DPUPRPKP - KotaRencana Kerja Tahunan (RKT) Hal. 2 Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

RENCANA KINERJA TAHUNAN

(RKT)

DPUPRPKP KOTA BANJAR

TAHUN 2019

Jl. Prof. DR. Ir. H. Purnomosidi No. 1

Tlp. (0265) 743928 FAX. (0265)743928 Banjar. Twitter : DPU_Kotabanjar

E-Mail : [email protected]

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Page i

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kota Banjar merupakan salah satu dokumen perencanaan

yang dibuat berdasarkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dalam penyusunannya berpedoman pada

Peraturan Walikota Nomor : ......./17 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Banjar. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan implementasi program dan

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kota Banjar pada Tahun 2019 sebagai Capaian Organisasi

dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi melalui Kebijakan yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategisnya.

Pada sisi lain, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini juga dibuat dalam Rangka

meningkatkan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Banjar, yang dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya

berpedoman kepada Peraturan Pemerintah yang berlaku yang dituangkan dalam buku

Rencana Kinerja Tahunan ini.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini kami buat untuk dapat

dipergunakan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar pada

Tahun 2019.

Kepala

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Banjar

Ir. H. EDY DJATMIKO, MM

NIP. 19620416 199001 1 008

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Page ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................ i

Daftar Isi ................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ................................................................ 1

1.2. Tujuan ................................................................ 1

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................ 2

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi ................................................................ 19

2.2. Misi ................................................................ 20

2.3. Tujuan dan Sasaran ................................................................ 20

BAB III STRATEGI, KEBIJAKAN , PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Startegi dan Kebijakan ................................................................ 22

3.2. Program dan Kegiatan ................................................................ 23

BAB IV PENUTUP

Penutup ................................................................ 28

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Hal. 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu

menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berpedoman pada Peraturan Walikota

Nomor …… Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) .

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar merupakan

penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Tahun 2019 yang mengacu

kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar Tahun 2019-2023. RKT merupakan

acuan bagi pelaksanaan kegiatan 1 (satu) tahun yang memuat arah kebijakan

pembangunan dan prioritas pembangunan tahun 2019 yang kemudian dijabarkan

dalam Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Banjar.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Banjar yang antara lain mempunyai fungsi fasilitasi, koordinasi dan evaluasi,

dalam menyusun RKT tahun 2019 didasarkan pada pendekatan perencanaan SMART

(Specific, Measurable, Achievable, Resources avalliabillity and Time) dan Shewhart Cycle

(Plan-Do-Ceck-Act) yang merupakan perencanaan yang berbasis evaluasi dan

partisipatif. Paradigma ini akan membawa perencanaan program dan kegiatan dalam

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Banjar Tahun 2019 yang bermutu dan akuntabel.

1.2 Tujuan

1. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan

Permukiman dan perencanaan penganggaran;

2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan perencanaan jangka

menengah daerah antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan


Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-

2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Banjar Tahun 2018-2023.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Banjar merupakan unsur pelaksana bidang urusan Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang, Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman dan Bidang Urusan Pertanahan yang dipimpin oleh Kepala Dinas

yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris

Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membatnu Wali Kota dalam

melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan pekerjaan

umum berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Banjar mengemban tugas untuk melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kegiatan teknis, penyiapan bahan penyusunan

rencana kegiatan yang berkaitan dengan Ke PU-an, diantaranya mempunyai

tugas pengaturan, pembinaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan,

pengendalian dan pengamanan dalam penyelenggaraan bidang urusan Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang, Bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman dan Bidang urusan Pertanahan. Tugas Pokok dan fungsi Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota

Banjar mengacu pada Peraturan Wali Kota Banjar nomor : 54Tahun 2018 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Serta

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor : 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit

Pelaksana Teknis Daerah.


Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas,

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Banjar mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum,

Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar;

c. Pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar;

d. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat bidang Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan

oleh Unit Pelaksana Teknis;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar berdasarkan Peraturan Wali

Kota Banjar nomor 54 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas :

a. Dinas;

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman dalam melaksanakan tugas untuk membantu Wali Kota

melaksanakan bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang

urusan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang,

perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang,

perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan


penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta

pertanahan;

d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan

ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;

e. pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan

tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat,

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan

tugas Dinas serta pelayanan administratif. Sekretariat melaksanakan fungsi :

a. Pengoordinasian dan penyusunan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan

penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;

b. Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

c. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijkan daerah urusan Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pertanahan;

d. Pelayanan Administrasi dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Dinas; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Sekretariat membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian

Perencanaan dan Keuangan :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas secretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian

administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administatif

bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan

pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman

serta pertanahan. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan pekerjaan

umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta


pertanahan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan;

b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum

dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta

pertanahan;

c. Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pertanahan bidan tata

usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pekerjaan


pertanahan;

e. Pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas pekerjaan umum,

penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman bidang tata usaha

dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

f. Pembinaan aparatur sipil Negara pada subbagian umum dan kepegawaian;

g. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan tata usaha

dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan pekerjaan


pertanahan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan


2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian

administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif

serta pelaksanaan dan pengoordinasian penunjang urusan bidang perencanaan,

evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan

masyarakat, keuangan serta aset urusan pekerjaan umum dan penataan ruang,

perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan. Subbagian

Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan

penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan

bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data,

informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;


b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum

dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta

pertanahan;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman bidang perencanaan,


masyarakat, keuangan serta aset;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pekerjaan


pertanahan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan,

data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;

e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman bidang

perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan

hubungan masyarakat, keuangan serta aset;

f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Perencanaan dan

Keuangan;

g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan,


masyarakat urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan

kawasan permukiman serta pertanahan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait dengan


c. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan

urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Bidang

Bina Marga mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang

perencanaan jalan dan jembatan dan pembangunan dan pemeliharaan jalan

dan jembatan;


b. Pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang

perencanaan jalan dan jembatan dan pembangunan dan pemeliharaan jalan

dan jembatan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan

ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan pembangunan dan

pemeliharaan jalan dan jembatan;

d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

bidang perencanaan jalan dan jembatan dan pembangunan dan

pemeliharaan jalan dan jembatan;

e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Bina Marga; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan

fungsinya.

membawahi :

1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;

Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Seksi

Perencanaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

bidang perencanaan jalan dan jembatan dan jembatan, bidang

penyelenggaraan jalan daerah;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

bidang perencanaan jalan dan jembatan dan jembatan, bidang



penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan jembatan,

bidang penyelenggaraan jalan daerah;


ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan jembatan, bidang


e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perencanaan Jalan dan

Jembatan; dan


f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan

fungsinya.

2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan

ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan

kepada daerah. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

mempunyai fungsi :


bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan bidang



bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan bidang



penataan ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan

jembatan bidang penyelenggaraan jalan daerah;

d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum bidang

pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan bidang


e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan


fungsinya.

d. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

daerah. Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang

perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa dan pembangunan dan

pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa;


b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang

perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa dan pembangunan dan



ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa dan

pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa;

d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa dan pembangunan dan


e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Sumber Daya Air; dan


fungsinya.

membawahi :

1. Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungan dan Rawa; dan

Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada daerah. Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa

mempunyai fungsi :


bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa, bidang

pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengamanan pantai pada

wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang pengembangan dan

pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang

luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;


bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa, bidang






penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa,

bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengamanan pantai


pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang pengembangan dan




ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa, bidang





e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi,

Sungai dan Rawa; dan


fungsinya.

2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa.

Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa Pembangunan dan

Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Seksi Pembangunan dan

Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa mempunyai fungsi :


bidang pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan

rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengamanan

pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang pengembangan

dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi

yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

bidang pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan

rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengamanan

pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang pengembangan

dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi

yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;


penataan ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi,


sungai dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan

pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang

pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada

daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1

(satu) daerah;


ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai

dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan

pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang

pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada

daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1

(satu) daerah;

e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan

Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa; dan


fungsinya.

e. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan

perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada daerah. Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang

bangunan dan jasa konstruksi, penyehatan lingkungan permukiman

permukiman dan pengembangan kawasan;

b. pelaksanaan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang

bangunan dan jasa konstruksi, penyehatan lingkungan permukiman

permukiman dan pengembangan kawasan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perumahan dan kawasan

permukiman bidang bangunan dan jasa konstruksi, penyehatan lingkungan

permukiman permukiman dan pengembangan kawasan;

d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan perumahan dan kawasan

permukiman bidang bangunan dan jasa konstruksi, penyehatan lingkungan

permukiman permukiman dan pengembangan kawasan;

e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Cipta Karya; dan



fungsinya.

membawahi :

1. Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi

Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

daerah. Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman

bidang penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah, termasuk

pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan

gedung, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di

daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi,

penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah,

penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) dan

pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib

pemanfaatan jasa konstruksi;

b. pelaksanaan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman

bidang penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah, termasuk

pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan

gedung, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di

daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi,

penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah,

penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) dan

pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib


c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perumahan dan kawasan

permukiman bidang penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah

daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik

fungsi bangunan gedung, penyelenggaraan penataan bangunan dan

lingkungannya di daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil

konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan

daerah, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan


kecil) dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib


d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan perumahan dan kawasan

permukiman bidang penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah

daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik

fungsi bangunan gedung, penyelenggaraan penataan bangunan dan

lingkungannya di daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil

konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan

daerah, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan

kecil) dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib


e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Bangunan Gedung dan Jasa

Konstruksi; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan


2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;

Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

daerah. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi :


bidang pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam

daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik

dalam daerah, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh

pada daerah;





pada daerah;

c. pelaksanaan administrasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang





pada daerah;

d. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Penyehatan Lingkungan

Permukiman; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan

fungsinya.

3. Seksi Pengembangan Kawasan.

Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Seksi

Pengembangan Kawasan mempunyai fungsi :


bidang penyelenggaraan penataan ruang daerah;



c. pelaksanaan administrasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang


d. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi pengembangan kawasan;

dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan


f. Bidang Tata Ruang dan Perumahan

Bidang Tata Ruang dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan

permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada daerah. Bidang Tata Ruang dan Perumahan

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan

dan kawasan permukiman dan pertanahan bidang tata ruang dan layanan

pertanahan, perumahan dan pengembangan permukiman;

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan

dan kawasan permukiman dan pertanahan bidang tata ruang dan layanan

pertanahan, perumahan dan pengembangan permukiman;



ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan bidang tata ruang

dan layanan pertanahan, perumahan dan pengembangan permukiman;

d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang,

perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan bidang tata ruang dan

layanan pertanahan, perumahan dan pengembangan permukiman;

e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang Tata Ruang dan Perumahan; dan


fungsinya.

membawahi :

1. Seksi Tata Ruang dan Layanan Pertanahan

Seksi Tata Ruang dan Layanan Pertanahan melaksanakan urusan bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Seksi Tata Ruang

dan Layanan Pertanahan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan

pertanahan bidang penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas

perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang

melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan

prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil,

pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah, penyelesaian sengketa tanah

garapan dalam daerah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan

santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah,

penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian

tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah,

penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah, penyelesaian

masalah tanah kosong dalam daerah, inventarisasi dan pemanfaatan

tanah kosong dalam daerah, penerbitan izin membuka tanah dan

perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah;

b. pelaksanaan kebijakan urusan urusan pekerjaan umum dan penataan

ruang dan pertanahan bidang penyelenggaraan prasarana sarana dan

utilitas perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan

hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta

perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan


kecil, pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah, penyelesaian sengketa

tanah garapan dalam daerah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan









penataan ruang dan pertanahan bidang penyelenggaraan prasarana

sarana dan utilitas perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau

badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah

serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat

kemampuan kecil, pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah,

penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah, penyelesaian

masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh

pemerintah daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah,

serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee

dalam daerah, penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah,

penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah, inventarisasi dan

pemanfaatan tanah kosong dalam daerah, penerbitan izin membuka

tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam

daerah;


ruang dan pertanahan bidang penyelenggaraan prasarana sarana dan

utilitas perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan

hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta

perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan

kecil, pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah, penyelesaian sengketa

tanah garapan dalam daerah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan









e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Tata Ruang dan Layanan

Pertanahan; dan


fungsinya.

2. Seksi Perumahan;

Seksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan

bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah

dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Seksi Perumahan

mempunyai fungsi :


bidang penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana daerah,

fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi

program pemerintah daerah, penerbitan izin pembangunan dan

pengembangan perumahan dan penerbitan sertifikat kepemilikan

bangunan gedung;






bangunan gedung;

c. pelaksanaan administrasi urusan perumahan dan kawasan permukiman





bangunan gedung;

d. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perumahan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan



3. Seksi Pengembangan Permukiman.

Seksi Pengembangan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan

kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

yang diberikan kepada daerah. Seksi Pengembangan Permukiman mempunyai

fungsi:

a. perumusan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang

penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman

dan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh

dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;


bidang penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan

permukiman dan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman

kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;

c. pelaksanaan administrasi urusan perumahan dan kawasan permukiman

bidang penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan

permukiman dan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman

kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;

d. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pengembangan Permukiman;

dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas

dan fungsinya.

g. Jabatan Pelaksana;

h. Jabatan Fungsional.


BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang dinginkan pada

akhir periode perencanaan, yang mencerminkan cita-cita atau harapan yang di

capai dan dilandasi oleh kondisi eksisting permasalahan dan potensi serta

prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Kondisi yang

dicita – citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi di akhir periode yang

dapat diukur capainnya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha – usaha

pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki

tingkat hidup (level of living ) masyarakat.

Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan visi Pemerintah Kota Banjar

Tahun 2018 – 2023, maka visi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar 2018 – 2023 adalah :

“DENGAN IMAN DAN TAQWA KITA WUJUDKAN KOTA BANJAR YANG BERSIH

PEMERINTAHANNYA, SEJAHTERA MASYARAKATNYA, ASRI LINGKUNGANNYA

MENUJU BANJAR AGROPOLITAN"

Deskripsi singkat dari Visi tersebut untuk kemudahan mengingatnya dan

menjadi slogan pembangunan Kota Banjar tahun 2018-2023 adalah : “Banjar

Semakin Berseri”. Kata “Berseri” pada slogan tersebut merupakan singkatan

dari pokok-pokok Visi, yaitu : BERSIH, SEJAHTERA, dan ASRI. Berikut adalah

penjelasan dari visi tersebut :

1. Iman dan Taqwa mempunyai makna bahwa iman dan taqwa harus menjadi

landasan utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.

2. Bersih mempunyai makna bahwa kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang

terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh

profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel.


3. Sejahtera mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu

melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan

produktif, adanya ketentraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut.

4. Asri mempunyai makna bahwa kondisi lingkunan yang tertata, aman, sehat,

rindang, dan indah.

5. Agropolitan mempunyai makna bahwa kondisi Kota Banjar yang aktivitas

ekonominya berbasiskan agrobisnis, agroindustri, agrowisata, pusat distribusi

produk-produk ataupun jasa pertanian.

Dengan terumuskannya Visi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar tersebut, maka diharapkan

dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui

peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing.

2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan

dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan

baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan

fungsi serta dilandasi oleh visi tersebut, maka misi Dinas Pekerjaan Umum

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar yang ingin

mencapai pada tahun 2018 – 2023, yaitu :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Profesional dan

Akuntabel.

2. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan

2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan


Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar dalam jangka waktu

tahunan :

Misi Pertama : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang

Profesional dan Akuntabel

Tujuan : Meningkatkan sumber daya manusia yang

profesionalisme dan aktuntabel serta menerapkan

organisasi yang efektif dan efisien.

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan

profesionalisme pelayanan Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Misi kedua : Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Tujuan : Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana kota

Sasaran : 1. Meningkatnya Ruas Jalan dan Jembatan Perkotaan

yang memenuhi standar teknis

2. Berkembangnya Kawasan Strategis Kota Banjar

3. Meningkatnya fasilitas sumber daya air yang handal

untuk mendukung peningkatan hasil produksi

pertanian serta mengendalikan daerah potensial

pertanian dari bencana banjir

Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Lingkungan

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan

Permukiman yang ramah dan Layak Huni

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan

permukiman yang ramah lingkungan dan layak huni

di Kota Banjar

2. Meningkatnya Penataan Penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah


BAB III

STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

Perumahan dan Kawasan Permukiman, diperlukan strategi guna mencapai tujuan

dan sasaran yang dapat memberikan arahan dan pedoman kegiatan bagi setiap

aktivitas.

Strategi selama kurun waktu 2018-2023 untuk setiap sasaran ditetapkan

kebijakan sebagai berikut :

A. Bidang Bina Marga

Strategi : Penyelenggaraan pembangunan jalan, jembatan, dan bangunan

pelengkap yang berkelanjutan, memadai, dan layak.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

a. Membangun fasilitas-fasilitas pendukung untuk menuju Banjar

Agropolitan;

b. Percepatan pembangunan infrastruktur kebinamargaan.

B. Bidang Pengairan

Strategi : Tingkatkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.


Meningkatkan kondisi infrastruktur irigasi untuk mendukung konservasi,

pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.

C. Bidang Cipta Karya

Strategi : Efektifitas pembangunan dan pengelolaan drainase, Meningkatkan

pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman yang sehat, layak dan


memadai, Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah

strategis dan cepat tumbuh.

D. Bidang Tata Ruang

Strategi : Optimalisasi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang

secara berkelanjutan

c. Bidang Pertambangan dan Energi

Strategi: Fasilitasi akses masyarakat untuk memperoleh energi sumberdaya

mineral dengan kualitas dan kuantitas yang memadai.


a. Peningkatan daya listrik;

b. Penyediaan sarana dan prasarana listrik;

c. Pengembangan energi alternatif.

3.2. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk

mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program

dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna

mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan

pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar yang direncanakan meliputi :

A. Program Non Urusan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat


2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /

Operasional

5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

8. Penyediaan Alat Tulis Kantor

9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

13. Penyediaan Makanan dan Minuman

14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

15. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

16. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

17. Penyediaan Jasa Iklan / Publikasi

18. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

19. Penyediaan Jasa Informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pembangunan Gedung Kantor

2. Rehabilitasi Gedung Kantor

3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan Bahan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan


5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

Kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD

3. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4. Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD

5. Penyusunan Renstra SKPD

B. Program Urusan Wajib

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kegiatan :

1. Perencanaan T-1 Pembangunan Jalan dan Jembatan

2. Pembangunan Jalan

3. Pembangunan Jembatan

4. Peningkatan Jalan

5. Pembangunan Keermer Jalan

6. Pembangunan Drainase Jalan

7. Pembangunan Trotoar Jalan

2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan :

1. Pemeliharaan Rutin Jalan

2. Pemeliharaan Rutin Jembatan

3. Pemeliharaan Periodik Jalan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Kegiatan :

1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat

2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Peralatan Laboratorium

3. Pengadaan Alat-alat Berat

4. Pengadaan Peralatan Laboratorium

4. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

Kegiatan :

1. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

2. Perbaikan Saluran Drainase / Gorong-gorong


5. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kegiatan :

1. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

2. Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur

3. Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaan

6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

Kegiatan :

1. Verifikasi dan Kajian Teknis Perizinan

2. Penyusunan Dokumen HSGBN

7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Kegiatan :

1. Pembinaan Jasa Konstruksi

8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Kegiatan :

1. Perencanaan T-1

2. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

3. Peningkatan Saluran Tersier

4. Pembangunan Jaringan Irigasi

9. Program Pengendalian Banjir

Kegiatan :

1. Perencanaan T-1 Saluran Pembuang

2. Pembangunan Saluran Pembuang

3. Pemeliharaan Rutin Saluran Pembuang

10. Program Lingkungan Perumbahan Sehat

Kegiatan :

1. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh

2. Verifikasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

3. Penyehatan Lingkungan (Pendukung P2WKSS)

4. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Setempat

5. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Skala Komunitas

11. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Kegiatan :

1. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh

2. Verifikasi Pembangunan Perumbahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah


3. Penyehatan Lingkungan (Pendukung P2WKSS)

4. Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

5. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

Kumuh Perkotaan

6. Penyusunan Database Pengembangan Urusan Perumahan dan

Permukiman

7. Pemeliharaan Rutin PJU

8. Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum

12. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan

Kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

2. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

3. Penyusunan Kebijakan Rencana Tata Ruang

13. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kegiatan :

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Setempat

2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Skala Komunitas

3. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Perpipaan

4. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan

14. Program Pengembangan Akses Air Minum Layak

Kegiatan :

1. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Perpipaan

2. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan

15. Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Kegiatan :

1. Pengadaan Lahan

2. Penanganan Permasalahan Pertanahan Tanah Pemerintah


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan

untuk periode 1 (satu) tahunan yang merupakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan 1

(satu) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan

tahun 2019 yang kemudian dijabarkan dalam Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan

Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar tahun 2018-2023 merupakan

dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Banjar Tahun 2019-

2023.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Dinas

Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar

Tahun 2019 itu sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen

bersama seluruh komponen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Banjar,

Ir. H. EDY DJATMIKO, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda– IV/c

NIP. 19620416 199003 1 008

Documents

DPUPRPKP - KotaRencana Kerja Tahunan (RKT) Hal. 2 Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota