Embed Size (px)
DESCRIPTION
Draft SOP
Citation preview
KEPUTUSAN REKTORINSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
NOMOR 800 – 517 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KEPRAJAANINSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja di jajaran Biro Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang optimal, diperlukan standar operasional prosedur pelayanan keprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Keprajaan Biro Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2009 tentang Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2012.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Keprajaan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang terdiri dari Pelayanan Administrasi Keprajaan, Pelayanan Pengasuhan, Pelayanan Kegiatan Ekstrakurikuler, Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum, Pelayanan Bimbingan dan Konseling, Pelayanan Kesehatan Praja, dan Pelayanan Keprajaan di IPDN Kampus Daerah.
KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Keprajaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengasuhan sebagaimana tercantum pada Lampiran II;
KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
KELIMA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;
KEENAM : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bimbingan dan Konseling sebagaimana tercantum pada Lampiran V;
KETUJUH : Standar Operasional Prosedur Komisi Disiplin sebagaimana tercantum pada Lampiran VI;
KEDELAPAN : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kesehatan Praja sebagaimana tercantum pada Lampiran VII;
KESEMBILA
N
: Standar Operasional Prosedur Pengasuhan Pelayanan Keprajaan di IPDN Kampus Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII;
KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jatinangor pada tanggal 2013
REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
I NYOMAN SUMARYADI
Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta(sebagai laporan);
2. Yth. Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta; 3. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;4. Yth. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemdagri, di Jakarta;5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;6. Yth. Kepala Biro Hukum Setjen Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;7. Yth. Wakil Rektor IPDN, di Jatinangor;8. Yth. Para Pembantu Rektor di lingkungan IPDN, di Jatinangor;9. Yth. Para Kepala Biro di lingkungan IPDN, di Jatinangor;10. Yth. Para Dekan di lingkungan IPDN, di Jatinangor;11. Yth. Para Direktur IPDN Kampus Daerah.
Lampiran I Keputusan Rektor IPDNNomor : 800 – 517 Tahun 2013 Tanggal : 3 Juni 2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PELAYANAN ADMINISTRASI KEPRAJAAN
SURAT IJIN MENINGGALKAN KAMPUS DENGAN ALASAN PENTINGSURAT IJIN MENINGGALKAN KAMPUS
PENETAPAN KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PRAJAPRAJA IJIN CUTI BEROBAT
PELAYANAN SURAT KETERANGAN PRAJAPELAYANAN SURAT REKOMENDASI PRAJA
PEMBUATAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEBAGAI PRAJAPENGANGKATAN PRAJA MENJADI CPNS DAN PNS
PENYUSUNAN DATA ALUMNIPENYUSUNAN KELAS DAN WISMA PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN ADMINISTRASI KEPRAJAAN/KEMAHASISWAAN
DAN ALUMNI
Nomor SOP SOP.001/AKA/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Surat Ijin Meninggalkan Kampus Dengan Alasan Penting
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, JFU, Pengasuh, Kepala Bagian Pengasuhan, Kepala Bagian Adm. Keprajaan & Alumni, Kepala Biro Adm. Keprajaan & Kemahasiswaan dan Rektor
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Fakultas ;2. Bagian Pelatihan.
1. Komputer;2. Berkas Usulan;3. Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan PendataanAda disposisi/perintah tertulis dari pimpinan 1. Surat Permohonan meninggalkan Kampus dari Praja Yang bersangkutan;
2. Bukti-bukti pendukung sebagai lampiran pengajuan permohonan ijin meninggalkan kampus.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN ADMINISTRASI KEPRAJAAN/KEMAHASISWAAN
DAN ALUMNI
Nomor SOP SOP.002/AKA/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Surat Ijin Meninggalkan Kampus
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, JFU, Pengasuh, Kepala Bagian Pengasuhan, Kepala Bagian Adm. Keprajaan & Alumni, Kepala Biro Adm. Keprajaan & Kemahasiswaan dan Rektor
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Fakultas ;2. Bagian Pelatihan.
1. Komputer;2. Berkas Usulan;3. Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Surat Permohonan meninggalkan Kampus dari Praja Yang bersangkutan;2. Bukti-bukti pendukung sebagai lampiran pengajuan permohonan ijin meninggalkan
kampus.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN ADMINISTRASI KEPRAJAAN/KEMAHASISWAAN
DAN ALUMNI
Nomor SOP SOP.003/AKA/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Penetapan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Praja
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Kepala Bagian Pengasuhan, Kepala Bagian Administrasi Keprajaan, Komisi Disiplin, PKBH, Pusat Bimbingan dan Konseling, Kepala Biro Kemahasiswaan & Keprajaan, Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Rektor.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Fakultas ;2. Bagian Pelatihan;3. Bagian Akademik.
1. Komputer;2. Berkas BAP;3. Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Surat Pernyataan;2. Kronologis Kejadian;3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN ADMINISTRASI KEPRAJAAN/KEMAHASISWAAN
DAN ALUMNI
Nomor SOP SOP.004/AKA/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Praja Cuti Berobat
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Kepala Poliklinik, JFU, Kepala Bagian Adm. Keprajaan & Alumni, Kepala Bagian Pengasuhan, Kepala Biro Adm. Keprajaan dan Kemahasiswaan, Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Rektor.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Fakultas ;2. Bagian Pelatihan;3. Bagian Akademik.
1. Komputer;2. Visite Dokter;3. Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan PendataanPraja diberikan cuti berobat selama 1 (satu) atau 2 (dua) semester dengan konsekuensi tidak bisa naik tingkat.
1. Surat Rekomendasi Dokter;2. Surat Permohonan untuk cuti berobat.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN ADMINISTRASI KEPRAJAAN/KEMAHASISWAAN
DAN ALUMNI
Nomor SOP SOP.005/AKA/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Pelayanan Surat Keterangan Praja
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, Pengasuh Wisma, Kepala Satuan, Kasubbag Bimbingan dan Pengawasan, TU satuan, Kepala Bagian Pengasuhan, JFU, Kasubbag Adm. Keprajaan dan Kepala Bagian Adm. Keprajaan dan Kemahasiswaan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Pengasuhan;2. Bagian Adm. Keprajaan.
1. Komputer;2. Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Surat Keterangan Praja
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN ADMINISTRASI KEPRAJAAN/KEMAHASISWAAN
DAN ALUMNI
Nomor SOP SOP.006/AKA/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Pelayanan Surat Rekomendasi Praja
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, Pengasuh Wisma, Kepala Satuan, Kasubbag Bimbingan dan Pengawasan, TU satuan, Kepala Bagian Pengasuhan, JFU, Kasubbag Adm. Keprajaan dan Kepala Bagian Adm. Keprajaan dan Kemahasiswaan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Pengasuhan;2. Bagian Adm. Keprajaan.
1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Surat Rekomendasi Praja
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN ADMINISTRASI KEPRAJAAN/KEMAHASISWAAN
DAN ALUMNI
Nomor SOP SOP.007/AKA/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Pembuatan Keputusan Pemberhentian sebagai Praja
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, , JFU Adm. Keprajaan, Kasubbag Adm. Keprajaan dan Kepala Bagian Adm. Keprajaan dan Kemahasiswaan, Kepala Biro III, Pembantu Rektor III dan Rektor.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Adm. Keprajaan 1, Komputer;
2, Buku agenda.Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Surat Permohonan Pengunduran Diri;2. Surat Pernyataan Pengunduran Diri;3. Surat Keterangan Meninggal Dunia;4. Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Praja.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN ADMINISTRASI KEPRAJAAN/KEMAHASISWAAN
DAN ALUMNI
Nomor SOP SOP.008/AKA/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Pengangkatan Praja menjadi CPNS dan PNS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, , JFU Adm. Keprajaan, Kasubbag Adm. Keprajaan dan Kepala Bagian Adm. Keprajaan dan Kemahasiswaan, Kepala Biro III, Pembantu Rektor III, Rektor dan Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Adm. Keprajaan 1, Komputer;
2, Buku agenda.Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Berkas persyaratan pengangkatan CPNS dan PNS;2. Surat Pengantar Permohonan Pengangkatan sebagai CPNS dan PNS;3. Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dan PNS.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN ADMINISTRASI KEPRAJAAN/KEMAHASISWAAN
DAN ALUMNI
Nomor SOP SOP.009/AKA/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Penyusunan Data Alumni
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Alumni, Tim Penyusun, Praja, Kasubbag Alumni, Kepala Bagian Adm. Keprajaan/Kemahasiswaan dan Alumni.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Adm. Keprajaan 1, Komputer;
2, Buku agenda.Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Data Alumni;2. Formulir Isian Data Alumni.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN ADMINISTRASI KEPRAJAAN/KEMAHASISWAAN
DAN ALUMNI
Nomor SOP SOP.010/AKA/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Penyusunan Kelas dan Wisma
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, Tim Penyusun, Kasubbag. Adm. Keprajaan, Kepala Bagian Adm. Keprajaan dan Kepala Biro III.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Adm. Keprajaan;2. Bagian Pengasuhan;3. Bagian Fakultas;4. Bagian Pelatihan;5. Bagian Akademik.
1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Surat Perintah Penempatan Wisma dan Kelas
Lampiran II Keputusan Rektor IPDNNomor : 800 – 517 Tahun 2013 Tanggal : 3 Juni 2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PELAYANAN PENGASUHAN
PENANGANAN PRAJA SAKIT MENDADAK DI WISMA (PUKUL 22.00 – 06.00)PRAJA IJIN MENINGGALKAN KAMPUS
PENANGANAN PRAJA MENINGGAL DUNIA DI WISMA PUKUL 22.00-05.00 PENANGANAN PRAJA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN BERAT
PENETAPAN DINAS JAGA WISMAPENETAPAN PIKET PENGASUH
KUNJUNGAN PRAJA KE KANTIN/KOPERASIKUNJUNGAN TAMU
PELAKSANAAN TATA CARA MAKAN PRAJAPENATAPAN DINAS JAGA SERAMBIPENETAPAN DINAS JAGA WISMAPENETAPAN DINAS JAGA POSKO
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN PENGASUHAN
Nomor SOP SOP.001/SUH/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Penanganan Praja yang Sakit mendadak di Wisma
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, Piket Pengasuhan, Poliklinik, TU Pengasuhan, Kepala Bagian Pengasuhan, Kepala Biro III.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Pengasuhan;2. Poliklinik.
1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Surat Keterangan Sakit
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN PENGASUHAN
Nomor SOP SOP.002/SUH/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Ijin Keluar Kampus
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, Pengasuh Wisma , Tata Usaha Pengasuhan, Piket Pengasuhan, Kepala Satuan, Kasubbag. Bimbingan dan Pengawasan, Kepala Bagian Pengasuhan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Pengasuhan. 1, Komputer;
2, Buku agenda.Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Surat Ijin Keluar Kampus.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN PENGASUHAN
Nomor SOP SOP.003/SUH/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Praja Meninggal Dunia di Wisma Pukul 22.00-05.00 WIB
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, Piket Posko, Dokter Jaga Poliklinik, Rumah Sakit luar, Orang Tua Praja, Kepala Bagian Pengasuhan, Kepala Biro III, Kepala Biro II dan Rektor.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Pengasuhan;2. Bagian Adm. Keprajaan;3. Poliklinik
1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Surat Keterangan Kematian;2. Keputusan Pemberhentian dengan hormat sebagai Praja IPDN;3. Surat Rujukan Poliklinik;4. Buku Kejadian;5. Buku Agenda SK Praja Bermasalah.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN PENGASUHAN
Nomor SOP SOP.004/SUH/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Penanganan Praja yang melakukan Pelanggaran Disiplin
Berat
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Pengasuh, Kepala Satuan, Kepala Bagian Pengasuhan, Kasubbag. Pembinaan Disiplin, Kepala Biro III, Pembantu Rektor III, Komisi Disiplin, dan Rektor.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Pengasuhan;2. Bagian Adm. Keprajaan;3. Komisi Disiplin.
1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Keputusan Rektor tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Praja;2. Surat Rekomendasi Komisi Disiplin;3. Berita Acara Pemeriksaan;4. Surat Pernyataan.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN PENGASUHAN
Nomor SOP SOP.005/SUH/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Penetapan Surat Perintah Dinas Jaga Wisma
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, Pengasuh Wisma, Kepala Satuan, Kasubbag. Bimbingan dan Pengawasan, Tata Usaha Pengasuhan dan Kepala Bagian Pengasuhan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Pengasuhan. 1, Komputer;
2, Buku agenda.Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Jadwal Dinas Jaga Wisma Praja
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN PENGASUHAN
Nomor SOP SOP.006/SUH/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Penetapan Piket Pengasuh
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Kepala Satuan, Tata Usaha Pengasuhan, Kasubbag. Bimbingan dan Pengawasan, Kepala Bagian Pengasuhan dan Kepala Biro III.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Pengasuhan. 1, Komputer;
2, Buku agenda.Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Jadwal Piket Pengasuh.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN PENGASUHAN
Nomor SOP SOP.007/SUH/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Kunjungan Praja ke Kantin/Koperasi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, Kantin/Koperasi, Pengasuh Wisma.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Pengasuhan;2. Kantin/Koperasi
1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN PENGASUHAN
Nomor SOP SOP.008/SUH/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Kunjungan Tamu
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Tamu, Pengamanan Dalam, Piket Posko, Praja.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Pengasuhan;2. Pengamanan Dalam (PAMDAL).
1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Buku Tamu.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN PENGASUHAN
Nomor SOP SOP.009/SUH/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Tata Upacara Makan Praja
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, Pengasuh Wisma, Kepala Satuan, Piket Posko dan Kepala Bagian Pengasuhan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Pengasuhan. 1, Komputer;
2, Buku agenda.Peringatan Pencatatan dan Pendataan
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN PENGASUHAN
Nomor SOP SOP.010/SUH/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Dinas Jaga Serambi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Jaga Wisma, Jaga Serambi, Piket Posko dan Pengasuh.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Pengasuhan. 1, Komputer;
2, Buku agenda.Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Jadwal Dinas Jaga Serambi.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN PENGASUHAN
Nomor SOP SOP.011/SUH/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Dinas Jaga Wisma
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, Ketua Wisma, Pengasuh Wisma, Piket Posko, Kepala Satuan, dan Kepala Bagian Pengasuhan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Pengasuhan;2. Bagian Fakultas;3. Bagian Pelatihan.
1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Jadwal Dinas Jaga Wisma;2. Surat Ijin Jaga Wisma.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN PENGASUHAN
Nomor SOP SOP.012/SUH/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Penetapan Surat Perintah Jaga Posko
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, , Pengasuh Wisma, Kepala Satuan, Kasubbag. Bimbingan dan Pengawasan, Tata Usaha Pengasuhan dan Kepala Bagian Pengasuhan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Pengasuhan;2. Bagian Fakultas;3. Bagian Pelatihan.
1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Jadwal Dinas Jaga Posko;2. Surat Ijin Dinas Jaga Posko.
Lampiran III Keputusan Rektor IPDNNomor : 800 – 517 Tahun 2013 Tanggal : 3 Juni 2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PELAYANAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
PENELUSURAN MINAT DAN BAKATEVALUASI KESEGARAN JASMANI
PENDAMPING SENI DAN OLAHRAGAPEMBINAAN ORGANISASI PRAJA
EKSTRAKURIKULER PENGABDIAN MASYARAKATPEMBINAAN KEROHANIAN
PEMBINAAN PENALARAN PRAJAPENDAMPINGAN UNIT KEGIATAN PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN EKSTRAKURIKULER
Nomor SOP SOP.001/EKSKUL/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Penelusuran Minat dan Bakat
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, JFU Bagian Ekstrakurikuler, Kasubbag Ekstrakurikuler, Kepala Bagian Ekstrakurikuler, Kepala Biro III dan Rektor.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Pengasuhan. 1, Komputer;
2, Buku agenda.Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Kuesioner penelusuran minat dan bakat;2. Rekapitulasi penelusuran minat dan bakat.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN EKSTRAKURIKULER
Nomor SOP SOP.002/EKSKUL/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Evaluasi Kesegaran Jasmani
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, JFU Bagian Ekstrakurikuler, Kasubbag Ekstrakurikuler, Kepala Bagian Ekstrakurikuler, Kepala Biro III dan Rektor.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Pengasuhan 1, Komputer;
2, Buku agenda.Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Surat Keputusan Panitia Evaluasi Kesegaran Jasmani
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN EKSTRAKURIKULER
Nomor SOP SOP.003/EKSKUL/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Pendamping Seni dan Olehraga
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, JFU Bagian Ekstrakurikuler, Kasubbag Ekstrakurikuler, Kepala Bagian Ekstrakurikuler, Kepala Biro III dan Rektor.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Surat Keputusan Rektor tentang Pendampingan Pembinaan UKP Seni dan Olahraga.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN EKSTRAKURIKULER
Nomor SOP SOP.004/EKSKUL/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Pembinaan Organisasi Praja
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, JFU Bagian Ekstrakurikuler, Kasubbag Ekstrakurikuler, Kepala Bagian Ekstrakurikuler, Kepala Biro III dan Rektor.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Pengasuhan. 1, Komputer;
2, Buku agenda.Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Keputusan Rektor tentang Panitia Pembinaan Organisasi Praja;2. Jadwal Kegiatan Pembinaan Praja
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN EKSTRAKURIKULER
Nomor SOP SOP.005/EKSKUL/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Ekstrakurikuler Pengabdian Masyarakat
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, JFU Bagian Ekstrakurikuler, Kasubbag Ekstrakurikuler, Kepala Bagian Ekstrakurikuler, Kepala Biro III dan Rektor.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Keputusan Rektor tentang Panitia Kegiatan Ekstrakurikuler Pengabdian Masyarakat;2. Jadwal Ekstrakurikuler Pengabdian Masyarakat.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN EKSTRAKURIKULER
Nomor SOP SOP.006/EKSKUL/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Pembinaan Kerohanian Praja
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, JFU Bagian Ekstrakurikuler, Kasubbag Ekstrakurikuler, Kepala Bagian Ekstrakurikuler, Kepala Biro III dan Rektor.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Pengasuhan. 1, Komputer;
2, Buku agenda.Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Keputusan Rektor tentang Panitia Kegiatan Pembinaan Kerohanian Praja;2. Jadwal Kegiatan Pembinaan Kerohanian Praja.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN ADMINISTRASI KEPRAJAAN/KEMAHASISWAAN
DAN ALUMNI
Nomor SOP SOP.007/EKSKUL/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Pembinaan Penalaran Praja
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, JFU Bagian Ekstrakurikuler, Kasubbag Ekstrakurikuler, Kepala Bagian Ekstrakurikuler, Kepala Biro III dan Rektor.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Keputusan Rektor tentang Panitia Pembinaan Penalaran Praja;2. Jadwal Kegiatan Pembinaan penalaran Praja.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN ADMINISTRASI KEPRAJAAN/KEMAHASISWAAN
DAN ALUMNI
Nomor SOP SOP.008/EKSKUL/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Pendampingan Unit Kegiatan Praja
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, JFU Bagian Ekstrakurikuler, Kasubbag Ekstrakurikuler, Kepala Bagian Ekstrakurikuler, Kepala Biro III dan Rektor.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Keputusan Rektor tentang Pendampingan Unit Kegiatan Praja.
Lampiran IV Keputusan Rektor IPDNNomor : 800 – 517 Tahun 2013 Tanggal : 3 Juni 2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PELAYANAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
KONSULTASI PKBHPEDOMAN PENANGANAN PERKARA PERDATA (PRIVAT) DALAM MENCARI KEBENARAN FORMIL
PEDOMAN PENANGAN PERKARA PIDANA (PUBLIK)PEDOMAN EVALUASI PRODUK-PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT PENGATURAN DAN PENETAPAN REKTOR IPDN
PENANGANAN PERKARA TATA USAHA NEGARA MENCARI KEBENARAN MATERIIL
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
Nomor SOP SOP.001/PKBH/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Konsultasi PKBH
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
JFU PKBH, Sekretaris PKBH, Kepala PKBH, dan Kepala Biro III.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Formulir biodata konsultasi;
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
Nomor SOP SOP.002/PKBH/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Penanganan Perkara Perdata dalam mencari Kebenaran
Formil
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
JFU PKBH, Sekretaris PKBH, Kepala Pusat PKBH, Kepala Biro I, Kepala Biro II, Kepala Biro III dan Rektor
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Surat Penggilan dari Pengadilan;2. Surat Jawaban mediasi, jawaban gugatan, bukti dan kesimpulan.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
Nomor SOP SOP.003/PKBH/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Penanganan Perkara Pidana (Publik)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
JFU PKBH, Sekretaris PKBH, Kepala PKBH, Kepala Biro I, Kepala Biro II, Kepala Biro III dan Rektor.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Surat Panggilan dari Pengadilan.
INSTITUT PEMERINTAHAN Nomor SOP SOP.004/PKBH/2013
DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Pedoman Evaluasi Produk Hukum yangbersifat Pengaturan
dan Penetapan Rektor
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
JFU PKBH, Sekretaris PKBH, Tim PKBH, Kepala PKBH, dan Rektor.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Rancangan Produk Hukum.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Nomor SOP SOP.005/PKBH/2013Tgl PembuatanTgl Revisi
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
Tgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Penanganan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) mencari
Kebanaran Materil
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
JFU PKBH, Sekretaris PKBH, Tim PKBH, Kepala PKBH, dan Rektor.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Surat Panggilan dari Pengadilan.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Nomor SOP SOP.006/PKBH/2013Tgl Pembuatan
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
Tgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Upaya Administratif
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
JFU PKBH, Sekretaris PKBH, Tim PKBH, Kepala PKBH, dan Rektor.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Disposisi Rekto;2. Hasil Rapat..
Lampiran V Keputusan Rektor IPDNNomor : 800 – 517 Tahun 2013 Tanggal : 3 Juni 2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING
INSTITUT PEMERINTAHAN Nomor SOP SOP.001/BIMKOS/2013
DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN BIMBINGAN DAN KONSELING
Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Layanan Bimbingan dan Konseling
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Tim Bimbingan dan Konseling dan Rektor.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Surat Keputusan Konselor dan Tim Konseling Praja
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Nomor SOP SOP.002/BIMKOS/2013Tgl PembuatanTgl Revisi
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN BIMBINGAN DAN KONSELING
Tgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Tenaga Konselor
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Tim Konselor, Pembantu Rektor III dan Rektor.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Surat Keputusan Tenaga Konselor
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Nomor SOP SOP.003/BIMKOS/2013Tgl Pembuatan
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN BIMBINGAN DAN KONSELING
Tgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Tim Konseling
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Tim Konseling, Pembantu Rektor III dan Rektor.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Surat Keputusan Tim Konseling Praja
Lampiran VI Keputusan Rektor IPDNNomor : 800 – 517 Tahun 2013 Tanggal : 3 Juni 2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)KOMISI DISIPLIN
PENETAPAN ANGGOTA KOMISI DISIPLINSOSIALISASI PERATURAN DISIPLIN PRAJA
PELAKSANAAN PELAYANAN KOMISI DISIPLINPENGAJUAN REKOMENDASI PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PELAKSANAAN PELAYANAN KOMISI DISIPLIN KE KAMPUS DAERAH
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Nomor SOP SOP.001/KOMDIS/2013Tgl Pembuatan
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN KOMISI DISIPLIN
Tgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Penetapan Anggota Komisi Disiplin
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Sekretaris, Ketua Komisi Disiplin, Kepala Biro III, Pembantu Rektor III dan Rektor.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Surat Keputusan Anggota Komisi Disiplin.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
Nomor SOP SOP.002/KOMDIS/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDN
BAGIAN KOMISI DISIPLINNama SOP Sosialisasi Peraturan Disiplin Praja
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Anggota, Sekretaris, Ketua Komisi Disiplin, Pembantu Rektor III.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Pengasuhan;2. Bagian Adm. Keprajaan;3. Bagian Fakultas;4. Bagian Pelatihan.
1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Undangan;2. Peraturan Disiplin Praja.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Nomor SOP SOP.003/KOMDIS/2013Tgl PembuatanTgl Revisi
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN KOMISI DISIPLIN
Tgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Pelaksanaan Pelayanan Komisi Disiplin
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Anggota, Sekretaris, Ketua Komisi Disiplin, Pembantu Rektor III.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Undangan Layanan Komisi Disiplin.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Nomor SOP SOP.004/KOMDIS/2013Tgl PembuatanTgl Revisi
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN KOMISI DISIPLIN
Tgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Pengajuan Rekomendasi Penjatuhan Hukuman Disiplin
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, Komisi Disiplin dan Pembantu Rektor III.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Surat Rekomendasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Praja;2. Hasil Rapat.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
Nomor SOP SOP.005/KOMDIS/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDN
BAGIAN KOMISI DISIPLINNama SOP Pelaksanaan Pelayanan Komisi Disiplin ke IPDN Kampus
Daerah
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Anggota, Sekretaris, Ketua Komisi Disiplin, Pembantu Rektor III.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Surat Undangan;2. Surat Perintah Perjalanan ke Kampus Daerah;3. Laporan hasil koordinasi.
Lampiran VII Keputusan Rektor IPDNNomor : 800 – 517 Tahun 2013 Tanggal : 3 Juni 2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PELAYANAN KESEHATAN
PRAJA BEROBAT KE RUMAH SAKITPRAJA BEROBAT KE KAMAR SAKIT ASRAMA (KSA)
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Nomor SOP SOP.001/KSA/2013Tgl PembuatanTgl Revisi
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN POLIKLINIK/KSA
Tgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Praja berobat ke Rumah Sakit (Seputaran Bandung)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, JFU Poliklinik, Kepala Unit Poliklinik, Rumah Sakit (seputaran Bandung), Kepala Biro III, dan Rektor.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Pengasuhan 1, Komputer;
2, Buku agenda.Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Kartu Kendali Berobat;2. Surat Rujukan ke Rumah Sakit.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Nomor SOP SOP.002/KSA/2013Tgl Pembuatan
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN POLIKLINIK/KSA
Tgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Praja Berobat di Kamar Sakit Asrama
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, Pengasuh Wisma, Piket Posko Pengasuhan, Pos Pengamanan Dalam, dan Poliklinik.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Pengasuhan. 1, Komputer;
2, Buku agenda.Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Surat Izin Praja Berobat ke KSA;2. Kartu Kontrol Berobat.
Lampiran VIII Keputusan Rektor IPDNNomor : 800 – 517 Tahun 2013 Tanggal : 3 Juni 2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PENGASUHAN PELAYANAN KEPRAJAAN DI KAMPUS DAERAH
PENANGANAN PRAJA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLINPELAYANAN SURAT KETERANGAN PRAJAPELAYANAN SURAT REKOMENDASI PRAJA
PENANGANAN PRAJA MENINGGAL DI WISMA PUKUL 22.00 – 05.00PENANGANAN PRAJA SAKIT MENDADAK DI WISMA (22.00 – 06.00)
PENETAPAN JAGA WISMAPENETAPAN PIKET PENGASUHPRAJA IJIN KELUAR KAMPUSPRAJA IJIN CUTI BEROBAT
SURAT IJIN MENINGGALKAN KAMPUS
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN
Nomor SOP SOP.001/SUH-D/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013
DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN KEPRAJAANIPDN KAMPUS DAERAH
Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Penanganan Praja yang melakukan Pelanggaran Disiplin
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Pengasuh, Kasubbag, Disiplin Asrama, Kepala Bagian Asrama, Asisten Direktur Bidang Keprajaan, Direktur Kampus Daerah, dan Rektor.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Keputusan Rektor tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin;2. Surat Rekomendasi Komisi Disiplin;3. Berita Acara Pemeriksaan;4. Surat Pernyataan.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Nomor SOP SOP.002/SUH-D/2013Tgl PembuatanTgl Revisi
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN KEPRAJAANIPDN KAMPUS DAERAH
Tgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Layanan Surat Keterangan Praja
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, Pengasuh Wisma , Tata Usaha Keprajaan, Kasubbag. Pengasuhan, Kepala Bagian Keprajaan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Pengasuhan. 1, Komputer;
2, Buku agenda.Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Surat Keterangan Praja
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN
Nomor SOP SOP.003/SUH-D/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013
DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN KEPRAJAANIPDN KAMPUS DAERAH
Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Layanan Surat Rekomendasi Praja
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, Pengasuh Wisma, Kasubbag. Pengasuhan, Tata Usaha Keprajaan, dan Kepala Bagian Keprajaan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Pengasuhan. 1, Komputer;
2, Buku agenda.Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Surat Rekomendasi.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
Nomor SOP SOP.004/SUH-D/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDN
BAGIAN KEPRAJAANIPDN KAMPUS DAERAH
Nama SOP Praja Meninggal Dunia di Wisma Pukul 22.00-05.00 WIB
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Jaga Serambi, Piket Posko Pengasuhan, Dokter Jaga Poliklinik, Kepala Bagian Keprajaan, Orang Tua Praja, Asisten Direktur Bidang Keprajaan, Direktur, dan Rektor.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Poliklinik. 1, Komputer;
2, Buku agenda.Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Surat Keterangan Kematian Praja meninggal dunia;2. Keputusan Pemberhentian dengan hormat sebagai Praja IPDN;3. Surat rujukan Dokter Poliklinik;4. Buku Kejadian;5. Buku Agenda Surat Keputusan Praja Bermasalah.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN
Nomor SOP SOP.005/SUH-D/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013
DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN KEPRAJAANIPDN KAMPUS DAERAH
Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Praja Sakit mendadak di Wisma
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Ketua Wisma, Piket Posko Pengasuhan, Poliklinik, Tata Usaha Keprajaan, Kepala Bagian Keprajaan, Asisten Direktur Bidang Keprajaan dan Direktur.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Poliklinik. 1, Komputer;
2, Buku agenda.Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit;2. Nota Dinas.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Nomor SOP SOP.006/SUH-D/2013Tgl PembuatanTgl Revisi
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN KEPRAJAANIPDN KAMPUS DAERAH
Tgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Penetapan Surat Perintah DinasJaga Wisma
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, Pengasuh, Kasubbag. Pengasuhan, Tata Usaha Keprajaan dan Kepala Bagian Keprajaan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Bagian Fakultas;2. Bagian Pelatihan.
1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Jadwal Dinas Jaga Wisma
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN
Nomor SOP SOP.007/SUH-D/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013
DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN KEPRAJAANIPDN KAMPUS DAERAH
Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Penetapan Piket Pengasuh
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Kasubbag. Pengasuhan, Tata Usaha Keprajaan, Kepala Bagian Keprajaan dan Asisten Direktur Bidang Keprajaan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Jadwal Piket Pengasuh.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN
Nomor SOP SOP.008/SUH-D/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013
DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN KEPRAJAANIPDN KAMPUS DAERAH
Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Praja Ijin Keluar Kampus Selama 12 Jam
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, Pengasuh Wisma, Tata Usaha Keprajaan, Piket Pengasuhan, Kasubbag. Pengasuhan, dan Kepala Bagian Keprajaan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Surat Ijin Praja Keluar Kampus
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN
Nomor SOP SOP.009/SUH-D/2013Tgl PembuatanTgl RevisiTgl Pengesahan 3 Juni 2013
DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN KEPRAJAANIPDN KAMPUS DAERAH
Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Praja Ijin Cuti Berobat
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU Nomor 43 Tahun 1999;2. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;5. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;8. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, Orang Tua, Tata Usaha Keprajaan, Pengasuhan, Polklinik, Kepala Bagian Keprajaan, dan Direktur.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Poliklinik. 1, Komputer;
2, Buku agenda.Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Surat Ijin Cuti Praja Berobat;2. Surat Rekomendasi Dokter KSA/Poliklinik.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Nomor SOP SOP.010/SUH-D/2013Tgl PembuatanTgl Revisi
BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN KEPRAJAANIPDN KAMPUS DAERAH
Tgl Pengesahan 3 Juni 2013Disahkan oleh REKTOR IPDNNama SOP Praja Ijin Meninggalkan Kampus
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana11. UU Nomor 43 Tahun 1999;12. Keppres Nomor 87 Tahun 2004;13. Permendagri Nomor 36 Tahun 2009;14. Permendagri Nomor 40 Tahun 2009;15. Permendagri Nomor 41 Tahun 2009;16. Permendagri Nomor 46 Tahun 2009;17. Permendagri Nomor 4 Tahun 2011;18. Permendagri Nomor 30 Tahun 2011;19. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2010;20. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010;
Praja, Pengasuh, Kasubbag. Pengasuhan, Tata Usaha Keprajaan, Kepala Bagian Keprajaan, Asisten Direktur Bidang Keprajaan, Direktur.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1, Komputer;2, Buku agenda.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Surat Ijin Meninggalkan Kampus
