Deliniasi Kawasan Pantai Kabupaten Lombok Utara

April , 2013Deliniasi Kawasan Pantai Kabupaten Lombok Utara

BAPPEDA KABUPATEN LOMBOK UTARA

BAB IPENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANGIndonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang meliputi kurang lebih 17.508 pulau-pulau dan memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km. Sehingga sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan kawasan pesisir. Saat ini, berbagai kawasan pesisir di beberapa kota di Indonesia mengalami kerusakan yang cukup parah yang diakibatkan oleh adanya berbagai fenomena alam yang secara geografis memiliki kekhasan tersendiri. Faktor alam tersebut berupa abrasi, sedimentasi, kenaikan muka air laut, tsunami dan rob. Selain beberapa faktor alam di atas, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya kerusakan di kawasan pesisir seperti karena perilaku masyarakat yang berada di sekitar kawasan pesisir.

Kota-kota di Indonesia yang terletak pada tepi air meliputi kota tepi pantai/laut, kota tepi pantai, dan kota tepi danau cenderung lebih cepat tumbuh dan berkembang dibanding kota-kota lainnya. Keunggulan letak geografis mendorong kota tepi air lebih cepat berkembang karena berlokasi di dataran yang subur (daerah endapan), memiliki hubungan ke luar dan kemudahan transportasi, serta berfungsi sebagai pintu gerbang kegiatan ekspor dan impor melalui pelabuhan laut/pantai.

Pertumbuhan dan perkembangan kota terutama di tepi pantai yang relatif cepat menimbulkan berbagai masalah, seperti meningkatnya kebutuhan lahan untuk perumahan, industri, perdagangan dan jasa, pelabuhan, pergudangan, wisata bahari, sarana dan prasarana. Selain itu tepi pantai merupakan muara dari aliran pantai juga memiliki fungsi lingkungan hidup yang penting serta merupakan daerah yang rentan terhadap banjir, polusi dan abrasi air laut. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang tepi pantai di kawasan perkotaan. Begitu juga dengan Kabupaten Lombok Utara yang sebelah selatannya langsung berbatasan dengan Selat Lombok, dan disebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, karena masih perlu dijabarkan lebih rinci sebelum dioperasionalkan sesuai Undang-Undang (UU) No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.. Untuk itu Perlu disusun Deliniasi Kawasan Pantai Kabupaten Lombok UtaraKawasan pantai yang merupakan kawasan yang sangat dinamis dan cepat berkembang memerlukan penataan dan pengelolaan yang baik, hal ini dikarenakan untuk menjaga ekosistem pantai tetap terjaga dengan baik, walaupun nantinya terdapat alih fungsi lahan di kawasan tersebut dari kawasan budidaya menjadi kawasan strategis dapat diminimalkan risiko yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan tersebut.Deliniasi Kawasan Pantai Kabupaten Lombok Utara juga sangat diperlukan nantinya sangat bermanfaat pada penentuan kebijakan arah perkembangan potensi pantai, apakah akan diarahkan menjadi kawasan wisata, kawasan kota di pesisir pantai, permukiman nelayan dan lain sebagainya.1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARANMaksud dari kegiatan ini adalah untuk menjabarkan batas tegas dari kawasan pantai dan penentuan arahan pengelolaan kawasan pantai di Kabupaten Lombok Utara.

1.2.1 Maksud Kegiatan

Maksud, dan tujuan kegiatan Penyusunan Deliniasi Kawasan Pantai Kabupaten Lombok Utara akan dijabarkan sebagai berikut;

1.2.2 Tujuan KegiatanTujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Deliniasi Kawasan Pantai Kabupaten Lombok Utara, adalah:

1. Menentukan batas tegas kawasan pantai di Kabupaten Lombok Utara.

2. Menentukan arahan pengelolaan kawasan pantai di Kabupaten Lombok Utara.1.2.3 Sasaran Kegiatan analisis deliniasi kawasan pantai untuk mengetahui zona inti dan zona penyangga pemanfaatan kawasan pantai mengidentifikasi kondisi eksisting kawasan.

1.3 FUNGSI DAN MANFAAT Fungsi dan manfaat penyusunan Deliniasi Kawasan Pantai Kabupaten Lombok Utara adalah untuk mengetahui zona inti dan zona penyangga pemanfaatan kawasan pantai serta mengidentifikasi kondisi eksisting kawasan pantai. Manfaat dari penyusunan Deliniasi Kawasan Pantai Kabupaten Lombok Utara adalah sebagai berikut.a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat setempat adalah menambah informasi dan perlakuan perlindungan tentang kawasan sempadan pantai wilayah perkotaan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai dasar acuan dari kebijakan yang akan diterapkan pada kawasan sempadan pantai wilayah perkotaan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.

1.4 RUANG LINGKUPAdapun ruang lingkup penyusunan Deliniasi Kawasan Pantai Kabupaten Lombok Utara atas ruang lingkup wilayah dan lingkup materi atau kegiatan. 1. Mengumpulkan data dari setiap instansi terkait dan menganalisa data tersebut untuk mendukung Kegiatan Deliniasi Kawasan Pantai di Kabupaten Lombok Utara. Beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu dalam hal pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan metode survey sekunder.

2. Melakukan survey dan observasi lapangan guna mendapatkan data primer meliputi, kriteria morfologi pantai, dan tipe pantai di Kabupaten Lombok Utara

3. Melakukan proses analisis teknis, yang sekurang-kurangnya meliputi:

a. Menentukan batas tegas kawasan pantai di Kabupaten Lombok Utara

b. Memberikan rekomendasi berupa arahan penentuan pengelolaan kawasan pantai di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan karakteristik kawasan pantai.

A. Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah perencanaan mencakup semua sempadan pantai di kabupaten Lombok Utara.B. Ruang Lingkup Materi/Kegiatan

Ruang lingkup Penyusunan Deliniasi Kawasan Pantai di Kabupaten Lombok Utara diharapkan memuat materi subtansi sebagai berikut :

analisis deliniasi kawasan pantai untuk mengetahui zona inti dan zona penyangga pemanfaatan kawasan pantai mengidentifikasi kondisi eksisting kawasan.

1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASANBABI.PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang Penyusunan Deliniasi Kawasan Pantai Kabupaten Lombok Utara, serta tujuan dan sasaran kegiatan.

BABII.PROFIL UMUM WILAYAH

Bab ini berisi tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Lombok Utara serta aspek teknis, kondisi fisik dasar wilayah perencanan dan dan kondisi Kawasan kawasan Pantai Kabupaten Lombok Utara.BABIII.METODE & PENDEKATAN

Bab ini berisi tentang metodologi dan pendekatan didalam merumuskan kajian terhadap deliniasi kawasan pantai Kabupaten Lombok Utara.BABIV.TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bab ini berisi tentang tahapan pelaksanaan kegiatan serta jadwal pelaksanaan kegiatan studi.

BABV.SISTEM & ORGANISASI KERJA

Bab ini berisi tentang struktur organisasi pelaksanaan kegiatan serta kebutuhan tim yang dilibatkan didalam pelaksanaan kegiatan.BAB IISTUDI LITERATUR2.1. Pantai Dan Proses Yang Terjadi di Pantai

pengertian pantai berbeda dengan pesisi. Tidak sedikit yang mengira bahwa kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama, karena banyak istilah tentang pantai dan pesisir yang digunakan dalam berbagai tulisan seperti beach, coast, shore, coastline, shore line, strad, kust dsb.

Menurut standy (1996), pantai adalah bagian dari mukaa bumi dari muka airlaut rata-rata terendah sampai muka air laut rata-rata tertinggi. Bird (1984) mendefinisikan pantai sebagai shore, beach dan coast. Shore adalah suatu daerah yang meluas dari titik terendah air laut pada saat surut hingga batas tertinggi atau efektif yang dapat dicapai gelombang, yaitu meliputi :

1. Pantai bagian depan (foreshere), yaitu daerah antara pasang tersurut sampai daerah pasang.

2. Pantai bagian belakang (backshore), yaitu daerah antara pasang tertinggi sampai daerah tertinggi terkena ombak

3. Pantai lepas (offshore), yaitu daerah meluas dari titik pasang surut terendah ke arah laut

Beach adalah daerah tempat akumulasi dari sedimen lepas seperti kerikil, pasir, dan lainya yang kadang hanya sampai pada batas backshore tapi lebih sering sampai pada foreshore. Coast adalah daerah dengan lebar bervariasi yang meliputi shore dan perluasannya sampai pada daerah pengaruh penetrasi laut, seperti tebing pantai, eustaria, laguna, dune dan rawa-rawa.

Escher (dalam Sandy, 1996) menggunakan istilah strad untuk pantai dan kust untuk pesisir. Sedangkan eglen (1949) menggunakan istilah lain untuk menyebut pantai, yaitu coastal line dan shorline adalah wilayah langsung berhubunan antara daratan atau wilayah pertemuan antara daratan dan lautan.

Gross (1009;257) menjelaskan yang dimaksud dengan shore adalah suatu daerah yang terbentang dari tingkat pasang terendah sampai ke tingkat pasang tertiggi di daratan yang dicapai oleh pasir yang dipindahkan oeh gelombang. Sedangkan beach adalah bentuk dari shore yang paling sering dijumpai, yang menunjukkan akumulasi dari material-material dalam jumlah besar yang tidak hanyut atau terbawa gelombang, arus dan angin. Pasir pantai dapat berasal dari endapan glacial yang tererosi, yang mengandung kerikil, pasir, tanah liat bercampur dengan lumpur. Dari campuran tersebut hanya kerikil dan pasir yang tetap berada di pantai. Tanah liat dan lumpur biasanya akan hanyut keluar dari pantai pasang surut, bahkan oleh gelombang yang lemah. Butiran yang halus cenderung terkumpul di daerah pergerakan gelombang yang kecil atau di daerah pasang surut. Biasanya hal ini terjadi di paparan benua di kedalaman 30 meter atau di laguna, teluk, dan daerah rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut.

Tidak semua pantai terdiri atas pasir. Terdapat pula pantai dengan gelombang arusnya sangat kuat sehingga pasir yang hanyut lebih cepat daripada pasir yang terbawa ke pinggir pantai, yang meninggalkan kerikil dan batuan hasil pengikissan oleh laut. Di beberapa tempat, pantai merupakan campuran dari kerikil dan pasir ketika gelombang tidak cukup kuat untuk menghanyutkan semua pasir yang ada di pantai.

Pantai biasanya terbentuk di daerah dekat dengan terjadinya seimentasi, misalnya pada dasar tebing pantai atau di dekat muara pantai. Endapan sedimen yang hanyut menuju pantai oleh arus gelombang mengantikan material-material yang ada ataupun hanyut menuju perairan yang lebih dalam terbawa sepanjang pantai.

Gelombang mendominasi dalam proses yang terjadi di pantai arus dan perputaran air (turbulance) menghasilkan gelombang yang menyeret sedimen bersamannya, dan arus sejajar pantai (longshore currents) yang disebabkan oleh gelombang dan pasang surut membawa sedimen sejajar dengan pantai. Perpindahan sedimen ini biasanya terjadi pada batas gelombang menuju batas pada kedalaman 15 meter, sedangkan pasir dalam jumlah besar hanyt dalam bentuk suspensi.

Berdasarkan penelitian oleh nugroho(2005), diketahui pantai mengalami perubahan musiman, terdapat periode dimana gelombang yang menuju pantai merupakan gelombang besar-pasir terbawa kembali ke pantai, biasanya membentuk pantai yang meninggi dan dan melebar.

Butir sedimen pantai diproduksi oleh batuan induk yang hancur baik oleh pelapukan atau erosi (sullivan,2001). Komposisi dari butir sedimen terdiri atas sedimen klastik yang berasal dari batuan biogenik sedimen berasal dari jasad renik hewan invertebrata. Pada kawasan tropis yang memiliki kondisi perairan yang banyak mengandung kalsium karbonat, dapat menghasilkan endapan biogenik sedimen yang tidak merata secara langsung dibentuk oleh proses biogenik.

Banyak yang menganggap bahwa sumber dari sedimen di pantai adalah hasil erosi tebing (cliff) pantai, namun pada kenyataannya erosi pada tebing pantai tidak berkontribusi besar untuk pembentukan butir sedimen pantai. Inmam 91960) dalam hal ini menyatakan bahwa zona terjadinya gelombang laut maksimum maka kurang dari 5% sedimen pantai terbentuk secara langsung dari erosi tebing pantai (cliff). Sebaliknya sedimen terbentuk akibat erosi dasar laut dan pantai.

Menurut Emry dan Miliman (1978) mereka mengestimasikan bahwa rata-rata terjadi erosi sebanyak 5 cm tiap tahun dari seluruh kejadian erosi tebing pada pantai di seluruh dunia. Dan fakta menyatakan bahwa suplai sedimen dari pantai merupakan input (masukan) sedimen pada pantai yang terbesar (sampai 90%). Jadi sedimen bersumber dari erosi tebing pantai, erosi pantai, dan erosi dasar laut seperti pada gambar berikut.

Gambar 2.1 Proses Terjadinya sedimen di pantai (Pethhick, 1984)

2.2. Kawasan Sempadan Pantai

Menurut kepmen Kelautan dan Perikanan No 10 Tahun 2002 tentang pengelolaan,sempadan pantai adalah daerah sepanjang pantai yang diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai. Kawasan sempadan pantau berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat menganggu /merusak fungsi dan kelestarian kawasan pantai. Daerah sempadan pantai hanya diperbolehan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai, penggunaan fasilitas umum yang tidak merubah fungsi lahan sebagai pengaman dan pelestarian kawasan pantai. Berdasrkan Kepers No. 32 Tahun 1990, tentang pengelolaan kawasan lindung telah ditentukan bahwa :

1) Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegatan yang menganggu kelestarian fungsi pantai (pasal 13)

2) Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasan tertinggi ke arah darat (pasal 14)

a. Tinjauan Yuridis Kawasan Sempadan Pantai

Wilayah pantai dapat dipahami sebagai wilayah tempat bertemunya berbagai kepentingan, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat dalam rangka memanfaatkan wilayah pantai dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Dalam kaitan ini, pemanfaatan sumber daya pantai dan ekosistemnya melalui peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan penting dalam upaya memperkecil, mencegah, atau bahkan menghindakan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan.

Perlu diingat bahwa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pantai bersifaat lintas sektoral karena sektor kelautan melingkupi kewenangan beberapa institusi negara yang memiliki bidang kerja yang berkaitan dengan laut, misalnya perhubungan, pariwisata dan budaya, energi dan sumberdaya mineral, serta kelautan dan perikanan. Problemnya institusi-institusi tersebut tidak memiliki platform dan arah pembangunan yang sejalan dalam bidang kelautan. Masing-masing institusi negara berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang jelas. Seperti yang terjadi di kawasan wisata bunaken, tidak hanya Pemda terlibat dalam pengelolaannya, melainkan juga melibatkan sejumlah instansi terkait seperti, Badan Pengelolaaan Kawasan Bunaken di Pemda Sulut, Dinas Pariwisata Sulut, Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam (SBKSDA) dan dinas Kehutanan Sulut.

Tinjauan yuridis sempadan pantai mencakup pula status kepemilikan kawasan dalam sempadan pantai dan peraturan perundangan yang memuat ketentuan lebar kawasan sempadan pantai dihitung dari garis pantai. Dari definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kawasan sempadan pantai merupakan kawasan yang dikuasai oleh negara yang dilindungi keberadaannya karena berfungsi sebagai pelindung kelestarian lingkungan pantai. Dengan demikian kawasan sempadan pantai menjadi ruang publik dengan akses terbuka oleh siapauon (public domain).

Status tanah negara pada kawasan tersebut mengisyaratkan bahwa negara dalam hal pemerintah yang berhak menguasai dan memanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai semata-mata difokuskan untuk kegiatan berkaitan dengan fungsi konservasinya serta harus seteril atau terbebas dari kegiatan pembangunan. Pemerintah sebagai pemegang hak pengelolaan memegang peranan dalam mengendalikan pemanfaatan tersebut, bisa dengan jalan kontrol memberikan izin pemanfaatan bagian-bagian tanah kawasan pantai pada pihak ketiga berdasarkan perjanjian. Dan pemerintah ataupun pemerintah daerah mempunyai kewajiban mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan pantai oleh pihak ketiga tersebut. Selain pengawasn dan kontrol terhadap pemanfaatan kawasan sempadan pantai, sebelumnya perlu dilakukan pengetatan izin lokasi untuk pemanfaatan tanah pantai.

Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas ditetapkan sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, setelah terjadi perubahah paradigma pemerintah, yakni dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, maka tiap daerah tingkat II memiliki wewenang untuk mengelola wilayah laut selebar 1/3 mil dari lebar laut yang menjadi wewenang propinsi. Wewenang tersebut, termasuk membuat peraturan tentang penentuan kawasan sempadan pantai, yang lebarnya ditetapkan sesuai dengan kondisi fisik pantai masing-masing daerah. Walaupun begitu pemerintah pemerintah pusat melalui keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 telah menetapkan kawasan sempadan pantai dengan jarak 100 meter dari pantai pada waktu pasang tertinggi, sebagai pedoman bagi pemerintah di daerah tingkat II.

b. Tinjauan Teknis Kawasan Sempadan Pantai

Garis sempadan pantai ditentukan lebarnya berdasarkan pantai yang ada. Jadi sebelum dilakukan penentuan garis sempadan pantai, terlebih dahulu ditentukan garis pantainya sebagai acuan penarikan batas kawasan sempadan. Garis pantai menurut IHO Hydrographic Dictionary (1970) adalah garis pertemuan antara pantai dan air (lautan). Walaupun secara periodik permukaan laut selalu berubah, suatu permukaan laut tertentu yang tetap dan dapat ditentukan harus dipilih untuk menjelaskan posisi garis pantai. Sedangkan dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, garis pantai didefinisikan sebagai garis air rendah. Oleh karena itu secara teknis harus dijelasknan garis air rendah yang akan dipilih.Dalam bidang hidrografi biasannya digunakan garis air tinggi (high water line) sebagai garis pantai. Dalam bidang pertanahan garis pantai yang digunakan merupakan garis air rendah atau garis pertemuan antara air pasang rata-rata tertinggi pada saat purnama atau pasang perbani, sehingga terdapat perbedaan dengan garis pantai yang dimaksud dalam aplikasi hidrografi.

Dalam peraturan-peraturan yang berlaku garis sempadan pantai ditetapkan dengan acuan garis air tertinggi. Dalam ketentuan mengenai sempadan pantai pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, adalah : Kriteria kawasan lindung untuk sempadan pantai yaitu daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

2.3. Karakteristik Pantai Berdasarkan Morfologinya

penentuan garis sempadan pantai sebaiknya mempertimbangkan atau disesuaikan dengan bentuk dan jenis pantai daerahnya. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik pantai, sumber daya, dan kebijakan pemerintah tersendiri (khas). Johnson mengenali berbagai bentuk pantai, antara lain :

1) Pantai bertebing terjal dan berteluk-teluk (fyord)

Pantai berbatasan langsung dengan kaki bukit/gunung atau dengan daerah yang sempit. Teluk-teluk berselingan dengan punggungan bukit dengan berbagai struktur geologi seperti struktur lipatan, patahan, kompleks, atau gunung api. Dasar laut umumnya terjal, langsung ke laut dalam.

2) Pantai berdaratan yang luas dan panjang :

Pantai ini mempunyai ciri adanya daratan yang luas. Banyak yang lurus, dasar laut yang relatif dangkal dan merupakan hasil endapan sedimen dari daratan, dengan kemiringan kearah laut dalam secara gradual.

Kerja gelombang di pantai menghasilkan berbagai morfologi seperti pematang pantai (barrier bars), laguna (lagoon) dengan tidal inlet, dan delta. Dalam perkembangannya kedua jenis pantai tersebut dapat berelevasi ke berbagai bentuk sempadan (Sampurno, 2001).

2.4. Monitoring Garis Sempadan Pantai

Garis sempadan pantai akan mengalami perubahan dalam kurun waktu tertentu yang dikarenakan sifat laut yang dinamis. Abrasi pada kawasan pantai yang terjadi terus-menerus patut dipertimbangkan dalam penetapan garis sempadan pantai. Kikisan gelombang ombak semakin mendekati pesisir pantai karena terjadinya abrasi, akan menyebabkan garis pantai semakin mundur. Apabila garis pantai berubah maka otomatis sempadan pantai pun berubah, sehingga monitoring garis sempadan pantai mutlak diperlukan.

Berdasarkan keputusan menteri PU no 269/KPTS/M/2006 menentukan mekanisme pengawasan sempadan pantai sebagai berikut:

1. Pengawasan pada kawasan lindung

Pengawasan pada kawasan lindung dengan mempertimbangkan kewenangan pengelolaan kawasan dan upaya pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung sebagai berikut :

a. Kewenangan Pengelolaan :

1) Pemerintah menetapkan pedoman konservasi dan pengawasan sumber daya alam serta pelestarian fungsi lingkungan.

2) Pemerintah menetapkan standar pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.

3) Propinsi mengatur pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.

b. Penetapan Kawasan :

1) Penetapan lebar sempadan pantai dilakukan oleh Kabupaten/Kota dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi pantai (termasuk tipe gelombang),serta mengacu pada standar dan pedoman pengelolaan pesisir pantai yang ditetapkan oleh Propinsi dan Pemerintah.

2) Penetapan kawasan sempadan pantai (lebar sempadan) yang dilindungi dituangkan dalam Perda Kabupaten/Kota.

c. Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan :

1) Kabupaten/ Kota menetapkan rencana pemanfaatan kawasan sempadan pantai dengan tetap mempertahankan fungsi perlindungan pantai dan dilengkapi dengan larangan pemanfaatan kawasan sempadan pantai, persyaratan teknis ekologis budidaya yang diijinkan, dan tatacara pelibatan masyarakat dan swasta.

2) Rencana pemanfaatan pantai disosialisasikan kepada masyarakat setempat dan pelaku pembangunan terkait.

3) Kabupaten/Kota melibatkan secara aktif masyarakat setempat dalam pengendalian pemanfaatan berupa: pemantauan, pengawasan dan penertiban kawasan sempadan pantai.

2. Pengawasan pada kawasan budidaya

Pengawasan pada kawasan budidaya meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Perumahan dan Permukiman Reklamasi Pantai, termasuk prasarana pendukungnya (pendidikan, kesehatan, sosial/budaya) :

1) Melakukan pengolahan bahan buangan domestik sebelum dilepas ke perairan pantai dan pembuatan kanal-kanal drainase yang mermuara ke laut lepas.

2) Melakukan pemeliharaan garis tepi pantai dan pantai, dan tidak menghentikan secara total angkutan sedimen sepanjang pantai.

b. Perdagangan, Industri dan Perkantoran

1) Membatasi pencemaran oleh bahan buangan cair, padat, dan gas melalui pengembangan pengolahan bahan buangan sebelum dilepas dan pembuatan kanal-kanal drainase ke laut lepas.

2) Membatasi penggunaan air tanah untuk kegiatan industri, yang akan mengakibatkan intrusi air laut bawah tanah melalui pengaturan pemakian air tanah yang disesuaikan dengan kapasitas ketersediaan air tanah dan waktu yang dibutuhkan untuk pengisian kembali

c. Prasarana Transportasi

1) Meminimasi dan menghidari pencemaran bahan buangan kapal (penyedotan berkala bahan pencemar).

2) Melakukan upaya mengatasi pendangkalan kolam pelabuhan oleh lumpur atau pasir (pengerukan berkala endapan lumpur dan pasir).

d. Budidaya Air Payau :

1) Melakukan penanganan bahan buangan tambak sebelum dilepas ke perairan pantai dan peletakan lokasi mulut kanal drainase (outlet) yang berjauhan dengan mulut kanal suplesi (inlet) dan bermuara ke laut lepas.

2) Melakukan pengawasan dan pembatasan penggunaan pakan, pupuk, dan obat-obatan kimia yang direkomendasikan untuk operasional budaya tambak.

3) Melakukan pemeliharaan garis tepi pantai dan pantai dengan cara membentuk jalur hijau melalui penanaman bakau dan pemantauan laju sedimentasi.

e. Pariwisata/Rekreasi :

Melakukan pemberlakuan lebar garis sempadan pantai dan pantai berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 32 th. 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Perda atau hukum pengusahaan atau sistem pemilikan pantai.BAB IIIGAMBARAN UMUM WILAYAH3.1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Lombok Utara

3.1.1. Kondisi Geografis

Kondisi geografis, merupakan suatu kondisi real dipermukaan bumi. Kabupaten Lombok Utara, secara real di permukaan bumi memiliki letak astronomis diantara 116o1 116o 28 BT dan 8o 12 8o 28 LS. Letak Astronomis suatu daerah sangat menentukan terhadap keberadaan jenis iklim. Hal ini disebabkan karena adanya pergeseran semu tahunan sinar matahari yang bergerak dari garis khatulistiwa (00) menuju garis balik utara (23,50 LU) kembali ke katulistiwa, kemudian bergerak ke garis balik selatan (23,50 LS) untuk selanjutnya kembali ke garis khatulistiwa. Gerakan semu tahunan sinar matahari inilah yang menyebabkan perbedaan lamanya penyinaran matahari di permukaan bumi.

3.1.2. Kondisi Geologi dan Geomorfologi

Berdasarkan tatanan geologi Indonesia, posisi NTB terletak pada pertemuan dua lempeng besar (Lempeng Hindia-Australia dan Lempeng Eurasia) yang berintraksi dan saling berbenturan. Batas kedua lempeng ini merupakan daerah yang sangat labil, karena di tempat ini bertumpuk energi yang sangat besar dan sewaktu-waktu dapat terlepas dalam bentuk gempa bumi, letusan gunung api, dan tanah longsor yang ditandai dengan munculnya gunung api aktif dan kegempaan yang tinggi. Disamping mempunyain potensi bencana, pada daerah pertemuan kedua lempeng ini dihasilkan juga kondisi geologi yang sangat bermanfaat, yaitu terbentuknya potensi sumber daya mineral dan energi, dan potensi bentang alam yang sangat potensial, dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kondisi geologi batuan tertua berumur Tersier dan yang termuda berumur Kuarter, didominasi oleh Batuan Gunungapi serta Aluvial (resent). Batuan Tersier di pulau lombok terdiri dari perselingan Batu Pasir Kuarsa, Batu Lempung, Breksi, Lava, Tufa dengan lensa-lensa batu gamping, dan andesit. Batuan Kuarter di pulau Lombok terdiri dari perselingan Breksi Breksi Gampingan dan Lava, Breksi, Lava, Tufa, Batu Apung, dan Breksi Lahar .

Kondisi geomorfologis berkenaan dengan keadaan permukaan atau relief bumi. Struktur umum pulau lombok sebelah utara didominasi oleh dataran pantai dan dataran rombakan koral, dan lipatan. Zone tengah didominasi oleh pegunungan dan batuan yang berumur tersier dan kuarter. Zone selatan didominasi oleh dataran perbukitan, dataran aluvial, dan topografi kars. Penunjaman lempeng basial utara kepulauan NTB menuju tengah sehingga bagian timur menjadi bagian yang relatif turun. Hal ini menyebabkan bagian barat memiliki dataran pantai yang sempit dan kadang-kadang terjal.

3.1.3. Iklim

Iklim adalah keadaan cuaca dalam jangka waktu yang cukup lama minimal 30 tahun yang sifatnya tetap (Kartasapoetra, 1986: 1). Penentuan iklim pada suatu wilayah sangat penting terutama yang berkaitan dengan bidang pertanian, karena tumbuhnya pertanian dipengaruhi oleh unsur-unsur iklim, dengan diketahuinya tipe iklim, maka akan memudahkan penentuan pembudidayaan tanaman yang cocok dengan tipe iklim pada daerah yang bersangkutan.

Kondisi iklim di Kabupaten Lombok Utara dapat dilihat salah satunya melalui faktor cuaca, diketahui temperatur cuaca di Kabupaten Lombok Utara maksimum mencapai 31,9o C yaitu pada bulan Januari dan Desember dan turun hingga mencapai 32,0oC yaitu pada bulan April 2009 sedangkan kondisi minimunnya mencapai antara 22,1o 24,9 o C Sementara untuk tekanan udara antara 1.008,5 hingga 1.013,5 Bar, dengan kecepatan angin mencapai 6 10 knot seperti terlihat pada Tabel 2.5. Sedangkan Untuk Curah Hujan tertinggi pada bulan Pebruari 2009 antara 236 1.478 dan hal itu terjadi di Kecamatan Bayan untuk Curah Hujan/Hari Hujannya sangat tinggi yaitu 1.478 -23 HH. Kemudian Hari Hujan antara 12 23 kali. Sedangkan CH/HH yang terendah bahkan tidak pernah hujan terjadi pada Bulan Agustus diempat kecamatan kecuali Bayan dengan CH/HH mencapai 35 2. Seperti yang terlihat pada Tabel 2.6. Jadi CH dan HH untuk Kabupaten Lombok Utara 2009 dengan katagori tinggi tingkat CH/HHnya yaitu selama 4 bulan antara Bulan Januari April 2009. Berikut merupakan tabel temperatur, tekanan udara, kecepatan angin dan curah hujan di Kabupaten Lombok Utara

Tabel 3.1. Temperatur , Tekanan Udara dan Kecepatan Angin di Kabupaten Lombok Utara tahun 2009/2010

NoBulanTemperatur (C )Tekanan udara (Bar)Kecepatan angin(Knot

MaksimumMinimum

1Januari31,,924,91.010,58

2Pebruari32,524,41.011,310

3Maret32.124,31.011,18

4April32,023,71.011,86

5Mei32,622,11.011,97

6Juni32,422,61.011,47

7Juli32,822,21.013,08

8Agustus32,422,51.013,58

9September32,322,91.013,48

10Oktober31,924,31.012,46

11Nopember31,824,11.011,49

12Desember31,324,31.008,56

Sumber Data : Dinas Pertanian,Bunhut dan Kanlut KLU /Badan Meteorologi dan Geofisika Mataram, 2010Sedangkan untuk data curah hujan Kabupaten Lombok Utara, akan dijabarkan dalam table 3.2. dibawah ini

Tabel 3.2. Curah Hujan Kabupaten Lombok Utara 2009/2010

NoBulanKecamatan /Curah Hujan(CH)/Hari Hujan (HH)/mm/hari

PemenangTanjungGanggaKayanganBayan

CHHHCHHHCHHHCHHHCHHH

1Januari296127821889417550151.47823

2Pebruari324112037838222361673813

3Maret8532499441151231045

4April114532639773700

5Mei6791017398315826

6Juni01021310052

7Juli011231010000

8Agustus00000000352

9September0442000000

10Oktober1653585040000

11Nopember188114163811342

12Desember638541290813421004

Sumber Data : Dinas Pertanian,Bunhut dan Kanlut KLU/Badan Meteorologi dan Geofisika Mataram, 20103.1.4. Wilayah Administrasi

Kabupaten Lombok Utara merupakan Kabupaten paling muda di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berdiri pada tahun 2009. Kondisi Geografis Kabupaten Lombok Utara merupakan kawasan yang subur, dengan panorama alam yang memukau serta banyak menyimpan cadangan air tanah. Untuk batasan wilayah Kabupaten Lombok Utara, dijabarkan sebagai berikut: Utara: Laut Jawa

Selatan: Lombok Barat Barat: Selat Lombok Timur: Lombok Tengah dan Lombok Timur

Selain itu Kabupaten Lombok Utara terdiri dari berbagai kecamatan yang ada didalamnya, kecamatan-kecamatan tersebut terjabarkan dalam tabel 1 dibawah ini.

Tabel 3.3. Luas Daerah Kabupaten Lombok Utara Dirinci per Kecamatan (Km2)

NoKecamatanLuas WilayahPersentase (%)

1Tanjung115,6414,28

2Pemenang81, 0910,02

3Gangga157, 3519,44

4Kayangan126,3515,61

5Bayan329,140,65

JUMLAH809,53100,00

Sumber : Kabupaten Lombok Utara dalam Angka 2009/2010

3.1.5. Demografi

Penduduk merupakan potensi yang harus diberdayakan dengan baik untuk mencapai kemajuan. Penduduk juga merupakan objek dan subjek pembangunan. Perkembangan penduduk, tenaga kerja, dan mobilitas penduduk menjadi indikator yang penting dalam pembangunan. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk dalam suatu luas tertentu (jiwa/km2). Jumlah penduduk pada suatu daerah dipengaruhi oleh perkembangan penduduk akibat natalitas, mortalitas, dan migrasi.Jumlah penduduk untuk Tahun 2008 di Kabupaten Lombok Utara dengan jenis kelamin Laki-laki mencapai 101.045 jiwa atau 47,37%, sedangkan perempuan mencapai 112.256 jiwa atau 52,63% dengan total jumlah penduduk mencapai 213.300, sebagai bahan perbandingan dapat dilihat bahwa jumlah penduduk pada Tahun 2010 sesuai dengan hasil sensus yaqng dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat yaitu mencapai 199.904 dengan tingkat perkembangan penduduk antara tahun 2008 sampai tahun 2010 untuk Kecamatan Pemenang peningkatan jumlah penduduk mencapai 299 jiwa atau 1,16% yang merupakan tingkat perkembangan penduduk tertinggi di antara kecamatan lainnya di ikuti oleh Kecamatan Bayan mencapai 1.894 jiwa atau 0,51%.

Sedangkan untuk kecamatan Gangga mengalami penurunan mencapai 5.403 jiwa atau 1,25% disusul oleh Kecamatan Kayangan mencapai 3.825 jiwa atau 0,62% secara totalitas perkembangan penduduk dari tahun 2008 s/d 2010 mengalami penurunan hingga mencapai 13.396 jiwa atau 0,94%.sedangkan total rumah tangga mencapai 55.395 dengan rata-rata mencapai 3,61% untuk tahun 2010 dan terbesar di Kecamatan Bayan mencapai 12.138 atau 3,67% kemudian yang terendah di Kecamatan Pemenang mencapai 9.024 atau 3,60% . Sesuai dengan tabel yang tertera dibawah ini.

Tabel 3.4. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lombok Utara

Tahun 2008-2010

NoKecamatanTahun 2008Jumlah

Pddk 2008Jumlah Penduduk 2010Jumlah rumah tanggaRata-rata rumah tangga

LakiWanita

1Pemenang15.42216.73532.15732.4569.0243.60

2Tanjung22.17724.95847.13544.56112.6043.54

3Gangga21.73524.58246.31740.91411.3293.61

4Kayangan19.57321.65341.22637.40110.3003.63

5Bayan22.13824.32846.46644.57212.1383.67

TOTAL101.045112.256213.300199.90455.3953.61

Sumber Data: DukcapilNaker Trans KLU Tahun 2010 dan BPS Tahun, 2010

3.1.6. Sosial Ekonomi Masyarakat

Kondisi Sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Lombok Utara, nampak pada kegiatan sosial ekonomi yang dilakukan pada aktivitas sehari-hari masyarakatnya. Kegiatan sosial ekonomi identik dengan jenis pekerjaan masyarakatnya. Kabupaten Lombok Utara, selain dikenal dengan kawasan pariwisata yang memiliki pesona alam yang luar biasa, dan mampu menyerap banyak tenaga kerja dibidang pariwisata, namun terdapat beberapa masyarakatnya yang memilih bermatapencaharian sebagai petani, pedagang, serta pegawai negeri sipil.

Kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten Lombok Utara nampak pada klasifikasi penjabaran dari penggunaan lahan wilayah di Kabupaten Lombok Utara. Penggunaan lahan perkebunan rakyat di Kabupaten Lombok Utara di lihat dari jenis tanaman yang dilaksanakan oleh kelompok pertanian/ perkebunan terdiri dari : Perkebunan Kelapa dengan luas areal mencapai 10.574,62 dengan hasil produksi 11.397,08 ton, Tanaman kopi areal tanam seluas 1.315,57 dengan hasil produksi mencapai 780,46 ton, Cengkeh areal seluas 895,10 Ha dengan hasil produksi mencapai 230,26, Jambu Mete arealnya 14.621,00 Ha dengan hasil produksi 3.102,65 ton, Panili seluas 236,84 Ha dengan hasil mencapai 52,60, Kapas areal seluas 605 Ha dengan hasil 177,50 ton, Perkebunan asam seluas 16,62 Ha dengan hasil mencapai 50 ton dan Kegiatan pertanian perkebunan dibidang tanaman Pinang seluas 44,33 Ha dengan hasil mencapai 55,35 ton denngan kegiatan pertanian perkebunan rakyat dimaksudkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Keterangan luas tanah dan penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5. Luas Tanah dan Penggunaan Lahan sesuai dengan DAS/SSWS Kabupaten Lombok Utara Di Rinci Menurut Kecamatan Tahun 2010

NoKecamatanPenggunaan Lahan (Ha)Jumlah

Tanah SawahLahan bukan sawahLahan bukan pertanian

1Pemenang4173.9063.7868.109

2Tanjung7145.4605.39011.564

3Gangga1.2388.3246.17315.735

4Kayangan2.6193.9606.05612.635

5Bayan3.31620.2259.36932.910

TOTAL8.30441.87530.77480.953

Sumber Data : BPN dan KLU Dalam Angka, 2010Sedangkan untuk penggunaan lahan dengan rincian perkecamatan terjabar pada tabel dibawah ini

Tabel 3.6. Luas Lahan dan Status Penggunaan Lahan Dirinci Per Kecamatan Kabupaten Lombok Utara 2009/2010

NoKecamatan Lahan Kering (ha)

Pekarangan Tegal/ kebun Ladang Hutan rakyat Hutan Negara Perkebunan Lain-lain Jumlah

1. Pemenang 166 1,743 -- 3,548 2,052 183 7,692

2. Tanjung 266 2,365 -- 5,037 2,915 267 10,850

3. Gangga 204 2,331 -- 5,408 5,893 661 14,497

4. Kayangan 204 2,622 75- 5,767 1,181 167 10,016

5. Bayan 268 7,659 4.030 5,213 8,391 3,124 747 29,432

Total1.108. 16,720 4,105 5,213 28,151 15,165 2.025 72,487

Sumber data : Dinas pertanian,perkebunan,Kehutanan dan kanlut KLU, 2010

3.2. Deskripsi kawasan Sempadan Pantai Kabupaten Lombok Utara

Berikut akan dijabarkan mengenai kondisi kawasan Sempadan Pantai Kabupaten Lombok Utara berdasarkan sub bab yang dijabarkan dibawah ini.3.2.1 Kondisi fisik kawasan

Kawasan sempadan pantai kabupaten lombok utara merupakan kawasan pantai yang berdataran luas dan panjang, dengan ciri memiliki banyak daratan yang luas, lurus serta dasar laut yang relatif dangkal dan merupakan hasil endapan sedimen dari daratan.

3.2.2 Kondisi sosial sekitar kawasan

Kondisi sosial sekitar Kawasan sempadan pantai kabupaten lombok utara didominasi oleh aktifitas nelayang dengan pemanfaatan lahan sebagai tanah pertanian dan perkebunan campuran yang membentang luas. Pada beberapa kawasan telah mulai dikembangkan kegiatan pariwisata yang dilakukan oeh berbagai sektor baik swasta auatupun pemerintahBAB IVMETODE DAN PENDEKATAN

Pada bab ini disajikan mengenai metode dan pendekatan serta kajian literatur yang melandasi pelaksanaan kegiatan ini. Lebih lanjut metode dan pendekatan disajikan dasar hukum perencanaan tata ruang, penggunaan berbagai jenis metode dan pendekatannya, serta tahapan pengambilan data.4.1. Dasar Hukum Kawasan Lindung Sempadan PantaiDasar hukum mengenai Deliniasi Kawasan Pesisir Kabupaten Lombok Utara, diantaranya:

1. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Mengenai Penataan Ruang

2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah 3. kepmen Kelautan dan Perikanan No 10 Tahun 2002 Mengenai Rencana Strategis Pembangunan kelautan dan perikanan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1990, tentang pengelolaan kawasan lindung

4.2. Rencana Teknis Deliniasi kawasan pantai

Desain penelitian merupakan gambaran umum dari kegiatan yang akan dilakukan. Dalam kegiatan perencanaan deliniasi kawasan sempadan pantai kabupaten Lombok Utara, Alur perencanaan dapat digambarkan sebagai gambar 4.1 berikut:

SHAPE \* MERGEFORMAT

Gambar 4.1 Alur Perencanaan Teknis Kawasan Sempadan Pantai, Kabupaten Lombok UtaraPenjelasan dari tahapan perencanaan teknis kawasan sempadan pantai adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan: tahap persiapan dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan digunakan dalam proses perencanaan. Tahapan persiapan ini meliputi: persiapan dokumen administrasi kepada bappeda. Kelengkapan yang lain yaitu peralatan yang digunakan untuk melakukan pengambilan data primer.

2. Pengumpulan data: pengumpulan data merupakan proses mengumpulakan data yang berkaitan dengan perencanaan kawasan sempadan pantai. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara survei langsung ke lapangan dan wawancara beberapa stakeholder, yaitu Bappeda, PU, dan masyarakat disekitar pantai. Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari instansi-instansi terkait, yaitu Bappeda, PU, dan studi pustaka yang berkaitan dengan sempadan pantai.

3. Anaslis data: analisi data dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Data yang dianalisis adalah data yang sudah diperoleh, yaitu: data kondisi fisik pantai.4. Perencanaan lanskap Sempadan Pantai:

Tahap perencanaan lanskap merupakan tahap yang menentukan dan merupakan lanjutan dari tahap analisis data dan sintesis. Kelompok data yang telah dianalisis selanjutnya dioverlay dan dibandingkan dengan data penutupan lahan eksisting pada tahap sintesis. Peta hasil dari tahap sintesis selanjutnya diintegrasikan dengan konsep yang diinginkan. Perencanaan lanskap diarahkan untuk peningkatan kualitas lingkungan alami dengan mengkonservasi sempadan yang mempunyai kualitas alami tinggi serta memperbaiki sempadan pantai agar terhindar dan meminimalkan dampak dari bahaya fisik berupa abrasi dan kerusakan ekologi lainnya pada wilayah sempadan pantai.

4.2.1. Pendekatan Perencanaan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan

Prinsip-prinsip pendekatan ini adalah :

1. Prinsip perencanaan tata ruang yang berpijak pada pelestarian dan berorientasi ke depan (jangka panjang);

2. Penekanan pada nilai manfaat yang besar bagi masyarakat;

3. Prinsip pengelolaan aset sumber daya yang tidak merusak tetapi lestari;

4. Kesesuaian antara kegiatan perencanaan dengan daya dukung ruang;

5. Keselarasan yang sinergis antara kebutuhan, lingkungan hidup dan masyarakat dengan tetap memberikan apresiasi pada konsep konservasi lingkungan;

6. Antisipasi yang tepat dan monitoring perubahan lingkungan yang terjadi akibat pembangunan dan pemanfatan lahan untuk budidaya

Disamping prinsip pendekatan diatas, juga digunakan Pendekatan Berbasis manajemen Resiko Bencana, penjelasan mengenai pendekatan tersebut sebagai berikut:Perencanaan tata ruang sebagai suatu bentuk intervensi pembangunan yang multidimensi memungkinkan berbagai bentuk kegiatan mitigasi resiko bencana untuk diintegrasikan, baik yang bersifat fisik (struktural) maupun non fisik (non struktural). Dalam menentukan bentuk kegiatan mitigasi yang akan digunakan akan bergantung kepada jenis bencana dan tujuan kegiatan tersebut.

Jenis kegiatan mitigasiTujuan Mitigasi

Perencanaan tata guna lahan

Building codes Pengaturan zonasi

Pengaturan subdivisi

Analisis Bahaya / Pemetaan Resiko

Sistem informasi bahaya

Edukasi publik

Pemantauan / inspeksi

Pengambilalihan lahan yang berbahaya

Relokasi

Insentif dan disinsentif pajak

Asuransi bencana Pengaturan pembangunan di lokasi yang aman

Penguatan terhadap tekanan bahaya

Pembatasan terhadap penggunaan area berbahaya

Penguatan infrastruktur terhadap bahaya

Identifikasi area berbahaya

Peningkatan kesadaran terhadap resiko

Peningkatan pengetahuan mengenai bencana

Pemantauan implementasi peraturan

Pengalihan fungsi menjadi ruang terbuka/rekreasi

Pemindahan kondisi rentan ke lokasi yang aman

Penciptaan motivasi untuk pindah ke lokasi aman

Pemberian kompensasi terhadap kerugian ekonomi

Sumber: Godschalk, 1991:136 dalam Kaiser et al (1995)

Di dalam menghasilkan tata ruang yang mempertimbangkan unsur-unsur kebencanaan serta menentukan alat mitigasi yang akan digunakan, teknik pertampalan (overlay) antara konsep pembangunan dengan daerah-daerah beresiko bencana hasil analisis resiko perlu dilakukan. Hasil pertampalan dapat digunakan untuk mengoreksi usulan perencanaan, baik struktur ruang, pola ruang, maupun penentuan kawasan kawasan strategis, yang diatur di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten, maupun Kota. Hal yang perlu diperhatikan ialah adanya kebutuhan dan kesesuaian skala kedetailan resiko bencana yang dihasilkan dengan tingkat kedetailan rencana tata ruang yang akan diperkaya dengan resiko bencana tersebut. Sebagai contoh, peta resiko untuk mengoreksi rencana rinci (misalnya RDTR) tentu berbeda dengan rencana umum tata ruang (RTRW). Perbedaan ini juga secara signifikan menentukan seberapa detail rekomendasi pengurangan resiko melalui perencanaan tata ruang dapat dihasilkan. Pada akhirnya, usaha pertampalan harus berorientasi akhir pada keluaran produk rencana tersebut karena rencana tata ruang merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan penataan ruang yang baku. Dengan demikian perencanaan tata ruang hasil pengumpulan dan dan analisis informasi tentang kesesuaian pembangunan dari daerah yang terpapar (exposed) terhadap bencana alam dapat diketahui oleh masyarakat, investor potensial-pelaku usaha, dan pemerintah.

Penekanan pentingnya dilakukan mitigasi dalam bentuk pengaturan building code dan peraturan zonasi sama sama disampaikan Godschalk (1991) serta ditekankan dalam HFA. Namun demikian, kecenderungan terkini menunjukkan bahwa hampir tidak ada suatu produk rencana rinci yang secara akurat mampu menghasilkan peraturan zonasi yang baik serta jikapun ada, maka masih sangat lemah dalam sisi implementasi. Dalam kaitannya dengan mitigasi bencana, minimnya data analisis bahaya serta resiko pada tingkat mikro juga menghambat implementasi arahan ini. Lebih lanjut, hal semacam ini hampir tidak mungkin dilakukan secara mandiri oleh Tim Perencana suatu Kabupaten/Kota, sementara sebenarnya terdapat banyak kajian resiko bencana pada tingkat makro, messo, dan mikro yang tersebar di pusat pusat penelitian atau perguruan tinggi.

Di dalam siklus bencana, kejadian bencana ditempatkan sebagai kejadian yang memicu kerugian dan kehancuran, untuk kemudian sesaat setelahnya kemudian berlaku masa tanggap darurat. Pada masa tanggap darurat, fokus kegiatan dititikberatkan pada penyelamatan dan pencarian korban, penanganan pengungsian, pemberian kebutuhan dasar, dan sebagainya. Pasca tanggap darurat, tahap selanjutnya adalah tahap pasca bencana atau disebut juga pemulihan. Pada umumnya tahap ini terdiri atas kegiatan rehabilitasi untuk memulihkan infrastruktur dasar serta kegiatan rekonstruksi, yakni pembangunan kembali secara menyeluruh sampai dengan suatu kondisi yang dapat dikatakan sama seperti sebelum kejadian bencana. Sebagai suatu siklus, maka tahap berikutnya dianggap sebagai suatu tahap pra terhadap kejadian bencana berikutnya, dimana pembangunan pada umumnya berlangsung. Dalam konteks pengurangan resiko bencana, kegiatan seperti mitigasi, penyiapsiagan, pendidikan, dan peringatan dini, berada pada tahap ini.4.2.2. Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

a. Sebelum pelaksanaan pekerjaan, konsultan melakukan konsultasi teknis dengan tim teknis.

b. Mengingat kompleksitas permasalahan yang ada, perlu upaya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan instansi terkait untuk memperoleh masukan dalam penentuan prioritas pembangunan infrastruktur.

c. Asas berkelanjutan sebagai salah satu pertimbangan penting untuk menjamin kelangsungan dari kegiatan ini. 4.3. Tahapan Pengambilan Data4.3.1. Tahap Persiapan

Pada tahapan persiapan ini adalah pemahaman terhadap KAK mengenai latar belakang, tujuan serta sasaran dari kegiatan Perencanaan deliniasi kawasan sempadan pantai Kabupaten Lombok Utara, sehingga dapat dipersiapkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan. Selain persiapan data-data yang dibutuhkan adalah persiapan peralatan survey untuk kebutuhan data.4.3.2. Tahap Pengumpulan Data

4.3.2.1. Survey Primer

Survey primer merupakan salah satu teknik pengambilan data dilapangan yang dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan wawancara serta mengumpulkan dokumen melalui deskripsi eksisting, pemotretan, dan pemetaan.

4.3.2.2. Survey Sekunder

Survey sekunder merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mendatangi instansi-instansi terkait untuk mendapatkan data-data yang relevan terhadap penyusunan kegiatan Perencanaan deliniasi kawasan sempadan pantai Kabupaten Lombok Utara.4.4. KeluaranHasil dari penelitian ini adalah rencana lanskap sempadan pantai Wilayah kabupaten Lombok Utara dalam bentuk rencana tertulis dan grafis. Rencana berbentuk grafis dari keseluruhan tapak disajikan dalam gambar perencanaan lanskap sempadan sempadan pantai Wilayah kabupaten Lombok Utara. Selain itu disajikan pula gambar rencana detail sub-sub kawasan untuk lebih memperjelas perencanaan lanskapnya.

BAB VTAHAPAN PELAKSANAAN

5.1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Terdapat beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan pada penyusunan Perencanaan Kawasan Sempadan Pantai Wilayah Kabupaten Lombok utara, yakni proses laporan pendahuluan hingga penyusunan laporan akhir.

5.2. Laporan Pendahuluan

Penyusunan laporan pendahuluan merupakan kegiatan awal yang dilakukan sebelum melaksanakan survei di lapangan. Dalam laporan pendahuluan ini akan diuraikan pemahaman materi penyusunan yang meliputi latar belakang, pengertian dan kedudukan, permasalahan, maksud dan tujuan, ruang lingkup materi dan wilayah, dan dasar hukum Penyusunan Perencanaan Kawasan Sempadan Pantai Wilayah Kabupaten Lombok Utara. Elemen lain yang berperan penting dalam penyusunan laporan pendahuluan adalah gambaran umum wilayah perencanaan untuk melihat kondisi wilayah pantai yang terdapat di Wilayah Kabupaten Lombok Utara.

5.3. Survey Lapangan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah kegiatan pengamatan, pengukuran dan penga,bilan sampel data Kawasan Sempadan Pantai Wilayah secara langsung untuk melihat kondisi eksisting.5.4. Laporan Draft Laporan Akhir

Pada tahapan ini dilakukan kegiatan kompilasi data sesuai dengan ruang lingkup materi dan wilayah. Kegiatan setelah kompilasi data adalah analisis yang dilakukan sesuai dengan teori dan konsep yang dipakai sehingga diperoleh penilaian tentang kondisi yang ada di wilayah perencanaan terutama mengenai pengembangan Kawasan Sempadan Pantai Wilayah Perkotaan Tanjung.

5.5. Laporan Rencana (Final Report)

Tahapan ini merupakan akhir dari Perencanaan Kawasan Sempadan Pantai Wilayah Perkotaan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara yang dilakukan, dengan menindaklanjuti hasil kegiatan analisis yang telah dilakukan sebelumnya dengan menyesuaikan konsep-konsep ataupun arahan rencana yang dihasilkan seperti rencana spasial, rencana program. Selanjutnya dilakukan prioritas rencana dan penyusunan program rencana yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi di wilayah perencanaan.

5.6. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Sesuai dengan KAK/TOR, pelaksanaan kegiatan Rencana Teknis Kawasan Sempadan Pantai Wilayah Perkotaan Tanjung - Kabupaten Lombok Utara ini direncanakan selama 12 minggu atau 90 hari kalender sejak ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja.

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Time Schedule) merupakan pedoman bagi pengelola proyek untuk melakukan evaluasi dan monitoring setiap jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh Konsultan. Oleh karena itu penyusunan Jadual Pelaksanaan Pekerjaan disesuaikan dengan metodologi / langkah langkah pelaksanaan pekerjaan.

Guna mencapai sasaran yang tertuang dalam lingkup pekerjaan di KAK/TOR, maka Konsultan perlu menyampaikan program kerja yang dibuat dalam bentuk Jadual Pelaksanaan Pekerjaan (Time Schedule) yang kami sajikan dalam tabel. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.Tabel 5.1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No

Langkah Kegiatan

Minggu Ke

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

IPersiapan Pengerjaan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

Pengumpulan Laporan Pendahuluan

IIPenyusunan Laporan Antara

Sosialisasi Draft Laporan Akhir

Penyusunan Draft Laporan Akhir

Seminar Laporan Akhir

IVPengumpulan Laporan Akhir

5.7. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari Rencana Teknis Kawasan Sempadan Pantai yaitu:

a. Kompilasi fakta dilapangan dan analisis seluruh data dengan menggunakan metode dan formula yang relevan

b. Peta Penataan Kawasan Sempadan pantai kabupaten Lombok Utarac. Desain teknis kawasan sempadan Kawasan Sempadan Pantai kabupaten lombok utarad. Rekomendasi kriteria pemanfaatan Kawasan Sempadan Pantai Wilayah kabupaten Lombok UtaraBAB VISTRUKTUR ORGANISASI

Dalam pelaksanaan penyusunan Deliniasi Pantai Kabupaten Lombok Utara terbatasi oleh waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja, meliputi satu bulan kalender yang telah ditetapkan. Dengan adanya keterbatasan tersebut, diperlukan suatu bentuk perencanaan yang matang mulai dari kegiatan survey baik data primer maupun sekunder, analisis data, hingga laporan akhir.

Penyusunan rencana kerja ini diawali dengan memahami kegiatan secara rinci dengan prinsip pemahaman sesuai kaidah 5 W-1 H.

What (apa?):Penyusunan Teknis Rencana Kawasan Sempadan Sungai Wilayah Perkotaan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

Why (mengapa?)

:Guna menyusun dokumen mengenai Rencana Teknis Rencana Kawasan Sempadan Sungai Wilayah Perkotaan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dengan berlandaskan aspek sustainable development dan berbasis risiko bencana.

Where (dimana?)

: Wilayah Perkotaan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara When (kapan?)

: Tahun anggaran 2013, selama 3 bulan kalender

Who (siapa?)

: Tim ahli dari konsultan

How (bagaimana?)

: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja.

6.1. Struktur organisasi

Struktur organisasi kerja dalam penyususnan rencana Teknis Rencana Kawasan Sempadan Sungai Wilayah Perkotaan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. merupakan salah satu aspek penting, mengingat diperlukannya efektivitas dan efisiensi kerja yang harus dipenuhi dalam menangani berbagai macam pekerjaan agar semua berjalan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi SDA, SDM, dan waktu. Kedua hal tersebut juga perlu diterapkan agar pekerjaan dapat diselesaikan menurut jadwal yang sudah disusun. Untuk itu diperlukanlah sebuah pengelolaan dalam memanajemen tiap tahap dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana teknis sempadan sungai tersebut, sehingga dibentuklah suatu struktur organisasi.

6.1.1. Tugas dan Kontribusi Tenaga Ahli

Dalam melaksanakan pekerjaan Penyusunan Perencanaan Tata ruang Kawasan Objek Wisata Air Terjun Tiu Pupus Di Kecamatan gangga Kabupaten Lombok Utara diperlukan beberapa tenaga ahli terkait dalam proses analisis yang akan dilakukan. Tenaga ahli yang diperlukan minimal melibatkan beberapa bidang keahlian, yaitu:

1. Team Leader

Sarjana Teknik Planologi, yang berpengalaman dalam bidang perencanaan tata ruang, lulusan perguruan tinggi yang sudah berpengalaman, bertanggungjawab kepada pihak pemberi tugas serta direktur konsultan yang bersangkutan. Team Leader adalah tenaga ahli yang memiliki keahlian dan kemampuan serta berpengalaman dalam mengkoordinasikan seluruh aktifitas kegiatan konsultan. Team Leader juga bertugas melakukan konsolidasi terhadap seluruh pelaksanaan tugas para tenaga ahli, serta konsolidasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Rencana teknis Kawasan Sempadan Sungai Wilayah Perkotaan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.2. Tenaga Ahli Teknik LingkunganSarjana teknik lingkungan, lulusan perguruan tinggi yang sudah berpengalaman dalam bidang pembangunan infrastruktur.

3. Tenaga Ahli Geodesi/Geografi

Sarjana Ekonomi, lulusan perguruan tinggi yang sudah berpengalaman dalam bidang pembuatan desain peta.

4. Tenaga Ahli Arsitektur

Sarjana Teknik Arsitektur, lulusan perguruan tinggi yang sudah berpengalaman dalam bidang desain perencanaan Tapak.

5. Surveyor

Minimal Mahasiswa yang sesuai dengan bidangnya.

Semua tenaga ahli beserta tenaga asisten tenaga ahli yang diusulkan adalah tenaga ahli yang berpengalaman dalam pekerjaan bidang infrastruktur, sedangkan mengenai kebutuhan minimal akan dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1. Tenaga Ahli dan Lama Penugasan

NONAMA PENUGASANJUMLAHLAMA PENUGASAN

1.

2.

3.

4.

1.Tenaga Ahli

Team Leader

Tenaga Ahli Arsitektur

Tenaga Ahli LingkunganTenaga Ahli Geodesi/Geografi

Tenaga Penunjang

Surveyor1 orang

1 orang

1 orang

1 orang

1 orang12 Minggu

8 Minggu

8 Minggu

8 Minggu

4 Minggu

Erosi Tebing

(cliff)

Erosi Sungai

Erosi Dasar Laut

Deposit dibawa oleh ketinggian muka air laut

Deposit dibawa oleh ketinggian muka air laut

Sedimen Pantai Saat Ini

Sedimen mengendap/tertinggal di dasar pantai

Persiapan

Pengumpulan data

Analisis dan Sintesis data

Perencanaan Lanskap

Persiapan administrasi dan kelengkapan teknis

Data Primer: survei lapangan, pengukuran, wawancara

Data Sekunder: peraturan kebijakan, data ekologis, data fisik

Ruang Ekologis Ruang Fisik

Rencana ruang (zonasi kawasan perencanaan)

- Ruang konservasi

- Ruang semi konservasi

- Ruang non konservasi

Pembuatan Peta lanskap sempadan (fungsionalisasi dan pemanfaatan kawasan sempadan)

LAPORAN PENDAHULUAN

CV. MEGAH JAYA MANDIRI - 39