RANCANGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
... . TENTANG REHABILITASI MEDIS PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan
tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban
Penyalahgunaan Narkotika;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 5. Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor
-2144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 7. Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ); 9. Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 494/Menkes/SK/VII/2006 tentang Penetapan Rumah
Sakit dan Satelit Uji Coba Pelayanan Terapi Rumatan Metadon Serta
Pedoman Program Terapi Rumatan Metadon Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit; 10.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/X/2007 Tentang
Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 11. Peraturan
Menteri Kesehatan 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
Nomor
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008
tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 13. Peraturan Menteri
340/Menkes/Per/III/2010 Sakit; Kesehatan tentang Klasifikasi Nomor
Rumah
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 420/Menkes/SK/III/2010
tentang Pedoman Layanan Terapi dan Rehabilitasi Komprehensif Pada
Gangguan Penggunaan NAPZA Berbasis Rumah Sakit;
-3-
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 421/Menkes/SK/III/2010
tentang Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan
Penggunaan NAPZA; 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
422/Menkes/SK/III/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik
Gangguan Penggunaan NAPZA;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
REHABILITASI MEDIS PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang
dimaksud dengan: 1. 2. Rehabilitasi medis adalah suatu proses
kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari
ketergantungan Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang
berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun
semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke
dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pecandu Narkotika adalah
orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam
keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun
psikis. Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan
Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Korban Penyalahgunaan
Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika
karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk
menggunakan Narkotika. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang
ditandai oleh dorongan untuk menggunakanNarkotika secara
terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek
yang sama dan apabila
3.
4. 5.
6.
-4penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba,
akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. 7. Fasilitas
rehabilitasi medis adalah tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan
ketergantungan Narkotika, melalui kegiatan pengobatan secara
terpadu baik fisik, psikis, spiritual dan sosial. Detoksifikasi
adalah suatu proses intervensi medis yang bertujuan untuk membantu
pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika mengatasi
gejala putus zat akibat penghentian Narkotika dari tubuh pecandu,
penyalahguna dan korban penyalahgunaan yang mengalami
ketergantungan fisik. Terapi rumatan medis adalah suatu terapi
jangka panjang minimal 6 bulan bagi klien ketergantungan Opioida
dengan menggunakan golongan opioid sintetis agonis (misalnya
Metadon) atau agonis parsial (misalnya Bufrenorfin) dengan cara
oral atau sub-lingual, dibawah pengawasan dokter terlatih, dengan
merujuk pada pedoman nasional.
8.
9.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan. 11. Direktur Jenderal adalah
Direktur Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang pembinaan upaya kesehatan. BAB II
FASILITAS Pasal 2 (1) (2) Rehabilitasi medis dilaksanakan di
fasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh pemerintah,
pemerintah daerah, atau masyarakat. Fasilitas rehabilitasi medis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, puskesmas
atau lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan
rehabilitasi medis. Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. lembaga rehabilitasi NAPZA
milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan b. klinik rehabilitasi
medis NAPZA yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pasal 3 (1) Rumah
sakit dan puskesmas yang menyelenggarakan rehabilitasi medis
ditetapkan oleh Menteri.
(3)
-5(2) (3) Menteri dapat mendelegasikan penetapan rumah sakit dan
puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur
Jenderal. Penetapan rumah sakit milik pemerintah daerah atau
masyarakat dan puskesmas sebagai penyelenggara rehabilitasi medis
dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah.
Pasal 4 (1) (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan
rehabilitasi medis wajib mendapatkan izin dari Menteri. Permohonan
izin diajukan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagai
berikut: a. surat rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota
setempat; b. salinan/fotokopi pendirian badan usaha bagi klinik
rehabilitasi medis NAPZA milik masyarakat; c. identitas lengkap
pemohon; d. surat keterangan persetujuan lokasi dari pemerintah
daerah setempat; e. bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah
atau izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi
milik pribadi atau surat kontrak minimal selama 5 (lima) tahun bagi
yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan; f. dokumen
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan
(UPL); g. profil klinik yang akan didirikan meliputi struktur
organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana,
dan peralatan serta pelayanan yang diberikan. Pasal 5 (1) (2)
Pimpinan lembaga rehabilitasi tertentu mengajukan permohonan
tertulis untuk mendapatkan izin kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal. Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap kelengkapan
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan
melakukan peninjauan ke lembaga pemohon. Peninjauan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak
permohonan diterima. Paling lama 14 (empat belas) hari kerja
setelah evaluasi terhadap kelengkapan administrasi dinyatakan
lengkap dan laporan hasil peninjauan diterima, Direktur Jenderal
atas nama Menteri memberi atau menolak izin.
(3)
(4)
-6Pasal 6 (1) (2) Izin berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Perpanjangan
izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan
permohonan perpanjangan izin 6 (enam) bulan sebelum habis masa
berlakunya izin. Permohonan perpanjanganan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal dengan melampirkan fotokopi izin yang lama dan laporan
penyelenggaraan rehabilitasi medis yang telah dilakukan. Pasal 7
(1) Setiap perubahan nama, kepemilikan, atau pindah alamat/pindah
lokasi harus dilakukan perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1). Permohonan perubahan izin diajukan dengan
melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. fotokopi
izin yang lama; b. identitas lengkap pemohon; c. salinan/fotokopi
pendirian badan usaha bagi klinik rehabilitasi medis NAPZA milik
masyarakat (untuk perubahan kepemilikan); d. surat keterangan
persetujuan lokasi dari pemerintah daerah setempat (untuk pindah
alamat/lokasi); e. bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau
izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik
pribadi atau surat kontrak minimal selama 5 (lima) tahun bagi yang
menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan (untuk pindah
alamat/lokasi); f. profil klinik (untuk perubahan nama); g. laporan
penyelenggaraan rehabilitasi medis yang telah dilakukan. Tata cara
permohonan perubahan izin mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5. Pasal 8 (1) (2) Fasilitas rehabilitasi medis harus
memasang papan nama sebagai penyelenggara rehabilitasi medis.
Lembaga rehabilitasi medis tertentu harus mencantumkan nomor izin
pada papan nama.
(3)
(2)
(3)
-7Pasal 9 Fasilitas rehabilitasi medis mempunyai kewajiban: a.
menyelenggarakan rehabilitasi medis sesuai standar profesi, standar
pelayanan dan standar prosedur operasional; b. melaksanakan fungsi
sosial; c. berperan serta dalam jejaring dan melaksanakan fungsi
rujukan; d. melaksanakan serangkaian terapi dan upaya pencegahan
penularan penyakit melalui penggunaan narkotika suntik; e. menyusun
standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai
dengan modalitas yang digunakan dengan mengacu pada standar dan
pedoman penatalaksanaan medis; dan f. melakukan pencatatan dan
pelaporan dalam penyelenggaraan rehabilitasi medis. BAB III ASESMEN
Pasal 10 (1) Institusi Penerima Wajib Lapor wajib melakukan asesmen
terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika
untuk mengetahui kondisinya. Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan
pemeriksaan urin dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana
terlampir. Asesmen dilakukan oleh tim yang terdiri dari dokter
sebagai penanggung jawab dan tenaga kesehatan lain yang terlatih.
Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia
dan merupakan dasar rencana rehabilitasi medis terhadap pecandu,
penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang bersangkutan.
BAB IV PENYELENGGARAAN REHABILITASI MEDIS Bagian Kesatu Umum Pasal
11 (1) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan
dan/atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah
disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen. Pelaksanaan rawat
jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
(2)
(3) (4)
(2)
-8a. intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi,
terapi simtomatik, dan/atau terapi rumatan medis serta terapi
penyakit komplikasi sesuai indikasi; dan b. intervensi psikososial
antara lain melalui konseling adiksi narkotika, wawancara
motivasional, terapi perilaku dan kognitif (Cognitive Behavior
Therapy), dan pencegahan kambuh. (3) Pelaksanaan rawat inap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. intervensi medis
antara lain melalui program detoksifikasi, terapi simtomatik, dan
terapi penyakit komplikasi sesuai indikasi; b. intervensi
psikososial antara lain melalui konseling individual, kelompok,
keluarga, dan vokasional; c. pendekatan filosofi therapeutic
community (TC) dan/atau metode 12 (dua belas) langkah dan
pendekatan filosofi lain yang sudah teruji secara ilmiah.
Rehabillitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan standar dan pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri. Pasal 12 Proses pemulihan pecandu,
penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang
diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui
pendekatan keagamaan dan tradisional harus bekerjasama dengan Rumah
Sakit dan Puskesmas yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 13 (1) (2)
Fasilitas rehabilitasi medis dalam menyelenggarakan rehabilitasi
medis wajib membuat rekam medis. pelayanan
(4)
Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14
Pelayanan rehabilitasi medis harus memperoleh persetujuan
(informed consent) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15 Fasilitas rehabilitasi medis dilarang menggunakan
kekerasan fisik dan kekerasan psikologis/mental dalam melaksanakan
pelayanan rehabilitasi medis.
-9Pasal 16 Pelaksanaan rehabilitasi medis kesetaraan dan
keadilan gender. dilaksanakan dengan memperhatikan
Pasal 17 (1) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan penyusunan
rencana terapi terhadap pecandu, penyalahguna dan korban
penyalahgunaan narkotika yang berusia kurang dari atau sama dengan
18 (delapan belas) tahun harus memperhatikan kondisi perkembangan
mental emosional dan mempertimbangkan hak untuk memperoleh
pendidikan. Rawat inap terhadap pecandu, penyalahguna dan korban
penyalahgunaan narkotika yang berusia kurang dari atau sama dengan
18 (delapan belas) tahun tidak boleh digabungkan dengan rawat inap
dewasa. Pasal 18 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu,
penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang tidak mampu
sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah bertanggung jawab
atas biaya pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu,
penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang yang telah
diputus oleh pengadilan. Bagian Kedua Penyelenggaraan Rehabilitasi
Medis Terkait Putusan Pengadilan Pasal 19 Rehabilitasi medis
terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika
yang telah diputus oleh pengadilan diselenggarakan di fasilitas
rehabilitasi medis milik pemerintah yang telah ditetapkan oleh
Menteri. Pasal 20 (1) Rehabilitasi medis terhadap pecandu,
penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah diputus
oleh pengadilan dilaksanakan melalui tahapan: a. program rawat inap
awal; b. program lanjutan; dan c. program pasca rawat.
(2)
(2)
- 10 (2) Program rawat inap awal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilaksanakan selama minimal 3 (tiga) bulan untuk
kepentingan asesmen lanjutan, serta penatalaksanaan medis untuk
gangguan fisik dan mental. Program lanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi program rawat inap jangka panjang
atau program rawat jalan yang dilaksanakan sesuai standar prosedur
operasional. Pelaksanaan program lanjutan dengan program rawat
jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilaksanakan
untuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika
yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pola penggunaan
rekreasional dan jenis narkotika amfetamin, dan ganja, dan/atau
berusia di bawah 18 tahun. Pola penggunaan rekreasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) adalah penggunaan narkotika hanya untuk
mencari kesenangan pada situasi tertentu dan belum ditemukan adanya
toleransi serta gejala putus zat. Program rawat jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali
seminggu dengan pemeriksaan urin berkala atau sewaktu-waktu.
Program pasca rawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi rehabilitasi sosial dan program pengembalian kepada
masyarakat.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Bagian Ketiga Penyelenggaraan Rehabilitasi Medis Terhadap
Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang
sedang Menjalani Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan
Pengadilan Pasal 21 (1) Penetapan rehabilitasi medis terhadap
pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang
sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan
pengadilan dilakukan atas rekomendasi dari tim dokter. Tim dokter
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dokter dari
fasilitas rehabilitasi medis, rumah sakit kepolisian dan Badan
Narkotika Nasional Provinsi atau Badan Narkotika Nasional
Kabupaten/Kota. Tim dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional setelah berkoordinasi
dengan Kepala Daerah. Pasal 22 Rehabilitasi medis terhadap pecandu,
penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang
menjalani proses penyidikan,
(2)
(3)
- 11 penuntutan, dan persidangan pengadilan diselenggarakan di
fasilitas rehabilitasi medis milik pemerintah yang memenuhi standar
keamanan tertentu sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 23 Rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan
korban penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses
penyidikan, penuntutan, dan persidangan pengadilan diselenggarakan
sesuai standar dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. BAB IV
PELAPORAN Pasal 24 (1) (2) Fasilitas rehabilitasi medis wajib
melakukan pelaporan kepada Menteri melalui mekanisme sistem
pelaporan. Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berkala meliputi rekapitulasi data yang meliputi:
a. jenis kelamin; b. usia; c. status perkawinan; d. latar belakang
pendidikan; e. latar belakang pekerjaan; f. jenis zat narkotika
yang disalahgunakan; g. lama pemakaian (usia pertama kali pakai);
h. cara pakai zat; i. diagnosis; dan j. jenis terapi/rehabilitasi.
Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti
sistem informasi kesehatan nasional dan diintegrasikan dengan
sistem informasi pecandu narkotika yang diselenggarakan oleh Badan
Narkotika Nasional. Rekapitulasi data yang telah dilaporkan dapat
diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam pengembangan kebijakan
dan program baik lembaga pemerintah maupun masyarakat.
(3)
(4)
- 12 Pasal 25 (1) Fasilitas rehabilitasi medis melaporkan
perkembangan program rehabilitasi medis kepada lembaga penegak
hukum yang meminta dilakukannya rehabilitasi medis. Tata cara
pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 26 (1) Untuk meningkatkan
kemampuan fasilitas rehabilitasi medis, Menteri dan Kepala Dinas
Kesehatan melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan
fasilitas rehabilitasi medis. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri dan Kepala Dinas Kesehatan dapat
melibatkan Badan Narkotika Nasional. Untuk menjamin kualitas
penyelenggaraan rehabilitasi medis, Menteri melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan program rehabilitasi medis. Dalam melakukan
kegiatan pembinaan dan pengawasan, Menteri dapat membentuk suatu
Tim dengan melibatkan unsur pemerintah daerah
provinsi/kabupaten/kota melalui kepala dinas kesehatan/kepala biro
NAPZA, organisasi profesi di bidang kesehatan, BNN
Provinsi/Kabupaten/Kota atau organisasi kemasyarakatan terkait
lainnya. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri dapat
mengambil tindakan administratif kepada fasilitas rehabilitasi
medis terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7,
Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 20, berupa: a.
teguran lisan; b. teguran tertulis; atau c. pencabutan izin.
(2)
(3)
(4)
(5)
- 13 BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 Pada saat Peraturan ini
mulai berlaku, maka semua fasilitas rehabilitasi medis yang
menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis bagi pecandu,
penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika harus menyesuaikan
dengan Peraturan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua)
tahun. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Pada saat Peraturan ini
mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana
Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Dan Ketergantungan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) sepanjang yang
menyangkut Narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kesehatan ini diundangkan
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... MENTERI KESEHATAN
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH Diundangkan di Jakarta pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011
NOMOR
FORMULIR ASESMEN WAJIB LAPOR DAN REHABILITASI MEDIS
Tanggal Kedatangan : Nomor rekam medik : Nama : Tanggal Lahir :
Data Demografis 1. 2. 3. 4. Alamat tempat tinggal Telp / HP Status
perkawinan Riwayat pendidikan : : : :
Informasi Medis (tanggal asesmen)
1. Riwayat rawat inap yang tidak terkait masalah Narkotika:
Jenis penyakit Dirawa Lam t tahun rawat
2. Riwayat penyakit kronis? Ya/tidak Jenis penyakit: ..... 3.
Saat ini sedang menjalani terapi medis? Ya/tidak Jenis terapi medis
yang dijalani saat ini: ..... 4. Status kesehatan: Ya Tidak Ket 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Status Pekerjaan/ Dukungan Hidup
Intoksikasi Gejala putus zat HIV HCV TB IMS Kandidiasis mulut (+)
Diare kronis (+) Kelainan kulit (+)
1. Status pekerjaan: Tidak bekerja/Bekerja 2. Pola pekerjaan:
purna waktu/paruh waktu/tidak tentu (coret salah satu) 3. Kode
pekerjaan (lihat petunjuk) 4. Keterampilan teknis yang dimiliki
...... 5. Adakah yang memberi dukungan hidup bagi anda? Ya/tidak
Bila Ya, siapa? Dalam bentuk apa? (finansial, tempat tinggal,
makanan, pengobatan/perawatan)
-2-
Riwayat penggunaan NAPZA
Jenis Cara Penggunaan: 1. Oral 2. Nasal/Sublingual/Suppositoria
3. Merokok 4. Injeksi Non-IV 5. IV*Catat cara penggunaan yang biasa
atau paling akhir. Kalau lebih dari satu cara, pilihlah yang paling
parah. Cara penggunaan ditulis dari kurang parah ke paling parah.30
Hari Terakhir Sepanjang Hidup (tahun)Cara Pakai
D1 Alkohol (penggunaan bbg bentuk) D2 Heroin D3 Metadon /
Subutex D4 Opiat lain/analgesik D5 Barbiturat D6 Sedatif/Hipnotik
D7 Kokain D8 Amfetamin D9 Kanabis D10 Halusinogen D11 Inhalan D13
Lebih dari1 zat per hari (termasuk alkohol)
1. Jenis zat utama yang disalahgunakan: 2. Pernahkah menjalani
terapi rehabilitasi? Ya/Tidak 3. Bila ya, jenis terapi rehabilitasi
yang dijalani:....... 4. Pernahkah mengalami overdosis? Ya/Tidak 5.
Bila Ya, kapan dan bagaimana penanggulangannya? Waktu overdosis
Cara penanggulangan (isi dengan salah satu: perawatan di
RS/Puskesmas atau sendiri)
-3Status Legal 1. Berapa kalikah dalam hidup anda ditangkap dan
dituntut dengan hal berikut:1. Mencuri di toko/vandalisme
2. Bebas bersyarat/Masa percobaan 3. Masalah Narkoba 4.
Pemalsuan 5. Penyerangan bersenjata 6. Pembobolan dan Pencurian 7.
Perampokkan 8. Penyerangan 9. Pembakaran rumah 10. Perkosaan 11.
Pembunuhan 12. Pelacuran 13. Melecehkan pengadilan 14. Lain:
.......* Masukkan jumlah total pengadilan, tidak hanya vonis
hukuman. Jangan masukkan kejahatan anak-anak (sebelum usia 18),
kecuali kalau mereka dituntut sebagai orang dewasa.
2. Berapa kali tuntutan diatas berakibat vonis hukuman?
-4-
Riwayat Keluarga
1. Dalam situasi seperti apakah anda tinggal 3 tahun belakangan
ini?:1. 2. 3. 4. 5. Dg Dg Dg Dg Dg pasangan & anak pasangan
saja anak saja orangtua keluarga 6. 7. 8. 9. Dg teman Sendiri
Lingkungan terkontrol Kondisi yg tidak stabil
* Pilihlah
situasi yang paling menggambarkan 3 tahun terakhir. Jika
terdapat situasi yang berganti-ganti maka pilihlah situasi yang
paling terakhir.
2. Apakah anda hidup dengan seseorang yang mempunyai masalah
penyalahgunaan zat sekarang ini?: 0-Tidak 1-Ya 3. Jika jawaban
nomor 2 iya, Siapakah orang tersebut? Ya Tidak a. saudara
kandung/tiri b. ayah/ibu c. pasangan d. Oom/Tante e. lainnya
....... 4. Apakah anda memiliki berhubungan dengan: konflik30 Hari
Terakhir
seriusSepanjang Hidup
dalam
1. Ibu 2. Ayah 3. Adik/Kakak 4. Pasangan 5. Anak-anak 6. anggota
Keluarga yang lain (jelaskan ..........................) 7. Teman
akrab 8. Tetangga 9. Teman sekerjaKet: 0 - Tidak 1 - Ya
-5-
Status Psikiatris
1. Apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut ini (yang tidak
merupakan akibat langsung dari penggunaan zat):0 Tidak 1-Ya30 Hari
Terakhir Sepanjang hidup
1. Mengalami depresi serius (kesedihan,2. 3. 4. 5. 6. putus asa,
kehilangan minat, kesukaran konsentrasi sehari-hari?) Mengalami
rasa cemas serius / ketegangan, gelisah,merasa khawatir berlebihan?
Mengalami halusinasi (melihat atau mendengar sesuatu yang tidak ada
obyeknya) Mengalami kesulitan berkonsentrasi atau mengingat?
Mengalami kesukaran mengontrol perilaku kasar, termasuk kemarahan
atau kekerasan Mengalami pikiran serius utk bunuh diri?
7. Berusaha utk bunuh diri? 8. Menerima pengobatan dari
psikiater?
Pemeriksaan Fisik
1. Tanda Vital: TD :./ Nadi :./menit RR : /menit Suhu :Celsius
2. Pemeriksaan Sistemik:Sistem Pencernaan Sistem jantung dan
pembuluh darah Sistem pernapasan Sistem Saraf Pusat THT dan
Kulit
3. Hasil Urinalisis Jenis Zat Benzodiazepin Cannabis Opiat
Amfetamin Kokain Barbiturat Alkohol
+
-
-6-
Diagnosa kerja
Klien memenuhi kriteria diagnosis:
Rencana Rehabilitasi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Asesmen lanjutan / mendalam Evaluasi Psikologis Program
detoksifikasi Wawancara Motivasional Intervensi Singkat Terapi
rumatan ______________ Rehabilitasi rawat inap ________________
Konseling ___________________
Mengetahui dokter
Tanda tangan / Nama jelas
Menyetujui pasien
Tanda tangan / Nama jelas
-7PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ASESMEN WAJIB LAPOR &
REHABILITASI MEDIS Tanggal kedatangan: catat tanggal kedatangan
awal pasien pada institusi wajib lapor / rehab medis Saudara Nomor
wajib lapor: bila belum tersedia mekanisme nomor registrasi wajib
lapor, dapat diisi dengan nomor rekam medik
A. Data demografis: sudah jelas B. Informasi medis: catat
tanggal asesmen dilakukan. Informasi medis hendaknya dilakukan pada
saat kedatangan awal: 4. Status kesehatan: lihat kondisi fisik dan
pengakuan pasien tentang penggunaannya. Apabila dalam kondisi
intoksikasi atau putus zat, lakukan tindakan medis yang diperlukan
dan tunda asesmen selanjutnya. C. Status pekerjaan / dukungan
hidup: 3. Untuk kode pekerjaan, dapat dilihat pada kotak berikut
ini. (1) Eksekutif lebih tinggi, profesional utama, pemilik
perusahaaan besar. (2) Manajer bisnis jika bisnis ukuran menengah,
profesi: misalnya, dokter, perawat, ahli kaca mata, ahli farmasi,
pekerja sosial, guru, psikolog. (3) Tenaga administratif, manajer,
profesional minor, pemilik perusahaan kecil, misalnya, roti,
penjualan mobil, bisnis barang ukiran, dekorator, aktor, reporter,
agen perjalanan. (4) Klerk dan sales, tekhnisi, bisnis kecil (kasir
bank/teller, petugas pembukuan, klerk, juru gambar, pencatat waktu,
sekretaris). (5) Manual terlatih - biasanya mempunyai pelatihan
(tukang roti, tukang cukur, montir, kepala juru masak/koki, montir
listrik, anggota pemadam kebakaran, tukang kawat, masinis, tukang
cat, tukang reparasi, penjahit, tukang las, polisi, tukang patri).
(6) Semi-terlatih (pembantu rumah sakit, tukang cat, pelayan,
pengemudi bus, tukang potong, koki, drill press, penjaga garasi,
pemeriksa, pelayan, tukang las, operator mesin). (7) Tidak terlatih
(pembantu/pelayan, penjaga, konstruksi, penolong, tenaga
kerja/buruh, pengantar barang/penjaga pintu, pak ogah, tukang
parkir). (8) Ibu rumah tangga. (9) Mahasiswa / pelajar 4. Untuk
keterampilan teknis, dapat diisi dengan keterampilan seperti
mengetik, komputer, kecantikan, montir, dan lain-lain. D. Riwayat
Penggunaan NAPZA: 1. Jenis zat utama yang disalahgunakan:
pewawancara harus menentukan penyalahgunaan zat utama berdasarkan
lamanya penggunaan, jumlah terapi/rehabilitasi yang pernah dijalani
terkait zat tersebut, jumlah kejadian komplikasi medis atau
overdosis. Jika informasi yang tersedia tidak ada indikasi yang
jelas tentang masalah zat, tanyakan pada pasien apa yang ia anggap
adalah masalah zat utama 15. Jenis terapi / rehabilitasi yang
pernah diikuti: 1=Rawat jalan 2=Rawat inap jangka pendek
-83=Rawat inap jangka panjang / therapeutic community 4=Program
terapi rumatan (metadon / bufrenorfin) 5=Detoksifikasi 6=Lainnya
(mis. pesantren, support group, dll): Jelaskan E. Status Legal 15.
Berapa kali tuntutan di atas berakibat vonis hukuman?: diisi
frekuensi penangkapan dan penuntutan yang berujung pada
penghukuman, baik berupa denda, masa percobaan, pemidanaan
rehabilitasi atau penahanan di lapas. F. Riwayat Keluarga 1.
Situasi tempat tinggal 3 tahun belakangan: a. Lingkungan
terkontrol: adalah lingkungan dimana akses untuk narkoba (secara
teoritis) terbatas, seperti misalnya lapas/rutan, rumah sakit,
pesantren, lembaga rehabilitasi, dan lain-lain. b. Kondisi yang
tidak stabil: adalah situasi dimana pasien tidak memiliki tempat
tinggal yang tetap karena berbagai alasan. 4. Yang dimaksud dengan
konflik serius adalah adanya perbedaan pendapat yang muncul secara
intensif, mengganggu pola hubungan yang ada, dan pada sebagian
orang mengakibatkan putusnya kontak komunikasi G. Status Psikiatris
- Sudah cukup jelas H. Pemeriksaan Fisik 3. Pemeriksaan urin
hendaknya dilakukan untuk minimal 3 jenis zat yang sangat sering
disalahgunakan di Indonesia dan yang termasuk dalam golongan
narkotika: opiat cannabis amfetamin
I.
Diagnosa KerjaF F F F F F 10 11 12 13 14 15 : Gangguan mental
dan perilaku akibat penggunaan alkohol : Gangguan mental dan
perilaku akibat penggunaan opioid : Gangguan mental dan perilaku
akibat penggunaan kanabis : Gangguan mental dan perilaku akibat
penggunaan Sedatif Hipnotik : Gangguan mental dan perilaku akibat
penggunaan kokain : Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan
stimulansia lainnya : Gangguan mental dan perilaku akibat
penggunaan Halosinogenik : Gangguan mental dan perilaku akibat
penggunaan tembakau : Gangguan mental dan perilaku akibat zat
pelarut yang mudah menguap, atau zat multipel dan zat psiko aktif
lainnya
F 16 F 17 F 18, F 19
J. Rencana Rehabilitasi Penentuan rencana rehabilitasi merujuk
pada modul penyusunan rencana rehabilitasi
