Draf Kontrak 2014 Pud

1

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi :

.................................... [.............................]

KECAMATAN ......................... KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR : 602.1 / ........... / 429.105 / BM / 2014. Tanggal : ......................... 2014.

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Kontrak) dibuat dan ditandatangani di Banyuwangi pada hari ............. tanggal .............. bulan ............ tahun Dua Ribu Empatbelas (..-..-2014) antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebagai berikut :

Nama : .............................. NIP. : .................. Jabatan : ....................... yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi), yang berkedudukan di Jalan HOS Cokroaminoto No. 101 Banyuwangi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/117/KEP/429.011/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013, selanjutnya disebut PIHAK KESATU dan Nama : ........................................... Jabatan : Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV./PT. .................................. yang berkedudukan di Jalan ........................................... Banyuwangi sesuai dengan Akta Notaris .......................... Nomor ... tanggal ...., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Jalan HOS Cokroaminoto No. 101 Telepon (0333) 421695 Fax. 410445

BANYUWANGI

2

Kedua belah Pihak telah bersepakat mengadakan ikatan Kontrak Pekerjaan Konstruksi, untuk melaksanakan Kegiatan ................................................ Lokasi Kecamatan ...................... pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi, yang pembiayaannya dari Dana APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013 No. DPA : 1.03.02.18.03.5.2. Kode Rekening 5.2.3.21.01. Berdasarkan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan peraturan Presiden No 70 tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya, maka dengan ini disetujui oleh kedua belah pihak sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Tujuan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi ini bahwa, PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara Kegiatan ................................................ Lokasi Kecamatan ...................... Kabupaten Banyuwangi, sehingga Kegiatan yang dilaksanakan tersebut selesai dan diserahkan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi.

PASAL 2 STATUS HUKUM

1. Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam Kontrak Pekerjaan Konstruksi ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam Syarat Kontrak Pekerjaan Konstruksi tersebut dibawah ini dan tunduk kepada Petunjuk Teknis.

2. Ketentuan dan Syarat syarat Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi mengikat kedua belah pihak kecuali yang secara jelas dimodifikasi atau diubah dalam Kontrak Pekerjaan Konstruksi ini.

3. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut Dokumen Kontrak) merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini: a) Adendum Kontrak; b) Pokok Perjanjian c) Syarat-syarat umum Kontrak ( SSUK ) d) Syarat-syarat Khusus Kontrak ( SSKK ) e) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga dan lampiran lainnya; f ) Spesifikasi Teknis g) Gambar-Gambar; h ) Dokumen lainnya seperti Jaminan Pelaksanaan, Uang muka, SPBJ, BAHP dan BAPP

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka (3) di atas:


3

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1) Kontrak Pekerjaan Konstruksi ini mencakup dan mengikat kedua belah pihak yang bersangkutan, termasuk para pelaksana, pengganti dan wakil wakil yang sah, secara bersama- sama atau sendiri- sendiri berhak atas manfaat dan bertanggung jawab atas Kontrak Pekerjaan Konstruksi ini.

2) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam Surat Perjanjian yang meliputi : (a) PIHAK KESATU mempunyai Hak dan Kewajiban untuk:

1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA; 2) Meminta laporan-laporan secara periodik setiap minggunya mengenai pelaksanaan pekerjaan

yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk

kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah

ditetapkan kepada PIHAK KEDUA. (b) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan Kewajiban untuk:

1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kemajuan fisik yang dicapai di lapangan dan dinyatakan diterima oleh PIHAK KESATU;

2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

3) Melaksanakan Pemeriksaan lapangan bersama ( Mutual Check 0%) terhadap kondisi fisik dan struktur pekerjaan yang akan dilaksanakan dan dituangkan dalam laporan lengkap disertai gambar dan foto dokumentasi sebagai bagian dari Kontrak dan selanjutnya diserahkan kepada PIHAK KESATU ;

4) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan setiap minggunya kepada PIHAK KESATU tiap hari senin ; 5) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan

dalam Kontrak; 6) Melaksanakan dan meyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab

dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

7) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK KESATU;

8) Menyerahkan hasil pekerjaan paling lambat pada akhir masa pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

9) Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan meminimalisir kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PIHAK KEDUA.

3) PIHAK KEDUA, sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK KESATU, memiliki keahlian profesional,

personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Dokumen Kontrak;


4

4) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani

Dokumen Kontrak dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;

5) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyetujui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan

penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 2) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 3) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa semua ketentuan dalam

Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

PASAL 4 JAMINAN PELAKSANAAN

1) Untuk menjamin penyelesaian pelaksanaan kegiatan dengan baik PIHAK KEDUA telah menyerahkan

kepada PIHAK KESATU Jaminan Pelaksanaan kegiatan sebesar 5 % dari nilai Kontrak Pekerjaan Konstruksi berupa jaminan dari Bank Umum/Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi (unconditional) dengan Nomor Jaminan : No. BGN ..................... tanggal : .........................

2) Apabila jangka waktu berlakunya Surat Jaminan tersebut telah berakhir, sedangkan jangka waktu

penyelesaian kegiatan belum selesai, maka PIHAK KEDUA berkewajiban memperpanjang masa berlakunya Surat Jaminan tersebut.

3) Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang kurangnya sejak tanggal penanda tanganan Kontrak

sampai dengan serah terima pekerjaan pertama (PHO). 4) Surat Jaminan pelaksanaan tersebut akan diserahkan kembali oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK

KEDUA, setelah serah terima pekerjaan pertama selesai sesuai ketentuan.

PASAL 5 JENIS DAN NILAI KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI

1) Jenis Kontrak Pekerjaan Konstruksi ini didasarkan pada Sistem Harga Satuan (Unit Price).

Nilai Kontrak Pekerjaan Konstruksi diperoleh dari penawaran PIHAK KEDUA sesuai dengan surat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Banyuwangi tentang Laporan Hasil Lelang Nomor : 602.1/......./PPK-......./POKJA-...../2014 tanggal : ............................. Nilai Kontrak Pekerjaan Konstruksi yang sesungguhnya adalah hasil kali harga satuan kegiatan dengan volume kegiatan setelah diadakan Mutual Chek. Setelah nilai Kontrak Pekerjaan Konstruksi yang sesungguhnya diketahui, akan dilakukan Amandemen Kontrak Pekerjaan Konstruksi. Berita Acara Pengukuran Bersama (Mutual Chek) akan merupakan lampiran Amandemen Kontrak Pekerjaan Konstruksi ini.


5

2) Total Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 0,00 (......................... ),

yang dibebankan pada DAK : Rp. 0,00 dan APBD : Rp. 0,00 Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013 yang tertuang dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi Nomor : 1.03.02.18.03.5.2 Kode Rekening 5.2.3.21.01.

PASAL 6 PENGAWASAN

1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan seperti Pasal 1 Kontrak Pekerjaan Konstruksi ini

dilakukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KETIGA yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU. 2). PIHAK KESATU menunjuk Pengawas atau Konsultan Pengawas yang bertindak selaku wakil Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi dan diberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis.

3). Bilamana Pengawas atau Konsultan Pengawas yang ditunjuk sesuai ayat (2) pasal ini tersebut diatas

berhalangan atau terjadi perubahan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya, PIHAK KESATU akan segera mengganti/menunjuk Pengawas atau Konsultan Pengawas lain secara tertulis disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

4). Pengawas atau Konsultan Pengawas yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU berhak memperingatkan baik

secara tertulis atau lisan untuk kemudian menghentikan pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA apabila ada temuan pada pekerjaan yang tidak sesuai Perencanaan.

5). PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai

dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak/Kontrak ini.

PASAL 7 JANGKA WAKTU BERLAKUNYA KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI

1). Kontrak Pekerjaan Konstruksi ini berlaku sejak tanggal ditandatangani Kontrak ini sampai tanggal Berita

Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan ( FHO).

PASAL 8

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1). PIHAK KESATU berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada PIHAK KEDUA sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.

2). Pelaksanaan Pekerjaan harus sudah dimulai selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya

Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ).

3). Seluruh Kegiatan Pekerjaan Konstruksi ini sudah harus diselesaikan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan diterima dalam kondisi baik oleh PIHAK KESATU dalam jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Pertama Kegiatan.


6

4). Jangka waktu pelaksanaan adalah .......................................... hari kalender terhitung sejak tanggall dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu sejak tanggal : ................. s/d .......................

5). Jangka / waktu pelaksanaan tersebut dalam ayat (3) pasal ini tidak dapat diperpanjang, kecuali dengan

persetujuan PIHAK KESATU dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, selanjutnya akan dilakukan Adendum terhadap Kontrak ini.

6). Alasan dimaksud dalam ayat (4) pasal ini disebabkan hal-hal yang diluar kelalaian/kemampuan PIHAK

KEDUA antara lain : a. Adanya perubahan desain dalam masa pelaksanaan, masalah dalam pembebasan tanah yang harus

dibuktikan dengan surat tertulis dari PIHAK KESATU. b. Adanya Keadaan Kahar sesuai dalam pasal 15 Kontrak ini.

PASAL 9 PENGALIHAN DAN / ATAU SUB KONTRAK

1) PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan utama Kontrak ini. 2) SubKontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis setelah

persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU. 3) PIHAK KEDUA tetap bertanggungjawab atas sebagian pekerjaan yang disubKontrakkan.

PASAL 10 PENYERAHAN HASIL DAN JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN PEKERJAAN

1) Segera setelah seluruh pekerjaan diselesaikan, PIHAK KEDUA dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK KESATU untuk melaksanakan Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO).

2) Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan dikeluarkan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan terhadap hasil pekerjaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan.

3) Jangka waktu pemeliharaan selama 6 (Enam) bulan atau 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

4) Selama masa pemeliharaan PIHAK KEDUA diwajibkan menjaga kondisi pekerjaan yang telah di selesaikan sesuai petunjuk dan saran PIHAK KESATU.

5) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Masa Pemeliharaan selesai, akan dikeluarkan Berita Acara Penyerahan Kedua Hasil Pekerjaan/Final Hand Over (FHO). Selama masa Pemeliharaan PIHAK KESATU dapat memberi sanksi dengan menarik Jaminan Pemeliharaan apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pemeliharaan serta mengabaikan peringatan dari PIHAK KESATU.


7

6) Selama jangka waktu pemeliharaan yang telah ditentukan pada ayat (3) pasal ini, jika terdapat kerusakan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA diwajibkan memperbaiki kerusakan pekerjaan sampai tercapainya kesempurnaan hasil pelaksanaan pekerjaan.

7) Apabila PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan perbaikan-perbaikan akibat terjadinya kerusakan

selama masa pemeliharaan karena sesuatu sebab PIHAK KESATU dapat menunjuk PIHAK LAIN untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut, atas beban biaya PIHAK KEDUA atau PIHAK KESATU menarik Jaminan Pemeliharaan untuk digunakan memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut.

8) Hasil Pekerjaan Konstruksi memiliki umur konstruksi 10 (Sepuluh) tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Akhir.

PASAL 11

CARA PEMBAYARAN 1) Semua pembayaran dibebankan pada APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013 dengan No.

DPA : 1.03.02.18.03.5.2 Kode Rekening 5.2.3.21.01, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termijn.

2) Semua pembayaran dilakukan secara langsung lewat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi.

3) Pembayaran Angsuran (Termijn) dilakukan sebagai berikut :

3.1. Jumlah harga Kontrak kegiatan tersebut dalam Pasal 5 Ayat 2 Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 0,00 (.....................................), dengan termijn pembayaran sebagai berikut : 3.1.1. Besarnya uang yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA atas biaya pelaksanaan Kontrak

Pekerjaan Konstruksi ini, pada setiap tahap pembayaran adalah jumlah harga nilai kemajuan pelaksanaan pekerjaan setelah dikurangi pembayaran termijn terdahulu, angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada serta pajak.

3.1.2. Pada setiap tahap pembayaran angsuran (termijn) PIHAK KEDUA harus melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Prestasi Pekerjaan.

3.1.3. Pada setiap tahap angsuran (termijn), PIHAK KEDUA harus menyerahkan : a. Bukti angsuran pengembalian uang muka. b. Bukti Pembayaran Pajak (Surat Setoran Pajak). c. Bukti Pembayaran Denda (apabila ada).

3.2. Pembayatan Uang Muka. 3.2.1. PIHAK KEDUA tidak mengambil uang muka sebesar 20 % (Dua Puluh Persen) dari Nilai

Kontrak untuk Non Kecil yaitu 20 % x Rp. 0,00 = Rp. 0,00 ( .... ) dan Usaha Kecil 30 % (Tiga Puluh Persen) dari Nilai Kontrak yaitu 30 % x Rp. 0,00 (......), dibayar setelah Kontrak ditanda tangani dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK KESATU Garansi Bank untuk uang muka dari Bank Pemerintah atau Bank lain / Lembaga Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang besarnya sekurang-kurangnya sama dengan uang muka yang diberikan ;

3.2.2. Masa berlakunya Nilai Jaminan Uang Muka berupa Garansi bank sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan pekerjaan ;

3.2.3. Uang muka tersebut diatas dapat diberikan apabila PIHAK KEDUA mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KESATU disertai dengan rencana Penggunaan Uang Muka untuk pekerjaan sesuai dengan Kontrak.


8

3.2.4. Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan dan selambat-lambatnya harus lunas pada saat pembayaran pekerjaan mencapai prestasi fisik 100 % (Seratus persen).

3.2.5. Apabila berlakunya Surat Jaminan Bank Umum/Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi untuk uang muka hampir berakhir, sedang uang muka belum habis diperhitungkan maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperpanjang masa berlakunya. Apabila masa berlakunya Jaminan tersebut sisa 1 (satu) hari kerja dan perpanjangan masa berlakunya belum diserahkan oleh PIHAK KEDUA pada PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak mencairkan Jaminan diatas tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dan menyetorkan kepada Kas Negara setelah dikurangi dengan jumlah angsuran uang muka yang telah diterima oleh PIHAK KESATU sedangkan sisanya dikembalikan kepada PIHAK KEDUA.

3.3. Pembayaran Angsuran : 3.3.1. Pembayaran Termijn sebesar 50 % yaitu :

50 % x Rp. 0,00 = Rp. 0,00 ( ................................), yang dibebankan DAK : Rp. 0,00 dan APBD : Rp. 0,00 dilakukan apabila Berita Acara Pemeriksanaan Hasil Prestasi kegiatan tingkat pencapaian prosentase fisik : 55 % dan telah dilakukan peninjauan lapangan bersama PPTK, Konsultan Supervisi / Pengawas, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan PIHAK KEDUA, serta disetujui oleh PIHAK KESATU dan Pengguna Anggaran.

3.3.2. Pembayaran Termijn sebesar 45 % yaitu : 45 % x Rp. 0,00 = Rp. 0,00 ( .......................... ) yang dibebankan DAK : Rp. 0,00 dan APBD : Rp. 0,00 dilakukan apabila pelaksanaan fisik yang dinyatakan dengan syarat syarat sebagai berikut : a. Berita Acara Pemeriksanaan Hasil Prestasi kegiatan tingkat pencapaian prosesntase fisik : 100 % dan telah dilakukan peninjauan lapangan bersama PPTK, Konsultan Supervisi / Pengawas, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan PIHAK KEDUA, serta disetujui oleh PIHAK KESATU dan Pengguna Anggaran.

b. Berita Acara Serah Terima Pertama (ST I) atau Profesional Hand Over ( PHO ). c. Dalam Masa Pemeliharaan PIHAK KEDUA harus memelihara fisik pekerjaan sampai adanya Berita Acara Pemeriksaan Masa Pemeliharaan selesai.

d. Apabila dilakukan penyerahan pertama pekerjaan maka PIHAK KEDUA wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

3.3.3. Pembayaran Termijn sebesar 5 % yaitu : 5 % x Rp. 0,00 = Rp. 0,00 (................................), yang dibebankan DAK : Rp. 0,00 dan APBD : Rp.0,00 akan dibayarkan pada PIHAK KEDUA setelah masa pemeliharaan selesai, atau setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Pemeliharaan berupa Surat jaminan dari bank Umum sebesar 5 % dari harga kegiatan yang merupakan retensi masa Pemeliharaan dengan masa berlaku sesuai masa pemeliharaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 (ayat 3) Perjanjian ini dan Jaminan tersebut dapat diserahkan kembali kepada PIHAK KEDUA setelah masa pemeliharaan selesai dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan kegiatan dalam lingkup pemeliharaan kegiatan telah diselesaikan oleh

PIHAK KEDUA dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Masa Pemeliharaan Selesai.


9

2. Berita Acara Serah Terima Kedua (ST II) atau Final Hand Over (FHO). 3. Dalam Masa Pemeliharaan PIHAK KEDUA harus memelihara Fisik Pekerjaan sampai

adanya Berita Acara Pemeriksaan Masa Pemeliharaan selesai. 4. Apabila dalam masa pemeliharaan terdapat kerusakan dan PIHAK KEDUA tidak

melakukan perbaikan setelah adanya teguran II (Dua) dari PIHAK KESATU maka PIHAK KESATU berhak mencairkan jaminan pemeliharaan tersebut untuk membiayai perbaikan atau pemeliharaan.

3.4. PIHAK KEDUA bersedia untuk diadakan Pemeriksaan lanjutan setelah Serah Terima Pertama

Pekerjaan ( ST I ) dan apabila ditemukan adanya kekurangan volume dalam pelaksanaan PIHAK KEDUA bersedia untuk mengembalikan kekurangan volume yang telah terbayar tersebut (berdasarkan perhitungan) kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam waktu kurang dari 1 (Satu) Tahun Anggaran.

3.5. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100 % (Seratus persen) sampai

habis masa pelaksanaan dan melampuai Tahun Anggaran berjalan, maka PIHAK KEDUA diberikan kesempatan untuk melaksanakan sisa pekerjaan tersebut disertai denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari Nilai Kontrak perhari maksimal 50 hari dan pembayarannya dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya dan dibuatkan Adendum perpanjangan waktu pembayaran dan PIHAK KEDUA harus memperpanjang waktu Jaminan Pelaksanaan.

PASAL 12 PAJAK DAN BIAYA LAIN - LAIN

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, retribusi, bea, dan pungutan lain yang

dibebankan oleh Peraturan Perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. 2. PIHAK KEDUA harus membayar retribusi yang dikenakan atas penyediaan pelayanan dan/atau

laboratorium yang ditunjuk PIHAK KESATU sebagaimana disyaratkan untuk memenuhi seluruh pengendalian mutu dari spesifikasi dalam Kontrak.

PASAL 13 PERUBAHAN KEGIATAN

1) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat

pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PIHAK KESATU bersama PIHAK KEDUA dapat melakukan perubahan Kontrak melalui rapat pra pelaksanaan atau Pre Construction Meeting (PCM) yang meliputi antara lain: a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; b. Menambah dan a tau mengurang i jen is peker jaan ; c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan ; atau d. Mengubah jadwal pelaksanaan.


10

2) Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh

perseratus) dari nilai Kontrak awal. 3) Perubahan pekerjaan yang disepakati dalam rapat pra pelaksanaan atau Pre Construction Meeting (PCM)

dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak. 4) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PIHAK KESATU atas pertimbangan yang

layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. pekerjaan tambah; b. perubahan disain; c. keterlambatan yang disebabkan oleh PIHAK KESATU; d. masalah yang timbul di luar kendali PIHAK KEDUA; dan/atau keadaan kahar.

5) Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat keadaan kahar.

6) PIHAK KESATU dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan

penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA. 7) Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

PASAL 14 PENGGUNAAN BAHAN DAN PERALATAN

1) Bahan- bahan dan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak ini harus :

a. Memenuhi syarat syarat dan ketentuan ketentuan yang tercantum dalam spesifikasi teknik. b. Menggunakan bahan bahan dan atau peralatan hasil produksi dalam negeri.

2) Bahan bahan yang diperlukan untuk kegiatan diusahakan oleh PIHAK KEDUA dengan catatan bahwa

PIHAK KESATU berhak menolak, jika dalam kenyataan tidak sesuai dengan syarat syarat dan ketentuan ketentuan yang diberikan serta harus segera memindahkan dari lokasi kegiatan.

PASAL 15 KEADAAN KAHAR

1) PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dan keterlambatan kegiatan yang telah di

tetapkan apabila terjadi keadaan Kahar. Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak Para Pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

2) Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:

a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; dan/atau f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan

dan menteri teknis terkait.


11

3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.

4) Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan

Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat

belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

6) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PIHAK KESATU memerintahkan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

PASAL 16 KESELAMATAN KERJA

1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan harus mematuhi peraturan-peraturan yang berhubungan

dengan ketentuan tentang keselamatan kerja dan tanggungjawab serta wajib melakukan usaha-usaha agar para pekerja dalam melaksanakan kegiatan terjamin keamanan, keselamatan kerja, kesehatan dan kebersihan dilingkungan lokasi kegiatan.

2) PIHAK KEDUA diwajibkan menyetor pembayaran iuran Jamsostek sesuai dengan Ketentuan dan

Undang-undang yang berlaku, dan menyampaikan bukti setoran tersebut kepada PIHAK KESATU. 3) PIHAK KEDUA wajib menjaga ketertiban lingkungan setempat / dilokasi kegiatan. 4) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas setiap kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA

dalam pelaksanaan ayat (1) dan (2) pasal ini.

PASAL 17 SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAK

1) Pemberhentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar. 2) Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PIHAK KESATU wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai

dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.


12

3) Pemutusan Kontrak dilakukan apabila : a) Kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak atau berdasarkan

penelitian PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan ;

b) Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (Lima Puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

c) PIHAK KEDUA lalai / cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan d) tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ; e) PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, Kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses pengadaan

yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang ; dan atau f) Pengajuan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan atau pelanggaran persaingan sehat

dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang. 4) Dalam pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA ; a). Jaminan pelaksanaan dicairkan ; b). Sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila

diberikan ) ; c). PIHAK KEDUA dikenakan sanksi daftar Hitam selama 2 (Dua) tahun kalender sejak tanggal

ditetapkan. 5) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PIHAK KESATU terlibat penyimpangan prosedur, dugaan

KKN, dan atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK KESATU dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para Pihak dalam penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para Pihak

terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut malalui musyawarah untuk mufakat 2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian

perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui Arbritase, Alternatif perselisihan sengketa atau Pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


13

PASAL 19 KETENTUAN PENUTUP

Dengan Kesaksian ini, pihak pihak yang bersangkutan telah menandatangani Kontrak ini atas nama masing masing dan dilaksanakan di Kantor PIHAK KESATU pada hari dan tahun yang tercantum diatas. Kontrak Pekerjaan Konstruksi beserta lampiran lampirannya yang merupakan bagian tak terpisahkan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, diperuntukkan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta tembusan sebagai tindasan yang disampaikan kepada : 1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Kabupaten Banyuwangi .............................. 1 rangkap 2. Bendahara Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya

Dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi ............................. 1 rangkap 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) .............................. 1 rangkap 4. Bagian Program Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi .............................. 1 rangkap PIHAK KEDUA

PT./CV.. ..............................

PIHAK KESATU

KEPALA BIDANG BINA MARGA

Selaku PIHAK KESATU / Pejabat Pembuat Komitmen

ABDUL CHOLIK, ST Direktur

Pembina NIP. 19590809 198003 1 012

Menyetujui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI Selaku Pengguna Anggaran

Ir. H. MUJIONO, M.Si Pembina NIP. 19660915 199602 1 002

Documents

Draf Kontrak 2014 Pud