Upload
trinhnhu
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 182 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH
INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN
DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Menimbang
Mengingat 1.
bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM142 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015
tentang Kriteria Tugas dan Kewenangan Inspektur
Penerbangan mengatur mengenai kewenangan InspekturNavigasi Penerbangan dalam melaksanakan pengawasan ;
bahwa dalam rangka memberikan petunjuk bagi InpekturNavigasi Penerbangan dalam melakukan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun suatuPetunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan b, perlu menetapkan Petunjuk TeknisPelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektur NavigasiPenerbangan, dengan Peraturan Direktur JenderalPerhubungan Udara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 TentangPenerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4956);
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 TentangPembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimanadiubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun
2015;
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 TentangKedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara SertaSusunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon IKementerian Negara sebagaimana telah diubah denganPeraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas BandarUdara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2011tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian172 [Civil Aviation Safety Regulation Part 172) tentangPenyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (AirTraffic Service Provider);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2011Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) TentangPenyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan(Aeronautical Telecommunication Service Provider)sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan MenteriPerhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 01 Tahun 2014tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian69 [Civil Aviation Safety Regulation Part 69) Tentang Lisensi,Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel NavigasiPenerbangan sebagaimana diubah terakhir denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 09 Tahun 2015tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian174 (Civil Aviation Safety Regulation Part 174) TentangPelayanan Informasi Meteorologi penerbangan, sebagaimanadiubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 138Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2015tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan PengawasanOleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2015tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian173 (Civil Aviation Safety Regulation Part 173) tentangPerancangan Prosedur Penerbangan (Flight ProcedurDesign);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) TentangBandar Udara (Aerodrome);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2015tentang Kriteria Tugas dan Kewenangan InspekturPenerbangan sebagaimana diubah dengan PeraturanMenteri Perhubungan Nomor 142 Tahun 2016;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2015tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian175 (Civil Aviation Safety Regulation Part 175) tentang
Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical InformationService);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPerhubungan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2015tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian176 (Civil Aviation Safety Regulation Part 176) TentangPencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan PesawatUdara;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2016tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian143 (Civil Aviation Safety Regulation Part 143) tentangPenyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang NavigasiPenerbangan (Air Navigation Training Provider);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2016tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara'NomorKP.459 Tahun 2015 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas BandarUdara;
19. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP398 Tahun 2016 tentang Instruksi Dirjen PerhubunganUdara tentang Pengamanan Gangguan frekuensi RadioPenerbangan.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARATENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASANOLEH INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
Audit adalah pemeriksaan yang terjadwal, sistematis, danmendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel, dandokumentasi organisasi penyelenggara pelayanan untukmehhat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan danperaturan yang berlaku.
1.
2. Daftar pemenuhan adalah suatu alat yang digunakan olehtim pengawasan untuk mengukur tingkat pemenuhanpenyelenggara pelayanan terhadap peraturanperundang-undangan.
3. Data dukung adalah informasi yang dapat dibuktikankebenarannya, berdasarkan fakta yang diperoleh melaluiaudit, inspeksi, pengamatan, monitoring, pengujian ataumetode yang lain.
4. Direktorat adalah Direktorat Navigasi Penerbangan.
5. Direktorat Jenderal adalah Direktorat JenderalPerhubungan Udara.
6. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal PerhubunganUdara.
8. Inspeksi adalah pemeriksaan sederhana terhadappemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu.
9. Inspektur navigasi penerbangan adalah personel yangdiberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuholeh pejabat yang berwenang untuk melakukanpengawasan di bidang navigasi penerbangan.
10. Pengawasan Internal adalah kegiatan pengawasan yangdilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan dalam sistemmanajemen keselamatannya.
11. Kantor Otoritas adalah Kantor Otoritas Bandar Udarasesuai dengan wilayah kerjanya.
12. Kegiatan pasca-pengawasan adalah kegiatanpengawasan yang dilaksanakan setelah diselesaikannyapenjelasan akhir kepada penyelenggara pelayanan dantermasuk didalamnya publikasi laporan akhirpengawasan.
13. Kegiatan pra-pengawasan adalah kegiatan pengawasanyang dimulai dengan pengiriman surat pemberitahuanawal oleh Direktur atau Kepala Kantor mengenaipelaksanaan pengawasan kepada penyelenggarapelayanan navigasi penerbangan dan termasukdidalamnya pengarahan persiapan pengawasan kepadaanggota tim.
14. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawasanyang dimulai dengan rapat pembukaan denganpenyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dandiakhiri dengan rapat penutupan, termasuk didalamnyapenetapan draft temuan pengawasan dan rekomendasi.
15. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas BandarUdara sesuai dengan wilayah kerjanya.
16. Ketidaksesuaian adalah kekurangan padakarakteristik, dokumentasi atau prosedur berdasarkanperaturan keselamatan penerbangan sipil.
17. Ketua tim pengawasan adalah inspektur navigasipenerbangan yang ditunjuk oleh Direktur atau KepalaKantor untuk memimpin tim pengawasan dalampelaksanaan kegiatan pengawasan.
18. Laporan pengawasan adalah laporan yang disusun olehtim pengawasan terdiri dari laporan sementara danlaporan final.
19. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan evaluasiterhadap data, laporan, dan informasi untuk mengetahuikecenderungan kinerja keselamatan penerbangan.
20. Pengamatan adalah kegiatan penelusuran yang mendalamatas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas, personel, dandokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan danpemangku kepentingan lainnya untuk melihat tingkatkepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yangberlaku.
21. Pengarahan persiapan pengawasan anggota tim adalahpengarahan sebelum pelaksanaan pengawasan yangdiberikan oleh ketua tim kepada anggota tim, yangbertujuan untuk menyampaikan informasi dan instruksiterbaru, yang benar, yang secara langsung berhubungandengan pelaksanaan kegiatan.
22. Pengawasan adalah kegiatan pengawasan pembangunandan pengoperasian agar sesuai dengan peraturanperundang-undangan termasuk melakukan tindakankorektif dan penegakan hukum.
23. Pengawasan Eksternal adalah kegiatan pengawasan yangdilaksanakan oleh Direktorat Navigasi Penerbanganterhadap penyelenggara pelayanan.
24. Penyelenggara pelayanan adalah penyelenggara pelayanannavigasi penerbangan, lembaga pendidikan dan pelatihannavigasi penerbangan, penyelenggara kalibrasi fasilitasnavigasi penerbangan, penyelenggara pemeliharaanperalatan elektronika penerbangan dan penyelenggaralainnya yang terkait dengan bidang navigasi penerbangan.
25. Probability adalah kemungkinan suatu keadaan ataukejadian tidak aman dapat terjadi.
26. Prosedur atau proses adalah serangkaian langkah-langkahyang diikuti secara sistematis untuk menyelesaikan suatukegiatan (apa yang harus dilakukan dan dilakukan olehsiapa; kapan, dimana dan bagaimana hal tersebut harusdiselesaikan; materi, peralatan dan dokumentasi apa yang
harus digunakan, dan bagaimana hal tersebut harus
dikontrol).
27. Proses pengawasan adalah gambaran mengenai tiga tahap
proses kegiatan pengawasan, meliputi kegiatan pra-pengawasan, pelaksanaan pengawasan di lokasi dan pasca
pengawasan.
28. Protokol adalah sebuah dokumen yang mengatur prosedur
pengawasan melalui urutan umum langkah-langkah
pengawasan dan menjelaskannya berdasarkan standaratau rekomendasi untuk diverifikasi.
29. Rapat pembukaan adalah rapat tim pengawasan dan
perwakilan penyelenggara pelayanan navigasipenerbangan yang dioversight sebelum pelaksanaankegiatan, tujuannya adalah untuk memberikan informasi
mengenai proses pengawasan dan ruang lingkuppengawasan kepada penyelenggara pelayanan navigasipenerbangan.
30. Rencana tindak lanjut adalah rincian rencana
tindaklanjut oleh penyelenggara pelayanan yangdisampaikan kepada Direktorat navigasi penerbangan,untuk menyelesaikan hal - hal yang tidak sesuai denganperaturan perundang-undangan berdasarkan rekomendasidari tim pengawasan.
31. Risk adalah penilaian, yang dinyatakan dengan istilahkemungkinan yang telah diperkirakan keparahannya, dariakibat ancaman yang diambil dari rujukan dari situasipaling buruk yang dapat diramalkan.
32. Risk Management adalah identifikasi, analisis dan eliminasi
dan atau pencegahan pada suatu tingkat resiko yang dapatditerima yang mengancam kemampuan dari suatuorganisasi.
33. Severity adalah akibat yang mungkin dari kejadian ataukondisi tidak aman, dengan merujuk pada situasi palingburuk yang dapat diramalkan.
34. Temuan pengawasan adalah temuan yang mengacupada pemenuhan peraturan perundang-undangan.
35. Verifikasi adalah peninjauan secara independen, inspeksi,pengujian, pengukuran, pengecekan, observasi danpemantauan (monitoring) untuk membuat dan
mendokumentasikan produk-produk, proses, praktek,pelayanan, dan dokumen mengacu pada standar tertentu.Hal ini mencakup mengevaluasi efektivitas sistemmanajemen.
BAB II
KEGIATAN PENGAWASAN
Pasal 2
Dalam rangka menjaga dan meningkatkan keselamatanpenerbangan di bidang navigasi penerbangan dilakukanpengawasan oleh Inspektur Navigasi Penerbangan.
Pasal 3
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuanuntuk :
a. Melakukan verifikasi kesesuaian :
1. Prosedur yang ditetapkan oleh penyelenggarapelayanan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan pelayanan terhadap peraturanperundang-undangan atau prosedur berlaku.
b. Menentukan efektivitas :
1. Peraturan perundang-undangan;2. Prosedur yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan.
c. Mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan dalam rangkapengembangan sistem keselamatan dan peningkatanpelayanan navigasi penerbangan.
Pasal 4
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 2 dilakukan padaobjek pengawasan berupa penyelenggara pelayanan
(2) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1)antara lain:
a. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, meliputibidang:
1) Pelayanan lalu lintas penerbangan (Air TrafficServices/ATS);
2) Pelayanan telekomunikasi penerbangan (CNS);3) Pelayanan informasi aeronautika (AIS);4) Pelayanan perancang prosedur penerbangan;5) Pelayanan meteorologi penerbangan; dan6) Pelayanan pencarian dan pertolongan (SAR).
b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasipenerbangan meliputi bidang:1) Personel Pemandu lalu lintas penerbangan;2) Personel Pemandu komunikasi penerbangan;3) Personel Teknik telekomunikasi penerbangan;4) Personel Pelayanan informasi aeronautika; dan5) Personel Perancang prosedur penerbangan.
c. Penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan.d. Penyelenggara pemeliharaan peralatan elektronika
penerbangan
e. Penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanannavigasi penerbangan.
(3) Bidang pelayanan lalu lintas penerbangan (Air TrafficServices/ATS) sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a angka 1dilaksanakan pada unit pelayanan yang terdiri dari :a. Pelayanan lalu lintas penerbangan di Area Control Centre
(ACQ;
b. Pelayanan lalu lintas penerbangan di Approach Controlunit (APP) / Terminal Control Area (TMA);
c. Pelayanan lalu lintas penerbangan di Aerodrome ControlTower (TWR);
d. Pelayanan lalu lintas penerbangan di Aerodrome FlightInformation Services (AFIS);
e. Pelayanan lalu lintas penerbangan di Flight Informationcentre (FIC) / Flight Service Station (FSS).
(4) Lokasi yang menjadi objek pengawasan sebagaimanadimaksud ayat (1) meliputi :a. Kantor Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan;b. Stasiun Meteorologi Penerbangan;c. Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR);d. Penyelenggara Kalibrasi Penerbangan;e. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Navigasi
Penerbangan;
f. Penyelenggara Pemeliharaan Teknik NavigasiPenerbangan
Pasal 5
(1) Inspektur navigasi penerbangan sebagaimana dimaksudpada pasal 2 mempunyai bidang sebagai berikut:a. AirTraffic Services (ATS);b. Communication Navigation Surveillance (CNS);c. Aeronautical Information Services (AIS);d. Procedure Of Air Navigation Services-Aircraft Operations
(PANS-OPS);e. Meteorologi Penerbangan (MET);
f. Pencarian dan Pertolongan (SAR).
(2) Kriteria, tugas, wewenang, tingkatan, penetapan danpengembangan inspektur navigasi penerbangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturanperundang-undangan.
Pasal 6
(1) Ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, terdiri dari:
a. Audit;
b. Inspeksi;
c. Pengamatan (surveillance); dand. Pemantauan (monitoring).
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :a. Audit merupakan kegiatan pengawasan yang bersifat
rutin, terjadwal dan menyeluruh dan dilaksanakandengan ketentuan sebagai berikut :1) Pelayanan lalu lintas penerbangan (ATS), pelayanan
telekomunikasi penerbangan, pelayanan informasiaeronautika, penyelenggara pendidikan dan latihannavigasi penerbangan, penyelenggara kalibrasifasilitas navigasi penerbangan, penyelenggarapemeliharaan fasilitas navigasi penerbangandilakukan sekurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua)tahun;
2) Pelayanan Meteorologi penerbangan dan Pelayananpencarian pertolongan dilakukan sekurangnya 1(satu) kali dalam 3 Tahun.
b. Inspeksi merupakan kegiatan pengawasan yangsederhana terhadap pemenuhan standar dandilaksanakan sewaktu-waktu, Pelaksanaan inspeksidilakukan dengan rincian sebagai berikut :1) Unit pelayanan ACC sekurangnya dilaksanakan 4
(empat) kali dalam 1 (satu) tahun;2) Unit pelayanan APP sekurangnya dilaksanakan 3
(tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;3) Unit pelayanan TWR sekurangnya dilaksanakan 2
(dua) dalam 1 (satu) tahun;4) Unit pelayanan AFIS sekurangnya dilaksanakan
l(satu) dalam 1 (satu) tahun; dan5) Unit pelayanan FIC sekurangnya dilaksanakan 2
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
c. Pengamatan (surveillance) dilaksanakan dengan rinciansebagai berikut :
1) Unit pelayanan ACC sekurangnya dilaksanakan 2kali dalam 1 (satu) tahun;
2) Unit pelayanan APP sekurangnya dilaksanakan 1 kalidalam 1 (satu) tahun;
3) Unit pelayanan Tower sekurangnya dilaksanakandalam 1 (satu) tahun;
4) Unit pelayanan AFIS sekurangnya dilaksanakan 1kalidalam 1 (satu) tahun; dan
5) Unit pelayanan FIC sekurangnya dilaksanakan 1 kalidalam 1 (satu) tahun.
6) Apabila ditemukenali adanya indikasi penyimpanganterhadap ketentuan perundang-undangan atau yangakan berdampak pada keselamatan pelayanannavigasi penerbangan, laporan masyarakat danincident navigasi penerbangan, data, laporan, suratedaran/instruksi dan informasi.
d. Pemantauan (monitoring) dilaksanakan untukmengevaluasi data, laporan, dan informasi yang terkaitdengan keselamatan pelayanan navigasi penerbangantermasuk rencana tindak lanjut hasil audit/ inspeksi/pengamatan oleh penyelenggara pelayanan dilaksanakanpaling lambat 6 bulan setelah pelaksanaanaudit/inspeksi/pengamatan atau sesuai target waktupemenuhan rencana tindak lanjut penyelenggaralayanan.
(3) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dilakukan oleh Inspektur Navigasi Penerbangan diKantor Pusat dan menjadi tanggung jawab Direktorat sertadapat menugaskan Inspektur Navigasi Penerbangan diKantor Otoritas.
(4) Pelaksanaan inspeksi, pengamatan dan pemantauan(monitoring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, cdan d dilaksanakan oleh Inspektur Navigasi Penerbangan'diKantor Otoritas dan menjadi tanggung jawab KantorOtoritas.
(5) Direktorat dapat melakukan inspeksi, pengamatan danpemantauan (monitoring) sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, cdan d apabila terjadi kondisi sebagai berikut:a. Keterbatasan jumlah personil Inspektur Navigasi
Penerbangan di Kantor Otoritas;b. Kepentingan keselamatan pelayanan navigasi
penerbangan yang bersifat prioritas dan strategis.
Pasal 7
(1) Dalam melakukan pengawasan Direktorat memiliki tugas
untuk menyiapkan bahan mengenai:a. Prioritas pelaksanaan pengawasan tahunan
penyelenggara pelayanan untuk dapat digunakan sebagaiacuan dalam penjadwalan pengawasan
b. Pemetaan dan beban kerja inspektur navigasipenerbangan dan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua)tahun.
c. Raport penilaian kepatuhan dan tingkat keselamatanpenerbangan pada penyelenggara pelayanan setiap tahunberdasarkan pengawasan yang dilaksanakan.
(2) Prioritas pelaksanaan pengawasan tahunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan denganmempertimbangkan:
a. Indikasi penurunan kepatuhan dan tingkat keselamatanpenerbangan;
b. Adanya kejadian kecelakaan/ accident;c. Meningkatnya tren insiden pelayanan navigasi
penerbangan.
d. Indikasi tidak adanya penerapan sistem manajemenkeselamatan oleh penyelenggara pelayanan;
e. Meningkatnya lalu lintas penerbangan; danf. Adanya alasan penting yang berdampak pada
keselamatan penerbangan, antara lain:1) Kerusakan peralatan navigasi penerbangan yang
bersifat vital;
2) Perubahan SOP atau prosedur penerbangan;3) Potensi hazard berdasarkan matrix risk index;4) Perubahan lokasi pelayanan.
g. Permintaan penyelenggara pelayanan.
(3) Pemetaan dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan:a. Obyek yang diawasi, yang meliputi :
1) Tingkat pelayanan (kompleksitas);2) Jumlah personel navigasi penerbangan;3) Jumlah fasilitas navigasi penerbangan;4) Jumlah prosedur operasi dan teknik pelayanan
navigasi penerbangan.b. Pelaksanaan pengawasan, yang meliputi :
1) Jangka waktu;2) Frekuensi.
(4) Raport penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc ditetapkan dengan mempertimbangkan:a. Hasil pengawasan;
b. Pemenuhan terhadap rencana tindak lanjut;c. Indikasi penyimpangan terhadap keselamatan pelayanan
navigasi penerbangan.
(5) Raport penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc diperoleh dari konversi hasil pengawasan InspekturNavigasi Penerbangan yang dimasukan kedalam formulasidasar penilaian/scoring tingkat keselamatan pelayanannavigasi penerbangan sebagaimana tercantum dalamlampiran LA peraturan ini.
(6) Simulasi Cara Penilaian Penyelenggara Pelayanandilaksanakan sesuai Lampiran LB peraturan ini.
Pasal 8
Kegiatan inspeksi, pengamatan dan pemantauan (monitoring)yang dilakukan oleh Kantor Otoritas wajib dilaporkan kepadaDirektur Jenderal Up. Direktur paling lambat 3 (tiga) hari setelahmenemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan atauminimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk kegiatanpengawasan rutin.
Pasal 9
(1) Direktorat dan Kantor Otoritas berkoordinasi dalam
pelaksanaan pengawasan, pelaporan hasil pengawasan danpengelolaan data keselamatan yang dilakukan secaraharmonis dan berjenjang sesuai dengan kewenangannyamelalui sistem keselamatan pelayanan navigasipenerbangan.
(2) Sistem keselamatan pelayanan navigasi penerbangansebagaimana dimaksud dengan ayat (6) terintregrasi dengansistem program keselamatan dan keamanan penerbangannasional.
(3) Direktur bersama dengan para kepala kantor otoritasmelakukan pertemuan rutin sekurangnya 3 (tiga) kali dalam1 (satu) tahun dalam rangka sinkronisasi programpengawasan, evaluasi kinerja pengawasan, monitoringpengelolaan data keselamatan, inventarisasi kendalapelaksanaan pengawasan, dan segala hal terkait pengawasankeselamatan pelayanan navigasi penerbangan.
Pasal 10
Prinsip - prinsip yang harus dilaksanakan dalam kegiatanpengawasan sebagai berikut :
a. Inspektur navigasi penerbangan melaksanakan kegiatanpengawasan secara berkala sebagai bagian fungsipembinaan dan manajemen keselamatan.
b. Inspektur navigasi penerbangan melakukan pengawasanpada sistem navigasi penerbangan dan penyelenggarapelayanan, yang disebut sebagai pengawasan "eksternal",
sedangkan penyelenggara pelayanan melakukanpengawasan "internal" dalam sistem manajemenkeselamatan.
c. Apabila diperlukan inspektur navigasi penerbangan dapatmeminta hasil pengawasan internal sebagai bagian daripengawasan eksternal.
d. Inspektur navigasi penerbangan memastikan bahwa standardan prosedur pelayanan telah diimplementasikan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.
e. Inspektur navigasi penerbangan menyediakan waktu bagipenyelenggara pelayanan untuk mereview, memberikantanggapan dan tindaklanjut serta target waktu penyelesaianterhadap temuan pengawasan eksternal.
f. Sebagai tindak lanjut dari pengawasan eksternal, hasiltemuan dan rekomendasi, harus didokumentasikan dandilampirkan dalam laporan serta diberitahukan kepadaobjek pengawasan sesuai dengan protokol dan prosedurpengawasan yang berlaku.
Pasal 11
(1) Laporan pengawasan harus objektif berdasarkan fakta danperaturan perundang-undangan.
(2) Dalam membuat laporan pengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), inspektur navigasi penerbanganharus menghindari hal-hal sebagai berikut:a. Penafsiran pribadi;b. Pengaruh individu;c. Perbedaan budaya;d. Tindakan penyimpangan.
BAB III
SISTEM PENGKLASIFIKASIAN
TEMUAN HASIL PENGAWASAN
fl
Pasal 12
Inspektur navigasi penerbangan mengklasifikasikan temuanberdasarkan laporan pengawasan menggunakan metodeSafety Risk Management.
(2) Metode Safety Risk Management sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) menggunakan safety risk assesment matrixyang pada pengisiannya mengacu pada Pedoman TeknisPenilaian Resiko sebagaimana tercantum dalam lampiran II.Aperaturan ini.
(3) Sebagai panduan penilaian risiko dalam pelaksanaan
pengawasan navigasi penerbangan, Inspektur NavigasiPenerbangan dapat mengacu pada panduan sebagaimanaterlampir pada lampiran II.B peraturan ini.
BAB IV
PELAKSANAAN AUDIT
Bagian KesatuPra audit
Pasal 13
(1) Direktur menetapkan program dan jadwal audit tahunan
dengan mengacu pada prioritas pelaksanaan pengawasan
yang ditetapkan Direktur Jenderal bagi penyelenggara
pelayanan.
(2) Program dan jadwal audit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) beserta protokol audit disampaikan melalui suratpemberitahunan kepada penyelenggara pelayanan sekurang-
kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan audit.
Pasal 14
(1) Direktur menetapkan jumlah dan komposisi tim audit
dengan mempertimbangkan kompleksitas dan skala audit.
(2) Penetapan jumlah dan komposisi tim audit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh)hari sebelum pelaksanaan audit.
(3) Tim audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:a. Ketua tim;
b. Anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf aminimal inspektur navigasi penerbangan jenjang ahli muda.
Pasal 15
(1) Tim audit menyiapkan dokumen acuan audit pelaksanaanaudit yang sekurang-kurangnya meliputi:a. Protokol audit;
b. Dokumen pelaksanaan pengawasan sebelumnya;c. Data terkait lainnya.
(2) Protokol audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adikelompokkan sesuai dengan objek dan bidang pengawasansebagaimana dimaksud pasal 4.
(3) Format dan isi protokol audit sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a diatur pada peraturan perundang-undangan.
(4) Penyiapan dokumen acuan audit sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum pelaksanaan audit.
Pasal 16
(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan awal tim auditsekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaanaudit di lokasi.
(2) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:
a. Memberikan anggota tim gambaran pelaksanaan dan
pemahaman tentang misi audit;
b. Menetapkan tanggung jawab anggota tim audit sebelum,selama dan setelah audit; dan
c. Persiapan rapat pembukaan dan penutupan denganpenyelenggara pelayanan.
(3) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas hal-hal sebagai berikut:a. Pengenalan anggota tim;
b. Ruang lingkup audit di lokasi;
c. Program kerja pelaksanaan audit di lokasi;
d. Pembagian tugas dan tanggung jawab tim;e. Identifikasi dokumen yang diperlukan pada saat
pelaksanaan audit.
Bagian Kedua
On-Site Audit
Pasal 17
(1) Tim audit bersama penyelenggara pelayanan melaksanakanrapat pembukaan.
(2) Kantor pusat penyelenggara pelayanan dapat turut sertadalam pelaksanaan audit di lokasi.
(3) Rapat pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:
a. Pengenalan anggota tim audit dan penyelenggarapelayanan;
b. Penyampaian ruang lingkup audit di lokasi;c. Kesepakatan program kerja pelaksanaan audit di lokasi;d. Penyampaian dokumen yang diperlukan untuk
pelaksanaan audit; dan
e. Hal-hal terkait lainnya.
Pasal 18
(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan harian tim auditsebelum dan/atau sesudah pelaksanaan audit setiap hari dilokasi.
(2) Pengarahan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:
a. Identifikasi awal dari temuan dan rekomendasi;
b. Pembaharauan daftar pemenuhan protokol;c. Identifikasi kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan
audit sehari-hari;
d. Pengumuman perubahan dalam program kerja (jika ada);dan
e. Meningkatkan koordinasi dan dukungan tim audit.
Pasal 19
(1) Audit di lokasi dilaksanakan secara sistematis, objektif, danfaktual.
(2) Metode pelaksanaan audit di lokasi sebagaimana pada ayat(1), meliputi:
a. Pengumpulan data dukung yang diperoleh melaluiwawancara, peninjauan materi terkait, survei, dan
pengujian terhadap kondisi sistem pelayanan navigasipenerbangan. Temuan dicatat dengan indikasi yang jelastentang bagaimana dan mengapa temuan dibuat. Apabilapenyelenggara pelayanan tidak dapat menunjukkan datadukung maka dapat dinyatakan sebagai temuan. Setiaptemuan audit harus diberikan rekomendasi kepadapenyelenggara pelayanan sebagai tindak lanjut atastemuan tersebut.
b. Setelah kegiatan audit di lokasi selesai dilaksanakan,tim audit meninjau semua temuan dan rekomendasiuntuk memastikan bahwa temuan tersebut objektif. Timaudit memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yangdidokumentasikan dengan jelas, singkat, memuat halyang pokok dan dilengkapi dengan data dukung.Temuan pengawasan dapat dibahas dalam sesipengarahan harian.
c. Dalam mencari penyelesaian awal terhadap temuan yangteridentifikasi, setiap saat tim audit dapat menyediakaninformasi temuan dan rekomendasi kepadapenyelenggara pelayanan.
d. Kunjungan ke unit-unit terkait dapat dilakukan untukmemverifikasi kegiatan yang terkait dengan keselamatanpenerbangan.
(3) Untuk menjamin pelaksanaan audit di lokasi sebagaimana
pada ayat (1) yang transparan, berkualitas dan dapatdipertanggungjawabkan, Tim audit berpedoman padaprotokol audit.
(4) Dalam kondisi tertentu, audit dapat dilakukan terhadaphal-hal diluar protokol audit sebagaimana dimaksud padaayat (3) tetapi masih terkait dengan keselamatanpenerbangan. Tim audit harus memberitahukan kepadapenyelenggara pelayanan, apabila terdapat temuan dicatatdalam rekomendasi audit yang disusun.
Pasal 20
(1) Tim audit menyusun draft laporan sementara (interim report)audit yang format dan isinya tercantum pada lampiran III.Aperaturan ini.
(2) Item-item yang dicantumkan pada laporan sementarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagaitemuan pada protokol audit.
(3) Tim audit menyampaikan draft laporan sementara palinglambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat penutupankepada penyelenggara pelayanan.
(4) Penyelenggara pelayanan menyusun draft rencana tindaklanjut dengan mengacu pada draft laporan sementara audit.
(5) Format rencana tindak lanjut audit sebagaimana tercantumpada lampiran III.B peraturan ini.
[1
Pasal 21
Tim audit bersama penyelenggara pelayanan melaksanakanrapat penutupan.
(2) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:
a. Memberikan informasi kepada pimpinan penyelenggarapelayanan terkait hasil temuan dan rekomendasi dari
tim audit. Rapat harus menjamin bahwa penyelenggarapelayanan memahami dengan jelas situasi yang telahdiawasi oleh tim audit dan dapat segera menyusunrencana tindak lanjut yang diperlukan. rapat harusmenegaskan permasalahan keselamatan yang significantterkait temuan dan rekomendasi tim guna peningkatansistem pengawasan keselamatan yang efektif.
b. Memberitahukan kepada penyelenggara pelayananmengenai pelaksanaan audit di lokasi, tanggal laporanakhir audit, tanggal penyerahan rencana tindak lanjutdan tanggapan laporan audit.
c. Menjelaskan tentang semua temuan dan rekomendasi
yang dimasukkan dalam laporan sementara audit,penyelenggara pelayanan harus menyatakankesanggupannya untuk melakukan tindak lanjut terkaitdengan pemenuhan temuan dan rekomendasi dalamjangka waktu yang disepakati. Laporan sementaradiserahkan pada penyelenggara pelayanan pada saatselesai pelaksanaan audit
d. Menjelaskan bahwa kesanggupan penyelenggarapelayanan akan dituangkan dalam laporan akhir (finalreport) audit yang akan disampaikan kepada DirekturNavigasi Penerbangan.
(3) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas hal-hal sebagai berikut:a. Rangkuman pelaksanaan audit di lokasi beserta
kunjungan pada unit-unit terkait;b. Draft temuan dan rekomendasi yang tercantum pada
laporan sementara audit;c. Draft rencana tindak lanjut yang disusun oleh
penyelenggara pelayanan;d. Berita acara pelaksanaan audit; dane. Hal-hal terkait lainnya
(4) Dalam pembahasan draft laporan sementara dan rencanatindak lanjut audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b dan c penyelenggara pelayanan harus diberikesempatan menyampaikan tanggapan dan menyatakansanggahan atas temuan yang disampaikan. Ketua tim harusmempertimbangkan sanggahan, termasuk alasan yangdisampaikan oleh penyelenggara pelayanan.
(5) Pada akhir sesi rapat penutupan, tim audit danpenyelenggara pelayanan menandatangani laporansementara audit dan berita acara pelaksanaan audit.
(6) Format berita acara pelaksanaan audit sebagaimanatercantum pada lampiran III.C peraturan ini.
(7) Tim audit dan penyelenggara pelayanan masing-masingmembawa 1 (satu) dokumen asli laporan sementara, beritaacara pelaksanaan audit, protokol pengawasan dan datadukung yang antara lain dapat berupa dokumentasi (foto),standar operating procedure (SOP), data teknis, dokumenterkait lainnya.
Bagian KetigaPasca Audit
Pasal 22
(1) Direktur menyampaikan laporan akhir [final report) audit
kepada penyelenggara pelayanan paling lambat 5 (lima) harisetelah pelaksanaan audit di lokasi.
(2) Format laporan akhir (final report) audit sebagaimanatercantum pada lampiran III.D peraturan ini
Pasal 23
(1) Penyelenggara pelayanan menyampaikan rencana tindaklanjut audit yang telah disahkan oleh pimpinanpenyelenggara pelayanan paling lambat 10 (sepuluh) harisetelah menerima laporan akhir (final report).
(2) Direktur melakukan evaluasi terhadap rencana tindaklanjut audit yang disampaikan oleh penyelenggarapelayanan.
(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan oleh tim audit yang melaksanakan kegiatanaudit pada penyelenggara pelayanan tersebut.
(4) Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menyatakan perlunya penyempurnaan rencana tindaklanjut, maka Direktur akan menyampaikan suratrekomendasi untuk penyempurnaan tersebut paling lambat10 hari setelah menerima rencana tindak lanjut daripenyelenggara.
(5) Penyelenggara pelayanan menyampaikan revisi rencanatindak lanjut audit dengan mengacu pada suratrekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) palinglambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima suratrekomendasi.
(6) Direktur menyampaikan laporan akhir audit dan rencanatindak lanjut penyelenggara pelayanan kepada KantorOtoritas paling lambat 5 (lima) hari setelah menerimarencana tindak lanjut dari penyelenggara.
(7) Terkait dengan pelaksanaan audit Direktur berkewajibanuntuk:
a. Menyimpan dan memperbaharui laporan akhir audit danrencana tindak lanjut melalui sistem pengawasankeselamatan pelayanan navigasi penerbangan;
b. Memonitor pemenuhan terhadap rencana tindak lanjutyang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayananmelalui Kantor Otoritas sehingga dapat terpeliharakekiniannya.
(8) Terkait dengan pelaksanaan audit Penyelenggara pelayananberkewajiban untuk:
a. Melaksanakan pemenuhan rencana tindak lanjut sesuaidengan batas waktu yang telah disepakati;
b. Melaporkan setiap tindakan yang telah dilakukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a kepadaDirektur dan ditembuskan kepada Kepala KantorOtoritas.
(9) Kantor otoritas sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf bberkewajiban melaksanakan pemantauan (monitoring) palinglambat 6 (enam) bulan setelah menerima laporan akhir auditdari Direktur atau sesuai target waktu pemenuhan rencanatindak lanjut penyelenggara layanan.
Pasal 24
Alur pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14sampai dengan Pasal 24 sebagaimana tercantum dalamLampiran III.E peraturan ini.
BAB V
PELAKSANAAN INSPEKSI
Bagian Kesatu
Pra Inspeksi
Pasal 25
(1) Kepala kantor menetapkan program dan jadwal inspeksiuntuk memeriksa tingkat pemenuhan standar terhadappenyelenggara pelayanan pada bidang tertentu.
(2) Pelaksanaan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bersifat sewaktu-waktu dan rencana pelaksanaannyadiberitahukan kepada penyelenggara pelayanan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan inspeksi.
Pasal 26
(1) Kepala kantor menetapkan jumlah dan komposisi timinspeksi dengan mempertimbangkan kompleksitas dan skalainspeksi.
(2) Penetapan jumlah dan komposisi tim inspeksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 2 (dua) harisebelum pelaksanaan inspeksi.
(3) Tim inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari:
a. Ketua Tim;
b. Anggota Tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf aminimal adalah inspektur navigasi penerbangan jenjang ahlipertama.
Pasal 27
(1) Tim inspeksi menyiapkan dokumen acuan pelaksanaaninspeksi yang sekurang-kurangnya meliputi:a. Protokol inspeksi;b. Data terkait lainnya.
(2) Protokol inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa disesuaikan dengan objek yang akan diinspeksi.
(3) Penyiapan dokumen acuan inspeksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) harisebelum pelaksanaan inspeksi.
Pasal 28
(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan awal tim inspeksisekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaaninspeksi di lokasi.
(2) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:
a. Memberikan anggota tim gambaran pelaksanaan danpemahaman tentang misi inspeksi;
b. Menetapkan tanggung jawab anggota tim inspeksisebelum, selama dan setelah inspeksi; dan
c. Persiapan rapat pembukaan dan penutupan denganpenyelenggara pelayanan.
(3) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas hal-hal sebagai berikut:a. Pengenalan anggota tim;b. Ruang lingkup inspeksi di lokasi;c Program kerja pelaksanaan inspeksi di lokasi;d. Pembagian tugas dan tanggung jawab tim;e. Identifikasi dokumen yang diperlukan pada saat
pelaksanaan inspeksi.
Bagian Kedua
On-Site Inspeksi
Pasal 29
(1) Tim inspeksi bersama penyelenggara pelayananmelaksanakan rapat pembukaan.
(2) Rapat pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:
a. Pengenalan anggota tim inspeksi dan penyelenggarapelayanan;
b. Penyampaian ruang lingkup inspeksi di lokasi;c. Kesepakatan program kerja pelaksanaan inspeksi di
lokasi;
d. Penyampaian dokumen yang diperlukan untukpelaksanaan inspeksi; dan
e. Hal-hal terkait lainnya.
Pasal 30
(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan harian tim inspeksisebelum dan/atau sesudah pelaksanaan inspeksi setiap haridi lokasi.
(2) Pengarahan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:
a. Identifikasi awal dari temuan dan rekomendasi;b. Pembaharuan daftar pemenuhan protokol;c. Identifikasi kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan
inspeksi sehari-hari;
d. Pengumuman perubahan dalam program kerja Q'ika ada);dan
e. Meningkatkan koordinasi dan dukungan tim inspeksi.
Pasal 31
(1) Inspeksi di lokasi dilaksanakan secara sistematis, objektif,dan faktual.
(2) Metode pelaksanaan inspeksi di lokasi sebagaimana padaayat (1), meliputi:
a. Pengumpulan data dukung yang diperoleh melaluiwawancara, peninjauan materi terkait, survei, danpengujian terhadap kondisi sistem pelayanan navigasipenerbangan. Temuan dicatat dengan indikasi yang jelastentang bagaimana dan mengapa temuan dibuat. Apabilapenyelenggara pelayanan tidak dapat menunjukkan datadukung maka dapat dinyatakan sebagai temuan. Setiaptemuan inspeksi harus diberikan rekomendasi kepadapenyelenggara pelayanan sebagai tindak lanjut atastemuan tersebut.
b. Tim inspeksi meninjau semua temuan dan rekomendasiuntuk memastikan bahwa temuan tersebut objektif. Timinspeksi memastikan bahwa temuan dan rekomendasiyang didokumentasikan dengan jelas, singkat, memuathal yang pokok dan dilengkapi dengan data dukung.Temuan inspeksi dapat dibahas dalam sesi pengarahanharian.
c Dalam mencari penyelesaian awal terhadap temuan yangteridentifikasi, setiap saat tim inspeksi dapatmenyediakan informasi temuan dan rekomendasi kepadapenyelenggara pelayanan.
d. Kunjungan ke unit-unit terkait dapat dilakukan untuk
memverifikasi kegiatan yang terkait dengan keselamatanpenerbangan.
(3) Untuk menjamin pelaksanaan inspeksi di lokasisebagaimana pada ayat (1) yang transparan, berkualitas dandapat dipertanggung jawabkan, Tim inspeksi berpedomanpada protokol inspeksi.
(4) Dalam kondisi tertentu, inspeksi dapat dilakukan terhadaphal-hal diluar protokol inspeksi sebagaimana dimaksudpada ayat (3) tetapi masih terkait dengan keselamatanpenerbangan. Tim inspeksi harus memberitahukan kepadapenyelenggara pelayanan, apabila terdapat temuan dicatatdalam rekomendasi inspeksi yang disusun.
Pasal 32
(1) Tim inspeksi menyusun laporan inspeksi dan memintakan
rencana tindaklanjut kepada penyelenggara layanan sesuai
format laporan dan rencana tindak lanjut yang tercantumpada lampiran IV.A peraturan ini.
(2) Item-item yang dicantumkan pada laporan inspeksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang
dinyatakan sebagai temuan pada protokol inspeksi.
(3) Tim inspeksi menyampaikan draft laporan inspeksi paling
lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat penutupankepada penyelenggara pelayanan.
(4) Penyelenggara pelayanan menyusun draft rencana tindak
lanjut dengan mengacu pada draft laporan inspeksi.
Pasal 33
(1) Tim inspeksi bersama penyelenggara pelayananmelaksanakan rapat penutupan.
(2) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:
a. Memberikan informasi kepada pimpinan penyelenggarapelayanan terkait hasil temuan dan rekomendasi dari
tim inspeksi. Rapat harus menjamin bahwapenyelenggara pelayanan memahami dengan jelas
situasi yang telah diawasi oleh tim inspeksi dan dapatsegera menyusun rencana tindak lanjut yang diperlukan.
rapat harus menegaskan permasalahan keselamatanyang significant terkait temuan dan rekomendasi tim
guna peningkatan sistem pengawasan keselamatan yangefektif.
b. Memberitahukan kepada penyelenggara pelayanan
mengenai pelaksanaan inspeksi di lokasi.
c. Menjelaskan tentang semua temuan dan rekomendasiyang dimasukkan dalam laporan inspeksi.
d. Penyelenggara pelayanan harus menyatakankesanggupannya untuk melakukan tindak lanjut terkaitdengan pemenuhan temuan dan rekomendasi dalam
jangka waktu yang disepakati. Laporan inspeksidiserahkan pada penyelenggara pelayanan pada saatselesai pelaksanaan inspeksi.
e. Menjelaskan bahwa kesanggupan penyelenggarapelayanan akan dituangkan dalam berita acara laporanhasil inspeksi.
(3) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas hal-hal sebagai berikut:a. Rangkuman pelaksanaan inspeksi di lokasi beserta
kunjungan pada unit-unit terkait;
b. Laporan temuan inspeksi dan rekomendasi Inspekturserta rencana tindak lanjut oleh penyelenggarapelayanan;
c. Berita acara pelaksanaan inspeksi; dand. Hal-hal terkait lainnya
(4) Dalam pembahasan laporan inspeksi dan rencana tindaklanjut inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufb dan c penyelenggara pelayanan harus diberi kesempatanmenyampaikan tanggapan dan menyatakan sanggahan atastemuan yang disampaikan. Ketua tim harusmempertimbangkan sanggahan, termasuk alasan yangdisampaikan oleh penyelenggara pelayanan.
(5) Pada akhir sesi rapat penutupan, tim inspeksi danpenyelenggara pelayanan menandatangani laporan inspeksi,rencana tindak lanjut penyelenggara pelayanan dan beritaacara pelaksanaan inspeksi.
(6) Format berita acara inspeksi sebagaimana tercantum padalampiran IV.B peraturan ini.
(7) Tim inspeksi dan penyelenggara pelayanan masing-masingmembawa 1 (satu) dokumen asli laporan inspeksi, rencanatindak lanjut, berita acara pelaksanaan inspeksi, protokolinspeksi dan data dukung yang antara lain dapat berupadokumentasi (foto), standar operating procedure (SOP), datateknis, dokumen terkait lainnya.
Bagian KetigaPasca Inspeksi
Pasal 34
(1) Kepala kantor menyampaikan laporan inspeksi besertarencana tindak lanjut penyelenggara pelayanan kepadaDirektur Jenderal up. Direktur paling lambat 3 (tiga) harisetelah pelaksanaan inspeksi di lokasi.
(2) Terkait dengan pelaksanaan inspeksi Kepala kantorberkewajiban untuk:
a. Menyimpan dan memperbaharui laporan inspeksi danrencana tindak lanjut melalui sistem pengawasankeselamatan pelayanan navigasi penerbangan;
b. Memonitor pemenuhan terhadap rencana tindak lanjutyang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayananmelalui kegiatan pemantauan (monitoring) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan inspeksi,atau sesuai target waktu pemenuhan rencana tindaklanjut penyelenggara layanan sehingga dapat terpeliharakekiniannya;
c. Melaporkan hasil pemantauan (monitoring) sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b dan informasi terkiniterkait pemenuhan rencana tindak lanjut penyelenggarapelayanan kepada Direktur Jenderal.
(3) Terkait dengan pelaksanaan inspeksi Penyelenggarapelayanan berkewajiban untuk:
a. Melaksanakan pemenuhan rencana tindak lanjut sesuaidengan batas waktu yang telah disepakati;
b. Melaporkan setiap tindakan yang telah dilakukansebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepadaKepala kantor dan ditembuskan kepada DirekturJenderal.
(4) Terkait dengan pelaksanaan inspeksi Direktur berkewajibanuntuk memonitor laporan inspeksi dan rencana tindaklanjut beserta informasi terkini terkait pemenuhan rencanatindak lanjut penyelenggara pelayanan melalui sistempengawasan keselamatan pelayanan navigasi penerbangan.
Pasal 35
Alur pelaksanaan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal25 sampai dengan Pasal 33 sebagaimana tercantum dalamLampiran IV. C peraturan ini.
BAB VI
PELAKSANAAN PENGAMATAN (SURVEILLANCE)
Bagian Kesatu
Pra Pengamatan (Surveillance)
Pasal 36
(1) Kepala kantor melaksanakan pengamatan (surveillance)secara terjadwal atau jika terjadi kondisi antara lain :a. Indikasi adanya penyimpangan terhadap ketentuan
perundang-undangan;
b. Laporan masyarakat terkait keselamatan pelayanannavigasi penerbangan;
c. Kejadian (incident) pada pelayanan navigasi penerbangan.d. Surat edaran/instruksi.
(2) Jadwal atau program pengamatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disampaikan melalui surat pemberitahunankepada penyelenggara pelayanan sekurang-kurangnya 3(tiga) hari sebelum pelaksanaan pengamatan.
Pasal 37
(1) Kepala kantor menetapkan jumlah dan komposisi timpengamatan dengan mempertimbangkan kompleksitas danskala pengamatan.
(2) Untuk kegiatan pengamatan terjadwal penetapan jumlah dankomposisi tim pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaanpengamatan.
(3) Tim pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari:
a. Ketua Tim;
b. Anggota Tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aminimal adalah inspektur navigasi penerbangan jenjang ahlipertama.
Pasal 38
(1) Tim pengamatan (surveillance) menyiapkan dokumen acuanpelaksanaan pengamatan yang sekurang-kurangnyameliputi:
a. Protokol pengamatan (surveillance);b. Data terkait lainnya
(2) Protokol pengamatan (surveillance) sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a disesuai dengan bidang yang akandiamati.
(3) Format dan isi protokol pengamatan (surveillance)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu padaprotokol audit disesuaikan dengan ruang lingkuppelaksanaan pengamatan (surveillance).
(4) Penyiapan dokumen acuan pengamatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 3(tiga) hari sebelum pelaksanaan pengamatan.
Pasal 39
(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan awal tim pengamatansekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaanpengamatan.
(2) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:
a. Memberikan anggota tim gambaran pelaksanaan danpemahaman tentang misi pengamatan;
b. Menetapkan tanggung jawab anggota tim sebelum,selama dan setelah pengamatan; dan
c. Persiapan rapat pembukaan dan penutupan denganpenyelenggara pelayanan.
(3) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas hal-hal sebagai berikut:a. Pengenalan anggota tim;b. Ruang lingkup pengamatan di lokasi;c. Program kerja pelaksanaan pengamatan di lokasi;d. Pembagian tugas dan tanggung jawab tim;e. Identifikasi dokumen yang diperlukan pada saat
pelaksanaan pengamatan.
Bagian Kedua
On-Site Pengamatan
Pasal 40
(1) Tim pengamatan bersama penyelenggara pelayananmelaksanakan rapat pembukaan.
(2) Rapat pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:
a. Pengenalan anggota tim pengamatan dan penyelenggarapelayanan;
b. Penyampaian ruang lingkup pengamatan di lokasi;c. Kesepakatan program kerja pelaksanaan pengamatan di
lokasi;
d. Penyampaian dokumen yang diperlukan untukpelaksanaan pengamatan; dan
e. Hal-hal terkait lainnya.
Pasal 41
(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan harian tim pengamatan(surveillance) sebelum dan/atau sesudah pelaksanaanpengamatan setiap hari di lokasi.
(2) Pengarahan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:
a. Identifikasi awal dari temuan dan rekomendasi;b. Pembaharuan daftar pemenuhan protokol;c. Identifikasi kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan
pengamatan sehari-hari;
d. Pengumuman perubahan program kerja pengamatan (jikaada); dan
e. Meningkatkan koordinasi dan dukungan timpengamatan.
Pasal 42
(1) Pengamatan di lokasi dilaksanakan secara sistematis,objektif, faktual dan memiliki referensi regulasi yang jelas.
(2) Metode pelaksanaan pengamatan di lokasi sebagaimanapada ayat (1), meliputi:a. Pengumpulan data dukung yang diperoleh melalui
wawancara, peninjauan materi terkait, survei, danpengujian terhadap kondisi sistem pelayanan navigasipenerbangan. Temuan dicatat dengan indikasi yang jelastentang bagaimana dan mengapa temuan dibuat. Apabilapenyelenggara pelayanan tidak dapat menunjukkan datadukung maka dapat dinyatakan sebagai temuan. Setiaptemuan pengamatan (surveillance) harus diberikanrekomendasi kepada penyelenggara pelayanan sebagaitindak lanjut atas temuan tersebut.
b. Tim pengamatan (surveillance) meninjau semua temuandan rekomendasi untuk memastikan bahwa temuantersebut objektif. Tim pengamatan (surveillance)memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yangdidokumentasikan dengan jelas, singkat, memuat halyang pokok dan dilengkapi dengan data dukung.Temuan pengamatan (surveillance) dapat dibahas dalamsesi pengarahan harian.
c. Dalam mencari penyelesaian awal terhadap temuan yangteridentifikasi, setiap saat tim pengamatan (surveillance)
dapat menyediakan informasi temuan dan rekomendasikepada penyelenggara pelayanan.
d. Kunjungan ke unit-unit terkait dapat dilakukan untukmemverifikasi kegiatan yang terkait dengan keselamatanpenerbangan.
(3) Untuk menjamin pelaksanaan pengamatan di lokasisebagaimana pada ayat (1) yang transparan, berkualitas dandapat dipertanggung jawabkan, tim pengamatanberpedoman pada protokol pengamatan (surveillance).
(4) Dalam kondisi tertentu, pengamatan (surveillance) dapatdilakukan terhadap hal-hal diluar protokol pengamatan(surveillance) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapimasih terkait dengan keselamatan penerbangan. Timpengamatan (surveillance) harus memberitahukan kepadapenyelenggara pelayanan, apabila terdapat temuan dicatatdalam rekomendasi inspeksi yang disusun.
Pasal 43
(1) Tim pengamatan menyusun laporan pengamatan danrencana tindak lanjut penyelenggara layanan sesuai formatlaporan dan rencana tindak lanjut pengamatan yangtercantum pada lampiran V.A peraturan ini.
(2) Item-item yang dicantumkan pada laporan pengamatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yangdinyatakan sebagai temuan pada protokol pengamatan(surveillance).
(3) Tim pengamatan menyampaikan draft laporan pengamatanpaling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapatpenutupan kepada penyelenggara pelayanan.
(4) Penyelenggara pelayanan menyusun draft rencana tindaklanjut dengan mengacu pada draft laporan pengamatan(surveillance).
Pasal 44
(1) Tim pengamatan bersama penyelenggara pelayananmelaksanakan rapat penutupan.
(2) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:
a. Memberikan informasi kepada pimpinan penyelenggarapelayanan terkait hasil temuan dan rekomendasi dari
tim pengamatan (surveillance). Rapat harus menjaminbahwa penyelenggara pelayanan memahami dengan jelassituasi yang telah diawasi oleh tim pengamatan(surveillance) dan dapat segera menyusun rencana tindak
lanjut yang diperlukan. Rapat harus menegaskanpermasalahan keselamatan yang significant terkaittemuan dan rekomendasi tim guna peningkatan sistempengawasan keselamatan yang efektif.
b. Memberitahukan kepada penyelenggara pelayananmengenai pelaksanaan pengamatan (surveillance) dilokasi.
c. Menjelaskan tentang semua temuan dan rekomendasiyang dimasukkan dalam laporan pengamatan(surveillance).
d. Penyelenggara pelayanan harus menyatakankesanggupannya untuk melakukan tindak lanjut terkaitdengan pemenuhan temuan dan rekomendasi dalamjangka waktu yang disepakati. Laporan pengamatan(surveillance) diserahkan pada penyelenggara pelayananpada saat selesai pelaksanaan pengamatan (surveillance).
e. Menjelaskan bahwa kesanggupan penyelenggarapelayanan akan dituangkan dalam laporanpengamatan (surveillance).
(3) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas hal-hal sebagai berikut:a. Rangkuman pelaksanaan pengamatan (surveillance) di
lokasi beserta kunjungan pada unit-unit terkait;b. Laporan temuan pengamatan (surveillance) dan
rekomendasi Inspektur serta rencana tindak lanjut olehpenyelenggara layanan;
c. Berita acara pelaksanaan pengamatan (surveillance); dand. Hal-hal terkait lainnya
(4) Dalam pembahasan draft laporan pengamatan (surveillance)dan rencana tindak lanjut pengamatan (surveillance)sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan cpenyelenggara pelayanan harus diberi kesempatanmenyampaikan tanggapan dan menyatakan sanggahan atastemuan yang disampaikan. Ketua tim harusmempertimbangkan sanggahan, termasuk alasan yangdisampaikan oleh penyelenggara pelayanan.
(5) Tim pengamatan dan penyelenggara pelayananmenandatangani laporan pengamatan, rencana tindak lanjutpenyelenggara pelayanan dan berita acara pelaksanaanpengamatan.
(6) Format berita acara pelaksanaan kegiatan pengamatan(surveillance) sebagaimana tercantum pada lampiran V.Bperaturan ini.
(7) Tim pengamatan dan penyelenggara pelayanan masing-masing membawa 1 (satu) dokumen asli laporan
pengamatan, rencana tindak lanjut penyelenggarapelayanan, berita acara pelaksanaan pengamatan dan datadukung yang antara lain dapat berupa dokumentasi (foto),standar operating procedure (SOP), data teknis, dokumenterkait lainnya.
Bagian KetigaPasca Pengamatan
Pasal 45
(1) Kepala kantor menyampaikan laporan pengamatan(surveillance) beserta rencana tindak lanjut penyelenggarapelayanan kepada Direktur Jenderal up. Direktur palinglambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pengamatan(surveillance) di lokasi.
(2) Terkait dengan pelaksanaan pengamatan (surveillance)Kepala kantor berkewajiban untuk:a. Menyimpan dan memperbaharui laporan pengamatan
(surveillance) dan rencana tindak lanjut melalui sistempengawasan keselamatan pelayanan navigasipenerbangan;
b. Memonitor pemenuhan terhadap rencana tindak lanjutyang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayananmelalui kegiatan pemantauan (monitoring) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pelaksanaanpengamatan (surveillance) atau sesuai waktu pemenuhanrencana tindak lanjut penyelenggara layanan sehinggadapat terpelihara kekiniannya;
c. Melaporkan hasil pemantauan (monitoring) sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b dan informasi terkiniterkait pemenuhan rencana tindak lanjut penyelenggarapelayanan kepada Direktur Jenderal.
(3) Terkait dengan pelaksanaan pengamatan (surveillance)Penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk:a. Melaksanakan pemenuhan rencana tindak lanjut sesuai
dengan batas waktu yang telah disepakati;b. Melaporkan setiap tindakan yang telah dilakukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepadaKepala kantor dan ditembuskan kepada DirekturJenderal.
(4) Terkait dengan pelaksanaan pengamatan (surveillance)Direktur berkewajiban untuk memonitor laporanpengamatan (surveillance) dan rencana tindak lanjut besertainformasi terkini terkait pemenuhan rencana tindak lanjutpenyelenggara pelayanan melalui sistem pengawasankeselamatan pelayanan navigasi penerbangan
Pasal 46
Alur pelaksanaan pengamatan (surveillance) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 sebagaimanatercantum dalam Lampiran V.C peraturan ini.
BAB VII
PELAKSANAAN PEMANTAUAN (MONITORING]
Pasal 47
(1) Kepala kantor melaksanakan pemantauan (monitoring) gunamengevaluasi data, laporan, dan informasi yang terkaitdengan keselamatan pelayanan navigasi penerbangantermasuk rencana tindak lanjut pelaksanaan audit/inspeksi/ pengamatan.
(2) Apabila diperlukan, pemantauan (monitoring) sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di lokasi.
(3) Pemantauan (monitoring) yang dilaksanakan di lokasi harusmelalui tahap sebagai berikut :a. Pra pemantauan (monitoring);b. On site pemantauan (monitoring);c. Pasca pemantauan (monitoring).
Bagian Kesatu
Pra Pemantauan (Monitoring)
Pasal 48
(1) Kepala kantor menetapkan jadwal atau program pemantauan(monitoring) dengan mengacu pada :a. Pelaksanaan audit terkini dan pemantauan (monitoring)
dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelahpelaksanaan audit;
b. Pelaksanaan inspeksi dan pemantauan (monitoring)dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelahpelaksanaan inspeksi;
c. Pelaksanaan pengamatan (surveillance) dan pemantauan(monitoring) dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam)bulan setelah pelaksanaan pengamatan (surveillance);
d. Waktu pemenuhan rencana tindak lanjut penyelenggarapelayanan;
e. Data, laporan, surat edaran/instruksi dan/atauinformasi yang terkait dengan keselamatan pelayanannavigasi penerbangan.
(2) Jadwal atau program pemantauan (monitoring) sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui suratpemberitahunan kepada penyelenggara pelayanan sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemantauan(monitoring).
Pasal 49
(1) Kepala kantor menetapkan jumlah dan komposisi timpemantauan dengan mempertimbangkan kompleksitas danskala pemantauan (monitoring).
(2) Penetapan jumlah dan komposisi tim pemantauan(monitoring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemantauan(monitoring).
(3) Tim pemantauan (monitoring) sebagaimana dimaksud ayat (2)terdiri dari :
a. Ketua Tim;
b. Anggota Tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf aminimal adalah inspektur navigasi penerbangan jenjang ahlipertama.
Pasal 50
(1) Tim pemantauan (monitoring) menyiapkan dokumen acuanpelaksanaan pemantauan yang sekurang-kurangnyameliputi:
a. Data / laporan / informasi yang diterima, antara lain :1) Laporan akhir (final report) audit;2) Laporan inspeksi;3) Laporan pengamatan (surveillance);4) Rencana tindak lanjut penyelenggara pelayanan.
b. Data terkait lainnya.
(2) Penyiapan dokumen acuan pemantauan (monitoring)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaanpemantauan.
Pasal 51
(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan awal tim pemantauan(monitoring) sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelumpelaksanaan pemantauan (monitoring).
(2) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:
a. Memberikan anggota tim gambaran pelaksanaan danpemahaman tentang misi pemantauan (monitoring);
b. Menetapkan tanggung jawab anggota tim sebelum,selama dan setelah pemantauan (monitoring); dan
c. Persiapan rapat pembukaan dan penutupan denganpenyelenggara pelayanan.
(3) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas hal-hal sebagai berikut:a. Pengenalan anggota tim;b. Ruang lingkup pemantauan (monitoring) di lokasi;c. Program kerja pelaksanaan pemantauan (monitoring) di
lokasi;
d. Pembagian tugas dan tanggung jawab tim;e. Identifikasi dokumen yang diperlukan pada saat
pelaksanaan pemantauan (monitoring).
Bagian Kedua
On-Site Pemantauan
Pasal 52
(1) Tim pemantauan (monitoring) bersama penyelenggarapelayanan melaksanakan rapat pembukaan.
(2) Rapat pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:
a. Pengenalan anggota tim pemantauan (monitoring) danpenyelenggara pelayanan;
b. Penyampaian ruang lingkup pemantauan (monitoring) dilokasi;
c. Kesepakatan program kerja pelaksanaan pemantauan(monitoring) di lokasi;
d. Penyampaian dokumen yang diperlukan untukpelaksanaan pemantauan (monitoring); dan
e. Hal-hal terkait lainnya.
Pasal 53
(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan harian timpemantauan (monitoring) sebelum dan/atau sesudahpelaksanaan pemantauan (monitoring) setiap hari di lokasi.
(2) Pengarahan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:
a. Identifikasi awal terhadap pemenuhan rencana tindaklanjut penyelenggara pelayanan dan/ataudata/informasi/laporan terkait keselamatan pelayanannavigasi penerbangan;
b. Identifikasi kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaanpemantauan (monitoring) sehari-hari;
c. Pengumuman perubahan program kerja pemantauan(monitoring) (jika ada); dan
d. Meningkatkan koordinasi dan dukungan timpemantauan (monitoring).
Pasal 54
(1) Pemantauan (monitoring) di lokasi dilaksanakan secarasistematis, objektif, faktual, dan memiliki referensi regulasiyang jelas.
(2) Metode pelaksanaan pemantauan di lokasi sebagaimanapada ayat (1), meliputi:a. Pemeriksaan data, laporan atau informasi terkait
keselamatan pelayanan navigasi penerbangan yangditerima dengan kondisi real di lokasi;
b. Terkait tindak lanjut pelaksanaanaudit/inspeksi/pengamatan (surveillance), dilakukanpemeriksaan terhadap pemenuhan rencana tindak lanjutpenyelenggara pelayanan;
c. Pengumpulan data dukung terhadap data, laporan,informasi atau pemenuhan rencana tindak lanjutpenyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a dan b;
d. Kunjungan ke unit-unit terkait dapat dilakukan untukmemverifikasi kegiatan yang terkait dengan keselamatanpenerbangan.
Pasal 55
(1) Tim pemantauan menyusun laporan pemantauan yangformat dan isinya tercantum pada lampiran VI.A peraturanini.
(2) Tim pemantauan (monitoring) menyampaikan draft laporanpemantauan (monitoring) paling lambat 1 (satu) hari sebelumpelaksanaan rapat penutupan kepada penyelenggarapelayanan.
Pasal 56
(1) Tim pemantauan (monitoring) bersama penyelenggarapelayanan melaksanakan rapat penutupan.
(2) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:
a. Memberikan informasi kepada pimpinan penyelenggarapelayanan terkait kesesuaian rencana tindak lanjutdengan pemenuhan rencana tindak lanjut tersebut.
b. Memberikan informasi kepada pimpinan penyelenggara
pelayanan terkait progress pemenuhan rencana tindaklanjut.
c. Menjelaskan dampak terhadap posisi rencana tindaklanjut yang belum ada data dukung (evidence).
(3) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas hal-hal sebagai berikut:a. Draft hasil evaluasi terhadap progress pemenuhan
rencana tindak lanjut penyelenggara pelayanan yangtercantum pada laporan pemantauan (monitoring);
b. Berita acara pelaksanaan pemantauan (monitoring); danc. Hal-hal terkait lainnya
(4) Dalam pembahasan draft laporan pemantauan (monitoring)sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a penyelenggarapelayanan harus diberi kesempatan menyampaikantanggapan dan menyatakan sanggahan atas hasil verifikasiyang disampaikan. Ketua tim harus mempertimbangkansanggahan, termasuk alasan yang disampaikan olehpenyelenggara pelayanan.
(5) Tim pemantauan (monitoring) dan penyelenggara pelayananmenandatangani laporan pemantauan (monitoring) danberita acara pelaksanaan pemantauan (monitoring).
(6) Format berita acara pelaksanaan kegiatan pemantauan(monitoring) sebagaimana tercantum pada lampiran VLBperaturan ini.
(7) Tim pemantauan dan penyelenggara pelayanan masing-masing membawa 1 (satu) dokumen asli laporanpemantauan dan berita acara pelaksanaan pemantauan dandata dukung yang antara lain dapat berupa dokumentasi(foto), standar operating procedure (SOP), data teknis,dokumen terkait lainnya
Bagian KetigaPasca Pemantauan
Pasal 57
(1) Kepala kantor berkewajiban :a. Menyampaikan laporan pemantauan (monitoring) kepada
Direktur Jenderal up. Direktur paling lambat 3 (tiga) harisetelah pelaksanaan pemantauan (monitoring) di lokasi;
b. Menyimpan laporan pemantauan (monitoring).(2) Terkait dengan pelaksanaan pemantauan (monitoring)
Penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk:a. Melaksanakan pemenuhan rencana tindak lanjut sesuai
dengan batas waktu yang telah disepakati;b. Memperbaharui laporan pemantauan beserta informasi
terkini terkait keselamatan pelayanan navigasipenerbangan;
c. Melaporkan setiap tindakan yang telah dilakukansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bkepada Direktur dan ditembuskan kepada Kepala KantorOtoritas.
(3) Terkait dengan pelaksanaan pemantauan (monitoring)Direktur berkewajiban untuk menyimpan danmemperbaharui rencana tindak lanjut beserta informasiterkini terkait pemenuhan rencana tindak lanjutpenyelenggara pelayanan yang disampaikan oleh KepalaKantor atau penyelenggara pelayanan melalui sistempengawasan keselamatan pelayanan navigasi penerbangan
Pasal 58
Alur pelaksanaan pemantauan (monitoring) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 57 sebagaimanatercantum dalam Lampiran VI.C peraturan ini.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59
Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektur Navigasi Penerbanganharus menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalamperaturan ini paling lambat 6 (enam) bulan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan DirekturJenderal Perhubungan Udara Nomor KP 429 Tahun 2015tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan InspekturNavigasi Penerbangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 61
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 AGUSTUS 2017
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Salinan sesuai aslinya^fcBAGIAN HUKUM
,v
PHKUirlF.\
•gjJRNlAMA SARIi-0\
Pernbvna//(IV/a))680704 199503 2 001
ttd
Dr.Ir.AGUS SANTOSO, M.Sc.
Lampiran LA Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP.182 TAHUN 2017Tanggal : 3 AGUSTUS 2017
PEDOMAN RAPORT PENILAIAN KEPATUHAN DAN TINGKAT KESELAMATANPENERBANGAN PADA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN
1. Obyek penilaian terdiri dari Sertifikat, SOP, Pelaksanaan SOP, Fasilitas, Personel,dokumentasi, organisasi.
2. Menetapkan Protokol Checklist yang bersifat mandatori pemenuhan dan ProtokolChecklist yang tidak bersifat mandatori.
3. Pemenuhan Protokol Checklist yang bersifat mandatori tidak boleh memperolehNilai Risk Index berwarna Merah, yaitu: 5A, 5B, 5C, 4A, 4B, 3A.
4. Apabila penilaian protokol checklist memperoleh Risk Index berwarna merah,maka penilaian protokol checklist tidak mandatori belum diperhitungkan.
5. Menetapkan nilai Passing Grade Protokol Checklist Mandatori, yaitu 70.
6. Penilaian Protokol Checklist tidak mandatori diberi pembobotan nilai yang sama,dengan total nilai 30.
7. Klasifikasi Protokol Checklist Mandatori untuk Sertifikat, SOP, Pelaksanaan SOP,Fasilitas, Personel, dokumentasi, organisasi:
a. Sertifikat:
- Sertifikat masih berlaku
- Pelayanan sesuai dengan sertifikat
NILAI = 70, mencapai passing grade
b. SOP:
- Jumlah SOP standar terpenuhi- Isi SOP sesuai pelayanan, lengkap dan mencakup
kebutuhan operasional di lapangan
NILAI = 70, mencapai passing grade
c. Pelaksanaan SOP:
SOP dilaksanakan dilapangan
NILAI = 70, mencapai passing grade
d. Fasilitas:
Fasilitas bekerja sesuai kinerja standaryang ditetapkansesuai peraturan
NILAI = 70, mencapai passing grade
e. Personel:
- Personel yang bertugas mempunyai license dan rating yang masihberlaku
- Sertifikat kesehatan, IELP valid
- Jumlah personel terpenuhi sesuai standar.
NILAI = 70, mencapai passing grade
f. Dokumentasi:
Dokumen terpenuhi, mudah diakses, terpelihara
NILAI = 70, mencapai passing grade.
g. Organisasi:
- Organisasi memenuhi kebutuhan penyelenggaraanpelayanan.
- Key person terpenuhi.
NILAI = 70, mencapai passing grade.
8. Protokol Checklist yang tidak memenuhi kriteria Protocol Checklist mandatoritermasuk dalam Protocol Checklist tidak mandatori.
9. Simulasi penilaian:Penilaian Obyek Personel
a. Protokol checklist mandatori memenuhi peraturan, yaitu:- Personel yang bertugas mempunyai license dan rating
yang masih berlaku
- Sertifikat kesehatan, IELP valid
Jumlah personel terpenuhiNilai PQ Mandatori : 70, passing gradePQ tidak mandatori:
- misal jumlah Protokol Checklist tidak mandatori 15
- Protokol Checklist tidak mandatori closed 5
Total nilai Protokol Checklist tidak mandatori 30
Nilai PQ tidak Mandatori = {(5/15) X 30 ] = 10TOTAL NILAI OBYEK PERSONEL = 70 + 10 = 80
b. PQ mandatori tidak memenuhi peraturan- Personel yang bertugas mempunyai license dan rating
yang tidak berlaku
- Sertifikat kesehatan tidak valid
- Jumlah personel tidak memenuhi
Contoh nilai yang dicapai 50, AREA RISK INDEX MERAH 4BNilai PQ tidak mandatori belum diperhitungkanNILAI YANG DICAPAI = 50
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc
i aslinyaHUKUM
<cRembina^^7a)NIP.^@(ig7^43^9503 2 001
JVO
Lampiran
I.BPeraturan
DirekturJenderal
PerhubunganU
daraN
om
or
:K
P1
82
Tah
un
20
17
Tan
gg
al:
3A
gu
stus2
01
7
SIMU
LASIRAPO
RTPENILAIAN
KEPATUHANDAN
TINGKAT
KESELAMATAN
PENERBANGANP
AD
AP
EN
YE
LE
NG
GA
RA
PE
LA
YA
NA
N
Pa
ram
ete
rP
en
ilaia
nM
em
en
uh
i(L
evel
1)
Risk
Level/P
rofile
Mem
en
uh
id
eng
an
ca
tata
n(L
evel2
)T
ida
kM
em
en
uh
i(L
evel3)
Nila
i
Bidang
AT
S/CN
S/AIS/PA
NSO
PS
7810
SertifikatPenyelenggara
Pelayanan
Man
ual
Op
erasi
SO
PP
elayan
an
Imp
lem
en
tasi
SO
P
Fasilitas
Pelay
anan
Perso
nel
Pelay
anan
Stru
ktu
rO
rgan
isasi
Implem
entasiSafety
Managem
entSystem
/Quality
Managem
entSystem
Siste
mD
ok
um
en
tasi
Program
Keam
ananP
elayanan
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Nila
iT
ota
l2
0
NO
Pro
file
Mem
en
uh
i
Mem
enu
hi
den
gan
cata
tan
Tid
ak
Mem
en
uh
i
No
Nila
iT
ota
l
10
-1
4
15
-1
9
20
-2
4
25
-2
9
30
TA
BE
L1
.P
AR
AM
ET
ER
NIL
AI
PR
OF
ILE
Nila
i
TA
BE
L2
.K
AT
EG
OR
IP
EN
ILA
IAN
Ka
teg
ori
Ha
silP
en
ilaia
n
Ka
teg
ori
A(S
ang
atS
esuai)
B(S
esuai)
C(K
ura
ng
Sesu
ai)
D(T
idak
Sesu
ai)
E(S
ang
attid
aksesu
ai)
Hasil
Raport
PenilaianK
epatuhanD
anT
ingkatK
eselamatan
PenerbanganPada
PenyelenggaraPelayanan
adalahC
(kurangbaik)
diperolehdari
konversinilaitotal20
dengankategorihasil
penilaian.
DIR
EK
TU
RJE
ND
ER
AL
PE
RH
UB
UN
GA
NU
DA
RA
aslin
ya
HU
KU
M
a/(IV
/a)
NIP
.1
96
80
70
41
99
50
32
00
1
ttd
Dr.
Ir.A
GU
SS
AN
TO
SO
,M
.Sc
Lampiran II.A Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan OdaraNomor : KP 182 Tahun 2017Tanggal : 3 Agustus 2017
PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA PENILAIAN RESIKO (RISK ASSESSMENT)NAVIGASI PENERBANGAN
Tata cara penilaian resiko (Risk Assessment) Navigasi Penerbangan adalahaturan / cara penilaian resiko terhadap pelayanan navigasi penerbanganpada bidang ATS, CNS, AIS, PANS-OPS, MET dan SAR pada waktu kegiatanpengawasan dan pengendalian.
Pada saat pelaksanaan pengawasan pelayanan navigasi penerbangan,personel Inspektur Navigasi Penerbangan harus mengklasifikasikan setiaptemuan (finding) berdasarkan laporan pengawasan menggunakan penilaianresiko (Risk Assessment) untuk mengukur resiko yang mungkin munculakibat dari ketidaksesuaian.
Penilaian resiko (Risk Assessment) terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :a. Risk Severity, yaitu tingkat keparahan yang mungkin muncul akibat dari
suatu resiko, yang terbagi dalam 5 (lima) kriteria yaitu CATASTROPHICHAZARDOUS, MAJOR, MINOR dan NEGLIGIBLE.
5 (lima) kriteria untuk risk severity tersebut diukur berdasarkan tabelsebagai berikut:
DESKRIPSI
PARAMETER
ValuePengaruh keselamatanpelayanan navigasi
Kemungkinanterdapatnya
korban
Kemungkinankerusakan
assetCATASTROPHIC Terjadi kecelakaan Banyak korban
jiwaKerusakan totalpada asset
A
HAZARDOUS Penurunan besar daribatas keselamatan,tekanan fisik atau bebankerja sedemikian rupasehingga operator tidakdapat diandalkan untukmelaksanakan tugasdengan akurat atauparipurna.
Cedera seriusatau kematian
satu/dua orang.
Kerusakan
besar padaasset
B
MAJOR 1. Penurunan signifikandari batas
keselamatan,berkurangnyakemampuan operatordalam menghadapikondisi operasi yangsulit sebagai akibatdari peningkatanbeban kerja atausebagai akibat darikondisi yangmempengaruhiefisiensi operatortersebut.
2. Terjadinya kejadian
Cedera dan tidak
ada korban jiwaKerusakan padaasset
C
4.
MINOR
NEGLIGIBLE
senus.
- Keterbatasan operasi- Penggunaan prosedur
darurat
- Insiden kecil
Konsekuensi kecil
Tidak ada
cedera/korbanjiwa
Tidak ada
cedera/korbanjiwa
Gangguan padaasset
Gangguankecil/ringanpada asset
E
b. Risk Probability, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya resiko, yangterbagi dalam 5 (lima) kriteria yaitu FREQUENT, OCCASIONAL, REMOTEIMPROBABLE, EXTREMELY IMPROBABLE.
5 (lima) kriteria untuk risk probability tersebut diukur berdasarkan tabelsebagai berikut:
DESCRIPTION
FREQUENT
OCCASIONAL
REMOTE
IMPROBABLE
EXTREMELY IMPROBABLE
PARAMETER
Kemungkinan terjadi 1-2 hari sekali
Kemungkinan terjadi beberapa kalidalam sebulan
Kemungkian terjadi sekali dalambeberapa bulan
Kemungkinan terjadi sekali dalam 3tahun
Kemungkinan terjadi kurang dari 3tahun sekali
VALUE
Penilaian resiko dinyatakan dengan indeks resiko keselamatan (safety riskindex) yang merupakan perpaduan antara risk severity dan risk probability,yang ditentukan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :
Riskprobeeilrty
Risk severity
Catastrophic Hazardous
A B
Major
c
Minor
D
Negligible
E
Frequent 5 5A 5B 5C
Occasional 4 4A 4B 4D 41::
Remote 3 3A ::tl
3C 3D 3E
Imixobafcle ? 2A /A: 2C 2D 2E
Extremely .Inipiobubte ' 1/ 1B 1C
t— J
1D 1E
5. Risk Indexdibagi dalam 3 (tiga) kriteria yaitu :a. Resiko dapat di terima (acceptable) yaitu kondisi dimana resiko tidak
menimbulkan dampak pada keselamatan yang digambarkan denganwarna hijau.
Resiko dapat diterima dengan tindakan perbaikan (acceptable based onrisk mitigation) yaitu kondisi dimana resiko yang menimbulkan dampakpada keselamatan akan tetapi dapat diterima dengan adanya tindakanperbaikan yang digambarkan dengan warna kuning.Resiko tidak dapat diterima (unacceptable) yaitu kondisi dimana resikodapat menimbulkan dampak pada keselamatan yang digambarkandengan warna merah.
b.
c.
TolarafcMty daicriptfon Mu Suggo»/*d criteria
5A, 5B, 5C, lAucuttploM: under trie4A 4 B 3 A ei'SWtg circumstances
\ Toterablfl ration 50, 5E, 4C, 4D.4E )B, :C, 3D,7A, 2B, ZC, 1A
Ai^uplublB bdaod on rts*mitlrjslkiri It may requiremanagement d»«BHin
3E, 2D, 2E, 1B,1C, 10, 1E
AccafitBtile
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.
suai aslinyaIAN HUKUM
& /(IV/a)'04 199503 2 001
No
.
I.
Bid
an
g
AT
S
Sertifik
at
a.P
eny
eleng
gara
Pelay
anan
Lalu
Lin
tasP
enerb
ang
an
b.P
eny
eleng
gara
Pen
did
ikan
dan
Pela
tihan
bid
an
gA
TS
Man
ual
Op
erasi
SO
PA
TS
Un
it
Krite
ria
Ad
a
Ad
ad
eng
anC
ata
tan
Tid
ak
Ad
a
Ad
a
Ad
ad
eng
anC
ata
tan
Tid
ak
Ad
a
Ad
a,L
eng
kap
Ad
a,
Tid
ak
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Ad
a,L
eng
kap
Ad
a,
Tid
ak
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Lampiran
II.BPeraturan
DirekturJenderalPerhubungan
Udara
No
mo
r:
KP
18
2T
ah
un
20
17
Tan
gg
al:
3A
gu
stus
20
17
PA
ND
UA
NP
EN
ILA
IAN
RE
SIK
O
Ha
za
rd
Terd
apat
pelay
anan
yan
gtid
akm
em
en
uh
ista
nd
ar
Pela
yan
an
tidak
mem
en
uh
ista
nd
ar
Terd
apat
sebag
ianp
ersyaratan
penyelenggaraandiklat
yan
gtidak
mem
en
uh
ista
nd
ar.
Pen
yelen
gg
araanD
iklat
tidak
mem
en
uh
ista
nd
ar
Terd
apat
sebag
ianp
ersyaratan
man
ual
op
erasiy
an
gtid
akm
em
en
uh
ista
nd
ar
Tidak
Terd
apat
Man
ual
operasid
alamm
emb
erikan
pelay
anan
Terd
apat
sebagianP
elayan
any
ang
tidak
mem
iliki
pan
du
an
.m
em
en
uh
ista
nd
ar
Tid
ak
ad
ap
an
du
an
dala
mp
em
beria
np
ela
yan
an
Risk
Pen
uru
nan
ting
kat
pelay
anan
Tidak
ad
ajam
inan
keselam
atand
antid
akad
aleg
alitasp
elayan
an.
Efektifitas
kegiatanpenyelenggaraan
diklatd
anM
utuPenyelenggaran
diklatkurangsem
puma.
Tid
ak
dik
lat
terpenuhinyam
utu
penyelenggaraan
Men
uru
nn
ya
jamin
ank
eselamatan
penyelenggaraanpelayanan
sesuaidengan
sta
nd
ar
Tidak
ada
jamin
ank
eselamatan
penyelenggaraanpelayanan
sesuaidengan
sta
nd
ar.
Men
uru
nn
ya
jamin
ank
eselamatan
penyelenggaraanpelayanan
sesuaidengan
sta
nd
ar
Tidak
ada
jamin
ank
eselamatan
penyelenggaraanpelayanan
sesuaidengan
Ris
kIn
dex
NO
FIN
DIN
G
6
8
Prosedur
Pelayanan
AT
SU
nit
(p
elaksan
aanS
OP
AT
SU
nit)
Tid
ak
Sesu
ai
SO
PPem
berianpelayanan
yangtidak
sesu
ai
sta
nd
ar.
Fasilita
sA
TS
Un
it
Pers
on
el
AT
S
Org
anisasi
AT
S
Pen
yim
pan
anD
ok
um
en
TPM
(Training
Procedure
Man
ual)
Sesu
ai
Tid
ak
Sesu
ai
Tid
ak
ad
a
mem
en
uh
i
Tid
ak
mem
en
uh
i
Tid
ak
ad
a
perso
nil
Ad
alen
gk
ap
Ad
a,
tidak
leng
kap
Tid
ak
ad
a
Ad
alen
gk
ap
Ad
ad
en
gan
catatan
Tid
ak
ad
a
Ada,
Len
gk
ap
Ad
a,
Tid
ak
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Tidak
mem
enuhipersyaratan
kin
erjap
eralatan
Tid
akd
ap
at
mem
berik
anp
ela
yan
an
Tidak
mem
enuhipersyaratan
pers
on
el
AT
S
Tidak
tersedia
personelA
TS
Sebagian
fungsiorganisasi
tidakte
rlak
san
a
Tidak
tersediaorganisasi
AT
S
Tidak
tersediaP
enyimpanan
Do
ku
men
Terdapat
sebagianpersyaratan
TP
My
an
gtid
akm
emen
uh
ista
nd
ar
Tid
akT
erdap
atT
PM
Tidak
adajam
inankeselam
atanpenyelenggaraan
pelayanansesuai
dengansta
nd
ar
Penurunantingkat
pelayanan
Tidak
ada
pelay
anan
AT
SU
nit
Penurunan
tingkatpelayanan
Tid
akad
ap
elayan
anA
TS
Tidakterpenuhi
sebagiantugas
dantanggung
jaw
ab
org
anisasi
Tidakada
pelaksanadan
penanggungjaw
abo
rgan
isasi.
Do
ku
men
tasitid
akad
a.
menurunnya
jaminan
mutu
penyelenggaraand
ikla
t
Tidak
adajam
inanm
utupenyelenggaraan
diklat
10
11
12
Co
urs
eW
are
Fasilita
sD
ikla
t
Personel
Penyelenggara
Dik
lat
13
Org
anisasi
dik
latA
TS
Ad
a,L
eng
kap
Ad
a,T
idak
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Len
gk
ap
Ku
rang
Lengkap
Tid
ak
ad
a
Mem
en
uh
i
Tid
ak
mem
en
uh
i(k
uran
g)
Tid
ak
ad
a
perso
nil
Ad
a
Ad
a,
tidak
leng
kap
Tid
ak
ad
a
Terd
apat
sebag
ianP
enyelenggaraandiklatyang
tidakm
emilik
ip
an
du
an
Tid
akad
ap
an
du
an
dalam
pem
berian
pelay
anan
Tidak
mem
enuhisebagian
persy
ara
tan
pen
yelen
gg
araand
ikla
t
Tidak
mem
enuhipersyaratan
pen
yelen
gg
araand
iklat
Tidak
mem
enuhipersyaratan
perso
nel
pen
yelen
gg
araand
iklat
Tidak
tersedia
personelp
en
yele
ng
gara
an
dik
lat
Sebagian
fungsiorganisasi
tidakte
rlak
san
a
Tidak
tersedia
org
anisasi
Pen
yelen
gg
araD
iklat
Menurunnya
jaminan
mutu
penyelenggaraand
ikla
t
Tidak
adajam
inanm
utupenyelenggaraan
diklat
Penurunan
mutu
penyelenggaraandiklat
Tidakterpenuhinya
mutu
penyelenggaraand
ikla
t
Penurunan
mutu
penyelenggaraandiklat
Tidak
dapatm
enyelenggarakandiklat
Tidakterpenuhisebagian
tugasdan
tanggungjaw
abo
rgan
isasid
iklat
AT
S
Tidakada
pelaksanadan
penanggungjaw
abo
rgan
isasi
dik
lat
AT
S
No
.
II.
1.
2.
3.
SO
PF
asilita
s
Telekom
unikasiP
enerb
ang
an
Bid
an
g
CN
S
Sertifik
at
a.P
eny
eleng
gara
Pelay
anan
Tele
ko
mu
nik
asi
Pen
erban
gan
b.P
eny
eleng
gara
Pen
did
ikan
dan
Pelatih
anb
idan
gC
NS
c.P
eny
eleng
araK
alibrasi
Fasilitas
Pen
erban
gan
Man
ual
Op
erasiU
nit
Pela
yan
an
Krite
ria
Ad
a
Ad
ad
en
gan
Cata
tan
Tid
ak
Ad
a
Ad
a
Ad
ad
eng
anC
ata
tan
Tid
ak
Ad
a
Ad
a
Ad
ad
eng
anC
ata
tan
Tid
ak
Ad
a
Ada,
Len
gk
ap
Ad
a,
Tid
ak
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Ada,
Len
gk
ap
Ad
a,
Tid
ak
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Ha
za
rd
Terdapat
pelayananyang
tidakm
em
en
uh
ista
nd
ar.
Pelay
anan
tidak
mem
en
uh
ista
nd
ar
Terd
apat
pelay
anan
yan
gtid
akm
em
en
uh
ista
nd
ar.
Pela
yan
an
tidak
mem
en
uh
ista
nd
ar
Terd
apat
pelay
anan
yan
gtidak
mem
en
uh
ista
nd
ar.
Pela
yan
an
tidak
mem
en
uh
ista
nd
ar
Terd
apat
sebagianp
ersyaratan
man
ual
op
erasiy
ang
tidak
mem
enuhistandar.
Tidak
Terdapat
Manual
operasid
alamm
emb
erikan
pelay
anan
Terdapat
sebagianP
elayananyang
tidak
mem
ilikip
and
uan
.m
em
en
uh
ista
nd
ar.
Tid
ak
ad
ap
an
du
an
dala
mp
em
beria
np
ela
yan
an
Ris
k
Penurunan
tingkatpelayanan
Tidak
ada
jamin
ank
eselamatan
dan
tidakad
aleg
alitasp
elayan
an.
Pen
uru
nan
ting
kat
pelay
anan
Tidak
ada
jamin
ank
eselamatan
dan
tidakad
aleg
alitasp
elayan
an.
Pen
uru
nan
ting
kat
pelay
anan
Tidak
ada
jamin
ank
eselamatan
dan
tidakad
alegalitas
pelay
anan
.
men
uru
nn
ya
jam
inan
kese
lam
ata
npenyelenggaraan
pelayanansesuai
dengansta
nd
ar.
Tidak
adajam
inankeselam
atanpenyelenggaraan
pelay
anan
sesuaid
eng
anstan
dar
Men
uru
nn
ya
jamin
ank
eselamatan
penyelenggaraanpelayanan
sesuaidengan
sta
nd
ar
Tidak
adajam
inankeselam
atanpenyelenggaraan
pelay
anan
sesuai
den
gan
stand
ar
Ris
kIn
dex
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
G
4.
Pela
ksa
naan
SO
PF
asilita
sT
elekomunikasi
Penerbangan
Sesu
ai
SO
P
SO
PP
ela
ksa
naan
kalib
rasi
fasilitasp
enerb
ang
an
6.
Pela
ksan
aan
SO
P
Pela
ksan
aan
kalib
rasi
fasilitasp
enerb
ang
an
7.
8.
9.
SO
PP
em
elih
ara
an
dan
Perb
aik
an
Fasilita
sP
en
gam
an
an
Pela
ksan
aan
SO
P
Pem
elih
ara
an
dan
Perb
aik
an
Fasilitas
Pen
gam
anan
SO
PP
ela
ksan
aan
Gro
un
dch
eck
0.
Pela
ksa
naan
SO
PG
rou
nd
ch
eck
Tid
ak
Sesu
ai
SO
P
Ad
a,L
eng
kap
Ad
a,
Tid
ak
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Sesu
ai
SO
P
Tid
ak
Sesu
ai
SO
P
Ad
a,L
eng
kap
Ad
a,
Tid
ak
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Sesu
ai
SO
P
Tid
ak
Sesu
ai
SO
P
Ad
a,L
eng
kap
Ad
a,
Tid
ak
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Sesu
ai
SO
P
Tid
ak
Sesu
ai
SO
P
Pem
berianpelayanan
yangtidak
sesu
ai
sta
nd
ar.
Terdapat
sebagianP
elayananyang
tidakm
emiliki
pan
du
an.
mem
en
uh
ista
nd
ar.
Tidak
ada
pan
du
and
alamp
emb
erianp
elayan
an
Pela
ksa
naan
kalib
rasi
fasilitasp
enerb
ang
any
ang
tidak
sesuai
sta
nd
ar.
Terdapat
sebagianPelayanan
yangtidak
mem
ilikip
and
uan
.m
em
en
uh
ista
nd
ar.
Tid
akad
ap
and
uan
dalam
pem
berian
pelay
anan
Pela
ksa
naan
pem
eliharaan
dan
perb
aikan
yan
gtid
aksesu
aista
nd
ar.
Terdapat
sebagianPelayanan
yangtid
akm
emiliki
pan
du
an.
mem
en
uh
ista
nd
ar.
Tid
akad
ap
and
uan
dalam
pem
berian
pelay
anan
Tidak
adajam
inankeselam
atanpenyelenggaraan
pelay
anan
sesuai
denganstan
dar.
NO
FIN
DIN
G
Men
uru
nn
ya
jam
inan
keselam
atanpenyelenggaraan
pelayanansesuai
dengansta
nd
ar
NO
FIN
DIN
G
Tidakada
jaminan
keselamatan
penyelenggaraanpelayanan
sesuaidengan
stand
ar
Tidakada
jaminan
keselamatan
penyelenggaraanp
elayan
ansesu
aidengan
stand
ar.
Men
uru
nn
ya
jamin
ank
eselamatan
penyelenggaraanpelayanan
sesuaidengan
sta
nd
ar
Tidakada
jaminan
keselamatan
penyelenggaraanpelayanan
sesuai
denganstan
dar
Tidakada
jaminan
keselamatan
penyelenggaraanpelayanan
sesuaidengan
standar.
Men
uru
nn
ya
jamin
ank
eselamatan
penyelenggaraanpelayanan
sesuaidengansta
nd
ar
Tidakada
jaminan
keselamatan
penyelenggaraanp
elayan
ansesu
aidengan
stand
ar
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
GP
elaksanaanG
roundC
heckyang
tidak
sesu
ai
sta
nd
ar
Tidakada
jaminan
keselamatan
penyelenggaraanp
elayan
ansesu
aid
eng
anstan
dar.
11
.
12
.
13
.
14
.
Pen
yim
pan
an
Do
ku
men
tasi
SO
PP
ela
po
ran
Pela
ksa
naan
SO
PP
elapo
ran
SO
PP
rosed
ur
Keam
an
an
Fasilita
sT
ele
ko
mu
nik
asi
Pen
erb
an
gan
.5.
Pela
ksaan
SO
PP
rosed
ur
Keam
an
an
Fasilita
s
Telek
om
un
ikasi
Pen
erban
gan
Ad
a,L
en
gk
ap
Ad
a,T
idak
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Ad
a,L
eng
kap
Ad
a,T
idak
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Sesu
ai
SO
P
Tid
ak
Sesu
ai
SO
P
Ad
a,L
eng
kap
Ad
a,T
idak
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Sesu
ai
SO
P
Tid
ak
Sesu
ai
SO
P
Terd
apat
sebag
ianP
elayan
any
ang
tidak
mem
iliki
pan
du
an
.m
em
en
uh
ista
nd
ar.
Tid
ak
ad
ap
an
du
an
dala
mp
emb
erianp
elayan
an
Terd
apat
sebagianP
elayanany
ang
tidak
mem
iliki
pan
du
an
.m
em
en
uh
ista
nd
ar.
Tid
akad
ap
an
du
an
dalam
pem
beria
np
ela
yan
an
Pelak
sanaan
pelap
oran
yan
gtid
aksesu
ai
sta
nd
ar
Terd
apat
sebag
ianP
elayan
any
ang
tidak
mem
iliki
pan
du
an
.m
em
en
uh
ista
nd
ar.
Tid
akad
ap
an
du
an
dalam
pem
berian
pelay
anan
Pro
sed
ur
pela
ksa
naan
keam
an
an
fasilita
sT
ele
ko
mu
nik
asi
Pen
erb
an
gan
yan
gtid
ak
sesu
ai
Men
uru
nn
ya
jam
inan
kese
lam
ata
npenyelenggaraan
pelay
anan
sesuai
dengansta
nd
ar
Tidak
ada
jamin
ankeselam
atanpenyelenggaraan
pelay
anan
sesuai
den
gan
stand
ar
Men
uru
nn
ya
jam
inan
keselam
atanpenyelenggaraan
pelayanansesuai
dengansta
nd
ar
Tidak
ada
jamin
ankeselam
atanpenyelenggaraan
pelay
anan
sesuai
den
gan
stand
ar
Tidak
ada
jamin
ankeselam
atanpenyelenggaraan
pelay
anan
sesu
ai
den
gan
stand
ar.
Men
uru
nn
ya
jam
inan
keselam
atanpenyelenggaraan
pelay
anan
sesuai
dengansta
nd
ar
Tidak
ada
jamin
ankeselam
atanpenyelenggaraan
pelay
anan
sesu
ai
den
gan
stan
dar
Tidak
ada
jamin
ankeselam
atanpenyelenggaraan
pelay
anan
sesu
ai
den
gan
stan
dar.
NO
FIN
DIN
G
16.S
OP
Peru
bah
anP
elayan
an
17
.
18
.
19
.
20
.
Pela
ksan
aan
SO
PP
eru
bah
an
Pela
yan
an
Eu
ida
nce:
Log
Bo
ok
Tek
nisi
SO
PP
enan
gan
anG
ang
gu
anP
ela
yan
an
Pela
ksan
aan
SO
P
Pen
ang
anan
Gan
gg
uan
Pela
yan
an
Eu
ida
nce:
Lo
gB
oo
kT
ek
nisi
Fasilita
sK
om
un
ikasi
Pen
erb
an
gan
a.
AF
S
b.
AM
S
Ad
a,L
eng
kap
Ad
a,
Tid
ak
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Sesu
ai
SO
P
Tid
ak
Sesu
ai
SO
P
Ad
a,L
eng
kap
Ad
a,
Tid
ak
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Sesu
ai
SO
P
Tid
ak
Sesu
ai
SO
P
Sesu
ai
Tid
ak
Sesu
ai
Tid
ak
ad
a
Sesu
ai
Tid
ak
Sesu
ai
sta
nd
ar.
Terdapat
sebagianP
elayananyang
tidak
mem
iliki
pan
du
an
.m
em
en
uh
ista
nd
ar.
Tid
akad
ap
an
du
an
dalam
pem
berian
pela
yan
an
Pelaksanaan
Peru
bah
anP
elayanany
an
gtid
ak
sesu
ai
sta
nd
ar.
Terdapat
sebagianP
elayananyang
tidak
mem
ilikip
and
uan
.m
em
en
uh
ista
nd
ar.
Tid
akad
ap
an
du
an
dala
mp
emb
erianp
elayan
an
Pela
ksa
naan
Pen
an
gan
an
Gan
gg
uan
yan
gtid
aksesu
aista
nd
ar.
Tid
akm
emen
uh
ip
ersyaratan
kin
erja
pera
lata
n
Tid
ak
dap
at
mem
berik
an
pela
yan
an
Tid
akm
em
en
uh
ip
ersy
ara
tan
kin
erja
pera
lata
n
Men
uru
nn
ya
jam
inan
kese
lam
ata
npenyelenggaraan
pelayanansesuaidengan
sta
nd
ar
Tidak
adajam
inankeselam
atanpenyelenggaraan
pelay
anan
sesuai
den
gan
stan
dar
Tidak
adajam
inankeselam
atanpenyelenggaraan
pelay
anan
sesuai
den
gan
stand
ar.
Men
uru
nn
ya
jam
inan
keselam
atanpenyelenggaraan
pelayanansesuai
dengansta
nd
ar
Tidak
adajam
inankeselam
atanpenyelenggaraan
pelay
anan
sesuai
den
gan
stand
ar
Tidak
adajam
inankeselam
atanpenyelenggaraan
pelay
anan
sesuai
den
gan
stand
ar.
Pen
uru
nan
tingkatp
elayan
an
Tidak
adapelayanan
komunikasi
penerbangan
Pen
uru
nan
ting
kat
pelay
anan
NO
FIN
DIN
G
21
.
22
.
23
.
24
.
!5.T
PM(train
ing
pro
sedu
rem
an
ual)
c.
Bro
ad
cast
Fasilitas
AlatB
antuN
avigasiP
enerb
ang
an
Fasilitas
Pen
gam
atanP
enerb
ang
an
Perso
nel
CN
S
Org
an
isasi
CN
S
Tid
ak
Ad
a
Sesu
ai
Tid
ak
Sesu
ai
Tid
ak
Ad
a
Sesu
ai
Tid
ak
Sesu
ai
Tid
ak
Ad
a
Sesu
ai
Tid
ak
Sesu
ai
Tid
ak
Ad
a
mem
en
uh
i
tidak
mem
en
uh
i
tidak
ad
a
perso
nil
Ad
a
Ad
a,
Tid
ak
leng
kap
Tid
ak
ad
a
Ad
a,L
eng
kap
Ad
a,
Tid
ak
Len
gk
ap
Tid
akd
ap
at
mem
berik
anpelayanan
Tidak
mem
enuhipersyaratan
kin
erjap
era
lata
n
Tid
akd
apat
mem
berik
anpelayanan
Tidak
mem
enuhipersyaratan
kin
erjap
eralatan
Tid
akd
ap
at
mem
berik
anpelayanan
Tidak
mem
enuhipersyaratan
kin
erjap
era
lata
n
Tid
akd
ap
at
mem
berik
anpelayanan
Tidak
mem
enuhipersyaratan
personelC
NS
(jumlah,
rating,dll)
Tidak
tersedia
personelC
NS
Sebagian
fungsiorganisasi
tidakte
rla
ksan
a
Tidak
tersediaorganisasi
CN
S
Terdapat
sebagianpersyaratan
TP
My
ang
tidak
mem
enu
hi
sta
nd
ar.
Tidakada
pelayanankom
unikasipenerbangan
Penurunan
tingkatpelayanan
Tidakada
pelayanankom
unikasipenerbangan
Penurunan
tingkatpelayanan
Tidakada
pelayanannavigasipenerbangan
Penurunan
tingkatpelayanan
Tidakada
pelayananpengam
atanpenerbangan
Penurunan
tingkatpelayanan
Tid
akad
ap
elayan
anC
NS
Tidakterpenuhisebagian
tugasdan
tanggungja
wab
org
anisasi
CN
S
Tidak
adapelaksana
danpenanggung
jawab
org
an
isasi
Menurunnya
jaminan
mutu
penyelenggaraand
ikla
t
26
.
27
28
29
.
30
.
Co
urs
eW
are
Fasilita
sd
ikla
t
Perso
nel
Pen
yeln
gg
araanD
ikla
t
Org
an
isasi
dik
lat
Pem
elih
ara
an
sis
tem
kalibrasip
enerb
ang
an
31
.P
rose
du
rja
min
an
ku
alita
s
Tid
ak
ad
a
Ad
a,L
eng
kap
Ad
a,
Tid
ak
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Sesu
ai
Tid
ak
Sesu
ai
Tid
ak
ad
a
Mem
en
uh
i
Tid
ak
mem
en
uh
i
tidak
ad
a
pers
on
il
Ad
a
Ad
a,tid
ak
len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Ad
a,L
eng
kap
Ad
a,
Tid
ak
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Ad
a,L
eng
kap
Tid
akT
erdap
atT
PM
Terd
apat
sebag
ianP
enyelenggaraandiklat
yan
gtidak
mem
iliki
pan
du
an
Tid
akad
ap
an
du
an
dalam
pem
berian
pelay
anan
Tidak
mem
enu
hi
persy
aratanfasilitas
pen
un
jang
diklat
Tidak
dap
atm
enyelenggarakand
ikla
t
Tidak
mem
enu
hi
persy
aratanp
erson
elten
aga
pen
gajar
Tidak
tersediapersonel
pengajar
Sebagian
fungsiorganisasi
tidakte
rlak
san
a
Tid
aktersed
iao
rgan
isasiP
eny
eleng
gara
Dik
latC
NS
Terd
apat
sebag
ianS
OP
Pem
elih
ara
an
dan
Perb
aik
an
sistemkalibrasi
penerbanganyang
tidak
mem
en
uh
ista
nd
ar
Tid
akad
ap
an
du
an
dalam
pem
berian
pelay
anan
Tidak
adajam
inanm
utupenyelenggaraan
diklat
Menurunnya
jaminan
mutu
penyelenggaraand
ikla
t
Tidak
adajam
inanm
utupenyelenggaraan
diklat
Pen
uru
nan
tingkatpenyelenggaraan
diklat
Tidak
dap
atm
enyelenggarakandiklat
Pen
uru
nan
tingkatpelayanan
pendidikan
Tidak
ada
pelay
anan
pen
did
ikan
Tidak
terpenuhisebagiantugas
dantanggung
jaw
ab
org
anisasi
dik
latC
NS
Tidak
adapelaksana
danpenanggung
jawab
org
an
isasi
dik
lat
CN
S
Pen
uru
nan
ting
kat
pelayanan
Tidak
adajam
inankeselam
atanpenyelenggaraan
pelay
anan
sesuai
denganstan
dar
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
G
32
.F
asilitaspenunjang
kalibrasi(alat
ukur,test
bed)
Ad
a,
Tid
ak
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Sesu
ai
Tid
ak
Sesu
ai
Tid
ak
ad
a
SS
ir^r^ri!™
!"-7
^^*
^^^
kualitasyang
tidakm
emenuhi
sta
nd
ar.
Tidak
ada
pan
du
and
alamp
emb
erianp
elayan
an
Tidak
mem
enu
hi
fasilitasp
en
un
jan
gk
alibrasi
Tidakm
emiliki
fasilitaspenunjang
kalib
rasi
Tidakada
jaminan
keselamatan
penyelenggpelayanan
sesuaidengan
standararaan
Penurunantingkatpenyelenggaraan
kalibras
Tidakterpenuhinya
penyelenggaraankalibra
No
.
III.
Bid
an
g
Bid
an
gA
IS
Sertif
ikat
a.P
en
yele
ng
gara
Pen
yelen
gg
araP
elayan
anIn
form
asiA
ero
nau
tika
Ban
dar
Ud
ara
b.P
eny
eleng
araD
iklat
bid
ang
Pelay
anan
Info
rmasi
Aero
nau
tika
c.P
en
yele
ng
gara
Pela
yan
an
NO
TA
M
d.
Pen
yele
ng
gara
Pela
yan
an
Pen
erb
an
gan
Man
ual
Op
era
si
Peta
Krite
ria
Ad
a
Ad
ad
en
gan
Cata
tan
Tid
ak
Ad
a
Ad
a
Ad
ad
en
gan
Cata
tan
Tid
ak
Ad
a
Ad
a
Ad
ad
en
gan
Cata
tan
Tid
ak
Ad
a
Ad
a
Ad
ad
en
gan
Cata
tan
Tid
ak
Ad
a
Ad
a,L
en
gk
ap
Ad
a,
Tid
ak
Len
gk
ap
Ha
za
rd
Terd
ap
at
pela
yan
an
yan
gtid
ak
mem
en
uh
ista
nd
ar.
Pelay
anan
tidak
mem
en
uh
ista
nd
ar
Terd
ap
at
pela
yan
an
yan
gtid
ak
mem
en
uh
ista
nd
ar.
Pelay
anan
tidak
mem
en
uh
ista
nd
ar
Terd
ap
at
pela
yan
an
yan
gtid
ak
mem
en
uh
ista
nd
ar.
Pela
yan
an
tidak
mem
en
uh
ista
nd
ar
Terd
ap
at
pela
yan
an
yan
gtid
ak
mem
en
uh
ista
nd
ar.
Pelay
anan
tidak
mem
en
uh
ista
nd
ar
Terd
ap
at
seb
ag
ian
persy
ara
tan
man
ual
op
era
siy
an
gtid
ak
Risk
Pen
uru
nan
ting
kat
pela
yan
an
Tid
akad
aja
min
an
kese
lam
ata
nd
an
tidak
ad
aleg
alitasp
ela
yan
an
.
Pen
uru
nan
ting
kat
pela
yan
an
Tid
ak
ad
aja
min
an
kese
lam
ata
nd
an
tidak
ada
legalitasp
elayan
an.
Pen
uru
nan
ting
kat
pela
yan
an
Tid
akad
aja
min
an
kese
lam
ata
nd
an
tidak
ad
aleg
alitasp
ela
yan
an
.
Pen
uru
nan
ting
kat
pelay
anan
Tid
ak
ad
aja
min
an
kese
lam
ata
nd
an
tidak
ad
ale
galita
sp
ela
yan
an
.
Men
uru
nn
ya
jam
inan
keselam
atanp
eny
eleng
garaan
pela
yan
an
sesu
ai
den
gan
Ris
k
In
dex
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
G
mem
en
uh
ista
nd
ar.
sta
nd
ar
Tid
ak
ad
aT
idak
Terd
ap
at
Man
ual
op
erasid
ala
mm
em
berik
an
pela
yan
an
Tidak
ada
jamin
ankeselam
atan1
penyelenggaraanpelayanan
sesuaidengan
1sta
nd
ar
3S
OP
Pela
yan
an
Info
rmasi
Aero
nau
tika
Ban
dar
Ud
ara
Ad
a,
Len
gk
ap
--
NO
FIN
DIN
G
Ad
a,
Tid
ak
Len
gk
ap
Terd
ap
at
sebag
ianP
elayan
any
an
gtid
akm
emilik
ip
an
du
an
.m
em
en
uh
ista
nd
ar.
Men
uru
nn
ya
jam
inan
kese
lam
ata
np
eny
eleng
garaan
pelay
anan
sesuai
den
gan
sta
nd
ar
Tid
ak
ad
aT
idak
ad
ap
an
du
an
dala
mp
em
beria
np
ela
yan
an
Tid
akad
aja
min
an
kese
lam
ata
np
eny
eleng
garaan
pelay
anan
sesu
ai
den
gan
sta
nd
ar
4S
OP
Pela
yan
an
NO
TA
MA
da,
Len
gk
ap-
-N
O
FIN
DIN
G
Ad
a,
Tid
ak
Len
gk
ap
Terd
ap
at
seb
ag
ian
Pela
yan
an
yan
gtid
ak
mem
iliki
pan
du
an
.m
em
en
uh
ista
nd
ar.
Men
uru
nn
ya
jam
inan
keselam
atanp
eny
eleng
garaan
pelay
anan
sesuai
den
gan
sta
nd
ar
^™
Tid
ak
ad
aT
idak
ad
ap
an
du
an
dala
mp
em
beria
np
ela
yan
an
Tid
akad
aja
min
an
keselam
atanp
eny
eleng
garaan
pelay
anan
sesuai
den
gan
sta
nd
ar
5S
OP
Pela
yan
an
Info
rmasi
Aero
nau
tika
dan
Peta
Pen
erb
an
gan
Ad
a,
Len
gk
ap
--
NO
FIN
DIN
G
Ad
a,
Tid
ak
Len
gk
ap
Terd
ap
at
seb
ag
ian
Pela
yan
an
yan
gtid
ak
mem
iliki
pan
du
an
.m
em
en
uh
ista
nd
ar.
Men
uru
nn
ya
jam
inan
kese
lam
ata
np
eny
eleng
garaan
pelay
anan
sesuai
den
gan
sta
nd
ar
Tid
ak
ad
aT
idak
ad
ap
an
du
an
dala
mp
em
beria
np
elayan
anT
idak
ad
aja
min
an
keselam
atanp
eny
eleng
garaan
pelay
anan
sesuai
den
gan
sta
nd
ar
6P
rose
du
rP
ela
yan
an
NO
TA
M
Sesu
ai
SO
P-
-
NO
FIN
DIN
G
Tid
ak
Sesu
ai
SO
P
Pem
berian
pelay
anan
yan
gtid
ak
sesu
ai
sta
nd
ar.
Tid
akad
aja
min
an
keselam
atanp
eny
eleng
garaan
pelay
anan
sesuai
den
gan
sta
nd
ar
7P
rose
du
rP
elayan
anIn
fo
rm
asi
Aero
nau
tika
Ban
dar
Ud
ara
Sesu
ai
SO
PN
O
FIN
DIN
G
Tid
ak
Sesu
ai
SO
P
Pem
berian
pela
yan
an
yan
gtid
ak
sesu
ai
sta
nd
ar.
Tid
akad
aja
min
an
keselam
atanp
eny
eleng
garaan
pelay
anan
sesuai
dengansta
nd
ar
m8
Pro
sed
ur
Pela
yan
an
NO
TA
M
Sesu
ai
SO
P-
-N
O
FIN
DIN
G
Tid
ak
Sesu
ai
SO
P
Pem
berian
pelay
anan
yan
gtid
ak
sesu
ai
sta
nd
ar.
Tid
akad
aja
min
an
keselam
atanp
eny
eleng
garaan
pelay
anan
sesuai
den
gan
sta
nd
ar
NO
FIN
DIN
G
9P
rose
du
rP
elayan
anIn
form
asi
Aero
nau
tika
dan
Peta
Pen
erban
gan
Sesu
ai
SO
P-
-
Tid
ak
Sesu
ai
SO
P
Pem
berian
pelay
anan
yan
gtid
ak
sesu
ai
sta
nd
ar.
Tid
akad
ajam
inan
keselam
atanp
eny
eleng
garaan
pelay
anan
sesuai
den
gan
sta
nd
ar
10
Fasilitas
Pelay
anan
Info
rmasi
Aero
nau
tika
Ban
dar
Ud
ara
Sesu
ai
--
NO
FIN
DIN
G
Tid
ak
Sesu
ai
Tid
akm
em
en
uh
ip
ersy
ara
tan
kin
erja
pera
lata
nP
enu
run
antin
gk
atp
elayan
an
Tid
ak
ad
aT
idak
dap
at
mem
berik
anp
ela
yan
an
Tidak
ada
pelayananInform
asiA
eronautika1
Ban
dar
Ud
ara
11
Fasilitas
Pelay
anan
NO
TA
M
Sesu
ai
--
NO
FIN
DIN
G
Tid
ak
Sesu
ai
Tid
akm
emen
uh
ip
ersyaratan
kin
erja
pera
lata
nP
en
uru
nan
ting
kat
pelay
anan
Tid
ak
ad
aT
idak
dap
at
mem
berik
an
pela
yan
an
Tid
akad
ap
ela
yan
an
NO
TA
M
12
Fasilita
sP
ela
yan
an
Info
rmasi
Aero
nau
tika
dan
Peta
Pen
erb
an
gan
Sesu
ai
-
-
NO
FIN
DIN
GT
idak
Sesu
ai
Tid
akm
emen
uh
ip
ersyaratan
kin
erjap
era
lata
nP
en
uru
nan
ting
kat
pelay
anan
Tid
ak
ad
aT
idak
dap
at
mem
berik
anp
ela
yan
an
Tidak
ada
pelayananInform
asiA
eronautika1
dan
Peta
Pen
erban
gan
13
Perso
nel
AIS
Mem
en
uh
i-
-
NO
FIN
DIN
G
Tid
ak
mem
en
uh
i
Tid
akm
em
en
uh
ip
ersy
ara
tan
perso
nel
AIS
Pen
uru
nan
ting
kat
pelay
anan
Tid
ak
ad
a
perso
nil
Tid
ak
terse
dia
perso
nel
AIS
Tid
akad
ap
ela
yan
an
AIS
14
Org
an
isasi
AIS
Ad
a-
-
NO
FIN
DIN
G
Ad
a,
tidak
len
gk
ap
Seb
agian
fun
gsi
org
anisasi
tidak
terla
ksan
aT
idak
terpen
uh
iseb
agian
tug
asd
anta
ng
gu
ng
jaw
ab
org
anisasi
^^
^T
idak
ad
aT
idak
terse
dia
org
anisasi
AIS
Tidak
ada
pelak
sana
dan
pen
ang
gu
ng
jaw
ab
org
an
isasi
15
Pen
yim
pan
anD
ok
um
en
tasi
Ad
a,L
eng
kap
--
NO
FIN
DIN
G
Ad
a,
Tid
ak
Len
gk
apT
erd
ap
at
sebag
ianP
elayan
any
an
gtid
akm
emilik
ip
an
du
an
.m
em
en
uh
ista
nd
ar.
Men
uru
nn
ya
jam
inan
keselam
atanp
eny
eleng
garaan
pelay
anan
sesuai
dengansta
nd
ar
Tid
ak
Ad
aT
idak
ad
ap
an
du
an
dalam
pem
beria
np
ela
yan
an
Tid
ak
ad
aja
min
an
kese
lam
ata
np
eny
eleng
garaan
pelay
anan
sesuai
den
gan
sta
nd
ar
NO
FIN
DIN
G
16
TP
M(T
rainin
gP
roced
ure
Man
ual)
Ad
a,L
eng
kap
--
Ad
a,
Tid
ak
Len
gk
ap
Terd
ap
at
sebag
ianp
ersy
ara
tan
TP
My
an
gtid
ak
mem
en
uh
ista
nd
ar.
Men
uru
nn
ya
jam
inan
mu
tup
en
yele
ng
gara
an
dik
lat
Tid
ak
ad
aT
idak
Terd
ap
at
TPM
Tidak
ada
jamin
anm
utu
penyelenggaraand
ikla
t
17
Co
urs
eW
are
Ad
a,L
en
gk
ap
--
NO
FIN
DIN
G
Ad
a,
Tid
ak
Len
gk
ap
Terd
ap
at
sebag
ianP
eny
eleng
garaan
dik
laty
ang
tidak
mem
iliki
pan
du
an
Men
uru
nn
ya
jam
inan
mu
tup
en
yele
ng
gara
an
dik
lat
Tid
ak
ad
aT
idak
ad
ap
an
du
an
dala
mp
em
beria
np
elayan
anT
idakada
jaminan
mutu
penyelenggaraan1
dik
lat
18
Fasilita
sD
ilkat
Len
gk
ap
--
NO
FIN
DIN
G
Ku
ran
gL
en
gk
ap
Tid
akm
em
en
uh
iseb
agian
persy
ara
tan
pen
yele
ng
gara
an
dik
lat
——
1
Tid
ak
ad
aT
idak
mem
en
uh
ip
ersy
ara
tan
pen
yelen
gg
araand
iklat
Tid
akte
rpen
uh
iny
am
utu
pen
yelen
gg
araand
ikla
t
19
Perso
nel
Pen
yele
ng
gara
an
Dik
lat
Mem
en
uh
i-
-
NO
FIN
DIN
G
Tid
ak
mem
en
uh
i
Tid
ak
mem
en
uh
ip
ersy
ara
tan
perso
nel
pen
yelen
gg
araand
ikla
t
Pen
uru
nan
mu
tup
eny
eleng
garaan
dik
lat
Tid
ak
ad
a
perso
nil
Tid
akte
rsed
iap
erson
elp
eny
eleng
garaan
dik
latT
idak
dap
at
men
yelen
gg
arakan
dik
lat
20
Org
anisasi
dik
latP
elayan
anInform
asiA
ero
nau
tika
Ad
a-
-
NO
FIN
DIN
G
Ad
a,tid
ak
len
gk
ap
Seb
agian
fungsio
rgan
isasitid
ak
terla
ksan
a
Tid
akterp
enu
hi
sebag
iantu
gas
dan
tang
gu
ng
jawab
org
anisasi
diklatP
elayan
anIn
form
asiA
eron
autik
a
Tid
ak
ad
aT
idak
terse
dia
org
an
isasi
Pen
yelen
gg
araD
iklat
Tid
akad
ap
ela
ksa
na
dan
pen
ang
gu
ng
jawab
org
anisasi
dik
latP
elayananIn
form
asi
Aero
nau
tika
8
10
TP
M
Co
urs
ew
are
Fasilitas
Pen
un
jang
Diklat
Personel
Penyelenggaraan
Dik
lat
11
Org
an
isasi
Dik
lat
Ada,
tidak
leng
kap
Sebagian
fungsiorganisasi
tidakte
rla
ksan
aTidak
terpenuhisebagian
tugasdan
tanggungja
wab
org
an
isasi
Tid
ak
ad
a
Ad
a,L
eng
kap
Ad
a,T
idak
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Ad
a,L
eng
kap
Ad
a,
Tid
ak
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Len
gk
ap
Ku
rang
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Mem
en
uh
i
tidak
mem
en
uh
i(k
uran
g)
tidak
ad
ap
erson
il
Ad
a
Ada,
tidak
leng
kap
Tid
ak
ad
a
Tidak
tersedia
org
anisasi
PAN
S-O
PS
Tidak
adapelaksana
danpenanggung
jawab
org
an
isasi
Terdapat
sebagianpersyaratan
TPM
yan
gtid
akm
emen
uh
ista
nd
ar.
Tid
akT
erdap
atT
PM
Terdapat
sebagianPenyelenggaraan
diklatyang
tidakm
emilik
ip
an
du
an
Tid
akad
ap
and
uan
dalam
pem
berian
pen
yelen
gg
araand
iklat
Tidak
mem
enuhisebagian
persy
ara
tan
pen
yelen
gg
araand
ikla
t
Tidak
mem
enuhipersyaratan
pen
yelen
gg
araand
iklat
Tidak
mem
enuhipersyaratan
perso
nel
pen
yelen
gg
araand
iklat
Tidak
tersediapersonel
pen
yele
ng
gara
an
dik
lat
Menurunnya
jaminan
mutu
penyelenggaraand
ikla
t
Tidakada
jaminan
mutu
penyelenggaraand
ikla
t
Menurunnya
jaminan
mutu
penyelenggaraand
ikla
t
Tidakada
jaminan
mutu
penyelenggaraand
ikla
t
Penurunan
mutu
penyelenggaraandiklat
Tidakterpenuhinya
mutu
penyelenggaraand
ikla
t
Penurunan
mutu
penyelenggaraandiklat
Tidak
dap
atm
enyelenggarakandiklat
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
G
Seb
agian
fungsiorganisasi
tidakte
rlak
san
aTidak
terpenuhisebagian
tugasdantanggung
jaw
ab
org
anisasi
dik
lat
NO
FIN
DIN
G
Tidak
tersediaorganisasi
Pen
yele
ng
gara
Dik
lat
Tidak
adapelaksana
danpenanggung
jawab
org
an
isasi
dik
lat
No
.
IV
.
Bid
an
g
Bid
an
gP
AN
S-O
PS
Sertifik
at
Pen
yele
ng
gara
Pera
ncan
gan
Pro
sed
ur
Pen
erb
an
gan
Man
ual
Op
era
si
SO
P
Fasilita
s
Perso
nel
PA
NS
-OP
S
Org
an
isasi
Krite
ria
Ad
a
Ad
ad
en
gan
Cata
tan
Tid
ak
Ad
a
Ad
a,L
en
gk
ap
Ad
a,
Tid
ak
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Ad
a,L
en
gk
ap
Ad
a,T
idak
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Sesu
ai
Tid
ak
Sesu
ai
Tid
ak
ad
a
mem
en
uh
i
tidak
mem
en
uh
i
tidak
ad
ap
erso
nil
Ad
a
Ha
za
rd
Terd
ap
at
pela
yan
an
yan
gtid
ak
mem
en
uh
ista
nd
ar.
Pen
yele
ng
gara
an
tidak
mem
en
uh
ista
nd
ar
Terd
ap
at
seb
ag
ian
persy
ara
tan
man
ual
op
era
siy
an
gtid
ak
mem
en
uh
ista
nd
ar.
Tid
ak
Terd
ap
at
Man
ual
op
era
sid
ala
mm
em
berik
an
pela
yan
an
Terd
ap
at
seb
ag
ian
Pera
ncan
gan
yan
gtid
ak
mem
iliki
pan
du
an
.m
em
en
uh
ista
nd
ar.
Tid
ak
ad
ap
an
du
an
dala
mp
em
beria
np
ela
yan
an
Tid
ak
mem
en
uh
i
kin
erja
pera
lata
np
ers
yara
tan
Tid
ak
dap
at
men
yele
ng
gara
kan
peran
can
gan
Tid
ak
mem
en
uh
i
perso
nel
PA
NS
-OP
Sp
ers
yara
tan
Tid
ak
terse
dia
perso
nel
PA
NS
-OP
S
Pen
uru
nan
peran
can
gan
Risk
ting
kat
pen
yele
ng
gara
an
Tid
ak
ad
aja
min
an
kese
lam
ata
nd
an
tidak
ad
aleg
alitasp
eny
eleng
garaan
.
Men
uru
nn
ya
jam
inan
kese
lam
ata
np
en
yele
ng
gara
an
pera
ncan
gan
sesu
ai
den
gan
sta
nd
ar
Tid
akad
aja
min
an
keselam
atanp
en
yele
ng
gara
an
pera
ncan
gan
sesu
ai
den
gan
sta
nd
ar
Men
uru
nn
ya
jam
inan
kese
lam
ata
np
en
yele
ng
gara
an
pera
ncan
gan
sesu
ai
den
gan
sta
nd
ar
Tid
ak
ad
aja
min
an
kese
lam
ata
np
en
yele
ng
gara
an
pera
ncan
gan
sesu
ai
den
gan
sta
nd
ar
Pen
uru
nan
peran
can
gan
ting
kat
pen
yele
ng
gara
an
Tid
akad
ap
eny
eleng
garaan
pera
ncan
gan
Pen
uru
nan
peran
can
gan
ting
kat
pen
yele
ng
gara
an
Tid
akad
ap
eny
eleng
garaan
pera
ncan
gan
Ris
kIn
dex
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
G
No
.B
ida
ng
V.
Bid
an
gM
ET
Man
ual
Op
era
si
SO
P
Pela
ksa
naan
SO
P
Fasilita
s
Pro
sed
ur
Do
ku
men
tasi
Perso
nel
ME
T
Krite
ria
Ad
a,L
en
gk
ap
Ad
a,T
idak
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Ad
a,L
en
gk
ap
Ad
a,T
idak
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Sesu
ai
SO
P
Tid
ak
Sesu
ai
SO
P
Ad
ale
ng
kap
Ad
atid
ak
len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Sesu
ai
SO
P
Tid
ak
Sesu
ai
SO
P
Mem
en
uh
i
Ha
za
rd
Terd
apat
sebag
ianp
ersyaratan
man
ual
operasiyangtidak
mem
enu
hi
stand
ar.^
__
Tidak
Terd
apat
Man
ual
op
erasid
ala
mm
emb
erikan
pelay
anan
Terd
apat
sebagianP
erancan
gan
yangtidak
mem
ilikipanduan.
mem
en
uh
ista
nd
ar.
Tidak
ada
pan
du
and
alamp
emb
erianp
elayan
an
Pela
ksa
naan
Pelay
anan
ME
Ty
an
gtid
ak
sesu
ai
stan
dar.
Tid
ak
mem
en
uh
ip
ers
yara
tan
kin
erjap
eralatan
Tidak
dapatm
enyelenggarakanp
elayan
an
Pem
berianpelayanan
yangtidak
sesu
ai
sta
nd
ar
Ris
k
Menurunnya
jaminan
keselamatan
penyelenggaraanpelayanan
sesuaidengan
sta
nd
ar
Tidak
ada
jamin
ankeselam
atanpenyelenggaraan
pelayanansesuai
dengansta
nd
ar
Men
uru
nn
ya
jamin
ank
eselamatan
penyelenggaraanpelayanan
sesuaidengansta
nd
ar
.
Tid
akad
ajam
inan
keselam
atanpenyelenggaraan
perancangansesuaidengan
sta
nd
ar
Tidak
ada
jamin
ank
eselamatan
penyelenggaraanpelayanan
sesuaidengansta
nd
ar.
Penurunan
tingkatpenyelenggaraan
pelayanan
Tidak
adapenyelenggaraan
pelayanan
Tidak
ada
jamin
ank
eselamatan
penyelenggaraanpelayanan
sesuaidengansta
nd
ar
__
^
Ris
kIn
dex
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
G
Tid
ak
mem
en
uh
iT
idak
mem
en
uh
ip
ersy
ara
tan
perso
nel
ME
TP
enu
run
antin
gk
atp
eny
eleng
garaan
pelay
anan
tidak
ad
ap
erso
nil
Tid
ak
terse
dia
perso
nel
ME
TT
idak
ad
ap
eny
eleng
garaan
pelay
anan
ME
T
7O
rgan
isasi
Ad
a-
-N
O
FIN
DIN
G
Ad
a,tid
ak
len
gk
ap
Seb
agian
fun
gsi
org
anisasi
tidak
terla
ksan
aT
idak
terpen
uh
iseb
agian
tug
asd
an
tang
gu
ng
jaw
ab
org
an
isasi
Tid
ak
ad
aT
idak
terse
dia
org
an
isasi
ME
TT
idak
ada
pelak
sana
dan
pen
ang
gu
ng
jawab
org
an
isasi
No
.B
ida
ng
2B
ida
ng
SA
R
Man
ual
Op
erasi
VI.
SO
P
Pela
ksa
naan
SO
P
Fasilita
s
Pro
sed
ur
Do
ku
men
tasi
Pers
on
el
SA
R
Krite
ria
Ada,
Len
gk
ap
Ad
a,
Tid
ak
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Ada,
Lengkap
Ad
a,
Tid
ak
Len
gk
ap
Tid
ak
ad
a
Sesu
ai
SO
P
Tid
ak
Sesu
ai
SO
P
Sesu
ai
Tid
ak
Sesu
ai
Tid
ak
ad
a
Sesu
ai
SO
P
Tid
ak
Sesu
ai
SO
P
Mem
en
uh
i
Ha
za
rd
Terdapat
sebagianpersyaratan
man
ual
operasiyang
tidakm
em
en
uh
ista
nd
ar.
Tidak
Terdapat
Manual
operasidalam
mem
berikanpelayanan
Terdapat
sebagianP
erancangany
ang
tidak
mem
ilikip
and
uan
.m
em
en
uh
ista
nd
ar.
Tidak
ada
pan
du
and
alamp
emb
erianp
elayan
an
Pelaksanaan
Pelayanan
SAR
yan
gtid
ak
sesu
ai
stan
dar.
Ris
k
Men
uru
nn
ya
jamin
ankeselam
atanpenyelenggaraan
pelayanansesuai
dengansta
nd
ar
Tidak
adajam
inankeselam
atanpenyelenggaraan
pelayanansesuai
dengansta
nd
ar
Menurunnya
jaminan
keselamatan
penyelenggaraanpelayanan
sesuaidengan
sta
nd
ar
Tidak
ada
jaminan
keselamatan
penyelenggaraanperancangan
sesuaid
en
gan
stan
dar
Tidak
ada
jaminan
keselamatan
penyelenggaraanpelayanan
sesuaidengan
sta
nd
ar
Tidak
mem
enuhipersyaratan
kin
erjap
eralatan
Tidak
dapatm
enyelenggarakanp
ela
yan
an
Pen
uru
nan
pela
yan
an
tingkatpenyelenggaraan
Tidak
adapenyelenggaraan
pelayanan
Ris
kIn
dex
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
G
NO
FIN
DIN
G
Pemberian
pelayananyang
tidak
sesu
ai
sta
nd
ar
Tidak
ada
jamin
ankeselam
atanpenyelenggaraan
pelayanansesuai
dengansta
nd
ar
NO
FIN
DIN
G
Org
an
isasi
Tid
ak
mem
en
uh
i
Tid
ak
ad
a
perso
nil
Ad
a
Ad
a,
tidak
leng
kap
Tid
ak
ad
a
sesu
ai
aslin
ya
'G
IAN
HU
KU
M
(.PU
RN
AM
AS
AR
In
a/(IV
/a)7
04
19
95
03
20
01
Tid
ak
mem
en
uh
ip
erso
nel
SA
Rp
ers
yara
tan
Tid
akte
rsed
iap
erson
elS
AR
Seb
agian
fun
gsi
tidak
terla
ksan
ao
rgan
isasi
Tid
aktersed
iao
rgan
isasiSA
R
Pen
uru
nan
pela
yan
an
ting
kat
pen
yelen
gg
araan
Tid
akad
ap
eny
eleng
garaan
pelay
anan
SAR
Tidak
terpenuhisebagian
tug
asdan
tan
gg
un
gja
wab
org
anisasi
Tid
akad
ap
ela
ksa
na
dan
jaw
ab
org
anisasi
pen
an
gg
un
g
NO
FIN
DIN
G
DIR
EK
TU
RJE
ND
ER
AL
PE
RH
UB
UN
GA
NU
DA
RA
ttd
Dr.
Ir.A
GU
SS
AN
TO
SO
,M
.Sc
NO
.R
EF
ER
EN
SI
RE
GU
LA
SI
Lam
piranIII.A
Peraturan
Direktur
Jend
eralP
erhubunganU
daraN
om
or
:K
P1
82
Tah
un
20
17
Tan
gg
al:
3A
gu
stus
20
17
FO
RM
AT
LA
PO
RA
NSE
ME
NT
AR
A(IN
TE
RM
RE
PO
RT
)A
UD
IT[P
EN
YE
LE
NG
GA
RA
PE
LA
YA
NA
N]
[TA
NG
GA
L]
TE
MU
AN
RE
KO
ME
ND
AS
IR
IS
KIN
DE
XK
ET
ER
AN
GA
N
Tim
Audit
Direktorat
Jend
eralP
erhu
bu
ng
anU
dara
Ketu
aT
imA
ng
go
taT
imA
ng
go
taT
im
Tim
pendamping
daripenyelenggara
pelayanan
Perw
ak
ilan
Kan
tor
Pu
sat
iaslin
ya
NH
UK
UM
/(TV
/a)1
99
50
32
00
1
Perw
ak
ilan
lok
asi
Men
geta
hu
i,(P
impinan
pen
yelen
gg
arap
elayan
an)
Perw
ak
ilan
lok
asi
DIR
EK
TU
RJE
ND
ER
AL
PE
RH
UB
UN
GA
NU
DA
RA
ttd
Dr.
Ir.A
GU
SS
AN
TO
SO
.M.S
c
Lampiran III.C Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 182 Tahun 2017Tanggal : 3 Agustus 2017
FORMAT BERITA ACARA
PELAKSANAAN AUDIT/INSPEKSI/PENGAMATAN/PEMATAUANPELAYANAN
(PENYELENGGARA PELAYANAN)
Pada hari tanggal bulan tahun£»̂ nt™"'. Pada penyelenggara pelayananDATA PENYELENGGARA LAYANAN :1. Nama
Lokasi
Nomor Tip/Fax/EmailJam operasi
Jenis Pelayanan
Nomor Sertifikat PelayananFasilitas Pelayanan
a. Fasilitas Komunikasi
b. Fasilitas Navigasic. Fasilitas Surveillance
d. Alat bantu pendaratane. Fasilitas Listrik
f. Fasilitas Tower
g. Fasilitas PengamananPersonil
a. Personil ATC
b. Personil Komunikasi
c. Personil AIS
d. Personil CNS
e. Personil Listrik
f. Personil Pengamanan
Type of traffic permitted10. RunwayCapacity11. Rata-rata traffic movement/hari
(tanggal) telah dilaksanakan inspeksi
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
"I3811 P.ClakSanaan audit/insPeksi/Pe"gamatan/Pematauan dapat disimpulkan sebagai berikut :2.
3.
4.
Demikianberita acara pelaksanaan audit/inspeksi/pengamatan/pematauanpada (Penyelenggara pelayanan) ini dibuat dengan sebenarnya. pelayanan
Ketua tim
199503 2 001
Pimpinan penyelenggara pelayanan
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.
NO
.R
EF
ER
EN
SI
RE
GU
LA
SI
TE
MU
AN
su
ai
aslin
ya
IAN
HU
KU
M
ibin
a/(IV
/a)
NIP
.1
96
80
70
41
99
50
32
00
1
Lam
piranIII.B
Peraturan
Direktur
JenderalP
erhubunganU
daraN
om
or
:K
P1
82
Tah
un
20
17
Tanggal
:3
Ag
ustu
s2
01
7
FO
RM
AT
RE
NC
AN
AT
IND
AK
LA
NJU
TA
UD
IT[P
EN
YE
LE
NG
GA
RA
PE
LA
YA
NA
N]
[TA
NG
GA
L]
RE
KO
ME
ND
AS
I
Tem
pat,
(tang
gal)
(Pim
pinanpenyelenggara
pelayanan)
RE
NC
AN
AT
IND
AK
LA
NJU
TT
AR
GE
TW
AK
TU
PE
NY
EL
ES
AIA
N
DIR
EK
TU
RJE
ND
ER
AL
PE
RH
UB
UN
GA
NU
DA
RA
ttd
Dr.
Ir.A
GU
SS
AN
TO
SO
,M
.Sc.
Lampiran III.E Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 182 Tahun 2017Tanggal: 3 Agustus 2017
Alur Proses Audit
Pra Audit
Penetapan jadwal/program audit tahunan oleh Direktur
Penetapan jumlah dan komposisitim audit oleh Direktur (30 hari)
IPenyampaian jadwal / program audit beserta protokol audit kepada
penyelenggara (30 hari)
Penyiapan dokumen acuan audit oleh tim audit (30 hari)
TPengarahan ketua tim kepada anggota tim
On-site Audit
Rapat pembukaan
Pelaksanaan audit di lokasi
Penyampaian draft laporan sementara kepada penyelenggara
1Penyusunan draft rencana tindak lanjut oleh penyelenggara
I
Rapat penutupan :1. Penyampaian laporan sementara audit (interm report)2. Penandatanganan berita acara pelaksanaan audit
Pasca Audit
Penyampaian laporan akhir audit kepada penyelenggara (5hari)
Sesuai
Penyampaian laporan akhir audit dan
rencana tindakan lanjut oleh Direktur
kepada Kepala Kantor (5 hari)
Dokumentasi dan updating pemenuhan
rencana tindakan lanjut kepada Direktur
Pelaksanaan Pemantauan Oleh
Kantor Otoritas
Penyampaian Surat rekomendasi
penyempurnaan rencanatindakan
lanjut oleh Direktur (10 hari)
Penyampaian revisi rencana
tindakan lanjut oleh penyelenggarapelayanan (10 hari)
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
Dr.Ir.AGUS SANTOSO, M.Sc
,-oN ENDAH
sesuai aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM
iNAMA SARI
Pembina/(IV/a)IP. 19680704 199503 2 001
Lampiran
IV.APeraturan
DirekturJenderalPerhubungan
Udara
Nom
or:
KP
182T
ahu
n2
01
7Tanggal
;3A
gustus2017
^^
^
FORM
ATLAPO
RANIN
SPEKSI
DAN
RENC
ANA
TIND
AKLAN
JUT
[PENYELEN
GG
ARAPELAYAN
AN]
[TA
NG
GA
L]
NO
.R
EF
ER
EN
SI
RE
GU
LA
SI
TE
MU
AN
RE
SIK
OR
EK
OM
EN
DA
SI
RIS
K
IN
DE
XC
UR
RE
NT
MIT
IG
AS
IR
EN
CA
NA
TIN
DA
KL
AN
JU
TT
AR
GE
T
WA
KT
U
CU
RR
EN
T
RIS
K
IND
EX
Tim
insp
eksi
....1etu
aT
im
))
Tim
pendamping
KA
ng
go
taT
im
daripenyelenggara
pelayanan:
Perw
ak
ilan
Lo
kasi
Perw
ak
ilan
lok
asi
^/K
EP
AL
A
[DIREK
TOM
fjF
jiuaiaslin
ya
VN
HU
KU
M
EN
DA
HP
AN
AM
ASA
RI
^f^^gjfrr^199503
20
01
Men
geta
hu
i,(Pim
pinanpenyelenggara
pelayanan)
DIR
EKTU
RJEN
DER
AL
PERH
UB
UN
GA
NU
DA
RA
ttd
Dr.
Ir.A
GU
SSA
NT
OSO
,M
.Sc.
Lam
pira
nIII.D
Pera
tura
nD
irek
tur
Jen
dera
lP
erh
ub
un
gan
Ud
ara
No
mo
r:
KP
18
2T
ah
un
20
17
Tan
gg
al:
3A
gu
stus
20
17
FO
RM
AT
LA
PO
RA
NA
KH
IR
AU
DIT
[PE
NY
EL
EN
GG
AR
AP
EL
AY
AN
AN
][T
AN
GG
AL
]
NO
.R
EF
ER
EN
SI
RE
GU
LA
SI
TE
MU
AN
RE
KO
ME
ND
AS
IR
IS
KIN
DE
XK
ET
ER
AN
GA
N
Tim
Au
dit
Dire
kto
rat
Jen
dera
lP
erh
ub
un
gan
Ud
ara
Ketu
aT
im
:£§J-I5;su
ai
aslin
ya
'£?KEPALA
BAGjANHUKUM
IDIREKTORATJB.
*I
PERHUBUNGAN*f
EN
DA
HP
UR
NA
MA
SA
RI
£>
^_jf^b
ina
/(IV/a)N
IP.
19
68
07
04
19
95
03
20
01
An
gg
ota
Tim
Jak
arta
,(ta
ng
gal)
(Dire
ktu
rN
avig
asiP
en
erb
an
gan
)
An
gg
ota
Tim
DIR
EK
TU
RJE
ND
ER
AL
PE
RH
UB
UN
GA
NU
DA
RA
ttd
Dr.
Ir.A
GU
SS
AN
TO
SO
,M
.Sc.
Lampiran IV.B Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 182 Tahun 2017Tanggal : 3 Agustus 2017
FORMAT BERITA ACARA
PELAKSANAAN AUDIT/INSPEKSI/PENGAMATAN/PEMATAUANPELAYANAN
(PENYELENGGARA PELAYANAN)
Padahari tanggal bulan tahun£.ty.a!l!? Pada Penyelenggara pelayananDATA PENYELENGGARA LAYANAN :
Nama
Lokasi
Nomor Tip/Fax/EmailJam operasi
Jenis Pelayanan
Nomor Sertifikat PelayananFasilitas Pelayanan
a. Fasilitas Komunikasi
b. Fasilitas Navigasic. Fasilitas Surveillance
d. Alat bantu pendaratane. Fasilitas Listrik
f. Fasilitas Tower
g. Fasilitas PengamananPersonil
a. Personil ATC
b. Personil Komunikasi
c. Personil AIS
d. Personil CNS
e. Personil Listrik
f. Personil PengamananTypeof traffic permitted
10. Runway Capacity11. Rata-rata traffic movement/hari
(tanggal) telah dilaksanakan inspeksi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
H*8a^lakS^aan audit/inspekSi/pengamatan/pematauan dapat disimpulkan sebagai berikut:2.
3.
4.
Demikian berita acara pelaksanaan audit/inspeksi/pengamatan/pematauanpada (Penyelenggara pelayanan) ini dibuat dengan sebenarnya. pelayanan
Ketua tim
sesuai aslinyaAGIAN HUKUM
3URNAMA SARI
Benifcina /(IV/a)680704 199503 2 001
Pimpinan penyelenggara pelayanan
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.
Lampiran IV.C Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 182 Tahun 2017Tanggal: 3 Agustus 2017
Alur Proses Inspeksi
Pra Inspeksi
Penetapan jadwal/program inspeksi oleh Kepala Kantor
Penetapan jumlah dan komposisi tim inspeksi oleh Kepala Kantor (2 hari)
IPenyiapan dokumen acuan inspeksi oleh tim (2hari)
Pengarahan ketua tim kepada anggota tim (1 hari)
Penyampaian rencana pelaksanaan inspeksi (1 hari)
On-Site Inspeksi
Rapatpembukaan
Pelaksanaaninspeksi di lokasi
IPenyampaian draft laporan inspeksi kepada penyelenggara
IPenyusunan draft rencana tindak lanjut oleh penyelenggara
Rapatpenutupan :
1. penyampaian laporan inspeksi dan2. penandatanganan berita acara pelaksanaan inspeksi3. penyampaian rencana tindak lanjut oleh penyelenggara
Pasca Inspeksii ' •
Penyampaian laporan inspeksi oleh kantor otoritas kepada Direktur JenderalUp Direktur (3 hari)
• i •
Dokumentasi dan updating pemenuhan rencana tindakan lanjut oleh KantorOtoritas
pemantauan rencana tindakan lanjut oleh kantor otoritas setelah 6 bulan
i ?
Penyampaian laporan pemantauan rencana lanjut oleh Kantor Otoritas kepadaDirektur Jenderal Up. Direktur
J
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
N T fc-,Salman sesuai aslinya
KEPALA^BAGIAN HUKUMDIREKTORAT JF<TTi£iPERHUBUNGAN UDAR
ENDAH PURNAMA SARI
Pembina /(IV/a)NIP. 19680704 199503 2 001
ttd
Dr.Ir AGUS SANTOSO.MSc
Lam
piranV
.AP
eraturan
Direk
tur
Jend
eralP
erhu
bu
ng
anU
daraN
om
or
:K
P1
82
Tah
un
20
17
Tan
gg
al:
3A
gu
stus
20
17
FO
RM
AT
LA
PO
RA
NP
EN
GA
MA
TA
N(SU
RV
EIL
LA
NC
E)
DA
NR
EN
CA
NA
TIN
DA
KL
AN
JUT
[PE
NY
EL
EN
GG
AR
AP
EL
AY
AN
AN
][T
AN
GG
AL
]
NO
.R
EF
ER
EN
SI
RE
GU
LA
SI
TE
MU
AN
RE
SIK
OR
EK
OM
EN
DA
SI
RIS
K
IN
DE
X
CU
RR
EN
T
MIT
IG
AS
I
RE
NC
AN
A
TIN
DA
KL
AN
JU
T
TA
RG
ET
WA
KT
U
CU
RR
EN
T
RIS
K
IND
EX
Tim
Pen
gam
ata
nK
etu
aT
im
Tim
pen
dam
pin
gdari
penyelenggarapelayanan
:P
erw
ak
ilan
Lo
kasi
.an
sesu
ai
aslin
ya
KE
PA
LA
BA
GIA
NH
UK
UM
'~£&3MtM
Uip_E
ND
AH
PU
RN
AM
AS
AR
I
Pem
bin
a/(IV
/a)
P.
19
68
07
04
19
95
03
20
01
Men
geta
hu
i,(P
imp
inan
pen
yelen
gg
arap
elayan
an)
An
gg
ota
Tim
Perw
ak
ilan
lok
asi
DIR
EK
TU
RJE
ND
ER
AL
PE
RH
UB
UN
GA
NU
DA
RA
ttd
Dr.
Ir.A
GU
SS
AN
TO
SO
,M
.Sc.
Lampiran V.B Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 182 Tahun 2017
Tanggal : 3 Agustus 2017
FORMAT BERITA ACARA
PELAKSANAAN AUDIT/INSPEKSI/PENGAMATAN/PEMATAUANPELAYANAN
(PENYELENGGARA PELAYANAN)
Padahari tanggal bulan tahunpelayanan pada penyelenggara pelayananDATA PENYELENGGARA LAYANAN :1. Nama
2. Lokasi
3. Nomor Tip/Fax/Email
4. Jam operasi
5. Jenis Pelayanan
6. Nomor Sertifikat Pelayanan
7. Fasilitas Pelayanan
a. Fasilitas Komunikasi
b. Fasilitas Navigasi
c. Fasilitas Surveillance
d. Alat bantu pendaratan
e. Fasilitas Listrik
f. Fasilitas Tower
g. Fasilitas Pengamanan
8. Personil
a. Personil ATC
b. Personil Komunikasi
c. Personil AIS
d. Personil CNS
e. Personil Listrik
f. Personil Pengamanan
9. Type of trafficpermitted10. Runway Capacity
11. Rata-rata traffic movement/hari
(tanggal) telah dilaksanakan inspeksi
Hasil pelaksanaan audit/inspeksi/pengamatan/pematauan dapat disimpulkan sebagai berikut :
2 '.'.'.'','."...zzvzvrzzzzvzvz"34 "."!!""."""
Demikianberita acara pelaksanaan audit/inspeksi/pengamatan/pematauan pelayananPada (Penyelenggara pelayanan) ini dibuat dengan sebenarnya.
Ketua tim Pimpinan penyelenggara pelayanan
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.
sesuai aslinyaBAGIAN HUKUM
RNAMA SARI
£^/(IV/a)J9&3$7&4 199503 2 001
Lampiran V.C Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 182 Tahun 2017Tanggal : 3 Agustus 2017
Alur Proses Pengamatan (survillence)
Pra Pengamatan
Justifikasi (indikasi penyimpangan, laporan masyarakat, incident navigasipenerbangan)
Penetapan jumlah dan komposisi tim pengamatan oleh Kepala Kantor(5 hari)
Penyiapan dokumen acuan pengamatan oleh tim (3 hari)
Penyampaian rencana pelaksanaan pengamatan (3 hari)
Pengarahan ketua tim kepada anggota tim (1 hari)
On-site Pengamatan
Rapatpembukaan
Pelaksanaan pengamatan di lokasi
Penyampaian draft laporan pengamatan kepada penyelenggara
Penyusunan draft rencana tindak lanjut oleh penyelenggara
Rapat penutupan :
1. penyampaian laporan pengamatan dan2. penandatanganan berita acara pelaksanaan pengamatan3. penyampaian rencana tindak lanjut oleh penyelenggara
Pasca Pengamatan
Penyampaian laporan pengamatan oleh Kepala Kantor kepadDirektur Jenderal Up Direktur (3 hari)
a
Dokumentasi dan updating pemenuhan rencana tindakan lanjut olehKepala Kantor
pemantauan rencana tindakan lanjut oleh Kepala Kantor setelah 6 bulan
IPenyampaian laporan pemantauan rencana lanjut oleh Kepala Kantor kepad
Direktur Jenderal Up.Direktura
Salinan sesuai aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM
DIREKTORAT JE^i**-^^PERHUBW0Afi^3iZ3y|̂ ^
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
Dr. Ir AGUS SANTOSO, MSc
. ENDAH PURNAMA SARI
^"J^lf^mbina/(IV/a)HP.19680704 199503 2 001