MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR: xxxxxx /ESDM/2007

TENTANGPEMBERLAKUAN SECARA WAJIB

STANDAR NASIONAL INDONESIA TABUNG BAJA LPG BESERTA KATUP PENGAMANNYA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Menimbang : bahwa dalam rangka penerapan dan menjamin standar dan mutu produk tabung baja LPG beserta katup pengamannya untuk memberikan kepastian keamanan kepada pengguna serta mendorong terciptanya pengadaan dan pendistribusian tabung baja dan katup LPG yang aman di dalam negeri, perlu memberlakukan SNI Tabung Baja LPG beserta Katup Pengamannya secara wajib dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri No. 0030 Tahun 2005 tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERLAKUAN SECARA WAJIB

STANDAR NASIONAL INDONESIA TABUNG BAJA LPG BESERTA KATUP PENGAMANNYA

Pasal 1Memberlakukan secara wajib 7 (tujuh) Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG beserta Katup Pengamannya sebagai berikut;

1. SNI 19-1452-2006; Tabung Baja LPG2. SNI 19-1591-2006; Katup Tabung Baja LPG3. SNI 07-3018-2006; Baja Pelat, Strip dan Lembaran Canai Panas

Untuk Tabung Gas4. SNI 05-3563-1994; Bejana Tekan 1A5. SNI 07-0408-1989; Cara Uji Tarik Logam6. SNI 07-0722-1989; Baja Karbon Canai Panas Untuk Konstruksi

Umum7. SNI 19-0411-1989; Cara Uji Pukul Charpy

Pasal 2Tabung Baja LPG beserta Katup Pengamannya yang diedarkan, dipasarkan dan/atau diperdagangkan di dalam negeri yang berasal dari hasil produksi dalam negeri dan yang berasal dari impor wajib memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal1.

Pasal 3Tabung Baja LPG beserta Katup Pengamannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang memenuhi SNI dinyatakan dengan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4Perusahaan yang memproduksi, mengedarkan, memasarkan dan/atau memperdagangkan Tabung Baja LPG beserta Katup Pengamannya wajib:

a. mempunyai SPPT SNIb. membupijkan tanda SNI Tabung Baja LPG beserta Katup

Pengamannya pada setiap produk sesuai dengan penandaan SNI

Pasal 5

(1) Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang telah diakreditasi atau Lembaga Sertifikasi Luar Negeri yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

(2) Dalam hal Tabung Baja LPG beserta Katup Pengamannya yang berasal dari impor tidak dilengkapi Sertifikat Produk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi atau Laboratorium yang terakreditasi dan/atau diakui oleh KAN.

(3) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menunjuk Lembaga Sertifikasi atau Laboratorium yang terakreditasi dan/atau diakui dan yang telah diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Pasal 6

(1) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berkoordinasi dengan instansi terkait melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Menteri ini.

(2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan standar wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilakukan oleh Inspektur Migas (PPNS Migas) sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelanggaran terhadap peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Menteri berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan: di Jakarta

Pada tanggal: xxxxxx Tahun 2007

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan:1. Menko Bidang Perekonomian 2. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu3. Para Pejabat Eselon I Departemen ESDM4. Ketua Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia5. Kepala Badan Standardisasi Nasional