Upload
reese
View
99
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Aspek Perpajakan Penggunaan DANA APBN/APBD TAHUN 2012. Bagi Bendahara. DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN 2012. SIKLUS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA APBN/APBD. APBN/ APBD. KEMENTERIAN/ LEMBAGA NEGARA. PAJAK. KEGIATAN - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMASDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN 2012
2
SIKLUS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA APBN/APBD
APBN/APBDAPBN/APBD
KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA
KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA
KEGIATAN OPERASIONAL
KEGIATAN OPERASIONAL
PAJAKPAJAK
DIKELOLADIKELOLA
INSTANSI PEMERINTAH PUSATINSTANSI PEMERINTAH PUSAT INSTANSI PEMERINTAHINSTANSI PEMERINTAH DAERAHDAERAH
LEMBAGA NEGARALEMBAGA NEGARA
MELALUI MELALUI SUATUSUATU
KEGIATANKEGIATAN
BENDAHARA /PEMEGANG KASBENDAHARA /PEMEGANG KASWAJIB MELAKUKANWAJIB MELAKUKANPEMOTONGAN DANPEMOTONGAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK PUSATPEMUNGUTAN PAJAK PUSAT
APBN/APBDAPBN/APBD
Objek Penjelasan
PPh Pasal 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan
PPh Pasal 4 ayat (2) Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)
PPh Pasal 22 Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang
PPh Pasal 23 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21
PPh Pasal 26 Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.
PPN dan PPnBM Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak
Bea Materai Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu (kuitansi, kontrak)
BENDAHARA PEMERINTAH
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS
DANA YG BERASAL DARI APBN/APBD
WAJIB
PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILANPAJAK PENGHASILANOLEH BENDAHARAOLEH BENDAHARA
PPh Ps.21/26
Dibayarkan kepada
ORANG PRIBADI
sehubungan dgn: Pekerjaan Jabatan Jasa Kegiatan
Penghasilan
Dibayarkan atas
PEMBELIANBARANG
Dibayarkan atas
Hadiah (selain obj.21)BungaDevidenRoyaltiSewaJasa (selain obj.21)
Dibayarkan atas
OBYEK-OBYEKPPh Final
PPh Ps.22 PPh Ps.23/26 PPh Final
Dapat Dikreditkan Dalam SPT Tahunan
PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PPh
PPh PASAL 21
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi
sehubungan dengan pekerjaan jabatan jasa & kegiatan
PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
OLEH BENDAHARAOLEH BENDAHARA
- GAJI/PENSIUN- TUNJANGAN TERKAIT
PENGHASILAN SEHUBUNGAN PEKERJAAN, JABATAN,JASA, KEGIATAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH
HONORARIUM IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN
PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI/POLRI/
PENSIUNANNYA
BUKAN PEJABAT NEG/PNS/ANGGOTA TNI/ANGGOTAPOLRI/PENSIUNANNYA
DIBAYARKAN KEPADA
TARIF PS.17X
PENGHASILANKENA PAJAK
DITANGGUNGPEMERINTAH
0% (Gol. I & II), 5% (Gol. III) atau
15% (Gol. IV)X Ph Bruto(PPh Final)
UPAH HARIAN/MINGGUAN/BORONGAN
HONOR, U.SAKUHADIAH, KOMISI,BEASISWA, PEM-BAYARAN LAINSEHUBUNGAN DGN PEKERJAANJASA KEGIATAN
5% X(BRUTO-Rp.150RB)
PER HARI
bila>Rp.1,32jt dlm 1 bl:5 % X (bruto-PTKPharian sebenarnya)(-) pot sebelumnya
Bila dibayar bulanan:(bruto-ptkp)disetahunkan
X tarif ps.17, Dibagi 12
TARIF PS.17X
PH. BRUTO
TENAGA AHLI :PENGACARAAKUNTANARSITEKDOKTERKONSULTANNOTARISPENILAIAKTUARIS
TARIF PS.17X
DASAR PEMOTONGANDAN PEMUNGUTAN
9
BUKAN PEGAWAI
DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIFPASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI DASAR
PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21
HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK
APAPUN YG DIBAYARKAN SECARA TDKBERKESINAMBUNGAN
MENERIMA IMBALAN BERUPA
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP
MAKATARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
* SYARATNYA BUKAN PEGAWAI HARUS MEMILIKI NPWP & TDK MENERIMA SUMBER PENGHASILAN LAINNYA
MENERIMA IMBALAN BERUPA
DASAR PENGENAAN &PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO
HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK
APAPUN YG DIBAYARKAN BERKESINAMBUNGAN
PTKP*
DIKURANGI
DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO
• TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI DAN AKTUARIS• PEMAIN MUSIK, PEMBAWA ACARA, PENYANYI, PELAWAK, BINTANG FILM, BINTANG SINETRON, BINTANG IKLAN, SUTRADARA, KRU FILM, FOTO MODEL, PERAGAWAN/TI, PEMAIN DRAMA, PENARI, PEMAHAT, PELUKIS & SENIMAN LAINNYA• OLAHRAGAWAN;• PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH & MODERATOR • PENGARANG, PENELITI, DAN PENERJEMAH;• AGEN IKLAN;
• PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA
TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL SERTA PEMBERIAN JASA KPD
SUATU PANITIA • PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK; • PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN ATAU YG
MENJADI PERANTARA• PENJAJA BARANG DAGANGAN • PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI;• DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING
ATAU DIRECT SELLING & KEGIATAN SEJENIS LAINNYA
SELAIN
PNS/T
NI/POLR
I/
PEJABAT
NEGARA/P
ENSIU
NAN
10
PPh Pasal 22
DEFINISI DAN OBJEK PPh ps. 22
Impor BarangPembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh
DJA, bendaharawan pemerintah pusat/daerah.Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh
BUMN/D yang dananya dari belanja negara/daerah.Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina
dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar jenis Pertamax, Pertamax Super dan gas.
Dan lain-lain ditentukan dengan UU.
Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang
lainnya.
BUKAN OBJEK PPh PASAL 22 Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan Keputusan
Dirjen Pajak tidak terutang PPh. Dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22.
Impor Barang yang dibebaskan dari Bea Masuk. Impor sementara jika akan di ekspor kembali. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.2.000.000 dan tdk meru-
pakan pembayaran yang terpecah-pecah. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air
minum/PDAM, dan benda pos. Atas impor emas batangan yg akan diproses untuk menghasilkan barang
perhiasan emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh KPN. Re-impor barang-barang yg telah diekspor utk tujuan perbaikan, penger-
jaan dan pengujian.
TARIF PPh PASAL 22Importir yang memiliki API (angka pengenal importir); tarif 2.5%
PPh pasal 22 = 2.5% x Nilai Impor
Importir yang tidak memiliki API, tarif 7.5%
PPh pasal 22 = 7.5% x Nilai Impor
Barang impor yang tidak dikuasai; tarif 7.5% dari harga jual lelang
PPh pasal 22 = 7.5% x Harga Jual Lelang
Atas pembelian barang yang dananya dari APBN/D; tarif 1.5%
PPh pasal 22 = 1.5% x Pembelian dalam negeri
Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU swasta; tarif 0.3%
PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan
Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU Pertamina; tarif 0.25%
PPh pasal 22 = 0.25% x Penjualan
Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, pelumas; tarif 0.3%
PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan
14
BENDAHARA SEBAGAI BENDAHARA SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22PEMUNGUT PPh PASAL 22
DITJEN ANGGARAN BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH BENDAHARA BEA & CUKAI
MEMUNGUT PPh PASAL 22
YG MELAKUKAN PEMBAYARANATAS PEMBELIAN BARANG
Keputusan Menkeu No.392/KMk.03/2001 jo. Permenkeu No.154/PMK.03/2010
15
DIKECUALIKAN DARI DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22PEMUNGUTAN PPh PSL 22
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp2.000.000,- DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB
PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB
16
SAAT PEMUNGUTAN
TARIF 1,5% DARI HARGA/NILAI
PEMBELIAN BARANG
PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARANATAS
PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
17
BUKTI PEMUNGUTANBUKTI PEMUNGUTAN
WAJIB PAJAK REKANAN
KPP MELALUI KPPN
KPP SBG LAMPIRAN SPTMASA BENDAHARA
KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN(BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO)
PEMUNGUT PPh PSL 22
LEMBAR KE-1
SSP
LEMBAR KE-2
LEMBAR KE-3
LEMBAR KE-4
LEMBAR KE-5
18
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN
DISETOR PADA HARI YANG SAMA
KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN
PPh PASAL 22
SSP
DITANDATANGANI OLEH BENDAHARA
19
PPh Pasal 23
PEMOTONG PPh PASAL 23
Badan Pemerintah.
Subjek Pajak Dalam Negeri.
Penyelenggara Kegiatan.
Badan Usaha Tetap (BUT)
Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya.
Orang Pribadi sebagai WP yang ditunjuk oleh Kepala KPP.
PEMOTONG PPh PASAL 23/26PEMOTONG PPh PASAL 23/26
21
BENDAHARA PEMERINTAH PUSATBENDAHARA PEMERINTAH DAERAH
BADAN
YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS OBJEK PPh Pasal 23
Peraturan Menkeu No.244/PMK.03/2008
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGANPENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN
22
PPh PASAL 23
HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21
SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:• JASA TEKNIK;• JASA MANAJEMEN;• JASA KONSULTAN HUKUM, • JASA KONSULTAN PAJAK,• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21
YANG BERASAL DARI MODAL : • DEVIDEN • BUNGA• ROYALTI
TIDAK DIKENAKAN TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23PEMOTONGAN PPh PASAL 23
23
ORANG PRIBADI /BADAN
ORANG PRIBADI /BADAN
YG DAPAT MENUNJUKKANSKB PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26
YG DAPAT MENUNJUKKANSKB PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26
WAJIB PAJAKWAJIB PAJAK
YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG
DIDANAI HIBAH ATAUPINJAMAN LN
YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG
DIDANAI HIBAH ATAUPINJAMAN LN
TARIF DAN DASAR PEMOTONGANTARIF DAN DASAR PEMOTONGAN
24
PPh PASAL 23
SEWA DAN
JASA LAINNYA
TARIF15 %
DASAR PEMOTONGAN
HADIAH DANPENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA
DAN ROYALTI
TARIF2 %
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
JUMLAH BRUTO
JUMLAH BRUTO OBJEK PPh PASAL 23
25
JUMLAH BRUTO ADALAH SELURUH JUMLAH PENGHASILAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YANG DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA OLEH BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN, BENTUK USAHA TETAP, ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA KEPADA WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAU BENTUK USAHA TETAP.
TIDAK TERMASUK
1. PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN & PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YG DIBAYARKAN OLEH WP PENYEDIA TENAGA KERJA KEPADA TENAGA KERJA YG MELAKUKAN PEKERJAAN, BERDASARKAN KONTRAK DGN PENGGUNA JASA (HARUS DIBUKTIKAN DGN KONTRAK DAN DAFTAR PEMBAYARAN GAJI DSB);2. PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN/PEMBELIAN BARANG ATAU MATERIAL (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR PEMBELIAN);2. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA (SBG PERANTARA) UTK SELANJUTNYA DIBAYARKAN KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR TAGIHAN DARI PIHAK KETIGA DISERTAI PERJANJIAN TERTULIS );4. PEMBAYARAN PENGGANTIAN BIAYA (REIMBURSEMENT) YAITU PENGGANTIAN PEMBAYARAN SEBESAR JUMLAH YG NYATA-NYATA TELAH DIBAYARKAN OLEH PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN FAKTUR DGN TAGIHAN ATAU BUKTI PEMBAYARAN DARI PIHAK KEDUA KE PIHAK KETIGA
Jasa Catering
&Jasa
Yg telah dikenakan
PPh bersifat
final(konstruksi)
kecuali
26
PPh Pasal 4 ayat (2)
FINAL
27
OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2) (BERSIFAT FINAL)
Penghasilan dari Persewaan Tanah &
atau Bangunan(PP No. 29 Thn 1996 Jo. PP No.5 Tahun
2002)
Penghasilan dari Jasa
Konstruksi(PP No. 51 Thn 2008)
Penghasilan dariPengalihan Hak
atas Tanah &/ Bangunan
(PP No. 48 Thn 1994 jo. PP No. 71 Thn 2008 )
DIPOTONG DGN TARIF
10% DARI JUMLAH BRUTO*
DIPOTONG DGN TARIFPELAKSANAAN :- 2% DARI JUMLAH BRUTO* UTK YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL - 4% DARI JUMLAH BRUTO* UTK TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA - 3% DARI JUMLAH BRUTO YG MEMILIKI KUALIFIKASI MENENGAH DAN BESAR
PERENCANAAN & PENGAWASAN :- 4% DARI JUMLAH BRUTO* UTK YG MEMILIKI KLASIFIKASI USAHA- 6% DARI JUMLAH BRUTO* UTK YG TDK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
1. DIPOTONG DGN TARIF 5% DARI JUMLAH BRUTO* KECUALI < Rp 60 jt
2. DIPOTONG DGN TARIF 1% JUMLAH BRUTO* KHUSUS UNTUK RUMAH SEDERHANA & RUMAH SUSUN SEDERHANA
Penghasilan dari
Hadiah Undian(PP No. 132 Thn 2000)
DIPOTONG DGN TARIF 25% DARI
JUMLAH BRUTO*
YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARA
*jumlah bruto tidak termasuk PPN
28
PPN
29
DASAR PENGENAAN PAJAKDASAR PENGENAAN PAJAK
HARGA JUAL
HARGAPENGGANTI
NILAI IMPOR
NILAI EKSPOR
NILAI LAINYG DITETAPKAN
MENKEU
SEBAGAIDASAR
PENGHITUNGANPPN
YANGTERUTANG
30
PEMUNGUT PPN(Sejak 1 Januari 2004)
KMK No. 563/KMK.03/2003
BENDAHARAPEMERINTAH
PUSAT/DAERAH
BENDAHARAKPPN
SAAT DAN DASARPEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM
31
SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAKEPADA PKP REKANAN
PEMUNGUTANPPN DAN PPn BM
PEMBAYARAN OLEH BENDAHARATERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM
DASAR PEMUNGUTAN
CONTOH
TIDAK TERUTANG PPn BM TERUTANG PPn BM 20%
PPN YG DIPUNGUT10/110
YG DIPUNGUT• PPN 10/130• PPn BM 20/130
DASAR PEMUNGUTAN
TATA CARA PEMUNGUTANTATA CARA PEMUNGUTAN
REKANAN MENYAMPAIKANTAGIHAN KEPADA BENDAHARA
SSP FAKTUR PAJAK
1
2
3
BENDAHARAARSIP PKP REKANAN
KPP
DIISI OLEH DAN ATAS NAMA
REKANAN
DITANDATANGIOLEH
BENDAHARAWANDICAP OLEH BENDAHARA
DISETOR TGL ..... DAN DITANDATANGANI BENDAHARA
TATA CARA PENYETORANTATA CARA PENYETORAN
33
SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 7 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR
DLM HAL TGL 7 BERTEPATAN DGN HARI LIBUR,
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PD HARI KERJA BERIKUTNYA
BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
DISETOR
SSP1
2
3
45
PKP REKANAN
KPP MELALUI BANK/POS
LAMPIRAN SPT MASA PPN
BANK PERSEPSI/POS & GIRO
ARSIP BENDAHARA
TATA CARA PELAPORANTATA CARA PELAPORAN
34
PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUTOLEH BENDAHARA
LAPORAN PEMUNGUTAN PPN/PPn BM
1
2
3
KPP DGN DILAMPIRIFP LEMBAR KE-3ATASAN BENDAHARA)*
ARSIP BENDAHARA*)
*) DLM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM ADALAH BENDAHARAPEMERINTAH PUSAT, LEMBAR KE-2 ADALAH ARSIP BENDAHARA
SELAMBAT-LAMBATNYAAKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH
MASA PAJAK BERAKHIR
DALAM HAL AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIRJATUH
PADA HARI LIBUR PELAPORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA
BERIKUTNYA
DLM HAL BANK PEMERINTAH ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH BERTINDAK SBG “KASIR” DARI BENDAHARAWAN PEMERINTAH (MIS: PROYEK INPRES), MAKA FAKTUR PAJAK DAN SSP DITERUSKAN KE BANK YBS MELALUI BENDAHARA. YG DIWAJIBKAN UTK MEMUNGUT DAN MELAPOR ADALAH BANK YBS
PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN
OLEH PEMUNGUT
TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH
BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA
ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN
UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU TIDAK DIKENAKAN PPN
DALAM HALPEMBAYARAN
ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE
36