DKK fix

BAB I

PENDAHULUANA. Latar BelakangPembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga tercipta derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya menyelenggarakan upaya kegiatan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kehidupan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang harus terus diupayakan oleh pemerintah (Depkes RI, 2009).Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kesehatan.Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kepaniteraan Klinik Ilmu Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karanganyar, maka Bagian Kepaniteraan Klinik Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteraan Universitas Sebelas Maret bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karanganyar memberikan kesempatan pada dokter muda untuk mengetahui tugas DKK dimana para calon dokter diharapkan mengenal dan mempelajari tugas-tugas DKK secara struktural dan fungsional. Hal ini perlu untuk menyadarkan para dokter muda bahwa tugas dokter tidak hanya berperan sebagai peran fungsional saja (mendiagnosis dan memberikan intervensi pasien) tetapi juga harus dapat berorganisasi dan bekerjasama secara struktural demi mencapai suatu tujuan bersama yaitu tercapainya tahap kesehatan yang optimal bagi masyarakat.B. Tujuan1. Tujuan UmumUntuk mengetahui tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar2. Tujuan Khususa. Untuk mengetahui struktur organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.b. Untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyarc. Untuk mengetahui peran dokter dalam jabatan struktural organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.C. Manfaat1. Manfaat UmumDokter muda dapat mengetahui tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar1. Manfaat Khususa. Dokter muda dapat mengetahui struktur organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.b. Dokter muda dapat mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyarc. Dokter muda dapat mengetahui peran dokter dalam jabatan struktural organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.BAB II

KEGIATANA. Hari Pertama, Kamis 24 Mei 2014

1. Penerimaan dan Sambutan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten KaranganyarPenerimaan dan sambutan dokter muda oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, dr. Cucuk Heru Kusumo, M.Kes serta bimbingan mengenai struktur organisasi dan tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Bimbingan dimulai dengan diskusi mengenai tujuan dokter muda dalam menjalani stase IKM di Karanganyar.

2. Bimbingan dari Bidang Kesekretariatan

Bimbingan dari bidang Kesekretariatan disampaikan oleh bapak Drs. Bambang Tri H selaku sekretaris DKK, beliau membawahi sub bagian perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian. Beliau memberikan bimbingan mengenai organisasi structural dan fungsional dinas kesehatan, meliputi: sub bagian yang dibawahi sekretaris, yakni sub bagian perencanaaan, sub bagian keuangan dan sub bagian umum dan kepegawaian; struktur organisasi, jabatan struktural dan jabatan fungsional di DKK; siklus perencanaan dan pengangaran DKK Karanganyar.

3. Bimbingan dari Bidang Bina Kesehatan Keluarga

Bimbingan dari Bidang Bina Kesehatan Keluarga disampaikan oleh Bapak Agung Respati S.Sos, SH., M.Si, MM selaku kepala bidang bina kesehatan keluarga dan Bu Endang Sulastri selaku seksi kesehatan ibu dan anak. Materi yang disampaikan mengenai Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).Beliau menjelaskan angka kematian ibu dan angka kematian bayi sebagai indikator derajat kesehatan, program penurunan angka kematian ibu dan anak, program peningkatan angka kesehatan ibu dan anak, serta penyebab kematian ibu dan bayi. Beliau juga menjelaskan permasalahan kekerasan seksual terhadap anak dan langkah-langkah yang diambil oleh dinas kesehatan perihal masalah tersebut.

B. Hari Kedua, Jumat 22 Mei 2014

1. Bimbingan dari Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)

Bimbingan dari Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) disampaikan oleh Bapak Fatkul Munir, SKM, M.Kes.Materi yang disampaikan berupa program pemberantasan penyakit menular beserta tugas pokok bagian P2PL dan kegiatan imunisasi yang dilakukan di DKK Karanganyar dalam rangka pengendalian penyakit.

2. Bimbingan dari Bidang Promosi dan Kesehatan Institusi (Promkesi)

Bimbingan dari Bidang Promosi dan Kesehatan Institusi (Promkesi) disampaikan oleh Bapak Larsi W yang disampaikan seputar program promosi kesehatan di Kabupaten Karanganyar. Program Kesehatan Institusi yang terdiri dari tiga seksi yaitu UKBM, promosi kesehatan, dan PPJK. Selain itu beliau juga menjelaskan program dan fungsi dari masing-masing UKBM.

C. Hari Ketiga, Sabtu, 23 Mei 2014

1. Pembagian Lokasi Kegiatan Puskesmas dan Penyerahan Surat Pengantar kepada Kabupaten Karanganyar, Kecamatan dan Puskesmas.

Dari 15 dokter muda dibagi menjadi 4 kelompok kecil dengan pembagian Puskesmas: Puskesmas Karanganyar, Puskesmas Kebakkramat 1, Puskesmas Kerjo, dan Puskesmas Jatipuro.

2. Bimbingan Pelayanan Puskesmas

Bimbingan diberikan oleh dr. Dwi. Beliau menjelaskan fungsi puskesmas sebagai unit kesehatan tingkat kecamatan, antara lain: pusat kesehatan strata pertama, pusat pemberdayaan masyarakat, pusta pembangunan yang berwawasan kesehatan. Beliau juga menjelaskan bahwa puskesmas memiliki unit kesehatan wajib diantaranya: promkes, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, KIA dan KB, perbaikan gizi masyarakat, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta pengobatan. Selain kegiatan wajib puskesmas juga memiliki unit kesehatan pengembangan seperti: unit kesehatan kerja, unit kesehatan sekolah,unti kesehatan usia lanjut, dsb.

3. Penugasan Dokter Muda

Penugasan diberikan oleh dokter Endah berupa laporan kegiatan yang akan dilaporkan oleh dokter muda mengenai kegiatan yang dilakukan selama berada di dinas kesehatan.

4. Bimbingan dari Seksi Akreditasi, Sertifikasi, dan Lisensi

Bimbingan dari Seksi Akreditasi, Sertifikasi, dan Lisensidiberikan oleh bapak Sutopo, ST.Seksi ini berada di bawah Bidang Pelayanan Kesehatan. Materi yang disampaikan antara lain mengenai Surat Izin Praktik (SIP), Surat Tanda Registrasi (STR) dan pembahasan tentang internship.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Karanganyar1. Keadaan GeografiKabupaten Karanganyar merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sragen;

Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri;

Sebelah Barat berbatasa dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali.

2. Keadaan Penduduka. Pertumbuhan dan Kepadatan PendudukPenyebaran penduduk masih belum merata. Kepadatan penduduk di daerah perkotaan secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. b. Sex Ratio PendudukPerkembangan penduduk menurut jenis kelamin dapat dari perkembangan ratio jenis kelamin, yaitu perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Berdasarkan Data Karanganyar Dalam Angka Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar rasio jenis kelamin penduduk Karanganyar Tahun 2012 sebesar 98,80 (tahun 2011 : 99,39 tahun 2010 : 99). Hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. 3. Keadaan Sosial Ekonomia. Alokasi Anggaran Bidang KesehatanSesuai kesepakatan para Kepala Daerah diharapkan anggaran kesehatan memperoleh 15% dari APBD dan UU Nomor 36/2009 tentang kesehatan bahwa anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5% APBN dan 10% APBD di luar gaji. Namun secara umum belum banyak daerah yang dapat memenuhi angka tersebut.

b. Angka Beban TanggunganAngka beban tanggungan diperoleh dari perbandingan banyaknya orang yang tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan banyaknya usia produktif (usia 15-64 tahun). Berdasarkan Jumlah Penduduk menurut kelompok umur tersebut maka angka beban tanggungan (dependency ratio) penduduk Kabupaten Karanganyar tahun 2012 sebesar 47,68 turun dibanding tahun 2011 sebesar 53,05. Artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47 orang penduduk tidak produktif.

4. Tingkat PendidikanGrafik 2.2 : Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2012

Dari diagram di atas menunjukkan bahwa laki-laki lebih diprioritaskan dalam mendapatkan pendidikan daripada perempuan, meskipun jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.B. Tugas Pokok Fungsi

Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar adalah dinas pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. DKK Karanganyar mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kesehatan.

DKK Karanganyar sebagai dinas pelaksana kesehatan tingkat kabupaten membawahi 21 puskesmas yang tersebar di dalam 17 kecamatan, yaitu: Puskesmas Jatipuro, Puskesmas Jatiyoso, Puskesmas Jumapolo, Puskesmas Jumantono, Puskesmas Matesih, Puskesmas Tawangmangu, Puskesmas Ngargoyoso, Puskesmas Karangpandan, Puskesmas Karanganyar, Puskesmas Tasikmadu, Puskesmas Jaten I, Puskesmas Jaten II, Puskesmas Colomadu I, Puskesmas Colomadu II, Puskesmas Gondangrejo, Puskesmas Kebakkramat I, Puskesmas Kebakkramat II, Puskesmas Mojogedang I, Puskesmas Mojogedang II, Puskesmas Kerjo, dan Puskesmas Jenawi.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 (terlampir), yaitu meliputi:

1. Kepala Dinas Karanganyar, bertugas sebagai pemimpin DKK Karanganyar

2. Sekretariat, membawahi tiga sub bagian:

a. Sub Bagian Perencanaan

Tugas pokok fungsi sub bagian ini antaralain:

1) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan.

3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.

4) Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung mapun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.

5) Menyiapkan konsep naskah Dinas bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan atasan.

6) Menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dan laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing Bidang, Seksi dan Sub Bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan.

7) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional agar diketahui tingkat realisasinya.

8) Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) sesuai dengan indikator indikator yang telah ditetapkan.

9) Menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan penyusunan pedoman pembinaan teknis bidang kesehatan.

10) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan produk-produk hukum daerah bidang kesehatan.

11) Mengelola dan menganalisa data, informasi yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan pengembangan program sebagai bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten.

12) Mengkoordinasikan rencana program promosi dan kesehatan institusi, pelayanan kesehatan, bina kesehatan keluarga serta pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

13) Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi program pada semua Unit Kerja terkait di lingkungan Dinas Kesehatan.

14) Mengelola pemantauan dan evaluasi program pada semua unit kerja terkait di lingkungan Dinas Kesehatan.

15) Mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan program promosi dan kesehatan institusi, pelayanan kesehatan, bina kesehatan keluarga serta pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, dengan unit kerja terkait di tingkat kabupaten, regional dan nasional.

16) Memeriksa pelaksanaan tugas bawahan dengan memantau dan meneliti hasil kerja bawahan untuk mengetahui kebenaran materiil dan formil serta untuk mengetahui kesulitan/ hambatan yang dihadapi dan memberikan jalan keluar.

17) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja.

18) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengembilan kebijakan.

19) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

Tugas pokok fungsi sub bagian ini antaralain:

1) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.



4) Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.

5) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6) Menyusun rencana anggaran, pendapatan dan belanja rutin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rutin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Melaksanakan pencatatan aktifitas keuangan sesuai pedoman yang berlaku.

9) Menyiapkan usulan pengangkatan bendahara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10) Mengkoordinasikan penanganan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas urusan keuangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


12) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengembilan kebijakan.



c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas pokok fungsi sub bagian ini antara lain:

1) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.



4) Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.

5) Melaksanakan urusan ketatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Melaksanakan urusan kearsipan sesuai pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

7) Mengelola urusan rumah tangga Dinas sesuai pedoman yang berlaku. 8) Melaksanakan pemilihan tenaga medis dan paramedis teladan di wilayah kerja Dinas Kesehatan.

9) Melaksanakan pengadaan perawatan dan pelayanan perlengkapan/peralatan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

10) Melaksanakan penanganan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas urusan umum.

11) Melaksanakan inventarisasi terhadap barang-barang milik Dinas untuk tertib administrasi.

12) Mengkoordinasikan perencanaan pengelolaan urusan kepegawaian dan tenaga kesehatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

13) Mengolah data/informasi/administrasi yang berkaitan dengan kepegawaian dan tenaga kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.14) Membuat usulan kebutuhan dan mutasi pegawai dan tenaga kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia / pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan.

16) Mengkoordinasikan penanganan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas urusan kepegawaian dan tenaga kesehatan.


18) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.



3. Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes), membawahi:

a. Seksi Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan

Tugas pokok fungsi seksi ini antaralain:

1) Menyusun program kegiatan Seksi Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.



4) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.

5) Melaksanakan pembinaan manajemen dan teknis pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan yankes swasta.

6) Mengevaluasi usulan kebutuhan alat kesehatan Puskesmas.

7) Menyusun dan mengusulkan pengaturan tarif pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan milik pemerintah lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

8) Memberikan bimbingan dan arahan serta mengkoordinasikan dengan instansi dan program terkait penanganan penyimpangan manajerial dan medis teknis pada lembaga pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta berdasarkan ketentuan yang berlaku.

9) Memberikan bimbingan dan arahan upaya pengembangan lembaga pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10) Memberikan bimbingan dan arahan serta mengkoordinasikan dengan instansi dan program terkait peningkatan dan pengembangan SDM pada lembaga pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan pelyanan kesehatan swasta.

11) Melakukan pemantauan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap jasa pelayanan asuransi dan produk pelayanan kesehatan oleh pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta.




15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya

b. Seksi Kefarmasian dan NAPZA


1) Menyusun program kegiatan Seksi Kefarmasian dan NAPZA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.




5) Melaksanakan perencanaan dan penyusunan formularium obat di Puskesmas sebagai pedoman pengadaan obat di Kabupaten Karanganyar.

6) Melaksanakan pemantauan dan pengendalian penggunaan obat di puskesmas serta lembaga pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta lainnya.

7) Melakukan pemantauan, bimbingan dan pengendalian produksi, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi, makanan minuman dan alat kesehatan, dan mengkoordinasikan dengan lintas sektor maupun lintas program.

8) Melaksanakan penyuluhan dan penyebaran informasi tentang obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, makanan-minuman dan NAPZA dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan lintas sektor maupun lintas program.

9) Melaksanakan sertifikasi dan pengawasan produksi makanan-minuman.

10) Melaksanakan sertifikasi Apotik, Toko Obat, Industri Rumah Tangga, Alat Kesehatan, Toko Alat Kesehatan dan Pengobat Tradisional.





c. Seksi Akreditasi, Sertifikasi dan Lisensi


1) Menyusun program kegiatan Seksi Akreditasi, Sertifikasi dan Lisensi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.




5) Melakukan pembinaan teknis di unit-unit pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya, sarana produksi/distribusi makanan minuman dan alat kesehatan, baik negeri maupuan swasta, secara proaktif, kontinyu dan terprogram.

6) Melakukan pemantauan pelaksanaan sertifikasi dan lisensi kepada unit-unit pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya, sarana produksi/distribusi makanan minuman, alat kesehatan, baik negeri maupun swasta.

7) Melaksanakan akreditasi, sertifikasi dan lisensi kepada pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya, distribusi makanan minuman dan alat kesehatan, baik negeri maupuan swasta yang memberikan pelayanan kepada masyarakat bersama dengan instansi terkait.

8) Melakukan pemantauan dan pemecahan permasalahan yang terkait dengan akreditasi, sertifikasi dan lisensi di unit pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya, sarana produksi / distribusi makanan minuman dan alat kesehatan.





Seksi ini menangani masalah perizinan terhadap sarana kesehatan, tenaga kesehatan atau sarana lainnya yang bergerak di bidang kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat dimana sarana kesehatan ataupun tenaga kesehatan itu berada.

Sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang diberikan izin yaitu:

(1) Sarana Kesehatan, yaitu tempat pelayanan kesehatan, seperti: Rumah Sakit, Puskesmas, apotek, Rumah Bersalin, laboratorium klinik, dll.

(2) Tenaga Kesehatan, yaitu orang yang melakukan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan yang terkait, seperti: dokter, dokter gigi, perawat, apoteker, analis kesehatan, termasuk dokter praktek intership di daerah tersebut dll.

(3) Sarana lain, yaitu sarana penunjang pelayanan kesehatan selain sarana kesehatan yang disebutkan sebelumnya, seperti: klinik kecantikan, pabrik besar farmasi (PBF), industri farmasi skala besar ataupun kecil.

Selain itu, dalam kaitannya dengan pendidikan Kedokteran, DKK juga mengurus perizinan dokter-dokter internsip, sesuai PERMENKES No.299/MENKES/PER/II/2009 tentang Penyelenggaraan Program Internsip danPenempatan Dokter Pasca Internsip.

4. Bidang Promosi dan Kesehatan Institusi (Promkesi), membawahi:

a. Seksi Promosi Kesehatan


1) Menyusun program kegiatan Seksi Promosi Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.



4) Melaksanakan koordinasi dengan Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.

5) Mengkoordinasikan perencanaan, pembuatan dan penyampaian pesan/misi-misi kesehatan yang efektif dan komunikatif melalui semua media yang ada.

6) Mengkoordinasikan kerjasama lintas program dan sektoral dalam kegiatan promosi kegiatan





Promosi Kesehatan dapat dilakukan secara langsung (contoh: penyuluhan) maupun tidak langsung (contoh: poster, pamflet). Program seksi Promosi Kesehatan dilaksanakan dengan tiga cara yaitu Advokasi, Bina Masyarakat, dan Gerakan Masyarakat Kemitraan.

Program Promosi Kesehatan lainnya yaitu PHBS dengan Indikator Tatanan Rumah Tangga yang berjumlah 16 yaitu 10 Indikator Nasional dan 6 Indikator Jawa Tengah. Indikator tersebut yaitu: (1) Persalinan oleh tenaga kesehatan, (2) ASI eksklusif 0-6 bulan, (3) Gizi Seimbang, (4) Air bersih, (5) Jamban Sehat, (6) Kesesuaian luas lantai dengan jumlah penghuni, (7) Lantai kedap air, (8) Aktifitas fisik/olah raga, (9) Tidak merokok, (10) Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), (11) Penimbangan Balita, (12) Membuang sampah pada tempatnya, (13) Cuci tangan, (14) Gosok gigi minimal 2 kali sehari, 15) Tidak minum miras dan narkoba, (16) Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Penilaian masing-masing indikator yaitu nilai 1 bagi yang melakukan, dan nilai 0 bagi yang tidak melakukan. Klasifikasi strata PHBS Tatanan Rumah Tangga berdasarkan jumlah nilai: sehat pratama (nilai 1-5), sehat madya (nilai 6-10), sehat utama (nilai 11-15), ataupun sehat paripurna (nilai 16-20).

b. Seksi UKBM dan Kesehatan InstitusiTugas pokok fungsi seksi ini antaralain:

1) Menyusun program kegiatan Seksi UKBM dan Kesehatan Institusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.




5) Mengkoordinasikan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.

6) Mengkoordinasikan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam pengembangan UKBM dan kesehatan institusi.

7) Mengkoordinasikan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam pengembangan UKBM dan kesehatan institusi.





Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dan Kesehatan Instansi memiliki program dalam upaya preventif dan promotif.Program tersebut melibatkan masyarakat agar ikut serta dalam upaya menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatan.

Program seksi ini antara lain: Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang dibentuk di lembaga pendidikan (TK, SD, SMP, dan SMA) dan Poskestren di pendidikan Pesantren; Posyandu (Balita dan Lansia) dibentuk di lingkungan masyarakat; dan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL)

c. Seksi Pengembangan Perlindungan Jaminan KesehatanTugas pokok fungsi seksi ini anataralain:

1) Menyusun program kegiatan Seksi Pengembangan Perlindungan Jaminan Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.




5) Mengkoordinasikan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dalam perlindungan jaminan kesehatan

6) Mengkoordinasikan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam pengembangan perlindungan jaminan kesehatan

7) Mengkoordinasikan pembinaan / fasilitasi, pengawasan/monitoring dan penilaian/evaluasi dalam perlindungan jaminan kesehatan.





5. Bidang Bina Kesehatan Keluarga (Binkesga), membawahi:

a. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak


1) Menyusun program kegiatan Seksi Kesehatan Ibu dan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.




5) Mengkoordinasikan dan melaksanakan bimbingan teknis ke Puskesmas dan Institusi Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta

6) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan teknis program kesehatan ibu dan anak.

7) Mengkoordinasikan dan melaksanakan audit kematian ibu melahirkan dan kematian bayi.





Kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak merupakan tujuan ke-4 dan ke-5dalam MDGs 2015 yang telah disusun oleh WHO. Indikator untuk kesehatan dan kesejahteraan anak adalah Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup, proporsi anak usia 1 tahun diimunisasi campak dan proporsi anak usia 12-23 bulan yang telah diimunisasi campak. Sedangkan indikator untuk kesehatan dan kesejahteraan ibu adalah Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup dan proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih.

b. Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat

Seksi ini bertugas dalam bidang gizi masyarakat, termasuk diantaranya yaitu menangani Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI), program Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI Eksklusif, program keluarga sadar gizi (kadarsi), dan pencegahan dan penanggulangan Gizi Buruk.


1) Menyusun program kegiatan Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.




5) Mengkoordinasikan dan melaksanakan upaya penanggulangan dan perbaikan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), kekurangan zat besi, kekurangan vitamin A, kekurangan energi proteian (KEP).

6) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan peningkatan Surveilans Gizi, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).





c. Seksi Reproduksi Remaja dan Lansia


1) Menyusun program kegiatan Seksi Reproduksi Remaja dan Lansia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.




5) Mengkoordinasikan dan melaksanakan bimbingan teknis ke Puskesmas dan Institusi Pelayanan KB-KR dan lansia yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta

6) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelatihan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan kesehatan lansia.





Seksi Kesehatan Reproduksi Remaja dan Lansia, terdiri dari tiga program yaitu:

1) Keluarga Berencana (KB), dengan program KB pada pasangan usia subur, meningkatkan cakupan peserta KB baru dan KB aktif, menurunkan angka kejadian komplikasi KB dan angka kegagalan KB.2) Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR),

3) Puskesmas Santun Lansia, yaitu dengan meningkatkan angka harapan hidup dengan program Posyandu lansia. Sasaran program ini adalah kesahatan kelompok usia lanjut.6. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), membawahi:

a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit

Tugas Pokok fungsi seksi ini antaralain:

1) Menyusun program kegiatan Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.




5) Melakukan pengamatan dan pengelolaan surveilans penyakit menular dan tidak menular secara rutin dalam wilayah kabupaten untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

6) Mengelola sistem informasi geografi dan epidemiologi dalam rangka pencegahan penyakit sesuai pedoman yang berlaku.

7) Mengelola jaringan informasi dalam wilayah kabupaten dan kegiatan komunikasi dengan Propinsi maupun pusat dalam pengamatan dan pencegahan penyakit sesuai pedoman yang berlaku.

8) Mengelola publikasi berkala bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit sesuai pedoman yang berlaku.

9) Mengelola sarana imunisasi dan distribusi kepada unit pelayanan kesehatan yang melaksanakan imunisasi.

10) Mengkoordinasikan lintas program dan sektoral dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengamatan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

11) Mengkoordinasikan kerjasama dengan Instansi / Badan / Perguruan Tinggi dan pihak swasta serta masyarakat dalam rangka kegiatan pengamatan dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular untuk kelancaran pelaksanaan tugas.





Seksi ini bertugas menangani pencegahan kejadian penyakit termasuk KLB.Pencegahan dilakukan untuk penyakit menular dan tidak menular. Pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) diwujudkan melalui program imunisasi, sesuai dengan tujuannya, yaitu LIL (Lima Imunisasi Dasar Lengkap) untuk bayi dan balita di bawah 1 tahun, imunisasi untuk jemaah haji (contoh: imunisasi meningitis), serta imunisasi lainnya (contoh: influenza). Apabila ada laporan KLB seksi pencegahan penyakit bertugas mencegahan penyebaran penyakit tersebut semakin meluas dengan pemberian vaksin booster pada penduduk yang belum terkena di wilayah KLB.

b. Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit


1) Menyusun program kegiatan Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.




5) Melakukan pengamatan dan pengelolaan informasi penyakit menular serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa secara rutin dalam wilayah kabupaten untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

6) Mengelola sistem informasi geografi dan epidemiologi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta penanggulangan kejadian luar biasa sesuai pedoman yang berlaku.

7) Mengelola jaringan informasi dalam wilayah kabupaten dan kegiatan komunikasi dengan Propinsi maupun pusat dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta penanggulangan kejadian luar biasa .sesuai pedoman yang berlaku.

8) Mengelola publikasi berkala pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta penanggulangan kejadian luar biasa .sesuai pedoman yang berlaku.





Seksi ini bertugas melakukan pengendalian kejadian penyakit yang sudah dilaporkan ada di suatu wilayah meliputi penyakit DBD, malaria, ISPA, diare, kolera, TB paru, antraks dan HIV/AIDS.

c. Seksi Penyehatan Lingkungan


1) Menyusun program kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.




5) Melakukan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi perumahan dan lingkungan, tempat-tempat umum, kualitas air serta makanan dan minuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Mengkoordinasikan kegiatan teknis hygiene dan sanitasi perumahan dan lingkungan, tempat-tempat umum dan industri serta penyehatan makanan dan minuman untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

7) Menghimpun dan menganalisa data yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan hygiene sanitasi perumahan dan lingkungan, tempat-tempat umum, kualitas air serta makanan dan minuman.





Seksi ini bertugas menangani masalah lingkungan.Beberapa program kerjanya adalah penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah atau sampah.

Tugas pokok instansi (Tupoksi) P2PL antara lain :

1. Melakukan surveilans Penyakit Menular (PM) dan Penyakit Tidak Menular (PTM)

Bidang P2PL menerima laporan KLB dari berbagai sumber, bisa dari masyarakat, instansi kesehatan yang terkait atau praktek dokter, dan lain sebagainya.Setelah mendapatkan laporan, surveilans dilakukan untuk menganalisis kasus yang ada dengan tujuan mencari penyebab KLB, sarana penularan, faktor risiko dan sifat penyakit, serta untuk mengetahui status kesehatan populasi. Kemudian dapat diketahui cara pencegahan dan pengobatannya. Apabila penyakit yang menyebabkan KLB sudah diketahui penyebab dan pengobatannya, bisa langsung dilakukan aksi pencegahan atau pengobatan.Pada prinsipnya adalah mencegah penyakit semakin menyebar kepada individu yang sehat dan mencegah kronisitas atau progresivitas penyakit pada individu yang sudah terkena.

2. Pengobatan penyakit

Apabila sumber penyakitnya sudah diketahui dan pengobatannya juga sudah diketahui maka dilakukan pengobatan pada individu yang sakit.

3. Imunisasi

Tujuan Imunisasi adalah mencegah kejadian penyakit atau mencegah penyebaran penyakit semakin luas bagi penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi.Program imunisasi yang dijalankan yaitu imunisasi dasar dan lanjutan.

4. Pengendalian vektor

Penyakit menular yang ditularkan vektor dapat dicegah dengan mengandalikan populasi vektor penyakit tersebut.Contoh kasus DBD di suatu Desa Y. Penyakit ini disebarkan oleh vektor nyamuk Aedes aegypti tahapan pencegahan yang bisa dilakukan adalah PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan pengadaan jumat bersih dapat mencegah penularan DBD.

5. Penanggulangan KLB dan Bencana

Apabila terdapat laporan KLB maka segera dilakukan analisa situasi di lokasi KLB atau bencana.Kemudian dipersiapkan sarana kesehatan atau mungkin logistik yang diperlukan.Kasus KLB atau bencana yang memerlukan kerjasama lintas sektoral dapat diatasi dengan bantuan dari instansi lain.7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Perbekalan Farmasi

1) Melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan.

2) Melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat publik dan perbekalan kesehatan.

3) Melakukan pengamatan terhadap mutu secara organoleptis dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan di distribusikan.

4) Melakukan pembinaan dan pengendalian penggunaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

5) Melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai persediaaan dan penggunaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

6) Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

7) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan.

8) Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan.

9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai masukan untuk mengambil langkah selanjutnya.

10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan

1) Menyusun rencana kegiatan di bidang pemeriksaan laboratorium kualitas lingkungan dan laboratorium penyakit menular, penelitian kesehatan dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan sebagai pedoman kerja.

2) Menjabarkan perintah atasan secara jelas dan rinci agar mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

3) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing untuk menghindari duplikasi pekerjaan agar tidak tumpang tindih.

4) Melaksanakan konsultasi kepada atasan dan koordinasi dengan instansi terkait dan atau unit lain di lingkungan Dinas Kesehatan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk memperoleh sinkronisasi dan kesatuan gerak dalam pelaksanaan tugas.

5) Memberikan bimbingan dan arahan / petunjuk kepada bawahan sesuai pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

6) Membuat, menghimpun dan mendistribusikan laporan hasil hasil penelitian dan pemeriksaan laboratorium secara kontinyu.

7) Melakukan pemeriksaan laboratorium kualitas air, makanan minuman dan kualitas lingkungan serta laboratorium penyakit menular.

8) Melaksanakan dan mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan

9) Melaksanakan survey kesehatan daerah.

10) Melaksanakan kerjasama kemitraan dengan unit penelitian dan pengembangan kesehatan lain untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu program kesehatan kabupaten.

11) Melaksanakan kooordinasi lintas program dan lintas sektoral.

12) Merencanakan kebutuhan sarana laboratorium.

13) Menyusun proposal penelitian kesehatan.

14) Memonitor pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas bawahan.

15) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan mempelajari data dan laporan sebagai bahan untuk menyusun perencanaan tahun berikutnya agar tepat, efektif, dan efisien.

16) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan.

17) Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan.

18) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai masukan untuk mengambil langkah selanjutnya.

19) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

1) Menyusun rencana kegiatan di bidang ketatausahaan, urusan umum, pemeliharaan sarana dan prasarana, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman kerja.

2) Menjabarkan perintah atasan secara jelas dan rinci agar mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

3) Mendistribusikan tugas kepada seluruh karyawan sesuai bidang tugas masing-masing untuk menghindari duplikasi pekerjaan agar tidak tumpang tindih.

4) Melaksakanan perencanaan, pengkoordinasian dan pengevaluasian program kegiatan UPTD Puskesmas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5) Melaksanakan konsultasi kepada atasan dan koordinasi dengan instansi terkait dan atau unit lain di lingkungan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, utuk memperoleh sinkronisasi dan kesatuan gerak dalam pelaksanaan tugas.

6) Melaksanakan urusan surat menyurat, disposisi, kearsipan, dokumentasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

7) Memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh karyawan.

8) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi keuangan dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

9) Melaksanakan pengadaan perlengkapan kantor sesuai perencanaan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas;

10) Melaksanakan pengadaan alat tulis kantor sesuai perencanaan/kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

11) Melaksanakan urusan rumah tangga secara teratur dan sistematis agar tugas berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan;

12) Melaksanakan inventarisasi terhadap barang-barang milik unit kerja untuk tertib administrasi;

13) Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban atas tugas yang diberikan;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai masukan untuk mengambil langkah selanjutnya.BAB IV

SIMPULAN DAN SARANA. Simpulan

Dari kegiatan diatas , dapat disimpulkan bahwa kegiatan kepaniteraan klinik Bagian Ilmu kesehatan Masyarakat Universitas Sebelas Maret selama 3 hari di Dinas Kesehatan Karanganyar dapat membantu dokter muda dalam:

1. mengetahui tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar1. mengetahui struktur organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.1. mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar1. mengetahui peran dokter dalam jabatan struktural organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten KaranganyarB. Saran

1. Seorang dokter yang memiliki peran dalam suatu jabatan structural institusi kesehatan, sebaiknya memiliki pengalaman organisasi yang baik agar dapat menjalankan tugasnya dalam melakukan manajemen kesehatan dengan baik pula.1. Dinas Kabupaten Karanganyar diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang baik dan tepat sehingga dapat meningkatkan kerjasama dengan Unit Pelayanan Kesehatan, terutama puskesmas sebagai ujung tombak unit pelayanan kesehatan tingkat pertama sehingga dapat tercapai pembangunan kesehatan yang optimalDAFTAR PUSTAKADepartemen Kesehatan Republik Indonesia.2009. Sistem Kesehatan Nasional.Jakarta

Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. 2013. Profil Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2012. Karanganyar

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. 2004. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar. 2013. Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Karanganyar

Sistem Kesehatan Nasional. Tentang Sistem Kesehatan Nasional Indonesia. Departemen Kesehatan. Jakarta. 1980.

38

Documents

DKK fix