1

DKI ajukan banding kasus reklamasi akhir Maret

Senin, 27 Maret 2017 13:44 WIB | 335 Views

Pewarta: Ade Irma Junida

Foto udara proyek reklamasi Teluk Jakarta, Sabtu (29/10/2016). (ANTARA /Zabur Karuru)

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah DKI Jakarta akan mengajukan banding pada

akhir Maret atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan izin

pelaksanaan reklamasi tiga pulau di Teluk Jakarta, yakni Pulau I, F dan K bertentangan

dengan sejumlah peraturan.

"Kita sedang menyusun memori banding dan akan banding paling lambat tanggal 30 Maret

ini," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono seusai rapat di

Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin.

Dalam rapat yang dipimpin Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan itu turut hadir

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Sumarsono mengatakan proses pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara (PT TUN) akan sama seperti halnya ketika Pemprov DKI mengajukan banding

untuk Pulau G yang pada akhirnya dimenangkan pemerintah daerah sehingga reklamasi di

pulau tersebut bisa dilanjutkan.

Persiapan itu antara lain penyusunan memori banding berupa berkas-berkas izin

reklamasi di ketiga pulau tersebut.

Menurut Sumarsono, Pemprov DKI memiliki kewenangan atas izin reklamasi sesuai aturan

yang tercantum dalam Undang-Undang hingga peraturan daerah mengenai tata ruang.

2

"Kami siapkan dokumen dan kelengkapannya untuk memori banding. Kalau dari segi

kebijakan, semua kebijakan pemerintah daerah dasar hukumnya jelas. Pemprov DKI

tidak mungkin membuat kebijakan tanpa ada koridor dan landasan hukum yang jelas,"

ujarnya.

Sumarsono menambahkan Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama juga

sepaham dengannya terkait izin reklamasi tersebut. Meski diakuinya ia belum melakukan

koordinasi dengan gubernur yang sedang ikut Pilkada itu.

"Pak Ahok juga secara prinsip pasti setuju. Di media juga dia bilang banding. Saya kira

sudah seide untuk jadi banding," katanya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan izin reklamasi Pulau F, Pulau I, dan

Pulau K yang pernah diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada sidang, Kamis (16/03) sore, hakim memutuskan mengabulkan gugatan kelompok

pembela lingkungan hidup terhadap izin reklamasi Pulau K, yang diberikan Pemerintah

Provinsi Jakarta kepada PT Pembangunan Jaya Ancol.

Majelis hakim juga mengabulkan seluruh gugatan nelayan atas reklamasi Pulau F yang

dilakukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Ada pun izin reklamasi untuk Pulau I yang diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta

kepada PT Jaladri Kartika Ekapaksi juga dibatalkan majelis hakim.

Editor: Unggul Tri Ratomo