‘

NOMOR SOP : POM-01.03/CFM.01/SOP.01

TGL. PEMBUATAN : 4 Juni 2018

NO & TGL. REVISI : 00

TGL. EFEKTIF : 22 Juni 2018

DISAHKAN OLEH

:

NAMA SOP : KETERSEDIAAN DOKUMEN SUBSTANSI TEKNIS

PIMPINAN

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 58);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, tambahan Lembaran negara nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

1. Minimal Sarjana S-1 di bidang Sains, Terapan, Sosial, dan Hukum.

2. Mampu menganalisis Kebijakan Publik untuk fasilitasi bahan Pimpinan.

DOKUMEN

TERKENDALI

tambahan Lembaran Negara nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang

Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

DOKUMEN

TERKENDALI

14. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 657); dan

15. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun

2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat

dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1745).

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

POM-12.01/CFM.02 Perencanaan, Penganggaran, Monitoring,

Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Tahunan.

1. Alat tulis kantor.

2. Personal komputer/laptop.

3. Printer.

4. Scanner.

5. Alat penyimpanan data (flashdisk atau hardisk eksternal).

6. Alat komunikasi.

7. Jaringan Internet.

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila SOP Ketersediaan Dokumen Substansi Teknis Pimpinan tidak

dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mengganggu kinerja BPOM.

Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti

kegiatan dan bahan referensi.

DOKUMEN

TERKENDALI

S T A N D A R O P E R A S I O N A L P R O S E D U R M A K R O

KODE SOP : POM-01.03/CFM.01/SOP.01

NAMA SOP : KETERSEDIAAN DOKUMEN SUBSTANSI TEKNIS PIMPINAN

HALAMAN : 4 dari 7

A. Diagram Alir

Pimpinan Unit Terkait (Pusat dan

atau UPT)

Biro Hubungan Masyarakat

dan Dukungan Strategis

Pimpinan

Kelengkapan Waktu Output

1 Memberikan instruksi terkait

penyiapan substansi teknis.

Dokumen

/instruksi/surat

masuk

eksternal

dan/atau

internal

N/A Instruksi 1. Unsur pimpinan terdiri dari :

1) Kepala BPOM

2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Pimpinan

Eselon I)

2. Instruksi dapat berupa tulisan atau lisan.

3. Instruksi dapat diberikan oleh Kepala BPOM

kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

2 Menyiapkan bahan substansi

teknis

Instruksi 5 HK Rancangan Bahan 1. Biro Humas dan Dukungan Strategis Pimpinan

memantau penyiapan bahan substansi teknis oleh

unit kerja.

2. Unit Kerja dapat juga menginisiasi ketersediaan

bahan subtansi teknis.

3. Seluruh tahapan untuk ketersediaan dokumen

substansi teknis pada kegiatan yang bersifat

segera, harus diselesaikan dalam waktu 1 hari

kerja. 3 Melakukan verifikasi rancangan

bahan subtansi teknis.

Rancangan

Bahan

1 HK Rancangan bahan

4 Menyusun bahan subtansi teknis. Rancangan

bahan

5 HK Final Rancangan

bahan

Dalam hal tertentu, perbaikan Rancangan bahan

substansi teknis berdasarkan hasil koreksi

Pimpinan dapat melibatkan unit terkait.

5 Memeriksa rancangan bahan

subtansi teknis.

Final

Rancangan

bahan

N/A Dokumen subtansi

teknis

Rancangan bahan tidak diarsipkan kecuali berupa

dokumen substansi teknis final.

6 Menggunakan dokumen subtansi

teknis.

Dokumen

subtansi teknis

N/A

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Tidak Sesuai

Sesuai

Ada Koreksi

Final

1

DOKUMEN

TERKENDALI

S T A N D A R O P E R A S I O N A L P R O S E D U R M A K R O

KODE SOP : POM-01.03/CFM.01/SOP.01

NAMA SOP : KETERSEDIAAN DOKUMEN SUBSTANSI TEKNIS PIMPINAN

HALAMAN : 5 dari 7

Pimpinan Unit Terkait (Pusat dan

atau UPT)

Biro Hubungan Masyarakat

dan Dukungan Strategis

Pimpinan

Kelengkapan Waktu Output

7 Melakukan monitoring dan

evaluasi

Dokumen

substansi teknis

N/A Laporan Dilakukan untuk kegiatan yang menjadi Program

Strategis Pimpinan.

8 Menerima laporan hasil monitoring

dan evaluasi

Laporan N/A

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Keterangan

1

DOKUMEN

TERKENDALI

S T A N D A R O P E R A S I O N A L P R O S E D U R M A K R O

KODE SOP : POM-01.03/CFM.01/SOP.01

NAMA SOP : KETERSEDIAAN DOKUMEN SUBSTANSI TEKNIS PIMPINAN

HALAMAN : 6 dari 7

B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Ketersediaan dokumen subtansi teknis pimpinan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan penyiapan bahan pimpinan baik berupa bahan

informasi (hasil telaah, policy brief, ringkasan eksekutif), naskah/ pointer sambutan, materi presentasi, materi wawancara dengan media, atau

laporan/hasil monitoring dan evaluasi program strategis yang ditujukan kepada stakeholder internal maupun eksternal (nasional/internasional).

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya meliputi Inspektorat Utama, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor dan Zat Adiktif, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradiosional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Deputi Bidang Pengawasan Pangan

Olahan, dan Deputi Bidang Penindakan.

3. Unit terkait meliputi Unit Kerja Eselon II di Pusat dan UPT BPOM.

4. Instruksi tertulis dapat berupa lembar disposisi surat masuk, memo dinas, serta pesan/surat elektronik.

5. Rancangan dari hasil verifikasi tidak diarsipkan kecuali dalam bentuk data dukung dan substansi final.

C. Pihak yang Terkait

1. Kepala BPOM.

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

3. Unit Terkait (Pusat dan UPT BPOM).

4. Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan.

D. Formulir yang Digunakan

N/A

E. Output yang Dihasilkan

Dokumen subtansi teknis.

DOKUMEN

TERKENDALI

S T A N D A R O P E R A S I O N A L P R O S E D U R M A K R O

KODE SOP : POM-01.03/CFM.01/SOP.01

NAMA SOP : KETERSEDIAAN DOKUMEN SUBSTANSI TEKNIS PIMPINAN

HALAMAN : 7 dari 7

F. Bagan Proses Bisnis

PETA SUBPROSESPOM-01 PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

POM-01.01

Penyusunan Kerangka Regulasi

POM-01.02

Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-

Undangan

POM-01.03

Penyusunan Kebijakan

POM-01.04

Penyusunan Standar/Pedoman

POM-00

Seluruh Proses BPOM

POM-00

Seluruh Proses BPOM

Pemerintah

Pemerintah

Organisasi Internasional

Pelaku Usaha

Masyarakat

Akademisi

DOKUMEN

TERKENDALI