Upload
others
View
18
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DINAS KETAHANAN PANGAN
RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN
PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019
LIWA, 2018
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2019 1
BAB. I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan
bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan
pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang,
baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan
memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan itu,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan bahwa urusan pangan menjadi urusan wajib non pelayanan
dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi
kebutuhan masyarakat akan pangan sehingga dapat hidup sehat aktif dan
produktif.
Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 salah satunya memprioritaskan
peningkatan ketahanan pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk
mewujudkan agenda pembangunan daerah yakni dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi lokal. Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat
ketahaan pangan tersebut, maka kebijakan pembangunan diarahkan pada: (1)
pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan
produksi pangan pokok; (2) stabilisasi harga pangan; (3) perbaikan kualitas
konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (4) mitigasi gangguan terhadap ketahanan
pangan; dan (5) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan.
Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat
beranekaragam. Potensi sumberdaya alam tersebut sangat menunjang
pembangunan ekonomi, termasuk sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2019 2
sektor yang dominan di Lampung Barat yang merupakan faktor utama penggerak
ekonomi masyarakat terutama dalam rangka mencukupi kebutuhan termasuk
pangan.
Potensi sumber daya alam tersebut dapat diptimalkan sejalan dengan
kebijakan Kementerian Pertanian dalam rangka pemantapan ketahanan pangan,
dimana akan fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis yaitu padi,
jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian
lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Selain itu
keterjangkauan pangan dengan upaya peningkatan stabilitas harga pangan dan
meratanya distribusi pangan serta percepatan penganekaaragaman konsumsi
pangan juga merupakan hal yang harus segera diwujudkan. Pemantapan
ketahanan pangan tersebut, harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan
pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi
pangan yang terintegrasi.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan berperan
secara aktif untuk mengoordinasikan, mensinkronkan dan mendorong seluruh
pemangku kepentingan baik secara horizontal maupun vertikal dalam
mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan dengan
berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara
berkesinambungan. Perwujudan ketahanan pangan tersebut ditandai dengan tiga
hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu: (i) ketersediaan pangan yang berbasis
pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii) keterjangkauan pangan
dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (iii) pemanfaatan
pangan atau konsumsi pangan dan gizi
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2019
disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada Renstra tahun
2017-2022, untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan yang tercermin
dari tertanganinya desa rawan pangan, stabilnya harga dan pasokan pangan
pokok, dan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat.
Renstra tersebut akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan dengan
memperhatikan evaluasi tahunan dan perkembangan kebijakan serta kebutuhan
masyarakat.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2019 3
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun
Anggaran 2019 berlandaskan pada :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini menjelaskan
tentang konsep ketahanan pangan, komponen dan pihak-pihak yang harus
berperan dalam mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan.
5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
merupakan penjabaran yang lebih merinci pengaturan baik aspek ketersediaan
pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan sesuai amanat UU
No.18/2012. Dengan demikian, upaya pemantapan Ketahanan Pangan yang
berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan dapat diwujudkan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
9. Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/HK.140/4/2015 tentang
Pedoman Desa Mandiri Pangan
10. Peraturan Menteri Pertanian No. 16/Permentan/HK.140/4/2015 tentang
Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
11. Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/HK.140/4/2015 tentang
Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2019 4
12. Peraturan Menteri Pertanian No. 18/Permentan/HK.140/4/2015 tentang
Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sebagai bagian dari Perangkat Daerah
pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Rencana
Pembanguanan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun
2017 – 2022.
1.3 Maksud dan Tujuan
1. Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan)
Kabupaten Lampung Barat adalah dalam rangka menyusun rencana teknis
kegiatan tahunan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan
kerja yang diemban oleh seluruh aparatur, yang dilaksanakan secara
koordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya
masyarakat, kalangan dunia usaha, dan masyarakat, agar terwujud
keberhasilan pelaksanaannya secara sinergi yang akan dibiayai oleh Dana
APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan APBN.
2. Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini
adalah:
a. Menetapkan program dan kegiatan sebagai Rencana Aksi (Action Plan)
dalam rangka mencapai Visi, Misi, tujuan dan Sasaran yang akan dicapai
dalam Rencana Strategis (Renstra);
b. Mengakomodir masalah-masalah prioritas dalam pelaksanaan
pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat yang perlu
diselesaiakan, terutama yang mengarah pada pemulihan atau perbaikan,
peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat dalam hal
peningkatan kinerja pada aspek ketersediaan, distribusi, sereta konsumsi
dan kemanana pangan..
c. Mengidentifikasi sumber pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan
program dan kegiatan;
d. Untuk memberikan pedoman bagi aparatur dan unit kerja di lingkungan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanaan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2019 5
pelayanan administrasi sebagai fungsi utamanya, dalam rangka
meningkatkan kinerja aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Lampung Barat ;
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika dalam penulisan RENJA ini adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RNJA OPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan capaian
Renstra OPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.2 Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan TA 2019 6
BAB. II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 Bab III mengenai pengukuran
kinerja di dalam pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap akhir periode
instansi melakukan pngukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan
dalam dokumen penetapan kinerja. Tingkat pencapaian sasaran
merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator
sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam
penetapan kinerja, dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada
data hasil pengukuran indikator kinerja sasaran. Pengukuran pencapaian
sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).
NO SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
Target
Tahun
2017
Realisasi Tingkat Capaian (%)
1 Meningkatnya
ketersediaan
pangan dan
penanganan
daeerah
rawan
pangan
Skor Pola
Pangan
Harapan (PPH)
Ketersediaan
87 87,5 - 100,6%
- Capaian keberhasilan
Skor PPH Ketersediaan
telah mencapai target,
sehingga dapat ikatakatan
ketersediaan pangan
sudah terpenuhi bagi
masyarakat.
Penguatan
cadangan
pangan daerah
10 % 10% - 100%
- Telah memenuhi target
penguatan cadangan
pangan daerah melalui
pengadaan pangan
pokok berupa gabah
untuk cadangan
pangan pemerintah
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan TA 2019 7
2 Meningkatnya
stabilitas
harga pangan
pokok di
tingkat
produsen dan
konsumen
Koefisien
Variasi harga
pangan pokok di
tingkat
konsumen
CV<10
%
CV<10%
(CV=1,7%)
- 100%
- CV harga beras sudah
sangat rendah/jauh dari
target sehingga harga
beras ditingkat
konsumen sangat stabil
Perbandingan
harga Gabah
Kering Panen
(GKP) ditingkat
produsen
dengan Harga
Pembelian
Pemerintah
(HPP)
≥HPP ≥HPP
(Rp.4.138)
- 100%
- HPP Rp. 3.700 (Sangat
Berhasil 112 %)
- Harga gabah sudah
diatas HPP. Maka
semakin tinggi
pendapatan petani
capaian kinerja
semakin baik.
Diharapkan
kesejahteraan petani
semakin baik.
3 Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas
konsumsi
pangan
sesuai Angka
Kecukupan
Gizi (AKG)
Skor Pola
Pangan
Harapan (PPH)
Konsumsi
85 85,9 - 101%
- Capaian keberhasilan
Skor PPH Konsumsi
telah mencapai target.
Maka konsumsi pangan
masyarakat semakin
beragam dan
seimbang. Sehingga
capaian kinerja
semakin baik.
Tingkat
Konsumsi
Energi
(kkal/kap/hr)
2.120 2.125 - 100,2%
- Konsumsi energi sudah
mencapai target. Maka
konsumsi energi sudah
sangat baik. Sehingga
capaian kinerja
semakin baik.
Tingkat
Konsumsi
Protein
(gram/kap/hr)
54 53,5 - 99%
- Capaian tingkat
konsumsi protein
hampir mendekati
target tetapi
menunjukkan
konsumsi protein
semakin tinggi
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan TA 2019 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Secara Umum, pelaksanaan program dan kegiatan yang
direncanakan telah dapat dilaksanakan, demikian juga sasaran yang
ditetapkan telah tercapai dengan hasil cukup baik, capaian kinerja yang
relatif tinggi menunjukkan telah terlaksananya kegiatan dengan baik dan
sesuai dengan yang direncanakan/ ditargetkan. Tetapi penetapan target
capaian kinerja untuk tahun mendatang masih perlu adanya
peningkatan.
Aspek Ketersediaan Pangan
Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber, yaitu: 1)
produksi dalam negeri; 2) pemasokan pangan; 3) pengelolaan cadangan
pangan. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan
mencakup rumah tangga, regional (kab/kota, provinsi) dan nasional.
Penyediaan pangan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk, baik
jumlah maupun mutunya merupakan harapan setiap upaya pemenuhan
kebutuhan pangan.
Situasi ketersediaan energi total untuk dikonsumsi oleh penduduk
Lampung Barat pada tahun 2017 sebesar 3.420 kkal/kap/hr sedangkan
ketersediaan proteinnya mencapai 84,9 gr/kap/hr dan capaian skor Pola
Pangan Harapan (PPH) sebesar 87,5. Ketersediaan pangan baik sumber
energi maupun protein di Kabupaten Lampung Barat telah melampui
standar yang dipersyaratkan dalam WNPG XI sebesar 2,400 kkal/kap/hr
untuk ketersediaan energi dan 63 gr/kap/hr untuk ketersediaan protein.
Ketersediaan energi dari tahun ke tahun cenderung mengalami
peningkatan. Perkembangan ketersediaan energy, protein dan skor PPH
ketersediaan disajikan pada table berikut :
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan TA 2019 9
Tabel Perkembangan Tingkat Capaian Ketersediaan Energi, Protein dan Skor
PPH Ketersediaan Tahun 2014-2017
Tahun Energi
(Kalori/Hari)
Protein
(Gram/Hari)
Skor PPH
Ketersediaan
2014 2.541 75,7 72,0
2015 2.815 74,7 80,5
2016 2.816 76,1 80,5
2017 3.420 84,9 87,5
Rata-rata 2.898 77,8 80,1
Trend perkembangan ktersediaan energi dan protein dapat digambarkan pada
grafik berikut :
Gambar Ketersediaan Energi Penduduk Lampung Barat Tahun 2013-2017
(Kkal/kapita/hari)
2.541
2.815 2.816
3.420
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan TA 2019 10
Gambar Ketersediaan Protein Penduduk Lampung Barat Tahun 2014-2017
(gr/kapita/hari)
Tingkat ketersediaan pangan selain dilihat dari kecukupan gizinya, baik
energi dan protein, juga dinilai dari sisi keberagaman ketersediaan gizi
berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). PPH tingkat ketersediaan
dihitung berdasarkan ketersediaan energi Neraca Bahan Makanan
(NBM). Keberagaman ketersediaan pangan akan mendukung
pencapaian keberagaman konsumsi pangan sehingga dapat dicapai
sasaran konsumsi pangan yang diharapkan. Perkembangan skor PPH
tingkat ketersediaan berdasarkan Neraca Bahan Makanan tahun 2014
– 2017 menunjukkan skor rata-rata 80,1 persen dengan kecenderungan
meningkat rata-rata 6,4 persen per tahun. Skor PPH tingkat
ketersediaan dari NBM tahun 2017 adalah 87,5. Perkembangan
pencapaian Skor Pola Pangan Harapan tahun 2014 – 2017 dapat
dilihat pada grafik berikut:
75,57000 74,7000
76,1000
84,98000
68,000
70,000
72,000
74,000
76,000
78,000
80,000
82,000
84,000
86,000
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan TA 2019 11
Gambar . Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Tahun 2014-2017
Aspek Distribusi dan Akses Pangan
Distribusi dan akses pangan merupakan jembatan penghubung
antara aspek ketersediaan pangan dan konsumsi pangan. Peran
Distribusi pangan sangat strategis, apabila tidak dapat terselenggara
secara baik dan lancar, bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat
tidak akan terpenuhi. Begitu juga dengan akses masyarakat terhadap
pangan baik akses fisik maupun ekonomi merupakan hal yang penting
mendapat perhatian sehingga seluruh masyarakat dapat dipastikan
dapat menjangkau pangan untuk kelangsungan hidupnya.
Selain itu untuk memastikan bahwa pangan dapat dijangkau oleh
masyarakat maka pemerintah memantau kondisi stabilitas harga
terutama terhadap pangan strategis dengan menghitung koefisien
variasi harga. Koefisien variasi (CV) harga adalah perbandingan antara
simpangan standar dengan nilai rata-rata harga yang dinyatakan
dengan persentase. Koefisien variasi berguna untuk melihat sebaran
data harga dari harga rata-ratanya. Semakin kecil nilai koefisien variasi
maka menunjukkan harga semakin stabil atau dengan kata lain tidak
00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
72
80,5 80,5
87,5
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan TA 2019 12
terjadi gejolak harga. Harga dinyatakan terjadi gejolak jika Koefisien
Variasi diatas 10%.
Pada tahun 2017 harga beras kualitas medium rata-rata sebesar
Rp.9.360/Kg, harga tertinggi Rp.9.543/Kg dan terendah Rp.9.097/Kg.
Secara umum koefisien vaiasi (CV) harga beras antar waktu sangat
stabil, ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan stabilisasi harga
pangan pokok cukup berhasil dengan CV = 1,7%. Perkembangan
harga beras periode Januari - Desember 2017 dapat dilihat pada tabel
di bawah ini.
Tabel Perkembangan harga beras tahun 2017
No Bulan Harga Beras Rata-Rata
(Rp.)
1 Januari 9.543
2 Februari 9.469
3 Maret 9.579
4 April 9.252
5 Mei 9.300
6 Juni 9.246
7 Juli 9.256
8 Agustus 9.097
9 September 9.154
10 Oktober 9.435
11 November 9.535
12 Desember 9.451
Rata-rata 9.360
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan TA 2019 13
Koefisien Variasi (CV) 1,7%
Perkembangan harga gabah ditingkat petani perlu dimonitor setiap
saat mengingat komoditas tersebut sangat strategis bagi masyarakat
Indonesia khususnya di Kabupaten Lampung Barat karena merupakan
komoditas utama sebagai makanan pokok mayoritas masyarakat
Lampung Barat. Selain itu, gabah merupakan komoditas pangan yang
paling banyak dibudidayakan oleh mayoritas petani. Terganggunya
kondisi ketersediaan, pasokan dan harga gabah dapat mempengaruhi
berbagai aspek, baik ekonomi, politik, maupun ketahanan.
Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap
komoditas gabah, antara lain melalui penentuan harga pembelian
pemerintah (HPP) gabah ditingkat petani. Pemerintah telah
mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan.
Kebijakan perberasan sangat efektif dalam mengendalikan stabilitas
harga di tingkat petani, baik gabah ataupun beras.
Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani pada tahun
2017 berkisar antara Rp.4.050/kg s.d Rp.4.300/kg dengan harga rata-
rata sebesar Rp.4.138/kg. Perubahan harga GKP di tingkat petani
relatif kecil, dan cenderung stabil.
Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen
(GKP) tahun 2017 telah ditetetapkan sebesar Rp.3.700 berdasarkan
Permentan 03/2017 dengan kadar air 25-30%. Jika dibandingkan
dengan ketetapan HPP tersebut maka harga aktual di Lampung Barat
telah berada di atas HPP.
Aspek Konsumsi Pangan
Pemenuhan konsumsi pangan masyarakat meliputi kuantitas dan
kualitas konsumsi pangan atau keanekaragaman konsumsi pangan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan TA 2019 14
dengan gizi berimbang. Proporsi energi dari setiap kelompok pangan
terhadap total anjuran konsumsi energi memberikan gambaran kualitas
atau keragaman dan keseimbangan gizi, yang ditunjukkan dengan skor
pola pangan harapan (PPH). Konsumsi pangan yang ideal
digambarkan dengan skor PPH 100. Perkembangan pencapaian skor
PPH konsumsi disajikan pada table berikut :
Tabel Perkembangan pencapaian skor PPH konsumsi Tahun 2013-2017
Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
Skor Pola
Pangan
Harapan
(PPH)
82,5 85,1 85,7 87,6 85,9
Berdasarkan tabel, kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan
dengan skor PPH, tahun 2012 - 2017 terjadi penurunan pada tahun
2017 dari 87,6 menjadi 85,9. Perkembangan pencapaian skor PPH
Konsumsi digambarkan dalam grafik berikut :
Gambar Grafik perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013-2017
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
82,5
85,1
85,7
87,6
85,9
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan TA 2019 15
Berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun
2012 merekomendasikan pencapaian target skor PPH sebesar 95
menjadi target capaian tahun 2025.
Gambaran pemenuhan kuantitas konsumsi pangan diketahui dari
tingkat konsumsi energi dan protein, yaitu proporsi konsumsi energi
atau protein aktual terhadap Angka Kecukupan Gizi/AKG (rekomendasi
Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi/WNPG XI Tahun 2014, yaitu
Angka Kecukupan Energi/AKE 2.150 kkal/kapita/hari, dan Angka
Kecukupan Protein/AKP sebesar 57 gram/kapita/hari).
Dari hasil analisa pola konsumsi pangan Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2017 menunjukkan bahwa konsumsi pangan penduduk
per kapita per hari di tingkat rumah tangga dilihat dari masing-masing
kelompok pangan masih didominasi oleh kelompok pangan padi-padian
dalam pemenuhan kebutuhan energi yang dapat dilihat pada tabel
berikut :.
Tabel Konsumsi Energi Setiap Kelompok Pangan Tahun 2013-2017
No Jenis
Capaian
2017
(Kkal/kap/hr)
Skor
AKE
Skor
Maks
GAP Skor AKE
dan Skor
Maksimal
1 Padi-padian 299,1 25,0 25,0 0,0
2
Umbi-
umbian 102,1 2,4 2,5 -0,1
3
Pangan
Hewani 156,4 15,8 24,0 -8,2
4
Minyak dan
Lemak 43,3 9,1 5,0 4,1
5
Buah/Biji
Berminyak 56,9 0,6 1,0 -0,4
6
Kacang-
kacangan 24,4 7,6 10,0 -2,4
7 Gula 32,3 2,7 2,5 0,2
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan TA 2019 16
8
Sayur dan
Buah 314,6 27,0 30,0 -3,0
9 Lain-lain 14 0,0 0,0 0,0
Jumlah 2.125
Untuk mencapai konsumsi energi yang ideal perlu diimbangi
dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-
kacangan, sayur dan buah. Meskipun tren konsumsi umbi-umbian
mengalami peningkatan, namun konsumsi beras masih mendominasi
kontribusi energi dari pangan sumber karbohidrat. Hal ini menyebabkan
jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras masyarakat masih tinggi.
Kondisi ini menunjukkan konsumsi energi penduduk masih belum
memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan.
Untuk itu, di masa mendatang pola konsumsi pangan masyarakat
diarahkan pada pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang,
dan Aman (B2SA). Upaya pemerintah dalam rangka penurunan
konsumsi beras melalui peningkatan konsumsi pangan sumber
karbohidrat lain seperti umbi-umbian masih mengalami hambatan,
antara lain :
(a) Produksi umbi-umbian masih belum stabil, sehingga mempengaruhi
harga umbi-umbian yan cukup mahal;
(b) Teknologi pengolahan pangan lokal/umbi-umbian (seperti tepung-
tepungan, berasan/butiran dan lain-lain) belum memasuki tahap
industrialisasi masyarakat belum mampu mengaksesnya;
(c) Teknologi penyimpanan pangan lokal/umbi-umbian dalam jangka
waktu yang panjang belum banyak dan belum tersosialisasikan ke
masyarakat;
(d) Berbagai produk olahan pangan lokal belum tersosialisasi dengan
baik di masyarakat dan masih dianggap sebagai pangan inferior.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan TA 2019 17
Perkembangan konsumsi energi masyarakat Kabupaten Lampung
Barat tahun 2013-2017 disajikan pada tabel dan grafik berikut :
Tabel . Perkembangan Konsumsi Energi Tahun 2013-2017
Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
Konsumsi
energi
(kkal/kap/hr)
2.090 2.125 2.130 2.170 2.125
Gambar Perkembangan rata-rata konsumsi energi (kkal/kap/hr) Kabupaten
Lampung Barat tahun 2014-2017
Konsumsi energi pada tahun 2017 mengalami penurunan
dibandingkan dengan tahun 2016. Sama halnya dengan penurunan
skor PPH, kemungkinan faktor penyebabnya adalah penurunan daya
beli masyarakat.
Konsumsi protein sebagian besar masih belum beragam sesuai
dengan Pola Pangan Harapan, dan masih di dominansi oleh pangan
hewani. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian konsumsi pangan
hewani, antara lain: pengaruh kondisi sosial-budaya, ekonomi dan
ketersediaan pangan hewani. Keanekaragaman sosial ekonomi
2.090
2.1252.130
2.170
2.125
2.040
2.060
2.080
2.100
2.120
2.140
2.160
2.180
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan TA 2019 18
masyarakat menjadi peluang dan potensi untuk mengembangkan
pangan yang beragam, dan keanekaragaman pola makan dipengaruhi
oleh ketersediaan pangan disajikan pada tabel dan grafik berikut :
Tabel Perkembangan konsumsi protein tahun 2013-2017
Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
Konsumsi protein
(gram/kap/hr) 52,7 52,9 53,2 53,7 53,5
Gambar Perkembangan rata-rata konsumsi protein (graml/kap/hr)
Kabupaten Lampung Barat tahun 2014-2017
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang
dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari
perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan
dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian
52,7
52,9
53,2
53,7
53,5
52,2
52,4
52,6
52,8
53
53,2
53,4
53,6
53,8
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan TA 2019 19
sasaran pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat
yang merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan,
luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat serta
kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Penanganan kerawanan pangan
Potensi kerawanan pangan di Lampung Barat masih cukup tinggi
baik kerawanan kronik maupun transien yang diakibatkan kemiskinan,
terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang
rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya
kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas
terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan
adanya cadangan pangan pemerintah daearah.
Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan
perbedaan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan
laki-laki. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara
penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses kegiatan
penanganan kerawanan pangan baik berupa kegiatan pemberdayaan
untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan
intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.
2. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan
Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang
menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana
dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan
konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan
biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian.
Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya
keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, kondisi geografis
yang berbukit-bukit, letak administrasi penduduk yang berada di
daearah yang sulit dijangkau, dan iklim tidak menentu yang dapat
mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan TA 2019 20
proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu
tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi
gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai,
maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan
pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga
pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat
inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan
peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani
berkurang.
3. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.
Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih
rendah yang ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH).
Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi
dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena
keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi
yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas,
kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan
berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis
impor.
Peningkatan penganekaragaan konsumsi pangan masyarakat
dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan
berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai kondisi wilayahnya.
4. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar
Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat
ditunjukkan dengan masih ditemukannya produk pangan yang tidak
aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun
penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang
serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di
masyarakat. Selain itu maraknya kasus pangan hewani seperti flu
burung dan antraks yang dapat mengakibatkan kematian.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan TA 2019 21
Belum berkembangnya sertifikasi produk pangan segar (sertifikasi
Prima II dan Prima III) mengakibatkan rendahnya nilai tambah produk
pangan segar. Produk pangan kurang dapat bersaing di pasar
nasional dan jaminan mutu dan keamanan pangan belum dapat
dipastikan.
Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan yang
menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya
pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan
yang aman, belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya
untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan
penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara
tegas.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan TA 2019 22
BAB. III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
A. Tujuan
Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak
dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai
berikut :
1. Memperkuat penyediaan dan cadangan pangan yang beragam
berbasis sumber daya lokal serta menurunkan jumlah penduduk
rawan pangan
2. Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok
3. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang
dan aman untuk memenuhi kecukupan gizi masyarakat
B. Sasaran
Adapun sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan di atas adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatnya ketersediaan pangan dan penanganan daerah
rawan pangan
2. Meningkatnya stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen
dan konsumen
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan sesuai
Angka Kecukupan Gizi (AKG)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan TA 2019 23
C. Indikator Kinerja
Untuk mengukur pencapaian sasaran tahun 2017 maka ditentukan
indikator kinerja sebagai berikut :
1. Skor Pola Pangan Harapan pada tingkat Ketersediaan (PPH
Ketersediaan)
2. Penurunan wilayah rawan pangan
3. Koefisien Variasi harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen
4. Perbandingan harga pangan (Gabah/Beras) ditingkat produsen
dengan HPP
5. Skor Pola Pangan Harapan pada tingkat konsumsi (PPH Konsumsi)
6. Tingkat Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)
7. Tingkat Konsumsi Protein (gram/kap/hr)
8. Tingkat keamanan pangan segar
Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran
disajikan pada tabel berikut :
Tabel Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang akan
dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
Target
Tahun
2019
1 Meningkatnya kinerja perangkat daerah
Meningkatnya kinerja pelayanan perkantoran
Nilai SAKIP OPD (poin)
65
2 Meningkatny
Ketahanan
Pangan
Meningkatnya
ketersediaan pangan
dan penanganan
daeerah rawan
pangan
Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr)
3.750
Ketersediaan Protein (gram/kap/hr)
88
Penurunan wilayah
rawan pangan
1 pekon
Meningkatnya
stabilitas harga
pangan pokok di
tingkat produsen dan
konsumen
Koefisien Variasi
harga pangan pokok
(beras) di tingkat
konsumen
CV<10%
Perbandingan harga
pangan (Gabah/Beras)
ditingkat produsen
dengan HPP
≥HPP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan TA 2019 24
Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas konsumsi
pangan sesuai
Angka Kecukupan
Gizi (AKG)
Skor Pola Pangan
Harapan pada tingkat
konsumsi (PPH
Konsumsi)
87,1
Tingkat Konsumsi
Energi (kkal/kap/hr)
2.150
Tingkat Konsumsi
Protein (gram/kap/hr)
56
Tingkat keamanan
pangan segar
80%
Untuk mencapai target sasaran tersebut di atas diperlukan dukungan
kebijakan antara lain :
a) Peningkatan koordinasi, dan sinergitas lintas sektor dalam
pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi,
harga dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan
b) Peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan
c) Peningkatan kerjasama lintas wilayah/kabupaten
d) Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat
e) Penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan
f) Dorongan terciptanya kebijakan ekonomi daerah dan perdagangan
yang kondusif bagi ketahanan pangan.
3.3 Program dan Kegiatan
Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan
pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas
Ketahanan Pangan pada satu urusan wajib bidang pangan yaitu :
1. Program Pengembangan Ketersediaan dan Cadangan Pangan serta
Penanganan Rawan Pangan
2. Program Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilitas Harga dan
Kelembagaan Pangan
3. Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan
Keamanan Pangan
4. Program Peningkatan Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi
Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan TA 2019 25
Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing
program adalah sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Ketersediaan dan Cadangan Pangan serta
Penanganan Rawan Pangan
Kegiatan :
1) Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
2) Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah
3) Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Gizi
4) Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan
5) Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)
6) Pemantauan dan Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
(SKPG)
7) Penyusunan dan analisa peta ketahanan pangan dan kerentanan
pangan (FSVA)
8) Gerakan Penganekaragaman Ketersdiaan Pangan Masyarakat
9) Model Pengembangan Kawasan Ketahanan Pangan
2. Program Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilitas Harga dan
Kelembagaan Pangan
Kegiatan :
1) Pengembangan Toko Swadaya Tani Indonesia
2) Pemantauan dan pengendalian mobilitas pangan
3) Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM)
4) Pemantauan dan analisa harga pangan
5) Peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Kabupaten
6) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)
7) Pembinaan Kelembagaan Pangan
3. Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan
Keamanan Pangan
Kegiatan :
1) Optimalisasi pemanfaatan pekarangan
2) Pengembangan usaha pangan lokal
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan TA 2019 26
3) Pembinaan dan Pemantauan Keamanan Pangan Segar
4) Lomba Ketahanan Pangan
5) Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
6) Pemantauan dan Analisa Konsumsi Pangan
7) Fasilitasi Mutu dan Keamanan Pangan
8) Fasilitasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
9) Pelatihan Diversifikasi Pangan
10) Promosi Produk Pangan Lokal
4. Program Peningkatan Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi
Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan
Kegiatan :
1) Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan
2) Pengembangan Jaringan Teknologi dan Informasi Ketahanan
Pangan
3) Rapat koordinasi pembangunan ketahanan pangan
4) Pelatihan Analisa Ketahanan Pangan
5) Penyusunan Buku Situasi Ketahanan Pangan Daerah
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan TA 2019 27
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Lampung Barat Tahun Anggaran 2019 merupakan bagian dari pelaksanaan
Program unggulan Dinas Ketahanan Pangan, serta mengakomodir
penyelesaian masalah-masalah prioritas dalam pelaksanaan pembangunan
Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat, terutama yang
mengarah pada pemulihan atau perbaikan, peningkatan pelayanan dan
pembinaan terhadap masyarakat.
Keberhasilan pembangunan Ketahanan Pangan Lampung Barat tidak
terlepas dari dukungan pendanaan, baik dari pemerintah pusat, provinsi
maupun kabupaten. Pendanaan tersebut merupakan stimulator (pengungkit)
untuk tumbuhnya investasi swasta dan swadaya masyarakat yang bermuara
pada pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di
Kabupaten Lampung Barat.
Agar Rencana Kerja yang telah disusun ini dapat mendatangkan
manfaat bagi pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lampung
Barat, maka dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, kemauan,
dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran,
dan keterbukaan tidak hanya oleh aparatur Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lampung Barat saja tetapi oleh segenap stakeholder baik pusat,
provinsi maupun yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
Liwa, April 2018 Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lampung Barat
Ir. RUSDI
Pembina Utama Muda NIP. 19641124 199203 1 013
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Dinas Ketahanan Pangan
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
SUMBERDANA
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1002 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR02 03 Pangan02 03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi
perkantoran tepat waktuLiwa 100 % 304.520.200 100 % 304.520.200
02 03 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk Liwa 1000 Surat 4.382.000 APBD KAB 1000 Surat 4.382.000Jumlah surat keluar Liwa 750 Surat APBD KAB 750 Surat
02 03 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Jumlah rekening telpon Liwa 2 Rekening 20.400.000 APBD KAB 2 Rekening 20.400.000Jumlah rekening listrik Liwa 4 Rekening APBD KAB 4 Rekening
02 03 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional
Jumlah motor yang dibayar pajaknya Liwa 21 Unit 5.690.000 APBD KAB 21 Unit 5.690.000Jumlah minibus yang dibayar pajaknya Liwa 2 Unit APBD KAB 2 Unit
02 03 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah buku cek Liwa 4 Buku 500.000 APBD KAB 4 Buku 500.000Jumlah cetak rekening koran Liwa 12 Kali APBD KAB 12 Kali
02 03 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jenis alat kebersihan Liwa 20 Jenis 6.500.000 APBD KAB 20 Jenis 6.500.000Jumlah tenaga kebersihan Liwa 1 Orang APBD KAB 1 Orang
02 03 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis Kantor Liwa 20 Jenis 12.186.000 APBD KAB 20 Jenis 12.186.00002 03 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis penggandaan Liwa 2 Jenis 30.780.000 APBD KAB 2 Jenis 30.780.000
Jumlah jenis cetakan Liwa 7 Jenis APBD KAB 7 Jenis02 03 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah jenis komponen listrik Liwa 12 Jenis 4.522.200 APBD KAB 12 Jenis 4.522.200
02 03 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 43.960.000 APBD KAB 4 SKHU 43.960.000Jumlah publikasi di surat kabar Liwa 1 SKHU APBD KAB 1 SKHU
02 03 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makan minum tamu Liwa 12 Kali 15.600.000 APBD KAB 12 Kali 15.600.000Jumlah Penyediaan makan minum rapat Liwa 12 Kali APBD KAB 12 Kali
02 03 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dankonsultasi luar daerah
Provinsi, Nasional 12 Bulan 100.000.000 APBD KAB 12 Bulan 100.000.000
02 03 001 020 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah pelaksanaan pameran Liwa 1 Kali 10.000.000 APBD KAB 1 Kali 10.000.00002 03 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam
DaerahJumlah bulan pelaksanaan koordinasi danpembinaan dalam daerah
Lampung Barat 12 Bulan 50.000.000 APBD KAB 12 Bulan 50.000.000
02 03 002 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Persentase sarana dan prasarana aparaturyang memadai
Liwa 70 % 290.000.000 80 % 314.000.000
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
SUMBERDANA
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1002 03 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rempel meja Liwa 200 m 30.000.000 APBD KAB m 30.000.00002 03 002 010 Pengadaan Mebeleur Jumlah kursi tamu Liwa 1 Set 35.000.000 APBD KAB Set 35.000.000
Jumlah lemari arsip Liwa 1 Unit APBD KAB Unit02 03 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah printer Liwa 2 Unit 6.000.000 APBD KAB Unit 20.000.00002 03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rehab plafon Liwa 1 Gedung 48.000.000 APBD KAB Gedung 48.000.000
Rehab atap Liwa 1 Gedung APBD KAB Gedung02 03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalJumlah minibus yang dirawat Liwa 2 Unit 165.000.000 APBD KAB 2 Unit 175.000.000Jumlah motor yang dirawat Liwa 21 Unit APBD KAB 21 Unit
02 03 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor
Jumlah komputer yang dirawat Liwa 8 Unit 6.000.000 APBD KAB 8 Unit 6.000.000Jumlah genset yang dirawat Liwa 1 Unit APBD KAB 1 UnitJumlah printer yang dirawat Liwa 6 Unit APBD KAB 6 Unit
02 03 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
Jumlah aparatur yang telah mengikutipendidikan dan pelatihan formal sesuaidengan aturan
Nasional 40 % 20.000.000 50 % 20.000.000
02 03 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang melaksanakan diklat Nasional 5 Orang 20.000.000 APBD KAB 5 Orang 20.000.00002 03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganSKPD
Persentase dokumen perencanaan dankeuangan yang akuntabel dan tepat waktu
Liwa 100 % 77.900.000 100 % 77.900.000
02 03 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD
Liwa 4 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 4 Dokumen 1.000.000
02 03 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Liwa 2 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 2 Dokumen 1.000.00002 03 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
AnggaranJumlah dokumen laporan prognosis realisasianggaran
Liwa 1 Dokumen 2.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.000.000
02 03 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun Liwa 1 Dokumen 2.500.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.500.00002 03 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Dokumen Perencanaan SKPDJumlah dokumen Laporan Evaluasi dan PelaporanPelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Liwa 18 Dokumen 9.800.000 APBD KAB 18 Dokumen 9.800.000
02 03 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah Liwa 22 Orang 61.600.000 APBD KAB 22 Orang 61.600.00002 03 033 Program Pengembangan Ketersediaan dan
Penanganan Rawan PanganPersentase rata-rata peningkatanketersediaan energi dan protein wilayah
Lampung Barat,Nasional
15 % 2.801.000.000 20 % 2.801.000.000
02 03 033 001 Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Jumlah pembinaan lumbung pangan masyarakat Liwa, Gedung Surian,Way Tenong, Air Hitam,Kebun Tebu, Sumberjaya
8 Kelompok 160.000.000 APBD KAB 8 Kelompok 160.000.000
Jumlah lumbung pangan yang dilakukan bantuanpengisian
Liwa, Gedung Surian,Way Tenong, Air Hitam,Kebun Tebu, Sumberjaya
8 Unit APBD KAB 8 Unit
02 03 033 002 Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Volume pembelian beras untuk penguatancadangan pangan pemerintah
Liwa 5000 Kg 100.000.000 APBD KAB 5000 Kg 100.000.000
02 03 033 004 Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Identifikasi kawasan mandiri pangan Gunung Sugih, NegeriRatu, Sukaraja ( BatuBrak), Tiga Jaya, Waspada(Sekincau)
5 Pekon 65.000.000 APBD KAB Pekon 65.000.000
02 03 033 005 Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan(NBM)
Jumlah dokumen NBM Liwa 1 Dokumen 66.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 66.000.000
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
SUMBERDANA
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1002 03 033 006 Pemantauan dan Analisa Sistem Kewaspadaan
Pangan dan Gizi (SKPG)Jumlah dokumen SKPG Liwa 1 Dokumen 50.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 50.000.000
02 03 033 007 Penyusunan dan analisa peta ketahanan pangandan kerentanan pangan (FSVA)
Jumlah dokumen FSVA Liwa 1 Dokumen 60.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 60.000.000
02 03 033 010 DAK Reguler Bidang Pertanian, SubbidangKetahanan Pangan.
Jumlan Rice Milling Unit (RMU) Suoh, BNS, Sukau, KebunTebu, Lombok Seminung
2 Unit 2.300.000.000 APBD KAB 2 Unit 2.300.000.000
Jumlah lumbung pangan yang dibangun Suoh, BNS, Sukau, KebunTebu, Lombok Seminung
10 Unit APBD KAB 10 Unit
02 03 034 Program Pengembangan Sistem Distribusi,Stabilitas Harga dan Kelembagaan Pangan
Persentase peningkatan stabilitas pasokandan harga pangan
Lampung Barat,Nasional
10 % 423.000.000 15 % 458.000.000
02 03 034 001 Pengembangan Toko Tani Indonesia Jumlah toko tani yang dikembangkan (pelatihanmanajemen, bantuan peralatan, penyediaan tempatusaha, sarana prasarana)
Way Tenong 1 Unit 60.000.000 APBD KAB 1 Unit 60.000.000
02 03 034 002 Pemantauan dan pengendalian mobilitas pangan Jumlah dokumen hasil pemantauan mobilitaspangan di titik pantau/pos perbatasan
Sumber Jaya, Sukau,Suoh
1 Dokumen 120.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 150.000.000
02 03 034 003 Pembinaan Lembaga Distribusi PanganMasyarakat (PLDPM)
Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat(LDPM) yang dibina
BNS, Kebun Tebu 3 Gapoktan 78.000.000 APBD KAB 3 Gapoktan 78.000.000
02 03 034 004 Pemantauan dan analisa harga pangan Jumlah dokumen hasil pemantauan dan analisaharga pangan
15 Kecamatan (BalikBukit, Belalau,Sumberjaya, Way Tenong,Sekincau, Suoh, BatuBrak, Sukau, GedungSurian, Kebun Tebu, AirHitam, Pagar Dewa, BatuKetulis, BNS, LumbokSeminung)
1 Dokumen 65.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 70.000.000
02 03 034 007 Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Jumlah Gapoktan/LUPM yang dibina (pembinaan,bantuan pengemas, mesin sortir, timbangan, testerkadar air, gabah, mesin jahit karung, fasilitasiperizinan)
BNS 1 Kelompok 100.000.000 APBD KAB 1 Kelompok 100.000.000
02 03 035 Program Pengembangan PenganekaragamanKonsumsi Pangan dan Keamanan Pangan
Persentase peningkatan kualitas dankuantitas konsumsi serta keamanan pangan
Lampung Barat,Nasional
4 % 795.000.000 6 % 915.000.000
02 03 035 001 Peningkatan pemanfaatan pekarangan Jumlah pekon yang melaksanakan optimalisasipekarangan dengan pemberian bantuan bibittanaman buah, sayuran dan ternak/ikan
15 Kecamatan (BalikBukit, Belalau,Sumberjaya, Way Tenong,Sekincau, Suoh, BatuBrak, Sukau, GedungSurian, Kebun Tebu, AirHitam, Pagar Dewa, BatuKetulis, BNS, LumbokSeminungl
2 Pekon 100.000.000 APBD KAB 2 Pekon 150.000.000
02 03 035 003 Pembinaan dan Pemantauan Keamanan PanganSegar
Jumlah sampel pangan segar yang dilakukan uji Balik Bukit, Sekincau,Sukau
60 sample 50.000.000 APBD KAB 60 sample 50.000.000
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
SUMBERDANA
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1002 03 035 004 Lomba Ketahanan Pangan Jumlah Penyelenggaraan lomba Anugerah Pangan
Nusantara (APN) Tk. Kabupaten15 Kecamatan (BalikBukit, Belalau,Sumberjaya, Way Tenong,Sekincau, Suoh, BatuBrak, Sukau, GedungSurian, Kebun Tebu, AirHitam, Pagar Dewa, BatuKetulis, BNS, LumbokSeminung)
1 Kali 75.000.000 APBD KAB 1 Kali 120.000.000
02 03 035 005 Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbangdan Aman (B2SA)
Jumlah Penyelenggaraan lomba B2SA Tk.Kabupaten
Balik Bukit 1 Kali 130.000.000 APBD KAB 1 Kali 130.000.000
Jumlah Penyelenggaraan lomba B2SA Tk. Provinsi Provinsi Lampung 1 Kali APBD KAB 1 KaliJumlah Penyelenggaraan Lomba Kue Cita RasaKopi
Balik Bukit 1 Kali APBD KAB 1 Kali
02 03 035 006 Pemantauan dan Analisa Konsumsi Pangan Jumlah dokumen analisa konsumsi pangan 15 Kecamatan (BalikBukit, Belalau,Sumberjaya, Way Tenong,Sekincau, Suoh, BatuBrak, Sukau, GedungSurian, Kebun Tebu, AirHitam, Pagar Dewa, BatuKetulis, BNS, LumbokSeminung)
1 Dokumen 90.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 90.000.000
02 03 035 007 Pengembangan Mutu dan Keamanan Pangan Lomba cerdas cermat tingkat SD Suoh, BNS, LumbokSeminung, Batu Ketulis,Batu Brak
1 Kali 120.000.000 APBD KAB 1 Kali 130.000.000
Jumlah lokasi sosialisasi keamanan pangan Suoh, BNS, LumbokSeminung, Batu Ketulis,Batu Brak
5 Lokasi APBD KAB 5 Lokasi
Jumlah sekolah yang dilakukan sosialisasikeamanan pangan
Suoh, BNS, LumbokSeminung, Batu Ketulis,Batu Brak
10 Sekolah APBD KAB 10 Sekolah
02 03 035 008 Pengembangan Penganekaragaman KonsumsiPangan
Jumlah kader pangan yang dibina 15 Kecamatan (BalikBukit, Belalau,Sumberjaya, Way Tenong,Sekincau, Suoh, BatuBrak, Sukau, GedungSurian, Kebun Tebu, AirHitam, Pagar Dewa, BatuKetulis, BNS, LumbokSeminung)
37 Orang 120.000.000 APBD KAB 37 Orang 130.000.000
Jumlah kelompok P2KP yang dibina 15 Kecamatan (BalikBukit, Belalau,Sumberjaya, Way Tenong,Sekincau, Suoh, BatuBrak, Sukau, GedungSurian, Kebun Tebu, AirHitam, Pagar Dewa, BatuKetulis, BNS, LumbokSeminung)
37 Kelompok APBD KAB 37 Kelompok
02 03 035 009 Pelatihan Diversifikasi Pangan Jumlah pelaksanaan kunjungan lapang Metro 1 Kali 40.000.000 APBD KAB 1 Kali 45.000.000Jumlah peserta pelatihan Balik Bukit 50 Orang APBD KAB 50 Orang
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
SUMBERDANA
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1002 03 035 010 Promosi Produk Pangan Lokal Jumlah keikutsertaan pada event pameran nasional Nasional 1 Kali 70.000.000 APBD KAB 1 Kali 70.000.00002 03 036 Program Peningkatan Perencanaan,
Pengawasan dan Evaluasi PembangunanBidang Ketahanan Pangan
Persentase ketersediaan data dan informasiketahanan pangan
Lampung Barat,Nasional
100 % 440.000.000 100 % 465.000.000
02 03 036 001 Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan Intensitas rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan Lampung Barat 1 Kali 140.000.000 APBD KAB 1 Kali 160.000.000Intensitas rapat pokja teknis Dewan KetahananPangan
Lampung Barat 2 Kali APBD KAB 3 Kali
02 03 036 002 Pengembangan Jaringan Teknologi dan InformasiKetahanan Pangan
Jumlah kampanye dan publikasi melalui radio Lampung Barat 24 Kali 160.000.000 APBD KAB 24 Kali 165.000.000Expo ketahanan pangan Nasional 1 Kali APBD KAB 1 Kali
02 03 036 003 Rapat koordinasi pembangunan ketahanan pangan Intensitas pelaksanaan rapat koordinasi antarstakeholder ketahanan pangan
Lampung Barat 1 Kali 50.000.000 APBD KAB 1 Kali 50.000.000
02 03 036 004 Pelatihan Analisa Ketahanan Pangan Jumlah peserta pelatihan penyusunan FSVA Lampung Barat 15 Orang 45.000.000 APBD KAB Orang 45.000.00002 03 036 005 Penyusunan Buku Statistik Ketahanan Pangan
Daerah.Jumlah dokumen statistik ketahanan pangan Liwa 1 Dokumen 45.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 45.000.000
TOTAL 5.151.420.200 5.355.420.200