KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_506_Tahun_2015_full.pdf · Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbanga n Indonesia, ... menggunakan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 506 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun

2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional telah mengatur mengenai metode pengawasan keamanan penerbangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu adanya Petunjuk Teknis Pengawasan Keamanan Penerbangan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 31 Tahun 2013

tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN);

2

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 59

Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, Dan Wewenang Inspketur Penerbangan;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 92 Tahun 2015

tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN.

Pasal 1

(1) Untuk menjamin keamanan penerbangan, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Penyedia Jasa Pengamanan Kargo dan Pos, Penyedia Jasa Pendidikan dan Pelatihan Bidang Keamanan Penerbangan, Penyedia Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan, dan Badan usaha lainnya yang mempunyai tanggung jawab terhadap keamanan penerbangan harus dilakukan pengawasan keamanan penerbangan secara berkelanjutan.

(2) Pengawasan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis pengawasan keamanan penerbangan.

(3) Petunjuk Teknis Pengawasan Keamanan Penerbangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termuat dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Objek Pengawasan wajib menyusun Standard Operating Procedure

(SOP) pengawasan internal dengan berpedoman kepada Peraturan ini.

Pasal 3

Direktur Keamanan Penerbangan dan Kepala Kantor OtoritasBandar Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaanPeraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 4 Agustus 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

Salinan Surat Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :1. Menteri Perhubungan;2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;6. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi;7. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;8. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;9. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);10. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);11. Para Direktur Badan Usaha Angkutan Udara;12. Direktur Utama LPPNPI.

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,

HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk. I (IV/b)NIP. 19660508 199003 1 001

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 506 TAHUN 2015Tanggal : 4 Agustus 2015

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN

KEAMANAN PENERBANGAN

5

BAB 1

KETENTUAN UMUM 1.1 Definisi

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan adalah kegiatan pengawasan berkelanjutan untuk melihat pemenuhan peraturan keamanan penerbangan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa penerbangan atau institusi lain yang terkait keamanan penerbangan.

2. Audit adalah pemeriksaan yang terjadwal, sistematis dan mendalam

terhadap prosedur, fasilitas, personel dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

3. Inspeksi adalah pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar

suatu produk akhir objek tertentu.

4. Survei adalah evaluasi kebutuhan keamanan termasuk identifikasi terhadap kerentanan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan melawan hukum, dan rekomendasi terhadap tindakan korektif.

5. Pengujian (test) adalah uji coba secara tertutup atau terbuka terhadap

upaya keamanan penerbangan atau tindakan keamanan penerbangan dengan simulasi percobaan untuk tindakan melawan hukum.

6. Inspektur Keamanan Penerbangan adalah Personel Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan Investigasi keamanan penerbangan.

7. Prosedur adalah aturan yang berisi tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang keamanan penerbangan

8. Check list adalah suatu alat observasi yang berbentuk daftar berisikan

faktor-faktor berikut subjek yang ingin diamati/diselidiki. 9. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan

batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas Keselamatan dan Keamanan Penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

10. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di

atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.

6

11. Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN) adalah dokumen tertulis yang memuat peraturan, prosedur dan langkah-langkah pengamanan yang diambil untuk melindungi penerbangan dari tindakan melawan hukum.

12. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan

perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.

13. Tindakan Melawan Hukum (Acts of Unlawful Interference) adalah

tindakan-tindakan atau percobaan yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara, berupa: a. menguasai pesawat udara secara melawan hukum; b. Melakukan pengrusakan/penghancuran pesawat udara di darat (in

service); c. menyandera orang di dalam pesawat udara atau di Bandar udara; d. masuk ke dalam pesawat udara, bandar udara atau tempat-tempat

aeronautika secara paksa; e. membawa senjata, peralatan berbahaya atau bahan-bahan yang

dapat digunakan untuk tindakan melawan hukum secara tidak sah; f. menggunakan pesawat udara di darat (in service) untuk tindakan

yang menyebabkan mati, cederanya seseorang, rusaknya harta benda atau lingkungan sekitar; dan

g. memberikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan maupun di darat, penumpang, awak pesawat udara, personel darat atau masyarakat umum pada bandar udara atau tempat-tempat fasilitas penerbangan lainnya.

14. Pemeriksaan Keamanan (Security Screening) adalah penerapan suatu

teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi Barang Dilarang (Prohibited Items) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.

15. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain

benda pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah penanganan.

16. Daerah Keamanan Terbatas (Security Restricted Area) adalah daerah-

daerah tertentu di dalam bandar udara maupun di luar bandar udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi untuk digunakan kepentingan Penerbangan, penyelenggara Bandar udara, dan kepentingan lain dimana daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan keamanan.

17. Daerah Steril (Sterile Area) adalah daerah tertentu di dalam Daerah

Keamanan Terbatas yang merupakan daerah pergerakan penumpang sampai dengan naik ke pesawat udara dan di daerah tersebut selalu dalam pengendalian dan pengawasan.

18. Personel Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai

lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang Keamanan Penerbangan.

7

19. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah

memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.

20. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar

udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk Bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

21. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan

usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.

22. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan

usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.

23. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara

niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitrawicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

24. Objek Pengawasan adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan

Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Penyedia Jasa Pengamanan Kargo dan Pos, Penyedia Jasa Pendidikan dan Pelatihan Bidang Keamanan Penerbangan, Penyedia Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan dan Badan usaha lainnya yang mempunyai tanggung jawab terhadap keamanan penerbangan.

25. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan. 26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 27. Direktur adalah Direktur yang membidangi Keamanan Penerbangan. 28. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara. 29. Kasubdit adalah Kepala Sub Direktorat Kendali Mutu Keamanan

Penerbangan. 30. Kabid adalah Kepala Bidang yang membawahi keamanan penerbangan di

Kantor Otoritas Bandar Udara. 31. Kasie adalah kepala seksi di Subdit Kendali Mutu Keamanan

Penerbangan Direktorat Keamanan Penerbangan atau di Kantor Otoritas Bandar Udara yang membawahi keamanan penerbangan

32. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

8

33. Direktorat adalah Direktorat Keamanan Penerbangan. 34. Kantor Otoritas adalah Kantor Otoritas Bandar Udara.

1.2 Tujuan

1.2.1 Memberikan pemahaman kepada inspektur keamanan penerbangan mengenai proses dan jenis pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan.

1.2.2 Memberikan Petunjuk Teknis inspektur keamanan penerbangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindakan korektif dan tindak lanjut hasil pengawasan keamanan penerbangan.

1.2.3 Memberikan petunjuk dan tata cara pentahapan kegiatan dalam melaksanakan pengawasan keamanan penerbangan.

1.2.4 Memberikan standar bentuk pengawasan keamanan penerbangan. 1.2.5 Memberikan panduan dalam penilaian program keamanan objek

pengawasan.

1.3 Sasaran

1.3.1 Standarisasi Kinerja Inspektur Keamanan Penerbangan. 1.3.2 Penerapan program pengawasan keamanan penerbangan secara

efektif dan efisien. 1.3.3 Penerapan program keamanan objek pengawasan secara menyeluruh

efektif dan efisien. 1.3.4 Pemenuhan peraturan keamanan penerbangan, standar dan

rekomendasi praktis ICAO dengan mempertimbangkan keselamatan, keteraturan, serta efesiensi penerbangan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Pengawasan Keamanan Penerbangan meliputi: 1.4.1 pelaksanaan pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan

oleh Direktorat dan Kantor Otoritas; 1.4.2 tanggung jawab dan wewenang pelaksanaan pengawasan keamanan

penerbangan; dan 1.4.3 tahapan dalam proses pengawasan keamanan penerbangan.

9

BAB 2

PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB

2.1 Direktur

2.1.1 Bertanggungjawab pada pelaksanaan pengawasan keamanan penerbangan.

2.1.2 Berwenang untuk: a. menyusun, melaksanakan, mengembangkan, mempertahankan

dan mengevaluasi Petunjuk Teknis Pengawasan Keamanan Penerbangan;

b. menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan program kerja pengawasan keamanan penerbangan nasional;

c. menyusun, menetapkan dan melaksanakan program kerja audit berdasarkan penilaian resiko;

d. melaksanakan kegiatan pengawasan berupa inspeksi dan survei berdasarkan penilaian resiko, kerjasama dengan negara lain, dan/atau atas permintaan khusus dalam hal pembangunan atau pengembangan bandar udara;

e. memastikan inspektur keamanan penerbangan memahami dan melaksanakan Petunjuk Teknis pengawasan keamanan penerbangan yang telah ditetapkan;

f. membentuk dan menunjuk tim inspektur pelaksanaan audit; g. membangun proses pengumpulan informasi tentang keamanan

penerbangan dari sumber di luar sistem pengawasan; h. mengevaluasi terhadap hasil kegiatan pengawasan keamanan

penerbangan nasional; i. memastikan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan

sesuai dengan tingkat ancaman yang telah diidentifikasi; j. menetapkan tindakan korektif dan penegakan hukum

berdasarkan hasil kegiatan pengawasan keamanan penerbangan; k. melakukan monitoring penyelesaian tindakan korektif yang

dilakukan oleh objek pengawasan; l. mengelola dan mengevaluasi jadwal kerja, catatan pelatihan dan

laporan tahunan dari inspektur keamanan penerbangan; m. melakukan investigasi terhadap setiap tindakan atau percobaan

tindakan melawan hukum; n. melakukan penilaian terhadap laporan hasil pengawasan internal

objek pengawasan; o. mendokumentasikan laporan kegiatan pengawasan keamanan

penerbangan; dan p. melaporkan hasil kegiatan pengawasan keamanan penerbangan

kepada Direktur Jenderal. 2.2 Kepala Kantor

2.2.1 Bertanggungjawab melaksanakan pengawasan keamanan

penerbangan di wilayah kerjanya.

10

2.2.2 Berwenang untuk: a. menyusun, menetapkan dan melaksanakan program kerja

inspeksi, survei dan pengujian; b. menentukan dan membagi tugas pelaksanaan inspeksi, survei

dan pengujian; c. memastikan inspektur keamanan penerbangan memahami

Petunjuk Teknis pelaksanaan pengawasan keamanan penerbangan;

d. membentuk dan menunjuk tim inspektur pelaksana inspeksi, survei dan pengujian;

e. mengevaluasi terhadap hasil kegiatan inspeksi, survei dan pengujian serta investigasi;

f. menetapkan tindakan korektif dan penegakan hukum berdasarkan hasil kegiatan inspeksi, survei dan pengujian serta investigasi;

g. melakukan monitoring penyelesaian tindakan korektif yang dilakukan oleh objek pengawasan;

h. melakukan investigasi terhadap setiap tindakan atau percobaan tindakan melawan hukum;

i. menerima dan melakukan penilaian terhadap laporan hasil pengawasan dan investigasi internal objek pengawasan;

j. melaporkan hasil penilaian laporan pengawasan internal objek pengawasan setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur;

k. mengambil tindakan terhadap hasil penilaian laporan pengawasan internal objek pengawasan;

l. mengelola dan mengevaluasi jadwal kerja, catatan pelatihan, laporan bulanan dan tahunan dari inspektur; dan

m. mendokumentasikan laporan kegiatan inspeksi, survei dan pengujian serta investigasi;

n. melaporkan hasil kegiatan inspeksi, survei dan pengujian serta investigasi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur.

2.3 Inspektur Keamanan Penerbangan

2.3.1 Inspektur Keamanan Penerbangan melaksanakan pengawasan

kepada objek pengawasan.

2.3.2 Inspektur keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir 2.3.1 memiliki kewenangan: a. mendapatkan akses secara penuh untuk mengambil data dan

informasi pada objek pengawasan; b. mengambil/mendokumentasikan barang bukti (evidence); c. merekomendasikan kepada Direktur atau Kepala Kantor terkait

tindakan penegakan hukum terhadap objek pengawasan yang tidak patuh terhadap Undang-Undang, program keamanan penerbangan nasional dan program keamanan penerbangan objek pengawasan yang telah disahkan;

11

d. memerintahkan objek pengawasan melakukan tindakan korektif secara langsung atas ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang, program keamanan penerbangan nasional dan program keamanan penerbangan objek pengawasan yang telah disahkan yang berdampak langsung pada operasional keamanan penerbangan;

e. melakukan audit dan inspeksi pada badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing serta bandar udara terakhir di negara lain yang memiliki penerbangan langsung menuju Indonesia;

f. dapat membawa alat uji (test pieces) pada saat melaksanakan pengawasan; dan

g. memberikan klasifikasi tingkat kepatuhan terhadap hasil pengawasan sesuai dengan tingkat pelanggaran.

2.3.3 Dalam melaksanakan pengawasan, Inspektur Keamanan Penerbangan

sebagaimana dimaksud butir 2.3.1 harus membentuk tim inspektur.

2.3.4 Tim inspektur sebagaimana dimaksud butir 2.3.3 terdiri dari: a. ketua tim; dan b. anggota tim.

2.3.5 Ketua Tim sebagaimana dimaksud butir 2.3.4 huruf a, mempunyai tugas: a. memastikan tahapan dalam pelaksanaan pengawasan

berPetunjuk Teknis dan dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis pengawasan;

b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan; c. memastikan kegiatan pengawasan dilakukan sesuai dengan

rencana dan prosedur; d. memastikan tim dalam melaksanakan pengawasan secara

independen, professional, tidak terpengaruh dengan konflik kepentingan, aspek operasional dan/atau komersial dan objektif

e. memastikan dan memonitor semua anggota mempunyai tanggung jawab dan melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang diberikan;

f. mencatat dan menyimpan hasil catatan pengawasan; g. mengidentifikasi, mengevaluasi, mendiskusikan dan memverifikasi

hasil pengawasan dengan objek pegawasan; h. memberikan rekomendasi kepada objek pengawasan terkait hasil

pengawasan; i. melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur atau Kepala

Kantor; dan j. melakukan monitoring penyelesaian tindakan korektif yang

dilakukan oleh objek pengawasan.

2.3.6 Anggota tim sebagaimana dimaksud butir 2.3.4 huruf b, mempunyai tugas: a. melaksanakan persiapan sesuai dengan perencanaan kegiatan

pengawasan; b. melengkapi semua bagian kegiatan pengawasan sesuai dengan

rencana dan prosedur; c. menjalankan tugas-tugas pengawasan secara independen,

professional, tidak terpengaruh dengan konflik kepentingan, aspek operasional dan/atau komersial dan objektif;

12

d. menyimpan catatan yang jelas mengenai tindakan yang dilakukan

selama kegiatan pengawasan keamanan atau mengumpulkan bukti yang mendukung temuan; dan

e. menyiapkan laporan hasil pengawasan.

13

BAB 3

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN 3.1 Pengawasan

3.1.1 Pengawasan dilaksanakan untuk melakukan kegiatan kendali mutu

yang berkelanjutan guna menilai pemenuhan penerapan standar keamanan penerbangan, mengantisipasi resiko dan pemenuhan kebutuhan keamanan yang dilakukan oleh objek pengawasan.

3.1.2 Pengawasan keamanan penerbangan harus mengacu kepada

Program Keamanan Penerbangan Objek Pengawasan yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal.

3.1.3 Inspektur Keamanan Penerbangan melaksanakan pengawasan keamanan penerbangan atas perintah Direktur Jenderal dan/atau Kepala Kantor.

3.1.4 Jenis kegiatan pengawasan keamanan penerbangan, meliputi:

a. audit; b. inspeksi; c. survei; dan d. pengujian (test).

3.1.5 Pengujian sebagaimana dimaksud butir 3.1.4 huruf d terdiri dari :

a. pengujian terbuka (overt); dan b. pengujian tertutup (covert).

3.2 Perencanaan Pengawasan

3.2.1 Direktur dan Kepala Kantor menyusun rencana pengawasan tahunan dengan mempertimbangkan penilaian resiko untuk menentukan prioritas dan frekuensi kegiatan pengawasan.

3.2.2 Penilaian resiko sebagaimana dimaksud butir 3.2.1 merupakan serangkaian proses yang mengevaluasi resiko dari laporan-laporan bahaya (hazard) yang ada

3.2.3 Penilaian resiko dilakukan dengan metodologi berdasarkan faktor-faktor antara lain: a. penilaian ancaman dan manajemen resiko; b. klasifikasi bandar udara; c. frekuensi dan volume operasional pesawat udara; d. volume kargo; e. operasional catering; f. kecenderungan terjadinya tindakan melawan hukum atau adanya

penerbangan yang memiliki resiko tinggi; g. hasil-hasil kegiatan pengawasan yang telah dilakukan; h. riwayat tingkat kepatuhan objek pengawasan terhadap program

keamanan penerbangan nasional; i. temuan-temuan dari kegiatan pengawasan internal;

14

j. kebutuhan-kebutuhan baru dan berkembang di bidang keamanan penerbangan;

k. laporan-laporan dari kejadian keamanan penerbangan di tahun-tahun sebelumnya;

l. informasi terkait adanya perubahan pada desain (layout), operasional dan fasilitas keamanan pada objek pengawasan; dan

m. permintaan dari objek pengawasan

3.2.4 Hasil penilaian resiko dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk membangun strategi guna menghilangkan resiko dari bahaya (hazard) atau menentukan mitigasi oleh Direktur dan Kepala Kantor Otoritas.

3.2.5 Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud butir 3.2.1 dilakukan dengan tahapan seperti bagan dalam lampiran II peraturan ini.

3.2.6 Panduan pelaksanaan penilaian resiko sebagaimana dimaksud butir

3.2.3 tercantum dalam lampiran III peraturan ini.

3.3 Persiapan Pengawasan

3.3.1 Persiapan pengawasan meliputi:

a. administrasi; b. dokumen pendukung; dan c. alat kelengkapan pengawasan.

3.3.2 Persiapan administrasi sebagaimana dimaksud butir 3.3.1 huruf a meliputi : a. pembentukan dan penetapan tim inspektur; b. surat perintah tugas; c. penyusunan jadwal pelaksanaan; dan d. surat pemberitahuan ke objek pengawasan.

3.3.3 Pembentukan dan penetapan tim inspektur sebagaimana dimaksud

butir 3.3.2 huruf a, dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut : a. Direktur atau Kepala Kantor menugaskan tim inspektur yang

terdiri dari ketua dan anggota; b. ketua tim adalah inspektur yang mempunyai level tertinggi dalam

tim, apabila terdapat level yang sama maka ditunjuk yang lebih berpengalaman dan memiliki jiwa kepemimpinan.

c. anggota tim adalah inspektur keamanan penerbangan sesuai dengan kewenangannya.

3.3.4 Anggota tim inspektur sebagaimana dimaksud butir 3.3.3 huruf c, dapat beranggotakan inspektur keamanan penerbangan internal dengan ketentuan sebagai berikut : a. memiliki kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku; dan b. harus bersikap independen, professional, tidak terpengaruh

konflik kepentingan aspek operasional dan/atau komersial, serta objektif.

15

3.3.5 Surat pemberitahuan ke objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.2 huruf d, memuat antara lain: a. jadwal pelaksanaan; b. pelaksana pengawasan; c. lingkup pengawasan; dan d. permintaan dokumen pendukung, antara lain;

1) dokumen peraturan terkait; 2) program keamanan terkait; 3) dokumentasi personel dan training record; 4) laporan pengawasan internal; 5) dokumentasi fasilitas keamanan; 6) dokumen penanganan kargo; 7) dokumen perizinan – perizinan di bidang keamanan; dan 8) dokumen lainnya.

3.3.6 Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud butir 3.3.1 huruf b

antara lain: a. dokumen peraturan terkait; b. program keamanan terkait; dan c. hasil pengawasan sebelumnya.

3.3.7 Alat kelengkapan pengawasan sebagaimana dimaksud butir 3.3.1

huruf c antara lain: a. checklist; b. testpiece; c. kamera; d. perangkat komputer; e. printer; f. audio recording; g. alat komunikasi; h. modem jaringan internet; i. jaket (rompi inspektur); dan j. kartu tanda pengenal inspektur/pas.

3.3.8 Checklist sebagaimana dimaksud butir 3.3.7 huruf a berdasarkan area-area/aspek-aspek pada objek pengawasan.

3.3.9 Contoh surat pemberitahuan pengawasan sebagaimana dimaksud butir 3.3.5 tercantum dalam Lampiran IV peraturan ini.

3.3.10 Format Cheklist kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud butir

3.3.8 tercantum dalam lampiran V peraturan ini.

3.4 Pelaksanaan Pengawasan

3.4.1 Kegiatan pelaksanaan pengawasan, terdiri dari : a. rapat pembukaan; b. pelaksanaan pengawasan; c. pengarahan harian; d. penyusunan draft temuan dan rekomendasi; dan e. rapat penutupan.

16

3.4.2 Rapat pembukaan sebagaimana dimaksud butir 3.4.1 huruf a, melakukan kegiatan antara lain : a. perkenalan tim inspektur; b. agenda dan ruang lingkup pengawasan; dan c. penjelasan metodologi pelaksanaan pengawasan.

3.4.3 Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud butir 3.4.1 huruf b

menggunakan metodologi antara lain: a. wawancara; b. tinjauan dokumen; c. tinjauan lapangan; dan d. pencatatan temuan.

3.4.4 Pengarahan harian sebagaimana dimaksud butir 3.4.1 huruf c,

antara lain : a. pembagian tugas tim inspektur dan tim pendamping; b. mengumpulkan informasi temuan; dan c. mengidentifikasi, mengevaluasi, mendiskusikan dan

memverifikasi hasil pengawasan dengan objek pengawasan.

3.4.5 Pada saat tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud butir 3.4.3 huruf c, ditemukan keadaan/kondisi ketidakpatuhan yang berdampak langsung terhadap keamanan penerbangan, inspektur harus : a. menginformasikan kepada ketua tim untuk diteruskan kepada

Direktur / Kepala Kantor; b. memberitahukan dan memerintahkan pimpinan objek

pengawasan untuk mengambil langkah – langkah penanggulangan; dan

c. menghentikan sementara kegiatan atau operasional penerbangan setelah mendapat izin Direktur/Kepala kantor, apabila objek pengawasan tidak mengambil langkah – langkah penanggulangan.

3.4.6 keadaan/kondisi ketidakpatuhan yang berdampak langsung

terhadap keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir 3.4.5, antara lain ketidakpatuhan dalam menjalankan prosedur : a. kegiatan pemeriksaan keamanan penumpang, bagasi kabin, dan

bagasi tercatat; b. kegiatan perlindungan keamanan penumpang, bagasi kabin, dan

bagasi tercatat; c. pemeriksaan keamanan kargo dan katering; d. pengendalian jalur masuk ke Daerah Keamanan Terbatas; dan e. perlindungan keamanan pesawat udara yang akan berangkat.

3.4.7 Penyusunan draft temuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud butir 3.4.1 huruf d, antara lain : a. mengumpulkan dan mendiskusikan hasil pengawasan; b. menyusun draft rekomendasi; c. memastikan bukti (evidence) setiap temuan; dan d. membuat draft laporan akhir.

17

3.4.8 Rapat penutupan sebagaimana dimaksud butir 3.4.1 huruf e, antara lain : a. memaparkan hasil pengawasan dan temuan yang berdampak

langsung terhadap keamanan penerbangan (jika ada); b. memberikan tanggapan terhadap hasil pengawasan oleh objek

pengawasan; c. menyampaikan prosedur tindak lanjut hasil pengawasan; dan d. membuat berita acara pelaksanaan.

3.4.9 Dalam rapat pembukaan, pengarahan harian dan rapat penutupan

harus dihadiri oleh pimpinan / pejabat objek pengawasan yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.

3.4.10 Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud butir 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.7, dan 3.4.8 tidak berlaku untuk kegiatan pengujian tertutup.

3.4.11 Hasil temuan kegiatan pelaksanaan pengawasan sebagaimana

dimaksud butir 3.4.1 diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepatuhan.

3.4.12 Klasifikasi tingkat kepatuhan sebagaimana dimaksud butir 3.4.11 dibedakan untuk kegiatan: a. audit dan inspeksi; b. survei; dan c. pengujian (test).

3.4.13 Klasifikasi tingkat kepatuhan untuk kegiatan audit dan inspeksi

sebagaimana dimaksud butir 3.4.12 huruf a yaitu: a. patuh (C) : comply; b. tidak patuh (NC) : not comply; dan c. tidak diberlakukan ketentuan (NA) : not applicable.

3.4.14 Kategori patuh (C) sebagaimana dimaksud butir 3.4.13 huruf a yaitu

sudah memenuhi ketentuan peraturan di bidang keamanan penerbangan

3.4.15 Kategori tidak patuh (NC) sebagaimana dimaksud butir 3.4.13 huruf b yaitu belum memenuhi ketentuan peraturan di bidang keamanan penerbangan.

3.4.16 Kategori tidak diberlakukan ketentuan (NA) sebagaimana dimaksud

butir 3.4.13 huruf c yaitu ketentuan atau prosedur tidak dapat diterapkan pada objek pengawasan.

3.4.17 Klasifikasi tingkat kepatuhan untuk kegiatan survei sebagaimana

dimaksud butir 3.4.12 huruf b yaitu : a. rawan; dan b. tidak rawan.

3.4.18 Tingkat kepatuhan dinyatakan rawan sebagaimana dimaksud butir

3.4.17 huruf a apabila hasil evaluasi kebutuhan keamanan teridentifikasi kerentanan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan melawan hukum.

18

3.4.19 Tingkat kepatuhan dinyatakan tidak rawan sebagaimana dimaksud

butir 3.4.17 huruf b apabila hasil evaluasi kebutuhan keamanan tidak terdapat kerentanan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan melawan hukum.

3.4.20 Klasifikasi tingkat kepatuhan untuk kegiatan pengujian (test) sebagaimana dimaksud butir 3.4.12 huruf c yaitu: a. berhasil (pass); dan b. gagal (fail).

3.4.21 Tingkat kepatuhan dinyatakan berhasil (pass) sebagaimana

dimaksud butir 3.4.20 huruf a apabila dalam pelaksanaan pengujian (test) objek pengawasan berhasil mendeteksi/menemukan objek test dan menjalankan prosedur keamanan penerbangan.

3.4.22 Tingkat kepatuhan dinyatakan gagal (fail) sebagaimana dimaksud butir 3.4.20 huruf b apabila dalam pelaksanaan pengujian (test) objek pengawasan tidak berhasil mendeteksi/menemukan objek test dan tidak menjalankan prosedur keamanan penerbangan.

3.4.23 Format Berita Acara pelaksanaan pengawasan sebagaimana

dimaksud butir 3.4.8 huruf d tercantum dalam Lampiran VI peraturan ini.

3.5 Pelaporan

3.5.1 Tim Inspektur yang melaksanakan pengawasan harus membuat laporan hasil pengawasan secara tertulis, formal dan bersifat rahasia kepada Direktur atau Kepala Kantor.

3.5.2 Laporan tertulis sebagaimana dimaksud butir 3.5.1 dibuat dengan jangka waktu sebagai berikut : a. laporan audit paling lama 14 (empat belas) hari kerja; b. laporan inspeksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja; c. laporan survei paling lama 5 (lima) hari kerja; dan d. laporan pengujian (test) paling lama 5 (lima) hari kerja.

3.5.3 Laporan tertulis sebagaimana dimaksud butir 3.5.2 dapat diberikan

perpanjangan waktu oleh atasan langsung dikarenakan kondisi force majeur, antara lain : inspektur sakit, dan bencana alam.

3.5.4 Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud butir 3.5.1 dibuat dalam bentuk tabel hasil pengawasan.

3.5.5 Laporan tertulis sebagaimana dimaksud butir 3.5.2 yang telah disetujui oleh Direktur/Kepala Kantor harus disampaikan kepada objek pengawasan dengan tembusan Direktur Jenderal.

19

3.5.6 Laporan sebagaimana butir 3.5.5 dimasukkan ke dalam sistem data base.

3.5.7 Format laporan, tabel hasil pengawasan, dan surat pemberitahuan

kepada objek pengawasan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII peraturan ini.

20

BAB 4

PENGUJIAN TERTUTUP

4.1 Pengujian tertutup (covert) dilaksanakan dengan metode simulasi tindakan

melawan hukum.

4.2 Pengujian tertutup (covert) dilakukan untuk: a. menganalisa keamanan yang ada; dan b. mengidentifikasi langkah-langkah keamanan yang rentan di objek

pengawasan, antara lain: 1) tempat pemeriksaan keamanan (security check point); 2) jalan masuk (access) daerah keamanan terbatas; 3) perlindungan pesawat udara; 4) tempat lapor diri (check-in counter); 5) penanganan bagasi tercatat; 6) daerah steril; 7) fasilitas keamanan penerbangan; 8) penanganan kargo; 9) manajemen tindakan melawan hukum; dan 10) tempat lain yang diperlukan untuk keamanan penerbangan.

4.3 Pengujian tertutup (covert) sebagaimana butir 4.1 tidak diberitahukan

kepada objek pengawasan

4.4 Pengujian tertutup (covert) sebagaimana butir 4.3 dilakukan oleh Inspektur Keamanan Penerbangan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.

4.5 Persiapan pelaksanaan pengujian tertutup (covert) meliputi: a. Surat Perintah Tugas; b. menyusun skenario; dan c. menyiapkan alat kelengkapan pengujian.

4.6 Pelaksanaan pengujian tertutup (covert) meliputi:

a. melakukan pengarahan kepada anggota tim; b. membagikan tugas; c. melaksanakan pengujian; dan d. mencatat hasil pengujian.

4.7 Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada butir 4.6 huruf d harus

diinformasikan kepada objek pengawasan.

4.8 Hasil pengujian sebagaimana dimaksud butir 4.7 bersifat rahasia, dan hanya boleh diakses oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengujian.

4.9 Apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud butir 4.6 huruf d

dinyatakan gagal, dilakukan langkah-langkah, antara lain : a. menginformasikan hasil pengujian tertutup (covert) secara formal; b. mengidentifikasi kekurangan yang muncul saat pelaksanaan pengujian; c. mempersyaratkan objek pengawasan untuk melaksanakan tindakan

korektif; dan

21

d. inspektur keamanan penerbangan melaksanakan prosedur tindak lanjut untuk memastikan keefektifan penerapan tindakan korektif dari objek pengawasan.

4.10 Prosedur pelaporan hasil pengujian tertutup (covert) meliputi :

a. Tim Inspektur yang melaksanakan pengujian tertutup (covert) harus membuat laporan hasil pengujian secara tertulis, formal dan bersifat rahasia kepada Kepala Kantor;

b. laporan dibuat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja; c. laporan sebagaimana dimaksud huruf b dapat diberikan perpanjangan

waktu oleh atasan langsung dikarenakan kondisi force majeur antara lain : inspektur sakit, bencana alam;

d. laporan tertulis sebagaimana huruf a yang telah disetujui oleh Kepala Kantor harus disampaikan kepada objek pengawasan dengan tembusan Direktur Jenderal dan Direktur; dan

e. laporan sebagaimana huruf a dimasukkan ke dalam sistem data base. 4.11 Untuk menjaga kerahasiaan testing, kegiatan pengujian tertutup (covert)

dapat melibatkan orang lain sebagai mystery guest dengan ketentuan : a. dibuatkan surat pernyataan untuk bersedia menjadi mystery guest; b. diberikan pengarahan terkait skenario kegiatan pengujian; dan c. segala dampak yang timbul menjadi tanggung jawab inspektur

keamanan penerbangan.

4.12 Alat yang digunakan untuk pengujian tertutup (covert) harus tercatat dalam inventaris Kantor Otoritas.

4.13 Inspektur yang melakukan pengujian tertutup (covert) dengan menggunakan alat, harus memastikan tidak membahayakan personel yang terlibat dalam kegiatan pengujian tertutup dan penumpang.

4.14 Check list pengujian tertutup (covert) dan jenis alat yang digunakan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII.

22

BAB 5

INVESTIGASI 5.1 Direktur Jenderal melaksanakan investigasi terhadap setiap tindakan atau

percobaan tindakan melawan hukum akibat dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional.

5.2 Persiapan

5.2.1 Persiapan pelaksanaan investigasi meliputi : a. administrasi b. dokumen pendukung c. alat kelengkapan investigasi

5.2.2 Persiapan administrasi meliputi : a. pembentukan dan penetapan tim investigasi; b. penerbitan surat perintah tugas; dan c. pelaksanaan investigasi dapat diberitahukan kepada objek

investigasi.

5.2.3 Pembentukan dan penetapan tim investigasi sebagaimana butir 5.2.2 huruf a, dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut : a. Direktur atau Kepala Kantor menugaskan Tim Investigasi yang

terdiri dari ketua dan anggota; b. Ketua Tim adalah Inspektur yang mempunyai Level tertinggi dalam

Tim, apabila terdapat level yang sama maka ditunjuk yang lebih berpengalaman dan memiliki jiwa kepemimpinan; dan

c. Anggota Tim adalah inspektur keamanan penerbangan sesuai dengan kewenangannya.

5.2.4 Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud butir 5.2.1 huruf b meliputi : a. dokumen peraturan terkait; b. program keamanan terkait; c. hasil pengawasan sebelumnya; dan d. dokumen terkait lainnya.

5.2.5 Alat kelengkapan investigasi sebagaimana dimaksud butir 5.2.1

huruf c antara lain: a. kamera; b. perangkat komputer; c. printer; d. audio recording; e. alat komunikasi; f. modem jaringan internet; g. jaket (rompi inspektur); dan h. kartu tanda pengenal inspektur/pas bandar udara.

5.3 Pelaksanaan investigasi

5.3.1 Kegiatan pelaksanaan investigasi, terdiri dari : a. pertemuan pembukaan dengan objek investigasi;

23

b. pelaksanaan kegiatan investigasi; c. penyusunan draft temuan dan rekomendasi; dan d. pertemuan penutup dengan objek investigasi.

5.3.2 Pertemuan pembukaan sebagaimana dimaksud butir 5.3.1 huruf a,

antara lain : a. perkenalan tim investigasi; b. agenda dan ruang lingkup investigasi; dan c. metodologi investigasi.

5.3.3 Pelaksanaan kegiatan investigasi sebagaimana dimaksud butir 5.3.1

huruf b, antara lain: a. wawancara; b. tinjauan dokumen; c. tinjauan lapangan; dan d. pencatatan hasil investigasi.

5.3.4 Penyusunan draft temuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud

butir 5.3.1 huruf c, antara lain: a. mengumpulkan dan mendiskusikan hasil investigasi; b. menyusun draft rekomendasi; c. memastikan bukti (evidence) setiap temuan; dan d. membuat draft laporan akhir investigasi.

5.3.5 Pertemuan penutup sebagaimana dimaksud butir 5.3.1 huruf d, tim

investigasi menyampaikan hasil investigasi.

5.4 Pelaporan

5.4.1 Tim investigasi yang melaksanakan investigasi harus membuat laporan hasil investigasi secara tertulis, formal dan bersifat rahasia kepada Direktur atau Kepala Kantor.

5.4.2 Laporan tertulis sebagaimana dimaksud butir 5.4.1 dibuat dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

5.4.3 Laporan tertulis sebagaimana dimaksud butir 5.4.2 dapat diberikan

perpanjangan waktu oleh atasan langsung dikarenakan kondisi force majeur antara lain : inspektur sakit dan bencana alam.

5.4.4 Laporan tertulis sebagaimana butir 5.4.2 yang telah disetujui oleh

Direktur atau Kepala Kantor harus disampaikan kepada objek investigasi dengan tembusan Direktur Jenderal.

5.4.5 Laporan investigasi sebagaimana dimaksud dalam butir 5.4.1 sebagai

hasil dari tindakan penegakan hukum dapat disampaikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

24

5.4.6 Inspektur Keamanan Penerbangan harus memastikan objek investigasi: a. menindaklanjuti laporan hasil investigasi; dan

b. menyampaikan tindak lanjut hasil investigasi kepada Direktur

atau Kepala Kantor.

5.4.7 Laporan sebagaimana butir 5.4.4 dimasukkan kedalam sistem data

base.

25

BAB 6

MONITOR TINDAKAN KOREKTIF

6.1 Inspektur keamanan penerbangan harus memastikan objek pengawasan

menindaklanjuti hasil pengawasan.

6.2 Penyelesaian terhadap temuan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud butir 6.1 harus ditindaklanjuti dengan : a. tindakan penyelesaian segera saat ditemukan; dan b. rencana penyelesaian tindakan korektif.

6.3 Inspektur Keamanan Penerbangan harus memastikan objek pengawasan

memberikan tanggapan dan rencana penyelesaian tindakan korektif disampaikan kepada Direktur atau Kepala Kantor paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima hasil pengawasan secara tertulis.

6.4 Inspektur keamanan penerbangan harus memastikan rencana penyelesaian

tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada butir 6.3 memuat langkah – langkah sebagai berikut : a. rencana tindakan dan jangka waktu penyelesaian tindakan korektif; dan b. langkah-langkah tindakan mitigasi sebelum tindakan korektif selesai.

6.5 Inspektur keamanan penerbangan melakukan evaluasi dan dapat

mengajukan jenis dan jangka waktu tindakan perbaikan dan langkah-langkah penegakan aturan yang dibutuhkan terhadap area ketidakpatuhan terkait dengan tindak lanjut (follow up) penyelesaian tindakan korektif.

6.6 Apabila objek pengawasan tidak memberikan tanggapan sesuai batasan waktu sebagaimana dimaksud butir 6.3 atau penyelesaian tindakan korektif sesuai target yang telah ditetapkan oleh objek pengawasan, maka Inspektur Keamanan Penerbangan memberikan rekomendasi kepada Direktur atau Kepala Kantor untuk memberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

6.7 Direktur dan Kepala Kantor melakukan monitoring tindak lanjut (follow up)

penyelesaian tindakan korektif yang dilakukan oleh objek pengawasan untuk memastikan kesesuaian waktu penyelesaian dan aspek keberhasilan pemenuhan tindakan korektif.

6.8 Hasil monitoring sebagaimana dimaksud butir 6.7 dibuat ringkasannya. 6.9 Monitoring tindak lanjut (follow up) penyelesaian tindakan korektif dan

ringkasan hasil monitoring tercantum dalam lampiran IX.

6.10 Evaluasi Tindakan Korektif

6.10.1 Hasil monitoring tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada butir 6.7, dinyatakan status open atau close.

26

6.10.2 Status open sebagaimana dimaksud butir 6.10.1 dinyatakan apabila penyelesaian tindakan korektif yang disertakan dengan bukti-bukti pemenuhan belum memenuhi standar atau peraturan dan akan disampaikan secara tertulis kepada objek pengawasan.

6.10.3 Apabila bukti pemenuhan sebagaimana dimaksud butir 6.10.2 diragukan, maka akan dilakukan inspeksi guna memastikan pemenuhan.

6.10.4 Status close sebagaimana dimaksud butir 6.10.1, dinyatakan apabila

penyelesaian tindakan korektif yang disertakan dengan bukti-bukti pemenuhan telah memenuhi standar atau peraturan dan akan disampaikan secara tertulis kepada objek pengawasan

6.10.5 Surat penyampaian hasil evaluasi tindakan korektif sebagaimana dimaksud butir 6.10.2 dan 6.10.4 tercantum dalam Lampiran X.

27

BAB 7

MANAJEMEN PENCATATAN ATAU PEREKAMAN

7.1 Direktur dan Kepala Kantor bertanggung jawab terhadap manajemen

pencatatan atau perekaman.

7.2 Seluruh data kegiatan pengawasan, investigasi dan monitor tindakan korektif harus didokumentasikan berupa catatan atau rekaman.

7.3 Bentuk catatan sebagaimana dimaksud butir 7.1 antara lain berupa:

a. semua lembar kerja, checklist, laporan dan surat; b. salinan surat yang telah ditandatangani dan dikirim ke objek

pengawasan; c. salinan dari semua dokumen lain yang diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal mengenai kegiatan pengawasan; d. surat elektronik (e-mail) yang berisi informasi yang terkait; e. semua dokumen yang diperoleh dan digunakan sebagai alat bukti selama

pelaksanaan kegiatan pengawasan; f. catatan/berkas yang dibuat selama pelaksanaan kegiatan; g. salinan asli catatan terpadu yang dibuat selama masa perencanaan,

persiapan, pelaksanaan, atau penindaklanjutan kegiatan, kecuali catatan-catatan tersebut sudah disimpan dalam buku catatan yang sesuai. Jika catatan-catatan terpadu sudah disimpan dalam satu buku catatan, berkas tersebut harus disertai dengan catatan berkas yang menunjukkan bahwa catatan tersebut memang ada;

h. catatan tentang semua percakapan yang terkait dengan investigasi atau keputusan pelaksanaan lanjutan.

7.4 Catatan sebagaimana dimaksud butir 7.2 disimpan dalam bentuk hard copy

dan soft copy.

7.5 Bentuk rekaman sebagaimana dimaksud butir 7.2 antara lain berupa:

a. rekaman suara; b. rekaman video; dan c. rekaman foto.

7.6 Catatan dan rekaman harus dikumpulkan, diberikan indeks, disimpan ditempat yang aman dan dipelihara untuk memastikan bahwa catatan permanen dapat digunakan dan dibaca jika diperlukan.

7.7 Catatan dan rekaman bersifat tertutup dan hanya dapat diakses olehinspektur yang berwenang.

7.8 Catatan dan rekaman harus disimpan untuk jangka waktu 5 tahun.



kfcjil£>>

HEMI PAMURAHARJO


28

TTD

SUPRASETYO

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 506 Tahun 2015

Tanggal : 4 Agustus 2015

BAGAN TAHAPAN KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN

TIDAK ADANO

TEMUAN

^ r

LAPORAN

TEMUAN

LAPORAN

RENCANA

TINDAKAN

KOREKTIF

OLEH OBJEK

PENGAWASAN

ITINDAK LANJUT

(CORRECTIVEACTION) DAN/

ATAU EVALUASI


TTD

SUPRASETYO


HEMI PAMURAHARJO


Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : KP 506 TAHUN 2015

Tanggal: 4 Agustus 2015

PENILAIAN RESIKO

PANDUAN PELAKSANAAN KUESIONER:

pertimbangan dalam mengembangkan kegiatan pengawasan berdasarkan pendekatanresiko (risk based approach).

INFRASTRUKTUR

Jumlah runway dan jumlah terminal berhubungan dengan kapasitas bandarauntuk mengetahui tingkat operasional dan pelayanan bisnis

CCTV dan penerangan adalah salah satu hal penting terkait pencegahan padamanajemen keamanan di bandar udara

Tipe pagar dan kualitas pagar memberikan informasi tentang kapasitas bandarudara untuk mencegah akses yang tidak sah atau melanggar hukum

Jumlah pintu akses dan pengelolaannya (secara permanen atau tidak)merupakan indikator dari risiko pengendalian aksesudara

OPERASI

informasi terkait dengan proses operasi meliputi jenis operasional penerbangandi bandar udara, jam operasional dan ukuran pesawat.

Informasi terkait dengan skala operasi termasuk jumlah penerbangan, jumlahpenumpang, jumlah operator pesawat, jumlah operator kargo dan jumlah operatorcatering, berkontribusi untuk menentukan tingkat risiko.faktor penting untuk memastikan langkah-langkah dan prosedur keamanan yangsesuai

airside atau di luar bandar udara dan persediaan (supply) di dalam pesawat diangkutdari lokasi yang jauh?

Apakah polisi dan penyedia pelayanan keamanan (bukan personel pemeriksa)berada di bandar udara secara penuh; apakah mereka berada di bandar udara selamajam operasional; apakah mereka menerima panggilan ketika terdapat insiden atauapakah mereka tidak berada di bandar udara sama sekali?

Apakah patroli dilaksanakan secara teratur untuk mencegah danmengidentifikasi tindakan pelanggaran terhadap perimeter di bandar udara?

PENGAWASAN

Informasi yang diperlukan berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan.Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang terakhir merupakan indikator dari potensirisiko terkait pelaksanaan pengawasan di masa yang akan datang

(jumlah dan jenis temuan, tindakan yang diambil untuk memperbaiki kekurangan dantemuan berulang) akan memberikan kontribusi yang memperbesar risiko di bandarudara

FAKTOR LAIN

yang tersedia dan kompeten untuk mengikuti kegiatan pengawasan dan adanya danauntuk kegiatan pengawasan.

faktor ancaman lokal juga perlu dipertimbangkan termasuk faktor sosiallingkungan yang berasal dari ketidakpuasan pemilik lahan dan/atau komunitasbandara dan adanya kemungkinan motif ancaman dari kelompok politik

IDENTIFIKASI FAKTOR OPERASIONAL PENGAWASAN

Nama Bandar Udara

Operasi

11 International Audit Internal Terakhir 6-12 months

Kode Bandar Udara CGK Zl Domestic Audit External Terakhir 6-12 months

Nama Operator Angkasa Pura 2 • Charter Tindakan Korektif yang belum

selesai?Yes

Lokasi Jakarta 1 1General Aviation (GA)

INFRASTRUKTUR Penggunaan Bandara Civil Inspeksi Internal Terakhir

Jumlah Runway Jam Operasional 24hrs / day Inspeksi External Terakhir

Jumlah Terminals

Tipe Pesawat

• A380 • B747 ZlB; Tindakan Korektif yang belum

selesai?Yes

CCTV

1 1Terminal • B787 • A330 • S,• Apron • A320 PJ B737 Q 0 Pengujian Internal Terakhir

1 1Gates/Access Pengujian External Terakhir

1 1Perimeter Penerbangan per minggu 500+ Tindakan Korektif yang belum

selesai?Yes

1 1seluruh tersebut diatas Penumpang pertahun 5M+

Penerangan

1 1Terminal Jumlah operator pesawat 10+

Apakah ada sistem pelaporan

insiden di bandara?Yes

PI Apron Pesawat Bermalam (Remain Over Night)? Yes

ZJ Gates/Access Operasi Kargo

Jumlah agen:

Lokasi:

Zl Perimeter 4+

11 Semua tersebut di atas Combination Laporan Insiden Keamanan

TerakhirTipe Pagar Operator Katering

Jumlah operator:

lokasi:

Kualitas Pagar 4+ FAKTOR LAIN

Pintu akses Kendaraan (dg

penjagaan) Combination

Pintu akses Kendaraan (automatis) Kehadiran Penegak Hukum (Polisi) 24/7

Pintu Akses Personil (dg penjagaan) Pelayanan Keamanan yang dikontrak 24/7

Pintu Akses Personil (automatis) Patroli keamanan Keliling 24/7

Information Tambahan Information Tambahan

0

1 Lokasi Capital Large Medium Small

2 Runway 1 2 3 4+

3 Terminal 1 2 3+ / 0

4 CCTV None Combo All

5 Penerangan None Combo All

6 Tipe Pagar Natural Wire Other

7 Kualitas Pagar None Damaged Intact

8 Pintu Kendaraan (dg penjagaan) 4+ 3 2 1

9 Pintu Kendaraan (otomatis) 4+ 3 2 1

10 Pintu Akses Karyawan (dg penjagaan) 4+ 3 2 1

11 Pintu Akses Karyawan (otomatis) 4+ 3 2 1

12 Operasi Int Dom Charter GA

13 Penggunaan Bandara Civil Military

14 Jam Operasional 24hrs 18hrs 12hrs 6hrs

15 Tipe Pesawat Large Medium Small

16 Penerbangan (per minggu) 500+ 100-500 50-100 20-50 <20

17 Penumpang (per tahun) 5m+ 1-5m 500k-1m 100-500k <100k

18 Operator Penerbangan 10+ 6-10 2-5 1

19 Pesawat Bermalam (RON) Yes No

20 Agen Kargo (Jumlah) 4+ 3 2 1 0

21 Agen Kargo (lokasi) Combo Off On None

22 Operator Katering (Jumlah) 4+ 3 2 1 0

23 Operator Katering (lokasi) Combo Off On None

24 Polisi None On Call Flights 24/7

25 Pengamanan yang dikontrak None On Call Flights 24/7

26 Patroli keliling None Random Flights 24/7

27 Audit Internal None >12mth 6-12mth <6mths

28 Audit External None >12mth 6-12mth <6mths

29 Tindakan Korektif yang belum selesai Yes No

30 Inspektion Internal None >12mth 6-12mth <6mths

31 Inspektion External None >12mth 6-12mth <6mths


33 Pengujian Internal None >12mth 6-12mth <6mths

34 Pengujian External None >12mth 6-12mth <6mths


36 Sistem Pelaporan Inciden No Yes

37 Insiden Keamanan None >12mth 6-12mth <6mths

Red Orange Green Blue White

3

KUNCI

Faktor Resiko

10

11

Infrastruktur

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Operasi

XXX Bandara

D

4.5 4.1 4.3 3.9 3.4 3.6

ISlsii

• -

:-....,.:....V I.' . ' •

i:

6.5 6.5 5.3 5.2 6.5 5.0

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Rating Pengawasan

j 11 1

• .

1

6.1 4.5 6.1 4.3 7.0 4.3

5.7 5.0 5.3 4.4 5.7 4.3Rating Keseluruhan



HE MI PAMURAHARJO


TTD

SUPRASETYO

Nomor

Klasifikasi

LampiranPerihal

Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 506 Tahun 2015


SURAT PEMBERITAHUAN PENGAWASAN

Lokasi Kantor, (tgl/ bin/thn)Biasa/rahasial(satu) berkas(Audit/Inspeksi/Survei/Test)Keamanan Penerbangan K e p a d a

Yth. (Pimpinan Objek Pengawasan)

di

Lokasi Objek Pengawasan

1. Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan sistem keamanan penerbangansesuai amanah UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, dengan hormatdisampaikan bahwa Direktorat Keamanan Penerbangan Direktorat JenderalPerhubungan Udara / Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah akanmelaksanakan audit keamanan penerbangan pada (objek pengawasan)pada tanggal (agenda terlampir).

2. Sehubungan butir 1. (satu) di atas, untuk kelancaran kegiatan tersebutdimohon :

a. Menunjuk Pejabat yang terkait untuk mendampingi Tim InspekturDirektorat Keamanan Penerbangan/Kantor Otoritas Bandar UdaraWilayah selama kegiatan berlangsung;

b. Mempersiapkan dokumen yang terkait keamanan penerbangandiantaranya ASP/AOSP, ACP, Program Pendidikan dan PelatihanKeamanan Penerbangan, Program Kendali Mutu keamanan PenerbanganInternal, SOP keamanan penerbangan dan dokumen pendukunglainnya.

3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Direktur Keamanan Penerbangan/Kepala kantor Otoritas Bandar Udara

Pangkat / Gol. RuangNIP.

Tembusan :

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxx ;2. Xxxxxxxxxxxxxxxxx ;3

Salinan sesuai dengan aslinya

3AGIAN HUKUM DAN HUMAS

HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk.I / (IV/b)NIP. 19660508 199003 1 001


TTD

SUPRASETYO

Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : rp 506 TAHUN 2015Tanggal : 4 Agustus 2015

AREA-AREA/ASPEK-ASPEK PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN

BANDAR UDARA (BU)

a. Regulasi dan Organisasi (Legislation and Organization/LEG)1) Program Keamanan Bandar Udara (Airport Security Programme/ASP)2) Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Bandar Udara (Airport

Contigency Plan)3) Komite Keamanan Bandara Udara4) Organisasi Keamanan Bandar Udara5) SOP di bidang Keamanan Penerbangan

b. Pendidikan dan Pelatihan (Training/TRG)1) Program Pendidikan dan Pelatihan (Training Programme)2) Personel Keamanan Penerbangan

c. Fungsi Kendali Mutu (Quality Control Function/QCf)1) Program Pengawasan Internal2) Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Internal3) Pelaporan Pengawasan Internal

4) Dokumentasi Hasil Pengawasan Internal

d. Perlindungan Keamanan Bandar Udara (Security Protection For Airport /SPA)1) Daerah Keamanan Terbatas (DKT)2) Daerah Steril

3) Daerah terbatas4) Daerah Publik

e. Pengendalian Jalan Masuk Bandar Udara (Access Control System/ACS)1) Penerbitan Pas Bandar Udara2) Pengendalian Jalan Masuk Orang3) Pengendalian Jalan Masuk Kendaraan

f. Security Check Point (Security Check Point/SCP)1) Security Check Point 1

2) Security CheckPoint 23) Security Check Point Khusus4) BHS/HBS

g. Fasilitas Keamanan Penerbangan (Facility ofAviation Secur/ty/FAS)1) Prosedur Pengoperasian2) Prosedur Pemeliharaan3) Kinerja Peralatan

h. Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum (Airport Contingency Plan/ACP)

2

2. ANGKUTAN UDARA (AU)

a. Regulasi dan Organisasi (Legislation and Organization/LEG)

1) Program Keamanan Angkutan Udara (Aircraft Operator Security Programme/AOSP)

2) Program Penanggulangan Keadaan Darurat Angkutan Udara (Aircraft Contigency

Plan)

3) Organisasi Keamanan BUAU

4) SOP di bidang Keamanan Penerbangan

5) Dokumen lain yang terkait

b. Pendidikan dan Pelatihan (Training/TRG)

1) Program Pendidikan dan Pelatihan (Training Programme)

2) Personel Keamanan Penerbangan

c. Fungsi Kendali Mutu (Quality Control Function/QCF)

1) Program Pengawasan Internal

2) Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Internal

3) Pelaporan Pengawasan Internal


d. Perlindungan Keamanan Pesawat Udara (Security Protection For Aircraft/SPA)

1) Perlindungan pada saat kondisi normal

2) Perlindungan pada saat RON

3) Perlindungan pada saat kondisi ancaman meningkat

4) Perlindungan pesawat udara yang tidak dioperasikan

e. Pengendalian Keamanan Kargo Dan Pos (Cargo Pos Security/CPS)

1) Prosedur pemeriksaan keamanan kargo dan pos

2) Prosedur penanganan, pemuatan (loading) dan penurunan (unloading) kargo dan pos

3) Prosedur penanganan dan pengendalian keamanan kargo dan pos transit

4) Penanganan kargo dan pos dalam kategori barang berbahaya

f. Keamanan Penumpang Dan Bagasi (Passenger Baggage Security/PBS)

1) Penanganan dan pengendalian keamanan penumpang dan bagasi kabin

2) Pemeriksaan keamanan dan Penanganan bagasi tercatat

3) Penanganan barang tertentu

g. Pengendalian Dan Pengawasan Terkait Penunjang Penerbangan (Aviation Support

Control/ASC)

1) Catering

2) Maintenance

3) Cleaning

4) Ground handling

h. Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum (Airline Contingency Plan/ACP)

3

3. REGULATED AGENT / KNOWN SHIPPER (RA/KS)


1) Program Keamanan Pengangkutan Kargo dan Pos (PKPKP)

2) Program Penanggulangan Keadaan Darurat Angkutan Udara (Aircraft Contigency

Plan)

3) Organisasi Keamanan RA

4) SOP di bidang Keamanan Penerbangan

5) Dokumen lain yang terkait


1) Program Pendidikan dan Pelatihan (Training Programme)

2) Personel Keamanan Penerbangan


1) Pengawasan Internal

2) Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Internal

3) Pelaporan Pengawasan Internal


d. Pemeriksaan Keamanan Dan Pengangkutan Kargo Dan Pos (Cargo Pos Security

Check/CPS)

1) Prosedur Penerimaan Kargo dan Pos

2) Prosedur Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos

3) Prosedur Penimbangan

4) Prosedur Penanganan dan Penyimpanan Sementara

5) Prosedur Pemuatan Kargo dan Pos

6) Prosedur Pemberian Sertifikat Keamanan Barang (Consignment Security certificate)

7) Pemeriksaan Kendaraan Sebelum Berangkat Ke Bandar Udara

8) Prosedur Pengawalan dan Pengamanan Kendaraan

e. Fasilitas Keamanan Penerbangan (Facility of Aviation Security/FAS)

1) Jenis-jenis peralatan

2) Pengoperasian faskampen

3) pemeliharaan dan kalibrasi faskampen

f. Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum (Air Cargo Contingency Plan/ACP)

1) Prosedur Penanganan Kondisi Darurat di Gudang

2) Prosedur Penanganan Kondisi Dalam Pengangkutan

3) Prosedur Penanganan Kondisi Darurat di Bandar Udara

4) Prosedur Penanganan Insiden Terkait Dengan DG

4

CHECK LIST PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN

1. BANDAR UDARA (BU)

a. Regulasi Dan Organisasi (Legislation and Organization/LEG)

BANDAR UDARA : Tanggal :

LOKASI BANDAR UDARA :

DASAR HUKUM

1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 327, 328

2. PM No. 31 Tahun 2013 : Bab 3 butir 3.3 dan Bab 4 buti 4.1.2, 4.2.1 dan 4.2.2

CHECK LIST

NO. AKTIVITAS DAN TUJUAN STATUS KETERANGAN

A. DOKUMEN

1. Apakah memiliki PKBU/Airport Security Programme (ASP)?

a. Apakah dalam bentuk cetak ?

b. Apakah dalam bentuk soft copy ?

2. Apakah ASP tersebut dilengkapi dengan ACP dan SOP turunannya ?

3. Apakah ASP telah disahkan ?

4. Apakah ASP selalu terbarukan (up to date)/amandemen ?

5. Apakah memiliki dokumen prosedur dan penerbitan izin masuk

Dareah Keamanan Terbatas (DKT) yang merupakan bagian dari ASP ?

6. Apakah kebutuhan fasilitas dan perencanaan sesuai dengan ASP ?

7. Apakah ASP telah didistribusikan sesuai daftar distribusi ?

B. KOMITE KEAMANAN BANDAR UDARA

1. Apakah sudah dibentuk Komite Keamanan Bandar Udara ?

2. Apakah Komite Keamanan Bandar Udara sudah ditetapkan dan

disahkan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara ?

3. Apakah SK Komite Keamanan Bandar Udara tercantum masa tugas 5

tahun ?

3. Apakah ASP telah disosialisasikan kepada anggota Komite Keamanan

Bandar Udara ?

4. Apakah Komite Keamanan Bandar Udara telah melakukan

pertemuan komite ?

5. Apakah pertemuan Komite Keamanan Bandar Udara sudah sesuai

jadwal dan periodesasi yang ditetapkan dalam ASP ?

5

6. Apakah Komite Keamanan Bandar Udara telah menyampaikan

laporan permasalahan keamanan penerbangan yang tidak

terselesaikan kepada Komite Nasional Keamanan Penerbangan?

C. ORGANISASI KEAMANAN BANDAR UDARA

1. Apakah telah menunjuk pejabat/personel keamanan Bandar udara

yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan

ketentuan khusus dari ASP ?

2. Apakah menyediakan pembiayaan keamanan Bandar Udara ?

3. Apakah dilaksanakan simulasi ASP ?

4. Apakah memberikan fasilitasi pelaksanaan survey bagi Badan Usaha

Angkutan Udara dalam melaksanakan rute barunya ?

5. Apakah kerjasama atau perjanjian dengan badan

hukum/instansi/negara lain terkait program keamanan dan telah

dijadikan lampiran yang tidak terpisahkan dalam ASP ?

D. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

1. Apakah SOP turunan tersebut telah sesuai dalam daftar yang

tertuang dalam ASP ?

2. Apakah isi SOP turunan tersebut telah sesuai dengan muatan isi

materi di dalam ASP ?

CATATAN TEMUAN / OBSERVASI :

Nama Inspektur Keamanan Penerbangan Paraf

1.

2.

1.

2.

Nama pendamping dari objek pengawasan Paraf

1.

2.

1.

2.

Narasumber Jabatan Jam Paraf

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

6




DASAR HUKUM 1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal, 334 Ayat (2), 381, 384, 388,389,390,391.

2. PM 31 Tahun 2013 : Bab 8

3. SKEP/160/VIII/2008

4. KP 481 Tahun 2012

CHECK LIST


A. DOKUMEN PROGRAM KEAMANAN BANDAR UDARA

1. Apakah memuat kebijakan program diklat keamanan

penerbangan ?

2. Apakah menjelaskan jenis diklat wajib terkait sertifikasi

personel (lisensi) ?

3. Apakah menjelaskan jenis diklat tambahan untuk

meningkatkan kompetensi ?

4. Apakah menjelaskan diklat penyegaran ?

5. Apakah menjelaskan diklat kepedulian keamanan

penerbangan (avsec awareness)?

6. Apakah menjelaskan kriteria personel keamanan

penerbangan dan personel fasilitas keamanan penerbangan?

7. Apakah memuat penjelasan pengembangan dan pelaksanaan

program diklat ?

B. PENYIMPANAN CATATAN

1. Daftar personel keamanan penerbangan dan personel

fasilitas keamanan penerbangan, yang berisi :

- nama

- identitas diri (tempat dan tanggal lahir)

- pendidikan formal

- masa kerja

- jabatan dan unit kerja

- diklat kompetensi

- nomor lisensi

- masa belaku lisesnsi

2. Apakah rekaman bukti diklat kompetensi dan lisensi

disimpan di Bandar udara ?

3. Apakah daftar personel selalu terbarukan (up to date) ?

4. Apakah pengusulan dan pelaksanaan diklat dicatat ?

7

5. Apakah hasil pelaksanaan diklat didokumentasikan ?

C. PROSEDUR

1. Apakah pengembangan dan diklat sesuai SOP ?

Misal : persyaratan usulan diklat sesuai persyaratan

2. Apakah personel keamanan penerbangan atau personel

fasilitas keamanan penerbangan menjalankan tugas sesuai

kompetensi dan lisensi ?



1.

2.

1.

2.


1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

8




DASAR HUKUM

1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 325, Pasal 327 (1), Pasal 332

2. PM 31 Tahun 2013 : Bab 10 butir 10.5, 10.6, 10.10

3. PM 92 Tahun 2015

CHECK LIST



1. Apakah memuat program pengawasan internal

(internal quality control) termasuk investigasi yang

mengacu Program Keamanan Bandar Udara?

2. Apakah menjelaskan unit kerja mandiri (independent)

yang bertanggungjawab dalam melaksanakan

pengawasan keamanan penerbangan dan terpisah dari

unit yang bertanggungjawab melaksanakan

operasional keamanan penerbangan ?

3. Apakah menjelaskan personel, struktur dan uraian

tugas pengawas internal ?

4. Apakah memuat prosedur pengawasan internal ?

meliputi :

- Jadwal pengawasan,

- Pelaksanaan pengawasan

- Laporan hasil pengawasan

- monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil

pengawasan

- dokumentasi hasil pengawasan

5. Apakah pengawasan internal dilengkapi fasilitas

pendukung pengawasan ?

6. Apakah menjelasakan penyediaan pembiayaan dalam

rangka pemenuhan prosedur, SDM, fasilitas dan

kebutuhan lainnya?

7. Apakah memuat sistem pelaporan internal dan kepada

regulator ?


1. Daftar dokumen program pengawasan

2. Dokumen pelaksanaan pengawasan

9

3. Dokumen evaluasi dan tindak lanjut pengawasan

4. Dokumentasi hasil-hasil pengawasan

C. FASILITAS DAN PERSONEL

1. Daftar fasilitas pengawasan internal

2. Daftar personel pengawasan internal

D. PROSEDUR

1. Apakah pelaksanaan pengawasan internal sesuai SOP ?

2. Apakah personel pengawasan internal sesuai

kompetensi ?

3. Jika ada SOP, apakah muatan isi SOP sesuai dengan

Program Keamanan Bandar Udara ?



1.

2.

1.

2.


1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

10

d. Perlindungan Keamanan Bandar Udara (Security Protection For Airport /SPA)

1) Daerah Keamanan Terbatas (DKT)



DASAR HUKUM

1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 325, 334, 335

2. PM 31 Tahun 2013 : Bab 5 butir 5.1, 5.2, 5.6, 5.7

3. PM 33 tahun 2015 : Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

4. SKEP/2765/XII/2010: Pasal 13, 14, 15, 17, 18

5. SKEP/160/VIII/2008:

CHECK LIST


A. DOKUMEN AIRPORT SECURITY PROGRAMME (ASP)

1. Apakah menetapkan secara rinci daerah-DKT yang digunakan

untuk kegiatan operasional di bandar udara?

2. Apakah DKT sudah dibuat dalam bentuk peta dan diberikan

perbedaan yang nyata?

3. Apakah menguraikan pengawasan dan penjagaan pada

daerah-daerah yang berbatasan langsung dan/atau jalan yang

menuju DKT?

4. Apakah menguraikan daerah-daerah tertentu di luar DLKr

bandar udara untuk menunjang keselamatan penerbangan

termasuk objek vital yang ditetapkan sebagai DKT?

5. Apakah menjelaskan perlindungan fisik DKT dan

persyaratannya ?

6. Apakah menjelaskan sistem pengendalian (perijinan) masuk

ke DKT ?

7. Apakah menjelaskan pengawasan (penyisiran, patroli

dan/atau monitoring CCTV) di dalam DKT ?

8. Apakah menjelaskan langkah-langkah keamanan tambahan

(mitigasi plan) DKT apabila perimeter di ujung runway kurang

tinggi ?

9. Apakah menjelaskan tentang tanda-tanda peringatan (sign

board) meliputi peringatan, larangan, pemberitahuan

dan/atau sanksi ?

10. Apakah menjelaskan penempatan tanda peringatan (sign

board)?

11


1. Dokumen log book


1. Apakah terdapat daftar fasilitas pengawasan DKT?

2. Apakah terdapat daftar personel pengawasan DKT dan

lisensinya?

3. Apakah fasilitas pengawasan DKT dalam kondisi baik ?

4. Apakah batas fisik (pagar/tembok) sudah sesuai persyaratan?

a. Bandar udara domestik;

- Dapat berupa tembok dan/atau pagar;

- Ketinggian cukup dan tidak mudah

dipanjat/disusupi orang;

- Tersedia jalan inspeksi; dan

- Dilengkapi pintu darurat.

b. Bandar udara Internasional;

- Tinggi minimal 2,44 m dan dilengkapi kawat

berduri di atasnya;

- Tidak ada celah dari bawah sampai atas untuk

disusupi orang termasuk pemberian teralis pada

drainase atau saluran pembuangan air;

- Terpenuhinya jarak pandang sampai dengan 3 m;

- Dilengkapi lampu penerangan pada jarak

tertentu;

- Dilengkapi kamera pemantau/CCTV;

- Dilengkapi fasilitas keamanan lainnya apabila

diperlukan (PIDS);

- Tersedia jalan inspeksi untuk patroli;

- Tersedia perawatan perimeter; dan

- Dilengkapi pintu darurat.

5. Apakah tersedia tanda peringatan (sign board) dan memenuhi

persyaratan ?

6. Apakah pintu-pintu masuk DKT selalu terkunci pada saat tidak

digunakan ?

D. PROSEDUR

1. Apakah pengawasan DKT dilengkapi SOP?

2. Apakah SOP sesuai dengan dokumen ASP?

3. Apakah pelaksanaan penyisiran DKT sudah sesuai prosedur?

4. Apakah pelaksanaan patroli DKT sudah sesuai prosedur?

5. Apakah pelaksanaan monitoring CCTV sudah sesuai prosedur?

6. Apakah personel yang bertugas di DKT sesuai kompetensi dan

lisensi ?

12



1.

2.

1.

2.


1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

13

2) Daerah Steril



DASAR HUKUM

1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 325, 334, 335

2. PM 31 Tahun 2013 : Bab 5

3. PM 33 tahun 2015 : Pasal 2, 7,13, 14

4. SKEP/2765/XII/2010: Pasal 13, 14, 15, 17, 18

5. SKEP/160/VIII/2008

CHECK LIST



1. Apakah menetapkan secara rinci daerah steril yang

digunakan untuk kegiatan operasional di bandar udara?

2. Apakah daerah steril sudah dibuat dalam bentuk peta dan

diberikan perbedaan yang nyata?

3. Apakah menguraikan pengawasan dan penjagaan pada

daerah-daerah yang berbatasan langsung dan/atau jalan yang

menuju daerah steril?

4. Apakah menjelaskan perlindungan fisik daerah steril dan

persyaratannya ?

5. Apakah menjelaskan sistem pengendalian (perijinan) masuk

ke daerah steril?

7. Apakah menjelaskan pengawasan (penyisiran, patroli

dan/atau monitoring CCTV) di dalam daerah steril ?

8. Apakah menjelaskan pemeriksaan tambahan pada daerah

steril apabila ancaman meningkat?


1. Dokumen loog book


1. Apakah terdapat daftar fasilitas pengawasan daerah steril?

2. Apakah terdapat daftar personel pengawasan daerah steril?

3. Apakah fasilitas pengawasan daerah steril dalam kondisi baik?

4. Apakah perlindungan daerah steril sudah sesuai persyaratan?

a. Dilindungi dengan pembatas yang nyata ;dan

b. tidak dapat disusupi barang yang dilarang

14

5. Apakah pintu-pintu selalu terkunci pada saat tidak

digunakan?

D. PROSEDUR

1. Apakah pengawasan daerah steril dilengkapi SOP?


3. Apakah pelaksanaan penyisiran daerah steril sudah sesuai

prosedur?

4. Apakah pelaksanaan patroli daerah steril sudah sesuai

prosedur?

5. Apakah pelaksanaan monitoring CCTV daerah steril sudah

sesuai prosedur?

6. Apakah personel yang bertugas di daerah steril sesuai


7. Apakah daerah steril ruangan dan non ruangan :

a. Selalu diawasi dengan ketat;

b. Dilakukan penyisiran keamanan pada selang waktu

tertentu atau pada saat akan digunakan



1.

2.

1.

2.


1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

15

3) Daerah Terbatas



DASAR HUKUM

1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 325, 334, 335

2. PM 31 Tahun 2013 : Bab 5 Butir 5.1, 5.4

3. PM 33 tahun 2015 : Bab 2 Pasal 2, 8, 14, 15, 16, 17

CHECK LIST



1. Apakah menetapkan secara rinci daerah terbatas

yang digunakan untuk menunjang kegiatan di bandar

udara?

2. Apakah daerah terbatas sudah dibuat dalam bentuk

peta dan diberikan perbedaan yang nyata?

3. Apakah menguraikan perlindungan, pengendalian dan

pengawasan pada daerah terbatas?

4. Apakah menjelaskan perlindungan daerah terbatas

dan persyaratannya ?

5. Apakah menguraikan persyaratan tertentu untuk

masuk ke daerah terbatas?

a. Mempertimbangkan tingkat resiko,

b. Kelancaran dan kenyamanan kegiatan

penerbangan.

6. Apakah menjelaskan pengawasan di daerah terbatas?


1. Dokumen Log book


1. Apakah terdapat daftar fasilitas pengawasan daerah

terbatas?

2. Apakah terdapat daftar personel pengawasan daerah

terbatas?

3. Apakah fasilitas pengawasan daerah terbatas dalam

kondisi baik ?

4. Apakah ada batas pelindung daerah terbatas?

D PROSEDUR

16

1. Apakah pengawasan daerah terbatas dilengkapi SOP?


3. Apakah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan

daerah terbatas sudah sesuai prosedur?



1.

2.

1.

2.


1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

17

4) Daerah Publik



DASAR HUKUM

1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 325, 334, 335

2. PM 31 Tahun 2013 : Bab 5 butir 5.1 dan 5.5

3. PM 33 tahun 2015 : Bab 2 Pasal 2 dan 9

CHECK LIST



1. Apakah menetapkan secara rinci daerah publik yang digunakan untuk

menunjang kegiatan di bandar udara?

2. Apakah daerah publik sudah dibuat dalam bentuk peta dan diberikan

perbedaan yang nyata?

3. Apakah menguraikan pengendalian dan pengawasan pada daerah

publik?


1. Dokumen Log book


1. Apakah terdapat daftar fasilitas pengawasan daerah publik?

2. Apakah terdapat daftar personel pengawasan daerah publik?

3. Apakah fasilitas pengawasan daerah publik dalam kondisi baik ?

D PROSEDUR

1. Apakah pengawasan daerah publik dilengkapi SOP?


3. Apakah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan daerah publik

sudah sesuai prosedur?


18


1.

2.

1.

2.


1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

19

e. Pengendalian Jalan Masuk Bandar Udara (Access Control System / ACS)



DASAR HUKUM

1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 323, 325, 334, 335

2. PM 31 Tahun 2013 : Bab 5 Paragraf 5.6, 5.7, 5.8

3. PM 32 Tahun 2015: pasal 27

4. PM 33 Tahun 2015 : Bab 2 dan 3

CHECK LIST


A. DOKUMEN

1. Apakah menetapkan dan membuat daftar jalan

masuk/access control point ke DKT termasuk

persyaratan kelengkapannya?

a. Pemetaan pintu masuk dan pintu keluar;

b. Peruntukan pintu darurat;

c. Penomoran kunci; dan

d. Pengendali pemegang kunci.

2. Apakah menjelaskan penanggung jawab pengendalian

jalan masuk DKT di bandar udara?

3. Apakah tersedia SOP pengendalian jalan masuk orang?

4. Apakah tersedia SOP pengendalian jalan masuk

kendaraan?

5. Apakah tersedia SOP penerbitan pas bandar udara ?

6. Apakah SOP pengendalian jalan masuk sudah sesuai

dengan ASP?

7. Apakah SOP penerbitan pas bandar udara sudah sesuai

dengan ASP?

8. Apakah menguraikan sistem penggunaan jalan masuk?

a. Penggunaan pintu masuk;

b. Izin masuk

9. Apakah menjelaskan penggunaan pintu masuk?

a. Semua pintu masuk harus dikunci pada saat

tidak/belum digunakan;

b. Pemeriksaan terhadap fungsi peralatan yang

digunakan pada pintu masuk;

10. Apakah menjelaskan persyaratan izin masuk DKT?

Tanda izin masuk;

- pas bandar udara,

- kartu pengenal inspektur Ditjen Hubud,

20

- ID Card Crew,

- Airway Bill (untuk mengambil barang

kargo)

11. Apakah menjelaskan uraian izin masuk terhadap

kesesuaian:

a. Identitas,

b. Wilayah kerja,

c. Masa berlaku,

12. Apakah menjelaskan pihak yang berwenang

menerbitkan izin masuk pas bandar udara ?

13. Apakah menjelaskan sifat izin masuk pas bandar

udara?

a. Tetap/permanent

b. Sementara (Visitor)/insidentil

14. Apakah menjelaskan jangka waktu pas bandar udara?

a. Tahunan,

b. Bulanan,

c. Mingguan.

15. Apakah menjelaskan area wilayah kerja pas bandar

udara?

16. Apakah menjelaskan penggunaan pas bandar udara?

17. Apakah menjelaskan penetapan kuota (jumlah

maksimum) pas bandar udara?

18. Apakah menjelaskan penerbitan pas bandar udara

dalam bentuk SOP khusus?

19. Apakah menjelaskan tata cara pengawasan pas bandar

udara?

20. Apakah menjelaskan sanksi terhadap pelanggaran

penggunaan pas bandar udara?


1. Dokumen Log book

2. Daftar blokir pas bandar udara

3. Penerapan sanksi pelanggaran izin masuk


1. Daftar pintu masuk dan kelengkapannya;

2. Daftar fasilitas pengawasan pintu masuk

3. Daftar personel pengawasan pintu masuk dan

lisensinya.

4. Database penerbitan izin masuk pas bandara

21

5. Daftar peralatan penerbitan pas bandar udara

6. Daftar personel penerbitan pas bandar udara

D. PROSEDUR

1. Apakah dilakukan pemeriksaan terhadap orang dan

barang bawaannya yang masuk menuju DKT?

2. Apakah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan

dan isinya yang masuk menuju DKT?

3. Apakah pelaksanaan penerbitan pas bandar udara

sudah sesuai dengan SOP?

4. Apakah penerbitan pas bandar udara sudah sesuai

SOP?

5. Apakah pelaksanaan security background check dalam

penerbitas pas bandara sudah sesuai SOP?



1.

2.

1.

2.


1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

22

f. Security Check Point (Security Check Point/SCP)

1) Security Check Point 1 (SCP 1)



DASAR HUKUM

1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 334, 335

2. KM 25 Tahun 2005: Butir 6.1.4.5

3. PM 31 Tahun 2013 : Bab 5 butir 5.2, 5.6, 5.7 dan bab 6 butir 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8

4. PM 90 Tahun 2013: Butir 9.10

5. PM 33 Tahun 2015: Pasal 20, 21

6. SKEP 2765/XII/2010

7. KP 260 Tahun 2012: Pasal 5 dan6

8. SKEP /160/VIII/2008: pasal 3

CHECK LIST



1. Apakah menjelaskan persyaratan izin masuk ke daerah keamanan

terbatas berupa:

1. Tiket penumpang pesawat udara;

2. Boarding pas;

3. Pas bandar udara;

4. ID Card Crew;

5. Tanda pengenal inspektur penerbangan Direktorat

Jenderal.

2. Apakah menjelaskan pemeriksaan izin masuk ke DKT?

3. Apakah menjelaskan pemeriksaan orang dan barang bawaannya?

4. Apakah menjelaskan informasi pengangkutan barang berbahaya

bagi penumpang?

5. Apakah menjelaskan kewenangan dan persyaratan petugas

keamanan penerbangan sesuai tugas tanggung jawabnya?

a. Pengatur lalu-lintas penumpang dan barang;

b. Operator X-Ray;

c. Pemeriksa penumpang menggunakan HHMD/manual

(ketika melewati WTMD);

d. Pemeriksa barang/bagasi tercatat secara manual;

e. Supervisor/komandan jaga/komandan regu

6. Apakah menjelaskan pemeriksaan khusus?

a. Kondisi fisik orang;

b. Permintaan khusus;

c. Diplomat;

d. Benda atau dokumen khusus dan/atau rahasia yang

23

dinyatakan oleh instansi pemerintah;

7. Apakah menjelaskan pengecualian pemeriksaan keamanan ?

8. Apakah menjelaskan pemeriksaan random 10%?

9. Apakah menjelaskan penanganan dan pemeriksaan penumpang

yang membawa senjata api ?

10. Apakah menjelaskan penanganan keamanan terhadap penumpang

dalam kategori tahanan dan pelanggar imigrasi ?

11. Apakah menjelaskan pemeriksaan penumpang transit dan

transfer?

12. Apakah menjelaskan penanganan bagasi tercatat yang tidak

diambil oleh pemiliknya ?

13. Apakah menjelaskan pemeriksaan pekerja, penerbang, personel

kabin dan barang bawaannya ?

14. Apakah menjelaskan penanganan barang tak bertuan ?

15. Apakah menjelaskan prosedur penggantian petugas operator x-

ray?


1. Dokumen log book

2. Dokumen perawatan, kalibrasi, sertifikasi dan daily test fasilitas

pemeriksaan keamanan keamanan penerbangan


1. Daftar fasilitas pemeriksaan keamanan penerbangan

2. Daftar personel pemeriksa keamanan penerbangan dan lisensinya


persyaratan ?

4. Apakah penempatan peralatan keamanan penerbangan sudah

sesuai persyaratan:

a. WTMD ditempatkan di sebelah X-Ray bagasi tercatat;

b. Jarak antara WTMD dan X-Ray minimal 50 cm;

c. Untuk dua jalur pemeriksaan, jarak antar WTMD minimal

60 cm;

d. Exit belt termasuk roller pada x-ray memiliki panjang

minimal 250 cm;

e. Plexiglass dipasang sepanjang exit belt setinggi tunnel x-

ray;

f. Terdapat meja pemeriksaan manual setelah mesin x-ray;

g. Terdapat sekat yang tidak dapat diletakan barang antara

x-ray dan WTMD.

5. Apakah jumlah personel di setiap jalur pemeriksaan sesuai

ketentuan?

24

6. Apakah personel yang bertugas sesuai tanggung jawabnya memiliki

kompetensi dan lisensi?

D. PROSEDUR

1. Apakah tersedia SOP pemeriksaan SCP 1?

2. Apakah SOP pemeriksaan sudah sesuai dengan ASP?

3. Apakah pelaksanaan pemeriksaan SCP 1 sudah sesuai dengan SOP?


1) Memeriksa izin masuk ke DKT

2) Mengatur dan mengarahkan serta memastikan untuk

dilakukan pemeriksaan;

- Bagasi dan barang bawaan

- Mantel, jaket, topi, ikat pinggang, ponsel, jam tangan,

kunci dan barang bawaan yang mengandung unsur

logam;

- laptop dan barang elektronik lainnya dengan ukuran

yang sama untuk dikeluarkan dari tas;

- Semua cairan aerosol dan gel;

- Orang perorangan.

3) Mengatur antrian orang perorangan yang akan dilakukan

pemeriksaan keamanan.

b. Operator mesin X-ray:

1) Mengidentifikasi tampilan monitor untuk bagasi/barang

bawaan;

2) Memastikan bagasi/barang bawaan dikategorikan aman

(tidak termasuk prohibited item);

3) Menginformasikan dan memerintahkan kepada petugas

pemeriksan barang bagasi/barang bawaan yang

dikategorikan mencurigakan untuk dilakukan pemeriksaan;

4) Menghentikan konveyor belt x-ray, apabila mencurigai

adanya barang berbahaya (rangkaian bom) dan

menginformasikan ke pengawas/supervisor untuk

dikoordinasikan guna penanganan lebih lanjut;

c. Pemeriksa orang dan penumpang menggunakan HHMD

manual:

1) Orang yang menimbulkan alarm pada WTMD diminta

untuk kembali dan mengeluarkan semua barang bawaan

yang mengandung unsur logam untuk dimasukan ke

pemeriksaan x-ray;

2) Apabila orang tersebut masih menimbulkan alarm pada

WTMD maka dilakukan pemeriksaan manual;

3) Melaksanakan pemeriksaan khusus orang perorangan

terhadap:

- berperilaku mencurigakan;

- kejanggalan pada postur tubuh;

- penggunaan kursi roda;

25

- menggunakan kereta bayi;

- menggunakan alat bantu medis;

4) melaksanakan pemeriksaan secara random 10%.

d. Pemeriksa barang/bagasi secara manual:

1) Memastikan kepemilikan bagasi atau barang bawaan;

2) Memerintahkan pemilik untuk membuka bagasi dengan

memperhatikan reaksi dari pemilik;

3) Melakukan pemeriksaan bagasi dengan seijin dari pemilik;

4) Melakukan pemeriksaan bagasi secara keseluruhan dari

luar ke dalam untuk menemukan benda yang dicurigai;

5) Mengembalikan dan merapikan barang yang diperiksa;

6) Apabila benda yang dikategorikan mencurigakan telah

ditemukan dan teratasi, maka bagasi tersebut diperiksa

ulang dengan x-ray;

7) Apabila tampilan bagasi/barang bawaan di monitor

berwarna hitam maka benda tersebut diperiksa ulang

dengan x-ray;

8) Pemeriksaan bagasi atau barang bawaan berupa elektronik

yang tidak diperiksa dengan x-ray dilakukan:

- pemilik menghidupkan perangkat elektronik tersebut;

- pemilik mengoperasikan perangkat elektronik

tersebut; dan

- personel keamanan mengawasi dan melihat hasil

pemeriksaan dari perangkat tersebut.

9) Memastikan pemeriksaan aman dan tidak meninggalkan

bagasi yang dicurigai sampai proses pemeriksaan selesai;

10) Memasang label security check;

e. Supervisor/komandan jaga/komandan regu:

1) Mengatur dan mengawasi personel keamanan bandar

udara melakukan sesuai tugas dan fungsinya;

2) Menindak lanjuti laporan;



1.

2.

1.

2.

26


1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

27

2) Security Check Point 2 (SCP 2)



DASAR HUKUM

1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 334, 335

2. KM 25 Tahun 2005: Butir 6.1.4.5

3. PM 31 Tahun 2013 : Bab 5 butir 5.2, 5.3, 5.6, 5.7 dan Bab 6 butir 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7

4. PM 90 Tahun 2013: Butir 9.10

5. PM 33 Tahun 2015: Pasal 20, 21

6. SKEP 2765/XII/2010

7. KP 260 Tahun 2012: Pasal 5 dan 6


CHECK LIST




terbatas/daerah steril berupa:

1. Boarding pas;

2. Pas bandar udara;

3. ID Card Crew;

4. Tanda pengenal inspektur penerbangan Direktorat Jenderal.

2. Apakah menjelaskan pemeriksaan izin masuk ke DKT/daerah steril?


4. Apakah menjelaskan informasi pengangkutan barang berbahaya bagi

penumpang?




b. Operator X-Ray;

c. Pemeriksa penumpang menggunakan HHMD/manual (ketika

melewati WTMD);






c. Diplomat;

d. Benda atau dokumen khusus dan/atau rahasia yang

28

dinyatakan oleh instansi pemerintah;



9. Apakah menjelaskan penanganan dan pemeriksaan penumpang

yang membawa senjata api ?

10. Apakah menjelaskan penanganan keamanan terhadap penumpang

dalam kategori tahanan dan pelanggar imigrasi ?

11. Apakah menjelaskan penanganan bagasi kabin yang tidak diambil

oleh pemiliknya ?

12. Apakah menjelaskan pemeriksaan pekerja, penerbang, personel

kabin dan barang bawaannya ?


14. Apakah menjelaskan penanganan penumpang transit/transfer?

15. Apakah menjelaskan prosedur penggantian petugas operator x-ray?


1. Dokumen log book


pemeriksaan keamanan penerbangan





persyaratan ?

4. Apakah penempatan peralatan keamanan penerbangan sudah

sesuai persyaratan:



c. Untuk dua jalur pemeriksaan, jarak antar WTMD minimal 60

cm;

d. Exit belt termasuk roller pada x-ray memiliki panjang

minimal 250 cm;

e. Plexiglass dipasang sepanjang exit belt setinggi tunnel x-ray;


g. Terdapat sekat yang tidak dapat diletakan barang antara x-

ray dan WTMD;

5. Apakah jumlah personel di setiap jalur pemeriksaan sesuai

ketentuan?



7. Apakah menyediakan tempat untuk pemeriksaan khusus;

29

8. Apakah menyediakan kotak transparan dan terkunci untuk barang-

barang terlarang (prohibited item).

D. PROSEDUR

1. Apakah tersedia SOP pemeriksaan SCP 2?


3. Apakah pelaksanaan pemeriksaan SCP 2 sudah sesuai dengan SOP?


1) Memeriksa izin masuk ke DKT/daerah steril

2) Mengatur dan mengarahkan serta memastikan untuk

dilakukan pemeriksaan;

- Barang bawaan/kabin

- Mantel, jaket, topi, ikat pinggang, ponsel, jam tangan,

kunci dan barang bawaan yang mengandung unsur

logam;

- laptop dan barang elektronik lainnya dengan ukuran

yang sama untuk dikeluarkan dari tas;


- Orang perorangan.




1) Mengidentifikasi tampilan monitor untuk barang

bawaan/kabin;

2) Memastikan barang bawaan/kabin dikategorikan aman

(tidak termasuk prohibited item);


pemeriksan barang barang bawaan/kabin yang

dikategorikan mencurigakan untuk dilakukan pemeriksaan;

4) Menghentikan konveyor belt x-ray, apabila mencurigai

adanya barang berbahaya (rangkaian bom) dan

menginformasikan ke pengawas/supervisor untuk

dikoordinasikan guna penanganan lebih lanjut;

c. Pemeriksa orang dan penumpang menggunakan HHMD manual:

1) Orang yang menimbulkan alarm pada WTMD diminta untuk

kembali dan mengeluarkan semua barang bawaan yang

mengandung unsur logam untuk dimasukan ke pemeriksaan

x-ray;

2) Apabila orang tersebut masih menimbulkan alarm pada

WTMD maka dilakukan pemeriksaan manual;

3) Melaksanakan pemeriksaan khusus orang perorangan

terhadap:





30



d. Pemeriksa barang/bagasi kabin secara manual:

1) Memastikan kepemilikan bagasi kabin atau barang bawaan;

2) Memerintahkan pemilik untuk membuka bagasi kabin

dengan memperhatikan reaksi dari pemilik;

3) Melakukan pemeriksaan bagasi kabin dengan seijin dari

pemilik;

4) Melakukan pemeriksaan bagasi kabin secara keseluruhan

dari luar ke dalam untuk menemukan benda yang dicurigai;


6) Apabila benda yang dikategorikan mencurigakan telah

ditemukan dan teratasi, maka bagasi kabin tersebut

diperiksa ulang dengan x-ray;

7) Apabila tampilan barang bawaan/kabin di monitor berwarna

hitam maka benda tersebut diperiksa ulang dengan x-ray;

8) Pemeriksaan bagasi kabin atau barang bawaan berupa

elektronik yang tidak diperiksa dengan x-ray dilakukan:


- pemilik mengoperasikan perangkat elektronik tersebut;

dan


pemeriksaan dari perangkat tersebut. 9) Memastikan pemeriksaan aman dan tidak meninggalkan

bagasi kabin yang dicurigai sampai proses pemeriksaan

selesai;


1) Mengatur dan mengawasi personel keamanan bandar udara

melakukan sesuai tugas dan fungsinya;

2) Menindak lanjuti laporan.



1.

2.

1.

2.


1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

31

3) Security Check Point Khusus (SCP Khusus)



DASAR HUKUM

1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 334, 335

2. KM 25 Tahun 2005: Butir 6.1.4.5

3. PM 31 Tahun 2013 : Bab 5 butir 5.2, 5.3, 5.6, 5.7 dan bab 6 butir 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4

4. PM 90 Tahun 2013: Butir 9.10

5. PM 33 Tahun 2015: Pasal 20, 21

6. SKEP 2765/XII/2010

7. KP 260 Tahun 2012: Pasal 5 dan 6


CHECK LIST PEMERIKSAAN SCP KHUSUS

NO. AKTIVITAS DAN TUJUAN STATU

S KETERANG

AN



terbatas berupa:

1. Tiket penumpang pesawat udara;

2. Boarding pas;

3. Pas 31Bandar Udara;

4. ID Card Crew;

5. Tanda pengenal 31inspektur penerbangan Direktorat Jenderal.

2. Apakah menjelaskan pemeriksaan izin masuk ke DKT?


4. Apakah menjelaskan kewenangan dan persyaratan petugas keamanan

penerbangan sesuai tugas tanggung jawabnya?


b. Operator X-Ray;

c. Pemeriksa penumpang menggunakan HHMD/manual (ketika

melewati WTMD);






c. Diplomat;

d. Benda atau dokumen khusus dan/atau rahasia yang dinyatakan

32

oleh instansi pemerintah.



9. Apakah menjelaskan penanganan dan pemeriksaan orang yang

membawa senjata api ?

10. Apakah menjelaskan pemeriksaan pekerja, penerbang, personel kabin dan

barang bawaannya ?

11. Apakah menjelaskan standar keamanan untuk kegiatan konsesioner ?


13. Apakah menjelaskan prosedur penggantian petugas operator x-ray?


1. Dokumen log book





2. Daftar personel pemeriksa keamanan penerbangan


persyaratan ?

4. Apakah penempatan peralatan keamanan penerbangan sudah sesuai

persyaratan:



c. Untuk dua jalur pemeriksaan, jarak antar WTMD minimal 60 cm;

d. Exit belt termasuk roller pada x-ray memiliki panjang minimal 250

cm;

e. Plexy glass dipasang sepanjang exit belt setinggi tunnel x-ray;


g. Terdapat sekat yang tidak dapat diletakan barang antara x-ray

dan WTMD.

5. Apakah jumlah personel di setiap jalur pemeriksaan sesuai ketentuan?



7. Apakah tersedia tanda (sign board) SCP Khusus?

a. Bagi personel pesawat udara;

b. Orang perorangan yang bekerja di bandar udara;

c. Barang-barang yang dijual di konsesi bandar udara.

33

D. PROSEDUR

1. Apakah tersedia SOP pemeriksaan SCP Khusus?


3. Apakah pelaksanaan pemeriksaan SCP Khusus sudah sesuai dengan SOP?


1) Memeriksa izin masuk ke DKT

2) Mengatur dan mengarahkan serta memastikan untuk dilakukan

pemeriksaan;

- Bagasi dan barang bawaan

- Mantel, jaket, topi, ikat pinggang, ponsel, jam tangan, kunci

dan barang bawaan yang mengandung unsur logam;

- laptop dan barang elektronik lainnya dengan ukuran yang

sama untuk dikeluarkan dari tas;


- Orang perorangan.




1) Mengidentifikasi tampilan monitor untuk bagasi/barang bawaan;

2) Memastikan bagasi/barang bawaan dikategorikan aman (tidak

termasuk prohibited item);


pemeriksan barang bagasi/barang bawaan yang dikategorikan

mencurigakan untuk dilakukan pemeriksaan;

4) Menghentikan konveyor belt x-ray, apabila mencurigai adanya

barang berbahaya (rangkaian bom) dan menginformasikan ke

pengawas/supervisor untuk dikoordinasikan guna penanganan

lebih lanjut;

c. Pemeriksa orang dan penumpang menggunakan HHMD manual:

1) Orang yang menimbulkan alarm pada WTMD diminta untuk

kembali dan mengeluarkan semua barang bawaan yang

mengandung unsur logam untuk dimasukan ke pemeriksaan x-

ray;

2) Apabila orang tersebut masih menimbulkan alarm pada WTMD

maka dilakukan pemeriksaan manual;

3) Melaksanakan pemeriksaan khusus orang perorangan terhadap:







d. Pemeriksa barang/bagasi secara manual:

34

1) Memastikan kepemilikan bagasi atau barang bawaan;

2) Memerintahkan pemilik untuk membuka bagasi dengan

memperhatikan reaksi dari pemilik;

3) Melakukan pemeriksaan bagasi dengan seijin dari pemilik;

4) Melakukan pemeriksaan bagasi secara keseluruhan dari luar ke

dalam untuk menemukan benda yang dicurigai;


6) Apabila benda yang dikategorikan mencurigakan telah ditemukan

dan teratasi, maka bagasi tersebut diperiksa ulang dengan x-ray;

7) Apabila tampilan bagasi/barang bawaan di monitor berwarna

hitam maka benda tersebut diperiksa ulang dengan x-ray;

8) Pemeriksaan bagasi atau barang bawaan berupa elektronik yang

tidak diperiksa dengan x-ray dilakukan:


- pemilik mengoperasikan perangkat elektronik tersebut; dan


pemeriksaan dari perangkat tersebut.

9) Memastikan pemeriksaan aman dan tidak meninggalkan bagasi

yang dicurigai sampai proses pemeriksaan selesai;


1) Mengatur dan mengawasi personel keamanan bandar udara

melakukan sesuai tugas dan fungsinya;

2) Menindak lanjuti laporan;



1.

2.

1.

2.


1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

35

4) Baggage Handling System (BHS)/Hold Baggage Screening (HBS)



DASAR HUKUM

1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 334, Pasal 335

2. KM 25 Tahun 2005: Butir 6.1.4.5

3. PM 31 Tahun 2013 : Bab 6 butir 6.1 dan 6.8

4. SKEP 2765/XII/2010: Pasal 24 dan 25

5. KP 260 Tahun 2012

CHECK LIST


A. DOKUMEN ASP

1. Apakah menjelaskan pemeriksaan barang bagasi dengan BHS/HBS?



a. Petugas sesuai level ;

b. Pemeriksa barang/bagasi tercatat secara manual;

c. Supervisor/komandan jaga/komandan regu

3. Apakah menjelaskan tempat khusus untuk pemeriksaan rekonsiliasi?

4. Apakah menjelaskan prosedur penggantian petugas operator

BHS/HBS?

5. Apakah menjelaskan pemeriksaan barang bagasi yang di luar ukuran

BHS/HBS?

6. Apakah menjelaskan kondisi emergency apabila sistem BHS/HBS

mengalami kendala?


1. Dokumen log book







persyaratan ?


36


D. PROSEDUR

1. Apakah tersedia SOP pemeriksaan HBS/BHS?


3. Apakah pelaksanaan pemeriksaan HBS/BHS sudah sesuai dengan

SOP?

4. Apakah pelaksanaan pemeriksaan bagasi rekonsiliasi sesuai SOP?

5. Apakah pelaksanaan pemeriksaan bagasi diluar ukuran sesuai

dengan SOP?



1.

2.

1.

2.


1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

37

g. Fasilitas Keamanan Penerbangan (Facility of Aviation Security/FAS)



DASAR HUKUM

1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 348, 349 dan 350

2. PM 31 Tahun 2013 : Bab 7

3. KP 260 Tahun 2012

4. KP 262 Tahun 2013

5. KP 241 Tahun 2014

CHECK LIST



1. Apakah menjelaskan penyediaan peralatan keamanan penerbangan ?

2. Apakah menjelaskan inventarisasi peralatan keamanan penerbangan ?

3. Apakah menjelaskan standard pengoperasian peralatan keamanan

penerbangan ?

4. Apakah menjelaskan prosedur pemeliharaan rutin dan/atau kalibrasi

peralatan keamanan ?

5. Apakah menjelaskan pemutakhiran/pembaharuan peralatan keamanan

penerbangan ?


1. Log book pengoperasian dan pemeliharaan

2. Laporan pemeliharaan berkala

3. Laporan kerusakan dan perbaikan peralatan

4. Laporan pemeriksaan dan pengujian berkala untuk mempertahankan

sertifikat peralatan

5. Jadwal pelaksana pemeliharaan

6. Laporan bulanan meliputi unjuk hasil/performance, kondisi peralatan,

daftar personel dan perbaikan (Ref. PM 241 Tahun 2013)


1. Daftar peralatan fasilitas keamanan penerbangan sesuai format PM 241

Tahun 2013

2. Daftar personel fasilitas keamanan penerbangan sesuai format PM 241

Tahun 2013.

38

3. Daftar peralatan penunjang pemeliharaan (contoh CTP, STP, Avo meter,

toolkit, kendaraan dll.)

D. PROSEDUR

1. Apakah SOP Pengoperasian, Pemeliharaan dan Pelaporan Fasilitas

Keamanan Penerbangan telah sesuai dengan Program Keamanan Bandar

Udara ?

2. Apakah pengoperasian peralatan fasilitas keamanan penerbangan sesuai

dengan SOP yang ditetapkan ?

3. Apakah pemeliharaan peralatan fasilitas keamanan penerbangan sesuai

dengan SOP yang ditetapkan ?

4. Apakah peralatan keamanan penerbangan sesuai KP 260 Tahun 2012

telah bersertifikat ?

5. Apakah personel yang melaksanakan pemeliharaan peralatan fasilitas

keamanan penerbangan berlisensi ?

6. Apakah personel yang melaksanakan pemeliharaan peralatan fasilitas

keamanan penerbangan sesuai rating yang dimiliki ?

7. Apakah pelaporan pengoperasian dan pemeliharaan berjalan sesuai SOP

yang ditetapkan ?



1.

2.

1.

2.


1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

39

h. Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum (Airport Contingency Plan/ACP)



DASAR HUKUM

1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 338, 344 dan 345.

2. PM 31 Tahun 2013 : Bab 9 dan Bab 11

CHECK LIST



1. Apakah menjelaskan tanggung jawab penanggulangan ?

2. Apakah menjelaskan tindakan awal penanggulangan ?

3. Apakah menjelaskan wilayah bandar udara sebagai tempat

terisolasi (isolated parking area) untuk penempatan

pesawat udara yang mengalami gangguan atau ancaman

keamanan?

4. Apakah menjelaskan komando penangulangan ?

5. Apakah menjelaskan bantuan pelayanan navigasi ?

6. Apakah menjelaskan bantuan spesialis/Ahli ?

7. Apakah menjelaskan media pemberitaan terkait

penanggulangan ?

8. Apakah menjelaskan pelaporan hasil penanggulangan ?

9. Apakah menjelaskan pelatihan penanggulangan ?

10. Apakah mengatur langkah-langkah penanggulangan dalam

keadaan ancaman meningkat?


1. Dokumen latihan full scale

2. Dokumen latihan table top

3. Dokumen evaluasi kejadian


1. Daftar fasilitas penanggulangan keadaan darurat

2. Daftar personel yang terlibat penanggulangan keadaan

darurat

40

D. PROSEDUR

1. Apakah dokumen ACP sudah sesuai dengan dokumen

Program Keamanan Bandar Udara?

2. Apakah latihan keadaan darurat keamanan (contingency

exercise) skala besar (full scale) dilaksanakan paling sedikit

1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun ?


exercise) skala kecil (table top) dilaksanakan dilaksanakan

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ?

4. Apakah langkah-langkah penanggulangan dalam keadaan

ancaman meningkat dilaksanakan sesuai SOP?



1.

2.

1.

2.


1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

41

2. ANGKUTAN UDARA (AU)


1) Kantor Pusat

BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA : Tanggal :

LOKASI KANTOR PUSAT :

DASAR HUKUM 1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 232 (3), 325,329, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 340, 342, 344, 345, 350

381 (2) (3), 384 (2), 388, 389, 390, 391

2. PM No. 31 Tahun 2013 : Paragraf 3.6 ; 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 5.6.2, 5.7.4, 5.9, Bab 6, 8, 9, 10,11, 12

3. PM 90 Tahun 2013; Paragraf 8.3

4. PM 56 Tahun 2015; Pasal 4 dan 5

5. PM 92 Tahun 2015

6. SKEP / 100 / VII/ 2003

7. SKEP / 252 / XII/ 2005

8. SKEP / 160 / VIII/ 2008

9. SKEP / 161 / VIII/ 2008

10. SKEP / 2765 / XII/ 2010

CHECK LIST

No. Aktivitas dan Tujuan Status Keterangan

A. DOKUMEN PKAU / AOSP

1. Apakah memiliki Dokumen AOSP ?



2. Apakah dokumen AOSP telah disahkan ?

3. Apakah dokumen AOSP selalu terbarukan (up to date) ?

4. Apakah kebutuhan fasilitas dan perencanaan sesuai dengan

AOSP ?

5. Apakah dokumen AOSP yang terbarukan (up to date) telah

didistribusikan sesuai daftar distribusi ?

6. Apakah dokumen AOSP telah disosialisasikan terhadap unit

/ bagian yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya?

7. Apakah dokumen AOSP tersebut dilengkapi dengan ACP

(Aircraft Contigency Plan) dan SOP turunannya serta

Checklist & Form terkait keamanan penerbangan ?

8. Apakah mengatur tanggung jawab terhadap perlindungan

keamanan pesawat udara

9. Apakah mengatur prosedur perlindungan pesawat udara

dalam kondisi normal


dalam kondisi ancaman meningkat

11. Apakah mengatur pemeriksaan keamanan pesawat udara;

(aircraft security check)

12. Apakah mengatur prosedur pengendalian jalur masuk ke

pesawat udara (control of access to aircraft)

13. Apakah mengatur prosedur pengamanan pesawat parkir

bermalam (Remain Over Night/RON)


yang tidak dioperasikan

15. Apakah mengatur prosedur pemeriksaan penumpang pada

lapor diri (check in)

16. Apakah mengatur prosedur pemeriksaan dokumen

perjalanan

42

17. Apakah mengatur prosedur pengawasan pergerakan

penumpang (control of movement of passengers)

18. Apakah mengatur langkah-langkah keamanan

pengangkutan penumpang dan barang bawaannya yang

menggunakan bus khusus

19. Apakah mengatur langkah-langkah pemeriksaan dan

penyisiran keamanan terhadap bus yang akan digunakan

untuk mengangkut penumpang dan barang bawaannya

20. Apakah mengatur prosedur penanganan penumpang

transit dan transfer

21. Apakah mengatur prosedur penanganan bagasi kabin

22. Apakah mengatur prosedur penanganan penumpang dan

bagasi kabin yang dicurigai

23. Apakah mengatur prosedur penanganan penumpang yang

membawa senjata api


tertentu (measures for special category passengers)

25. Apakah mengatur prosedur penanganan tahanan dan

pelanggar imigrasi (prisoners and deportess)


tidak patuh (unruly passengers)

27. Apakah mengatur prosedur Pemeriksaan keamanan bagasi

tercatat

28. Apakah mengatur prosedur penyiapan bagasi tercatat

29. Apakah mengatur prosedur pengawasan penyiapan bagasi

tercatat

30. Apakah mengatur prosedur pemuatan (loading) bagasi

tercatat

31. Apakah mengatur prosedur penurunan (unloading) bagasi

tercatat

32. Apakah mengatur prosedur penanganan bagasi tercatat


33. Apakah mengatur prosedur pengawasan bagasi tercatat


34. Apakah mengatur prosedur rekonsiliasi bagasi tercatat dan

penumpang

35. Apakah mengatur prosedur penanganan bagasi tercatat tak

bertuan


terklaim (unclaimed hold baggage)

37. Apakah mengatur prosedur pemeriksaan personel

pembersih pesawat udara

38. Apakah mengatur prosedur terhadap pemeriksaan bagasi

tercatat penumpang transfer (pemeriksaan atau validasi)

39. Apakah mengatur prosedur untuk mencegah orang yang

tidak berwenang masuk ke dalam cockpit selama

penerbangan

40. Apakah mengatur prosedur pengawasan pergerakan orang

dan kendaraan yang menuju dan dari pesawat udara di

dalam DKT?

41. Apakah mengatur kebijakan keamanan pengangkutan kargo

dan pos

42. Apakah mengatur penanggung jawab pemeriksaan

keamanan kargo dan pos

43. Apakah mengatur prosedur pemeriksaan keamanan kargo

dan pos

44. Apakah mengatur prosedur penanganan, pemuatan

43

(loading) dan penurunan (unloading) kargo dan pos

45. Apakah mengatur prosedur penanganan dan pengendalian

keamanan kargo dan pos transit

46. Apakah mengatur prosedur penanganan kargo dan pos

dalam kategori barang berbahaya

47. Apakah mengatur prosedur penanganan kantong diplomat

(diplomatic pouches)

48. Apakah mengatur prosedur penanganan liquid, aerosol dan

gel (LAG) pada penerbangan internasional

49. Apakah mengatur prosedur penanganan pengangkutan

senjata api

50. Apakah mengatur prosedur penanganan catering dan

barang persediaan

51. Apakah mengatur prosedur pengendalian keamanan kantor

station badan usaha angkutan udara

52. Apakah mengatur prosedur pengendalian keamanan aset

badan usaha angkutan udara

53. Apakah mengatur checklist aircraft security check (tiap jenis

pesawat)

54. Apakah mengatur checklist aircraft security search (tiap

jenis pesawat)

54. Apakah mengatur checklist penerimaan ancaman bom

55. Apakah mengatur form laporan ancaman bom

56. Apakah mengatur form ijin membawa senjata api

57. Apakah mengatur form ijin membawa tahanan dalam

penerbangan

58. Apakah mengatur prosedur tempat penempatan bom yang

berisiko kecil (risk least bomb location)

59. Apakah mengatur Standard Operating Procedure (SOP) di

bidang keamanan penerbangan

60. Apakah Prosedur penanganan jasa boga atau barang

persediaan/perbekalan telah dicantumkan dalam Program

Keamanan Angkutan Udara

B. ORGANISASI KEAMANAN PENERBANGAN

1. Apakah telah memiliki struktur organisasi keamanan

penerbangan?

2. Apakah telah menunjuk pejabat/personel keamanan

Angkutan udara yang bertanggungjawab untuk

mengkoordinasikan pelaksanaan ketentuan khusus dari

AOSP ?

3. Apakah tugas dan tanggung jawab pejabat dan personel

keamanan telah dijabarkan di dalam struktur organisasi?

4. Apakah BUAU memiliki kebijakan terhadap keamanan

penerbangan?

5. Apakah menyediakan pembiayaan keamanan Angkutan

udara ?

6. Apakah Bandar udara memberikan fasilitasi pelaksanaan

survey bagi BUAU dalam melaksanakan rute barunya ?


hukum/instansi/negara lain terkait program keamanan dan

telah dijadikan lampiran yang tidak terpisahkan dalam

AOSP ?

8. Apakah BUAU dalam AOSP menjelaskan untuk setiap

station menjadi anggota Komite Keamanan Bandar Udara?

44

C PENYIMPANAN CATATAN

1. Daftar Kantor Cabang dan Station Badan Usaha Angkutan

Udara

2. Daftar rute berjadwal yang diterbangi

3. Daftar jenis pesawat yang dioperasikan

4. Daftar contact /key personel list

5. Daftar kerjasama atau perjanjian dengan badan


jasa terkait untuk menunjang pelayanan operasi

penerbangan di bandar udara

6. SOP Keamanan Penerbangan

D. STANDARD OPERATING PROCEDUR

1. Apakah seluruh SOP telah sesuai dalam daftar tertuang

dalam AOSP ?

2. Apakah isi seluruh SOP telah sesuai dengan muatan isi

materi di dalam AOSP ?

E. DOKUMEN LAIN YANG TERKAIT

1. Apakah memiliki dokumen-dokumen lain yang terkait

keamanan penerbangan

2. Apakah dokumen-dokumen tersebut memiliki penanggung

jawab untuk memeliharanya

3. Apakah dokumen-dokumen lain yang terkait keamanan

penerbangan telah disosialisasikan ke personel BUAU



1.

2.

1.

2.

Nama Pendamping dari Objek Pengawasan Paraf

1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

45

2) Station


LOKASI ANGKUTAN UDARA :

PENYELENGGARA BANDAR UDARA :

DASAR HUKUM 1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 232 (3) ; 329; 337, 340

2. PM No. 31 Tahun 2013 : Butir 3.6 ; 4.1.2, 4.2.1 dan 4.2.2; Bab 9, 12

3. PM 56 Tahun 2015; Pasal 4 dan 5

CHECK LIST



1. Apakah memiliki Dokumen AOSP ?



2. Apakah dokumen AOSP telah disahkan ?

3. Apakah dokumen AOSP selalu terbarukan (up to date) ?

4. Apakah mengatur kebutuhan fasilitas dan perencanaan

keamanan penerbangan ?

5. Apakah dokumen AOSP yang terbarukan (up to date) telah


6. Apakah telah memberikan 1 (satu) salinan (copy)

AOSP/PKAU kepada penyelenggara Bandar udara dan

tercatat di daftar distribusi ?

7. Apakah dokumen AOSP tersebut dilengkapi dengan ACP

(Aircraft Contigency Plan) dan SOP turunannya serta

Checklist & Form terkait keamanan penerbangan ?


1. Apakah telah memiliki struktur organisasi keamanan

penerbangan?


Angkutan udara yang bertanggungjawab untuk


AOSP ?



4. Apakah BUAU memiliki kebijakan terhadap keamanan

penerbangan?

5. Apakah menyediakan pembiayaan keamanan Angkutan

udara ?

6. Apakah Bandar udara memberikan fasilitasi pelaksanaan

survey bagi BUAU dalam melaksanakan rute barunya ?



telah dijadikan lampiran yang tidak terpisahkan dalam

AOSP ?

8. Apakah BUAU dalam AOSP menjelaskan untuk setiap

station menjadi anggota Komite Keamanan Bandar Udara?

9. Apakah BUAU berperan aktif sebagai anggota komite

keamanan di bandar udara?


1. Daftar rute berjadwal yang diterbangi

2. Daftar jenis pesawat yang dioperasikan

46

3. Daftar contact /key personel list

4. Daftar kerjasama atau perjanjian dengan badan


jasa terkait untuk menunjang pelayanan operasi

penerbangan di bandar udara

5. Catatan serah terima 1 (satu) salinan (copy) AOSP/PKAU

kepada penyelenggara Bandar udara

6. SOP Keamanan Penerbangan



dalam AOSP ?


materi di dalam AOSP ?

E. DOKUMEN LAIN YANG TERKAIT






penerbangan telah disosialisasikan ke personel BUAU



1.

2.

1.

2.


1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

47





DASAR HUKUM 1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 381 (2) (3), 384 (2), 388, 389, 390, 391

2. PM 31 Tahun 2013 : Bab 8

3. SKEP / 252 / XII/ 2005

4. SKEP / 160 / VIII/ 2008

5. SKEP / 161 / VIII/ 2008

CHECK LIST



1. Apakah mengatur kebijakan program pendidikan dan

pelatihan keamanan penerbangan?

2. Apakah mengatur jenis diklat wajib dan sertifikasi personel

(lisensi) ?

3. Apakah mengatur jenis diklat tambahan untuk


4. Apakah mengatur kriteria personel keamanan penerbangan

dan personel fasilitas keamanan penerbangan ?

5. Apakah mengatur penjelasan pengembangan dan

melaksanakan program diklat ?

6. Apakah mengatur kebijakan pendidikan dan pelatihan

penyegaran personel keamanan penerbangan

7. Apakah mengatur kebijakan pendidikan dan pelatihan

kepedulian keamanan penerbangan

8. Apakah mengatur prosedur pemantauan kinerja personel


9. Apakah mengatur prosedur background check untuk

personel avsec di objek pengawasan

10. Apakah mengatur tentang persyaratan lembaga diklat dan

instruktur dalam memberikan pendidikan dan pelathan?

B. ORGANISASI SUMBER DAYA MANUSIA

1. Apakah telah memiliki struktur organisasi yang bertanggung

jawab terhadap pengembangan SDM terkait keamanan

penerbangan

2. Apakah tugas dan tanggung jawab pengembangan SDM

terkait keamanan penerbangan telah dijabarkan di dalam

program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan

C. PENYIMPANAN CATATAN


fasilitas keamanan penerbangan, yang berisi :

- nama


- pendidikan formal

- masa kerja


- diklat kompetensi

- nomor lisensi

- masa belaku lisensi

2. Rekaman bukti diklat kompetensi dan lisensi disimpan di :

a. Kantor Pusat

b. Kantor Station

48

3. Daftar personel selalu terbarukan (up to date)

4. Catatan pengusulan dan pelaksanaan diklat

5. Dokumentasi hasil pelaksanaan diklat

6. Daftar lembaga diklat yang memiliki kerjasama dengan

BUAU

7. Daftar personel keamanan penerbangan di seluruh station

8. Daftar personel yang telah mengikuti pendidikan dan

pelatihan kepedulian keamanan penerbangan di :

a. Kantor Pusat

b. Kantor Station

9. SOP pengembangan pendidikan dan pelatihan SDM

D. PROSEDUR








1.

2.

1.

2.


1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

49





DASAR HUKUM 1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 325, 329, 331 dan 332

2. PM 31 Tahun 2013 : Bab 10

3. PM 92 Tahun 2015

CHECK LIST



1. Apakah mengatur program pengawasan internal (internal

quality control) termasuk investigasi yang mengacu PKPN ?

2. Apakah mengatur unit kerja mandiri (independent) yang

bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan

keamanan penerbangan dan terpisah dari unit yang

bertanggung jawab melaksanakan operasional keamanan

penerbangan ?

3. Apakah mengatur personel, struktur dan uraian tugas

pengawas internal ?

4. Apakah mengatur prosedur pengawasan internal? meliputi:

- jadwal pengawasan,

- pelaksanaan pengawasan

- laporan internal hasil pengawasan

- laporan hasil pengawasan kepada regulator

- monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan


5. Apakah mengatur fasilitas pendukung pengawasan

internal?

6. Apakah mengatur pembiayaan untuk program pengawasan

internal ?

7. Apakah menjelasakan tentang kriteria menjadi inspektur

internal?

8. Apakah mengatur tentang background check penerimaan

inspektur internal?

9. Apakah mengatur program pengawasan terhadap jasa

terkait untuk menunjang pelayanan operasi penerbangan ?


1. Daftar dokumen check pengawasan




5. SOP pengawasan internal




50

D. PROSEDUR

1. Apakah pengawasan internal sesuai SOP ?

2. Apakah personel pengawasan internal sesuai kompetensi ?

3. Apakah muatan isi SOP sesuai dengan AOSP ?

4. Apakah terhadap badan hukum penyedia jasa terkait untuk

menunjang pelayanan operasi penerbangan dilakukan

pengawasan ?



1.

2.

1.

2.


1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

51

d. Perlindungan Keamanan Pesawat Udara (Security Protection For Aircraft/SPA)




DASAR HUKUM 1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 334, 335, 337, 340, 342, 344 dan 345

2. PM 31 Tahun 2013 : Paragraf 3.6.5.d, 5.6.2, 5.9

3. SKEP / 2765 / XII/ 2010 : Pasal 30

CHECK LIST



1. Apakah memiliki penanggung jawab terhadap perlindungan

keamanan pesawat udara


dalam kondisi normal


dalam kondisi ancaman meningkat

4. Apakah mengatur pemeriksaan keamanan pesawat udara;


5. Apakah mengatur Penyisiran Keamanan pesawat udara

(aircraft security search)

6. Apakah mengatur prosedur pengendalian jalur masuk ke

pesawat udara (control of access to aircraft)

7. Apakah mengatur prosedur pengamanan pesawat parkir

bermalam (Remain Over Night/RON)


yang tidak dioperasikan/pesawat dalam perawatan

9. Apakah mengatur prosedur pemeriksaan personel

pembersih pesawat udara

10. Apakah mengatur prosedur untuk mencegah orang yang


penerbangan

11. Apakah mengatur prosedur pengawasan pergerakan orang


dalam DKT?


1. Catatan/logbook pemeriksaan keamanan pesawat udara;


2. Catatan/logbook Penyisiran Keamanan pesawat udara

(aircraft security search)

3. Logbook briefing personel keamanan penerbangan

4. Logbook pesawat RON

5. SOP perlindungan keamanan pesawat udara

C. FASILITAS dan PERSONIL

1. Kotak khusus untuk menyimpan senjata api dan peluru di

compartement pesawat udara

2. Form serah terima senjata api

3. Restrain Device

4. Dangerous Goods kits

5. Check List Aircraft Security Check

52

6. Check List Aircraft Security Search

D. PROSEDUR

D1. Perlindungan Pesawat Pada Saat Kondisi Normal

1. Apakah briefing PIC terhadap Crew Cabin dilakukan di

tempat yang aman ?

2. Apakah dilakukan briefing kode khusus untuk kondisi

darurat ?

3. Apakah personel memastikan penumpang yang naik ke

Pesawat Udara adalah penumpang yang memiliki pas

masuk pesawat udara (boarding pass) dan/atau kartu

transit?

4. Apakah dilakukan pemeriksaan Keamanan terhadap semua

personel yang masuk pesawat udara termasuk izin masuk

sesuai wilayah kerja yang masih berlaku?

5. Apakah personel memastikan penerbang dan personel

kabin yang bertugas harus memiliki dan menggunakan

kartu identitas penerbang dan personel kabin (ID card

crew) serta sesuai dengan deklarasi umum (general

declaration) ?

6. Apakah dilakukan pemeriksaan Keamanan terhadap

peralatan, barang, makanan, dan minuman yang akan

masuk pesawat udara ?

7. Apakah pesawat Udara yang akan dioperasikan dilakukan

Pemeriksaan Keamanan Pesawat Udara (Aircraft Security

Check) ?

8. Apakah dilakukan pengawasan keamanan selama kegiatan

naik turun penumpang, bongkar muat muatan pesawat

udara sampai dengan sampai dengan pesawat udara lepas

landas ?

9. Apakah dilakukan prosedur keamanan terhadap ruang

kendali pesawat (cockpit) agar tidak dimasuki orang yg

tidak berwenang ?

10. Apakah dilakukan pengawasan terhadap semua personel

yang bertugas di dekat pesawat (porter,dll)?

11. Apakah melaporkan kepada penyelenggara bandar udara

apabila terdapat kendaraan di dekat pesawat tidak memiliki

Pas Kendaraan yang masih berlaku?

12. Apakah melaporkan kepada penyelenggara bandar udara

apabila terdapat personel yang mengoperasikan kendaraan

pada Daerah Keamanan Terbatas tidak memiliki tanda izin

mengemudi di sisi udara ?

13. Apakah Personel mengawasi dan melindungi keamanan

dokumen terkait dengan kegiatan angkutan udara ?

14. Apakah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap

personel pembersih pesawat udara sebelum dan sesudah

bekerja

15. Apakah dilakukan prosedur untuk mencegah orang yang


penerbangan

16. Apakah dilakukan prosedur untuk menjamin keamanan

pesawat dari tindakan melawan 52hukum sejak dilakukan

aircraft security check/search sampai dengan pesawat

berangkat

17. Apakah dilakukan prosedur pengawasan pergerakan orang


dalam DKT ?

18. Apakah prosedur Perlindungan Pesawat Pada Saat Kondisi

53

Normal telah dilakukan sesuai SOP

D2. Perlindungan Pesawat Pada Saat RON

1. Apakah Personel keamanan penerbangan ditugaskan

menjaga pesawat pada saat RON?

2. Apakah Pesawat Udara yang tidak dioperasikan semua

pintu-pintu pesawat udara ditutup, tangga atau garbarata

dilepaskan, dan memasang tanda/label di pintu pesawat

udara ?

3. Apakah prosedur Perlindungan Pesawat Pada Saat RON

telah dilakukan sesuai SOP

D3. Perlindungan Pesawat Pada Saat Kondisi Ancaman Meningkat

1. Apakah dilakukan pengawasan agar penumpang yang turun

atau transit di bandar Udara tidak meninggalkan barang-

barang di Pesawat Udara

2. Apakah dilakukan Penyisiran Keamanan Pesawat Udara

(Aircraft Security Search)

3. Apakah melaporkan ke Otoritas Bandar Udara, Unit

Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar

Udara apabila terdapat kecurigaan yang kuat, atau terjadi

tindakan melawan hukum terhadap Pesawat Udara

4. Apakah melakukan tindakan sesuai dengan program

penanggulangan keadaan darurat bandar udara (airport

contingency plan) dan program penanggulangan keadaan

darurat pesawat udara (aircraft contingency plan)

5. Apakah melaporkan kejadian tindakan melawan hukum

kepada Direktur Jenderal

6. Apakah prosedur Perlindungan Pesawat Pada Saat kondisi

ancaman meningkat telah dilakukan sesuai SOP

D4. Perlindungan Pesawat Yang Tidak Dioperasikan

1. Apakah Personel keamanan penerbangan ditugaskan

menjaga pesawat pada saat tidak dioperasikan?

2. Apakah Pesawat Udara yang tidak dioperasikan semua

pintu-pintu pesawat udara ditutup, tangga atau garbarata

dilepaskan, dan memasang tanda/label di pintu pesawat

udara ?

3. Apakah prosedur Perlindungan Pesawat Pada Saat tidak

dioperasikan telah dilakukan sesuai SOP



1.

2.

1.

2.


1.

2.

1.

2.


1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

54

e. Pengendalian Keamanan Kargo Dan Pos (Cargo Pos Security/CPS)




DASAR HUKUM 1. UU No. 1 Tahun 2009 :

2. PM 31 Tahun 2013 : Paragraf 6.9

3. PM 32 Tahun 2014

CHECK LIST



1. Apakah mengatur kebijakan keamanan pengangkutan kargo

dan pos

2. Apakah mengatur penanggung jawab pemeriksaan

keamanan kargo dan pos


dan pos

4. Apakah mengatur prosedur penanganan, pemuatan

(loading) dan penurunan (unloading) kargo dan pos

5. Apakah mengatur prosedur penanganan dan pengendalian

keamanan kargo dan pos transit

6. Apakah mengatur prosedur penanganan kargo dan pos

dalam kategori barang berbahaya


(diplomatic pouches)

8. Apakah mengatur pendelegasian pemeriksaan keamanan

kargo dan pos kepada Regulated Agent atau Known Shipper

/ Known Consignor ?

9. Apakah mengatur metode pemeriksaan terhadap kargo dan

pos


1. Form serah terima barang

2. Daftar RA yang memiliki kerjasama dengan BUAU

3. Daftar/dokumen terkait keamanan penerbangan seperti

tag, label DG

4. Laporan rejected item

5. SOP Pengendalian Keamanan Kargo Dan Pos


1. Daftar dan sertifikasi fasilitas keamanan

2. Daftar personel pemegang lisensi avsec dan DG

D. PROSEDUR

1. Apakah Personel Keamanan Penerbangan di Warehouse

memiliki dan membawa Lisensi ?

2. Apakah Personel Keamanan Penerbangan memiliki dan

memakai Pas Bandar Udara ?

3. Apakah Personel penanganan Barang Berbahaya

(Dangerous Goods) di Warehouse memiliki dan membawa

Lisensi DG ?

4. Apakah Personel penanganan kargo di Warehouse memiliki

dan memakai Pas Bandar Udara ?

55

5. Apakah dilakukan prosedur penanganan dan pengendalian

keamanan kargo dan pos transit/transfer ?

6. Apakah dilakukan prosedur penanganan kargo dalam

kategori barang berbahaya ?

7. Apakah dilakukan prosedur penanganan, keamanan dan

pengawasan terhadap kargo dan pos yang memiliki resiko

tinggi ?

8. Apakah dilakukan prosedur penanganan, pemuatan

(loading) dan penurunan (unloading) kargo dan pos ?

9. Apakah pemeriksaan keamanan kargo dan pos dilakukan

oleh badan hukum atau pemeriksa keamanan yang telah

disahkan oleh Ditjen Hubud ?

10. Apakah terhadap badan hukum atau pemeriksa keamanan

tersebut dilakukan pembinaan ?

11. Apakah dilakukan pemeriksaan terhadap Kargo yang akan

masuk ke Warehouse ?

12. Apakah Kargo yang telah diperiksa ditempel label security

check ?

13. Apakah dilakukan perlindungan dan pemeriksaan

keamanan terhadap kargo mulai dari pemeriksaan

keamanan, dimuat ke dalam pesawat udara sampai

pesawat berangkat?

14. Apakah tersedia tempat penyimpanan Dangerous Goods ?

15. Apakah Kargo dilengkapi dengan dokumen (PTI, SMU,dll) ?

16. Apakah Personel memahami prosedur keamanan

penerbangan?

17. Apakah pemeriksaan kargo dan pos telah dilakukan sesuai

dengan metode yang telah ditetapkan dalam AOSP

18. Apakah dilakukan langkah-langkah untuk menjamin bahwa

airline tidak menerima kargo dan pos kecuali pemeriksaan

dan pengendalian keamanan telah dilakukan oleh regulated

agent atau badan hukum yang telah disahkan oleh Ditjen

Hubud

19. Apakah prosedur pengendalian keamanan kargo dan pos

telah dilakukan sesuai sop



1.

2.

1.

2.


1. 1.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

56

f. Keamanan Penumpang Dan Bagasi (Passenger Baggage Security/PBS)




DASAR HUKUM 1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 334, 335, 336, 337, 350

2. PM 31 Tahun 2013 : paragraph 5.7.4, Bab 6

3. SKEP 2765/XII/2010 : Pasal 29, 30

4. SKEP 100 / VII / 2003

CHECK LIST



1. Apakah mengatur prosedur pemeriksaan penumpang pada

lapor diri (check in)

2. Apakah mengatur prosedur pemeriksaan dokumen

perjalanan

3. Apakah mengatur prosedur pengawasan pergerakan

penumpang (control of movement of passengers)

4. Apakah mengatur langkah-langkah keamanan



5. Apakah mengatur langkah-langkah pemeriksaan dan

penyisiran keamanan terhadap bus yang akan digunakan

untuk mengangkut penumpang dan barang bawaannya



7. Apakah mengatur prosedur penanganan bagasi kabin

8. Apakah mengatur prosedur penanganan penumpang dan



membawa senjata api



11. Apakah mengatur prosedur penanganan tahanan dan

pelanggar imigrasi (prisoners and deportess)


tidak patuh (unruly passengers)

13. Apakah mengatur prosedur Pemeriksaan keamanan bagasi

tercatat

14. Apakah mengatur prosedur penyiapan bagasi tercatat

15. Apakah mengatur prosedur pengawasan penyiapan bagasi

tercatat

16. Apakah mengatur prosedur pemuatan (loading) bagasi

tercatat

17. Apakah mengatur prosedur penurunan (unloading) bagasi

tercatat

18. Apakah mengatur prosedur penanganan dan pengawasan

bagasi tercatat transit dan transfer

19. Apakah mengatur prosedur rekonsiliasi bagasi tercatat dan

penumpang


bertuan


57

terklaim (unclaimed hold baggage)

22. Apakah mengatur prosedur terhadap pemeriksaan bagasi



1. Logbook briefing personel check in

2. Logbook briefing personel keamanan penerbangan


baggage tag, dll

4. Dokumen rekonsiliasi penumpang dan bagasi

5. Form serah terima senjata api

6. SOP Keamanan Penumpang Dan Bagasi

C. FASILITAS/PERSONIL

1. Tempat khusus untuk menyimpan senjata api

2. Kotak khusus untuk menyimpan peluru

3. Label Dangerous Goods (class 1.4s)

D. PROSEDUR / IMPLEMENTASI

D1. Penanganan Dan Pengendalian Keamanan Penumpang Dan Bagasi Kabin

1. Apakah Personel Check In mengenakan Pas Bandar Udara

2. Apakah Counter check in beroperasi sesuai dengan

ketentuan

3. Apakah dilakukan pencocokan kesesuaian antara dokumen

perjalanan dengan identitas penumpang pada saat check in

4. Apakah personel melaksanakan pengecekan profil

(profilling check) terhadap penumpang pada saat pelaporan

(check-in)

5. Apakah personel check in mengawasi dan melindungi

keamanan dokumen terkait dengan kegiatan angkutan

udara

6. Apakah personel check in memahami prosedur keamanan

penerbangan

7. Apakah dilakukan pencocokan kesesuaian antara dokumen

perjalanan dengan identitas penumpang pada saat

Boarding ke pesawat?

8. Apakah dilakukan pengendalian pergerakan penumpang ke

pesawat udara ?

9. Apakah dilakukan pencatatan jumlah late baggage?

10. Apakah dilakukan rekonsiliasi jumlah penumpang dengan

dokumen manifest?

11. Apakah dilakukan prosedur keamanan terhadap Crew

pesawat yang menjadi penumpang?

12 Apakah pintu akses ke pesawat dijaga ?

13. Apakah dilakukan prosedur penanganan penumpang transit

dan transfer

14. Apakah dilakukan prosedur penanganan bagasi kabin

15. Apakah dilakukan prosedur penanganan penumpang dan


16. Apakah Penumpang yang membawa senjata api beserta

peluru melaporkan kepada personel check in dan

didampingi oleh personel avsec bandara ?

17. Apakah Penumpang menyerahkan senjata api beserta

peluru kepada personel check in dengan didampingi

personel avsec bandara ?

58

18. Apakah Senjata api dan pelurunya diperlakukan sebagai

security item dangerous goods?

19. Apakah Penyerahan senjata api beserta peluru kepada

Personel check-in dilakukan sendiri oleh pemilik atau

pemegang?

20. Apakah Pada saat penyerahan, penumpang

memperlihatkan surat izin penguasaan atau kepemilikan

senjata api beserta peluru dari instansi yang berwenang

dan surat dinas bagi pejabat atau personel negara?

21. Apakah Senjata api beserta peluru yang diserahkan dalam

keadaan terpisah antara senjata api dengan peluru (senjata

api tidak dalam keadaan berisi peluru / kosong), dan

dilakukan sendiri oleh pemilik atau pemegangnya ?

22. Apakah Jumlah Peluru yang dapat dibawa bersama senjata

api melebihi batas maksimum 12 (dua betas) butir per

orang dan dalam 1 (satu) kali penerbangan maksimum 100

(seratus) butir ?

23. Apakah personel check-in atas nama perusahaan angkutan

udara menerbitkan tanda terima sebagai tanda bukti

penerimaan senjata api beserta peluru, yang berisikan data-

data lengkap kepemilikan ?

24. Apakah Tanda bukti penerimaan senjata api beserta peluru

minimal terdiri dari rangkap 5?

25. Apakah Senjata api dan peluru yang diterima dikemas

secara terpisah?

26. Apakah Senjata api yang diangkut disimpan dalam kotak

khusus,dan dikunci di kargo kompartemen pesawat udara

yang tidak dapat dijangkau oleh penumpang atau awak

pesawat udara selama dalam penerbangan ?

27. Apakah Peluru yang diangkut dikemas sesuai dengan

standar pengamanan peluru yang dipersyaratkan

(explosive), diberi lebel "explosive", marka dan tidak

disimpan dalam kargo kompartemen pesawat udara yang

tidak dapat di jangkau oleh penumpang atau awak pesawat

udara selama dalam penerbangan ?

28. Apakah personel perusahaan angkutan udara di bandar

udara memberitahu kepada Kapten Pilot tentang

pengangkutan senjata api beserta peluru dalam

penerbangannya dengan dilengkapi formulir yang baku?

29. Apakah dilakukan prosedur penanganan penumpang


30. Apakah Tahanan yang akan diangkut dengan pesawat udara

diberitahukan oleh penegak hukum selambat-lambatnya 3

(tiga) jam sebelum keberangkatan dan menunjukkan Surat

tugas pengamanan tahanan, identitas pengawal, identitas

tahanan dan tingkat resiko bahaya dari tahanan ?

31. Apakah Tahanan yang beresiko sangat berbahaya dikawal

minimal oleh dua orang personel penegak hukum ?

32. Apakah Dalam satu penerbangan mengangkut lebih dari

satu orang tahanan yang beresiko sangat berbahaya ?

33. Apakah personel memastikan bahwa penumpang yang

berstatus tahanan telah dilakukan pemeriksaan

pengamanan dan tidak membawa barang atau alat yang

dapat membahayakan keamanan dan keselamatan

penerbangan ?

34. Apakah Kapten Pilot dan awak pesawat udara diberitahu

tentang pengangkutan tahanan dan personel pengawal

beserta lokasi tempat duduknya di pesawat udara ?

59

35. Apakah Tahanan dan Personel pengawal masuk lebih awal

ke pesawat udara sebelum penumpang lainnya dan keluar

pesawat udara paling akhir setelah penumpang lainnya ?

36. Apakah Tahanan dan personel pengawal di pesawat udara

duduk di kursi paling belakang dan posisinya menghadap

langsung ke pintu keluar pesawat udara dan personel

pengawal duduk diantara tahanan dan "aisle" (jalanan di

antara deretan tempat duduk) pesawat udara ?

37. Apakah Pada kondisi penerbangan normal, tahanan yang

beresiko sangat berbahaya diborgol dibagian depan dan

diborgol pada salah satu bagian dari pesawat udara ?

38. Apakah Personel pengawal diberitahu agar tahanan tidak

diborgol apabila penerbangan dalam keadaan darurat yang

dapat menyebabkan kecelakaan ?

39. Apakah Tahanan di dalam pesawat udara didampingi/

dikawal dan dibawah pengawasan oleh personel

pengawalnya ?

40. Apakah Personel pengawal dilarang membawa senjata

dalam bentuk apapun ?

41. Apakah personel avsec mengawasi dan melindungi


udara (penerimaan senjata api) ?

42. Apakah personel avsec memahami prosedur keamanan

penerbangan ?

43. Apakah dilakukan prosedur penanganan penumpang yang

tidak patuh (unruly passengers) on ground

44. Apakah dilakukan prosedur penanganan penumpang yang

tidak patuh (unruly passengers) in flight

45. Apakah dilakukan pengawasan keamanan terhadap



46. Apakah dilakukan pemeriksaan dan penyisiran keamanan

terhadap bus yang akan digunakan untuk mengangkut

penumpang dan barang bawaannya

47. Apakah prosedur penanganan dan pengendalian keamanan

penumpang dan bagasi kabin telah dilakukan sesuai SOP

D2. Pemeriksaan Keamanan dan Penanganan Bagasi Tercatat

1. Apakah personel melaksanakan pengecekan profil

(profilling check) terhadap bagasi tercatat pada saat

pelaporan (check-in)

2. Apakah personel check in konsisten melakukan

pemeriksaan terhadap Label Security Check, dan menolak

Bagasi tanpa Label Security Check / Label Security Check

yang rusak

3. Apakah Airlines melakukan perlindungan terhadap bagasi

tercatat (Bagasi dari penumpang yang mempunyai dok.

Perjalanan, baggage tag, keamanannya)

4. Apakah dilakukan prosedur rekonsiliasi jumlah bagasi

tercatat dengan dokumen manifest

5. Apakah ada personel avsec ditugaskan di area muat (make

up area) ?

6. Apakah personel avsec memahami prosedur keamanan

penerbangan?

7. Apakah personel avsec di area muat mengenakan Pas

Bandar Udara?

8. Apakah personel muat bagasi memiliki dan membawa Pas

Bandar Udara

60

9. Apakah dilakukan prosedur pengawasan pemuatan

(loading) dan penurunan (unloading) bagasi tercatat?

10. Apakah BUAU bertanggung jawab/mengamankan daerah

dan bagasi ke Pesawat Udara?

11. Apakah ada personel yang mengawasi dan melindungi


udara (manifest bagasi dan penumpang)?

12. Apakah personel avsec ditugaskan di area bongkar

(breakdown area)?

13. Apakah personel avsec di area bongkar memiliki dan

membawa Lisensi?

14. Apakah personel avsec di area bongkar memiliki dan

memakai Pas Bandar Udara?

15. Apakah personel bongkar bagasi memiliki dan membawa

Pas Bandar Udara?

16. Apakah BUAU bertanggung jawab/mengamankan daerah

dan bagasi dari Pesawat Udara?

17. Apakah personel avsec di breakdown area memahami

prosedur keamanan penerbangan?

18. Apakah dilakukan prosedur penanganan bagasi tercatat


19. Apakah dilakukan prosedur pengawasan bagasi tercatat


20. Apakah dilakukan prosedur rekonsiliasi bagasi tercatat dan

penumpang

21. Apakah tersedia tempat penyimpanan bagasi tercatat yang

tidak diambil oleh pemiliknya, sebelum diteruskan ke

pemiliknya atau dihapuskan?

22. Apakah dilakukan prosedur penanganan bagasi tercatat tak

bertuan?

23. Apakah dilakukan prosedur penanganan bagasi tercatat

yang tidak diambil oleh pemiliknya

24. Apakah dilakukan prosedur terhadap pemeriksaan bagasi


25. Apakah prosedur pemeriksaan keamanan dan penanganan

bagasi tercatat telah dilakukan sesuai SOP



1.

2.

1.

2.


1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

61

g. Pengendalian Dan Pengawasan Terkait Penunjang Penerbangan (Aviation Support

Control/ASC)




DASAR HUKUM 1. UU No. 1 Tahun 2009 : BAB XIV pasal 329, 334, 335, dan 340

2. PM 31 Tahun 2013 : Paragraf 5.9, 6.10

3. PM 56 Tahun 2015; Pasal 4, 5, 36, 38,39, dan 42

CHECK LIST


A. DOKUMEN AOSP

1. Apakah AOSP mengatur tentang Prosedur penanganan jasa

boga atau barang persediaan/perbekalan ?

2. Apakah AOSP mengatur tentang Prosedur Keamanan

terhadap peralatan, barang, makanan, dan minuman yang

akan masuk pesawat udara ?

3. Apakah AOSP mengatur tentang Prosedur pemeriksaan

personel pembersih pesawat udara ?

B. CATATAN PENYIMPANAN

1. Surat ijin Badan Usaha Penunjang Penerbangan sebagai Jasa

Boga

1. Surat ijin Badan Usaha Penunjang Penerbangan sebagai

Ground Handling

2. Kontrak Kerjasamana dengan Perusahaan Catering

3. Kontrak Kerjasamana dengan Perusahaan Cleaning Service

4. Kontrak Kerjasamana dengan Perusahaan Ground Handling

5. Rekapitulasi daftar pendidikan dan pelatihan serta lisensi

personel

6. Program Keamanan Perusahaan Catering

7. Surat Jalan Catering

8. Form Serah terima catering

9. SOP pengendalian dan pengawasan terkait penunjang

penerbangan

C. FASILITAS / PERSONEL

1. Apakah tersedia daftar personel yang bertanggung jawab

terhadap pembersihan pesawat udara / list of cleaning

service personnel

2. Apakah Pegawai/karyawan yang terlibat dalam kegiatan jasa

boga sudah mengikuti sosialisasi kepedulian terhadap

pengamanan penerbangan (security awareness)?

3. Apakah Pegawai/karyawan yang terlibat dalam kegiatan jasa

boga sudah memiliki Pas Bandar Udara sesuai dengan

wilayah kerja dan masih berlaku?

4. Apakah Pegawai/karyawan yang terlibat dalam kegiatan

cleaning pesawat udara sudah mengikuti sosialisasi

kepedulian terhadap pengamanan penerbangan (security

awareness)?

5. Apakah Pegawai/karyawan yang terlibat dalam kegiatan

cleaning pesawat udara sudah memiliki Pass Bandar Udara

sesuai dengan wilayah kerja dan masih berlaku?

62

6. Apakah Pegawai/karyawan Perusahaan Ground Handling

yang terlibat dalam kegiatan penerbangan sudah mengikuti

sosialisasi kepedulian terhadap pengamanan penerbangan

(security awareness)

7. Apakah Pegawai/karyawan Perusahaan Ground Handling

yang terlibat dalam kegiatan penerbangan sudah memiliki

Pas Bandar Udara sesuai dengan wilayah kerja dan masih

berlaku ?

8. Apakah tersedia segel untuk keamanan catering

D.1. PROSEDUR / IMPLEMENTASI KEAMANAN CATERING

1. Apakah SOP keamanan jasa boga sesuai dengan AOSP ?

2. Apakah dilakukan langkah-langkah untuk menjamin

pengendalian dan perlindungan keamanan catering/store

mulai dari pengiriman catering sampai dimuat ke pesawat

udara ?

3. Apakah dilakukan pemeriksaan terhadap personel catering

yang masuk pesawat udara

4. Apakah dilakukan pemeriksaan terhadap catering yang

masuk pesawat udara (segel/dokumen)

5. Apakah prosedur keamanan catering telah dilakukan sesuai

SOP

D.2. PROSEDUR / IMPLEMENTASI KEAMANAN CLEANING

1. Apakah SOP keamanan pembersihan pesawat udara /

cleaning service sesuai dengan muatan AOSP ?

2. Apakah dilakukan pemeriksaan terhadap personel yang akan

melakukan kegiatan perawatan dan/atau pembersihan

pesawat udara

3. Apakah dilakukan pemeriksaan terhadap personel yang telah

selesai melakukan kegiatan perawatan dan/atau

pembersihan pesawat udara

4. Apakah dilakukan pemeriksaan terhadap peralatan

pendukung pembersihan pesawat udara yang akan masuk

pesawat udara ?

5. Apakah dilakukan pemeriksaan terhadap peralatan

pendukung pembersihan pesawat udara yang keluar dari

pesawat udara ?

6. Apakah dilakukan pengawasan selama personel cleaning

service bekerja ?

7. Apakah prosedur keamanan cleaning telah dilakukan sesuai

SOP



1.

2.

1.

2.

63


1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

64

h. Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum (Airline Contingency Plan/ACP)




DASAR HUKUM 1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 334, 336 dan 344,

2. PM 31 Tahun 2013 : Bab 9 dan Bab 11

CHECK LIST


A. DOKUMEN AOSP

1. Apakah mengatur tanggung jawab penanggulangan ?

2. Apakah mengatur tindakan awal penanggulangan ?

3. Apakah mengatur komando penangulangan ?

4. Apakah mengatur bantuan pelayanan navigasi ?

5. Apakah mengatur bantuan spesialis/Ahli ?

6. Apakah mengatur media pemberitaan terkait

penanggulangan ?

7. Apakah mengatur pelaporan hasil penanggulangan ?

8. Apakah mengatur pelatihan penanggulangan ?

9. Apakah memiliki lampiran Checklist penerimaan ancaman

bom dan Form Laporan Ancaman Bom?

10. Apakah telah melampirkan tempat penempatan bom yang

beresiko kecil (Risk Least Bomb Location)?

11. Apakah memiliki prosedur pelaporan kejadian bom?

12. Apakah menetapkan minimum response time bagi petugas

untuk siap bertugas?


1. Catatan pelatihan / training personil penanganan

contingency plan



4. Dokumen evaluasi latihan


6. Dokumen laporan kejadian



darurat

D. PROSEDUR

1. Apakah Contingency plan sudah sesuai dengan dokumen

AOSP?


exercise) skala besar (full scale) dilaksanakan dilaksanakan

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun ?


exercise) skala kecil (table top) dilaksanakan dilaksanakan

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ?

65



1.

2.

1.

2.


1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

66

3. REGULATED AGENT / KNOWN SHIPPER (RA/KS)


REGULATED AGENT / KNOWN CONSIGNOR :

Tanggal :

ALAMAT :

DASAR HUKUM 1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 334 ; 335 ; 336

2. PM No. 32 Tahun 2015

CHECK LIST


A. DOKUMEN PKKP

1. Apakah memiliki sertifikat Regulated Agent ?

Apakah memiliki Dokumen PKKP ?



2. Apakah dokumen PKKP telah disyahkan ?

3. Apakah dokumen PKKP selalu terbarukan (up to date) ?

4. Apakah kebutuhan fasilitas dan perencanaan sesuai dengan

PKKP ?

5. Apakah dokumen PKKP yang terbarukan (up to date) telah


6. Apakah dokumen PKKP telah disosialisasikan terhadap unit

/ bagian yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya?

7. Apakah dokumen PKKP tersebut dilengkapi dengan

Penanggulangan Insiden Keamanan Kargo dan Pos dan SOP

turunannya serta Checklist & Form terkait keamanan

penerbangan ?


1. Apakah telah memiliki struktur organisasi keamanan kargo

dan pos?


penerbangan yang bertanggungjawab untuk


PKKP ?



4. Apakah RA / KC memiliki kebijakan terhadap keamanan

kargo dan pos?

5. Apakah menyediakan pembiayaan keamanan kargo dan

pos?

6. Apakah dilaksanakan simulasi program keamanan kargo

dan pos ?


1. Daftar BUAU dan Perusahaan angkutan udara asing yang

memiliki kontrak kerjasama

3. Daftar contact /key personel list masing-masing BUAU dan

Perusahaan angkutan udara asing yang memiliki kontrak

kerjasama

4. Catatan pembinaan dari BUAU dan Perusahaan angkutan

udara asing yang memiliki kontrak kerjasama

67

5. Catatan pengawasan dari BUAU dan Perusahaan angkutan

udara asing yang memiliki kontrak kerjasama

6. SOP keamanan penerbangan



dalam PKKP ?


materi di dalam PKKP ?

E ASURANSI

1. Daftar asuransi yang memiliki kerjasama dengan RA / KC

terkait keamanan kargo dan pos.

2. Apakah pertanggungan asuransi mencakup kerusakan,

musnah, atau kehilangan kargo dan pos ?

F. PELAPORAN

1. Apakah laporan apabila terjadi perubahan

penanggungjawab atau pemilik badan hukum, domisili,

fasilitas dan personel disampaikan kepada Direktur Jenderal

Perhubungan Udara?

2. Apakah laporan kegiatan pemeriksaan kargo dan pos yang

diangkut dengan pesawat udara dibuat dan disampaikan

kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kantor

Otoritas Bandar Udara?

3. Apakah laporan tersebut disampaikan setiap 6 (enam)

bulan ?

F. DOKUMEN LAIN YANG TERKAIT






penerbangan telah disosialisasikan ke personel RA / KC?



1.

2.

1.

2.


1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

68



Tanggal :

ALAMAT :

DASAR HUKUM 1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 381 (2) (3), 384 (2), 388, 389, 390, 391

2. PM 31 Tahun 2013 : Bab 8

3. PM 32 Tahun 2015 : Pasal 10

4. SKEP/160/VIII/2008

CHECK LIST


A. DOKUMEN PKKP

1. Apakah memuat kebijakan program diklat keamanan

penerbangan ?

2. Apakah menjelaskan jenis diklat wajib terkait sertifikasi

personel (lisensi) ?

3. Apakah menjelaskan jenis diklat tambahan untuk


4. Apakah penjelasan kriteria personel keamanan

penerbangan dan personel fasilitas keamanan

penerbangan?

5. Apakah memuat penjelasan pengembangan dan

melaksanakan program diklat ?

6. Apakah memuat kebijakan program pendidikan dan

pelatihan keamanan penerbangan

7. Apakah memuat prosedur sertifikasi personel keamanan

penerbangan

8. Apakah memuat kebijakan pendidikan dan pelatihan

penyegaran personel keamanan penerbangan

9. Apakah memuat kebijakan pendidikan dan pelatihan

kepedulian keamanan penerbangan

10. Apakah memuat prosedur pemantauan kinerja personel


11. Apakah memuat prosedur background check untuk

personel avsec

12. Apakah memuat tentang persyaratan lembaga diklat dan

instruktur dalam memberikan pendidikan dan pelathan?

B. ORGANISASI SUMBER DAYA MANUSIA

1. Apakah telah memiliki struktur organisasi yang bertanggung

jawab terhadap pengembangan SDM terkait keamanan

penerbangan

2. Apakah memiliki penanggung jawab pengembangan SDM

terkait keamanan penerbangan

3. Apakah tugas dan tanggung jawab pengembangan SDM

terkait keamanan penerbangan telah dijabarkan di dalam

struktur organisasi

C. PENYIMPANAN CATATAN


fasilitas keamanan penerbangan, yang berisi : - nama


- pendidikan formal

- masa kerja

69


- diklat kompetensi

- nomor lisensi

- masa belaku lisensi

2. Apakah tersedia penyimpanan rekaman bukti diklat

kompetensi dan lisensi.

3. Daftar personel selalu terbarukan (up to date)

4. Catatan pengusulan dan pelaksanaan diklat

5. Dokumentasi hasil pelaksanaan diklat

6. Daftar lembaga diklat yang memiliki kerjasama dengan RA

7. Daftar personel keamanan penerbangan.

8. SOP pengembangan pendidikan dan pelatihan SDM

D. PROSEDUR








1.

2.

1.

2.


1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

70



Tanggal :

ALAMAT :

DASAR HUKUM 1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 325

2. PM 31 Tahun 2013 : Butir 10.10

3. PM 32 Tahun 2015 : Pasal 32, Pasal 35

4. PM 92 Tahun 2015

CHECK LIST


A. DOKUMEN PKKP

1. Apakah memuat program pengawasan internal (internal

quality control) termasuk investigasi yang mengacu PKPN ?

2. Apakah menjelaskan unit kerja mandiri (independent) yang

bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan

keamanan penerbangan dan terpisah dari unit yang

bertanggung jawab melaksanakan operasional keamanan

penerbangan ?

3. Apakah menjelaskan personel, struktur dan uraian tugas

pengawas internal ?

4. Apakah memuat prosedur pengawasan internal ? meliputi : - jadwal pengawasan,

- pelaksanaan pengawasan

- laporan hasil pengawasan

- monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan


5. Apakah pengawasan internal dilengkapi fasilitas pendukung

pengawasan ?

6. Apakah menjelasakan penyediaan pembiayaan dalam

rangka pemenuhan prosedur, SDM, fasilitas dan kebutuhan

lainnya.

7. Apakah memuat sistem pelaporan internal dan kepada

regulator ?

8. Apakah memuat program pengawasan internal (internal

quality control) ?

9. Apakah memuat prosedur pelaksanaan pengawasan

internal ?

10. Apakah memuat prosedur dan sistem pelaporan

pengawasan internal ?

11. Apakah memuat prosedur dan sistem dokumentasi hasil

pengawasan internal ?

12. Apakah menjelasakan tentang kriteria menjadi inspektur

internal ?

13. Apakah menjelaskan tentang background check

penerimaan inspektur internal ?


1. Daftar dokumen checklist pengawasan




71

5. SOP pengawasan internal




D. PROSEDUR

1. Apakah pengawasan internal sesuai SOP ?

2. Apakah personel pengawasan internal sesuai kompetensi ?

3. Jika ada SOP, Apakah muatan isi SOP sesuai dengan PKKP ?



1.

2.

1.

2.


1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

72

d. Pemeriksaan Keamanan Dan Pengangkutan Kargo Dan Pos (Cargo Pos Security

Check/CPS)


Tanggal :

ALAMAT :

DASAR HUKUM 1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 334 ; 335 ; 336

2. PM 31 Tahun 2013 : Butir 6.9

3. PM 90 Tahun 2013 : Bab X

4. PM 32 Tahun 2014

CHECK LIST


A. DOKUMEN PKKP

1. Apakah memuat kebijakan keamanan pengangkutan kargo

dan pos ?

2. Apakah memuat penanggung jawab pemeriksaan

keamanan kargo dan pos ?


dan pos ?

4. Apakah mengatur penanganan kargo dalam kategori barang

berbahaya

5. Apakah mengatur prosedur penerimaan kargo dan pos

6. Apakah mengatur prosedur pemeriksaan keamanan

menggunakan pendeteksi bahan peledak pencium senyawa

(explosive vapours detector) ?


(diplomatic pouches)?

8. Apakah mengatur prosedur penumpukan /storage kargo

dan pos?

9. Apakah mengatur prosedur pengepakan / build up kargo

dan pos?

10 Apakah mengatur prosedur pengangkutan ke bandar

udara?

11. Apakah mengatur prosedur serah terima kargo dengan

BUAU atau perusahaan angkutan udara asing?


1. Catatan penggunaan Consignment Security Certificate (CSC)

2. Form serah terima barang

3. Daftar BUAU atau perusahaan angkutan udara asing yang

memiliki kerjasama dengan RA


tag, label DG

5. Laporan rejected item

6. Daftar personel pemegang lisensi DG

7. SOP pemeriksaan keamanan dan pengangkutan kargo dan

pos


1. Apakah tersedia peralatan pemeriksaan dan pengawasan

keamanan kargo dan pos ?

73

2. Apakah daerah keamanan terbatas dan daerah terbatas

telah dilindungi dengan batas fisik sesuai ketentuan ?

3. Apakah tersedia tempat penyimpanan Dangerous Goods ?

4. Apakah Personil Keamanan Penerbangan di Warehouse

membawa Lisensi ?

5. Apakah Personil penanganan Dangerous Goods di

warehouse membawa Lisensi DG ?

D. PROSEDUR

1. Apakah setiap orang di dalam DKT memakai tanda izin

masuk ?

2. Apakah dilakukan penanganan kargo dalam kategori barang

berbahaya?

3. Apakah dilakukan prosedur penerimaan kargo dan pos?

4. Apakah dilakukan prosedur pemeriksaan keamanan kargo

dan pos?

5. Apakah dilakukan prosedur pemeriksaan keamanan

menggunakan pendeteksi bahan peledak pencium senyawa

(explosive vapours detector) ?

6. Apakah dilakukan prosedur penanganan kantong diplomat

(diplomatic pouches)?

7. Apakah dilakukan prosedur penumpukan /storage kargo

dan pos?

8. Apakah dilakukan prosedur pengepakan / build up kargo

dan pos?

9. Apakah dilakukan prosedur pengangkutan ke bandar

udara?

10. Apakah dilakukan prosedur serah terima kargo dengan

BUAU atau perusahaan angkutan udara asing?

12. Apakah prosedur pemeriksaan keamanan dan

pengangkutan kargo dan pos telah dilakukan sesuai SOP



1.

2.

1.

2.


1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

74

e. Fasilitas Keamanan Penerbangan (Facility of Aviation Security/FAS)

REGULATED AGENT / KNOWN CONSIGNOR : Tanggal :

ALAMAT :

DASAR HUKUM

1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 348, 349 dan 350

2. PM 31 Tahun 2013 : Bab 7


4. KP 260 Tahun 2012

5. KP 262 Tahun 2013

6. KP 241 Tahun 2014

CHECK LIST


A. DOKUMEN PKKP

1. Apakah menjelaskan penyediaan peralatan keamanan

penerbangan ?

2. Apakah menjelaskan inventarisasi peralatan keamanan

penerbangan ?

3. Apakah menjelaskan standar pengoperasian peralatan

keamanan penerbangan ?

4. Apakah menjelaskan prosedur pemeliharaan rutin

dan/atau kalibrasi peralatan keamanan ?

5. Apakah menjelaskan pemutakhiran/pembaharuan

peralatan keamanan penerbangan ?


1. Log book pengoperasian dan pemeliharaan

2. Laporan pemeliharaan berkala

3. Laporan kerusakan dan perbaikan peralatan

4. Laporan pemeriksaan dan pengujian berkala untuk

mempertahankan sertifikat peralatan

5. Jadwal pelaksana pemeliharaan

6. Laporan bulanan meliputi unjuk hasil/performance,

kondisi peralatan, daftar personel dan perbaikan (Ref.

PM 241 Tahun 2013)

7. SOP fasilitas keamanan penerbangan

75


1. Daftar peralatan fasilitas keamanan penerbangan

sesuai format PM 241 Tahun 2013

2. Daftar personel fasilitas keamanan penerbangan

sesuai format PM 241 Tahun 2013.

3. Daftar peralatan penunjang pemeliharaan (contoh

CTP, STP, Avo meter, toolkit, kendaraan dll.)

D. PROSEDUR

1. Apakah SOP Pengoperasian, Pemeliharaan dan

Pelaporan Fasilitas Keamanan Penerbangan telah

sesuai dengan PKKP ?

2. Apakah pengoperasian peralatan fasilitas keamanan

penerbangan sesuai dengan SOP yang ditetapkan ?

3. Apakah pemeliharaan peralatan fasilitas keamanan

penerbangan sesuai dengan SOP yang ditetapkan ?

4. Apakah peralatan keamanan penerbangan sesuai KP

260 Tahun 2012 telah bersertifikat ?

5. Apakah personel yang melaksanakan pemeliharaan

peralatan fasilitas keamanan penerbangan berlisensi ?

6. Apakah personel yang melaksanakan pemeliharaan

peralatan fasilitas keamanan penerbangan sesuai

rating yang dimiliki ?

6. Apakah pelaporan pengoperasian dan pemeliharaan

berjalan sesuai SOP yang ditetapkan ?



1.

2.

1.

2.


1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

76

f. Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum (Air Cargo Contingency Plan/ACP)


Tanggal :

ALAMAT :

DASAR HUKUM 1. UU No. 1 Tahun 2009 : Pasal 344

2. PM 31 Tahun 2013 : Bab 9


CHECK LIST


A. DOKUMEN PKKP

1. Apakah menjelaskan tanggung jawab penanggulangan ?

2. Apakah menjelaskan tindakan awal penanggulangan ?

3. Apakah menjelaskan komando penangulangan ?

5. Apakah menjelaskan bantuan spesialis/Ahli ?

6. Apakah menjelaskan media pemberitaan terkait

penanggulangan ?

7. Apakah menjelaskan pelaporan hasil penanggulangan ?

8. Apakah menjelaskan pelatihan penanggulangan ?

9. Apakah memiliki lampiran Checklist penerimaan ancaman

bom dan Form Laporan Ancaman Bom?

11. Apakah memiliki prosedur pelaporan kejadian bom?

12. Apakah menetapkan minimum response time bagi petugas

untuk siap bertugas?


1. Catatan pelatihan / training personel penanganan

contingency plan



4. Dokumen evaluasi latihan


6. Dokumen laporan kejadian



darurat

D. PROSEDUR

1. Apakah prosedur penanggulangan insiden keamanan sudah

sesuai dengan dokumen PKKP ?

2. Apakah latihan penanggulangan insiden keamanan skala

besar (full scale) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali

dalam 2 (dua) tahun ?

3. Apakah latihan penanggulangan insiden keamanan skala

kecil (table top) dilaksanakan dilaksanakan paling sedikit 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun ?



1.

2.

1.

2.


1.

2.

1.

2.


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.


TTD

SUPRASETYO


X>^ HEMI PAMURAHARJOPembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

77

Lampiran VI Peraturan DirekturJenderal Perhubungan UdaraNomor :kp 506 TAHUN 2015Tanggal %Agust-.us 201 5

BERITA ACARA

AUDIT KEAMANAN PENERBANGAN

DI BANDAR UDARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun (ditulis denganhuruj) telah dilaksanakan Audit Keamanan Penerbangan di yangpelaksanaannya dimulai sejak tanggal {tanggal/bulan/tahun) oleh TimInspektur Keamanan Penerbangan yang didampingi oleh Tim (ObjekPengawasan).

Hasil audit sementara sebagai berikut:No Area Audit Jumlah

Temuan

Jumlah Status Temuan

Open Close On Site1. Regulasi dan Organisasi2. Pendidikan dan Pelatihan

3. Fungsi Kendali Mutu4. Perlindungan Keamanan Bandar

Udara

5. Pengendalian Jalan masuk BandarUdara

6. Security Check Point7. Fasilitas Keamanan Penerbangan8. Penanggulangan Tindakan

Melawan Hukum

Demikian Berita Acara Audit Keamanan Penerbangan dibuat dalam rangkapuntuk untuk ditindaklanjuti.

TIM INSPEKTUR KEAMANAN PENERBA]MGAN

No NAMA JABATANTANDA

TANGAN

1. Ketua

2. Sekretaris / Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

TIM (Objek Pengawasan)

No NAMA JABATANTANDA

TANGAN

1.

2.

3.

2

BERITA ACARA


DI BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA…………...

Pada hari ini ……….. tanggal ……….. bulan ……….. tahun ……….. (ditulis dengan huruf) telah dilaksanakan Audit Keamanan Penerbangan di ……….. yang pelaksanaannya dimulai sejak tanggal ……….. (tanggal/bulan/tahun) oleh Tim Inspektur Keamanan Penerbangan yang didampingi oleh Tim ……….. (Objek Pengawasan). Hasil audit sementara sebagai berikut : No Area Audit Jumlah

Temuan Jumlah Status Temuan Open Close On Site

1. Regulasi dan Organisasi 2. Pendidikan dan Pelatihan 3. Fungsi Kendali Mutu 4. Perlindungan Keamanan Pesawat

Udara

5. Pengendalian Keamanan Kargo dan Pos

6. Keamanan Penumpang dan Bagasi 7. Pengendalian Dan Pengawasan

Terkait Penunjang Penerbangan

8. Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum

Demikian Berita Acara Audit Keamanan Penerbangan dibuat dalam ……….. rangkap untuk untuk ditindaklanjuti.

TIM INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

No NAMA JABATAN TANDA

TANGAN

1. ……….. Ketua

2. ……….. Sekretaris / Anggota

3. ……….. Anggota



TIM ……….. (Objek Pengawasan)


TANGAN

1. ………..

2. ………..

3. ………..

3

BERITA ACARA


DI REGULATED AGENT/KNOWN CONSIGNEE…..……

Pada hari ini ……….. tanggal ……….. bulan ……….. tahun ……….. (ditulis dengan huruf) telah dilaksanakan Audit Keamanan Penerbangan di ……….. yang pelaksanaannya dimulai sejak tanggal ……….. (tanggal/bulan/tahun) oleh Tim Inspektur Keamanan Penerbangan yang didampingi oleh Tim ……….. (Objek Pengawasan). Hasil audit sementara sebagai berikut : No Area Audit Jumlah


1. Regulasi dan Organisasi 2. Pendidikan dan Pelatihan 3. Fungsi Kendali Mutu 4. Pemeriksaan Keamanan Dan

Pengangkutan Kargo Dan Pos

5. Fasilitas Keamanan Penerbangan 6. Penanggulangan Tindakan

Melawan Hukum

Demikian Berita Acara Audit Keamanan Penerbangan dibuat dalam ……….. rangkap untuk untuk ditindaklanjuti.



TANGAN

1. ……….. Ketua







TANGAN

1. ………..

2. ………..

3. ………..

4

BERITA ACARA

INSPEKSI KEAMANAN PENERBANGAN

DI………………………………………….

Pada hari ini ……….. tanggal ……….. bulan ……….. tahun ……….. (ditulis dengan huruf) telah dilaksanakan Inspeksi Keamanan Penerbangan di ……….. yang pelaksanaannya dimulai sejak tanggal ……….. (tanggal/bulan/tahun) oleh Tim Inspektur Keamanan Penerbangan yang didampingi oleh Tim ……….. (Objek Pengawasan). Hasil Inspeksi sementara sebagai berikut : No Area Inspeksi Jumlah


1. 2. 3. Demikian Berita Acara Inspeksi Keamanan Penerbangan dibuat dalam ……….. rangkap untuk untuk ditindaklanjuti.



TANGAN

1. ……….. Ketua







TANGAN

1. ………..

2. ………..

3. ………..

5

BERITA ACARA

SURVEI KEAMANAN PENERBANGAN

DI………………………………………….

Pada hari ini ……….. tanggal ……….. bulan ……….. tahun ……….. (ditulis dengan huruf) telah dilaksanakan Survei Keamanan Penerbangan di ……….. yang pelaksanaannya dimulai sejak tanggal ……….. (tanggal/bulan/tahun) oleh Tim Inspektur Inspektur Keamanan Penerbangan yang didampingi oleh Tim ……….. (Objek Pengawasan). Survei meliputi aspek (yang menjadi objek pengawasan): 1) ……….. ; 2) ……….. ; Dari hasil pelaksanaan Survei, Tim Inspektur Keamanan Penerbangan mengidentifikasi kerawanan yang harus ditindaklanjuti oleh ……….. (Objek Pengawasan) dengan mengacu pada peraturan keamanan penerbangan. Demikian Berita Acara Survei Keamanan Penerbangan dibuat dalam ……….. rangkap untuk untuk ditindaklanjuti.



TANGAN

1. ……….. Ketua






TANGAN

1. ………..

2. ………..

3. ………..

BERITA ACARA

PENGUJIAN/TESTING KEAMANAN PENERBANGANDI

Pada han ini tanggal bulan tahun (ditulis dennnnhuruj) telah dilaksanakan Pengujian/Testing Keamanan Penerbangan'di 7Zf^lT^^ dimU^ *** tanggal itanggal/bulan/tahun)'"^hTimInspektur Keamanan Penerbangan yang didampingi oleh Tim (ObiekPengawasan). v-svjv*

Pengujian/Testing dilakukan untuk mengetahui kemampuan dari kinerjapersoml/Fasihtas keamanan penerbangan dan pelaksanaan prosedur keamananpenerbangan di (sesuai dengan lembar pengujian):

2) ZZ"!

Dari hasil pelaksanaan Pengujian/Testing, Tim Inspektur Keamanan Penerbanganmengidentifikasi penyimpangan/kerawanan yang harus ditindaklanjuti oleh(Objek Pengawasan) dengan mengacu pada peraturan keamanan penerbangan.

Demikian Berita Acara Pengujian/Testing Keamanan Penerbangan dibuat dalamrangkap untuk untuk ditindaklanjuti.


No NAMA JABATAN TANDA TANGAN

Ketua

2. Sekretaris / Anggota3. Anggota

4. Anggota

TIM (Objek Pengawasan

No NAMA

1.

2.

3.

JABATAN TANDA TANGAN


TTD


SUPRASETYO

HEMI PAMURAHAR.TO


Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 506 TAHUN 2015Tanggal : 4 Agustus 2015

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

2

LAPORAN

HASIL AUDIT KEAMANAN PENERBANGAN

DI BANDAR UDARA ……………………………

TANGGAL .....................................................


DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN

DOKUMEN BERSIFAT TERBATAS

3

1. Dasar Pelaksanaan

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara No.

................................... tanggal ....................., perihal Audit Keamanan

Penerbangan ………..

2. Tujuan Audit Keamanan Penerbangan

Tujuan Audit keamanan adalah untuk :

a. memastikan bahwa seluruh ketentuan dalam program keamanan penerbangan nasional dan program keamanan objek pengawasan dilaksanakan;

b. memastikan pencapaian tingkat pemenuhan standar keamanan dan efektifitas pelaksanaan langkah-langkah keamanan penerbangan;

c. mengidentifikasi pemenuhan standar dan prosedur keamanan penerbangan; dan

d. mengidentifikasi daerah yang membutuhkan peningkatan keamanan dan memastikan dilaksanakannya tindakan korektif.

3. Dasar Hukum

a. Undang Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 331 dan 332;

b. PM No. 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, Bab 10.

4. Pelaksanaan Audit

Audit dilaksanakan dari tanggal ...................................... oleh Tim Inspektur

Keamanan Penerbangan terdiri dari :

a. Nama Inspektur (Inspektur Keamanan Penerbangan);

b. Nama Inspektur (Inspektur Keamanan Penerbangan);

c. Nama Inspektur (Inspektur Keamanan Penerbangan);

d. Nama Inspektur (Inspektur Keamanan Penerbangan).

5. Area Audit :

a. Regulasi dan Organisasi (Legislation and Organization/LEG);

b. Pendidikan dan Pelatihan (Training/TRG);

c. Fungsi Kendali Mutu (Quality Control Function/QCF);

d. Perlindungan Keamanan Bandar Udara (Security Protection For Airport

/SPA);

e. Pengendalian Jalan Masuk Bandar Udara (Access Control System/ACS);

f. Security Check Point (Security Check Point/SCP);

g. Fasilitas Keamanan Penerbangan (Facility of Aviation Security/FAS);

h. Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum (Airport Contingency

Plan/ACP).

4

6. Hasil Audit Keamanan (terlampir) 7. Penutup

Langkah-langkah tindak lanjut / saran dari hasil Audit akan dimonitor dan

dievaluasi lebih lanjut

5

LAPORAN


DI BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA..….

TANGGAL .....................................................




6


Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara No.

................................... tanggal ....................., perihal Audit Keamanan

Penerbangan ………..







3. Dasar Hukum










5. Area Audit :




d. Perlindungan Keamanan Pesawat Udara (Security Protection For

Aircraft/SPA);

e. Pengendalian Keamanan Kargo Dan Pos (Cargo Pos Security/CPS);

f. Keamanan Penumpang Dan Bagasi (Passenger Baggage Security/PBS);

g. Pengendalian Dan Pengawasan Terkait Penunjang Penerbangan (Aviation

Support Control/ASC); dan

7

h. Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum (Airline Contingency

Plan/ACP).



dievaluasi lebih lanjut

8

LAPORAN


DI REGULATED AGENT/KNOWN CONSIGNEE.…….

TANGGAL .....................................................




9


Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. ................................... tanggal ....................., perihal Audit Keamanan Penerbangan ………..







3. Dasar Hukum










5. Area Audit :




d. Pemeriksaan Keamanan Dan Pengangkutan Kargo Dan Pos (Cargo Pos

Security Check/CPS);

e. Fasilitas Keamanan Penerbangan (Facility of Aviation Security/FAS);

f. Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum (Air Cargo Contingency

Plan/ACP).

10



dievaluasi lebih lanjut.

11

LAPORAN

HASIL INSPEKSI KEAMANAN PENERBANGAN

DI (OBJEK PENGAWASAN)

TANGGAL .....................................................


DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN / KANTOR

OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH .....


12


Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara / Kepala Kantor

Otoritas Bandar Udara Wilayah .... No. ................................... tanggal

....................., perihal inspeksi keamanan penerbangan ………..

2. Tujuan Inspeksi Keamanan Penerbangan

Tujuan Inspeksi keamanan adalah untuk :

a. memastikan bahwa 1 (satu) atau beberapa aspek dalam ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan program keamanan pada objek pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan;

b. memastikan tingkat pencapaian dan efektifitas pelaksanaan prosedur keamanan penerbangan;

c. mengidentifikasi pemenuhan standar dan prosedur keamanan penerbangan dan memastikan tindakan korektif;

d. mengidentifikasi kerentanan pada area yang masih perlu perbaikan/peningkatan keamanan penerbangan; dan

e. memastikan tindakan korektif hasil audit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

3. Dasar Hukum



4. Pelaksanaan Inspeksi

Inspeksi dilaksanakan dari tanggal ...................................... oleh Tim

Inspektur Keamanan Penerbangan terdiri dari :





5. Area Inspeksi :



c. Fungsi Kendali Mutu (Quality Control Function/QCF).

Hanya contoh objek 6. Hasil Inspeksi Keamanan (terlampir) 7. Penutup

Langkah-langkah tindak lanjut / saran dari hasil Inspeksi akan dimonitor

dan dievaluasi lebih lanjut.

13

LAPORAN

HASIL SURVEI KEAMANAN PENERBANGAN


TANGGAL .....................................................


DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN / KANTOR

OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH .....


14




....................., perihal Survei Keamanan Penerbangan ………..

2. Tujuan Survei Keamanan Penerbangan

Tujuan Survei keamanan adalah untuk :

a. mengevaluasi dan mengidentifikasi kebutuhan keamanan penerbangan untuk efektifitas prosedur, fasilitas, personel dan langkah-langkah keamanan penerbangan; dan

b. mengidentifikasi terhadap kerawanan (vulnerability) keamanan yang terdapat pada objek pengawasan sebagai masukan untuk perubahan/perbaikan kebijakan di tingkat nasional dan objek pengawasan.

3. Dasar Hukum



4. Pelaksanaan Survei

Survei dilaksanakan dari tanggal ...................................... oleh Tim






5. Area Survei :

a. Pengendalian Jalan Masuk Bandar Udara (Access Control System/ACS);

b. Security Check Point (Security Check Point/SCP); dan

c. Fasilitas Keamanan Penerbangan (Facility of Aviation Security/FAS).

Hanya contoh objek 6. Hasil Survei Keamanan (terlampir)

7. Penutup

Langkah-langkah tindak lanjut / saran dari hasil Survei akan dimonitor dan

dievaluasi lebih lanjut.

15

LAPORAN

HASIL PENGUJIAN (TEST) KEAMANAN PENERBANGAN


TANGGAL .....................................................


DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH .....


16




....................., perihal Pengujian (Test) Keamanan Penerbangan ………..

2. Tujuan Pengujian (Test) Keamanan Penerbangan

Tujuan Pengujian (Test) keamanan adalah untuk :

a. mengevaluasi dan mengidentifikasi kebutuhan keamanan penerbangan untuk efektifitas prosedur, fasilitas, personel dan langkah-langkah keamanan penerbangan; dan

b. mengidentifikasi terhadap kerawanan (vulnerability) keamanan yang terdapat pada objek pengawasan sebagai masukan untuk perubahan/perbaikan kebijakan di tingkat nasional dan objek pengawasan.

3. Dasar Hukum



4. Pelaksanaan Pengujian (Test)

Pengujian (test) dilaksanakan dari tanggal ...................................... oleh Tim






5. Area Pengujian (Test) :

a. Tempat Pemeriksaan Keamanan (security check point);

b. Jalan masuk (access) daerah keamanan terbatas; dan

c. Daerah steril.

Hanya contoh objek 6. Hasil Pengujian (Test) Keamanan (terlampir) 7. Penutup

Langkah-langkah tindak lanjut / saran dari hasil Pengujian (test) akan

dimonitor dan dievaluasi lebih lanjut.

17

TABEL HASIL PENGAWASAN

18

TABEL HASIL AUDIT KEAMANAN PENERBANGAN

NAMA OBJEK PENGAWASAN : BANDARA UDARA…………………………. TANGGAL AUDIT : .......................................................

NO HASIL TEMUAN REFERENSI REKOMENDASI RENCANA TINDAKAN KOREKTIF

TARGET SELESAI

STATUS

I

REGULASI DAN ORGANISASI (LEGISLATION AND ORGANIZATION/LEG)

(No Urut) mis : 1.1 (No Checklist) mis ;

A3

1.2 (B6)

II

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (TRAINING/TRG)

2.1 (C2)

III FUNGSI KENDALI MUTU (QUALITY CONTROL FUNCTION/(QCF)

3.1 (D3)

IV PERLINDUNGAN KEAMANAN BANDAR UDARA (SECURITY PROTECTION FOR AIRPORT/SPA)

4.1 (A10)

19

V PENGENDALIAN JALAN MASUK BANDAR UDARA (ACCESS CONTROL SYSTEM/ACS)

5.1 (A3)

VI SECURITY CHECK POINT (SECURITY CHECK POINT/SCP)

6.1 (B1)

VII FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN (FACILITY OF AVIATION SECURITY/FAS)

7.1 (B4)

VIII PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM (AIRPORT CONTINGENCY PLAN/ACP)

8.1 (C2)

Ketua Tim Audit Keamanan Penerbangan

Nama Pangkat (Gol)

NIP. ....................

20

NAMA OBJEK PENGAWASAN : BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA ..….. TANGGAL AUDIT : .......................................................


TARGET SELESAI

STATUS

I


(No Urut) mis : 1.1

(No Checklist) mis ; A3

1.2 (B6)

II


2.1 (C2)

III FUNGSI KENDALI MUTU (QUALITY CONTROL FUNCTION/QCF)

3.1 (D3)

IV PERLINDUNGAN KEAMANAN PESAWAT UDARA (SECURITY PROTECTION FOR AIRCRAFT/SPA)

4.1 (A10)

V PENGENDALIAN KEAMANAN KARGO DAN POS (CARGO POS SECURITY/CPS)

5.1 (A3)

21

VI KEAMANAN PENUMPANG DAN BAGASI (PASSENGER BAGGAGE SECURITY/PBS)

6.1 (B1)

VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENUNJANG PENERBANGAN (AVIATION SUPPORT CONTROL/ASC)

7.1 (B4)

VIII PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM (AIRLINE CONTINGENCY PLAN/ACP)

8.1 (C2)


Nama Pangkat (Gol)

NIP. ....................

22

NAMA OBJEK PENGAWASAN : REGULATED AGENT/KNOWN CONSIGNEE ..…. TANGGAL AUDIT : .......................................................


TARGET SELESAI

STATUS

I



A3

1.2 (B6)

II


2.1 (C2)

III FUNGSI KENDALI MUTU (QUALITY CONTROL FUNCTION/QCF)

3.1 (D3)

IV PEMERIKSAAN KEAMANAN DAN PENGANGKUTAN KARGO DAN POS (CARGO POS SECURITY CHECK/CPS)

4.1 (A10)

V FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN (FACILITY OF AVIATION SECURITY/FAS)

23

5.1 (A3)

VI PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM (AIR CARGO CONTINGENCY PLAN/ACP)

6.1 (B1)


Nama Pangkat (Gol)

NIP. ....................

24

TABEL HASIL INSPEKSI KEAMANAN PENERBANGAN

NAMA OBJEK PENGAWASAN : ....................................................... TANGGAL INSPEKSI : .......................................................


TARGET SELESAI

STATUS

I



A3

1.2 (B6)

II


2.1 (C2)

III FUNGSI KENDALI MUTU (QUALITY CONTROL FUNCTION/(QCF)

3.1 (D3)

• Area di atas adalah contoh

Ketua Tim Inspeksi Keamanan Penerbangan

Nama Pangkat (Gol)

NIP. ....................

25

Catatan :

1. Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan Inspeksi, sebagai tindak lanjut audit/tindakan korektif audit;

2. Format hasil inspeksi sama dengan audit, jika sebagian modul/temuan sudah dinyatakan memenuhi/ditindaklanjuti modul/temuan tersebut dapat

dilewati atau dikosongkan;

26

TABEL HASIL SURVEI KEAMANAN PENERBANGAN

NAMA OBJEK PENGAWASAN : ....................................................... TANGGAL SURVEI : .......................................................

NO IDENTIFIKASI REFERENSI PENILAIAN RESIKO REKOMENDASI RENCANA TINDAKAN KOREKTIF

TARGET SELESAI

I

PENGENDALIAN JALAN MASUK BANDAR UDARA (ACCESS CONTROL SYSTEM/ACS)

1.1

II

SECURITY CHECK POINT (SECURITY CHECK POINT/SCP)

2.1

III FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN (FACILITY OF AVIATION SECURITY/FAS)

3.1

• Area di atas adalah contoh

Ketua Tim Survei Keamanan Penerbangan

Nama Pangkat (Gol)

NIP. ....................

27

HASIL PENGUJIAN (TEST) KEAMANAN PENERBANGAN PADA BANDAR UDARA

NAMA BANDAR UDARA : ......................... TANGGAL PELAKSANAAN : ......................... (tanggal/bulan/tahun)

No.

AREA PENGUJIAN (TEST) ALAT TEST HASIL RESUME TEST

Ketua Tim Pengujian (Test) Keamanan Penerbangan

Nama Pangkat (Gol)

NIP. ....................

28

HASIL PENGUJIAN (TEST) KEAMANAN PENERBANGAN PADA ANGKUTAN UDARA

NAMA BANDAR UDARA : ......................... NAMA ANGKUTAN UDARA : ......................... TANGGAL PELAKSANAAN : ......................... (tanggal/bulan/tahun)

No.

AREA PENGUJIAN (TEST) ALAT TEST HASIL RESUME TEST

Ketua Tim Pengujian (Test) Keamanan Penerbangan

Nama Pangkat (Gol)

NIP. ....................

29

SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PENGAWASAN

30

SURAT PEMBERITAHUAN HASIL AUDIT BUBU

Nomor

:

Lokasi Kantor, (tgl/bln/thn)

Klasifikasi : Biasa/rahasia Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Hasil Audit Keamanan

Penerbangan

Yth.

K e p a d a (Pimpinan Objek Pengawasan)

di Lokasi Objek Pengawasan

1. Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor ................ Tanggal ..............., perihal Audit Keamanan Penerbangan, dengan hormat disampaikan hasil pelaksanaan Audit yang dilaksanakan pada tanggal ................... (hasil terlampir). Terdapat beberapa permasalahan utama yang harus dilakukan tindakan korektif yaitu : a. Regulasi dan Organisasi (Legislation and Organization/LEG)

- Temuan; - Temuan;

b. Pendidikan dan Pelatihan (Training/TRG) - Temuan; - Temuan;

c. Fungsi Kendali Mutu (Quality Control Function/QCF) - Temuan; - Temuan;

d. Perlindungan Keamanan Bandar Udara (Security Protection For Airport /SPA) - Temuan; - Temuan;

e. Pengendalian Jalan Masuk Bandar Udara (Access Control System/ACS) - Temuan; - Temuan;

f. Security Check Point (Security Check Point/SCP) - Temuan; - Temuan.

g. Fasilitas Keamanan Penerbangan (Facility of Aviation Security/FAS) - Temuan; - Temuan.

h. Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum (Airport Contingency Plan/ACP) - Temuan; - Temuan;

2. Sehubungan butir 1. (satu) di atas, agar penyelenggara (Objek

Pengawasan) menyampaikan rencana tindak lanjut perbaikan (Action Plan) terhadap hasil Audit sesuai format terlampir dan disampaikan kepada Direktur Keamanan Penerbangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah diterima hasil pelaksanaan Audit.

31


A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Direktur Keamanan Penerbangan

................................... Pangkat (Gol)

NIP. ............................... Tembusan : 1. Xxxxxxxxxxxxxxxxx ; 2. Xxxxxxxxxxxxxxxxx ; 3. ………………………..

32

SURAT PEMBERITAHUAN HASIL AUDIT BUAU

Nomor

:



Penerbangan

Yth.




- Temuan; - Temuan;



d. Perlindungan Keamanan Pesawat Udara (Security Protection For Aircraft/SPA) - Temuan; - Temuan;

e. Pengendalian Keamanan Kargo Dan Pos (Cargo Pos Security/CPS) - Temuan; - Temuan;

f. Keamanan Penumpang Dan Bagasi (Passenger Baggage Security/PBS) - Temuan; - Temuan.

g. Pengendalian Dan Pengawasan Terkait Penunjang Penerbangan (Aviation Support Control/ASC) - Temuan; - Temuan.

h. Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum (Airline Contingency Plan/ACP) - Temuan; - Temuan.

2. Sehubungan butir 1. (satu) di atas, agar penyelenggara (Objek Pengawasan) menyampaikan rencana tindak lanjut perbaikan (Action Plan) terhadap hasil Audit sesuai format terlampir dan disampaikan kepada Direktur Keamanan Penerbangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterima hasil pelaksanaan Audit.

33



................................... Pangkat (Gol)


34

SURAT PEMBERITAHUAN HASIL AUDIT RA/KS

Nomor

:



Penerbangan

Yth.




- Temuan; - Temuan;



d. Pemeriksaan Keamanan Dan Pengangkutan Kargo Dan Pos (Cargo Pos Security Check/CPS) - Temuan; - Temuan;

e. Fasilitas Keamanan Penerbangan (Facility of Aviation Security/FAS) - Temuan; - Temuan;

f. Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum (Air Cargo Contingency Plan/ACP) - Temuan; - Temuan.


Pengawasan) menyampaikan rencana tindak lanjut perbaikan (Action

Plan) terhadap hasil Audit sesuai format terlampir dan disampaikan kepada Direktur Keamanan Penerbangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterima hasil pelaksanaan Audit.

35



................................... Pangkat (Gol)


36

SURAT PEMBERITAHUAN HASIL INSPEKSI/SURVEI/TEST/INVESTIGASI

Nomor

:


Klasifikasi : Biasa/rahasia Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Hasil (Inspeksi/Survei/Test/

Investigasi) Keamanan Penerbangan

Yth.



1. Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara/Kepala

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah .... Nomor ................ Tanggal

..............., perihal (Inspeksi/Survei/Test) Keamanan Penerbangan,

dengan hormat disampaikan hasil pelaksanaan (Inspeksi/Survei/Test)

yang dilaksanakan pada tanggal ................... (hasil terlampir).

Terdapat beberapa permasalahan utama yang harus dilakukan

tindakan korektif yaitu (area di bawah ini adalah contoh):

a. Pengendalian Jalan Masuk Bandar Udara (Access Control System/ACS) - Temuan;

- Temuan;

b. Security Check Point (Security Check Point/SCP)

- Temuan;

- Temuan.

c. Fasilitas Keamanan Penerbangan (Facility of Aviation Security/FAS)

- Temuan;

- Temuan.


Pengawasan) menyampaikan rencana tindak lanjut perbaikan (Action

Plan) terhadap hasil (Inspeksi/Survei/Test) sesuai format terlampir

dan disampaikan kepada Direktur Keamanan Penerbangan/Kepala

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah ….. selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari setelah diterima hasil pelaksanaan

(Inspeksi/Survei/Test).


A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Direktur Keamanan Penerbangan

Atau

(Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah )

Tembusan :

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxx ;

2. Xxxxxxxxxxxxxxxxx ;

3

Pangkat (Gol)

NIP


TTD

SUPRASETYO


EMI PAMURAHARJO


37

Lampiran VIM Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 506 TAHUN 2015Tanggal: 4 Agustus 2015

jjfigig^ DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN^•JF LEMBAR PENGUJIAN TERTUTUP

TANGGAL

NAMA INSPEKTUR

LOKASI PENGUJIAN

JUMLAH DESKRIPSIOBJEK PENGUJIAN

ITEM PENGUJIAN YANG DIGUNAKAN

LOKASI ITEM PENGUJIAN

DISEMBUNYIKAN

V

HASIL PENGUJIANSUKSES

GAGAL

APAKAH MISTERY GUEST DIGUNAKANYA

TIDAK

PENYEBAB TERJADINYA DEFISIENSI :

DEBRIEFING SUPERVISOR / TEAM

KETERANGAN

TANDA TANGAN INSPEKTUR

COPY LEMBAR PENGUJIAN DIBERIKAN KE SUPERVISOR

NAMA SUPERVISOR :

TANDA TANGAN SUPERVISOR

9. Toilet

10. Di bawah kursi di ruang tunggu

11. Di Meja

12. Di dalam Tempat sampah

13. di dalam pot bunga

3. Sisi dalam bagian tangan

4. Di dalam ikat pinggang bagian depan

5. Di dalam ikat pinggang bagian belakang

6. Di bagian belakang tubuh

7. Di dalam tas tangan

8. Di dalam bagasi tercatat

5.ID (KTP,PAS)

6.Amunisi (peluru)

1. Sepatu

2. Sisi dalam bagian kaki

7.Prosedur Check in

8.Prosedur boarding

1.Dummy IED,

2.Dummy senjata api

3.Pisau

4.Dummy Boarding pass

KETERANGAN

OBJEK PENGUJIAN :

ITEM PENGUJIAN YANG DIGUNAKAN

LOKASI ITEM PENGUJIAN DISEMBUNYIKAN

1.Access control menuju DKP dan steril area

2.WTMD

3.XRAY cabin baggage

4.XRAY hold baggage

5.XRAY untuk staf

6.Perlindungan dan pengamanan pesawat parkir

2

DAFTAR INVENTARIS ALAT UJI COVERT TESTING

NO JENISALAT NO. SERI

1 Dummy Improvised Explosive Device (IED)

2 Dummy Senjata Api

3 Pisau

4 Dummy Boarding Pass

5 ID (KTP, PAS)

6 Amunisi (Peluru)


Salinan sesuai dengan aslinvaKEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,

HEMI PAMURAHARJQ


TTD

SUPRASETYO

Lampiran IX Peraturan DirekturJenderal PerhubunganUdaraNomor :

Tanggal:

NAMA OBJEK PENGAWASAN

TANGGAL AUDIT

AREA AUDIT

MONITORING HASIL PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN

No. HASIL TEMUAN REFERENSI



Ill FUNGSI KENDALI MUTU {QUALITY CONTROL FUNCTION/QCF)

IV dst.

KESIMPULAN :

REKOMENDASITINDAKAN

KOREKTIF

TIM AUDIT KEAMANAN PENERBANGAN

TARGET

SELESAISTATUS

TANDA TANGAN

MONITORING AUDITPELAKSANAAN PENGAWASANKEAMANANPENERBANGANDIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN

SUBDIT KENDALI MUTU KEAMANAN PENERBANGAN/BIDANG KEAMANAN/SEKSI KEAMANAN

Objek Pengawasan

Bulan.

No.SPT Pelaksana Tugas

PengawasanTanggal

Pelaksanaan

Laporan dan Konsep Surat

TindaklanjutSurat Direktur Kampen/Kepala

Kantor

Surat Tanggapan dari ObjekKeterangan

Tanggal No. SPT Tanggal No. Nota Dinas Tanggal No. Surat Tanggal1

MONITORING AUDIT PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGANDIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN/KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA


Objek Pengawasan 0

Bulan.

No.

Hasil Temuan Pengawasan Tanggapan Objek Pengawasan Evaluasi Subdit

KM/Bidang/Seksi Keterangan

Tanggal

Surat

UraianTemuan Status Tanggal Uraian Tanggapan Tanggal Penyelesaian Tanggal Pernyataan Status

1 1 REGULASI DANORGANISASI (LEGISLATION AND

ORGANIZATION/LEG)

II PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (TRAINING/TRG)

III FUNGSI KENDALI MUTU (QUALITYCONTROLFUNCTION/QCF)

IV dst... ..

MONITORING PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGANDIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN/KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA


Objek Pengawasan : n

Bulan

No.

1

Tanggal Surat Peringatan No. Surat Perihal

(Audit/lnspeksi/Survei/Pengujian

Keterangan1 II III 1 II III

2

3

4

5

6

_

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

MONITORING INSPEKSI PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGANDIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN/KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA


Objek Pengawasan :

No.

Tanggal

SPT

No. SPT

Pelaksana Tugas

PengawasanTanggal

Pelaksanaan

Laporan Pengawasan

Tanggal No. Nota Dinas

Konsep Surat Tindaklanjut

Tanggal No. Nota Dinas

Surat Direktur Kampen/KepalaKantor

Tanggal No. Surat

Bulan.

Surat Tanggapan dari ObjekPengawasan

Tanggal No. Surat

Keterangan

MONITORING INSPEKSI PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGANDIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN/KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA


Objek Pengawasan

No.

Tanggal

Hasil Temuan Pengawasan

Uraian Temuan

A. REGULASI DAN ORGANISASI

(LEGISLATION AND

ORGANIZATION/LEG)

Status

Open

Tanggapan Objek Pengawasan Evaluasi Subdit KM/Bidang/SeksiTanggal Uraian Tanggapan

PROSEDUR PEMERIKSAAN

Tanggal Tanggal Pernyataan Status

Bulan

Keterangan

RINGKASAN TINDAKAN KOREKTIF YANG BELUM DILAKUKAN TINDAK LANJUT OLEH BADAN USAHA BANDAR UDARATAHUN:

Bandar

UdaraWilayah Tanggal Aktivitas

AREA PENGAWASAN

TF CANC %CANC FR Notes

LEG TRG QCF

PERLINDUNGAN KEAMANAN

BANDARUDARA/SPA

ACS

SCP

FAS ACPLain

LainDKT DS DT DP SCP1 SCP 2 SCPK

BHS/

HBS

F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0

AUD

INSP

SURV

TEST

KETERANGAf41

LEG

TRG

QCF

SPA

DKT

DS

DT

DP

ACS

Regulasi dan OrganisasiPendidikan dan Pelatihan

Fungsi Kendali Mutu

Perlindungan Keamanan Bandar UdaraDaerah Keamanan Terbatas

Daerah Steril

Daerah Terbatas

Daerah Publik

Pengendalian Jalan Masuk Bandara

SCP

SCPK

FAS

ACP

TF

CANC

%CANC

FR

F

Security CheckpointSecurity Checkpoint KhususFasilitas KeamananPenerbanganPenanggulangan Tindakan Melawan HukumTotal Findings

Total Tindakan Korektif yang Belum dilakukan tindak lanjutPersentaseTotal Tindakan Korektif yang Belum dilakukan tindak lanjutFile ReferenceFinding /Temuan

0 = Open/terbukaAUD = Audit

INSP = InspeksiSURV = Survei

Test = Pengujian

RINGKASAN TINDAKAN KOREKTIF YANG BELUM DILAKUKAN TINDAK LANJUT OLEH BADAN USAHA ANGKUTAN UDARATAHUN:

Penerbangan Location Wilayah Tanggal Aktivitas

AREA PENGAWASAN

TF CANC %CANC FR Notes

L EG TRG QCF SPA CPS PBS ASC ACP Lain Lain

F 0 F 0 F O F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0

AUD

INSP

SURV

TEST

LLEG

TRG

QCF

SPA

CPS

PBS

ASC

ACP

TF

Regulasi dan OrganisasiPendidikan dan Pelatihan

Fungsi Kendali Mutu

Perlindungan Keamanan Pesawat UdaraPengendalian Keamanan Kargo dan PosPengendalian Keamanan Penumpang dan BagasiPengendalian dan Pengawasan Terkait Penunjang PenerbanganPenanggulangan Tindakan Melawan HukumTotal Findings

CANC

%CANC

FR

F

O

AUD

INSP

SURV

Test

Total Tindakan Korektif yang Belum dilakukan tindak lanjutPersentaseTotal Tindakan Korektif yang Belum dilakukan tindak lanjutFile ReferenceFinding /TemuanOpen/Terbuka

Audit

Inspeksi

Survei

Testing/Pengujian

RINGKASAN TINDAKAN KOREKTIF YANG BELUM DILAKUKAN TINDAK LANJUT OLEH REGULATED AGENTTAHUN:

RA/KSBandar

UdaraWilayah Tanggal Aktivitas TF CANC %CANC FR Notes

LEG TRG QCF CPS FAS ACP LAIN-LAIN

F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0

AUD

INSP

SURV

TEST

KETERANGAN

LEG

TRG

QCF

CPS

FAS

ACP

TF

RA/KS

Regulasi dan Organisasi

Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi Kendali MutuPemeriksaan Keamanan Dan Pengangkutan Kargo Dan Pos

Fasilitas Keamanan Penerbangan

Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum

Total Findings

Regulated Agent / KnownConsignor

Salirjan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS.

HEMI'PAMURAHARJO

, -P&«vbina Tk. I (IV/b)NIP.-19660508 199003 1 001

CANC = Total Tindakan Korektif yang Belum dilakukan tindak

%CANC = PersentaseTotal Tindakan Korektif yang Belum dilaku

FR = File ReferenceF = Finding /Temuan

O = Open/Terbuka

AUD = Audit

INSP = Inspeksi

SURV = Survei

Test = Testing/Pengujian


TTD

SUPRASETYO

Nomor

Klasifikasi

LampiranPerihal

Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 506 Tahun 2015


SURAT HASIL EVALUASI TINDAKAN KOREKTIF


1 (satu) berkasHasil Evaluasi Tindakan Korektif

(Audit/Inspeksi/Survei/Test)Keamanan Penerbangan

K e p a d a

Yth. (Pimpinan Objek Pengawasan)

di

Lokasi Objek Pengawasan

1. Menindaklanjuti Surat (Objek Pengawasan) Nomor Tanggal ,perihal , dengan hormat disampaikan hasil evaluasi tindakankorektif terhadap tindak lanjut dari (jumlah temuan) temuan(Audit/Inspeksi/ Survei/Test/Investigasi) keamanan penerbangan (hasil evaluasiterlampir), yaitu :a. Sebanyak .... (jumlah) temuan dinyatakan close sesuai bukti yang diberikan;b. Sebanyak .... (jumlah) temuan masih dinyatakan open, dan untuk dinyatakan

close harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:1) Sebanyak .... (jumlah) temuan menunggu2)

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, agar (Objek Pengawasan) segeramenindaklanjuti hasil evaluasi yang diberikan serta memberikan target waktupenyelesaian dan perbaikan tersebut agar dikirimkan melalui surat tertulis dansurat elektronik (email) ke : selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah surat ini diterima.


A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Direktur Keamanan Penerbanganatau

Kepala kantor Otoritas Bandar Udara

NIP.

Pangkat (Gol)

Tembusan :

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxx ;2. Xxxxxxxxxxxxxxxxx ;3


Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS.

HEMI PAMURAHARJO


TTD

SUPRASETYO

Documents

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_506_Tahun_2015_full.pdf · Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbanga n Indonesia, ... menggunakan