Upload
lenhu
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 i
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 ii
KATA PENGANTAR
Laporan Tahunan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat Tahun 2018 merupakan laporan pelaksanaan kegiatan
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun
2018 yang disusun berdasarkan pencapaian target kinerja dan
sasaran program pembangunan yang dilaksanakan dalam mencapai
visi dan misi Kementerian Kesehatan.
Laporan Tahunan ini merupakan sebagai bentuk
pertanggungjawaban baik program maupun keuangan setelah mengakhiri tahun anggaran
2018 agar semua program yang telah dilaksanakan bisa dievaluasi untuk peningkatan kualitas
program Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di tahun berikutnya.
Pelaksanaan dan keberhasilan program di Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat Tahun 2018, tercipta atas kerjasama dari semua pihak baik dari internal ataupun
eksternal Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Peningkatan
kualitas program senantiasa menjadi prioritas bagi kami, oleh karena itu saran atau masukan
dari semua pihak sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas program Direktorat
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi
dalam penyusunan Laporan Tahunan ini, semoga dapat berguna dan bermanfaat.
Jakarta, 29 Januari 2018
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I ANALISA SITUASI AWAL TAHUN .......................................................... 1
A. Hambatan Tahun Lalu .......................................................................... 2
B. Kelembagaan ....................................................................................... 5
C. Sumber Daya ....................................................................................... 6
BAB II TUJUAN DAN SASARAN KERJA ............................................................ 15
A. Dasar Hukum ....................................................................................... 15
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator ............................................................. 19
BAB III STRATEGI PELAKSANAAN .................................................................... 23
A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran ........................................... 23
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Strategi .............................................. 28
C. Terobosan Yang di Lakukan ................................................................ 31
BAB IV HASIL KERJA ........................................................................................... 35
A. Pencapaian Tujuan dan Sasaran ......................................................... 35
B. Pencapaian Kinerja ………………………………………………………... 115
C. Realisasi Anggaran ………………………………………………………... 119
D. Upaya Meraih WTP dan Reformasi Birokrasi …………………………... 119
BAB V PENUTUP .................................................................................................. 120
Lampiran
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 1
BAB I
ANALISA SITUASI AWAL TAHUN
Tujuan Kementerian Kesehatan dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019
adalah meningkatnya status kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya tanggap
(responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap resiko sosial dan finansial di
bidang kesehatan. Dalam meningkatnya status kesehatan masyarakat, indikator
keberhasilan yang akan dicapai adalah meningkatnya upaya promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat serta pembiayaan kegiatan promotif dan prevented serta
meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam rangka
pencapaian indikator keberhasilan indikator meningkatnya status kesehatan masyarakat,
ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat sebagai berikut :
Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
2015 2016 2018 2018 2019
Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan
Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS (%)
40% 50% 60% 70% 80%
Persentase desa yang memanfaatkan alokasi dana desa untuk UKBM
10% 20%
30% 40% 50%
Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan
4 8 12 16 20
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung kesehatan
3 6 9 12 15
Pada tahun 2018, Tema Rencana Kerja Pemerintah adalah “Memacu Pembangunan
Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi
Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah” dengan arah kebijakan antara lain
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 2
pendekatan pembangunan yang holistik, tematik, terintegrasi dan spasial. Prioritas
Nasional dalam rangka Pembangunan Kesehatan yang terintegrasi adalah Peningkatan
Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan
Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat adalah :
1. Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”
2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
3. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
4. Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Mengacu kepada Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 dan RKP tahun 2018,
upaya yang dilakukan adalah dengan menjalankan strategi promosi kesehatan
sebagaimana yang tertuang dalam Permenkes 74 tahun 2016 tentang Upaya
Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit yaitu Advokasi, Kemitraan,
Pemberdayaan Masyarakat serta didukung dengan metode dan media yang tepat, data
dan informasi yang valid/akurat serta sumber daya manusia yang professional.
Berdasarkan hal tersebut, upaya konkrit dari kegiatan promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat adalah:
1. Peningkatan advokasi mendorong regulasi sektoral yang mendukung pembangunan
kesehatan;
2. Peningkatan dan penguatan kemitraan/jejaring kerja dengan sektoral;
3. Penguatan pengorganisasian dan peran serta masyarakat
4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui upaya kesehatan bersumberdaya
masyarakat dan pendidikan kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) melalui media informasi;
6. Peningkatan pembiayaan Kesehatan melalui berbagai sumber dana;
7. Peningkatan kualitas SDM promosi kesehatan; dan
8. Pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan.
A. Hambatan Tahun Lalu
Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan sebagaimana
yang tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 adalah:
a. Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 3
Faktor penghambat yang mempengaruhi upaya pencapaian kineja adalah :
• Belum semua Sumber Daya Tenaga Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat telah mengikuti peningkatan kapasitas terkait Pengelolaan
kegiatan Advokasi.
• Efisiensi Anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun
2016 pada tanggal 12 Mei 2016, tentang Langkah-langkah Penghematan dan
Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Hal tersebut berakibat
kepada efisiensi kegiatan penggalangan komitmen di beberapa provinsi serta
berkurangnya kegiatan pembinaan teknis dari petugas dinas kesehatan
provinsi ke dinas kesehatan kabupaten.
b. Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM
Faktor penghambat yang mempengaruhi upaya pencapaian kineja adalah:
• Kebijakan terkait Prioritas Pemanfaatan Dana Desa yang mendukung
Kesehatan dimana setiap tahun berubah sehingga fungsi koordinasi dan
sosialisasi sangar diperlukan.
• Kebijakan terkait Prioritas Pemanfaatan Dana Desa yang keluar pada akhir
tahun, dimana proses penyusunan RKP Desa yang merupakan pedoman dalam
penyusunan APBDesa telat ditetapkan.
• Kemampuan teknis perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang
kesehatan yang dimiliki Kepala dan Aparatur Desa masih terbatas.
• Terbatasnya akses informasi tenaga promosi kesehatan di Puskesmas terkait
perencanaan desa dan kegiatan kesehatan yang dibiayai dana desa.
c. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan.
Faktor penghambat yang mempengaruhi upaya pencapaian kineja adalah:
• Keterbatasan sumber daya untuk membuat komitmen dengan dunia usaha
untuk menggalang kemitraan melalui program CSR
• Tidak semua Dunia Usaha tertarik untuk melakukan kerjasama jangka panjang
dan berkelanjutan.
d. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk
mendukung kesehatan.
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 4
Faktor penghambat yang mempengaruhi upaya pencapaian kineja adalah:
• Tidak semua ormas calon mitra potensial memenuhi persyaratan untuk MoU
dengan Kementerian Kesehatan sesuai Permenkes No 84 Tahun 2015 tentang
Pengembangan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan.
• Terbatasnya sumber daya yang dimiliki ormas untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang mendukung upaya pembangunan kesehatan.
B. Kelembagaan
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Direktorat Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi
kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan
pemberdayaan masyarakat.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi
kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan
pemberdayaan masyarakat.
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi
sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi,
informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya
promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, dan
edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi
kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 5
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:
1. Subdirektorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan.
Sub-direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi,
informasi, dan edukasi kesehatan.
Sub-direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan menyelenggarakan
fungsi sebagaimana telah diatur dalam Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 yaitu:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang strategi komunikasi,
informasi, dan edukasi kesehatan dan penyebarluasan informasi kesehatan.
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi komunikasi,
informasi, dan edukasi kesehatan dan penyebarluasan informasi kesehatan.
c. Penyiapan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi
komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan dan penyebarluasan informasi
kesehatan.
d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi
komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan dan penyebarluasan informasi
kesehatan.
e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi komunikasi, informasi,
dan edukasi kesehatan dan penyebarluasan informasi kesehatan.
Sub-direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan terdiri atas:
a) Seksi Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan
Seksi Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang strategi
komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan.
b) Seksi Penyebarluasan Informasi Kesehatan
Seksi Penyebarluasan Informasi Kesehatan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 6
standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang penyebarluasan Informasi
kesehatan.
2. Subdirektorat Advokasi dan Kemitraan.
Subdirektorat Advokasi dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang advokasi dan kemitraan.
Subdirektorat Advokasi dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi sebagaimana
telah diatur dalam Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 yaitu:
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang advokasi dan kemitraan
kesehatan.
b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang advokasi dan kemitraan
kesehatan.
c) Penyiapan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang advokasi
dan kemitraan kesehatan.
d) Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang advokasi dan
kemitraan kesehatan.
e) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang advokasi dan kemitraan
kesehatan.
Sub-direktorat Advokasi dan Kemitraan terdiri atas:
a) Seksi Advokasi Kesehatan
Seksi Advokasi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar
prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang advokasi kesehatan.
b) Seksi Kemitraan Kesehatan
Seksi Kemitraan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang kemitraan kesehatan.
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 7
3. Subdirektorat Potensi Sumber Daya Promosi Kesehatan.
Subdirektorat Potensi Sumber Daya Promosi Kesehatan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang potensi sumber
daya promosi kesehatan.
Subdirektorat Potensi Sumber Daya Promosi Kesehatan
menyelenggarakan fungsi sebagaimana telah diatur dalam Permenkes Nomor 64
Tahun 2015 yaitu:
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penggerak, sarana, dan
prasarana promosi kesehatan.
b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penggerak, sarana, dan
prasarana promosi kesehatan.
c) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penggerak, sarana, dan prasarana promosi kesehatan.
d) Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penggerak, sarana,
dan prasarana promosi kesehatan.
e) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penggerak, sarana, dan
prasarana promosi kesehatan.
Subdirektorat Potensi Sumber Daya Promosi Kesehatan terdiri atas:
a) Seksi Penggerak Promosi Kesehatan
Seksi Penggerak Promosi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang penggerak promosi kesehatan.
b) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan
Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang sarana dan prasarana
promosi kesehatan.
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 8
4. Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat.
Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat.
Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagaimana
telah diatur dalam Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 yaitu:
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengorganisasian dan
peningkatan peran serta masyarakat.
b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengorganisasian dan
peningkatan peran serta masyarakat.
c) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat.
d) Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat.
e) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengorganisasian dan
peningkatan peran serta masyarakat.
Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:
a) Seksi Pengorganisasian Masyarakat
Seksi Pengorganisasian Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pengorganisasian masyarakat.
b) Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang peningkatan
peran serta masyarakat.
5. Subbagian Tata Usaha;
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 9
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan
rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara,
evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata
persuratan, serta kerumahtanggaan Direktorat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat di Direktorat Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki garis koordinasi langsung
dengan Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Berdasarkan
Peta Jabatan, Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat berada di
Subdirektorat. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat diatur dalam
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 153/Menkes/SK/III/2006.
C. Sumber Daya
1. Sumber Daya Manusia
Pegawai di lingkungan Direaktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat pada tahun 2018 berjumlah 67 orang yang terdiri dari berbagai tingkat
golongan, jabatan, dan pendidikan :
a) Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin
No Uraian Perempuan Laki-Laki Jumlah
1 Eselon II - 1 1
2 Eselon III 2 2 4
3 Eselon IV 7 1 8
4 Fungsional PKM 7 3 10
5 Fungsional Umum 30 14 44
Total 46 21 67
b) Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan
No Uraian Perempuan Laki-Laki Jumlah
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 10
c) Jumlah pegawai berdasarkan golongan
No Uraian Perempuan Laki-Laki Jumlah
1 Golongan II 2 - 2
2 Golongan III 33 16 49
3 Golongan IV 11 5 16
Total 46 21 67
d) Jumlah pegawai honorer Pramubakti.
No Nama Kriteria Tugas dan Bagian
1 Fijayanti Sari, Amd Pramubakti Membersihkan dan merawat
ruang kerja dan ruang rapat
serta membantu
administrasi umum,
persuratan, dan front office
di Subag Tata Usaha
1 S3 1 1 2
2 S2 15 10 35
3 S1 17 7 24
4 D3 2 2 4
5 SLTA 1 1 2
6 SLTP 0
7 SD 0
Total 46 21 67
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 11
2 Riri Fajriyatul Izza, SKM Pramubakti Membersihkan dan merawat
ruang kerja dan ruang rapat
pimpinan serta membantu
administrasi perpustakaan,
serta kesekretariatan
direktur di Subag Tata Usaha
3 Ahmad Pramubakti Membersihkan dan Merawat
ruang kerja dan ruang rapat
serta membantu
administrasi umum
kearsipan di Bagian
Kepegawaian dan umum.
4 Galih Alestya Timur, Amd Pramubakti Membersihkan dan merawat
ruang kerja dan membantu
desain grafis di Subdit KIE
5 Irvan Aji Pamungkas, ST Pramubakti Membersihkan dan merawat
ruang kerja serta membantu
administrasi keuangan di
Subag Tata Usaha
6 Achmad Bakrie, SE Pramubakti Membersihkan dan merawat
ruang kerja dan membantu
administrasi umum
pergundangan di Subag Tata
Usaha
7 Priti Syafira Tantri, S.Sn Pramubakti Membersihkan dan merawat
ruang kerja dan membantu
desain grafis di Subdit KIE
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 12
8 Asep Suwanda, Amd Pramubakti Membersihkan dan merawat
ruang kerja dan membantu
pengelola website dan
server di Subdit KIE
9 Fanny Anggraeni Kusuma,
SKM
Pramubakti Membersihkan dan merawat
ruang kerja dan peralatan
KIE serta membantu
administrasi umum di Subdit
KIE
10 Wasri Prayogi Pramubakti Membersihkan dan Merawat
ruang kerja dan ruang rapat
serta membantu
administrasi umum di Bagian
Kepegawaian dan umum.
11 Tony Suprajetno Pramubakti Membersihkan dan Merawat
ruang kerja dan ruang rapat
serta membantu
administrasi umum
pemeliharaan kendaraan di
Subag Tata Usaha.
12 Ibrahim Pramubakti Membersihkan dan Merawat
ruang kerja dan ruang rapat
serta membantu
administrasi umum di Bagian
Kepegawaian dan umum.
13 Nurul Azizah Pramubakti Membersihkan dan Merawat
ruang kerja dan ruang rapat
serta membantu
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 13
administrasi umum di Bagian
Kepegawaian dan umum.
14 Samsul Alam Pramubakti Membersihkan dan Merawat
ruang kerja dan ruang rapat
serta membantu
administrasi umum di Bagian
Kepegawaian dan umum.
15 Saidah Pramubakti Membersihkan dan Merawat
ruang kerja dan ruang rapat
serta membantu
administrasi umum di Bagian
Kepegawaian dan umum.
e) Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian
No Uraian Perempuan Laki-Laki Jumlah
1 PNS 46 21 67
2 CPNS 0 0 0
3 Honorer 5 10 15
Total 51 32 83
Pada tahun 2018, terdapat 1 orang pegawai yang purnabakti di lingkungan Direktorat
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 14
2. Sarana dan Prasarana
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 15
Dukungan sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan
pelaksanaan tugas. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Direktorat Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat secara keseluruhan sudah cukup
memadai meskipun masih diperlukan penambahan dan peremajaan sarana agar
lebih representatif dan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan yang terus
berkembang.
a. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Direktorat Promosi Kesehatan &
Pemberdayaan adalah :
1. Ruangan yang terdiri dari ruang kerja dan gudang
2. Peralatan kantor antara lain Personal Unit (komputer), Laptop, LCD,
Meubeulair, jaringan LAN, dan lain sebagainya
3. Perlengkapan Multimedia mencakup peralatan studio mini, peralatan
fotografi, peralatan video, peralatan audio dan peralatan design grafis
4. Media elektronik seperti film dokumenter, spot radio, spot tv, film/sinetron
dan lain sebagainya
5. Media Cetak berupa poster, lembar balik, permainan edukatif, leaflet, buku-
buku
6. Media Online Direktorat Promosi Kesehatan & Pemberdayaan diantaranya
official website, twitter, facebook, instagram
7. Perlengkapan Pameran
8. Kendaraan operasional roda 4, kendaraan operasional roda 2, kendaraan
khusus pameran dan kendaraan khusus promosi kesehat
Ringkasan Barang Milik Negara Per Tahun Anggaran 2018. Mutasi BMN per 31
Desember 2018 adalah sebagai berikut :
1. Saldo Awal Periode TahunanTahun Anggaran 2018
Nilai Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Gabungan
(intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Tahunan
Tahun Anggaran 2018 ini adalah sebesar Rp.62.060.134.256,- (enam puluh dua
milyar enam puluh juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 16
rupiah), dalam Periode laporan Tahunan Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat
mutasi penambahan maupun pengurangan nilai BMN tersebut.
2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahunan Tahun Anggaran 2018
Mutasi/transaksi yang terjadi pada BMN Periode Tahunan untuk Tahun Anggaran
2018 adalah sebagai berikut :
a. Barang Persediaan
Saldo Persediaan pada Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian
Kesehatan RI Periode 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 10.807.760.715,-
(Sepuluh milyar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh
ratus lima belas rupiah), jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
Uraian Saldo (Rp)
117111 Barang Konsumsi 10.467.587.915
117128 Barang persediaan lainnya utk di
jual/Diserahkan ke Masyarakat
340.172.800
JUMLAH 10.807.760.715
Barang persediaan lainnya untuk di jual/Diserahkan ke Masyarakat
berupa Dacin dan Sarung yang masih tercatat di Neraca sebanyak 1.024
unit dengan nilai sebesar Rp. 340.172.800,- (Tiga ratus empat puluh
juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sedangkan
menurut Opname Fisik sebanyak 609 Unit dengan nilai sebesar Rp.
202.309.800,- (Dua ratus dua juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus
rupiah), terdapat selisih sebanyak 415 unit dengan nilai sebesar Rp.
137.863.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh
tiga ribu rupiah) telah diserahkan ke Masyarakat/Daerah. Total nilai
barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang sebesar Rp.0
(nihil).
b. Peralatan dan Mesin
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 17
Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2018
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebesar Rp.
34.488.327.640,- (Tiga puluh empat milyar empat ratus delapan puluh delapan
juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah), dari jumlah
tersebut terdapat mutasi penambahan sebesar Rp. 378.047.000,- (Tiga ratus tujuh
puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu rupiah) dari pembelian dan terdapat
mutasi pengurangan sebesar Rp. 244.190.682,- (Dua ratus empat puluh empat juta
seratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) menjadi aset
tetap yang tidak di gunakan karena kondisi rusak berat dari saldo awal per 1
Januari 2018 sebesar Rp. 34.354.471.331,- (Tiga puluh empat milyar tiga ratus
lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu
rupiah) dengan Rincian Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai
berikut :
1) Alat Angkutan (3.02)
Saldo nilai Alat Angkut pada Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2018 pada
Satuan Kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
periode 31 Desember 2018 sebesar Rp 17.877.313.076,- (tujuh belas milyar
delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh puluh
enam rupiah). Jumlah tersebut terdapat mutasi pengurangan 1 unit dari saldo
awal per 1 Januari 2018 dengan semula jumlah barang 69 unit, nilai sebesar
Rp 17.880.579.076,- (tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh juta lima
ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah). Untuk Alat
Angkutan terdapat mutasi kurang sebesar Rp. 3.266.000,-(Tiga juta dua ratus
enam puluh enam ribu rupiah) dan untuk mutasi tambah sebesar Rp. 0 (nol
rupiah).
Saldo Alat Angkut :
Uraian Jenis Transaksi Jumlah
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 18
(Rp)
Saldo Per 1 Januari 2018 17.880.579.076,-
Uraian Jenis Transaksi Jumlah
(Rp)
Saldo Per 31 Desember 2018 17.877.313.076,-
2). Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)
Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Tahunan Tahun Anggaran
2018 Satuan kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat Per 31 Desember 2018 sejumlah 1.381 unit dengan nilai sebesar
Rp 8.789.057.666,- (Delapan milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta
lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah). Jumlah tersebut
terdapat mutasi tambah sejumlah 2 unit dengan nilai Rp. 42.700.000,- (Empat
puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 28 unit
dengan nilai sebesar Rp. 54.815.600,-(Lima puluh empat juta delapan ratus
lima belas ribu enam ratus rupiah) dari saldo awal per 01 Januari 2018 sebesar
Rp 8.801.173.275,- (Delapan milyar delapan ratus satu juta seratus tujuh puluh
tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sebanyak 1.402 unit.
3). Alat Studio dan Alat Komunikasi (3.06)
Saldo Alat Studio dan Alat Komunikasi pada Laporan Tahunan Tahun Anggaran
2018 Satuan kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat per 31 Desember 2018 sejumlah 314 unit dengan nilai sebesar Rp
2.507.523.275,- (Dua milyar lima ratus tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu
dua ratus tujuh puluh lima rupiah). Sejumlah 372 unit merupakan dari Saldo
awal per 1 Januari 2018 sebesar Rp 2.529.461.725,- (Dua milyar lima ratus dua
puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 19
lima rupiah), dengan mutasi tambah sejumlah 3 unit dengan nilai sebesar Rp.
36.350.000,- (Tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan
terdapat mutasi kurang sebanyak 61 unit dengan nilai sebesar Rp.
58.288.450,- (Lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat
ratus lima puluh rupiah).
4). Alat Kedokteran dan Kesehatan Umum (3.07)
Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan umum pada Laporan Tahunan Tahun
Anggaran 2018 Satuan kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat per 31 Desember 2018 sejumlah 27 unit dengan nilai sebesar
Rp17.290.000,- (Tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
Sejumlah 27 Unit merupakan saldo awal per 1 Januari 2018 dengan nilai
sebesar Rp17.290.000,- (Tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
mutasi tambah sebesar Rp. 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (nol
rupiah)
5). Unit Alat Laboratorium (3.08)
Saldo Alat Laboratorium pada Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2018 Satuan
kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat per 31
Desember 2018, sejumlah 11 unit dengan nilai sebesar Rp. 60.664.000,- (Enam
puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), Sejumlah 13 unit
merupakan saldo awal per 1 Januari 2018, sebesar Rp. 49.652.000,-(empat
puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), terdapat mutasi
tambah sejumlah 1 unit sebesar Rp. 11.150.000,- (Sebelas juta seratus lima
puluh ribu rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 3 unit dengan nilai sebesar Rp.
138.000,- (Seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
6). Alat Khusus Lainnya (3.09)
Saldo Alat Khusus Lainnya pada Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2018
Satuan kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
per 31 Desember 2018, sejumlah 17 unit dengan nilai sebesar Rp
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 20
141.762.500,- (Seratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu
lima ratus rupiah). Untuk saldo awal per 1 Januari 2018 sebesar Rp.
88.462.500,-(delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu
lima ratus rupiah), mutasi tambah sejunlah 8 unit dengan nilai sebesar Rp.
53.300.000 (Lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan mutasi kurang
sebesar Rp. 0 ( nol rupiah).
7). Komputer dan Peralatan (3.10)
Saldo untuk Komputer dan Peralatan pada Laporan Tahunan Tahun Anggaran
2018 Satuan kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat per 31 Desember 2018 sejumlah 484 unit dengan nilai sebesar Rp
5.056.563.348,- (Lima milyar lima puluh enam juta lima ratus enam puluh
tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah). Jumlah 466 unit merupakan
saldo awal 1 Januari 2018 dengan nilai sebesar Rp 4.949.698.975,- (Empat
milyar Sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh
delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan mutasi tambah
sejumlah 18 unit sebesar Rp. 234.547.000,- (Dua ratus tiga puluh empat juta
lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 19 unit
dengan nilai sebesar Rp. 127.682.632,- (Seratus dua puluh tujuh juta enam
ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
8). Alat Peraga (3.16)
Saldo Alat Peraga berupa miniatur (contoh NAPZA) pada Laporan Tahunan
Tahun Anggaran 2018 Satuan kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat per 31 Desember 2018, sejumlah 2 unit dengan
nilai sebesar Rp 30.953.780,- (Tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga
ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah). Jumlah tersebut merupakan saldo awal
per 1 Januari 2018 sebesar Rp 30.953.780,- (tiga puluh juta sembilan ratus lima
puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), mutasi tambah sebesar Rp.
0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 21
9). Peralatan Olahraga (3.19)
Saldo Peralatan Olahraga pada Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2018
Satuan kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakatper
31 Desember 2018, sejumlah 1 unit dengan nilai sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh
juta dua ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut merupakan saldo awal per 1
Januari 2018 sebesar Rp 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah), mutasi
tambah sebesar Rp. 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (nol
rupiah).
c. Aset Tetap Lainnya
Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2018 di Satuan
kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp
10. 500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), jumlah tersebut mengalami
perubahan mutasi pengurangan sebesar Rp. 4000.000,- (Empat juta rupiah),
karena reklas keluar menjadi barang persediaan, dari saldo awal per 1 Januari 2018
sebesar Rp 14. 500.000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah), rincian untuk
Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut :
1). Bahan Perpustakaan (6.01)
Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2018 pada
Satuan Kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
per 31 Desember 2018, sejumlah 100 unit dengan nilai sebesar Rp 4.000.000,-
(Empat Juta rupiah). Jumlah tersebut merupakan saldo awal per 1 Januari 2018
sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (nol
rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
2). Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan (6.2)
Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan pada Laporan Tahunan Tahun
Anggaran 2018 Satuan kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat per 31 Desember 2018, sejumlah 1 unit dengan nilai sebesar
Rp10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut
merupakan saldo awal per 1 Januari 2018 sebesar Rp 10.500.000,- (Sepuluh
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 22
juta lima ratus ribu rupiah), untuk mutasi tambah sebesar Rp. 0 (nol rupiah)
dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
d. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan
Saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan pada Laporan Tahuanan Tahun Anggaran
2018 Satuan kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
periode 31 Desember 2018, adalah sebesar Rp 27.935.353.607,- (Dua puluh tujuh
milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam
ratus tujuh rupiah), jumlah tersebut mengalami mutasi penambahan dari saldo
awal per 1 Januari 2018 dengan nilai Rp 27.691.162.925,- (Dua puluh tujuh milyar
enam ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus
dua puluh lima rupiah), untuk mutasi tambah sebesar Rp. 244.190.682,- (Dua
ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan
puluh dua rupiah) yang berasal dari aset Peralatan dan Mesin dan mutasi kurang
sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
e. Aset Tak Berwujud
Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2018 Satuan
kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat per 31
Desember 2018, adalah sebesar Rp. 19.013.236.288,- (Sembilan belas milyar tiga
belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah),
jumlah tersebut mengalami mutasi penambahan dari Pembelian/Produksi sebesar
Rp. 991.730.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh
ribu rupiah) dari saldo awal per 1 Januari 2018 dengan nilai sebesar
Rp18.447.906.288,- (Delapan belas milyar empat ratus empat puluh tujuh juta
sembilan ratus enam ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), Aset Tak
Berwujud tersebut berupa Hak Cipta, Software dan Aset Tak Berwujud Lainnya.
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 23
3. Alokasi Anggaran
Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat didukung dengan anggaran sebesar Rp.
158.343.175.000,- yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran ini bersumber dari APBN
murni sebesar Rp. 142.521.194.385,- Pendanaan tahun 2018, secara kuantitas
mencukupi untuk mendukung terselenggaranya kegiatan dalam mencapai
sasaran kinerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 24
BAB II
TUJUAN DAN SASARAN KERJA
A. Dasar hukum:
Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan
berlandaskan kepada :
1. UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan tentang
pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan
4. UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Presiden RI No. 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
6. Peraturan Presiden RI No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional tahun 2015-2019
7. Peraturan Presiden RI No. 45 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) tahun 2018.
8. Permenkes No. 65 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
9. Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
10. Permenkes nomor 72 tahun 2014 tentang pembinaan jabatan fungsional
dilingkungan kementerian kesehatan
11. Permenkes No 74 tahun 2015 tentang Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan
Penyakit
12. Permenkes No. 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan
13. Permenkes No. 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program
Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
14. Permenkes No. 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 25
15. Instruksi Presiden No. 1 tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 140.05/292 Tahun 2011 tentang Kelompok
Kerja Operasional (Pokjanal) Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
17. Kepmenkes Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019.
18. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri (Kemenkes, Kemendiknas, Kemenag, dan
Kemendagri) tentang Usaha Kesehatan Sekolah.
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator
Tujuan
Tujuan Promosi Kesehatan adalah Meningkatkan Perilaku Sehat dan Peran Serta
Individu, Keluarga, Masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui
upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, sektor, swasta, dan
masyarakat.
Sasaran
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Direktorat Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rumusan yang spesifik, terukur
dalam kurun waktu satu tahun. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemberdayaan
dan promosi kesehatan kepada masyarakat, Direktorat Promosi Kesehatan dan
pemberdayaan Masyarakat menetapkan sasaran yaitu:
1. Meningkatnya upaya advokasi untuk mendorong regulasi sektoral yang
mendukung pembangunan kesehatan
2. Meningkatnya jumlah mitra/jejaring kerja dengan sektoral
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui upaya kesehatan
bersumberdaya masyarakat (UKBM)
4. Meningkatnya KIE kesehatan melalui berbagai saluran komunikasi
5. Meningkatnya pembiayaan kesehatan melalui berbagi sumber dana
6. Terpenuhinya dan meningkatnya kualitas SDM Promosi Kesehatan dan
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 26
7. Terpenuhinya standar sarana dan prasarana promosi kesehatan di daerah
Indikator
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan kegiatan (dokumen terlampir) indikator kinerja
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah:
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET 2018
1 Meningkatnya pelaksanaan
pemberdayaan dan
promosi kesehatan kepada
masyarakat
1. Jumlah Kabupaten/Kota
yang melaksanakan minimal
5 tema Kampanye Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat
100 Kab./Kota
2. Persentase Posyandu Aktif 50%
3. Persentase Desa yang
mengalokasikan dana desa
untuk UKBM
30%
Definisi operasional Indikator Kinerja Direktorat Promosi Kesehatan & Pemberdayaan
a. Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan minimal 5 tema Kampanye Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat
Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan minimal 5 tema Kampanye Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat adalah Jumlah Kabupaten/Kota yang menyebarluaskan
informasi minimal 5 tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di minimal
3 saluran media (cetak, elektronik, media luar ruang, media tradisional, dan
media lainnya)
b. Persentase Posyandu Aktif
Posyandu yang mampu melaksanakan kegiatan utamanya secara rutin setiap
bulan (KIA: ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, KB, imunisasi, gizi, pencegahan dan
penanggulangan diare) dengan cakupan masing-masing minimal 50% dan
melakukan kegiatan tambahan
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 27
c. Persentase Desa yang mengalokasikan dana desa untuk UKBM
Persentase desa yang mengalokasikan dana desa secara bertahap sampai
minimal 10% dari bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan
masyarakat untuk kesehatan
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 28
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROMOSI KESEHATAN
A. Arah Kebijakan
Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah dijelaskan bahwa arah kebijakan
pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat adalah:
1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia
yang berkualitas;
2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat;
3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas;
5. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
6. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas;
7. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas;
8. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan
alat kesehatan;
9. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan;
10. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan;
11. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
12. Menguatkan manajemen, penelitian pengembangan dan sistem informasi;
13. Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan; dan
14. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.
Mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang merupakan penjabaran
tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-
2019, salah satu arah kebijakan Pembangunan Kesehatan adalah meningkatkan Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Salah satu Program Prioritas Nasional Bidang
Kesehatan tahun 2018 adalah Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat”.
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 29
Program Nasional Gerakan Masyarakat Hidup sehat melibatkan seluruh komponen bangsa
seperti pemeritah, swasta, akademisi, LSM dan sektor-sektor lainnya agar dapat berperan
dalam pembangunan kesehatan dengan menekankan pada upaya promotive dan
preventif. Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bertujuan antara lain 1) Menurunkan
beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan; 2)
Menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk; 3) Menurunkan beban
pembiayaan pelayanan kesehatan karena menigkatnya penyakit dan pengeluaran
kesehatan serta 4) Penguatan system kesehatan; Pendekatan siklus hidup; Jaminan
kesehatan nasional (JKN) dan berfokus pada pemerataan layanan. Hal ini menunjukkan
bahwa arah kebijakan pembangunan kesehatan lebih mengedepankan upaya promotif dan
preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitative.
Dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan
preventif dan untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, maka Presiden
mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat (terlampir), dengan menginstruksikan para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah
non Kementerian, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan
Gubernur dan Bupati Walikota untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-
langkah tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat.
B. Strategi Promosi Kesehatan
Berdasarkan arah kebijakan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat dalam RPJMN
2015-2019 tersebut, salah satu yang menjadi fokus Kementerian Kesehatan dalam
kaitannya dengan tugas promkes adalah Meningkatkan promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, maka perlu disusun/ditetapkan strategi
utama dalam pencapaian arah kebijakan tersebut. Sesuai dengan Permenkes 74 Tahun
2016 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit, strategi Promosi
Kesehatan adalah
• Pemberdayaan Masyarakat
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 30
Ditujukan untuk menciptakan kesadaran, kemauan, serta kemampuan individu,
keluarga, dan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran
aktif di berbagi upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.
Dilakukan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan
edukatif dan partisipatif, dengan memperhatikan kebutuhan, potensi dan sosial
budaya setempat.
• Advokasi
Dilakukan kepada para penentu kebijakan dan pemangku kepentingan guna
mendapatkan dukungan dalam bentu kebijakan dan sumber daya yang diperlukan.
• Kemitraan
Dilakukan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan advokasi dalam rangka
memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilaksanakan dengan prinsip kesamaan
kepentingan, kejelasan tujuan, kesetaraan kedudukan, dan transparansi di bidang
kesehatan.
Serta didukung dengan metode dan media yang tepat, data dan informasi yang
valid/akurat serta sumber daya yang optimal termasuk sumber daya manusia yang
professional
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerinyah bidang kesehatan untuk membantu Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya,
Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan
alat kesehatan;
b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
c. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian
Kesehatan;
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 31
d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan;
e. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang
kesehatan serta pengelolaan tenaga kesehatan;
f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian
Kesehatan di daerah;
g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
h. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan
Kementerian Kesehatan.
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu unit
kerja yang berada dibawah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat yang mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:
a. Subdirektorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan
b. Subdirektorat Advokasi dan Kemitraan
c. Subdirektorat Potensi Sumber Daya Promosi Kesehatan
d. Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat
e. Subbagian Tata Usaha dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
dalam mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:
1. Sub Direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
a) Terkait Strategi Komunikasi, Edukasi, dan Informasi Kesehatan
1) Penyusunan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat
2) Penyusunan Strategi Komunikasi Program Prioritas (stunting)
3) Produksi Media KIE kesehatan
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 32
4) Pengembangan Media Promotif dan Preventif
5) Produksi Video Grafis
6) Pemilihan Maskot dan Komik Germas
b) Terkait Penyebarluasan Informasi Kesehatan
1) Penyebarluasan Informasi melalui Media Luar Ruang di tempat umum
2) Penyebarluasan Informasi melalui Media Sosial
3) Penggandaan Media Promotif dan Preventif
4) Penyebarluasan Informasi melalui Media Elektronik
5) Pengelolaan Web, Media Online Promosi Kesehatan
2. Sub Direktorat Advokasi dan Kemitraan
a) Terkait Advokasi
1) Menyiapkan bahan advokasi kesehatan.
2) Melaksanakan advokasi kesehatan.
3) Melakukan pembinaan dan supervisi teknis kegiatan advokasi di daerah.
b) Terkait Kemitraan
1) Menyiapakan bahan, konsep, dan program kemitraan.
2) Melakukan kemitraan dengan mitra dunia usaha potensial.
3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program kemitraan yang sedang
dilaksanakan
4) Melakukan pembinaan dan supervisi teknis kegiatan kemitraan di daerah.
3. Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat
a) Terkait Pengorganisasian Masyarakat
1) Menyiapakan bahan dan program kerjasama dengan organisasi
kemasyarakatan.
2) Mendorong kerjasama program kesehatan dengan organisasi kemasyarakatan.
3) Melakukan bimbingan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan
program kesehatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan.
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 33
4) Melakukan pembinaan dan supervisi teknis kegiatan pengorganisasian
masyarakat di daerah
b) Terkait Peningkatan Peran Serta Masyarakat
1) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan peningkatan peran serta
masyarakat
2) Penyusunan dan Pembentukan Pokjanal/Forum Perduli Kesehatan
3) Melakukan pembinaan dan terhadap pokjanal.
4) Pemantauan dan evaluasi terhadap UKBM serta Desa dan Keluarahan Siaga Aktif.
4. Subdirektorat Potensi Sumber Daya Promosi Kesehatan
a) Terkait Penggerak Promosi Kesehatan
1) Menyusun NSPK terkait tanaga Promosi Kesehatan
2) Melakukan pembinaan tenaga Promosi Kesehatan di pusat dan daerah
3) Menilai angka kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat
b) Tekait Sarana dan Prasarana
1) Menyusun NSPK terkait PHBS di berbagai tatanan
2) Melakukan pemetaan kondisi dan kebutuhan sarana prasarana dan SDM
promosi kesehatan.
3) Mengevaluasi pelaksanaan pembinaan Rumah Tangga ber-PHBS tingkat
nasional.
2. Sub Bagian Tata Usaha :
a) Terkait Kepegawaian dan Rumah Tangga
1) Mengupdate dan mengarsipkan dokumen kepegawaian Direktorat
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2) Menyiapkan bahan usulan gaji dan tunjangan kinerja berdasarkan
pedoman dan peraturan yang berlaku.
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 34
3) Melakukan penyiapan urusan kerumahtanggan sesuai peraturan dan
perundangan yang berlaku agar terciptanya penyelenggaraan administrasi
pemerintah yang tertib dan berwibawa
4) Melakukan penyiapan bahan tata persuratan dan kerasipan sesuai
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
b) Terkait Keuangan dan BMN
1) Menyiapkan bahan dan urusan keuangan dan pengelolaan anggaran sesuai
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2) Menyiapkan bahan dan urusan pengelolaan aset dan BMN sesuai
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
c) Terkait Perencanaan dan Evaluasi
1) Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Direktorat
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
2) Menyusun menu dan melakukan suvervisi perencanaan kegiatan
Dekonsentrasi Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
3) Melakuan pembinanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
4) Melakukan evaluasi capaian kinerja dan anggaran
Hambatan yang terjadi dalam pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan minimal 5 tema Kampanye Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat.
Beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi upaya pencapain kinerja yaitu antara
lain :
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 35
• Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dikeluarkan
oleh Bappenas baru keluar bulan Oktober 2018 sebagai pedoman bagi K/L
melaksanakan amanat Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2018 sehingga pada tahun
2018 ini masih terlihat pelaksanaan kegiatan dalam upaya penguatan Promotif
Preventif masih kurang bersinergi dan terintegrasi antar LS baik di tingkat pusat
maupun di daerah
• Adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2018 pada tanggal 22 Juni 2018,
tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. Hal tersebut
berakibat kepada ruang lingkup kegiatan germas khususnya kegiatan
penyebarluasan informasi kesehatan yang dilakukan melalui sistem kontraktual
menggunakan jasa pihak ke 3 seperti : Stasiun TV, Radio, dan Surat Kabar.
2. Persentase Posyandu Aktif
Beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi upaya pencapain kinerja yaitu antara
lain :
• Belum seluruh Puskesmas memiliki Petugas Promosi Kesehatan, dimana Promosi
Kesehatan merupakan salah satu Pelayanan Esensial di Puskemas. Berdasarkan data
Risfakes 2011, tenaga pengelola Promosi Kesehatan di Puskesmas berjumlah hanya
0,46% atau sebayak 4.471 orang dari jumlah 9.719 Puskesmas.
• Terbatasnya kapasitas pengelola promosi kesehatan di puskesmas yang
berpengaruh pada upaya-upaya pembinaan UKBM termasuk posyandu.
• Peraturan yang berlaku terkait Pokjanal Posyandu baik di tingkat pusat dan daerah
adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu perlu
revisi untuk mengakomodir perubahan strutur kelembagaan dan munculnya
peraturan atau perundangan baru.
• Tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan Sarana Posyandu dalam hal ini Dacin dan
Sarung Timbangan dari Pengadaan Tahun 2018.
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 36
3. Persentase desa yang mengalokasikan dana desa minimal 10% untuk UKBM
Beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi upaya pencapain kinerja yaitu antara
lain :
• Kebijakan terkait Prioritas Pemanfaatan Dana Desa yang mendukung Kesehatan
dimana setiap tahun berubah sehingga fungsi koordinasi dan sosialisasi sangar
diperlukan.
• Kebijakan terkait Prioritas Pemanfaatan Dana Desa yang keluar pada akhir tahun,
dimana proses penyusunan RKP Desa yang merupakan pedoman dalam penyusunan
APBDesa telat ditetapkan.
• Kemampuan teknis perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang
kesehatan yang dimiliki Kepala dan Aparatur Desa masih terbatas.
• Terbatasnya akses informasi tenaga promosi kesehatan di Puskesmas terkait
perencanaan desa dan kegiatan kesehatan yang dibiayai dana desa.
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 37
BAB IV
HASIL KERJA
A. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat dengan tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, upaya yang dilakukan sebagai berikut:
I. Sub Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi
1. Penyusunan Peodman Teknis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
• Input
Kegiatan ini berbentuk swakelola yang dilakukan dalam rangka mendukung
program prioritas nasional Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Anggaran yang
dikeluarkan untuk kegiatan ini adalah Rp. 94.470.000,-. Kegiatan dilakukan di
Jakarta.
• Output
Pedoman teknis pelaksanaan Germas di sektor kesehatan ini dapat menjadi acuan
pelaksanaan Germas baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sehingga
dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya perubahan perilaku
masyarakat hidup sehat.
• Outcome
Diharapkan kegiatan mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang
dilakukan oleh berbagai sektor dapat sinergi dan terintegrasi untuk mencapai
tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.
• Benefit
Diharapkan adanya gerakan-gerakan masyarakat untuk terlibat langsung dalam
pembangunan kesehatan di Indonesia.
• Impact
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 38
Terwujudnya masyarakat yang dapat berperilaku hidup sehat, mengatasi masalah
kesehatan secara mandiri berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan,
serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan
kesehatan
2. Penyusunan Strategi Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
• Input
Kegiatan ini berbentuk kontraktual yang dilakukan dalam rangka mendukung
program prioritas nasional Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Anggaran yang
dikeluarkan untuk kegiatan ini adalah Rp. 468.974.000,-. Kegiatan dilakukan di
Jakarta.
• Output
Tersusunnya Strategi Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam rangka
meningkatkan kegiatan-kegiatan komunikasi publik terkait program prioritas
nasional Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
• Outcome
Diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat baik dilakukan oleh sektor kesehatan maupun lintas sektor dapat dilakukan
dengan mengacu kepada strategi komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
• Benefit
Diharapkan adanya gerakan-gerakan masyarakat untuk terlibat langsung dalam
pembangunan kesehatan di Indonesia.
• Impact
Terwujudnya masyarakat yang dapat berperilaku hidup sehat, mengatasi masalah
kesehatan secara mandiri berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan,
serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan
kesehatan
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 39
3. Produksi Media KIE kesehatan
• Input
Kegiatan ini berbentuk kontraktual yang dilakukan dalam rangka mendukung
program prioritas Kementerian Kesehatan. Anggaran yang dikeluarkan untuk
kegiatan ini adalah Rp. 2.220.550.000,-. Kegiatan dilakukan di Jakarta.
• Output
Adanya media KIE kesehatan terkait :
a. TV dan Radio Spot PMT
b. TV Spot dan Radio Spot Imunisasi JE
c. TV dan Radio Spot Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
d. TV dan Radio Spot Keluarga Sehat
e. TV dan Radio Spot Pangan Sehat
f. TV dan Radio Spot Makan Ikan
g. TV dan Radio Spot Tablet Tambah Darah
h. TV dan Radio Spot Aktivitas Fisik
i. TV dan Radio Spot Malaria
j. TV dan Radio Spot Edukasi DBD
• Outcome
Diharapkan media KIE yang telah diproduksi dapat dimanfaatkan untuk
penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagi saluran komunikasi.
• Benefit
Diharapkan adanya gerakan-gerakan masyarakat untuk terlibat langsung dalam
pembangunan kesehatan di Indonesia.
• Impact
Terwujudnya masyarakat yang dapat berperilaku hidup sehat, mengatasi masalah
kesehatan secara mandiri berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan,
serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan
kesehatan
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 40
4. Pengembangan Media Promotif dan Preventif
• Input
Kegiatan ini berbentuk kontraktual yang dilakukan dalam rangka mendukung
program prioritas Kementerian Kesehatan STBM. Anggaran yang dikeluarkan
untuk kegiatan ini adalah Rp. 45.000.000,-. Kegiatan dilakukan di Jakarta.
• Output
Tersusunnya Media Pedoman Lima Pilar STBM (Stop Buang Air Besar
Sembarangan/Stop BABS, Cuci Tangan Pakai Sabun/CTPS, Pengelolaan Air Minum
Rumah Tangga/PAM-RT, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pengelolaan Air
Limbah Rumah Tangga)
• Outcome
Diharapkan media pedoman lima pilar STBM ini dapat dimanfaatkan sebagai alat
penyampaian informasi dan edukasi dalam rangka percepatan akses terhadap
sanitasi yang layak melalui perubahan perilaku yang higenis dan saniter.
• Benefit
Diharapkan adanya partisipasi masyarakat dimana masyarakat tidak hanya
menerima informasi dan diajak berunding tetapi juga terlbiat dalam proses
pembuatan keputusan dan mendapatkan wewenang atas kontrol sumber daya
masyarakat sendiri serta keputusan yang dibuat sendiri.
• Impact
Terjadinya suatu kondisi masyarakat yang:
a. Mempunyai akses dan menggunakan jamban sehat
b. Mencuci tangan pakai sabun dan benar sebelum makan, setelah BAB, sebelum
memegang bayi, setelah menceboki anak dan sebelum menyiapkan makanan
c. Mengelola dan menyimpan air minum dan makanan yang aman
d. Mengelola sampah dengan baik
e. Mengelola limbah rumah tangga (cair dan padat)
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 41
5. Penyebarluasan Informasi melalui Media Luar Ruang di Tempat Umum
• Input
Kegiatan ini berbentuk kontraktual yang dilakukan dalam rangka mendukung
program prioritas Kementerian Kesehatan. Anggaran yang dikeluarkan untuk
kegiatan ini adalah Rp.2.507.400.000-. Kegiatan dilakukan di Jakarta.
• Output
Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui Media Luar Ruang di Tempat-
Tempat Umum:
Penayangan Iklan Layanan Masyarakat di Media Luar Ruang (MLR) yang terdiri
dari :
1) LED Billboard
Penayangan dilakukan di 5 titik, yaitu: a) Thamrin City, b) Atrium Senen, c) S
Parman, d) Bidakara, e) Fatmawati. Di setiap titik masing-masing tayang TVC
sebanyak 120 spot. Penanyangan dilakukan selama 6 bulan.
2) TV Commuterline
Penayangan dilakukan di seluruh commuterline Jabodetabek (28 jurusan per
hari). Total jumlah spot yang ditayangkan sebanyak 2.520 spot selama 3
bulan.
• Outcome
Tersebarluasnya informasi kepada masyarakat tentang Program Prioritas
Kementerian Kesehatan melalui media media luar ruang (LED Billboard dan TVC
Commuterline)
• Benefit
Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media luar ruang diharapkan dapat
mendukung keberhasilan kampanye tema prioritas nasional, dengan adanya
peningkatan pengetahuan dan awareness masyarakat mengenai hidup sehat
dan program prioritas nasional.
• Impact
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 42
Terwujudnya perubahan perilaku masyarakat yang sehat yang akhirnya dapat
mengatasi masalah kesehatan secara mandiri dan berperan aktif dalam setiap
pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan
pembangunan berwawasan kesehatan.
• Dokumentasi
Penayangan melalui LED Billboard
Penayangan melalui TVC Commuterline
6. Penyebarluasan Informasi melalui Media Luar Ruang Kementerian Kesehatan
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 43
7. Penyebarluasan Informasi melalui Media Luar di Lingkungan Kementerian
Kesehatan
• Input
Kegiatan ini berbentuk kontraktual yang dilakukan dalam rangka mendukung
program prioritas Kementerian Kesehatan. Anggaran yang dikeluarkan untuk
kegiatan ini adalah Rp. -. Kegiatan dilakukan di Jakarta.
• Output
Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui Media Luar Ruang di Lingkungan
Kementerian Kesehatan dalam rangka hari kesehatan yang terdiri dari
Pemasangan Media Luar Ruang (MLR) di Lingkungan Kementerian Kesehatan
yang terdiri dari :
1) Hari Gizi Nasional
2) Asean Games
3) Hari Kesehatan Sedunia
4) Menjelang Ramadhan
5) Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia
6) Hari Kemerdekaan
7) Hari Anak Naional
8) Hari Lansia
9) Pekan Imunisasi
10) Bulan K3
11) Rakerkesnas
12) Hari TB
• Outcome
Tersebarluasnya informasi kepada pegawai di lingkungan kementerian dan
masyarakat yang melintasi kantor kementerian kesehatan di jalan. HR. Rasuna
Said
• Benefit
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 44
Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media luar ruang diharapkan dapat
mendukung keberhasilan kampanye tema prioritas nasional, dengan adanya
peningkatan pengetahuan dan awareness karyawan dan masyarakat mengenai
hidup sehat dan program prioritas nasional.
• Impact
Terwujudnya perubahan perilaku masyarakat yang sehat yang akhirnya dapat
mengatasi masalah kesehatan secara mandiri dan berperan aktif dalam setiap
pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan
pembangunan berwawasan kesehatan.
• Dokumentasi
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 45
8. Penyebarluasan Informasi melalui Media Pameran Kesehatan
• Input
Kegiatan ini berbentuk swakelola yang dilakukan dalam rangka mendukung
program prioritas nasional Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Anggaran yang
dikeluarkan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.700.000.000,-.
• Output
Adanya penyebarluasan informasi melalui pameran kesehatan sebagai berikut:
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 46
a. Pameran The 9th “Women’s Health and Bazzar 2018”
b. Pameran Ngabuburit Bareng Bu Menkes
c. Pameran Launching Permenkes 56 Tahun 2017
d. Pameran Gelar Dagang HARGANAS XXV 2018
e. Pameran Kampanye Isi Piringku melalui kegiatan Jakarta Eat Festival
f. Pameran Global Health Security Agenda (GHSA)
g. Pameran Filantropi Indonesia Festival (FISHFEST) dan Pengadaan Booth
Penggerakan Penanggulangan Stunting di 100 kab/kota tahun 2018
h. Pameran Hari Kesehatan Nasional (HKN)
i. Pameran The 1st Meeting NMRA’S OF OIC COUNTRIES dan Backdrop
Photobooth Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional.
j. Pameran Rakerkesnas
k. Pameran Asian Games dan Agrinex Expo 2018
l. Pameran Konferensi Nasional ke-4
m. Pameran Konferensi Nasional ke-4 (dokumentasi dan kelengkapan acara)
• Outcome
Diharapkan tersebarluasnya informasi kepada masyarakat tentang Program
Prioritas Kementerian Kesehatan melalui pameran kesehatan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
dapat terwujud.
• Benefit
Diharapkan penyebarluasan informasi melalui pameran kesehatan ini dapat
mendukung keberhasilan Kampanye Germas kepada masyarakat umum.
• Impact
Terwujudnya masyarakat yang dapat berperilaku hidup sehat, mengatasi
masalah kesehatan secara mandiri berperan aktif dalam setiap pembangunan
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 47
kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan
berwawasan kesehatan.
• Dokumentasi
9. Penyebarluasan Informasi melalui Media lainnya
10. Penggandaan Media Promotif dan Preventif
• Input
Kegiatan ini berbentuk kontraktual yang dilakukan dalam rangka mendukung
program prioritas Kementerian Kesehatan. Anggaran yang dikeluarkan untuk
kegiatan ini adalah Rp.2.303.242.500-. Kegiatan dilakukan di Jakarta.
• Output
Adanya media cetak terkait program prioritas kementerian kesehatan dengan
tema:
- Keluarga Sehat
- Germas
- Materi Kesehatan bagi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
- Mudik Sehat dan Aman
- Media Cerdik
- Dana Desa
- Posyandu
- Mercuri
- Promotif dan Preventif
• Outcome
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 48
Tersebarluasnya informasi kepada masyarakat tentang Program Prioritas
Kementerian Kesehatan melalui media cetak
• Benefit
Diharapkan media cetak ini dapat dimanfaatkan oleh lintas sektor dan daerah
sebagai alat untuk penyampaian informasi dan edukasi kesehatan kepada
masyarakat
• Impact
Terwujudnya masyarakat yang dapat berperilaku hidup sehat, mengatasi masalah
kesehatan secara mandiri berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan,
serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan
kesehatan
11. Penyebarluasan Informasi melalui Media Elektronik
• Input
Kegiatan ini berbentuk kontraktual yang dilakukan dalam rangka mendukung
program prioritas Kementerian Kesehatan. Anggaran yang dikeluarkan untuk
kegiatan ini adalah Rp. 57.172.279.000. Kegiatan dilakukan di Jakarta.
• Output
Adanya penyebarluasan informasi melalui media elektronik terkait program
prioritas Kementerian Kesehatan dengan tema:
a. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
Anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp. 7.154.725.000.
Penayangan Televisi
Total TV Spot yang ditayangkan sebanyak 1375 kali tayang selama 25 hari (Juli
s.d. Agustus), dengan rincian sebagai berikut:
- TVRI menayangkan spot sebanyak 200 spot
- ANTV menayangkan spot sebanyak 175 spot
- MNC TV menayangkan sebanyak 200 spot
- Indosiar menayangkan sebanyak 200 spot
- Trans TV menayangkan sebanyak 200 spot
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 49
- Global TV menayangkan sebanyak 200 spot
- TV One menayangkan sebanyak 200 spot
Penyiaran Radio
Penyiaran radio spot sebanyak 275 kali selama 25 hari (Juli s.d Agustus) dengan
rincian sebagai berikut:
- RRI PRO 3 FM: 125 spot
- Elshinta Radio: 150 spot
b. PIS-PK (Keluarga Sehat)
Anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp. 8.952.279.000.
Penayangan Televisi
Total TV Spot yang ditayangkan selama 30 hari (Juni s.d Juli) sebanyak 1680 kali
tayang, dengan rincian sebagai berikut:
- TVRI menayangkan spot sebanyak 240 spot
- ANTV menayangkan spot sebanyak 210 spot
- MNC TV menayangkan sebanyak 240 spot
- Indosiar menayangkan sebanyak 240 spot
- Trans TV menayangkan sebanyak 270 spot
- Global TV menayangkan sebanyak 270 spot
- TV One menayangkan sebanyak 210 spot
Penyiaran Radio
Penyiaran radio spot sebanyak 270 kali selama 30 hari (Juni s.d Juli) dengan
rincian sebagai berikut:
- RRI PRO 3 FM: 120 spot
- Elshinta Radio: 150 spot
c. Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI)
Anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp. 7.095.250.000.
Penayangan Televisi
Total TV Spot yang ditayangkan selama 25 hari (Agustus s.d. September)
sebanyak 1400 kali tayang, dengan rincian sebagai berikut:
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 50
- TVRI menayangkan spot sebanyak 250 spot
- ANTV menayangkan spot sebanyak 200 spot
- RCTI menayangkan sebanyak 250 spot
- MNC TV menayangkan sebanyak 250 spot
- Global TV menayangkan sebanyak 250 spot
- TV One menayangkan sebanyak 200 spot
d. Tablet Tambah Darah
Anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp. 6.630.125.000.
Penayangan Televisi
Total TV Spot yang ditayangkan selama 25 hari (25 Juni s.d 19 Juli) sebanyak
1300 kali tayang, dengan rincian sebagai berikut:
- TVRI menayangkan sebanyak 200 spot
- SCTV menayangkan sebanyak 200 spot
- Indosiar menayangkan sebanyak 225 spot
- MNC TV menayangkan sebanyak 225 spot
- Global TV menayangkan sebanyak 225 spot
- Trans TV menayangkan sebanyak 225 spot
Penyiaran Radio
Penyiaran radio spot sebanyak 225 kali selama 25 hari (25 Juni s.d 19 Juli)
dengan rincian sebagai berikut:
- RRI Pro 3 FM: 100 spot
- Elshinta Radio: 125 spot
e. Pengendalian Tembakau
Anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp. 6.951.000.000.
Penayangan Televisi
Total TV Spot yang ditayangkan sebanyak 1300 kali tayang selama 20 hari (Mei
s.d. Juni), dengan rincian sebagai berikut:
- TVRI menayangkan spot sebanyak 180 spot
- ANTV menayangkan spot sebanyak 160 spot
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 51
- MNC TV menayangkan sebanyak 200 spot
- Indosiar menayangkan sebanyak 200 spot
- Trans TV menayangkan sebanyak 180 spot
- Global TV menayangkan sebanyak 180 spot
- TV One menayangkan sebanyak 200 spot
f. Promotif Preventif Tuberkulosis (TBC)
Anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp.6.796.300.000.
Penayangan Televisi
Total TV Spot yang ditayangkan selama 25 hari (April s.d. Mei) sebanyak 1275
kali tayang, dengan rincian sebagai berikut:
- TVRI menayangkan sebanyak 225 spot
- SCTV menayangkan sebanyak 175 spot
- MNC TV menayangkan sebanyak 175 spot
- Indosiar menayangkan sebanyak 175 spot
- Trans TV menayangkan sebanyak 175 spot
- Global TV menayangkan sebanyak 175 spot
- TV One menayangkan sebanyak 175 spot
Penyiaran Radio
Penyiaran radio spot sebanyak 325 kali selama 25 hari (April s.d. Mei) dengan
rincian sebagai berikut:
- RRI Pro 3 FM: 200 spot
- Radio KBR 68 H: 125 spot
g. 1000 HPK (ASI)
Anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp.6.796.300.000.
Penayangan Televisi
Total TV Spot yang ditayangkan selama 25 hari (Juli s.d. Agustus) sebanyak
1375 kali tayang, dengan rincian sebagai berikut:
- TVRI menayangkan sebanyak 200 spot
- SCTV menayangkan sebanyak 200 spot
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 52
- MNC TV menayangkan sebanyak 200 spot
- Indosiar menayangkan sebanyak 200 spot
- Trans TV menayangkan sebanyak 200 spot
- Global TV menayangkan sebanyak 200 spot
- Metro TV menayangkan sebanyak 175 spot
Penyiaran Radio
Penyiaran radio spot sebanyak 325 kali selama 25 hari (Juli s.d.Agustus) dengan
rincian sebagai berikut:
- RRI Pro 3 FM: 100 spot
- Radio Female 97.9 FM: 125 spot
h. Kesehatan Haji
Anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp.6.796.300.000.
Penayangan Televisi
Total TV Spot yang ditayangkan selama 25 hari (April s.d. Mei) sebanyak 1175
kali tayang, dengan rincian sebagai berikut:
- TVRI menayangkan sebanyak 150 spot
- SCTV menayangkan sebanyak 150 spot
- MNC TV menayangkan sebanyak 175 spot
- Indosiar menayangkan sebanyak 175 spot
- Trans TV menayangkan sebanyak 175 spot
- Global TV menayangkan sebanyak 175 spot
- TV One menayangkan sebanyak 175 spot
• Outcome
Tersebarluasnya informasi kepada masyarakat tentang Program Prioritas
Kementerian Kesehatan melalui media elektronik (TV dan Radio)
• Benefit
Diharapkan penyebarluasan informasi melalui media elektronik dapat
mendukung keberhasilan Kampanye Germas kepada masyarakat umum
• Impact
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 53
Terwujudnya masyarakat yang dapat berperilaku hidup sehat, mengatasi masalah
kesehatan secara mandiri berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan,
serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan
kesehatan
• Dokumentasi
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 54
12. Penyebarluasan Informasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dengan
blogger
• Input
Kegiatan ini berbentuk kontraktual yang dilakukan dalam rangka mendukung
program prioritas Kementerian Kesehatan. Anggaran yang dikeluarkan untuk
kegiatan ini adalah Rp. 39.275.000-. Kegiatan dilakukan di Jakarta.
• Output
Tersosialisasinya Germas kepada blogger
• Outcome
Para blogger tersebut dapat ikiut mensosialisasikan kegiatan Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat (Germas) yang serdang dilakukan oleh kementerian kesehatan.
Dengan harapan informasi yang mereka tulis tersbut dapat menjadi edukasi bagi
masyarakat yang membaca tulisan pada blog mereka tersebut.
• Benefit
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 55
Manfaat dari Kegiatan penyebarluasan informasi kesehatan melalui media luar
ruang adalah:
a) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang informasi kesehatan
b) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menjaga kesehatannya
c) Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam bidang
kesehatan
• Impact
Dampak yang diharapkan dengan adanya kegiatan Penyebarluasan informasi
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dengan blogger adalah
mengingkatnya derajat kesehatan masyakat yang dapat di lihat dari menurunnya
angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita, meningkatnya status gizi
balita, menurunnya angka kesakitan akibat PTM dan penyakit menular
13. Pengelolaan Web, Media Online Promosi Kesehatan
• Input
Kegiatan ini berbentuk kontraktual yang dilakukan dalam rangka mendukung
program prioritas Kementerian Kesehatan. Anggaran yang dikeluarkan untuk
kegiatan ini adalah Rp 148.280.000,-. Kegiatan dilakukan di Jakarta.
• Output
A. Hasil Pekerjaan Website Redesign
Proses pengerjaan Website Redesign di bulan Desember difokuskan pada finalisasi
penerapan halaman yang sudah teroptimasi dengan Pagespeed, dan beberapa modul
baru sebagai bahan pertimbangan dari hasil penilaian website E-ASPIRASI. Berikut adalah
beberapa modul baru tersebut.:
a. Pembuatan Halaman Sitemap
Halaman Sitemap diperlukan untuk kemudahan pengunjung melihat susunan
daftar isi suatu website atau bot search engine untuk melakukan crawling
sehingga efenya dapat meningkatkan optimasi hasil pencarian suatu website
dalam search engine, tampilan sitemap adalah sebagai berikut:
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 56
b. Pembuatan Halaman RSS
Halaman RSS Feed (Really Simple Syndication) berguna untuk menampilkan
feed / umpan berisikan list update artikel dan konten terbaru apabila terdapat
website yang ingin berlangganan mendapatkan langsung konten website dari
Promkes.
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 57
c. Pembuatan Halaman Error 404
Pembuatan halaman 404 adalah sebagai halaman untuk memberitahukan
kepada user bahwa pencarian yang dilakukan atau URL yang dituju sudah
tidak aktif lagi, sehingga user dapat mengetahui dan berpindah mencari
konten yang sesuai. Halaman 404 menyediakan dua tombol utama yaitu
tombol menuju Beranda dan tombol menuju Sitemap, berikut adalah
tampilan dari halaman Error 404
d. Pembuatan Breadcrumb
Breadcrumb adalah fitur yang berguna sebagai navigasi ketika berada di
dalam suatu halaman website, dengan fitur ini pengunjung dapat mengetahui
sedang mengakses menu, kategori, tag atau artikel, fitur ini dapat
meningkatkan skor SEO suatu website dan search engine dapat menampilkan
hasil navigasi artikel pada tampilan hasil pencariannya, berikut adalah
tampilan dari Breadcrumb di website Promkes
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 58
e. Perubahan URL Halaman Admin
Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan security website, halaman admin
sudah diubah dari http://promkes.kemkes.go.id/admin menjadi
http://promkes.kemkes.go.id/akses , apabila URL lama dibuka maka akan
terlihat tampilan error halaman 40
B. Hasil Pekerjaan Website Maintenance
a. Page Speed, Access, Application Performance Audit
Audit terhadap performa website dilakukan terhadap tiga kriteria yaitu
kecepatan halaman, akses, dan performa aplikasi dengan menggunakan
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 59
software pihak ketiga yang lazim digunakan developer di seluruh dunia
yaitu Pingdom tools yang beralamat di URL berikut:
https://tools.pingdom.com dan GTMetrix yang beralamat di:
https://gtmetrix.com. Pengecekan dilakukan dengan menggunakan akses
server test terdekat yang tersedia di Pingdom tools yaitu server
Melbourne Australia dan Sydney Australia di GTMetrix. Pada bulan
Desember hasil yang didapat dengan menggunakan pingdom tools,
website Promkes menunjukkan Grade C
Berdasarkan pengujian dengan Pingdom Tools dan GTMetrix serta
membandingkan hasilnya, dapat disimpulkan dengan optimasi pada
halaman Beranda dapat meningkatkan performa website. Dari hasil tes
menggunakan Pingdom Tools, dapat terlihat performance Grade
mengalami peningkatan skor dari 75 menjadi 76, meski gradenya masih
berada di grade C, tetapi Pagesize dan Request berhasil diturunkan.
Sedangkan menggunaan hasil GTMetrix terlihat peningkatan performa
pada Pagespeed atau kecepatan load website dari grade A dengan skor
91% menjadi Grade D dengan skor 66%.
b. Server Maintenance
Pemeliharaan server berfungsi untuk memastikan performa aplikasi dan
website dapat ditunjang dengan baik, proses pemeliharaan dilakukan
dengan memantau resource harddisk, memory dan service melalui
Dashboard Konfigurasi Server yang bernama Virtualmin serta monitoring
fitur yang terdapat didalam website
c. Pemeliharaan Website
d. Pemeliharaan Server
e. Database Maintenance
f. Koordinasi dengan Pusdatin
C. Hasil Pekerjaan Publikasi
Dalam melakukan kegiatan Publikasi terdapat beberapa sub-kegiatan yaitu:
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 60
• Pengelolaan Konten
• Social Media Campaign
• SEO (Search Engine Optimization
• Outcome
Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait kesehatan , yang
dapat merubah perilaku masyarakat sesusai dengan perilaku yang harapkan
• Benefit
Manfaat dari Kegiatan penyebarluasan informasi kesehatan melalui media online
adalah:
a. Dinas Kesehatan/instasi yang berkepentingan dapat mengkases materi, media
informasi kesehatan
b. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang informasi kesehatan
c. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menjaga kesehatannya
d. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam bidang
kesehatan
• Impact
Terwujudnya masyarakat yang dapat berperilaku hidup sehat, mengatasi masalah
kesehatan secara mandiri berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan,
serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan
kesehatan
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 61
II. Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
2. Penyusunan Permenkes Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
• Input
Penyusunan Permenkes Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
dibutuhkan untuk mengatur penyelengaraan Pemberdayaan masyarakat bidang
kesehatan dengan tujuan mewujudkan kemandirian kesehatan pada masyarakat
dengan cara meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, serta
kemampuan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat untuk peduli dan
berperan aktif memelihara dan meningkatkan kesehatan, memanfaatkan fasilitas
kesehatan serta mengaktifkan pelembagaan dan kegiatan UKBM, terkait hal
tersebut dibutuhkan dasar hukum untuk mengakomodirnya hingga diperlukan
Penyusunan Permenkes Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Kegiatan
ini berbentuk swakelola dan dilaksanakan di Jakarta. Anggaran yang dikeluarkan
untuk kegiatan ini adalah Rp.97.495.000,-.
• Output
Permenkes Nomor 8 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan.
• Outcome
a. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali
dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi;
b. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui penggerakkan masyarakat;
c. Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat (community organization -
community development);
d. Peningkatan advokasi kepada pemangku kepentingan untuk mendukung
masyarakat memperjuangkan kepentingannya dibidang kesehatan;
e. Peningkatan kemitraan dan partisipasi lintas sektor dan pemangku
kepentingan terkait, organisasi kemasyarakatan serta swasta peduli
kesehatan;
f. Peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal
baik dana, tenaga serta sosial budaya;
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 62
g. Pengintegrasian antar program dan/atau kegiatan dan/atau kelembagaan
Pemberdayaan Masyarakat yang sudah ada sesuai dengan kesepakatan dan
kebutuhan masyarakat
• Benefit
a. Masyarakat mampu mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan yang
dihadapi;
b. Pemangku kepentingan mendukung masyarakat mengenali dan mengatasi
permasalahan kesehatan yang dihadapi
c. Adanya kemitraan dan partisipasi lintas sektor dan pemangku kepentingan
terkait, organisasi kemasyarakatan serta swasta peduli kesehatan dalam
menanggulangu permasalahan kesehatan;
d. potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal baik dana, tenaga serta
sosial budaya dimanfaatkan dengan optimal;
e. Integrasi antar program dan/atau kegiatan dan/atau kelembagaan
Pemberdayaan Masyarakat yang sudah ada sesuai dengan kesepakatan dan
kebutuhan masyarakat
• Impact
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
- Meningkatkan peran lintas sektor dalam penyelenggaraan pemberdayaan
masyarakat bidang kesehatan.
- Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
• Dokumentasi
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 63
3. Penyusunan Rapermenkes Upaya Kesehatan di Posyandu
• Input
Sehubungan dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) Pasal 6 yang
menyebutkan bahwa Posyandu merupakan LKD yang bertugas membantu Kepala
Desa dalam m eningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa, sampai saat
ini belum ada peraturan yang mengatur tentang upaya/pelayanan kesehatan di
posyandu. Untuk itu, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat menginisiasi penyusunan rancangan Permenkes tentang Upaya
Kesehatan di Posyandu. Kegiatan ini berbentuk swakelola dan dilaksanakan di
Jakarta. Anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan ini adalah Rp.97.495.000,-.
• Output
Rapermenkes Upaya Kesehatan di Posyandu
• Outcome
a. Meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan terutama KIA,
imunisasi, Gizi dan kesehatan lingkungan di tingkat desa/kelurahan
b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Posyandu.
c. Meningkatkan peran lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan di Posyandu.
d. Meningkatkan dukungan kebijakan dan anggaran dalam penyelenggaraan
dan pembinaan posyandu
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 64
• Benefit
a. Acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka pembinaan teknis
kesehatan di Posyandu;
b. Acuan bagi pengurus dan kader posyandu dalam penyelenggaraan posyandu
• Impact
a. Penguatan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat.
b. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga
dan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan
c. Sinergitas program pelayanan sosial dasar di posyandu
• Dokumentasi
4. Pengembangan Media Kit Posyandu
• Input
Kegiatan ini berbentuk kontraktual yang dilakukan dalam rangka pengembangan
media kit posyandu yang mendukung program prioritas Kementerian Kesehatan
yaitu persentase posyandu aktif. Media Kit Posyandu terdiri dari 2 paket
pengadaan. Paket I terdiri dari buku saku pegangan kader, poster edukasi tinggi
badan, pin, lembar balik/flipchart, flyer, dan CD Prototype Media siap cetak serta
tas. Sedangkan Paket II merupakan pengembangan permainan ular tangga
beserta dadunya. Masing-masing paket digandakan sebanyak 1000 buah
diperuntukan bagi posyandu terutama posyandu di Kabupaten/Kota lokus
stunting dan posyandu diluar lokus stunting serta dibagikan kepada Dinas
Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai prototipe untuk diperbanyak.
Anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan ini adalah Rp.400.000.000,-.
• Output
Media Kit Posyandu yang terdiri dari buku saku pegangan kader, poster edukasi
tinggi badan, pin, lembar balik/flipchart, flyer, permainan ular tangga dan CD
Prototype Media siap cetak, serta tas media.
• Outcome
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 65
- angka stunting menurun, demikian pula dengan angka kesakitan TBC serta
cakupan imunisasi meningkat
- meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan
sehat
• Benefit
- Meningkatkan pengetahuan kader terkait program yang ada di posyandu
- Tersedianya alat bantu untuk penyuluhan kesehatan bagi kader
• Impact
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengaktifan Posyandu.
- Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat
- Meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan di posyandu.
• Dokumentasi
5. Implementasi Model Intervensi Sistem Pemantauan Kegiatan Posyandu
• Input
Kegiatan ini berbentuk kontraktual yang dilakukan dalam rangka pengembangan
sistem pemantauan kegiatan posyandu yang mendukung program prioritas
Kementerian Kesehatan yaitu persentase posyandu aktif. Anggaran yang
dikeluarkan untuk kegiatan ini adalah Rp.97.495.000,-. Kegiatan dilakukan di 5
Kabupaten yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Blora, Kota
Banjar Baru dan Kabupaten Lampung Selatan
• Output
Implimentasi Sistem Pemantauan Kegiatan Posyandu di 5 kabupaten
• Outcome
Diharapkan meningkatnya jumlah Posyandu Aktif yaitu Posyandu yang mampu
melaksanakan kegiatan utamanya secara rutin setiap bulan (KIA: ibu hamil, ibu
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 66
nifas, bayi, balita, KB, imunisasi, gizi, pencegahan dan penanggulangan diare)
dengan cakupan masing-masing minimal 50% dan melakukan kegiatan tambahan.
• Benefit
a. Bagi kader
- Dapat segera melaporkan hasil kegiatan posyandu di hari buka layanan
- Sebagai sarana komunikasi antara kader dan petugas puskesmas
b. Bagi Puskesmas
- Mempermudah pemantauan dan evaluasi kegiatan posyandu
- Sebagai sarana respon cepat terhadap permasalahan di posyandu
- Sebagai sarana komunikasi antara kader dan petugas puskesmas
c. Bagi Kementerian dan Dinas Kesehatan
- Memperoleh gambaran kegiatan dan permasalahan di posyandu
- Memantau kegiatan posyandu
- Merencanakan kebijakan dan program kesehatan terkait dengan posyandu
sesuai dengan kondisi di lapangan
• Impact
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan dan gizi di Posyandu.
- Meningkatkan peran lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan dan gizi di Posyandu.
- Meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dan gizi
terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA.
• Dokumentasi
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 67
6. Penilaian PHBS RT
• Input
Kegiatan Penilaian PHBS merupakan kegiatan rutin yang dilakukan 1 tahun sekali
untuk menilai keaktifan Posyandu dan penilaian PHBS Rumah Tangga. Penilaian
terbagi menjadi 2 kategori yaitu kategori kabupaten dan kota. Anggaran yang
dikeluarkan untuk kegiatan ini adalah Rp.6.831.092.819,-.
• Output
a. 12 Kabupaten dan Kota Nominasi pemenang Lomba PHBS dan Posyandu
b. Pemenang Lomba PHBS dan Posyandu berdasarkan katagori Kabupaten dan
Kota
• Outcome
a. Menigkatnya pengetahuan masyarakat (sasaran Ormas) dalam Germas dan
program prioritas
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 68
b. Meningkatnya jumlah fasilitator/kader Ormas yang mampu
menggerakkan/mobilisasai masyarakat.
• Benefit
a. Meningkatnya produktivitas masyarakat
• Impact
a. Masyarakat menjadi lebih sehat
b. Mengurangi angka kesakitan
c. Mengurangi angka stunting
• Dokumentasi
7. Fasilitasi MoU Kementerian Kesehatan dengan Organisasi Kemasyarakatan
• Input
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 69
Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Kementerian Kesehatan
yang berbentuk swakelola dan dilakukan dengan bekerjsama dengan 17
Organisasi Kemasyarakatan yang telah melakukan MoU dengan Kementerian
Kesehatan yaitu PBNU, Muslimat NU, Fatayat NU, Alhidayah, PP Muhamadiyah,
Aisyah, Persis, DMI, Kowani, APPI, PGI, PHDI, Pelkesi, DWP, Jannur, Perwanas,
Perdhaki. Daerah sasaran kegiatan berada di 20 provinsi dan 92 Kabupaten/Kota
dan merupakan wilayah binaan Ormas. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan ormas
antara lain lomba, deteksi dini, orientasi, penyuluhan, penyebarluasan informasi
dan lainnya. Jumlah sasaran yang telah dibina 1962 kader, 137 kelompok binaan,
dan sasaran lainnya salah satunya santri berjumlah16.860. Anggaran yang
dikeluarkan untuk kegiatan ini adalah Rp.8.000.000.000,-.
• Output
a. Rancangan Indikator Kinerja Kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi
Kemasyarakatan
b. Rancangan menu kegiatan prioritas
c. Rancangan proposal dan waktu pelaksanaan
d. Pelaksanaan Kegiatan
• Outcome
c. Menigkatnya pengetahuan masyarakat (sasaran Ormas) dalam Germas dan
program prioritas
d. Meningkatnya jumlah fasilitator/kader Ormas yang mampu
menggerakkan/mobilisasai masyarakat.
• Benefit
a. Masyarakat binaan, pengurus dan mitra kerja Ormas meningkat pengetahuan
dan perilaku sehat dalam germas dan 3 program kesehatan prioritas nasional
(TBC, Imunisasi dan PTM)
b. Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan
penyakit tidak menular di lingkungan masyarakat binaan Ormas dan
keluarganya
c. Meningkatnya produktivitas masyarakat
• Impact
a. Meningkatnya peranserta dan optimalisasi sumberdaya Ormas dalam
pembagunan kesehatan
b. Meningkatnya keterampilan Ormas dalam menggerakkan masyarakat/
mobilisasi social akan pentingnya hidup sehat yang berkorelasi pada
penurunan pembiayaan kesehatan
• Dokumentasi
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 70
8. Fasilitasi SBH dalam Mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
• Input
Dalam mewujudkan peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat maka
diperlukan serangkaian kegiatan peran serta Satuan Karya Bakti Husada (SBH)
Tingkat Nasional dengan kerjasama antara Kementrian Kesehatan dan Universitas
Indonesia. Anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan ini adalah Rp.
3.000.000.000,-. Adapun rangkaian kegiatan Fasilitasi SBH dalam mendukung
Gerakan Masyarakat hidup sehat antara lain:
1. Orientasi Pinsaka SBH Tingkat Nasional
2. Penyusunan Panduan Orientasi Pergerakan Masyarakat SBH dalam GERMAS
3. Kursus Pamong Saka
4. Penyusunan Panduan Orientasi bagi Pamong & Pembina
5. Orientasi Pamong & Pembina di Daerah
6. Penyusunan Pedoman Umum SBH
7. Penyusunan Profil & Roadmap SBH
8. Latgab Jabodetabek
9. Pertemuan Koordinasi Pinsaka SBH Nasional
10. Monitoring Penyelenggaraan SBH
11. Pengadaan Media Krida
12. Pembinaan dan Pengembangan Pangkalan
13. Fasilitasi Teknis Pembina Pinsaka di Daerah, Musyawarah Nasional
14. Penyusunan Laporan
• Output
a. Dilaksanakannya Orientasi Pinsaka SBH Tingkat Nasional
b. Panduan Orientasi Pergerakan Masyarakat SBH dalam GERMAS
c. Dilaksanakannya Kursus Pamong Saka
d. Panduan Orientasi bagi Pamong & Pembina
e. Dilaksanakannya Orientasi Pamong & Pembina di Daerah
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 71
f. Pedoman Umum SBH
g. Profil & Roadmap SBH
h. Dilaksankannya Latgab Jabodetabek
i. Hasil Monitoring Penyelenggaraan SBH
j. Media Krida
k. Laporan Kegiatan dan video dokumentasi
• Outcome
a. Adanya dukungan pemangku kepentingan terhadap Saka Bakti Husada (SBH)
dalam peningkatan perilaku sehat dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
b. Penguatan kelembagaan SBH di Pusat dan Daerah
c. Peran aktif anggota SBH dalam peningkatan perilaku sehat dan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat
d. Kegiatan SBH dalam peningkatan perilaku sehat dan gerakan masyarakat
hidup sehat terselenggara secara terstruktur dan sistematis
• Benefit
a. Meningkatkan kapasitas majelis pembimbing, pimpinan, pengurus, pembina,
pamong dan bagi anggota SBH di Pusat, Daerah tentang gerakan Pramuka
b. Adanya pedoman dan acuan bagi majelis pembimbing, pimpinan, pengurus,
pembina, pamong dan bagi anggota SBH dalam pelaksanaan gerakan
pramuka saka Bakti Husada
• Impact
a. Implementasi Hidup sehat oleh majelis pembimbing, pimpinan, pengurus,
pembina, pamong dan bagi anggota SBH
b. SBH menjadi teladan dalam gerakan masyarakat hidup sehat
• Dokumentasi
(foto kegiatan atau produk )
III. Sub Direktorat Potensi dan Sumber Daya Promosi Kesehatan
1. Penyusunan NSPK (Permenkes Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Promosi Kesehatan Rumah Sakit)
• Input
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 72
Kegiatan dilakukan dengan metode swakelola menggunakan DIPA APBN
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran
2018.
Kegiatan dilakukan di Jakarta bersama dengan lintas program dan lintas sektor
terkait.
• Output
Output penyusunan NSPK ini adalah diterbitkannya Permenkes Nomor 44 Tahun
2018 sebagai panduan penyelenggaraan promosi kesehatan di rumah sakit.
• Outcome
Dengan diterbitkannya Permenkes ini, rumah sakit diharapkan dapat
menerapkan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi pasien, keluarga pasien, pengunjung, SDM rumah
sakit, dan masyarakat sekitar rumah sakit.
• Benefit
Adanya rumah sakit berbasis promosi kesehatan.
• Impact
Terwujudnya masyarakat yang dapat berperilaku hidup sehat.
• Dokumentasi
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 73
2. Pelaksanaan Konferensi Nasional Promosi Kesehatan Rumah Sakit Ke-4
• Input
Kegiatan ini berbentuk swakelola dan kontraktual dengan pembiayaan DIPA APBN
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran
2018.
Panitia penyelenggara Konferensi Nasional Promosi Kesehatan Rumah Sakit Ke-4
ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/624/2018 dan SK Direktur Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat Nomor PK.06.02/3/7634/2018.
Panitia penyelenggara berasal dari Dit. Promkes dan PM, HPH Indonesia, PPPKMI,
dan beberapa RS vertikal yang berada di Jabodetabek.
• Output
Terlaksananya Konferensi Nasional Promosi Kesehatan Rumah Sakit Ke-4 dengan
tema “Strategi Promosi Kesehatan Dalam Melaksanakan Reorientasi Pelayanan
Kesehatan Rumah Sakit” pada tanggal 27-30 November 2018 di Hotel Mercure,
Ancol, Jakarta dengan peserta yang berasal dari RS Vertikal, RSUD dan RS Swasta,
Dinkes Provinsi, dan pemerhati bidang promosi kesehatan.
Kegiatan konferensi terdiri atas pleno, simposium, presentasi oral dan poster,
pameran. Kegiatan ini menghasilkan deklarasi yang telah disepakati oleh seluruh
peserta sebagai tindak lanjut konferensi.
• Outcome
Rumah sakit memiliki kebijakan PKRS dan mengimplementasikan PKRS sebagai
bentuk reorientasi pelayanan kesehatan rumah sakit.
• Benefit
Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna, tidak hanya
kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga promotif dan preventif.
• Impact
Terwujudnya masyarakat berperilaku hidup sehat.
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 74
• Dokumentasi
3. Uji Beban Kerja Butir-butir Kegiatan Jabatan Fungsional Promotor Kesehatan dan
Penyuluh Kesehatan Masyarakat
• Input
Kegiatan dilakukan dengan metode swakelola menggunakan DIPA APBN
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran
2018.
Kegiatan dilakukan di Jakarta dengan melibatkan Pemangku Jabatan Fungsional
PKM di berbagai rumah jabatan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
BPSDMK, KemenpanRB, BKN, dan PPPKMI.
No Lokasi Jadwal Pelaksanaan
1. NTT 16-18 April 2018
2. Jawa Timur 16-18 April 2018
3. Sulawesi Selatan 16-18 April 2018
4. Sumatera Utara 23-25 April 2018
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 75
5. Jawa Barat 23-25 April 2018
6. Kalimantan Selatan 25-27 April 2018
7. Pusat 14 Mei 2018
• Output
Laporan hasil uji beban kerja butir-butir kegiatan jabatan fungsional promotor
kesehatan dan penyuluh kesehatan masyarakat
• Outcome
Adanya hasil pengukuran beban kerja pengelola promosi kesehatan di tiap
jenjang jabatan fungsional promotor kesehatan dan penyuluh kesehatan
masyarakat.
• Benefit
Diperolehnya besaran angka kredit butir kegiatan dan hasil kerja minimal seorang
Penyuluh Kesehatan dan Promotor Kesehatan
• Impact
Diperolehnya bahan revisi PERMENPAN RB dan Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Penyuluh Kesehatan dan Promotor Kesehatan.
• Dokumentasi
4. Pembinaan Sekolah Sehat Melalui Penilaian Lomba Sekolah Sehat
• Input
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 76
Kegiatan dilakukan dengan metode swakelola menggunakan DIPA APBN
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran
2018.
Kegiatan dilakukan pada sejumlah sekolah tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA yang mengikuti Lomba Sekolah Sehat di Provinsi NTB, DIY, Riau, Jawa
Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Bengkulu, dan Bali. Penilaian
dilakukan menggunakan instrumen yang telah disiapkan.
Kegiatan dilakukan secara terintegrasi, bekerja sama dengan Direktorat
Kesehatan Keluarga, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat
Kesehatan Lingkungan, Direktorat Gizi Masyarakat dan lintas K/L, yaitu
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian
Dalam Negeri.
• Output
Laporan hasil pembinaan dan penilaian Lomba Sekolah Sehat di tiap lokasi yang
dikunjungi
• Outcome
Terlaksananya pembinaan pelaksanaan sekolah sehat di tiap jenjang pendidikan
• Benefit
Terciptanya sekolah sehat di tiap jenjang pendidikan oleh seluruh warga sekolah
• Impact
Meningkatnya status kesehatan anak usia sekolah
• Dokumentasi
5. Penyusunan Materi KIE Bagi Anak Sekolah Tingkat SMP/MTs dan SMA/MA
• Input
Kegiatan dilakukan dengan metode swakelola menggunakan DIPA APBN
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran
2018.
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 77
Kegiatan dilakukan dengan melibatkan direktorat teknis terkait kesehatan anak
usia sekolah.
• Output
Draft Materi KIE Anak Sekolah Bagi SMP/MTs dan SMA/MA
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 78
• Benefit
Meningkatkan perilaku kesehatan anak usia sekolah
• Impact
Meningkatnya status kesehatan anak usia sekolah
• Dokumentasi
IV. Sub Direktorat Advokasi dan Kemitraan Kesehatan
1. Penyusunan Pedoman Teknis Advokasi Kesehatan Bagi Petugas Kesehatan
• Input
Kegiatan Penyusunan Pedoman Teknis Advokasi Kesehatan bagi Petugas Kesehatan
berbentuk swakelola yang dilakukan dalam rangka mendukung tercapainya salah satu
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat yaitu Presentase Kab/Kota yang Memiliki Kebijakan PHBS. Anggaran yang
dikeluarkan untuk kegiatan ini adalah Rp. ...............................,-. Kegiatan dilakukan di
Jakarta.
• Output
Pedoman Teknis Advokasi Kesehatan bagi Petugas Kesehatan ini dapat menjadi acuan
pelaksanaan advokasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sehingga dapat
berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya mencapai tujuan advokasi kesehatan yaitu
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 79
mendapatkan komitmen, dukungan dalam bentuk kebijakan dan sumberdaya yang
diperlukan dalam pembangunan kesehatan.
• Outcome
Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan jumlah kebijakan bewawasan kesehatan baik
di tingkat pusat maupun kab/kota sehingga mendukung tercapainya tujuan pembangunan
kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi
setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat
terwujud.
• Benefit
Manfaat dari Kegiatan Penyusunan Pedoman Teknis Advokasi Kesehatan bagi Petugas
Kesehatan adalah petugas kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah dapat mampu
melakukan advokasi kepada pengambil keputusan untuk mendorong terbitnya kebijakan
PHBS dan kebijakan publik yang bewawasan kesehatan.
• Impact
Dampak yang diharapkan dengan adanya Kegiatan Penyusunan Pedoman Teknis Advokasi
Kesehatan bagi Petugas Kesehatan yaitu : Terwujudnya program kesehatan yang menjadi
salah satu program prioritas dalam agenda pembangunan masyarakat di wilayah provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan bahkan di tingkat desa/kelurahan.
• Dokumentasi
2. Sosialisasi permenkes nomor 56 tahun 2017 Tentang pencantuman peringatan kesehatan
dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau
• Input
Kegiatan ini berbentuk swakelola yang dilakukan dalam rangka mendukung program
prioritas nasional Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Anggaran yang dikeluarkan untuk
kegiatan ini adalah Rp. 60.626.800,- (swakelola). Kegiatan dilakukan di 4 (empat) kota
dengan jumlah industri tembakau terbanyak yaitu Bandung, Kediri, Blitar, dan Yogyakarta.
• Output
Ouput dari Kegiatan Sosialisasi Permenkes Nomor 56 Tahun 2017 yaitu terinformasikannya
Peringatan Kesehatan Bergambar Putaran Kedua kepada para industri tembakau.
• Outcome
Outcome dari Kegiatan Sosialisasi Permenkes Nomor 56 Tahun 2017 yaitu industri
tembakau dapat menerapkan Peringatan Kesehatan Bergambar Putaran Kedua mulai
tanggal 11 Januari 2019.
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 80
• Benefit
Manfaat dari Kegiatan Sosialisasi Permenkes Nomor 56 Tahun 2017 adalah
a. Bagi Masyarakat : Sebagai sarana untuk mendapatkan akses informasi terkait kesehatan,
khususnya dampak penggunaan tembakau (rokok)
b. Bagi Pemerintah :
1) Sebagai instrumen kebijakan terkait pengendalian tembakau di Indonesia
2) Sebagai sarana untuk memberikan akses informasi terkait kesehatan, khususnya
dampak penggunaan tembakau (rokok)
3) Sebagai sarana komunikasi terkait dampak dari penggunaan tembakau (rokok)
4) Mengurangi risiko beban penyakit akibat dampak penggunaan tembakau (rokok)
• Impact
Dampak yang diharapkan dengan adanya Kegiatan Sosialisasi Permenkes Nomor 56 Tahun
2017 yaitu :
a. Menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular (baik kematian
maupun kecacatan) serta menurunkan angka prevalensi Stunting;
b. Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit;
c. Menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk; dan
d. Menghindarkan peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan.
e. Derajat kesehatan masyarakat meningkat.
• Dokumentasi
Keg. Sosialisasi Permenkes 56/2017 di Kota Bandung, Jawa Barat
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 81
Keg. Sosialisasi Permenkes 56/2017 di Kota Kediri, Jawa Timur
Keg. Sosialisasi Permenkes 56/2017 di Kota Blitar, Jawa Timur
Keg. Sosialisasi Permenkes 56/2017 di Kota Yogyakarta, DIY
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 82
3. Implementasi model intervensi promosi kesehatan : Model pencegahan perilaku merokok
bagi siswaSMP/MTS “GenSTAR: Generasi Sehat Tanpa Rokok”
• Input
Kegiatan ini berbentuk kontaktual yang dilakukan dalam rangka mendukung program
prioritas nasional Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan penurunan angka prevalensi
merokok pada remaja. Anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan ini adalah Rp.
173.281.818,- (swakelola). Kegiatan dilakukan di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka
Belitung.
• Output
Ouput dari Kegiatan Model Pencegahan Perilaku Merokok bagi Siswa SMP/MTs “GenSTAR”
yaitu meningkatkan pengetahuan siswa mengenai bahaya dan ancaman rokok serta
meningkatkan sikap negatif siswa terhadap rokok.
• Outcome
Outcome dari Kegiatan Model Pencegahan Perilaku Merokok bagi Siswa SMP/MTs
“GenSTAR” yaitu menurunkan angka prevalensi merokok pada siswa usia remaja khususnya
siswa tingkat SMP/MTs.
• Benefit
Manfaat dari Kegiatan Model Pencegahan Perilaku Merokok bagi Siswa SMP/MTs
“GenSTAR” adalah
Bagi Masyarakat : Sebagai sarana untuk mendapatkan akses informasi serta edukasi terkait
kesehatan, khususnya mengenai bahaya dan ancaman rokok bagi anak usia remaja atau
SMP/MTs.
Bagi Pemerintah :
1) Sebagai instrumen dalam rangka pengendalian tembakau di Indonesia
2) Sebagai sarana untuk memberikan akses informasi dan edukasi terkait kesehatan,
khususnya mengenai bahaya dan ancaman rokok bagi anak usia remaja atau SMP/MTs.
3) Sebagai sarana komunikasi terkait bahaya dan ancaman rokok bagi anak usia remaja
atau SMP/MTs.
4) Mengurangi risiko beban penyakit akibat dampak penggunaan tembakau (rokok)
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 83
• Impact
Dampak yang diharapkan dengan adanya Kegiatan Model Pencegahan Perilaku Merokok
bagi Siswa SMP/MTs “GenSTAR” yaitu :
1) Menurunkan angka prevalensi merokok pada siswa usia remaja khususnya siswa tingkat
SMP/MTs.
2) Menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular (baik kematian
maupun kecacatan) serta menurunkan angka prevalensi Stunting;
3) Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit;
4) Menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk;
5) Menghindarkan peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan;
dan
6) Derajat kesehatan masyarakat meningkat.
• Dokumentasi
Pelatihan TOT Guru Sekolah, Petugas Promkes Puskesmas, dan Supervisor GenSTAR di Dinas Kesehatan Kab. Belitung Timur Prov. Kep. Bangka Belitung
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 84
Pelaksanaan Edukasi Bahaya Merokok oleh Peer Educator kepada Teman Sekelasnya
Salah Satu Media Edukasi berupa Mading Bahaya Merokok yang disiapkan oleh Peer Educator untuk Teman Sekelasnya
4. Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
• Input
Kegiatan ini berbentuk swakelola dan kontraktual yang dilakukan dalam rangka mendukung
program prioritas nasional Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta Instuksi Presiden Nomor
1 Tahun 2017 dan indikator capaian Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015
– 2019 yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Kebijakan PHBS. Anggaran yang
dikeluarkan untuk kegiatan ini adalah Rp. 11.261.832.407,- (swakelola) dan Rp.
3.900.600.000,- (kontraktual). Kegiatan dilakukan di 115 Lokasi, di 78 Kab/Kota 16 Provinsi
(terlampir).
• Output
Ouput dari Kegiatan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yaitu :
Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Gerakan Masyarakat Sehat
a. Komitmen tertulis yang ditandatangani oleh pemangku kepentingan dari pusat hingga di
daerah serta perwakilan masyarakat
b. Kebijakan terkait Germas berupa Instruksi, Surat Edaran Bupati/Walikota, dsb.
• Outcome
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 85
Outcome dari Kegiatan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yaitu adalah
meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi masyarakat tentang
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
• Benefit
Manfaat dari Kegiatan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah
Bagi Masyarakat : Sebagai sarana untuk mendapatkan akses informasi terkait kesehatan,
khususnya Germas
Bagi Pemerintah :
1) Sebagai sarana untuk memberikan akses informasi terkait kesehatan, khususnya
Germas
2) Sebagai sarana komunikasi terkait kesehatan khusus Germas antara masyarakat, kader,
toma, toga, kepala desa/lurah, petugas puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota,
dinas kesehatan provinsi dan pusat.
3) Memperoleh gambaran terkait kegiatan Germas di daerah
4) Merencanakan kebijakan dan program kesehatan terkait dengan Germas sesuai dengan
kondisi di lapangan
• Impact
Dampak yang diharapkan dengan adanya Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yaitu :
1) Menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular (baik kematian
maupun kecacatan) serta menurunkan angka prevalensi Stunting dan meningkatkan
cakupan imunisasi;
2) Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit;
3) Menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk; dan
4) Menghindarkan peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan.
• Dokumentasi
Keg. Sosialisasi GERMAS di Kab. Lumajang Prov. Jawa Timur
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 86
Keg. Sosialisasi GERMAS di Kab. Solok Selatan Prov. Sumbar
Keg. Sosialisasi GERMAS di Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur
Keg. Sosialisasi GERMAS “Makan Buah Bersama”
di Kab. Purwakarta Prov. Jawa Barat
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 87
Keg. Sosialisasi GERMAS “Advokasi GERMAS kepada Kepala Daerah” di Kota Japaura Prov. Papua
LOKASI SOSIALISASI GERMAS TAHUN 2018 (115 Lokasi di 78 Kab/Kota 16 Provinsi)
No Provinsi Kab/Kota
1 Aceh Kab. Aceh Tamiang, Kota Lhokseumawe
2 Sumut Kab. Langkat (2), Kab. Asahan, Kab. Labuanbatu Utara, Kab. Karo, Kab. Binjai, Kab. Toba Samosir, Kab. Batubara
3 Sumbar Kab. Tanah Datar (3), Kab. Solok Selatan, Kab. Sawah Lunto, Kab. Agam, Kab. Pasaman
4 Jambi Kab. Muaro Jambi, Kab. Batanghari (2), Kab. Sarolangun, Kab. Merangin, Kab. Bungo
5 Riau Kab. Indragiri Hilir
6 Bengkulu Kota Bengkulu
7 Lampung Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Selatan
8 Banten Kota Serang, Kota Tangerang Selatan (2), Kota Tangerang, Kab. Tangerang (2), Kab. Serang (3)
9 Jabar
Kab. Karawang (2), Kab. Bekasi (2), Kab. Purwakarta (3), Kota Bandung (2), Kota Cimahi, Kab. Bandung (3), Kab. Bandung Barat (2), Kab. Sukabumi (4), Kab. Bogor (5), Kota Sukabumi
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 88
10 Jateng Kab. Kebumen, Kab. Blora (2), Kab. Rembang (2), Kab. Pati (2), Kab. Tegal (2), Kab. Jepara, Kab. Demak, Kab. Grobogan
11 Jatim
Kab. Tulungagung (3), Kab. Bojonegoro (2), Kab. Lumajang (3), Kab. Tuban (2), Kab. Jember, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kab. Blitar, Kab. Pacitan (2), Kab. Banyuwangi
12 NTT Kab. Nagekeo, Kab. Manggarai, Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Tengah, Kab. TTS, Kab. Kupang, Kab. Sumba Barat Daya
13 Sulsel Kab. Barru, Kab. Bulukumba, Kab. Luwu Utara, Kab. Pinrang, Kab. Enrekang, Kab. Bone, Kota Makassar
14 Sulteng Kab. Poso (2), Kota Palu (3)
15 Sulut Kab. Minahasa Selatan
16 Papua Kab. Kep. Yapen, Kota Jayapura, Kab. Mimika
B. PENCAPAIAN KINERJA
Besarnya target dan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:
No Sasaran Startegis IKU Target
2018
Realisasi
2018
%
Capaian
1 Meningkatnya pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Persentase Kab/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS
70% 70,62% 101%
Persentase desa
yang memanfaatkan
dana desa 10%
untuk UKBM
40% 48,30% 122%
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 89
Jumlah dunia usaha
yang memanfaatkan
CSR-nya untuk
program kesehatan
16 16 100%
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan
12 12 100%
Ket *) : Laporan Provinsi per Januari 2018
C. REALISASI ANGGARAN
Realisasi / penyerapan anggaran tahun 2018 Direktorat Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat mencapai sebesar 90,01% atau dapat direalisasikan sebesar
Rp. 142.521.194.385,- dari pagu sebesar Rp. 158.343.175.000,-
D. UPAYA UNTUK MERAIH WTP DAN REFORMASI BIROKRASI
Dalam rangka tranparansi dan akuntabilitas kepemerintahan, perlu dilakukan upaya-
upaya pencegahan terjadinya praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan
pengelolaan anggaran dan kegiatan sesuai ketentuan diharapkan tidak adanya LHP
(laporan hasil pemeriksaan) BPK pada Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat.
Pada tahun 2018, kegiatan yang dilakukan di lingkup Direktorat Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mendukung Opini WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian) dan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan adalah:
1. Membangun Komitmen dan Integritas
Setiap pegawai Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat menandatangani Pakta Integritas untuk berperan aktif dalam
pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 90
Sosialisasi WBK kepada seluruh pegawai Direktorat Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat.
Melakukan pembinaan WBK dan WTP dalam rakorstaf Direktorat Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Menerapkan SOP dalam melaksanakan pekerjaan.
Meningkatkan komitmen pelaksanaan perjalanan dinas sesuai ketentuan,
melalui berbagai pertemuan, rapat koordinasi dll.
Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa yang akuntable dan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran
Penyusunan perencanaan berbasis bukti (evidence planning).
Penyusunan Anggaran yang mengacu kepada Bagan Akun Standar.
Konsolidasi penyusunan TOR, RAB dan data pendukung.
3. Perbaikan Pengelolaan Hibah Langsung
Rekening Hibah Langsung Pusat Promosi Kesehatan telah disetujui dan
dilaporkan kepada Kementerian Keuangan RI
Dana Hibah Langsung Pusat Promosi Kesehatan telah dimasukkan dalam DIPA
Pusat Promosi Kesehatan
Rekonsiliasi dengan Unit Utama secara berkala
Pengesahan pendapatan, belanja dan setoran sisa ke KPPN
4. Penataan Rekening
Melaporkan pembukaan rekening ke Kementerian Keuangan melalui Biro
Keuangan Kementerian Kesehatan.
5. Pembenahan Penatausahaan BMN
Inventarisasi BMN baik di tingkat pusat maupun di daerah
Mengikuti koordinasi penyusunan BMN
Pemberian label telah dilakukan pada semua Aset di Direktorat Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Mentuntaskan konversi Aset.
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 91
6. Penguatan Monitoring dan Evaluasi
Melaksanakan monitoring realisasi anggaran bulanan
Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian Strategi Raih WTP
Rekon SAI (SAK dan SIMAK) setiap bulan
Rekon SAI dengan Unit Eselon I setiap bulan
Rekon SAI dengan KPPN setiap bulan
Rekon SIMAK dengan KPKNL setiap semester
7. Perbaikan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan
Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan
(akurat, lengkap, teratur, tepat waktu dan berjenjang)
Konsultasi secara berkala kepada Pembina (Itjen) dalam penyusunan Laporan
Keuangan bila ada masalah
Pertemuan rekonsiliasi SAI dalam rangka penyusuan Laporan Keuangan
Triwulan III dan Tahunan.
8. Peningkatan Kualitas Pengawasan
Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan
dan anggaran
Melakukan monitoring secara ketat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu
Laporan Keuangan oleh Itjen ataupun BPKP
Penyampaian LHKPN pegawai.
9. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)
Penyelesaian temuan yang terkait dengan LHP
Pemantauan terhadap penyelesaian Tindak Lanjut LHP
Melakukan pemutakhiran data penyelesaian Tindak Lanjut secara berkala
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 92
BAB V
PENUTUP
Laporan tahunan ini memberikan gambaran tentang seluruh kegiatan bersumber APBN yang
dilakukan di lingkup Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada
tahun 2018. Seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam
rangka pencapaian indikator kinerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat.
Secara umum, pencapaianan target kinerja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi
Kesehatan pada Tahun 2018 mencapai taget sebesar 123% dari yang ditetapkan. Untuk itu
pencapaian ini harus ditingkatkan untuk terus menjaga ritme capaian yang selaras dengan
apa yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019.
Demikian Buku Kinerja Direktorat Promosi Kesehatan Tahun 2018 ini disusun sebagai
instrumenh monitoring kinerja dan menjadi bahan acuan peningkatan kinerja dan refleksi
capaian Pusat Promnosi Kesehatn di tahun-tahun yang akan datang.Semoga laporan tahunan
ini dapat menjadi bahan refleksi bagi para pelaksana di lingkup Direktorat Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat, untuk melaksanakan kegiatan lebih baik lagi sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan.
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 93
Lampiran 1
Realisasi Anggaran Bersadasarkan Output Tahun 2018
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
KEGIATAN OUTPUT PAGU REALISASI %
5833 01 26,270,964,000,- 22,599,888,931,- 86,03
02 108,618,570,000,- 98,900,230,767,- 91,05
03 13,994,441,000,- 11,201,531,299,- 82,98
051 2,254,200,000,- 1,906,588,100,- 84,58
951 8,200,000,000,- 7,752,552023,- 94,54
*Grand Total 158,343,175,000,- 142,521,194,385,- 90,01