Upload
doanphuc
View
235
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 84 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN GIANYAR
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN GIANYAR
BUPATI GIANYAR
PROVINSI BAL I
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 84 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN GIANYAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A
BUPATI GIANYAR,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Gianyar;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I I dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Ba l i , Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 No 129, tanbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No 5071)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kal i , terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipi l (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3546), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipi l
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2016 Nomor 114
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012
tentang Kearsipan di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan
Pemerintahan Bidang Kearsipan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2016 Nomor 5).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA K E R J A DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN GIANYAR.
B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupat i in i yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupat i adalah Bupat i Gianyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat i dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah
yang menjadi kewenangan daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya di lakukan Kementerian
Negara dan penyelenggaran Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gianyar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Gianyar.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah
unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan tehnis
penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya
harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah
sesuai keahlian dan kebutuhan.
B A B I I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati .
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.
Pasa l3
Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perpustakaan dan kearsipan untuk membantu Bupat i dalam
menyelenggarakan pemerintahan daerah.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan di bidang layanan dan pelestarian perpustakaan,
pengembangan dan pengolahan perpustakaan, pembinaan dan
pengelolaan arsip, pengawasan dan j a s a informasi kearsipan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang layanan dan pelestarian
perpustakaan, pengembangan dan pengolahan perpustakaan,
pembinaan dan pengelolaan arsip, pengawasan dan j a s a informasi
kearsipan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kreteria di bidang layanan
dan pelestarian perpustakaan, pengembangan dan pengolahan
perpustakaan, pembinaan dan pengelolaan arsip, pengawasan dan j a s a
informasi kearsipan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan dan
pelestarian perpustakaan, pengembangan dan pengolahan
perpustakaan, pembinaan dan pengelolaan arsip, pengawasan dan j a sa
informasi kearsipan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan dan pelestarian
perpustakaan, pengembangan dan pengolahan perpustakaan,
pembinaan dan pengelolaan arsip, pengawasan dan j a s a informasi
kearsipan;
f. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati .
B A B I I I
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
a. Sekretariat Dinas;
b. Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan;
c. Bidang Deposit Pengembangan dan Pengolahan Perpustakaan;
d. Bidang Pembinaan dan Pengolahan Arsip;
e. Bidang Pengawasan dan J a s a Informasi Kearsipan;
f. UPT; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ay at (1) terdiri
atas :
a. Sekretariat Dinas:
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan:
1. Seks i Layanan Perpustakaan;
2. Seks i Pelestarian Bahan Pustaka; dan
3. Seksi Pengembangan Minat dan Budaya Baca.
c. Bidang Deposit Pengembangan dan Pengolahan Perpustakaan:
1. Seks i Deposit;
2. Seksi Pengembangan Bahan Pusataka; dan
3. Seksi Pengkajian dan Pembinaan Lembaga Perpustakaan
d. Bidang Pembinaan dan Pengelolan Arsip:
1. Seks i Pembinaan Kearsipan.
2. Seks i Akuis is i dan Pengelolaan Arsip, dan
3. Seksi Konservasi, Layanan dan Pemanfaatan Arsip.
e. Bidang Pengawasan dan J a s a Informasi Kearsipan :
1. Seksi Pengawasan Kearsipan Daerah dan Organisasi;
2. Seksi Informasi Pengembangan Sistem Kearsipan, dan
3. Seksi Akreditasi Kearsipan.
f. UPT; dan
g. Jaba tan Fungsional.
(3) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ay at (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupat i ini .
B A B IV
S E K R E T A R I A T DINAS
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 6
(1) Sekretariat Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.
(2) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas.
Pasa l 7
Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada se luruh unit organisasi di Dinas.
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :
a. koordinasi kegiatan, penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja
sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
c. koordinasi dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kegiatan Dinas;
d. penyelenggaraan pengelolaan barang mil ik daerah dan milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
e. pelaksanaan administrasi Sekretariat Dinas;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran
Dinas; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 9
Sekretariat Dinas terdiri atas :
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Bagian Ketiga
Sub Bagian Perencanaan
Pasal 10
Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
penyusunan rencana, program, anggaran, indikator kinerja utama,
pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan Dinas.
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Sub Bagian Perencanaan dan Data Informasi menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Dinas;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan perubahan rencana, program dan anggaran Dinas;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan indikator kinerja utama Dinas;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian
pelaksanaan rencana, program dan anggaran Dinas;
e. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan laporan pelaksanaan
rencana, program, anggaran dan akuntabil itas kinerja Dinas;
f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Perencanaan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.
Bagian Keempat
Sub Bagian Keuangan
Pasal 12
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
keuangan, barang milik daerah dan milik negara dan layanan pengadaan
barang/jasa di Dinas.
Pasal 13
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan tata laksana keuangan,
pengelolaan akuntansi , urusan perbendaharaan, dan pelaporan
keuangan;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan
barang / j asa ;
c. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan barang milik daerah dan
barang milik negara;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi penerimaan dan
pelaporan keuangan daerah;
e. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan perbendaharaan dan
penyelesaian kerugian daerah;
f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Keuangan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.
Bagian Kelima
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 14
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan kepegawaian di Dinas.
Pasal 15
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi Dinas;
b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan
dan perlengkapan Dinas;
c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan analisis pendapat umum,
pemberitaan media masa, dan pengelolaan media sosial;
d. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengembangan dan
peningkatan kompetensi pegawai;
e. penyiapan bahan koordinasi, mutasi pegawai, anal isis jabatan, analisis
kinerja organisasi, administrasi jabatan fungsional, organisasi dan tata
laksana Dinas;
f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.
B A B V
BIDANG LAYANAN DAN PELESTARIAN PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 16
(1) Bidang Layanan dan Pelestarian dan Perpustakaan berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan dipimpin oleh Kepala
Bidang.
Pasal 17 Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan perpustakaan, pelestarian bahan pustaka, pengembangan minat dan budaya baca.
Pasa l18
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang layanan perpustakaan, pelestarian bahan pustaka, pengembangan minat dan budaya baca;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang layanan perpustakaan, pelestarian bahan pustaka, pengembangan minat dan budaya baca;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di layanan perpustakaan, pelestarian bahan pustaka, pengembangan minat dan budaya baca;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan perpustakaan, pelestarian bahan pustaka, pengembangan minat dan budaya baca;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan perpustakaan,
pelestarian bahan pustaka, pengembangan minat dan budaya baca;
f. pelaksanaan administrasi Bidang Layanan dan Pelestarian
Perpustakaan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 19
Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan terdiri atas:
1. Seks i Layanan Perpustakaan;
2. Seksi Pelestarian Bahan Pustaka; dan
3. Seksi Pengembangan Minat Dan Budaya Baca
Bagian Ketiga
Seksi Layanan Perpustakaan
Pasal 20
Seksi Layanan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan layanan
perpustakaan.
Pasal 21 Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Layanan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran layanan perpustakaan;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan perpustakaan;
c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang layanan perpustakaan;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan perpustakaan;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi, pelaporan di bidang layanan perpustakaan;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Layanan Perpustakaan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan.
Bagian Keempat
Seksi Pelestarian Bahan Pustaka
Pasal 22
Seksi Pelestarian Bahan Pustaka mempunyai tugas melaksanakan pelestarian bahan pustaka.
Pasal 23
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi
Pelestarian Bahan Pustaka menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran pelestarian bahan pustaka;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria pelestarian bahan pustaka;
c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang
pelestarian bahan pustaka;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pelestarian bahan pustaka;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi, pelaporan di
bidang pelestarian bahan pustaka;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Pelestarian Bahan Pustaka; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan
dan Pelestarian Perpustakaan.
Bagian Kelima
Seksi Pengembangan Minat dan Budaya Baca
Pasal 24
Seksi Pengembangan Minat dan Budaya B a c a mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan minat dan budaya baca.
Pasal 25
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi
Pengembangan Minat dan Budaya Baca menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran pegembangan minat dan budaya baca;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pegembangan minat dan budaya;
c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan pengembangan
minat dan budaya baca;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang pengembangan minat dan budaya baca;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi, pelaporan di bidang
pengembangan minat dan budaya baca;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Pengembangan Minat dan Budaya
Baca ; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan dan
Pelestarian Perpustakaan.
B A B V I
BIDANG DEPOSIT PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PERPUSTAKAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 26
(1) Bidang Deposit Pengembangan Dan Pengolahan Perpustakan berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Deposit Pengembangan Dan Pengelolaan Perpustakan dipimpin
oleh Kepala Bidang.
Pasal 27
Bidang Deposit Pengembangan Dan Pengelolaan Perpustakan mempunyai
tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang
deposit, pengembangan dan pengolahan bahan pustaka, pengkajian dan
pembinaan lembaga perpustakaan.
Pasal 28
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,
Bidang Deposit, Pengembangan Dan Pengolahan Perpustakan
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang deposit,
pengembangan dan pengolahan bahan pustaka, pengkajian dan
pembinaan lembaga perpustakaan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang deposit, pengembangan dan pengolahan bahan pustaka, pengkajian dan pembinaan lembaga perpustakaan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang deposit, pengembangan dan pengolahan bahan pustaka, pengkajian dan pembinaan lembaga perpustakaan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang deposit,
pengembangan dan pengolahan bahan pustaka, pengkajian dan
pembinaan lembaga perpustakaan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang deposit, pengembangan
dan pengolahan bahan pustaka, pengkajian dan pembinaan lembaga
perpustakaan;
f. pelaksanaan administrasi Bidang Deposit, Pengembangan Dan
Pengolahan Perpustakan ; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 29
Bidang Deposit Pengembangan dan Pengolahan Perpustakaan terdiri atas :
1. Seks i Deposit;
2. Seks i Pengembangan Bahan Pustaka; dan 3. Seksi Pengkajian Dan Pembinaan Lembaga Perpustakaan.
Bagian Ketiga
Seksi Deposit
Pasal 30
Seksi Deposit mempunyai tugas melaksanakan deposit.
Pasal 31
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi
Deposit menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran deposit;
b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan deposit;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria deposit;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang deposit;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang deposit;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Deposit; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Deposit,
Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakan.
Bagian Keempat
Seksi Pengembangan Bahan Pustaka
Pasa l32
Seksi Pengembangan Bahan Pustaka mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan dan pengolahan bahan pustaka.
Pasal 33
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi
Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran pengembangan bahan pustaka;
b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pustaka;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang pengembangan bahan pustaka;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang Pengembangan bahan pustaka;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang pengeffibangan bahan pustaka;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Pengembangan Bahan Pustaka; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Deposit,
Pengembangan Perpustakaan.
Bagian Kelima
Seks i Pengkajian dan Pembinaan Lembaga Perustakaan
Pasal 34
Seksi Pengkajian dan Pembinaan Lembaga Perustakaan mempunyai tugas
melaksanakan pengkajian dan pembinaan lembaga perustakaan.
Pasal 35
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pengkajian dan Pembinaan Lembaga Perustakaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran pengkajian dan pembinaan lembaga perustakaan;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria pengkajian dan pembinaan lembaga perustakaan;
c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang
pengkajian dan pembinaan lembaga perustakaan;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang pengkajian dan pembinaan lembaga perustakaan;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang pengkajian dan pembinaan lembaga perustakaan;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Pengkajian dan Pembinaan Lembaga Perustakaan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan.
B A B VI I
BIDANG PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ARSIP
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 36
(3) Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip dipimpin oleh Kepala Bidang.
Pasal 37
Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan kearsipan, akuis is i pengelolaan arsip, konservasi layanan dan
pemanfaatan arsip.
Pasal 38
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,
Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pembinaan
kearsipan, akuis is i pengelolaan arsip, konservasi layanan dan
pemanfaatan arsip;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kearsipan, akuis is i
pengelolaan arsip, konservasi layanan dan pemanfaatan arsip;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan kearsipan, akuis is i pengelolaan arsip, konservasi layanan dan pemanfaatan arsip;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kearsipan, akuis is i pengelolaan arsip, konservasi layanan dan pemanfaatan arsip;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan kearsipan,
akuis is i pengelolaan arsip, konservasi layanan dan pemanfaatan arsip;
f. pelaksanaan administrasi Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 39
Bidang Pembinaan dan Konservasi Arsip terdiri atas :
1. Seksi Pembinaan Kearsipan;
2. Seks i Akuis is i dan Pengelolaan Arsip; dan
3. Seksi Konservasi, Layanan dan Pemanfaatan Arsip.
Bagian Ketiga
Seksi Pembinaan Kearsipan
Pasal 40
Seks i Pembinaan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kearsipan.
Pasal 41
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi
Pembinaan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran pembinaan kearsipan;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang pembinaan kearsipan;
c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan kearsipan;
4. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan
pembinaan supervisi di bidang pembinaan kearsipan;
5. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan kearsipan;
6. pelaksanaan administrasi Seksi Pembinaan Kearsipan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Konservasi Arsip;
Bagian Keempat
Seksi Akuis is i dan Pengelolaan Arsip
Pasal 42
Seksi Akuis is i Dan Pengelolaan Arsip mempunyai tugas melaksanakan akuis is i pengelolaan arsip.
Pasal 43
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi
Akuis is i Dan Pengelolaan Arsip menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran di bidang akuis is i dan pengelolaan arsip;
b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang akuis is i dan pengelolaan arsip;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang akuis is i dan pengelolaan arsip;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang akuis is i dan pengelolaan arsip;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akuis is i dan pengelolaan arsip;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Akuis is i Dan Pengelolaan Arsip; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan
dan Konservasi Arsip .
Bagian Kelima
Seksi Konservasi Layanan dan Pemanfaatan Arsip
Pasal 44
Seksi Konservasi Layanan dan Pemanfaatan Arsip mempunyai tugas
melaksanakan konservasi layanan dan pemanfaatan arsip.
Pasal 45
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi
Konservasi Layanan dan Pemanfaatan Arsip menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran konservasi layanan dan pemanfaatan arsip;
b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang
konservasi layanan dan pemanfaatan arsip;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang konservasi layanan dan pemanfaatan arsip;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang konservasi layanan dan pemanfaatan arsip;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi layanan dan pemanfaatan arsip;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Konservasi Layanan Dan Pemanfaatan Arsip; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Konservasi Arsip.
B A B VI I I
BIDANG PENGAWASAN DAN JASA INFORMASI KEARSIPAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 46
(1) Bidang Pengawasan dan J a s a Informasi Kearsipan berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Pengawasan dan J a s a Informasi Kearsipan dipimpin oleh Kepala Bidang.
Pasal 47
Bidang Pengawasan dan J a s a Informasi Kearsipan mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengawasan kearsipan daerah dan organisasi, informasi dan
pengembangan sistem kearsipan dan akreditasi kearsipan.
Pasal 48
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,
Bidang Pengawasan dan J a s a Informasi Kearsipan menyelenggarakan
fungsi :
a. penyusunan rencana, program dan anggaran pengawasan kearsipan
daerah dan organisasi, informasi dan pengembangan sistem kearsipan
dan akreditasi kearsipan;
a. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan kearsipan daerah dan
organisasi, informasi dan pengembangan sistem kearsipan dan
akreditasi kearsipan;
b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
pengawasan kearsipan daerah dan organisasi, informasi dan
pengembangan sistem kearsipan dan akreditasi kearsipan;
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan
kearsipan daerah dab organisasi, informasi dan pengembangan sistem
kearsipan dan akreditasi kearsipan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kearsipan daerah dan organisasi, informasi dan pengembangan sistem kearsipan dan akreditasi kearsipan;
e. pelaksanaan administrasi Bidang Pengawasan dan J a s a Informasi Kearsipan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 49
Bidang Pengawasan dan J a s a Informasi Kearsipan terdiri atas :
1. Seksi Pengawasan Kearsipan Daerah dan Organisasi;
2. Seksi Informasi Pengembangan Sistem Kearsipan; dan
3. Seks i Akreditasi Kearsipan.
Bagian Ketiga
Pengawasan Kearsipan Daerah dan Organisasi
Pasal 50
Seksi Pengawasan Kearsipan Daerah dan Organisasi mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan kearsipan daerah dan organisasi
Pasal 51
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Seksi
Pengawasan Kearsipan Daerah dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran pengawasan kearsipan daerah dan organisasi;
b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan kearsipan daerah dan organisasi;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang pengawasan kearsipan daerah dan organisasi;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengawasan kearsipan daerah dan organisasi;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang pengawasan kearsipan daerah dan organisasi;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Pengawasan Kearsipan Daerah Dan
Organisasi; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan
dan J a s a Informasi Kearsipan.
Bagian Keempat
Seks i Informasi Pengembangan Sistem Kearsipan
Pasa l52
Seksi Informasi Pengembangan Sistem Kearsipan mempunyai tugas memberikan informasi dan pengembangan sistem kearsipan.
Pasal 53
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Informasi Pengembangan Sistem Kearsipan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran informasi pengembangan sistem kearsipan;
b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang informasi pengembangan sistem kearsipan;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang informasi pengembangan sistem kearsipan;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang informasi pengembangan sistem kearsipan;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang informasi pengembangan sistem kearsipan;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Informasi Pengembangan Sistem
Kearsipan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan
dan J a s a Informasi Kearsipan.
Bagian Kelima
Seksi Akriditasi Kearsipan
Pasal 54
Seksi Akriditasi Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan akriditasi
kearsipan.
Pasal 55
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Seksi
Akriditasi Kearsipan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran akriditasi kearsipan;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria akriditasi kearsipan;
c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan kegiatan akriditasi
kearsipan;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi akriditasi kearsipan;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
akriditasi kearsipan;
f. pelaksanaan administrasi Akriditasi Kearsipan; dan
g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan
dan J a s a Informasi Kearsipan;
B A B IX
UPT
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 56
(1) UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT.
Pasal 57
UPT mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan pada UPT.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 58
UPT terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha.
B A B X
JABATAN FUNGSIONAL
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 59
Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.
Pasal 60
Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 61
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Jabatan Fungsional
Pasal 62
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 terdiri atas :
a. Jabatan Fungsional Arsiparis;
b. Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
c. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;
d. Jabatan Fungsional Auditor;
e. Jabatan Fungsional Pengadaan Barang / J a s a ;
f. Jabatan Fungsional Pustakawan; dan
g- Jabatan Fungsional Arsiparis;
Pasal 63
Masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan
oleh Kepala Dinas.
B A B X I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64
Peraturan Bupat i in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat i ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.
Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 14 Desember 2016
A.A.GDE AGUNG BHARATA
Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 14 Desember 2016
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
S E T D A KABUPATEN GIANYAR,
DEWA MADE APRAMANA
B E R I T A DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 NOMOR 84
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 84 TAHUN 2016 TANGGAL 14 D E S E M B E R 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA K E R J A DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN GIANYAR.
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN GIANYAR
Kelompok Jabatan
Fungsion
Dinas
Bidang Layanan dan Pelestarian
Perpustakaan
Seksi Layanan
Perpustakaan
Seksi Pelestarian Bahan
Pustaka
Seksi Pengembangan
Minat dan Budaya Baca
Bidang Deposit
Pengembangan dan
Pengolahan Perpustakaan
Seksi Deposit
Seksi Pengembangan
Bahan Pustaka
Seksi Pengakajian dan Pembinaan Lembaga
Perpustakaan
Sub Bagian
Perencanaan Sub Bagian
Keuangan
Sub Bagian Umum
Dan Kepegawaian
Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip
Seksi Pembinaan Kearsipan
Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip
Seksi Konservasi, Layanan dan
Pemanfaatan Arsip
Bidang Pengawasan dan J a s a Informasi
Kearsipan
Seksi Pengawasan Kearsipan Daerah dan
Organisasi
Seksi Informasi Pengembangan Sistem
Kearsipan
Seksi Akreditasi Kearsipan
UPT
BUPATI GJANYAR,
A. A. G D E AGUNG BHARATA