1

PT. KERETAAPIINDONESIA (PERSERO) 1 "KANTOR PUSAT - JI. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung 40117 Telp. (022) 4230031,4230039,4230054 Facs. (022) 420334~PO BOX 1163 Bandung 40000

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ten tang BadanUsaha Milik Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang-Uri dang Nomor 23 Tahun 2007 ten tangPerkeretaapian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4722);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ten tangPerseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4756);

a. bahwa dalam rangka menjaga citra perusahaan danuntuk memberikan pelayanan kepada penumpang keretaapi maka pada saat terjadi kelambatan perjalanan keretaapr perlu diberikan pelayanan tambahan kepadapenumpang kereta api;

b. bahwa Keputusan Direksi Nomor KEP.C/UM.105/I/2/KA-2013 ten tang Pedoman Pokok Pelaksanaan ServiceRecovery di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia(Persero) tidak sesuai lagi kebutuhan dan perkembanganorganisasi perusahaan, dan pelayanan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkanKeputusan Direksi tentang Pedoman Pemberian ServiceRecovery Angkutan Penumpang Kereta Api;

DIREKSI PT KERETAAPI INDONESIA (PERSERO),

Mengingat

Menimbang

TENTANG

PEDOMANPEMBERIANSERVICE RECOVERYANGKUTANPENUMPANGKERETAAPI

KEPUTUSANDIREKSI PT KERETAAPI INDONESIA (PERSERO)

NOMOR: KEP.U/KB. 207/XII/1/KA-2016

Nilai Utama=..-­.....P~anPrm;a

KERETA API--

10. Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KO.10 1/IXjl2/KA-2016 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang AnggotaDireksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);

11. Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KO.101jXlj 1jKA-2016tentang Tugas dan Wewenang Direksi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 ten tangPenyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentangLalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PMA8 Tahun2015 tentang Standar Pelayanan Minimum UntukAngkutan Orang Dengan Kereta Api;

7. Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) yangtelah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesiadan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakandalam Akta Nomor 42 tanggal 23 Mei 2016, yanglaporannya telah dicatat dalam database SistemAdministrasi Badan Hukum Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimanadinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-AH.Ol.03-0053400 tanggal 01 Juni 2016 dan Perubahan SusunanPengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam AktaNomor 52 tanggal 29 Januari 2016, yang laporanpemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalamdatabase Sistem Administrasi Badan HukumKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnyaNomor AHU-AH.0l.03-0011295 tanggal 1 Februari 2016,kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Surjadi JasinS.H., Notaris di Bandung;

8. Keputusan Direksi Nomor KEP.U/LL.003/XI/KA-2015tentang Syarat-Syarat dan Tarif Angkutan Kereta ApiPenumpang;

9. Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KUA01jXIj 1jKA-2015tentang Pedoman Pengelolaan Kas Kecil UntukPenanganan Rintang Jalan dan Pemberian ServiceRecovery;

\ 1< 3

Dalam Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero).

2. Penumpang adalah setiap orang yang memiliki Karcis /Tiket kereta api sesuaidengan kelas pelayanan kereta api yang dinaiki.

3. Karcis /Tiket adalah dokumen angkutan yang ditetapkan Perusahaan danmerupakan tanda bukti terjadinya perjanjian angkutan antara Penumpangdengan Perusahaan.

4. Service Recovery yang selanjutnya disingkat SR adalah pelayanan tambahanyang diberikan kepada Penumpang secara cuma-Cuma yang berupa makanandan minuman, dan Zatau moda angkutan pengganti.

5. Kereta Lokal adalah kereta api perkotaan dengan jarak tempuh perjalanansampai dengan 150 kilometer atau kereta api jarak dekat sebagaimanaditetapkan dalam Keputusan Direksi mengenai Pengelompokkan Kereta ApiBerdasarkan Jarak.

6. Kereta Api Jarak Menengah adalah kereta api antarkota dengan jarak tempuhperjalanan 151 kilometer sampai dengan 450 kilometer.

7. Kereta Api Jarak Jauh adalah kereta api antarkota dengan jarak tempuh lebihdari 450 kilometer.

8. Stasiun Keberangkatan Penumpang adalah stasiun keberangkatansebagaimana tertera dalam Tiket Penumpang.

9. Pusat Pengendali Pelayanan yang selanjutnya disebut Pusdalyan adalah pusatkegiatan pengendalian pelayanan di atas kereta api agar sesuai denganstan dar I peraturan pelayanan yang berlaku.

10. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan dimana Mitra Pengelola SR tidak dapatmenyediakan SR berupa makanan dan minuman.

11. Kas Kecil adalah sejumlah uang yang digunakan untuk penanganan RintangJalan dan SR.

12. Mitra Pengelola Service Recovery selanjutnya disebut Mitra Pengelola SR adalahbadan usaha yang berbadan hukum yang ditunjuk oleh Perusahaan untukmelaksanakan pekerjaan SR di atas kereta api darr/ atau di stasiun.

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PEDOMAN PEMBERIANSERVICE RECOVERY ANGKUTANPENUMPANGKERETAAPI.

Menetapkan

BABI

KETENTUANUMUM

4

Pasal4

SR diberikan oleh Perusahaan kepada Penumpang, apabila:

a. terjadi kelambatan keberangkatan kereta api;b. dalam perjalanan kereta api terdapat hambatan atau gangguan yang

mengakibatkan kelarnbatan datang di stasiun kereta api tujuan; dan I atauc. kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan sarnpai stasiun kereta api

tujuan.

Pemberian SR berupa:

a. makanan dan minuman; dan Iataub. moda transportasi pengganti.

Pasal 3

Paragraf 1

Umum

BAB II

PEMBERIAN SERVICE RECOVERY

Pasal2

(1) Keputusan Direksi im dimaksudkan untuk dijadikan pedoman dalampemberian SR kepada Penumpang.

(2) Keputusan Direksi ini bertujuan untuk:

a. keseragaman dalam pemberian SR kepada Penumpang;

b. upaya menarik calon penumpang kereta api dengan memberikanpelayanan yang terbaik;

c. pencitraan Perusahaan; dan

d. pemenuhan kewajiban atas peraturan perundang-undangan.

13. Daerah adalah satuan organisasi pada daerah operasi, divisi regional, dan balaiyasa, serta pusat pendidikan dan pelatihan pada satuan organisasi padadirektorat sumber daya manusia dan umum di lingkungan Perusahaan.

14. Kepala Daerah adalah pejabat yang memimpin Daerah.

5

Tata cara pemberian SR berupa makanan dan minuman diatur sebagai berikut:

a. Corporate Deputy Director of Passenger Transport Marketing and Salesberdasarkan datajinformasi dari Pudalyan menetapkan perkiraan kelambatanKereta Api dan pemberian SR;

Pasal 6

(1) Pemberian SR yang berupa makanan dan minuman sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 huruf a, hanya dapat diberikan kepada setiap PenumpangKereta Api Jarak Menengah atau Kereta Api .Jarak Jauh, apabila:

a. terjadi kelambatan keberangkatan kereta api pada Stasiun KeberangkatanPenumpang; danj atau

b. dalam perjalanan kereta api terdapat hambatan atau gangguan yangmengakibatkan kelambatan datang di stasiun kereta api tujuan.

(2) Pemberian SR yang berupa makanan dan minuman sebagaimana dimaksudpada ayat (1)ditetapkan sebagai berikut:

a. kereta api yang diperkirakan terlambat lebih dari 3 (tiga)jam terhitung darijadwal seharusnya, diberikan makanan ringan dan minuman senilaiRp15.000,- (lima belas ribu rupiah);

b. kereta api yang diperkirakan terlambat lebih dari 5 (lima) jam terhitungdari jadwal seharusnya, diberikan makanan berat dan minuman senilaiRp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); dan

c. kereta api yang diperkirakan terlambat lebih dari 10 (sepuluh) jamterhitung dari jadwal seharusnya, diberikan makanan berat dan minumansenilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(3) Khusus pada kereta api yang waktu tempuh perjalanannya kurang dari 5 (lima)jam, besaran pemberian SR ditetapkan sebagai berikut:

a. kereta api yang diperkirakan terlambat lebih dari 3 (tiga)jam terhitung darijadwal seharusnya, diberikan makanan ringan dan minuman senilaiRp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

b. kereta api yang diperkirakan terlambat lebih dari 5 (lima) jam terhitungdari jadwal seharusnya, diberikan makanan berat dan minumanRp50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan

c. kereta api yang diperkirakan terlambat lebih dari 10 (sepuluh) jamterhitung dari jadwal seharusnya, diberikan makanan berat dan minumansenilai Rp100.000, - (seratus ribu rupiah).

Pasal5

Paragraf 2

Pemberian Service Recovery Berupa Makanan dan Minuman

6

~

Tata cara pemberian SR berupa makanan dan minuman dalam Keadaan Daruratditetapkan sebagai berikut:

a. Mitra Pengelola SR wajib membuat pernyataan ketidaksanggupan secaratertulis dalam bentuk notaj suratj email kepada Kepala Daerah dengantembusan kepada Corporate Deputy Director of Passenger Transport Marketingand Sales dan Senior Manager jManager yang membidangi pemasaranangkutan penumpang Daerah;

Pasal8

Dalam hal Keadaan Darurat, pemberian SR berupa makanan dan minuman dapatdiambil alih kewenangannya oleh Kepala Daerah di wilayahnya.

Pasal 7

b. pada kondisi tertentu Corporate Deputy Director of Passenger TransportMarketing and Sales dapat melimpahkan kewenangan penetapan perkiraankelambatan kereta api dan pemberian SR kepada Vice President PassengerFacility atau Manager Service Operation Control;

c. penetapan perkiraan kelambatan dan pemberian SR sebagaimana dimaksudpada huruf a dituangkan dalam bentuk warta dinasjnota dinasjemail;

d. warta dinasjnota dinasjemail sebagaimana dimaksud pada huruf c dikirimkankepada:

1) Mitra Pengelola SR: dan

2) Senior ManagerjManager yang membidangi pemasaran angkutanpenumpang daerah,

sebagai perintah pelaksanaan SR berupa makanan dan minuman;

e. berdasarkan perintah pelaksanaan SR sebagaimana dimaksud pada huruf dSenior Manager jManager yang membidangi pemasaran angkutan penumpangdaerah berkoordinasi dengan Kepala Stasiun danj atau Kondektur untukmemastikan manifest penumpang kereta api;

f. manifest penumpang kereta api sebagaimana dimaksud pada huruf ediserahkan oleh Kepala Stasiun danj atau Kondektur kepada Mitra PengelolaSR sebagai dasar penyediaan SR berupa makanan dan minuman kepadaPenumpang.

g. pemberian SR yang telah dilaksanakan oleh Mitra Pengelola SR dituangkandalam Berita Acara Service Recovery sebagaimana format yang tercantumdalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari KeputusanDireksi ini; dan

h. Berita Acara Service Recovery sebagaimana dimaksud pada huruf g, sebagaidasar pembayaran Perusahaan kepada Mitra Pengelola SR.

7

\ ~

d. Berita Acara Pengambilan Uang Tunai Pendapatan Stasiun untuk ServiceRecovery sebagaimana dimaksud pada huruf c harus ditandatangani olehSenior Manager /Manager yang membidangi pemasaran angkutanpenumpang Daerah dan Kepala Stasiun;

e. untuk penggantian uang tunai pendapatan stasiun yang telah digunakandalam pelaksanaan Pemberian SR, Senior Manager/Manager yangmembidangi pemasaran angkutan penumpang Daerah mengajukanpermohonan penggunaan Kas Kecil Daerah kepada Senior Manager /Manager yang membidangi keuangan Daerah;

Pasal9

(1) Biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian SR berupa makanan danminuman dalam Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,dapat menggunakan:

a. Kas Kecil Daerah; atau

b. uang tunai pendapatan stasiun.

(2) Tata cara permohonan penggunaan Kas Kecil Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a, mengacu pada ketentuan Perusahaan mengenaipedoman pengelolaan kas kecil untuk penanganan rintang jalan danpemberian service recovery.

(3) Tata cara penggunaan uang tunai pendapatan stasiun sebagaimana dimaksudpada ayat (1)hurufb ditetapkan sebagai berikut:

a. Kepala Daerah menerbitkan warta dinas yang berisi izin menunda setorantunai pendapatan stasiun pada periode waktu tertentu sesuai kebutuhankepada Kepala stasiun;

b. berdasarkan wart a dinas dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud padahuruf a, Kepala Stasiun menggunakan uang tunai pendapatan stasiununtuk pelaksanaan pemberian SR;

c. atas penggunaan tunai pendapatan stasiun sebagaimana dimaksud padahuruf b, dibuatkan Berita Acara Pengambilan Uang Tunai PendapatanStasiun untuk Service Recovery sebagaimana format yang tercantum dalamLampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari KeputusanDireksi ini;

b. Berdasarkan pernyataan ketidaksanggupan dari Mitra Pengelola SRsebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Daerah memerintahkan SeniorManager /Manager yang membidangi pemasaran angkutan penumpang daerahuntuk menyediakan dan melaksanakan pemberian SR; dan

c. Senior Manager/Manager yang membidangi pemasaran angkutan penumpangdaerah melakukan koordinasi dengan Kepala Stasiun dan/ atau Kondekturuntuk pelaksanaan penyediaan dan/ atau pemberian SR.

Pasal 10

(1) SR yang berupa moda transportasi pengganti sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 huruf b diberikan kepada setiap Penumpang, apabila kereta api tidakdapat melanjutkan perjalanan sampai stasiun kereta api tujuan.

(2) Tata cara pemberian SR yang berupa moda transportasi penggantisebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Kepala Daerah berwenang menetapkan pemberian SR dan memerintahkanSenior Manager/Manager yang membidangi pemasaran angkutanpenumpang Daerah untuk pelaksanaannya; dan

b. berdasarkan perintah pelaksanaan pemberian SR dari Kepala Daerahsebagaimana dimaksud pada huruf a, Senior Manager/Manager yangmembidangi pemasaran angkutan penumpang Daerah berkoordinasidengan Kepala Stasiun dalam rangka pelaksanaan pemberian SR.

(3) Biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian SR berupa modatransportasi pengganti dapat menggunakan:

a. Kas Kecil Daerah; atau

b. uang tunai pendapatan stasiun.

(4) Ketentuan mengenai tata cara permohonan Kas Kecil Daerah dan penggunaanuang tunai pendapatan stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)dan ayat (3), berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penggunaanKas Kecil Daerah dan penggunaan uang tunai pendapatan stasiun dalamrangka pemberian SR berupa moda transportasi pengganti.

Paragraf 3

Pemberian Service Recovery Berupa Moda Transportasi Pengganti

h. uang tunai yang diterima oleh Kepala Stasiun sebagaimana dimaksud padahuruf f, selanjutnya Kepala Stasiun menyetorkan uang tunai tersebutsebagai pendapatan stasiun.

f. tata cara permohonan penggunaan Kas Kecil Daerah sebagaimanadimaksud pada huruf e, mengacu pada ketentuan Perusahaan mengenaipedoman pengelolaan kas kecil untuk penanganan rintang jalan danpemberian service recovery;

g. setelah mendapatkan uang tunai dari Senior Manager / Manager yangmembidangi keuangan Daerah, untuk selanjutnya Senior Manager/Manager yang membidangi pemasaran angkutan penumpang Daerahmenyerahkan uang tunai tersebut kepada Kepala Stasiun dengandibuatkan Berita Acara Pengembalian Uang Tunai Pendapatan Stasiununtuk Service Recovery sebagaimana format yang tercantum dalamLampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari KeputusanDireksi ini; dan

8

\ K

9

Salinan Peraturan Direksi ini disampaikan kepada Yth.:1. Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero);2. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);3. Para Executive Vice President/Corporate Deputy Director PT Kereta Api

Indonesia (Persero);4. Para Vice President/General Manager PT Kereta Api Indonesia (Persero).

I EDI SUKMORO0) NIPP. 65359

a.n. DIREKSI PT KERETAAPI INDONESIA (PERSERO)DIREKTURUTAMA,

Ditetapkan di : BandungPad a tanggal : 06 Desember 2016

Pasal 12

Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dalampelaksanaannya agar tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang­undangan

Pada saat Keputusan Direksi ini mulai berlaku, Keputusan Direksi NomorKEP.C/UM.I05/I/2/KA-2013 tentang Pedoman Pokok Pelaksanaan ServiceRecovery di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dicabut dan dinyatakantidak berlaku.

Pasal 11

BAB III

KETENTUANPENUTUP

1

t! EDI SUKMORO lI' NIPP.65359 V

a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)DIREKTUR UTAMA,

NIPP. NIPP.

KondekturMengetahui,KS/B/PPKA

Mitra Pengelola

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Service Makanan Minuman jumlah Waktu Pemberian SRRecovery

Mitra Pengelola Service Recovery telah melaksanakan pemberian Service Recovery berupa :

mengalami keterlambatan selama : menitdikarenakan .

Bahwa Pada hari iniHari/ranggalKereta ApiNomor Kereta ApiRelasi

BERITAACARASERVrCE RECOVERYNOMOR: .

LAMPlRAN IKEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)NOMOR KEP. U/KB. 207 /XII/1/KA-2016TANGGAL : 06 Desember 2016

1

EDI SUKMORO t.NIPP.65359 [

a.n. DIREKSI PT KERETAAPI INDONESIA (PERSERO)DIREKTUR UTAMA,

NIPP.NIPP.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Uang sebagaimana diatas dikembalikan pada tanggal .Berdasarkan pembayaran dari Senior Manager/Manager Pemasaran AngkutanPenumpang.

Telah diambil uang sejumlah Rp ..Terbilang .Oleh Kepala Stasiun untuk keperluan Service Recovery.

Jam

Tanggal

Hari/tanggal

Bahwa berdasarkan warta dinas Kadaop ZKadivre nomor Tanggal .tentang izin penundaan setoran tunai pendapatan dari tanggal .s.d maka pada hari ini :

BERITAACARAPENGAMBILANUANGTUNAl PENDAPATANSTASIUN

UNTUK SERVICE RECOVERYNOMOR: .

LAMPlRAN IIKEPUTUSANDIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)NOMOR KEP.U/KB.207 /XII/1/KA-2016TANGGAL : 06 Desember 2016

KS/BMengetahui,

Senior Manager/ManagerPemasaran Angkutan Penumpang.

1

tf EDI SUKMORO L1\ NIPP.65359 V

a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)DIREKTUR UTAMA,

NIPP.NIPP.

KS/BMengetahui,

Senior Manager /ManagerPemasaran Angkutan Penumpang.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah dikembalikan uang sejumlah Rp .Terbilang .

Jam

Tanggal

Harr/tanggal

Bahwa berdasarkan Berita Acara nomor Tanggal ten tangPengambalian Uang Service Recovery maka pada hari ini :

BERITA ACARAPENGEMBALIAN UANG TUNAl PENDAPATAN STASIUN

UNTUK SERVICE RECOVERYNOMOR: .

LAMPIRAN IIIKEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)NOMOR KEP. U/KB.207 /XII/l/KA-2016TANGGAL : 06 Desember 2016