container dan Termos straw (bisa juga dengan

termos air ukuran kecil), digunakan inseminator

untuk membawa bibit yang telah di kemas

kedalam straw ke lokasi ternak sapi yang akan

dikawinkan lengkap terisi N2 cair sebagai bahan

pendingin yang berfungsi untuk membekukan

sperma dalam straw tersebut

Artificial Inseminasi Gun, ini merupakan alat

utama untuk menghantarkan semen beku ke

dalam uterus sapi betina.



pengadaan Kontainer Gendong dan AI Gun

Belanja Kontainer Gendong dan AI Gun


Terpeliharanya kualitas semen beku

Laporan Belanja Kontainer Gendong dan AI Gun

4. Bimtek rekording ternak sapi potong

Recording adalah segala hal yang berkaitan

dengan pencatatan terhadap ternak secara


individu yangmenunjukkan pertumbuhan dan

perkembangannya.Apalagi jika berkaitan dengan

ternak bibit, karenaberhubungan dengan kualitas

ternak ke depan.

Rangkaian kegiatan BIMTEK recording sapi potong

meliputi rapat awal untuk melakukan koordinasi

dengan UPT Puskeswan dalam rangka

inventarisasi kelompok yang akan menerima

pelatihan tersebut, materi yang update, dan

kesiapan dari rencana jadwal yang sudah

ditetapkan. Materi recording merupakan materi

yang sangat komplek dan penting bagi

keberlangsungan pola peternakan sapi potong

yang baik. Recording tidak hanya persoalan

pencatatan akan tetapi lebih ke filosofi dan isi dari

pencatatan tersebut. Dari recording yang baik dan

valid kita akan tahu dan mengerti persoalan

pakan, reproduksi dan kesehatannya. Peternakan

rakyat yang terwadahi dalam bentuk kelompok

ternak sangat dibutuhkan perihal teknis catatan

dan teknis pemeliharaan. Oleh karena itu seksi

perbibitan dan produksi ternak sangat fokus

dalam melaksanakan kegiatan ini dikarenakan

kepentingan yang lebih besar dari kegiatan ini

yaitu peternakan yang maju dan mandiri sehingga

dapat mensejahterakan peternak.

Rangkaian dari Peningkatan produksi ternak sapi

potong secara nasional dapat dilakukanmelalui

peningkatan jumlah dan perbaikan mutu bibit

sapi potong. Salah satuupaya yang dilakukan

dalam meningkatkan jumlah dan mutu ternak

sapi potongyang unggul dan bermutu tinggi

adalah pelaksanaan Uji Performans

untukmemilih ternak bibit sapi potong

berdasarkan sifat kualitatif dan kuantitatif.Untuk


memudahkan koordinasi pelaksanaan dan

pembinaan di lapangan, Dinas Pertanian dan

Pangan Kabupaten Gunungkidul membentuk Tim

Uji Performans Sapi PO, yang di tunjuk oleh

kepala Dinas.


Koordinasi dengan penyusunan KAK

Identifikasi kelompok dan kebutuhan materi

Pelaksanaan Bimtek di lokasi

Penyusunan RTL

5. Bimtek agribisnis ternak kambing

Rangkaian kegiatan BIMTEK agribisnis ternak

kambing meliputi rapat awal untuk melakukan

koordinasi dengan UPT Puskeswan dalam rangka




ditetapkan. Materi agribisnis budidaya merupakan

materi yang sangat komplek dan penting bagi

keberlangsungan pola peternakan kambing yang

baik. Agribisnis tidak hanya persoalan bisnis

akan tetapi lebih ke sektor budidaya dan pasca

panen. Dari pemberian materi BIMTEK yang tepat

diharapkan peternak kambing dapat merubah

pola pikir beternaknya sehingga hasilyang

didapatkan akan maksimal baik darisegi budidaya

maupun hasil dari budidaya tersebut. Oleh karena

itu seksi perbibitan dan produksi ternak sangat

fokus dalam melaksanakan kegiatan ini

dikarenakan kepentingan yang lebih besar dari

kegiatan ini yaitu peternakan yang maju dan

mandiri sehingga dapat mensejahterakan

peternak.






Penyusunan RTL

6. Sosialisasi pelaksanaan UPSUS SIWAB Tahun

2019

Kegiatan berupa pertemuan dengan melibatkan

stakeholders. Tujuan dari kegiatan ini untuk

mensosialisasikan aturan dan kebijakan

pelaksanaan UPSUS SIWAB TAhun 2019.





Penyusunan RTL

7. Belanja N2 cair

N2 Cair / Nitrogen cair berfungsi sebagai bahan

untuk membekukan sperma dalam Straw dengan

suhu beberapa derajat dibawah nol. Container

dengan canister atau wadah straw, harus tetap

dijaga berisi Nitrogen cair. Volume nitrogen dalam

Container harus selalu diperhatikan dengan jalan

mencelupkan batang pengukur yang terbuat dari

kayu ke dalam Nitrogen air .



pengadaan N2 cair

Belanja N2 cair


Terpeliharanya kualitas semen beku

Laporan Belanja N2 cair


8. Sosialisasi pelaksanaan TP4D

Kegiatan berupa pertemuan dengan melibatkan

stakeholders. Tujuan dari kegiatan ini untuk

mensosialisasikan aturan dan kebijakan

pelaksanaan kegiatan Bidang Peternakan Tahun

2019 berssama inspektorat daerah dan kejaksaan.



Identifikasi kebutuhan materi

Pelaksanaan sosialisasi di lokasi

Penyusunan RTL

9. Belanja Penanda Sapi

Untuk memudahkan proses pencatatan dan

proses pengklasifikasian ternak,maka perlu

diberikan suatu alat yang dapat mempermudah

dalam proses pencatatan.



pengadaan Penanda Sapi

Identifikasi kelompok

Belanja Penanda Sapi

Tersalurnya hibah alat penanda sapi kepada

kelompk

Tersedianya perlengkapan untuk recording

Pendataan ternak

Laporan Belanja Penanda Sapi

10. Belanja microchip reader, aplikator reader dan

timbangan digital

Untuk memudahkan proses pencatatan dan

proses pengklasifikasian ternak,maka perlu

diberikan suatu alat yang dapat mempermudah

dalam proses pencatatan untuk kegiatan recording

ternak.




pengadaan microchip reader, aplikator reader

dan timbangan digital

Belanja microchip reader, aplikator reader dan

timbangan digital


Pendataan ternak

Laporan Belanja microchip reader, aplikator

reader dan timbangan digital

11. Belanja Stiker IB

Stiker merupakan media yang aplikasinya

ditempelkan sebagai identitas agar mudah

dikenali.

Seperti halnya alat penanda ternak, stiker IB ini

juga sebagai penanda tentang fisik dan kondisi

ternak tetapi di tempelkan di dinding/ tiang

kandang ternak.



belanja Stiker IB

Belanja Stiker IB


Pendataan ternak

Laporan Belanja Stiker IB


pelaksanaan kegiatan Pembinaan Budidaya Ternak

tahun 2019 adalah:



2) Keputusan Menteri Pertanian nomor 48/ Kpts/

SR.120/1/2015 Tentang penetapan Kabupaten

Gunungkidul sebagai wilayah sumber bibit Sapi

Peranakan Ongole.





4) Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor

60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Pertanian dan Pangan.




C. RUANG LINGKUP

10. Keluaran Bimbingan teknis recording sapi

potong bagi peternak (5 angkatan) Pengadaan N2 cair Pengadaan plastik sheet Pengadaan sarung tangan plastik inseminasi Sosialisasi UPSUS SIWAB 2019 Bimbingan teknis agribisniskelompok ternak kambing (5 angkatan) Stiker IB Pengadaan kontainer gendong Pengadaan AI Gun Alat penanda sapi Konsinyering Perda Peternakan Timbangan digital ternak Microchip reader Aplikator microchip Sosialisasi TP4D.

125 orang 5.000 liter 10.000 batang 10.000 lembar 18 Kecamatan 125 orang 50.000 lembar 4 unit 10 unit 150 buah 1 kali 1 unit 1 unit 1 kali

11. Jadwal

Pelaksanaan


2019.

Untuk Matrik jadwal pelaksanaan terdapat pada

lampiran di bawah ini.


D. LAPORAN

12. Laporan Hasil

Kegiatan

Terdiri dari 11 laporan kegiatan


Konsinyering Perda Peternakan

No. Waktu



Penyusunan KAK

Penyusunan Tim

Terkumpulnya data, bahan

referensi dan pendukung

lainnya

Tim

KAK

SK Tim

2. Juni Pelaksanaan

Terlaksananya Konsinyering

Tersusunnya hasil

konsinyering

Tersusunnya draft hasil

konsinyering

Tim

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

Notulen

Rapat

Draf Perda

hasil

konsinyering



pengarsipan laporan

Tim

Dokumen

Review Perda

Peternakan

Belanja microchip reader, aplikator reader dan timbangan digital

No. Waktu



Penyusunan KAK

Koordinasi kegiatan

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

KAK

2. April Pelaksanaan

Terlaksananya Belanja

microchip reader, aplikator

reader dan timbangan

digital

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

Alat penanda

ternak

Data

Recorcing


No. Waktu


Terpantaunya jumlah dan

posisi sapi potong di

wilayah perbibitan



pengarsipan laporan

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

Laporan

Recording

Belanja Stiker IB

No. Waktu



Penyusunan KAK

Koordinasi kegiatan

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

KAK

2. Februari Pelaksanaan


stiker IB

Terpantaunya jumlah dan


wilayah perbibitan

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

Alat penanda

ternak

Data

Recorcing



pengarsipan laporan

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

Laporan

Recording


No. Waktu



Penyusunan KAK

Koordinasi kegiatan

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

KAK



Plastik Sheet dan Plastik

Seksi

Perbibitan

dan

Alat IB

Kualitas

semen beku


No. Waktu


Glove

Tersedianya Perlengkapan

untuk IB

produksi

ternak

terjaga



pengarsipan laporan

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

Laporan IB


No. Waktu



Penyusunan KAK

Koordinasi kegiatan

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

KAK

2. April

Pelaksanaan


Kontainer Gendong dan AI

Gun

Tersedianya Perlengkapan

untuk IB

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

Alat IB

Kualitas

semen beku

terjaga

(Januari-

Desember)



pengarsipan laporan

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

Laporan IB

Recording Ternak Sapi Potng

No. Waktu



Penyusunan KAK

Koordinasi kegiatan

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

KAK

2. April Pelaksanaan Seksi Laporan


No. Waktu


Terlaksananya kegiatan di

lokasi

Penyusunan RTL

Perbibitan

dan

produksi

ternak

kegiatan

Data

Recording



pengarsipan laporan

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

Laporan

Recording

Bimtek Agribisnis Ternak Kambing

No. Waktu



Penyusunan KAK

Identifikasi lokasi dan

kelompok

Identifikasi kebutuhan

materi

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

KAK

Materi

bimtek



lokasi

Penyusunan RTL

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

Laporan

kegiatan

RTL



pengarsipan laporan

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

Laporan

Bimtek

Sosialisasi pelaksanaan UPSUS SIWAB Tahun 2019

No. Waktu


1. februari Persiapan

Penyusunan KAK


kelompok


materi

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

KAK

Materi

sosialisasi

2. Februari Pelaksanaan Seksi Laporan


No. Waktu



lokasi

Penyusunan RTL

Perbibitan

dan

produksi

ternak

kegiatan

RTL



pengarsipan laporan

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

Laporan

Sosialisasi

UPSUS

SIWAB 2019

Belanja N2 cair

No. Waktu



Penyusunan KAK

Koordinasi kegiatan

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

KAK

2. Juli Pelaksanaan

Terlaksananya Belanja N2

cair

Tersedianya sarana

pemeliharaam untuk semen

beku

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

Sarana IB

Kualitas

semen beku

terjaga



pengarsipan laporan

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

Laporan IB

Sosialisasi TP4D

No. Waktu



Penyusunan KAK


kelompok


materi

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

KAK

Materi

sosialisasi

2. Februari Pelaksanaan Seksi Laporan


No. Waktu



lokasi

Penyusunan RTL

Perbibitan

dan

produksi

ternak

kegiatan

RTL



pengarsipan laporan

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

Laporan

TP4D

Belanja Alat Penanda Sapi

No. Waktu



Penyusunan KAK

Koordinasi kegiatan

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

KAK


Terlaksananya Belanja alat

penanda sapi

Tersalurnya hibah alat

penanda sapi

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

Alat penanda

ternak

Data

kelompok

penerima

hibah



pengarsipan laporan

Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

Laporan

Recording

Laporan

berita Acara

Hibah


E. PENUTUP


Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Peternakanyang akan

dilaksanakan pada tahun 2019, dan memuat informasi mengenai latar



Kepala Bidang


NIP. 196609191991031005

Gunungkidul, 28 Januari 2019

Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak

Ir. Wahyudi Kusdaryanto

NIP. 196301271994031002


LAMPIRAN


LOKASI PELAKSANAAAN KEGIATAN PEMBINAAN BUDIDAYA TERNAK


1. Bimtek Agribisnis Kelompok

Ternak Kambing

125 orang ( 5

angkatan)

Dilaksanakan untuk

5 angkatan.

Lokasi Kegiatan di

wilayah desa rawan

pangan/desa miskin

yaitu :

1. KT Karangsari

2. KT Mekarsari

3. KT Srisadono

4. KT Marsudi Mulyo

5. KT

2. Bimtek Recording Sapi

Potong

125 orang ( 5

angkatan)

Dilaksanakan untuk

5 angkatan.

Lokasi Kegiatan di

wilayah perbibitan,

yaitu :

1. Kelompok Ngudi

Sari Wonosari

2. Kelompok Ngudi

rejeki wonosari

3. Kelompok Lembu

Anggoro Nglipar

4. Kelompok Andini

Seto wonosari

5. Kelompok Lestari

mulyo wonosari

3. Sosialisasi UPSUS SIWAb

2019

Peternak/

Masyarakat

Dilaksanakan di 18

kecamatan dengan

lokasi diBPP

kecamatan

4. Sosialisasi TP4D Pegawai di

Lingkungan

Dinas Pertanian

dan Pangan yang

membidangi

fungsi peternakan

Aula Dinas

Pertanian dan

Pangan



dan kesehatan

hewan

5. Konsolidasi Uji Performans

Sapi Potong

Pegawai di

Lingkungan

Dinas Pertanian

dan Pangan yang

membidangi

fungsi peternakan

dan kesehatan

hewan

Aula Dinas

Pertanian dan

Pangan

6. Konsinyering Perda

Peternakan

Tim Hotel di Yogyakarta

7. Rapat Data Peternakan Petugas Data

tingkat

Kecamatan dan

Kabupaten

Aula Dinas

Pertanian dan

Pangan

8. Rapat Koordinasi IB Petugas

Inseminator

tingkat

kecamatan ,

Petugas Recorder

Kabupaten

Aula Dinas

Pertanian dan

Pangan


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Persiapan

1.1

1.1.1 Pembentukan Tim dan KAK

Pelaksanaan konsinyering

perda peternakan

1.1.2 Pengumpulan data dan

bahan penyusunan

konsinyering perda

peternakan

1.2

1.2.1 Tersusunnya KAK Belanja

Plastik Sheet dan Plastik

Glove

1.2.2 Terkoordinasinya kegiatan

Belanja Plastik Sheet dan

Plastik Glove

1.3


Kontainer Gendong dan AI

Gun


Belanja Kontainer Gendong

dan AI Gun

1.4

1.4.1 identifikasi kelompok calon

peserta bimtek

1.4.2 identifikasi kebutuhan

materi bimtek

1.4.3 Penyusunan KAK

1.5


peserta bimtek

1.5.2 identifikasi kebutuhan

materi bimtek


1.6


1.6.2 Identifikasi lokasi dan

peserta sosialisasi

Bimtek rekording ternak sapi potong

Bimtek agribisnis ternak kambing


Desember




Juni Juli Agustus September Oktober November


Januari Februari Maret April MeiNomorGroup/ indikator/

Kegiatan Fisik

Kegiatan Pembinaan Budidaya Ternak


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.7


N2 Cair


Belanja N2 Cair

1.8


1.8.2 Identifikasi lokasi dan

peserta sosialisasi

1.9


Penanda Sapi



1.10


Belanja microchip reader,

aplikator reader dan

timbangan digital

1.10.2 Tersusunnya KAK

pengadaan microchip

reader, aplikator reader

dan timbangan digital




timbangan digital

1.11


Stiker IB


Belanja Stiker IB

2 Pelaksanaan

2.1

2.1.1 Rapat pengkajian draf

Konsinyering Perda

Peternakan

NomorGroup/ indikator/

Kegiatan Fisik




Belanja N2 cair

Sosialisasi pelaksanaan TP4D


Mei Juni Juli Agustus


Belanja Stiker IB

September Oktober November Desember


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.1.2 FGD pengkajian draf

Konsinyering Perda

Peternakan

2.1.3 Penyusunan draf hasil

Konsinyering Perda

Peternakan

2.2

2.2.1 Terselenggaranya Belanja

Plastik sheet dan Plastik

Glove

2.2.2 Tersedianya perlengkapan

untuk IB

2.3

2.3.1 Terselenggatanya Belanja

Kontainer dan AI Gun

2.3.2 Tersedianya perlengkapan

untuk IB

2.3.3 Mempertahakan kualitas

semen beku

2.4

2.4.1 Terlaksananya kegiatan di

lokasi

2.4.2 Penyusunan RTL

2.5

2.5.1 Terlaksananya kegiatan di

lokasi


2.6


UPSUS SIWAB


2.7


N2 Cair

2.7.2 Terpeliharanya semen beku

2.8


TP4D


September Oktober November DesemberNomorGroup/ indikator/

Kegiatan Fisik





Belanja N2 cair





Mei Juni Juli Agustus


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.9

2.9.1 Terselenggaranya belanja

penanda sapi

2.9.2 Tersalurnya hibah alat

penanda sapi kepada

kelompok terpilih

2.9.3 Evaluasi kegiatan

2.10


microchip reader, aplikator

reader dan timbangan

digital

2.10.2 Terpantaunya jumlah dan


wilayah perbibitan

2.11


stiker IB

2.11.2 Terpantaunya jumlah dan


wilayah perbibitan

3 Pelaporan

3.1

3.1.1 Dokumen Review Perda

Peternakan

3.2

3.2.1 Tersusunnya laporan

Belanja Plastik Sheet dan

Plastik Glove

3.3


Belanja Kontainer Gendong

dan AI Gun

3.4


pelaksanaan bimtek

recording ternak sapi

3.5


Bimtek agribisnis ternak

kambing

September Oktober November DesemberMaret April Mei Juni Juli AgustusNomorGroup/ indikator/

Kegiatan Fisik


Januari Februari








Belanja Stiker IB


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

3.6


penyelenggaraan

Sosialisasi UPSUS SIWAB

3.7


Belanja N2 Cair

3.8


penyelenggaraan

Sosialisasi TP4D

3.9


Belanja alat penanda

ternak

3.10




timbangan digital

3.11


Belanja stiker IB

November DesemberMei Juni Juli Agustus September OktoberNomorGroup/ indikator/

Kegiatan Fisik



Belanja N2 cair




Belanja Stiker IB


SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK 1

KATA PENGANTAR






2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Dinas Pertanian Dan Pangan, yang menyatakan bahwa Bidang Peternakan

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan peningkatan produksi dan

produktivitas peternakan, maka Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul berupaya menyusun

kerangka acuan kerja usulan rencana program/kegiatan tahun 2019. Dimana

pada tahun 2019 Seksi Perbibitan dan Produksi memiliki 1 program dan 2

kegiatan yaitu pembinaan perbibitan ternak dan pembinaan perbibitan ternak.


pedoman dan memberi arah bagi Seksi Perbibitan dan Produksi ternak dalam


direncanakan.

Gunungkidul,



KEGIATAN PEMBINAAN PERBIBITAN TERNAK SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK


1. Pendahuluan Pembangunan subsektor peternakan

merupakan bagian dari pembangunan sektor

pertanian yang bertujuan untuk mencapai suatu

kondisi peternakan yang tangguh yang

ditunjukkan dengan kemampuan mensejahterakan

para petani peternak dan kemampuannya dalam

mendorong pertumbuhan sektor terkait secara

keseluruhannya. Pembangunan peternakan

diarahkan untuk meningkatkan mutu hasil

produksi, peningkatan populasi ternak,

peningkatan pendapatan petani peternak,

memperluas lapangan kerja serta memberikan

kesempatan berusaha bagi masyarakat di

pedesaan.

Meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan,

dan tingkat pendidikan, dan kesadaran masyarakat

akan kebutuhan protein hewani, berdampak pada

meningkatnya kebutuhan daging, susu, dan telur.

Konsep kemandirian pangan asal ternak diperlukan

melalui peningkatan populasi dan produktivitas usaha

budi daya ternak dan mengupayakan sebanyak

mungkin masyarakat menyelenggarakan budi daya

ternak.

Untuk mendukung lebih berkembangnya

perbibitan ternak maka Bidang Peternakan melalui

Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak melakukan

berbagai upaya diantaranya melaksanakan kegiatan


Pembinaan Perbibitan Ternak.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini diharap dapat

mendorong berkembangnya usaha peternakan rakyat

yang dikelola secara lebih baik, sehingga dapat

mendukung peningkatan produksi dan produktifitas

usaha, dan selanjutnya dapat meningkatkan

penghasilan dan kesejahteraan.

2. Gambaran Umum Kinerja operasional kegiatan pembinaan

perbibitan ternak adalah penguatan kelompok

pembibitan ternak ruminansia sapi potong. Sedangkan

kinerja utama Seksi Perbibitan dan produksi ternak

ialah tercapainya populasi ternak dan produksi ternak.

Setiap tahunnya, dalam menjalankan

fungsinya, Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak

melaksanakan kegiatan rutin yaitu melakukan BIMTEK

recording Sapi PO, bimbingan teknis perbibitan ternak,

pengadaan N2 cair, sarana dan prasarana Inseminasi

Buatan (IB), fasilitasi wilayah sumber bibit sapi PO

pertemuan petugas data peternakan, menyusun

rencana perbibitan sapi PO, Bimbingan teknis

perbibitan kambing, rencana kegiatan, dan laporan

kegiatan.

3. Maksud dan

Tujuan

Maksud dari penyusunan KAK Pembinaan Perbibitan

Ternak ini adalah sebagai acuan untuk melaksanakan

kegiatan teknis di lapangan sehingga didapat hasil

kegiatan yang mencakup perencanaan kegiatan di

lapangan, perencanaan pengadaan alat/sarana

peternakan, rincian dan rencana anggaran biaya, serta

waktu pelaksanaan yang sesuai maupun peraturan

lainnya yang telah ditetapkan.


perencanaan kegiatan yang dapat diaplikasikan dengan

baik di lapangan sehingga kegiatan yang dilaksanakan

nantinya dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai


dengan spesifikasi teknis yang direncanakan serta

tercapainya target rencana kegiatan sesuai yang

diharapkan

4. Sasaran/Penerima

Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan Pembinaan Perbibitan

Ternak yaitu masyarakat umum secara luas dan

kelompok binaan Bidang Peternakan di lingkup Dinas

Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul secara

khusus

5. Lokasi Kegiatan Lokasi kegiatan di laksanakan di 18 Kecamatan yang

ada di Kabupaten Gunungkidul.



6. Kelompok Kelompok pelaksana kegiatan Pembinaan Perbibitan

Ternak memiliki kriteria sebagai berikut:

a. terdaftar di Dinas Pertanian dan pangan/memiliki

nomor registrasi;

b. memiliki lahan dan sarana untuk perbibitan ternak

c. bersedia memelihara ternak dan mengikuti


d. memiliki struktur organisasi yang jelas (identitas

kelompok, pengurus dan anggota);

e. memiliki pengurus dan anggota yang ber profesi

sebagai petani peternak dan beranggotakan minimal

15 orang;

7. Sumber

Pendanaan

Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Peternakan

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019

sebesar Rp. 228.263.000, (dua ratus dua puluh

delapan dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)


untuk:

1. Pembinaan gabungan kelompok pembibitan (gapokbit)

Sapi Potong PO;


2. Workshop petugas data peternakan

3. Pengadaan kambing bligon betina

4. Pengadaan kambing bligon jantan

5. Bimbingan teknis kambing

Pemanfaatan dana komponen pendukung adalah

untuk:

a. Operasional kegiatan Bimtek dan Rapat

b. Honor Pejabat Pengadaan dan Penerima Barang

c. Administrasi lainnya

B. DATA PENDUKUNG

1. Data Dasar Pada dasarnya, kegiatan Pembinaan Perbibitan Ternak

terdiri dari 5 sub kegiatan yang dijadikan sebagai

keluaran kinerja.


1. Pembinaan gabungan kelompok pembibitan

(gapokbit) Sapi Potong PO;

yaitu pembinaan dan pendampingan secara

kontinyu terarah dan terencana terhadap

gabungan kelompk ternak sapi PO di wilayah

sumber bibit sapi PO, sebagai komitmen telah

ditetapkannya Kabupaten Gunungkidul sebagai

wilayah sumber bibit Sapi PO, khususnya

Kecamatan Playen dan Wonosari.


− Persiapan dengan mengatur dan menetukan

jadwal bersama GAPOKBITNAK

− Pengumpulan bahan/materi yang akan dibahas

− Pelaksanaan kegiatan

− Penyusunan draf hasil FGD

− Dokumen laporan kegiatan


2. Workshop Petugas Data Peternakan

Data merupakan komponen utama dalam

pengambilan kebijakan dan merupakan tolok ukur

sebuah keberhasilan program. Pentingnya data,

mendorong seksi perbibitan dan produksi

mengadakan workshop petugas data guna

mengupgrade kemampuan petugas dalam

ketrampilan dan keahlian mengumplkan data

yang mendekati kevalidan. Meningktanya

integritas dan kemampuan dalam hal koleksi

maupun input data sangat berpengaruh terhadap

kualitas data yang dihasilkan.


− Koordinasi dengan penyusunan KAK untuk

pelaksanaan worshop petugas data

− Persiapan materi yang akan disajikan

− Penyusunan jadwal pelaksanaan

− RTL

− Laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

3. Pengadaan kambing bligon betina dan jantan

Komoditas kambing khususnya ras kambing

bligon merupaka komoditas yang cocok

dikembangkan di area kabupaten gunungkidul.

Kelebihan ras bligon ini yaitu lebih cepat

berkembang, daya adaptasinya bagus, dan daya

palatabilitas terhadap pakan juga bagus. Hal ini

melandasi mengapa komoditas ini dipilih untuk

diadakan dan dibantukan kepada masyarakat,

agar taraf hidup masyarakat meningkat dengan

adanya bantuan kambing bligon ini. Pola

perawatan dan pakan yang relatif mudah

membuat komditas kambing bligon diharapkan

mampu menambah populasi kambing bligon di

wilayah kabupaten gunungkidul, sehingga IKU


yang direncakanan dan diharapakan dapat

tercapai sesuai dengan yang direncanakan.


− Koordinasi dengan penyusunan KAK untuk

pengadaan Kambing Bligon

− Tahapan pengadaan, meliputi lelang,

pemeriksaan dokumen oleh panitia

− Pengadaan barang

− Pemeriksaan barang pengadaan oleh tim seleksi

− Penyerahan barang berupa kambing ke

masyarakat

− Pelaporan dan evaluasi

4. Bimtek agribisnis ternak kambing

Rangkaian kegiatan BIMTEK agribisnis ternak

kambing meliputi rapat awal untuk melakukan

koordinasi dengan UPT Puskeswan dalam rangka




ditetapkan. Materi agribisnis perbibitan

merupakan materi yang sangat komplek dan

penting bagi keberlangsungan pola peternakan

kambing yang baik. Agribisnis tidak hanya

persoalan bisnis akan tetapi lebih ke sektor

perbibitan dan pasca panen. Dari pemberian

materi BIMTEK yang tepat diharapkan peternak

kambing dapat merubah pola pikir beternaknya

sehingga hasilyang didapatkan akan maksimal

baik darisegi perbibitan maupun hasil dari

perbibitan tersebut. Oleh karena itu seksi

perbibitan dan produksi ternak sangat fokus

dalam melaksanakan kegiatan ini dikarenakan

kepentingan yang lebih besar dari kegiatan ini


yaitu peternakan yang maju dan mandiri sehingga

dapat mensejahterakan peternak.


− Koordinasi dengan penyusunan KAK

− Identifikasi kelompok dan kebutuhan materi

− Pelaksanaan Bimtek di lokasi

− Penyusunan RTL


pelaksanaan kegiatan Pembinaan Perbibitan Ternak

tahun 2019 adalah:



2) Keputusan Menteri Pertanian nomor 48/ Kpts/

SR.120/1/2015 Tentang penetapan Kabupaten

Gunungkidul sebagai wilayah sumber bibit Sapi

Peranakan Ongole.




4) Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor

60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Pertanian dan Pangan.




C. RUANG LINGKUP

1. Keluaran Pembinaan gabungan kelompok

pembibitan (gapokbit) Sapi Potng PO;

Workshop petugas data peternakan

25 kelompok;

50 orang


Pengadaan kambing bligon betina

Pengadaan kambing bligon jantan

Bimbingan teknis kambing

90 ekor

20 ekor

50 orang

2. Jadwal

Pelaksanaan


2019.

Untuk Matrik jadwal pelaksanaan terdapat pada lampiran

di bawah ini.

D. LAPORAN

1. Laporan Hasil Terdiri dari 5 laporan sub kegiatan


1. Pembinaan GAPOKBITNAK

No. Waktu


1. Januari -

Oktober • Persiapan

• Penyusunan KAK

• Penyusunan Tim

• Terkumpulnya data,

bahan referensi dan

pendukung lainnya

• Pelaksanaan

• Tim

• Upt PKH

wonosari dan

playen

• KAK

3. Desember • Terlaksananya

pendokumentasian

dan pengarsipan

laporan

• Tim

• Dokumen

Laporan

Pertemuan

GAPOKBITNAK

2. Workshop Petugas Data Peternakan

No. Waktu


1. Januari • Persiapan

• Penyusunan KAK

• Koordinasi kegiatan

• Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

• KAK

2. Juli • Pelaksanaan • Seksi • workshop


No. Waktu


• Terlaksananya workshop

petugas data peternakan

• RTL dari workshop

Perbibitan

dan

produksi

ternak

• Workshop

• Dokumen

RTL



pengarsipan laporan

• Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

• Laporan

Kegiatan

3. Pengadaan kambing bligon jantan dan betina

No. Waktu



• Penyusunan KAK


• Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

• KAK

2. September • Pelaksanaan

• Terlaksananya seleksi

kambing bligon jantan dan

betina

• Terlaksananya distribusi

kambing ke masyarakat

penerima (kelompok)

terpilih

• Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

• Terdistribusi

kambig bligon

ke masyarakat



pengarsipan laporan

• Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

• Laporan

Kegiatan

4. Bimbingan Teknis Kambing

No. Waktu



• Penyusunan KAK


• Seksi

Perbibitan

dan

produksi

• KAK


No. Waktu


ternak

2. Juli • Pelaksanaan

• Terlaksananya Bimtek

Perbibitan Ternak Kambing

Bligon

• Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

Terlaksanan

ya BIMTEK

Kambing

Bligon



pengarsipan laporan

• Seksi

Perbibitan

dan

produksi

ternak

• Laporan

kegiatan


E. PENUTUP


Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Peternakan yang akan

dilaksanakan pada tahun 2019, dan memuat informasi mengenai latar



Kepala Bidang


NIP. 196609191991031005

Gunungkidul, 28 Januari 2019

Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak

Ir. Wahyudi Kusdaryanto

NIP. 196301271994031002

Mengetahui,

Kepala Dinas


NIP. 19610921 198903 1 007


LAMPIRAN


LOKASI PELAKSANAAAN KEGIATAN PEMBINAAN PERBIBITAN TERNAK


1. Pembinaan gabungan

kelompok pembibitan

(gapokbit) Sapi Potong PO;

Gapokbitnak Dilaksanakan

untuk 10 kali.

Lokasi Kegiatan

kelompok

perbibitan wonosari

playen yaitu :

Gapokbitnak

handayani

2. Workshop Petugas Data Petugas Dilaksanakan

untuk 1 angkatan.

Lokasi Kegiatan di

Hotel kota

yogyakarta

3. Pengadaan kambing bligon

betina

Peternak/

Masyarakat

Dilaksanakan di

kelompok penerima

4. Pengadaan kambing bligon

jantan

Peternak/masyarakat Dilaksanakan di

kelompok penerima

manfaat

5. Bimbingan Teknis

Kambing

Masyarakat

kelompok peternak

Di UPT Puskeswan


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Persiapan

1.1


peserta bimtek


1.2

1.2.1 identifikasi Gapokbit sapi potong

peserta


1.3

1.3.1 identifikasi petugas data peserta

workshop


1.4


Belanja kambing bligon jantan

dan betina


kambing bligon jantan dan betina

1.4.3 Terwujudnya pemetaan lokasi

dan kelompok penerima bantuan

melalui verifikasi oleh petugas

2 Pelaksanaan

2.1

2.1.1 Terlaksananya kegiatan di lokasi


April MeiNomorGroup/Indikator/

Kegiatan FisikOktober Novembe


Januari Februari Maret Desembe

Bimtek Kambing

Koordinasi Gapokbit

workshop petugas data

Belanja kambing bligon

Bimtek Kambing Bligon

Juni Juli Agustus Septemb

Matrik Kegiatan Pembinaan Perbibitan Ternak


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.2



2.3



2.4

2.4.1 Pengadaan kambing bligon

2.4.2 Tersalurnya hibah kambing

bligon jantan dan betina kepada

kelompok terpilih

2.4.3 Pnyusunan RTL

3 Pelaporan

3.1


pelaksanaan bimtek kambing

3.2


pelaksanaan koordinasi gapokbit

sapi potong

3.3


pelaksanaan worshop petugas

data

3.4

3.4.1 Tersusunnya laporan Belanja

kambing bligon jantan dan betina

Novembe DesembeMei Juni Juli Agustus Septemb OktoberNomorGroup/Indikator/

Kegiatan Fisik



Koordinasi Gapokbit



Bimtek kambing

Koordinasi Gapokbit




Documents

e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/123_dinas pertanian dan pangan... · KERANGKA ACUAN KERJA Sum Bagian Umum Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Gunungkidul