-
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR ; KP 188 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA NOMOR SKEP/195/IX/2008 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERSETUJUAN TERBANG
(FLIGHT APPROVAL)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35,
Pasal 44,
Pasal 47, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 56, Pasal 75, Pasal 78,
Pasal 84, Pasal 88, Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 45 Tahun 2017, telah ditetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
SKEP/195/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Persetujuan Terbang (Flight Approval);
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
persetujuan terbang (flight approval), maka untuk
meningkatkan pelayanan penerbangan dipandang perlu
untuk melakukan perubahan terhadap petunjuk
pelaksanaan persetujuan terbang (flight approval);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang, Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan
Udara Nomor SKEP/195/IX/2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Persetujuan Terbang (Flight Approval);
-
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2009
tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 25 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas
Bandar Udara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun
2017;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan
Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
KP 112 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi
Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 112
Tahun 2018;
-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR
SKEP/ 195/IX/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERSETUJUAN TERBANG (FLIGHT APPROVAL).
Pasal I
Merubah ketentuan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Udara Nomor SKEP/195/IX/2008 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (Flight Approval),
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
Kegiatan angkutan udara nlaga berjadwal yang
dilaksanakan di luar persetujuan yang telah diterbitkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a,
meliputi:
a. perubahan jadwal penerbangan yang menyebabkan
pelaksanaan penerbangan dilakukan pada hari yang
berbeda (00.00 UTC) lebih dari 3 (tiga) jam;
b. penambahan penerbangan (extra flight) apabila terdapat
lonjakan permintaan angkutan udara;
c. perubahan rute penerbangan (reroute);
d. perubahan nomor penerbangan;
e. penerbangan ex-divert menuju bandar udara tujuan yang
berbeda dengan izin yang diberikan;
f. perubahan penggunaan tipe dan seri pesawat udara yang
lebih besar pada angkutan udara niaga beijadwal luar
negeri; dan
g. penerbangan lintas wilayah udara Indonesia (overflying).
-
Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
Pada tanggal
JAKARTA
8 JUNI 2018
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
Dr. In AGUS SANTOSO, M.Sc.
Salinan sesuai dengan aslinya,
[AN HUKUM
TOR
mPti
NIP 04
DAH PURNAMA SARI
(IV/a)
199503 2 001
