Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit

8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit

1/65

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR: XX/PRT/M/2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam penyusunan rencana tata ruang,Pemerintah dan pemerintah daerah harusmemperhatikan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup melalui kajian lingkungan hidupstrategis yang bertujuan untuk memastikan bahwaprinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasardan terintegrasi dalam rencana tata ruang;

b. bahwa untuk memberikan acuan dan arahan bagiPemerintah dan pemerintah daerah agar dapatmelaksanakan kajian lingkungan hidup strategis yangefektif dan efisien dalam penyusunan rencana tataruang, perlu disusun pedoman pelaksanaan kajianlingkungan hidup strategis dalam penyusunan rencana

tata ruang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Menteri tentang Pedoman Pelaksanaan KajianLingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725);


2/65

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negarasebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian NegaraSerta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon IKementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman PenyusunanRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman PenyusunanRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman PenyusunanRencana Tata Ruang Wilayah Kota;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pekerjaan Umum;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman PenyusunanRencana Detail Tata Ruang;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2012 tentang Pedoman Umum PenyusunanRencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional;


3/65

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN

HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATARUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut,dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagaisatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainhidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsunganhidupnya.

2. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaantata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalianpemanfaatan ruang.

3. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untukmenentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputipenyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

4. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalahhasil perencanaan tata ruang.

5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasukmanusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itusendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraanmanusia, serta makhluk hidup lain.

6. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuanlingkungan hidup untuk mendukung perikehidupanmanusia, makhluk hidup lain, dan keseimbanganantarkeduanya.

7. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan

lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/ataukomponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.


4/65

8. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnyadisingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis,menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwaprinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasardan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayahdan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar danterencana yang memadukan tiga pilar, yaitu sosial, ekonomi,dan lingkungan hidup yang menjamin kemampuan,kesejahteraan, serta mutu hidup generasi masa kini danmasa depan.

10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintahadalah Presiden Republik Indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

11. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikotadan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.

12. Menteri adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagiPemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakanKLHS untuk penyusunan RTR.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan RTR yang telah mengintegrasikan prinsip pembangunan

berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. kedudukan dan muatan KLHS dalam penyusunan RTR;

b. prinsip dasar, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaanKLHS;

c. integrasi KLHS dalam penyusunan RTR; dan

d. dokumentasi KLHS.


5/65

BAB II

KEDUDUKAN DAN MUATAN KLHS DALAM PENYUSUNAN RTR

Bagian Kesatu

Kedudukan KLHS dalam Penyusunan RTR

Pasal 3

Kedudukan KLHS dalam penyusunan RTR yaitu:

a. bagian dari tahapan pengolahan dan analisis dalam penyusunan RTR;

b. masukan untuk perumusan kebijakan dan strategi RTR; dan

c. pemberi rekomendasi alternatif rencana dan indikasi program, dan/atau

upaya pencegahan atau mitigasi dari rencana dan indikasi programsetelah kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana jaringaninfrastruktur, dan arahan pola ruang dirumuskan

Bagian Kedua

Muatan KLHS dalam Penyusunan RTR

Pasal 4

Muatan KLHS dalam penyusunan RTR antara lain berupa kajian:a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk

pembangunan;

b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;

c. kinerja layanan/jasa ekosistem;

d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;dan

f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 5

Ketentuan lebih rinci mengenai muatan KLHS dalam penyusunan RTRsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


6/65

BAB III

PRINSIP DASAR, PERSYARATAN, DAN MEKANISME PELAKSANAAN KLHS

Bagian KesatuPrinsip Dasar Pelaksanaan KLHS

Pasal 6

Prinsip dasar pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR meliputi:

a. KLHS dilakukan untuk 1 (satu) dokumen RTR;

b. pelaksanaan KLHS dilakukan setelah delineasinya ditetapkan dansetidaknya telah memiliki arahan kebijakan penataan ruang yang akan

dituangkan ke dalam RTR atau setidaknya telah memiliki temapenataan BWP khusus bagi RDTR;

c. lingkup wilayah yang menjadi objek KLHS paling sedikit sama denganlingkup perencanaan;

d. pelaksanaan KLHS memenuhi kriteria kinerja sebagai berikut:

a. terintegrasi;

b. berkelanjutan;

c. terfokus; dan

d. iteratif ;sesuai dengan tahapan dan kedalaman penyusunan RTR;

e. pelaku pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR diutamakan yaitupenyusun RTR dengan ahli lingkungan sebagai tim penyusun KLHS;

f. analisis yang dilakukan dalam KLHS memiliki masa perkiraan kajian yang sama dengan analisis dalam RTR yaitu 20 (dua puluh) tahun;

g. kedetilan KLHS disesuaikan dengan kedetilan RTR;

h. analisis KLHS lebih difokuskan pada isu-isu strategis lingkunganhidup dan fokus pada agenda keberlanjutan yang bergerak darisumber persoalan dampak lingkungan;

i. analisis KLHS yang dilaksanakan mampu memberikan gambaranmenyeluruh mengenai dampak RTR terhadap kondisi fisik lingkunganhidup dan implikasi sosial;

j. data, rumusan isu strategis, analisis, serta rumusan alternatifrekomendasi harus konsisten;

k. pelaksanaan KLHS untuk revisi RTR, dimana telah terdapat dokumenKLHS sebelumnya, dilakukan dengan memperhatikan dokumen KLHSsebelumnya;

l. pelaksanaan KLHS bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakatdan pemangku kepentingan lainnya dalam penentuan isu strategis dandalam pengambilan keputusan rekomendasi;


7/65

m. pelaksana KLHS dapat menggunakan pedoman penjaminan kualitasKLHS yang disusun oleh kementerian/lembaga yang membidangilingkungan hidup sebagai pengontrol kualitas proses dan substansi;dan

n. konsultasi publik dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali pada saat tahappelingkupan dan setelah dirumuskannya rekomendasi (seminar akhir)atau dapat dilaksanakan pula bersamaan dengan konsultasi publikpada saat proses penyusunan RTR.

Bagian Kedua

Persyaratan Pelaksanaan KLHS

Pasal 7

Persyaratan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR meliputi:

a. pelaksana KLHS yaitu Pemerintah atau pemerintah daerah yang dapatdibantu oleh tenaga ahli dan/atau tim ahli yang memiliki kemampuandan keahlian di bidang perencanaan wilayah dan kota serta ilmulingkungan;

b. pemangku kepentingan dalam pelaksanan KLHS yaitu Pemerintah,pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha;

c. pelaksanaan KLHS perlu melibatkan pemangku kepentingan secara

aktif;d. dokumen RTR yang dilaksanakan KLHS yaitu dokumen RTR yang

sedang dalam proses penyusunan dan telah memiliki delineasi wilayah yang tetap; dan

e. menggunakan peta kerja untuk melakukan kajian yang berbasis padapeta rencana struktur ruang dan pola ruang dengan skala sesuaidengan RTR yang sedang disusun.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pelaksanaan KLHS

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR dibagi menjadi beberapa tahap

meliputi:a. tahap persiapan;

b. tahap pra-pelingkupan;


8/65

c. tahap pelingkupan;

d. tahap kajian pengaruh; dan

e. tahap perumusan alternatif dan rekomendasi.

Paragraf 2 Tahap Persiapan

Pasal 9

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputikegiatan:

a. pengumpulan dokumen RTR yang sedang dalam proses penyusunandan telah memiliki delineasi wilayah yang tetap;

b. penyusunan format data dan informasi yang akan dikumpulkan;

c. penyiapan peta dasar guna lahan dengan skala sesuai dengan RTR; dan

d. penyusunan jadwal pelaksanaan KLHS.

Paragraf 3

Tahap Pra-Pelingkupan

Pasal 10

Tahap pra-pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf bmeliputi kegiatan:

a. penyusunan dan penyajian informasi dasar;

b. penyusunan kajian konsep pengembangan; dan

c. perumusan isu lingkungan hidup awal.

Pasal 11

Penyusunan dan penyajian informasi dasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf a meliputi kegiatan:

a. penguraian informasi dasar yang meliputi aspek fisik lingkungan(eksisting) dan lingkungan hidup serta ekologis dan sosial ekonomi yangdisesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah;dan

b. pemetaan informasi dasar dengan menggunakan sistem informasigeografis.


9/65

Pasal 12

Penyusunan kajian konsep pengembangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 huruf b meliputi kegiatan:

a. pengidentifikasian tujuan dan sasaran dari RTR yang disusun; dan

b. pengidentifikasian arahan rencana struktur ruang dan pola ruang.

Pasal 13

Perumusan isu lingkungan hidup awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 huruf c menghasilkan keluaran berupa:

a. data dan informasi dasar pada wilayah yang direncanakan; dan

b. daftar potensi konflik dan masalah yang akan menjadi kendala terkaitRTR yang sedang disusun.

Paragraf 4

Tahap Pelingkupan

Pasal 14

(1) Tahap pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf cmerupakan serangkaian proses untuk menetapkan:

a. nilai penting KLHS;

b. tujuan KLHS;

c. isu pokok;

d. ruang lingkup KLHS;

e. kedalaman kajian dan kerincian penulisan dokumen;

f. pengenalan kondisi awal; dan

g. telaah awal kapasitas kelembagaan.

(2) Tahap pelingkupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputikegiatan:

a. penilaian dan penetapan isu strategis; dan

b. konsultasi publik.

Paragraf 5

Tahap Kajian Pengaruh

Pasal 15

Tahap kajian pengaruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d

merupakan tahap analisis lanjutan setelah isu-isu strategis disepakati.


10/65

Paragraf 6

Tahap Perumusan Alternatif dan Rekomendasi

Pasal 16

Tahap perumusan alternatif dan rekomendasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf e dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisisdampak lingkungan setelah tahap kajian pengaruh sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 dilakukan.

Pasal 17

Ketentuan lebih rinci mengenai tahap persiapan, tahap pra-pelingkupan,tahap pelingkupan, tahap kajian pengaruh, serta tahap perumusanalternatif dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampaidengan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

INTEGRASI KLHS DALAM PENYUSUNAN RTR

Pasal 18

KLHS dilaksanakan secara satu-kesatuan (embedded ) dengan proses

penyusunan RTR.

Pasal 19

Ketentuan lebih rinci mengenai integrasi KLHS dalam penyusunan RTRtercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.

BAB VDOKUMENTASI KLHS

Pasal 20

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendokumentasikan seluruhproses dan hasil pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR.


11/65

Pasal 21

Dokumentasi pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR meliputi:

a. pelaporan hasil KLHS; dan

b. prosedur dalam pelaksanaan KLHS.

Pasal 22

(1) Laporan KLHS untuk penyusunan RTR paling sedikit memuat:

a. gambaran tentang RTR;

b. penjelasan tentang informasi lingkungan;

c. peraturan terkait dan sasaran lingkungan yang ditetapkan;

d. hasil KLHS pada isu strategis, meliputi:

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupuntuk pembangunan;

2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;

3. kinerja layanan/jasa ekosistem;

4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahaniklim; dan

6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;

e. rumusan alternatif penyempurnaan RTR; danf. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan.

(2) Dalam hal RTR yang disusun merupakan tindak lanjut dari prosesrevisi RTR sebelumnya, laporan KLHS sebagaimana dimaksud padaayat (1) memuat pula:

a. penjelasan tentang informasi lingkungan eksisting sebelum dansesudah implementasi RTR; dan

b. isu-isu strategis lingkungan hidup yang mengacu pada KLHSsebelumnya atau isu strategis lingkungan hidup baru sesuai

dengan hasil konsultasi publik.

Pasal 23

Ketentuan lebih rinci mengenai dokumentasi KLHS dalam penyusunan RTRsebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 22 tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.


12/65

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanMenteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal20 DesemberMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

FERRY MURSYIDAN BALDAN

Diundangkan di Jakartapada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR…

PENJELASAN …


13/65

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/


NOMOR TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS


I. UMUM

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian LingkunganHidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang disusundengan dasar pemikiran bahwa pertimbangan lingkungan dan prinsippembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar dan terintegrasidalam perencanaan tata ruang wilayah. Dengan demikian, Pemerintahdan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab penyusunan rencanatata ruang (RTR) perlu melaksanakan Kajian Lingkungan HidupStrategis (KLHS). Hal ini dimaksudkan agar produk RTR yangdikeluarkan telah memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, danekonomi.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan tindakanstrategis dalam menuntun dan mengarahkan agar tidak terjadi dampaknegatif dari RTR terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Kemampuanuntuk melaksanakan KLHS dalam penyusunan RTR menjadi suatu hal yang penting dalam meningkatkan kualitas RTR,

Secara umum Peraturan Menteri ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: kedudukan danmuatan KLHS dalam penyusunan RTR; prinsip dasar, persyaratan, danmekanisme pelaksanaan KLHS; integrasi KLHS dalam penyusunanRTR; dan dokumentasi KLHS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)Cukup jelas.

Ayat (2) …


14/65

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalahUndang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruangbeserta peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup beserta peraturan pelaksanaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Daya dukung lingkungan hidup dilihat dari kapasitaspenyediaan sumber daya alam yang dibandingkan dengankebutuhan akan sumber daya alam tersebut, khususnya terkaitkemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan lahan danair dalam suatu ruang atau wilayah. Kemampuan lahan berisikarakteristik lahan yang meliputi sifat fisik dan kimia tanah,topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain. Selain

itu, identifikasi kemampuan lahan juga harus memperhatikantingkat bahaya kerusakan dan hambatan dalam mengelolalahan, seperti kemiringan lahan, penghambat terhadapperakaran tanaman, tingkat erosi, dan genangan air.

Daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkatpencemaran dan kemampuan lingkungan mempertahankanhabitat di dalamnya.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapatdiidentifikasi dari sejumlah komponen, seperti:

a. ketersediaan dan sebaran kawasan lindung dan kawasanbudi daya;

b. keragaman ekosistem;

c. kondisi hidrologi, sumber air, daerah resapan air;

d. kualitas udara;

e. kerawanan bencana;

f. sebaran komoditas pertanian dan perikanan;

g. sebaran potensi energi dan sumber daya mineral;

h. kebutuhan infrastruktur;

i. sebaran kegiatan perkotaan;

Huruf b …


15/65

j. kondisi kependudukan;

k. kondisi sosial ekonomi;

l. kapasitas lembaga pengelola;

m. dan sebagainya.

Melalui kajian mengenai daya dukung dan daya tampunglingkungan hidup ini dapat diketahui apakah implementasirencana tata ruang akan melampaui kapasitas daya dukung dandaya tampung lingkungan hidup atau tidak.

Huruf b

Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidupberkaitan dengan perkiraan perubahan yang diakibatkan olehsuatu kegiatan terhadap ekosistem pada suatu wilayah ataukawasan. Dampak dan risiko lingkungan hidup dapat dilihatdari jumlah populasi yang terkena dampak, luasan wilayah ataukawasan yang terkena dampak, lamanya dampak, intensitasdampak, komponen lingkungan yang terkena dampak, danpengaruh dampak pada wilayah atau kawasan yang lebih luas.

Huruf c

Melalui kajian mengenai kinerja layanan/jasa ekosistem inidapat diketahui apakah suatu ekosistem masih dapatberoperasi atau tidak dalam mendukung implementasi rencana

tata ruang.

Huruf d

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan tingkatoptimal pemanfaatan sumber daya alam yang dapat memenuhikebutuhan namun tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya alam dan ekosistemnya yang dapat diukur dari kesesuaianantara tingkat pemanfaatan dan pencadangan potensi dankebutuhan sumber daya alam.

Huruf e

Kerentanan dampak perubahan iklim dapat dilihat dari integrasikapasitas adaptif dengan risiko bencana iklim. Selain itu, perludilihat juga kebijakan nasional, provinsi, maupunkabupaten/kota yang berlaku di wilayah perencanaan terkaitdengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sedangkankapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim merupakankemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan dengan dampak

perubahan iklim, mengurangi kerusakan, dan mengatasidampak perubahan iklim.

Huruf f …


16/65

Huruf f

Kajian tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dapat menjadi landasan untuk mengembangkan programkoordinasi pengelolaan dampak lintas sektor maupun lintaswilayah untuk memperhitungkan berbagai dampak (baik positifmaupun negatif) pada keanekaragaman hayati.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 …


17/65

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …


18/65


19/65

i

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/


NOMOR :

TANGGAL :

PEDOMAN PELAKSANAAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS



20/65

ii


21/65

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................................. i

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ........................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2 Maksud dan Tujuan ................................................................................ 1

1.3 Ruang Lingkup ........................................................................................ 1

1.4 Istilah dan Definisi ................................................................................... 2

1.5 Acuan Normatif ....................................................................................... 2

1.6 Kedudukan Pedoman ............................................................................. 3

1.7 Fungsi dan Manfaat Pedoman ................................................................ 3

1.8 Pengguna Pedoman ............................................................................... 4

BAB II KEDUDUKAN DAN MUATAN KLHS DALAM PENYUSUNAN RTR ............... 5

2.1 Kedudukan KLHS dalam Penyusunan RTR ............................................ 5

2.2. Muatan KLHS dalam Penyusunan RTR……………………………………… 6

BAB III PRINSIP DASAR, PERSYARATAN, DAN MEKANISME PELAKSANAAN

KLHS ................................................................................................................ 8

3.1 Prinsip Dasar Pelaksanaan KLHS ………………………………………….. 8

3.2 Persyaratan Pelaksanaan KLHS ............................................................. 9

3.3 Mekanisme Pelaksanaan KLHS ................................................................. 9

3.3.1 Tahap Persiapan ............................................................................ 9

3.3.2 Tahap Pra-Pelingkupan .................................................................. 10

3.3.3 Tahap Pelingkupan ......................................................................... 16

3.3.4 Tahap Kajian Pengaruh .................................................................. 28

3.3.5 Tahap Perumusan Alternatif dan Rekomendasi .............................. 29

BAB IV INTEGRASI KLHS DALAM PENYUSUNAN RTR.............................................. 37

BAB V DOKUMENTASI KLHS .................................................................................... 39

BAB VI PENUTUP ........................................................................................................ 41


22/65

ii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kedudukan Pedoman terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait

Lainnya ....................................................................................................... 3

Gambar 2.1. Kedudukan KLHS dalam Penyusunan RTR ............................................ 5

Gambar 3.1. Pemetaan Informasi Dasar/Eksisiting (Peta Topografi dan

Ketinggian KSN Sorowako)........................................................................ 12

Gambar 3.2. Pemetaan Informasi Dasar/Eksisiting (Peta Kawasan

Ekologi Kritis KSN Sorowako)..................................................................... 13

Gambar 3.3. Pemetaan Informasi Dasar/Eksisiting (Peta Kawasan

Konservasi KSN Sorowako)........................................................................ 14

Gambar 3.4. Ilustrasi Definisi Isu Lingkungan Strategis................................................... 17

Gambar 3.5. Overlay Area Pertambangan Eksisting dengan

Rencana Pola Ruang KSN Sorowako......................................................... 18

Gambar 3.6. Overlay Reseptor Fisika-Kimia Eksisting dengan

Fitur-Fitur RTR KSN Sorowako................................................................... 19

Gambar 3.7. Overlay Kawasan Ekologi Kritis Eksisting dengan


Gambar 3.8. Overlay Reseptor Sosial-Ekonomi dan Budaya dengan


Gambar 3.9. Peta Isu-isu Strategis untuk Analisis Lebih Lanjut KSN Sorowako............. 23

Gambar 4.1. Integrasi KLHS dalam Penyusunan RTR secara Satu-Kesatuan

(Embedded)…………………………………………………………................. 37

Gambar 4.2 Penjabaran Proses dan Integrasi KLHS dalam Penyusunan RTR………. 38


23/65

iii

DAFTAR TABEL

Tabel III.1. Informasi Dasar KLHS ............................................................................ ..... 10

Tabel III.2. Contoh Isu-Isu Lingkungan Hidup Awal.......................................................... 15

Tabel III.3. Contoh Matriks Pelingkupan Isu..................................................................... 24

Tabel III.4. Contoh Format Identifikasi Pemangku Kepentingan...................................... 27

Tabel III.5. Contoh Perancangan Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Lainnya........................................................................................................... 27

Tabel III.6. Contoh Hasil Pelingkupan Isu Strategis Lingkungan Hidup untuk Dianalisis

Lebih Lanjut............................................................................................ ...... 29

Tabel III.7. Alternatif Penyempurnaan RTR..................................................................... 30

Tabel III.8. Rekomendasi Perbaikan RTR........................................................................ 30

Tabel III.9. Proses Pelaksanaan KLHS untuk Beberapa Dokumen Perencanaan........... 32


24/65

iv


25/65

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tujuandari penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanannasional dengan:

a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya

buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; danc. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap

lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Untuk memastikan bahwa pertimbangan lingkungan dan prinsip berkelanjutan menjadi

dasar dan terintegrasi dalam perencanaan tata ruang wilayah, maka Pemerintah danpemerintah daerah sebagai penanggungjawab penyusunan rencana tata ruang (RTR)perlu melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini dimaksudkanagar produk RTR yang dikeluarkan telah memadukan aspek lingkungan hidup, sosial,dan ekonomi.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, perlu adanya pedoman pelaksanaanKLHS dalam perencanaan tata ruang, baik rencana umum tata ruang maupun rencanarinci tata ruang. Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan petunjuk bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan KLHS di dalam penyusunan RTR.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan KLHS dalampenyusunan RTR oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

b. Tujuan

Pedoman ini bertujuan mewujudkan RTR yang sudah mengintegrasikan prinsippembangunan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

1.3 Ruang Lingkup

Pedoman ini memuat kedudukan dan muatan KLHS dalam penyusunan RTR; prinsipdasar, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaan KLHS; integrasi KLHS dalampenyusunan RTR; dan dokumentasi KLHS dalam penyusunan RTR, baik rencanaumum tata ruang maupun rencana rinci tata ruang.

Rencana umum tata ruang terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional,provinsi, kabupaten, dan kota. Sedangkan rencana rinci tata ruang meliputi RTRpulau/kepulauan, RTR kawasan strategis nasional, RTR kawasan strategis provinsi,RTR kawasan strategis kabupaten/kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)kabupaten/kota.


26/65

2

1.4 Ist ilah dan Definisi

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

a. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaantata ruang.

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah

rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikanbahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasidalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

c. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untukmendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbanganantarkeduanya.

d. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untukmenyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

e. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidupyang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

f. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas,dan produktivitas lingkungan hidup.

g. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringanprasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomimasyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

h. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputiperuntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

i. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber dayahayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

j. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yangmemadukan tiga pilar yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang menjaminkemampuan, kesejahteraan, serta mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

k. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan,dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alamitu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhlukhidup lain.

l. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan

terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegahterjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputiperencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan

penegakan hukum.m. Mitigasi dan Adaptasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko

dan/atau dampak negatif atas pelaksanaan program pembangunan.

n. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah; pemerintah daerah provinsi,kabupaten, dan/atau kota; akademisi; asosiasi; lembaga swadaya; dan masyarakat.

1.5 Acuan Normatif

Pedoman ini disusun dengan memperhatikan antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup; danc. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang.


27/65

3

1.6 Kedudukan Pedoman

Pedoman ini berkaitan dengan pedoman lainnya yaitu pedoman umum pelaksanaanKLHS dan pedoman penyusunan RTR baik RTRW nasional/provinsi/kabupaten/kotamaupun rencana rinci tata ruang yang telah ditetapkan. Secara diagramatis, keterkaitanpedoman ini dengan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang

ditunjukkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kedudukan Pedoman terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait Lainnya

UU Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

• Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor 15 Tahun 2009 tentang PedomanPenyusunan Rencana Tata RuangWilayah Provinsi;

• Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor 16 Tahun 2009 tentang PedomanPenyusunan Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten;

• Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota;• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 20 Tahun 2011 tentang PedomanPenyusunan Rencana Detail Tata Ruang;

• Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor 15 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan Rencana Tata RuangKawasan Strate is Nasional.

UU Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN L INGKUNGAN HIDUP

STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

1.7 Fungsi dan Manfaat Pedoman

a. Fungsi

Fungsi pedoman ini yaitu sebagai:

1) acuan dalam memberikan pengertian dan wawasan dalam melaksanakan KLHSdalam penyusunan RTR; dan

2) memberikan arahan ketentuan muatan, proses pelaksanaan KLHS, dan

pendokumentasian KLHS dalam penyusunan RTR.


28/65

4

b. Manfaat

Manfaat pedoman ini yaitu untuk dapat melaksanakan KLHS demi mewujudkanRTR yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

1.8 Pengguna Pedoman

Pengguna pedoman ini adalah Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangkapelaksanaan KLHS sebagai dokumen pelengkap perencanaan tata ruang. Masyarakatdan pemangku kepentingan lainnya dapat menggunakan pedoman ini untuk mengetahuiproses penyusunan KLHS dan memiliki peran dalam memberikan informasi danmasukan dalam pelaksanaan KLHS.


29/65

5

BAB II

KEDUDUKAN DAN MUATAN KLHS DALAM PENYUSUNAN RTR

2.1 Kedudukan KLHS dalam Penyusunan RTR

Sesuai dengan tujuan pelaksanaan KLHS untuk mencapai kinerja pembangunanberkelanjutan, maka kedudukan pelaksanaan KLHS adalah:a. bagian dari tahapan pengolahan dan analisis dalam penyusunan RTR;b. masukan untuk perumusan kebijakan dan strategi RTR; danc. pemberi rekomendasi alternatif rencana dan indikasi program, dan/atau upaya

pencegahan atau mitigasi dari rencana dan indikasi program setelah kebijakan danstrategi penataan ruang, rencana jaringan infrastruktur dan arahan pola ruangdirumuskan.

Kedudukan KLHS dalam penyusunan RTR ditunjukkan pada Gambar 2.1. sebagai berikut:

Gambar 2.1.

Kedudukan KLHS dalam Penyusunan RTR


30/65

6

2.2 Muatan KLHS dalam Penyusunan RTR

Isu lingkungan yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang memiliki ruang lingkup yangluas. Pelaksanaan KLHS pada penyusunan RTR harus dimulai dengan menetapkan sasarankeberlanjutan lingkungan yang akan mengarahkan keseluruhan proses dan muatannya.Untuk efektivitas dan efisiensi KLHS terhadap proses perencanaan tata ruang, perlu

memfokuskan pada isu-isu keberlanjutan aktual yang terkait langsung terhadap RTR yangdikaji.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS memuat kajian antara lain:

a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukungperikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Dayadukung lingkungan hidup dikaji untuk mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumberdaya untuk mendukung kegiatan manusia sebagai pengguna ruang.Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerapzat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup yang perlu dikaji dapat berupa dampakdan risiko lingkungan hidup yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Dampak dan risikolingkungan bersifat kuantitaif adalah dampak dan risiko terkait dengan pengaruh fisik ataukimiawi seperti tingkat pencemaran udara, tingkat pencemaran air, dan sebagainya.Sementara itu, dampak dan risiko lingkungan bersifat kualitatif adalah dampak yangberkaitan dengan aspek sosial budaya, seperti respon masyarakat, dampakpembangunan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan sebagainya. Melaluiperkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup ini dapat diketahui apakahimplementasi rencana tata ruang menimbulkan dampak positif atau negatif terhadapekosistem pada suatu wilayah atau kawasan.

Sedangkan dalam skala yang lebih rinci, di dalam penyelenggaraan suatu usaha maupunkegiatan harus selalu mempertimbangkan dampak dan resiko yang ditimbulkan. Hal iniperlu dikaji lebih mendalam khususnya bagi RTR yang berskala detail sehingga KLHSdapat menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

c. Kinerja layanan/jasa ekosistem Ekosistem mampu menyediakan manfaat baik secara fisik yang dapat langsungdirasakan oleh manusia, seperti bahan pangan, air, dan sebagainya, maupun tidaklangsung misalnya untuk mengatur iklim global. Penyusunan kebijakan dan programpembangunan seharusnya tidak mengganggu lingkungan yang mengakibatkan jasaekosistem berkurang.Tingginya permintaan terhadap layanan/jasa ekosistem akan berlangsung sejalan dengan

peningkatan degradasi lingkungan dan munculnya pertukaran antarjasa lingkungan.Untuk itu, dalam menelaah kinerja layanan/jasa ekosistem perlu memperhatikanperkiraan permintaan dan konsumsi sumber daya alam, jumlah populasi manusia yangmenggunakan ekosistem, dan dampak pemanfaatan suatu ekosistem terhadap ekosistemlainnya.

d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alamSumber daya alam sebagai salah satu modal dasar pembangunan harus dimanfaatkansepenuhnya dengan cara yang tidak merusak. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya alam harus dilakukan secara efisien. Apalagi di negara berkembang, terdapat cukupbanyak hambatan dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alamtersebut.

Dengan demikian, diperlukan suatu kajian untuk merencanakan bagaimana pengelolaandan pemanfaatan sumber daya alam tersebut agar berkelanjutan. Melalui perhitungan


31/65

7

efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, dapat diperkirakan pula apakah implementasisuatu rencana tata ruang dapat memanfaatkan sumber daya alam secara efisien atautidak.

e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklimKerentanan dampak perubahan iklim dapat dilihat melalui pemetaan kerentanan yang

dilihat dari kondisi geografis wilayah atau kawasan, kondisi topografi, interaksi lautan-atmosfer-daratan, analisis iklim historis, dan analisis pola atau tren curah hujan.Kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim ini dapat dilihat dari daya dukunglingkungan, ketersediaan relugasi, adanya kelembagaan yang kuat, dan ketersediaansumber daya manusia.Dalam perencanaan tata ruang, kajian resiko sebagai salah satu masukan dalam prosesperencanaan adaptasi perubahan iklim seharusnya sudah dilaksanakan. KLHS dapatmenjadi pelengkap kajian tersebut dengan melaksanakan kajian mendalam yangmengarusutamakan perubahan iklim untuk diintegrasikan dalam proses perumusankebijakan, rencana, maupun program-program dalam RTR.

f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Pembangunan ekonomi daerah dan infrastruktur memerlukan perencanaan yang matangsebab bukan tidak mungkin akan mengakibatkan dampak buruk bagi kelestarianlingkungan dan keanekaragaman hayati pada jangka panjang. Terlebih untuk kawasanyang dilindungi, sejumlah ketentuan khusus harus ditetapkan dan ketentuan tersebutmuncul dari hasil kajian terhadap perkiraan dampak dari pembangunan di sekitarkawasan tersebut.

Muatan KLHS ini berbeda dengan muatan analisis aspek fisik dan lingkungan dalampenyusunan RTR. Berdasarkan Permen PU No. 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan RencanaTata Ruang, menyebutkan bahwa analisis aspek fisik dan lingkungan adalah analisis untukmengenali karakteristik sumber daya alam dengan menelaah kemampuan dan kesesuaian

lahan agar pemanfaatan lahan dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikankeseimbangan ekosistem. Sementara KLHS dalam penyusunan RTR lebih memfokuskanpada kajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap keberlangsunganlingkungan hidup yang tidak hanya menyangkut ketersediaan sumber daya lahan. KLHS juga meliputi kajian pengaruh terhadap kinerja ekosistem dan keanekaragaman hayati.


32/65

8

BAB III

PRINSIP DASAR, PERSYARATAN, DAN MEKANISMEPELAKSANAAN KLHS

3.1 Prinsip Dasar Pelaksanaan KLHS

Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR perlu merujuk pada prinsip dasarberikut:

a. KLHS dilakukan untuk 1 (satu) dokumen RTR;

b. pelaksanaan KLHS dilakukan setelah delineasinya ditetapkan dan setidaknyatelah memiliki arahan kebijakan penataan ruang yang akan dituangkan ke dalamRTR atau setidaknya telah memiliki tema penataan BWP khusus bagi RDTR;

c. lingkup wilayah yang menjadi objek KLHS paling sedikit sama dengan lingkupperencanaan;

d. pelaksanaan KLHS memenuhi kriteria kinerja sebagai berikut:

1) terintegrasi;

2) berkelanjutan;

3) terfokus; dan

4) iteratif ;

sesuai dengan tahapan dan kedalaman penyusunan RTR;

e. pelaku pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR diutamakan yaitu penyusunRTR dengan ahli lingkungan sebagai tim penyusun KLHS;

f. analisis yang dilakukan dalam KLHS memiliki masa perkiraan kajian yang samadengan analisis dalam RTR yaitu 20 (dua puluh) tahun;

g. kedetilan KLHS disesuaikan dengan kedetilan RTR;

h. analisis KLHS lebih difokuskan pada isu-isu strategis lingkungan hidup dan fokuspada agenda keberlanjutan yang bergerak dari sumber persoalan dampaklingkungan;

i. analisis KLHS yang dilaksanakan mampu memberikan gambaran menyeluruhmengenai dampak RTR terhadap kondisi fisik lingkungan hidup dan implikasisosial;

j. data, rumusan isu strategis, analisis, serta rumusan alternatif rekomendasi harus

konsisten;k. pelaksanaan KLHS untuk revisi RTR, dimana telah terdapat dokumen KLHS

sebelumnya, dilakukan dengan memperhatikan dokumen KLHS sebelumnya;

l. pelaksanaan KLHS bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat danpemangku kepentingan lainnya dalam penentuan isu strategis dan dalampengambilan keputusan rekomendasi;

m. pelaksana KLHS dapat menggunakan pedoman penjaminan kualitas KLHS yangdisusun oleh kementerian/lembaga yang membidangi lingkungan hidup sebagaipengontrol kualitas proses dan substansi; dan

n. konsultasi publik dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali pada saat tahap

pelingkupan dan setelah dirumuskannya rekomendasi (seminar akhir) atau dapatdilaksanakan pula bersamaan dengan konsultasi publik pada saat prosespenyusunan RTR.


33/65

9

3.2 Persyaratan Pelaksanaan KLHS

Persyaratan dalam penerapan pedoman pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTRadalah sebagai berikut:

a. pelaksana KLHS adalah Pemerintah dan pemerintah daerah yang dapat dibantuoleh tenaga ahli dan/atau tim ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian di

bidang Perencanaan Wilayah dan Kota serta Ilmu Lingkungan;b. pemangku kepentingan dalam pelaksanaan KLHS adalah Pemerintah,

pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha;

c. pelaksanaan KLHS perlu melibatkan pemangku kepentingan secara aktif;

d. dokumen RTR yang dilaksanakan KLHS adalah dokumen RTR yang sedangdalam proses penyusunan dan telah memiliki deliniasi wilayah yang tetap; dan

e. menggunakan peta kerja untuk melakukan kajian yang berbasis pada petarencana struktur ruang dan pola ruang dengan skala sesuai RTR yang sedangdisusun.

3.3 Mekanisme Pelaksanaan KLHS

Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR dibagi menjadi beberapa tahap yangmeliputi:

a. Tahap Persiapan;

b. Tahap Pra-Pelingkupan;

c. Tahap Pelingkupan;

d. Tahap Kajian Pengaruh; dan

e. Tahap Perumusan Alternatif dan Rekomendasi.

3.3.1 Tahap Persiapan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan meliputi:

a. pengumpulan dokumen RTR yang sedang dalam proses penyusunan dantelah memiliki deliniasi wilayah yang tetap atau dokumen RTR yang akandirevisi;

b. penyusunan format data dan informasi yang akan dikumpulkan, berupadaftar informasi dasar;

c. penyiapan peta dasar guna lahan dengan skala sesuai dengan RTR; dan

d. penyusunan jadwal pelaksanaan KLHS.

Contoh daftar informasi dasar KLHS termuat pada Tabel III.1. sebagai berikut:


34/65

10

TABEL III.1.

INFORMASI DASAR KLHS

Aspek Jenis Data Bentuk Data Keterangan

Fisika-

Kimia

Geologi Peta

Iklim DeskripsiTopografi Peta

Hidrologi Peta

Kualitas Air Tabel/Grafik Parameter

Kualitas udara Tabel/Grafik Parameter

Daerah rawan bencana Peta

…dst

Ekologi Fitur ekologi kritis/penting Deskripsi

Habitat penting Deskripsi

Spesies penting Deskripsi IUCN

Kawasan konservasi Peta, Deskripsi

…dst

Sosial-

ekonomi

Penggunaan lahan Peta, Deskripsi Eksisting

Demografi Tabel, DeskripsiBudaya dan tradisi Deskripsi

Ekonomi Deskripsi Time Series

Kegiatan ekonomi utama/khusus(pertambangan/perkebunan/pariwisata)

Peta, Deskripsi Time Series

Sarana dan prasarana Peta, Deskripsi Eksisting

…dst

3.3.2 Tahap Pra-Pelingkupan

Pra pelingkupan adalah rangkaian persiapan sebelum dilakukan prosespelingkupan, antara lain dilakukan dengan mempersiapkan daftar isu strategislingkungan, isu sosial budaya, dan isu ekonomi.

Tahap pra-pelingkupan (pre-scoping) bertujuan untuk menyusun informasidasar (baseline), melakukan kajian terhadap RTR, dan perumusan isustrategis lingkungan hidup awal.

Persyaratan untuk melakukan tahap ini adalah:

a. deliniasi wilayah kajian sudah ditentukan;

b. konsep pengembangan sudah ditentukan; dan

c. informasi dasar lingkungan yang meliputi aspek fisik lingkungan,keanekaragaman hayati, sosial, dan ekonomi sudah tersusun.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pra-pelingkupan adalah:

a. Kegiatan Penyusunan dan Penyajian Informasi Dasar

Pemahaman kondisi lingkungan serta kecenderungannya dibutuhkanbaik bagi perencanaan tata ruang dan pelaksanaan KLHS. Padaumumnya KLHS bergantung pada ketersediaan data sekunder, namundapat dilakukan pengumpulan data primer untuk isu yang sensitifdan/atau informasi yang jumlahnya sedikit.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap penyusunan informasi dasarmeliputi:

1) menguraikan tentang informasi dasar meliputi aspek fisik lingkungan(eksisting) dan lingkungan hidup, ekologis dan sosial ekonomi, yang


35/65

11

disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masingwilayah.

a) informasi fisik lingkungan pada wilayah yang terpengaruhperencanaan tata ruang, antara lain:

iklim;

topografi;

geologi; kualitas udara; dan

kualitas air.

b) informasi ekologis, antara lain:

permasalahan kualitas lingkungan;

kawasan alami ataupun buatan yang berisiko daripencemaran kegiatan industri eksisting, bencana alamantara lain tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi,banjir, tanah longsor, dan/atau angin topan;

habitat darat atau laut sensitif seperti mangrove, koral,

rawa, sungai, danau, hutan lindung; dan kawasan konservasi atau perlindungan.

c) informasi sosial ekonomi, antara lain:

kegiatan ekonomi utama (industri/pertanian/pariwisata/dll);

budaya;

permasalahan sosial-ekonomi eksisting; dan

infrastruktur dan guna lahan eksisting.

2) memetakan kelompok informasi tersebut menggunakan pemetaansistem informasi geografis (peta SIG). Data yang dibutuhkan

antara lain:a) informasi spasial dari lembaga pemerintah terkait (misal:

pemerintah provinsi/kabupaten/kota, kementerian/lembaga, danlainnya);

b) database spasial dari LSM, perguruan tinggi, atau asosiasilokal;

c) informasi sekunder yang diterjemahkan kepada peta; dand) peta hasil survey lokasi.

Peta SIG harus cukup jelas, sederhana, dan fokus untukmemastikan bahwa data yang relevan tersajikan dengan baik.Sebagai contoh, simbol yang menunjukkan lokasi dari spesiesatau habitat sensitif, kawasan konflik guna lahan, atau melingkarikawasan terjadinya penurunan kualitas udara.

Contoh pemetaan informasi dasar/eksisting diuraikan dalamGambar 3.1., Gambar 3.2., dan Gambar 3.3. sebagai berikut:


36/65

12

GAMBAR 3.1.

PEMETAAN INFORMASI DASAR/EKSISTING

(PETA TOPOGRAFI DAN KETINGGIAN KSN SOROWAKO)


37/65

13

GAMBAR 3.2.


(PETA KAWASAN EKOLOGI KRITIS KSN SOROWAKO)


38/65

14

GAMBAR 3.3.


(PETA KAWASAN KONSERVASI KSN SOROWAKO)


39/65

15

b. Kajian konsep pengembangan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap kajian konsep pengembanganmeliputi:

1) mengidentifikasi tujuan dan sasaran dari RTR yang disusun; dan2) mengidentifikasi arahan rencana struktur ruang dan rencana pola

ruang.

c. Perumusan Isu Lingkungan Hidup Awal

Keluaran dari kegiatan ini adalah data dan informasi dasar pada wilayahyang direncanakan serta daftar panjang potensi konflik dan masalahyang akan menjadi kendala terkait dengan RTR kawasan tersebut.

Contoh isu-isu lingkungan hidup awal dapat dilihat pada Tabel III.2.sebagai berikut:

TABEL III.2.

CONTOH ISU-ISU LINGKUNGAN HIDUP AWALIsu Deskripsi

Contoh KSN berbasis Pendayagunaan Sumber Daya Alam

Kualitas dan Sumber Air Di sepanjang lembah Danau Towuti, yang meliputi DanauMotano, populasi penduduk berkembang dengan cepat.Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jenkins dkk,2009, dibuktikan bahwa klasifikasi terancam punah dari IkanMoncong Hitam (Nomorhamphus towoetii), danau initercemar oleh tambang nikel di dekatnya dan stasiunpembangkit listrik tenaga air.

Penggunaan Lahan - Konflik penggunaan lahan, misalnya untuk kehutanandengan pertambangan, dan perkebunan denganpertambangan serta kehutanan dan perkebunan.

- Masih banyak sengketa kepemilikan lahan dan izin

penggunaan lahan. Di Kabupaten Morowali dan Konawe,

terdapat perselisihan kepemilikan hak pertambangan

antara beberapa KK dari perusahaan pertambangan dari

pemerintah pusat, dan otoritas pertambangan dari

pemerintah daerah, baik untuk eksplorasi maupun

eksploitasi.

- Di daerah pegunungan, hutan mulai diekspos dan

memburuk.

- Pergeseran fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan /ladang akan berpotensi menciptakan perubahan fungsi

dalam cagar alam.

- Potensi lahan untuk perkebunan tidak digunakan secara

optimal.

- Pola permukiman masih terkonsentrasi di kompleks

perkebunan kota, pertambangan, dan area transmigrasi.

- Banyak konsesi pertambangan yang terletak di kawasan

hutan produksi, beberapa bahkan berada dalam hutan

lindung.

*sumber: KLHS KSN Soroako dan sekitarnya


40/65

16

3.3.3 Tahap Pelingkupan

Pelingkupan adalah rangkaian langkah untuk menetapkan nilai penting KLHS,tujuan KLHS, isu pokok, ruang lingkup KLHS, kedalaman kajian dan kerincianpenulisan dokumen, pengenalan kondisi awal, dan telaah awal kapasitaskelembagaan. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan sistematis dan

metodologis yang memenuhi kaidah ilmiah dan disertai konsultasi publik.

Tahap pelingkupan (scoping) bertujuan untuk memantapkan isu-isu strategislingkungan hidup dengan melakukan penilaian terhadap isu-isu lingkunganhidup awal dan menetapkan isu strategis yang disepakati oleh semuapemangku kepentingan (stakeholders).

Persyaratan untuk melakukan tahap ini adalah:

a. tahap pra-pelingkupan telah selesai dilakukan;

b. isu lingkungan hidup awal telah dirumuskan; dan

c. melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders).

Persiapan untuk melakukan pelingkupan meliputi:a. persiapan peta-peta overlay antara peta rencana dengan kondisi eksisting;

b. pengkajian hasil pra-pelingkupan dan peta-peta overlay oleh tim KLHS; dan

c. persiapan material untuk sesi pelingkupan oleh kelompok keahlian (misal:matriks pelingkupan).

Pada tahap perumusan isu strategis ini kegiatan yang dilakukan adalahmenetapkan isu-isu strategis yang potensial sebagai akibat dari dampakperencanaan tata ruang yang disusun serta konflik lingkungan yangdiperkirakan muncul.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelingkupan adalah:

a. Penilaian dan Penetapan Isu Strategis

1) Penilaian isu strategis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a) penilaian dengan merujuk pada pandangan para pakar sesuaidengan bidang keahlian yang difokuskan pada kajian isu strategislingkungan pada kawasan yang direncanakan; dan

b) konsultasi publik yang dilakukan dengan melibatkan para pemangkukepentingan dalam menetapkan isu-isu strategis.

2) Penetapan isu strategis didasarkan pada kriteria:

a) menjadi fokus perhatian utama di wilayah perencanaan dan memilikirelevansi tinggi terhadap kepentingan wilayah perencanaan.

b) skala dampak dari rencana tata ruang, yaitu dampak yangberpotensi berskala regional, nasional, atau bahkan internasional;

c) interaksi antar dampak, yaitu ketika terjadi konflik antar unsur-unsurRTR;

d) dampak yang dapat ditimbulkan akibat gabungan beberapa aspekdari RTR jika tidak ditangani; dan

e) berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.


41/65

17

Definisi isu strategis dapat dilihat pada Gambar 3.4. sebagai berikut:

Gambar 3.4.

Ilustrasi Definis i Isu Lingkungan Strategis

Berdasarkan gambar ilustrasi di atas, terlihat bahwa suatu isu lingkungan

dikatakan sebagai isu strategis apabila suatu kegiatan pembangunanmenimbulkan dampak terhadap aspek-aspek fisik lingkungan danlingkungan hidup, ekologis, dan sosial-ekonomi. Masing-masing dampaktersebut saling terkait sehingga menghasilkan akumulasi dampak yangbesar.

Untuk melakukan pelingkupan ini dapat digunakan berbagai metodeseperti: matriks, pohon analisis, pemodelan dan simulasi, analisis multi-kriteria, analisis skenario dan kecenderungan, analisis hirarki (analyticalhierarchy process), analisis hubungan (kausalitas atau keterkaitan), modelanalisis Delphi, atau model analisis lainnya. Selain itu hasil pelingkupanisu-isu strategis perlu dipresentasikan dalam bentuk peta isu-isu strategis.

Contoh overlay peta untuk mengidentifikasi isu strategis lingkungan hidup

ditunjukkan dalam Gambar 3.5., Gambar 3.6., Gambar 3.7., Gambar 3.8.,dan Gambar 3.9. sebagai berikut:


42/65

18

GAMBAR 3.5.

OVERLAY AREA PERTAMBANGAN EKSISTING DENGAN RENCANA POLA RUANG KSN SOROWAKO


43/65

19

GAMBAR 3.6.

OVERLAY RESEPTOR FISIK-KIMIA EKSISTING DENGAN FITUR-FITUR RTR KSN SOROWAKO


44/65

20

GAMBAR 3.7.

OVERLAY KAWASAN EKOLOGI KRITIS EKSISTING DENGAN FITUR-FITUR RTR KSN SOROWAKO


45/65

21

GAMBAR 3.8.

OVERLAY RESEPTOR SOSIAL-EKONOMI DAN BUDAYA DENGAN FITUR-FITUR RTR KSN SOROWAKO


46/65

22

b. Konsul tasi Publik (Pelibatan Pemangku Kepentingan)

Tujuan dari pelaksanaan konsultasi publik adalah:

1) untuk menyampaikan temuan isu-isu strategis lingkungan terkaitkawasan yang direncanakan;

2) untuk memperoleh informasi tambahan yang dapat mendukungtahapan analisis KLHS lebih lanjut;

3) untuk menanggapi masukan dan tanggapan serta menyepakati isustrategis lingkungan hidup yang akan dikaji lebih lanjut; dan

4) untuk mendokumentasikan hasil diskusi dan kesepakatan pada forumFGD tahap pelingkupan sebagai bahan pertimbangan pada tahapanalisis.

Pelibatan pemangku kepentingan dalam tahap pelingkupan ini diawalidengan pemetaan pemangku kepentingan. Pemetaan ini berguna untukmemilih pemangku kepentingan yang berpengaruh dan memiliki tingkatkepentingan yang tinggi terhadap rencana tata ruang yang akan disusun.Secara umum pemangku kepentingan dapat dikelompokkan sebagai

berikut:1) penyusun rencana tata ruang, baik pemerintah pusat dan pemerintah

daerah;

2) instansi lain terkait yang membidangi lingkungan hidup serta instansisektor lain seperti: kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata,dan sektor lain sesuai dengan kekhususan rencana tata ruang yangdisusun;

3) masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian, baik berasaldari perguruan tinggi, asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat,tokoh masyarakat, dan unsur pemerhati lingkungan hidup;

4) masyarakat yang terkena dampak, meliputi: lembaga adat, organisasi

masyarakat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.

Berbagai isu strategis yang sudah disepakati baik dari hasil kajian timpelaksana KLHS maupun hasil konsultasi publik juga perlu digambarkandalam satu buah peta sebagaimana tampak pada Gambar 3.9. sebagaiberikut:


47/65

23

GAMBAR 3.9.

PEMETAAN ISU-ISU STRATEGIS UNTUK ANALISIS LEBIH LANJUT KSN SOROWAKO


48/65

24

Untuk mempermudah proses pelingkupan isu strategis dapat melihat Tabel III.3. sebagai berikut:

TABEL III.3.

CONTOH MATRIKS PELINGKUPAN ISU

Lingkungan yang

terpengaruhIsu Potensial

Penilaian KL HS sesuai dengan Pasal 16 UU No.32 tahun 2009

Dampak

Strategis

K i n e r j a

J a s a

E k o s

i s t e m

P e m a n

f a a

t a n

S u m

b e r

D a y a

A l a m

A n c a m a n

T e r h a

d a p

K e a n e

k a r a g a

m a n

H a y a

t i

D a m p a

k d a n

R e s

i k o

L i n g

k u n g a n

k e r e n

t a n a n

T e r h a

d a p

P e r u

b a

h a n

I k l i m

D a y a

D u

k u n g

L i n g

k u n g a n

Asp ek Fi si k-k im ia

Hidrologi

Abstraksi air dalam volume besar untuk kegiatan

penambangan dapat menghasilkan perubahan

pada pola aliran air. Hal ini akan memperparah

kondisi yang ada seperti volume danau akan

menurun. Hal ini adalah isu yang berskala besar

dan akumulatif .

Berlaku

Negatif

Berlaku

Negatif

Berlaku

Negatif

Berlaku

Negatif

Berlaku

Negatif

Berlaku

Negatif Ya

Isu sedimentasi terkait dengan aktivitas

penambangan akan menyebabkan erosi dan

tingginya endapan yang tertahan dalam aliran air.

Sedimen ini dapat mengakibatkan perubahan

hidrologis dan peningkatan volume banjir. Hal ini

merupakan isu yang berskala besar dan

akumulatif

Berlaku

NegatifTidak

Dapat

Diterapkan

Tidak

Dapat

Diterapkan

Berlaku

Negatif

Berlaku

Negatif

Berlaku

NegatifYa

Perubahan karakter bentang alam akibat dari

daerah penambangan yang mengubah bentuk

geologis dan drainase kawasan

Berlaku

NegatifTidak

Dapat

Diterapkan

Tidak

Dapat

Diterapkan

Berlaku

Negatif

Berlaku

Negatif

Berlaku

NegatifYa

Kualitas Tanah

Potensi terjadinya area rusak yang luas jika

kegiatan penambangan berakhir. Area rusak atau

wasteland terbentuk sebagai akibat dari beberapaisu, termasuk penyingkiran tanah permukaan,

erosi lahan, dan pembentukan tanah asam

sebagai hasil dari mineral sulfat dari proses

pembuangan limbah tambang dan tingginya

tingkat logam berat yang terdapat di lokasi yang

terkontaminasi. Ini merupakan isu yang berskala

besar dan kumulatif.

Berlaku

NegatifTidak

Dapat

Diterapkan

Berlaku

Negatif

Berlaku

Negatif

Berlaku

Negatif

Berlaku

Negatif Ya

Kualitas Air

Logam berat dan mineral sulfat yang bocor dari

lokasi penambangan terbuka atau kolam air

limbah dapat menghasilkan kualitas air yang

Berlaku

NegatifTidak

Dapat

Diterapkan

Berlaku

Negatif

Berlaku

NegatifTidak

Dapat

Diterapkan

Berlaku

NegatifPotensial


49/65

25

Lingkungan yang



Dampak

Strategis

K i n e r j a

J a s a

E k o s

i s t e m

P e m a n

f a a

t a n

S u m

b e r

D a y a

A l a m

A n c a m a n

T e r h a

d a p

K e a n e

k a r a g a

m a n

H a y a

t i

D a m p a

k d a n

R e s

i k o

L i n g

k u n g a n

k e r e n

t a n a n

T e r h a

d a p

P e r u

b a

h a n

I k l i m

D a y a

D u

k u n g

L i n g

k u n g a n

buruk. Aspek ini dapat mempengaruhi air

permukaan dan air bawah tanah. Pengolahan air

hasil hujan juga merupakan isu yang khusus.

Lokasi air penampungan limbah juga penting

terhadap aspek ini, jika lokasinya terlalu dekat

maka dikhawatirkan akan adanya resiko kumulatif

meskipun pengoperasiannya sesuai dengan

standar yang ditetapkan.

Kualitas Udara

Proses pengolahan Nikel dalam industri

menghasilkan tingkat emisi yang tinggi, khususnya

SO2. – area yang diusulkan untuk aktivitas ini

tersebar secara geografis dan memiliki

kemungkinan yang kecil untuk berinteraksi satu

sama lain. Namun, area yang direncanakan di

Bahodopi telah sesuai dengan industri d an daerah

pemukinan yang ada, termasuk ekspansi

pelabuhannya. Dalam kasus ini, emisi seharusnya

dipertimbangkan dalam dampak kumulatif dan

interaktif

Berlaku

Negatif

Tidak

Dapat

Diterapkan

Berlaku

Negatif

Berlaku

Negatif

Berlaku

Negatif

Berlaku

Negatif Ya

Asp ek Ekologi

Kawasan Konservasi

Aktivitas penambangan dilakukan di kawasan

hutan lindung. Namun aktivitas ini telah

memperoleh izin dan telah mendirikan area

konsesi sehingga pertimbangan selanjutnya tidak

akan dimasukan kedalam lingkup KLHS ini

Tidak

Dapat

Diterapkan

Tidak

Dapat

Diterapkan

Tidak

Dapat

Diterapkan

Tidak

Dapat

Diterapkan

Tidak

Dapat

Diterapkan

Tidak

Dapat

DiterapkanTidak

Spesies Kunci

Area ini sangat penting khususnya bagi spesies

endemik dan masyarakat, terutama yang terfokuskepada sistem danau. Meningkatnya produksi

nikel secara potensial membawa gangguan bagi

spesies-spesies ini. Dampak yang dihasilkan

bersifat interaktif dan kumulatif dan dalam skala

yang cukup besar sehingga dapat mengancam

populasi spesies yang ada.

Berlaku

Negatif

Tidak

Dapat

Diterapkan

Berlaku

Negatif

Berlaku

NegatifTidak

Dapat

Diterapkan

Berlaku

Negatif Ya

Habitat

Produksi pertambangan nikel yang meningkat

akan membawa pada meningkatnya penyingkiran

tanaman vegetasi dan pembersihan lahan untuk

menghasilkan lokasi penambangan terbuka baru.

Berlaku

Negatif

Berlaku

Negatif

Berlaku

Negatif

Berlaku

Negatif

Berlaku

Negatif

Berlaku

Negatif Ya


50/65

26

Lingkungan yang



Dampak

Strategis

K i n e r j a

J a s a

E k o s

i s t e m

P e m a n

f a a

t a n

S u m

b e r

D a y a

A l a m

A n c a m a n

T e r h a

d a p

K e a n e

k a r a g a

m a n

H a y a

t i

D a m p a

k d a n

R e s

i k o

L i n g

k u n g a n

k e r e n

t a n a n

T e r h a

d a p

P e r u

b a

h a n

I k l i m

D a y a

D u

k u n g

L i n g

k u n g a n

Pembersihan vegetasi ini dapat menghasilkan

deforestasi. Membangun kembali wilayah ini

setelah berakhirnya kegiatan penambangan perlu

dilakukan dengan cara yang berkelanjutan untuk

memastikan bahwa wilayah ini sesuai untuk

habitat dari komunitas penghuni yang asli , dan

tidak diubah menjadi tempat kolonisasi spesies

yang bukan merupakan hewan asli di habitat

Sosial - Ekonomi

Demografi

Peningkatan produksi tambang akan mengarah

kepada peningkatan populasi pekerja secara

besar-besaran yang menghasilkan jumlah

populasi lokal yang tidak diinginkan.

Tidak

Dapat

Diterapkan

Tidak

Dapat

Diterapkan

Tidak

Dapat

Diterapkan

Tidak

Dapat

Diterapkan

Tidak

Dapat

Diterapkan

Tidak

Dapat

DiterapkanTidak



51/65

Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

27

Sedangkan untuk membantu mengidentifikasi stakeholder dapat melihatcontoh format yang termuat dalam Tabel III.4. dan Tabel III.5. sebagaiberikut:

TABEL III.4.

CONTOH FORMAT IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku KepentinganYang

mempengaruhiRTR*

Yang Dipengaruhi RTR**

Pemerintah1. Kemen PU,2. Bappeda Provinsi,3....., dst

1. Bappeda Provinsi,2. Dinas Tata Ruang Kabupaten,3....., dst

Organisasi Non Pemerintah 1.....,2.....,3....., dst

1.....,2.....,3....., dst

Perguruan Tinggi/Akademia1.....,2.....,3....., dst

1.....,2.....,3....., dst

Dunia Usaha1.....,2.....,3....., dst

1. APKINDO,2.....,3....., dst

Institusi/Asoiasi/Organisasi1.....,2.....,3....., dst

1.....,2.....,3....., dst

Tomas (Tokoh Masyarakat)

Togag (Tokoh Agama)

1.....,2.....,3....., dst

1.....,2.....,3....., dst

Masyarakat1.....,2.....,3....., dst

1.....,2.....,3....., dst

Lain-lain 1.....,2....., dst 1.....,2....., dst

Keterangan:* Pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh di dalam penyusunan Rencana Tata Ruang** Pemangku kepentingan yang akan terpengaruh oleh pelaksanaan Rencana Tata Ruang

Catatan :- Konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan dapat dilaksanakan bersamaan dengan konsultasi

publik dalam penyusunan RTR.

TABEL III.5.

CONTOH PERANCANGAN PELIBATAN MASYARAKAT

DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA

No Tahapan

Proses

KLHS

Masyarakat dan

Pemangku

Kepentingan Lainnya

yang Dilibatkan

Bentuk/Forum/

Cara Pelibatan

Pokok-Pokok

Substansi yang

Dibahas atau

Dimintakan

Masukan

1 Baseline Bapeda FGD Data & informasi

kondisi eksisting

2 ... ... ... ...

3 ... ... ... ...

4. ... Dst ... ... ...


52/65


28

3.3.4 Tahap Kajian Pengaruh

Tahap kajian pengaruh merupakan tahap analisis lanjutan setelah isu-isustrategis disepakati. Hal ini bertujuan untuk memperkirakan dan menghitungbesaran dampak dari isu strategis. Pada tahap ini dapat menggunakanberagam metode yang digunakan untuk analisis dan prediksi konsekuensilingkungan, baik berupa:

a. Model Deskriptif, yaitu model yang menerangkan bagaimana kelompokmengambil keputusan tertentu dengan ciri:

1) bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dankarakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat;

2) berdasar pada realitas observasi dan berusaha menggambarkan danmenginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya;

3) tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian (noneksperimen);

4) penelitian memungkinkan untuk melakukan hubungan antar variabel,menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkanteori yang memiliki validitas universal; dan

5) pengumpulan data dilakukan untuk menguji pertanyaan penelitian atauhipotesis yang berkaitan dengan keadan dan kejadian sekarang.

b. Model Black-Box Empiris Statistik, yaitu model yang menggunakanprosedur yang berbasis teori-teori dengan memanfaatkan parameter yangpaling signifikan dan hanya memperhatikan input utama dan output dalamanailisis suatu sistem dengan ciri:

1) tidak bergantung pada pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar danmekanisme yang ada dalam sistem yang dipelajari;

2) mencerminkan fakta bahwa hanya sedikit bagian dari mekanismeproses sebenarnya yang diketahui; dan

3) fenomena yang mendasari penelitian tidak diketahui atau dipahamidengan baik.

c. Model Skenario Kebijakan dan Analisis Kualitatif, yaitu model yangmenggunakan teknik analisis mendalam yang mengkaji masalah kebijakansecara kasus per kasus untuk dapat melahirkan gagasan atau pemikiranmengenai cara-cara pemecahannya. Oleh karena sifat masalah yangberbeda satu sama lain, maka cara pemecahannya pun akan berbedaantara satu masalah dengan masalah yang lain.

Tahap ini pada akhirnya akan menghasilkan masukan alternatif perbaikanmuatan rencana tata ruang, termasuk mencegah atau mengurangi dampaknegatif terhadap lingkungan hidup.

Telaah pengaruh sudah dapat dilakukan sejak dibuat:

a. rancangan/konsep kebijakan (dan strategi);

b. rancangan/konsep rencana struktur dan pola ruang; dan/atau

c. rancangan/konsep indikasi program.

Metode untuk kajian pengaruh ini disesuaikan dengan aspek kajian. Alat

analisis yang dapat digunakan untuk pengkajian pengaruh antara lain:

a. model statistik;


53/65


29

b. penggunaan standar dan kriteria (seperti: baku mutu pencemaran);

c. analisis sistem informasi geografis (SIG);

d. threshold analysis dan footprint analysis; atau

e. metode lainnya.

Kajian pengaruh dilakukan sesuai hasil pelingkupan isu strategis seperti yangdapat dilihat pada Tabel III.6. sebagai berikut:

TABEL III.6.

CONTOH HASIL PELINGKUPAN ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP

UNTUK DIANALISIS LEBIH LANJUT

Tipe Konflik Kawasan yang

Terpengaruh/Terdampak

Fisik-kima Masalah hidrologis KSN Sorowako secara menyeluruh

Menurunnya kualitas udara Sorowako, Bahodopi, Routa

Menurunnya kualitas air Danau Matano, Mahalona dan

Towuti, dan kawasan sekitarnya,

termasuk perairan pantai

Menurunnya kualitas tanah Kawasan konsesi pertambangan

Ekologis Fragmentasi habitat KSN Sorowko secara menyeluruh

Potensi berpengaruhnya pada spesies

inti dan spesies yang terancam punah

Lakes Matano, Mahalona dan

Towuti, dan daerah sekitar

Sosial-ekonomi Ancaman-ancaman terhadap kehidupan

masyarakat dan budaya local

Lembo, Bungku Barat,

Wasuponda, dll


Keluaran kegiatan ini adalah hasil penilaian yang bersifat komprehensifterhadap kajian perkiraan pengaruh dari (rancangan) rencana tata ruangterhadap aspek kajian sesuai dengan ketentuan muatan KLHS yang meliputi:daya dukung lingkungan, dampak lingkungan hidup, sumber daya alam,keanekaragaman hayati, jasa lingkungan dan perubahan iklim. Kajian

pengaruh ini meliputi skala, periode dan/atau lokasi implementasi rencanayang akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup.

3.3.5 Tahap Perumusan Alternatif dan Rekomendasi

Tahap perumusan alternatif dan rekomendasi dilakukan terhadap rencanayang disusun dengan pertimbangan hasil analisis dampak lingkungan setelahtahap kajian pengaruh dilakukan. Rekomendasi KLHS dapat bersifat spasialdan non-spasial, namun yang diintegrasikan dalam RTR adalah rekomendasiyang bersifat spasial. Sedangkan rekomendasi yang bersifat non-spasial

diakomodir dalam dokumen sebagai catatan untuk dapat ditindaklanjuti olehpihak lain yang terkait. Rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat berupa:


54/65


30

a. alternatif skenario perencanaan guna lahan dan infrastruktur; atau

b. mitigasi terhadap dampak lingkungan yang potensial ditimbulkan dari suaturencana yang ditetapkan.

Untuk menunjukkan konsistensi tiap pelaksanaan KLHS dan memperlihatkanhasil integrasi KLHS ke dalam RTR, dapat dibuat sebuah tabel sebagaimanacontoh yang termuat dalam Tabel III.7. sebagai berikut:

TABEL III.7.

ALTERNATIF PENYEMPURNAAN RTR

Isu Muatan/

substansi

RTR

Potensi

Dampak

Upaya Pencegahan/

Penanggulangan

Dampak

Alternat if

Penyempurnaan

RTR (beberapa

alternatif)

Integrasi

Selain itu, perlu adanya penjelasan tentang pihak-pihak terkait yang perlumenindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan, baik yang spasial maupun non-spasial, seperti dapat dilihat pada Tabel III.8. sebagai berikut:

TABEL III.8.

REKOMENDASI PERBAIKAN RTR

No Muatan RTR yang

Akan Disempurnakan

Rekomendasi yang Dipilih atau

Dirumuskan untuk

Penyempurnaan RTR

Pihak yang

Menindaklanjuti

1 Area pertanian Ijin atas perkembangan

perkebunan dan pertanian

diberikan di area-area yang

memiliki nilai keragaman hayati

yang kecil, seperti lahan belum

berkembang

Dinas Pertanian

2 Area konservasi Hutan lindung di Konawe dan

Kabupaten Konawe Utara agar

diberikan status konservasi yanglebih tinggi ke level cagar alam

atau yang lebih tinggi

Kementerian Kehutanan,

Kementerian Lingkungan

Hidup, Dinas Kehutanan

Kabupaten

Penyediaan dan perawatan

koridor satwa liar hutan (primer

atau sekunder), yang berkaitan

dengan sistem Danau Malili

3 Infrastruktur Jalan Perencanaan jalan yang

menghubungan jalan yang sudah

ada di sepanjang pesisir barat

Danau Matano agar dipindahkan

dari rencana tata ruang, dengan

rute baru yang dipilih agar lebih

jauh dari area danau

Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/ BPN,

Kementerian Pekerjaan

Umum, Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten


55/65


31

Secara umum tahap-tahap pelaksanaan KLHS untuk penyusunan semua jenisrencana tata ruang sama yakni persiapan, pra-pelingkupan, pelingkupan,kajian pengaruh, dan perumusan alternatif rekomendasi. Namun kedetilaninformasi dasarnya dan muatan KLHS akan berbeda tergantung jenis danskala rencana tata ruang yang akan disusun. Untuk rencana rinci, terutamaRTR KSN berbasis objek dan RDTR, kedalaman informasinya akan lebih detilsehingga dalam rangka konsultasi publik sebaiknya melibatkan hingga lapisan

masyarakat yang merasakan dampak pembangunan secara langsung.

Keterlibatan masyarakat melalui kegiatan konsultasi publik dalam prosesKLHS juga penting dan dapat dilakukan bersamaan dengan konsultasi publikyang diselenggarakan dalam penyusunan atau revisi RTR. Forum konsultasipublik dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali, yakni: (1) menampung opinidan aspirasi masyarakat terkait kebijakan dan strategi penataan ruang sertarumusan RTR (tahap perumusan konsepsi RTR) serta untuk menyepakati isustrategis lingkungan (tahap pelingkupan KLHS); (2) menyampaikankeberatan/sanggahan masyarakat terhadap konsep RTR dan draft RTR(tahap perumusan konsepsi RTR) serta seminar akhir hasil KLHS yang telahdiintegrasikan ke dalam RTR. KLHS nantinya akan memberikan masukanterhadap perumusan konsepsi RTR, baik tujuan, kebijakan, strategi, rencanastruktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang wilayah,maupun pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Pelaksanaan KLHS untuk rencana rinci, khususnya untuk kawasan strategisnasional berbasis objek dan RDTR, memiliki perbedaan dengan KLHS untukrencana umum tata ruang dan rencana rinci lainnya. Namun perbedaan initidak terlalu mendasar secara proses maupun prosedur, hanya pada skalakedalaman informasi dasar, muatan, dan pengintegrasian rekomendasi KLHS.Khusus untuk RDTR, KLHS dibuat tidak berdasarkan isu strategis lingkunganhidup yang berkembang di lingkup perencanaan rencana detail saja,

melainkan juga hasil turunan dari apa yang diamanatkan dalam RTRWKabupaten/Kota. Dengan demikian, KLHS untuk RDTR harus dapatmenjawab isu strategis lingkungan hidup yang termuat dalam RTRW Kab/Kotasecara lebih detail dan memuat upaya-upaya mitigasi yang lebih konkret.Untuk lebih jelasnya dapat melihat Tabel 3.1.


56/65


32

Tabel III.9.

Proses Pelaksanaan KLHS untuk Beberapa Dokumen Perencanaan

KLHS

RENCANA UMUM TATARUANG RENCANA RINCI TATA RUANG

RTRW

Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

RTR Pulau, RTRKSN BerbasisKawasan, RTR

Kawasan StrategisProvinsi

RTR Kawasan

Strategis Kab/Kota,RTR KSN Berbasis

Objek

RDTR

Persiapan − Penentuan lingk

Documents

Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit