DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/38_dinas kesehatan/Laporan... · terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanNya Laporan Kinerja Dinas

Kesehatan Tahun 2017 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sesuai dengan

amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang didukung

manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baik

di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa

perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis dengan

berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara

bertanggung jawab, bersih, transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam

pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja

yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang

digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui

pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah

satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian

sasaran.

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi, rencana

kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Kerja (Renja).

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi SKPD dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan,

dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam

perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi

yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh stakeholder yang berhak dan

berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala SKPD.

Wonosari, Desember 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban

atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi

pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana

kinerja (performance plan) tahun 2017 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Gunungkidul Nomor 40/2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati

Gunungkidul Nomor 060/3380/KPTS/X/2016.

LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk

menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan

keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) SKPD yang telah dicanangkan pada

tahun 2017 telah berhasil dicapai.

Dari 14 (empat belas) IKU SKPD tahun 2016, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa

13 (tiga belas) IKU dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil dan 1 (satu) IKU dengan

kategori tidak berhasil. Keberhasilan capaian IKU SKPD merupakan hasil dari upaya-upaya

SKPD, juga berkat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta

maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan secara integral dan sinergi dalam

memenuhi program-program SKPD pada tahun 2016.

Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada

beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada

capaian sasaran yang akan datang.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan

terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk

memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi SKPD dapat

dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan untuk

mengatasi berbagai hambatan yaitu:

1. pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas guna pencapaian Standar Pelayanan Minimal

(SPM) dan mendukung pencapaian MDGs/SDGs dengan sasaran pelayanan kesehatan

yang bermutu serta mampu menjangkau/dijangkau oleh masyarakat,

2. keluarga yang sadar gizi dan berperilaku hidup bersih sehat

Melalui:

a. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita;

b. Perbaikan status gizi masyarakat;

c. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;

d. Peningkatan ketersediaan sumber daya kesehatan termasuk obat dan perbekalan

kesehatan;

e. Pengembangan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;

f. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan; dan

g. Penyehatan lingkungan

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan

adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui

penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi

jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas” berdasarkan norma hukum,

etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN


iv

(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial

dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada pemerintah.


v

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………….. i

KATA PENGANTAR ………………………………………………………… ii

RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………. iii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………… iv

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………… v

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………… vi

BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………. 1

A. Latar Belakang ……………………………..………………

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……..……………..

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued).................................

1

1

6

BAB II : PERENCANAAN KINERJA …..........................................… 8

A. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017....................

B. Rencana Kinerja 2017 ...................………………………..

C. Perjanjian Kinerja 2017 ..................………………………

8

15

16

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………… 18

A. Capaian Kinerja Organisasi ………………………………..

B. Realisasi Anggaran ......................................………………..

18

38

BAB IV : PENUTUP ……………………………………………………… 40

LAMPIRAN – LAMPIRAN :


vi

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan 4

Tabel 1.2 Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Dan Swasta di

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015

5

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 9

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama 9

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal 19

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas KesehatanTahun 2015 19

Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran “Meningkatnya Kualitas

Kesehatan”

21

Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran “Meningkatnya Upaya

Pelayanan Kesehatan”

24

Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran “Meningkatnya Status

Gizi Masyarakat”

25

Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran “Menurunnya Angka

Kesakitan Akibat Penyakit Menular Dan Tidak Menular”

30

Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran “Meningkatnya peran

serta masyarakat dalam bidang kesehatan”

34

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 39


vii

DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan 3

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural Pada Akhir

Tahun 2017

4

Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Pada Akhir Tahun 2017

4

Gambar 3.1 Angka Umur Harapan Hidup, 2005-2016 21

Gambar 3.2 Kematian Ibu (Hamil, Bersalin, Nifas) Tahun 2006-2017 22

Gambar 3.3 Kematian Bayi Tahun 2006-2017 22

Gambar 3.4 Hasil IKM tahun 2012-2017 dan Roadmap Akreditasi Puskesmas

tahun 2015-2018

24

Gambar 3.5 Persentase Gizi Buruk, Gizi Kurang, KEK WUS 26

Gambar 3.6 Keluarga Miskin 26

Gambar 3.7 “Anak” momong Anak 27

Gambar 3.8 Balita Gizi Buruk dengan Kelainan 27

Gambar 3.9 Pendampingan Kader dan Petugas Kesehatan 29

Gambar 3.10 Persentase Angka Kesembuhan (Cure Rate) TB Paru Tahun

2012-2017

31

Gambar 3.11 Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue Tahun 2012-2016 32

Gambar 3.12 Angka kematian Demam Berdarah Dengue Tahun 2012-2016 33

Gambar 3.13 Bupati menandatangani Komitmen Kawasan Tanpa Rokok

(KTR) Desa Bendungan dan Tilik Posyandu

36

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

1

A. Latar Belakang

ntuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,

akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi

pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang

baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap SKPD wajib menyampaikan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai perwujudan

kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun

anggaran.

LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang

dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis

yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan

alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media

pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari RKPD Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2017, maka

LKj IP SKPD yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2017 dan

menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala SKPD

kepada Bupati Gunungkidul.

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Dasar hukum pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul seperti

tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 yang

U

BAB

I

PENDAHULUAN


2

telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

1. Tugas Pokok

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah

dan Tugas Pembantuan di Bidang Kesehatan.

Fungsi Dinas Kesehatan menurut Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan adalah :

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan umum di bidang kesehatan;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kesehatan;

d. pelaksanaan analisis dan penyajian data bidang kesehatan;

e. pengelolaan sistem informasi bidang kesehatan;

f. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

g. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan zoonosis;

h. pelaksanaan survailans, dan imunisasi;

i. pelaksanaan kesehatan dasar dan tradisional;

j. pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan dan khusus;

k. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;

l. pelaksanaan promosi kesehatan;

m. pelaksanaan pemberdayaan kesehatan masyarakat;

n. pelaksanaan kesehatan ibu, anak, remaja, dan usia lanjut;

o. pelaksanaan upaya perbaikan gizi masyarakat;

p. pelaksanaan penyehatan lingkungan;

q. pelaksanaan pembinaan kefarmasian,makanan, dan minuman;

r. pelaksanaan pembinaan sumberdaya manusia kesehatan;

s. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan;

t. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kesehatan;

u. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di

bidang kesehatan;

v. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kesehatan; dan

w. pengelolaan UPT

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 206 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Susunan Organisasi

Dinas Kesehatan yaitu:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, yang terdiri dari:

1) Subbagian Perencanaan

2) Subbagian Keuangan

3) Subbagian Umum

c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang terdiri dari:

1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Zoonosis

3) Seksi Survailans dan dan Imunisasi

d. Bidang Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari:

1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional

2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus

3) Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan


3

e. Bidang Kesehatan Masyarakat, yang terdiri dari:

1) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

3) Seksi Kesehatan Lingkungan

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, yang terdiri dari:

1) Seksi Kefarmasian

2) Seksi Bina Tenaga dan Fasilitas Kesehatan

3) Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan

g. Unit Pelaksana Teknis

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan selengkapnya tergambar pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Sumber: Peraturan Bupati No 52/2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumberdaya

manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 1020 orang pada Bulan Oktober

2017. Jumlah jabatan struktural sejumlah 81 jabatan, yang terdiri dari eselon II b = 1 (satu)

jabatan, eselon III = 5 (lima) jabatan, eselon IV = 75 (tujuh puluh lima) jabatan. Jumlah

Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 939 orang sebagaimana pada Gambar 1.2.


4

Gambar 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

Pada Akhir Tahun 2017

0,10 0,50 7,33

92,07

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Non Eselon

Sumber: Subbagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017

Sedangkan komposisi pegawai SKPD berdasarkan Golongan Ruang seperti pada

Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 – 2015

1 I/a – I/d 15

2 II/a – II/d 262

3 III/a – III/d 697

4 IV/a – IV/e 46

Jumlah 1020

Sumber : Subbagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017

Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Pada Oktober 2017

15

262

697

46

1020

I/a – I/d

II/a – II/d

III/a – III/d

IV/a – IV/e

Jumlah

Sumber: Subbagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017


5

Sarana pelayanan kesehatan pemerintah berupa Puskesmas beserta jaringannya telah

tersedia di setiap kecamatan. Peralatan kesehatan merupakan hal yang sangat vital

fungsinya. Kondisi peralatan dari tahun ke tahun terus dibenahi, baik kuantitas, kualitas

maupun pemeliharaannya. Jumlah sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta dari

tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya. Tahun

2017 sarana kesehatan swasta mengalami peningkatan dalam kuantitas yaitu Apotik jumlah

sebelumnya (di tahun 2016) sebanyak 36 apotik, pada tahun 2017 mengalami peningkatan

menjadi 34 Apotek, jumlah Klinik swasta di tahun 2015 sebanyak 24 dan pada tahun 2017

naik menjadi 30 klinik. Hal ini dapat disebabkan adanya kesadaran dan harapan dapat

memberikan kontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di

daerah Kabupeten Gunungkidul. Jumlah sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten

Gunungkidul pada tahun 2017 dirinci pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2

Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Dan Swasta

di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017

JENIS 2017

Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Kelas C 1

Jumlah Rumah Sakit Swasta Kelas D 4

Jumlah Puskesmas Rawat Jalan 16

Jumlah Puskesmas Rawat Inap 14

Jumlah Puskesmas terAkreditasi 2

Jumlah Puskesmas dengan ISO 5

Jumlah Puskesmas Model ISO 8

Jumlah Puskesmas Manual Praktis 5

Jumlah Puskesmas pembantu 110

Jumlah Poskesdes 21

Jumlah Posyandu 1465

Jumlah Apotek 36

Jumlah Klinik Swasta 24

Jumlah Dokter Praktek Swasta 106

Jumlah Bidan Praktek Swasta 159

Jumlah Dukun Bayi 230

Jumlah Perawat Praktek Swasta 179

Jumlah Laboratorium Klinik Swasta 2

Jumlah Optik Swasta 7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017

Sumber dana untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan dirinci sebagai

berikut:

Sumber Alokasi 2017

APBD Kabupaten (Termasuk Gaji) 44.187.387.773,00

Belanja tidak langsung (belanja pegawai) 58.117.920.898,44

Belanja langsung 117.946.296.544,25

B. Modal 40.232.568.648,00

B. Pegawai 3.281.055.200,00

B. Barang dan Jasa 74.432.672.696,25


6

Sumber Alokasi 2017

- DAK Fisik 7.911.211.000,00

Pelayanan Kesehatan Dasar (Yandas)

Pelayanan Kefarmasian (Yanfar)

Sarana Prasarana (Sarpras)

9.421.211.000,00

4.575.555.000,00

1.510.000,00

- DAK Non Fisik

Akreditasi Puskesmas

Belanja Operasional Kesehatan (BOK)

Jaminan Persalinan (Jampersal)

1.509.586.000,00

13.124.958.000,00

955.047.000,00

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 2017 adalah:

1) Alokasi dan komposisi pembiayaan kesehatan

Sumber dana APBD Kabupaten telah bergeser dari semula didominasi untuk keperluan

belanja tidak langsung (gaji pegawai) menjadi belanja barang dan jasa, namun masih

perlu evaluasi dalam ketepatan perencanaan penganggaran, karena anggaran kesehatan

yang dinikmati oleh masyarakat secara langsung masih sangat terbatas.

2) Masalah Gizi Ganda: gizi buruk dan gizi kurang masih belum tertuntaskan, sementara

penyakit yang disebabkan oleh konsumsi zat gizi yang tidak seimbang mulai

mendominasi 10 besar penyakit penyebab kematian.

Kasus gizi buruk dan gizi kurang di Kabupaten Gunungkidul masih saja ada walaupun

dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Kurang Energi Kronis pada Ibu Hamil masih

dibawah target Kabupaten, walaupun masih di atas target Nasional (<20%). Hasil

Sample Registration System Tahun 2014 dan Riskesdas 2013, penyebab kematian

didominasi penyakit: stroke, serangan jantung, diabetes mellitus, hipertensi dan

keganasan (kanker).

3) Peningkatan HIV-AIDS

Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan HIV-AIDS. Metode Voluntary Conseling and

Testing (VCT) yang bersifat sukarela untuk menjaring secara dini HIV-AIDS masih

perlu lebih dioptimalkan.

4) Kesehatan Ibu dan Anak

Kematian ibu dan anak yang bisa dicegah masih perlu terus diupayakan, misalnya yang

dikarenakan perdarahan pada persalinan dan kehamilan di usia dini. Program 1000 hari

pertama kehidupan dan pendidikan kesehatan reproduksi remaja menjadi harapan baru

agar terjadi penurunan signifikan pada Angka Kematian Ibu dan Anak (Bayi).

5) PHBS belum optimal

Perilaku hidup bersih dan sehat tatanan rumah tangga, khususnya angka perokok yang

masih tinggi menjadi penyebab capaian program promosi kesehatan belum optimal.

6) Penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masih terbatas.

Keterbatasan sumberdana untuk pemeliharaan membuat beberapa bangunan yang rusak

belum direhabilitasi dan alat kesehatan belum semuanya dikalibrasi.

7) Daerah endemis penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

DBD merupakan penyakit menular yang sampai sekarang belum bisa dituntaskan di

Kabupaten Gunungkidul, walaupun jumlah kematian kasus terus ditekan.

Pemberantasan DBD tanpa didukung dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk


7

secara masif oleh masyarakat menjadi pemicu sulit dituntaskannya DBD dari wilayah

Gunungkidul.

8) Pola Penyakit degeneratif semakin meningkat

Trend pola penyakit menular semakin bergeser posisinya dengan penyakit-penyakit

tidak menular atau penyakit infeksi menjadi non infeksi. Usia harapan hidup yang

semakin meningkat rupanya juga membawa konsekuensi logis terhadap munculnya

kasus-kasus penyakit degeratif, yang didukung dengan perilaku hidup yang tidak sehat.

Penyakit degeneratif yang menduduki sepuluh besar penyakit antara lain adalah

hipertensi dan diabetes mellitus (DM).

9) Kondisi Kesehatan Lingkungan yang belum memadai

Kesehatan lingkungan erat kaitannya dengan sanitasi dasar di keluarga/masyarakat.

Ketersediaan Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL), jamban keluarga, tempat

sampah dan ketersediaan air bersih menjadi masalah sanitasi dasar yang belum tuntas.

Dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut maka pelaku-pelaku pembangunan

sarana kesehatan lingkungan perlu lebih banyak melibatkan lintas sektor dan

pemberdayaan masyarakat melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

10) Kualitas Desa Siaga aktif masih rendah

Sebagai wujud peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, Desa Siaga bisa

dijadikan wadah di tingkat desa. Desa Siaga yang ada di Kabupaten Gunungkidul

sebagian besar masih bersifat pembentukan tim dan perintisan, namun memelihara

kegiatan nyata belum berjalan dengan baik. Banyak hal yang harus dibenahi untuk

keberlangsungan desa siaga aktif.

11) Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB)

Kesehatan jiwa di Kabupaten Gunungkidul seperti fenomena gunung es. Hanya

sebagian kecil yang bisa terdeteksi di sarana pelayanan kesehatan, sementara kenyataan

di masyarakat banyak dijumpai kasus jiwa yang kurang tersentuh dengan pelayanan

kesehatan. ODGJB harus bebas pasung dan perlu ada keluarga pendamping agar tetap

terjaga kesehatan dan kebersihan.


8

Me

alam kerangka perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul, tahun

2016 merupakan masa transisi dari RPJMD Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2010-2015 ke RPJMD 2015-2020. RPJMD 2015-2020 belum

dapat disusun pada tahun 2015 karena harus menunggu Kepala Daerah

terpilih yang sesuai kebijakan pemerintah, pemilihan Kepala Daerah

diundur dan dilaksanakan secara serentak pada bulan Desember 2015, sehingga RPJMD

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2020 sebagai penjabaran visi misi Kepala Daerah

terpilih baru dapat ditetapkan pada tahun 2016.

Sebelum ditetapkannya RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2021, sasaran

dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Tahun 2017 disusun berpedoman pada arah kebijakan pembangunan Lima

Tahun Ketiga RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, mengacu dan

disinergikan dengan RPJMD Provinsi, RPJM Nasional, RKP Tahun 2016, serta

memperhatikan hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya, agar pembangunan selalu

berkesinambungan dan keberhasilannya dapat lebih terukur. Untuk itu, RKPD Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2017 disusun dan dirancang agar mampu menjawab permasalahan-

permasalahan dan target pembangunan yang belum dapat diwujudkan pada tahun-tahun

sebelumnya. RKPD Tahun 2017 disusun harus lebih baik, komprehensif, dan aplikatif

dalam mewujudkan arah kebijakan pembangunan Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam

RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2017

merupakan alat perencanaan pembangunan tahunan yang menjadi tolok ukur kinerja daerah

dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat. Selanjutnya RKPD

tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

Rencana Kerja Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul

Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

tanggal 3 November 2016. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan tahunan yang

menjadi tolok ukur kinerja SKPD dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh

masyarakat.

Selanjutnya SKPD menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai

dalam tahun 2017. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan

sasaran strategis selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

D

BAB

II PERENCANAAN KINERJA


9

Tabel 2.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Meningkatnya kualitas

kesehatan

1. Angka usia harapan hidup (tahun)

2. Angka kematian ibu (per 1.000

Kelahiran Hidup). Apabila kelahiran

hidup <100.000, maka digunakan angka

absolut.

3. Angka kematian bayi (per 1.000

Kelahiran Hidup)

2 Meningkatnya upaya pelayanan

kesehatan

4. Indeks kepuasan masyarakat

5. Persentase Puskesmas yang

terAkreditasi (%)

3 Meningkatnya status gizi

masyarakat

6. Persentase status gizi buruk pada Balita

7. Persentase status gizi kurang pada

Balita

8. Persentase ibu hamil dengan

Kekurangan Energi Kronis

4 Menurunnya angka kesakitan

akibat penyakit menular dan

tidak menular

9. Persentase angka kesembuhan

pengobatan penyakit TBC Paru (%)

10. Angka Kesakitan (Insidence Rate)

DBD (per 100.000 penduduk)

11. Persentase Angka fatalitas (Case

Fatality Rate) kasus DBD (%)

5 Meningkatnya peran serta

masyarakat dalam bidang

kesehatan

12. Persentase rumah tangga berPerilaku

Hidup Bersih dan Sehat (%)

13. Persentase desa siaga min madya (%)

14. Persentase Posyandu dengan status

minimal purnama (%)

Dinas Kesehatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan

Bupati Gunungkidul Nomor 360/KPTS/2014 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas

Kesehatan. Berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan bahwa IKU OPD belum benar-benar

bersifat outcome, sehingga Pemerintah Kabupaten Gunungkidul meminta Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendampingi dan

merumuskan kembali indikator kinerja utama. Dari hasil pendampingan tersebut

kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 264/KPTS/2017

tentang Indikator Kinerja Utama. Adapun Indikator Kinerja Utama OPD adalah sebagai

berikut pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

(IKU)

Alasan/Penjelasan/Formulasi

1 Meningkatnya kualitas

kesehatan

Angka Harapan Hidup Angka perkiraan lama hidup rata-rata dengan

asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas

menurut umur.

Tipe Data: Non Komulatif


10

Program-program

Berdasarkan sasaran, tujuan, dan strategi OPD sebagaimana diuraikan dalam bab-

bab sebelumnya, sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Dinas Kesehatan

yang telah ditetapkan, maka diterjemahkan kedalam berbagai aktifitas program dan

kegiatan untuk kurun waktu 2017-2021 yang terdiri dari:

a. Program Kesehatan Keluarga

Program kesehatan ini dilaksanakan dengan sasaran utama adalah ibu, remaja, usia

lanjut, bayi, dan anak. Program kesehatan keluarga ini dilaksanakan melalui dua

kegiatan dengan pendanaan yang bersumber dari DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil

Pajak Rokok. Dua kegiatan dalam Program Kesehatan Keluarga adalah:

1) Pelayanan Kesehatan Ibu, Remaja dan Usia Lanjut

2) Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak

b. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Program kesehatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah,

mutu, dan penyebaran tenaga kesehatan. Program ini juga dimaksudkan untuk

meningkatkan jumlah, efektifitas dan efisiensi penggunaan biaya kesehatan.

Peningkatan ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan logistik yang semakin

merata, terjangkau, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat juga menjadi

sasaran kinerja dari program ini.

Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan ini dilaksanakan melalui kegiatan

yang meliputi:

1). Pelayanan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan;

2). Pembinaan dan Pelayanan Lisensi Sumberdaya Kesehatan;

3). Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan;

c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Progaram Peningkatan Pelayanan Kesehatan ini dilaksanakan untuk mencapai

peningkatan mutu pelayanan di bidang kesehatan yang dilaksanakan pada fasilitas

kesehatan tingkat pertama dibawah koordinasi dan fasilitasi dari Dinas Kesehatan.

Selain itu di dalam program ini juga dilaksanakan pelayanan penanganan

kegawatdaruratan melalui Gunungkidul Emergency Services (GES)

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi :

1) Pelayanan Medis dan Kegawatadaruratan;

2) Pelayanan Kesehatan Perorangan;

3) Pembinaan BLUD dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan;

4) Pembinaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Tradisional.

d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang kesehatan

dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan dalam

memelihara dan meningkatan kesehatan sehingga secara bertahap pemberdayaan

masyarakat di bidang kesehatan akan menghasilkan:

Menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman akan kesehatan

individu, kelompok, dan masyarakat.

Menumbuhkan kemauan yang merupakan kecenderungan untuk melakukan

tindakan atau sikap untuk meningkatkan kesehatan.

Menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk mendukung terwujudnya

tindakan atau perilaku sehat.


11

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program tersebut meliputi:

1). Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

2). Pemberdayaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);

3). Pengembangan Lingkungan Sehat.

e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat merupakan program yang meliputi peningkatan

pendidikan gizi, penanggulangan kurang energi protein, anemia gizi besi, dan

pemberdayaan usaha perbaikan gizi masyarakat melalui sistem kewaspadaan pangan

dan gizi.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

1). Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi;

2). Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

f. Program Pencegahan Penyakit

Program Pencegahan Penyakit merupakan program yang didalamnya mencakup

pengengendalian dan pemberantasan penyakit baik menular maupun tidak menular.

Program pencegahan penyakit ini dilaksanakan untuk mencegah berjangkitnya

penyakit atau mengurangi angka kematian dan kesakitan, dan semaksimal mungkin

menghilangkan atau mengurangi akibat buruk dari penyakit menular.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

1). Pengendalian Penyakit Menular

2). Pengendalian Penyakit Tidak Menular

3). Survailans dan Imunisasi

g. Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan

Kesehatan

Arah pembangunan kesehatan adalah meningkatkan mutu, jangkauan, dan

pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan

tersebut maka penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sangat penting artinya.

Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

dilaksanakan melalui kegiatan:

1). Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pelayanan Kesehatan

2). Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

h. Program Pelayanan Jaminan Kesehatan

Program pelayanan jaminan kesehatan merupakan program yang bertujuan

memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi masyarakat agar masyarakat dapat

mengakses fasilitas kesehatan dan melakukan pengobatan secara tuntas dengan

biaya yang relatif lebih murah bahkan gratis bagi masyarakat miskin.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

1). Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

2). Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

i. Program peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan

Program ini dilaksanakan untuk melakukan pengujian terhadap kualitas air,

kandungan bahan kimia dan zat berbahaya pada makanan terutama jajanan anak-

anak sekolah. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah Pengelolaan

dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan.


12

j. Program Peningkatan Penyelenggaraan BLUD Puskesmas

Program Peningkatan Penyelenggaraan BLUD Puskesmas ini bertujuan untuk

memberikan pelayanan yang lebih baik, efektif, dan efisien kepada masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelayanan BLUD Puskesmas yang didalamnya

terdapat berbagai sub kegiatan yang bersumber dana dari DAK Non Fisik (BOK)

dan BLUD.

B. RENCANA KINERJA 2017

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di

depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang

tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives)

apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan.

Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang

menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut OPD menyusun

perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja OPD. Dengan

diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara

substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2017 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan

sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis OPD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya RKT 2017 menguraikan

target kinerja yang hendak dicapai OPD selama tahun 2017. Target kinerja

merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017 dari semua

indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target

kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan

organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya.

Target sasaran untuk Tahun 2017 merupakan target tahun pertama dari Renstra

SKPD 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 yang memuat sasaran strategis,

indikator kinerja, dan target yang akan dicapai. RKT 2017 dengan IKU OPD sebagai

berikut:

No. SasaranStrategis IndikatorKinerja Satuan Target

1

Meningkatnya

kualitas kesehatan

1.Angka usia harapan hidup Tahun 73.86

2.Angka kematian ibu

(Apabila kelahiran hidup<100.000,

maka digunakan angk aabsolut)

per 100.000

kelahiran

hidup.

5

3.Angka kematianbayi per 1.000

Kelahiran

Hidup.

7,5

2

Meningkatnya upaya

pelayanan kesehatan

Indeks kepuasan masyarakat % 80.2

Persentase Puskesmas yang

terAkreditasi Dasar

% 100

3

Meningkatnya status

gizi masyarakat

1.Persentase status gizi buruk pada

Balita

% 0,60


13

No. SasaranStrategis IndikatorKinerja Satuan Target

2.Persentase status gizi kurang pada

Balita

% 9

3.Persentase ibu hamil dengan


% 15

4

Menurunnya angka

kesakitan akibat

penyakit menular dan

tidak menular

1.Persentase angka kesembuhan

pengobatan penyakit TBC Paru

% 87

2. Angka Kesakitan DBD

(Insidence Rate)

per 100.000

penduduk

150

3.Persentase Angka fatalitas kasus

DBD (Case Fatality Rate)

% < 1

5

Meningkatnya peran

serta masyarakat

dalam bidang

kesehatan

1.Persentase rumah tangga

berPerilaku Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS)

% 21

2.Persentase desa siaga min madya % 50

3.Persentase Posyandu dengan

status minimal purnama

% 88

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 264/KPTS/2017 tanggal 13

November 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan berubah menjadi Angka

Harapan Hidup saja dengan target pada tahun 2017 sebesar 73,86. Namun demikian untuk

mencapai IKU tersebut dilaksanakan dengan sasaran tersebut diatas.

C. PERJANJIAN KINERJA 2017

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara

Kepala OPD dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun

pertama dari Renstra OPD Tahun 2016-2021 berdasarkan pada sumber daya yang

dimiliki oleh OPD.Perjanjian Kinerja Tahun 2017 mencerminkan rencana kegiatan,

program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis OPD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya perjanjian

kinerja Tahun 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai OPD selama

Tahun 2017. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai

selama Tahun 2017 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan

maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur

dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya.

Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2017 disusun setelah

diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 48/DPA/2017 dan diubah

seiring dengan perubahan DPA atau DPPA Nomor 119/DPPA/2017. Perubahan

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 sebagai berikut :

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1

Meningkatnya

kualitas kesehatan

1.Angka usia harapan hidup Tahun 73.86

2.Angka kematian ibu

(Apabila kelahiran hidup<100.000,

maka digunakan angka absolut)

per 100.000

kelahiran

hidup.

5

3.Angka kematian bayi per 1.000

Kelahiran

Hidup.

7,5


14

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

2

Meningkatnya upaya

pelayanan kesehatan

Indeks kepuasan masyarakat % 80.2

Persentase Puskesmas yang

terAkreditasi Dasar

% 100

3

Meningkatnya status

gizi masyarakat

1.Persentase status gizi buruk pada

Balita

% 0,60

2.Persentase status gizi kurang pada

Balita

% 9

3.Persentase ibu hamil dengan


% 15

4

Menurunnya angka

kesakitan akibat

penyakit menular dan

tidak menular

1.Persentase angka kesembuhan

pengobatan penyakit TBC Paru

% 87

2. Angka Kesakitan DBD

(Insidence Rate)

per 100.000

penduduk

150

3.Persentase Angka fatalitas kasus

DBD (Case Fatality Rate)

% < 1

5

Meningkatnya peran

serta masyarakat

dalam bidang

kesehatan

1.1Persentase rumah tangga

berPerilaku Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS)

% 21

2.Persentase desasiaga min madya % 50

3.Persentase Posyandu dengan

status minimal purnama

% 88

No. Program Anggaran

1 Program Kesehatan Ibu 1,315,559,500

2. Program kesehatan bayi dan anak 222,600,000

3. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana pelayanan kesehatan

27,025,739,100

4. Program obat dan perbekalan kesehatan 4,828,753,017

5. Program pelayanan jaminan kesehatan 124,670,000

6. Program peningkatan mutu layanan kesehatan 2,250,002,400

7. Program peningkatan puskesmas BLUD 68,987,373,047

8. Program pengawasan makanan dan bahan berbahaya 4,705,503,017

9. Program perbaikan Gizi masyarakat 1,584,476,000

10. Program pencegahan penyakit 133.970.000

11. Program pengendalian dan pemberantasan penyakit menular 2,307,902,000

12. Program upaya kesehatan masyarakat dan perorangan 1.109.512.200

13. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 5,780,243,950

14. Program pengembangan lingkungan sehat 3,095,223,245


15


18

117,012

A. Capaian Kinerja Organisasi

anajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang

sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis

kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/

kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk

mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu

pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan

telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa

dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban

program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem

akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor

53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga

mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

1. Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Dinas Kesehatan dilakukan dengan mengacu pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut

dengan rumus sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Atau

M

BAB

III AKUNTABILITAS

KINERJA

Realisasi

Capaian indikator kinerja = X 100% Rencana

Rencana - (Realisasi - Rencana)

Capaian indikator kinerja = X 100%

Rencana


19

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi

penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/Kategori

85 ≤ X Sangat Berhasil

70 ≤ X < 85 Berhasil

55 ≤ X < 70 Cukup Berhasil

X < 55 Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode

Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori

ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk

setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada

disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori,

dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan

dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kesehatan tahun 2017. Pencapaian IKU tahun

2017 secara ringkas ditunjukkan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas KesehatanTahun 2017

No. Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

(%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

1 Meningkatnya

kualitas

kesehatan

1. Angka Harapan

Hidup (tahun) 73,69

73.86

73,83 99,96 74,22 99,96

2. Angka kematian ibu

(per 1.000 Kelahiran

Hidup). Apabila

kelahiran hidup

<100.000, maka

digunakan angka

5 6 12 50 4 50

(2x Rencana) – Realisasi

Capaian indikator = X 100%

Rencana

encana

Rencana

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori

Capaian sasaran = X 100%

Jumlah indikator kinerja sasaran


20

No. Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

(%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

absolut.

3. Angka kematian

bayi (per 1.000

Kelahiran Hidup)

7,97 11,6 9,67 94,67 10 94,67

2

Meningkatnya

upaya

pelayanan

kesehatan

1. Indeks kepuasan

masyarakat 78,07 78,20 78,20 100 80 100

2. Persentase

Puskesmas yang ter

Akreditasi Dasar (%)

40 73,33 73,33 100 100 73,33

3

Meningkatnya

status gizi

masyarakat

1. Persentase status

gizi buruk pada Balita 0,58 <0,5 0’64 1,10 NA 1,10

2. Persentase status

gizi kurang pada

Balita

7,46 <7,5 6,67 0,889 NA 0,889

3. Persentase ibu

hamil dengan

Kekurangan Energi

Kronis

15,68 <20 15,34 0,07 NA 0,07

4

Menurunnya

angka kesakitan

akibat penyakit

menular dan

tidak menular

1.Persentase angka

kesembuhan

pengobatan penyakit

TBC Paru (%)

76,13 85 72,25 85 90 85

2. Angka Kesakitan

(Insidence Rate) DBD

(per 100.000

penduduk)

152,64 52,91 30,16 57 33,3 57

3.Persentase Angka

fatalitas (Case Fatality

Rate) kasus DBD (%)

0,35 <1 0,44 100 <1% 44

5

Meningkatnya

peran serta

masyarakat

dalam bidang

kesehatan

1.Persentase rumah

tangga berPerilaku

Hidup Bersih dan

Sehat (%)

23,80 30 34013/12

2108 27,8 40

92%

2.Persentase desa

siaga min madya (%) 50 41 81/144 56,2 90 137%

3.Persentase Posyandu

dengan status minimal

purnama (%)

88 86,5 1269/146

7 86,5 90 100%

Pada OPD Dinas kesehatan terdapat beberapa indikator yang mengalami perubahan

yang dimulai pada tahun 2018 diantaranya persentase status gizi buruk pada balita,

persentase status gizi kurang pada balita, dan persentase ibu hamil dengan KEK sehingga

pada indikator-indikator tersebut tidak terdapat target capaian pada akhir periode renstra

Dinas Kesehatan tahun 2021.


21

3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan

capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran 1

“ Meningkatnya Kualitas Kesehatan”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Pelayanan kesehatan yang bermutu serta mampu

menjangkau/dijangkau oleh masyarakat dengan 3 (tiga) indikator kinerja, memperlihatkan

rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 89,96,00% dengan predikat Sangat Berhasil,

meskipun jikadibandingakan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang mencapai 117 % capaian

kinerja tahun 2017 ini sangat menurun. Turunnya realisasi kinerja tersebut disebabkan oleh

indikator angka kematian ibu yang capaian kinerjanya jauh dibawah target. Dari target 6 per

1000 kelahiran hidup, dalam tahun 2017 terdapat 12 kematian per 1000 kelahiran hidup. Hal

tersebut dipicu oleh banyaknya jumlah ibu hamil resiko tinggi yang secara medis sangat tidak

direkomendasikan untuk hamil baik karena alasan kesehatan maupun karena faktor usia. Hasil

pengukuran capaian kinerja sasaran pelayanan kesehatan yang bermutu serta mampu

menjangkau/dijangkau oleh masyarakat di Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan”

No. Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

(%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Angka usia harapan

hidup (tahun) 73,69 73.86 73,83 99,96 SB 74.22 99,96

2.

Angka kematian

ibu (per 1.000

Kelahiran Hidup)*)

5 6 12 50 TB 4 240

3.

Angka kematian

bayi (per 1.000

Kelahiran Hidup)

7,97 11,6 9,67 119,9 SB 10 119,9

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

*) Apabila kelahiran hidup <100.000, maka digunakan angka absolut.

Bila melihat data historis dalam kurun 2006-2017, angka usia harapan hidup selalu

mengalami peningkatan. Rilis angka harapan hidup (AHH) dari BPS berselisih 1 tahun,

namun demikian untuk realisasi tahun 2017 Angka Harapan Hidup yang tercantum dalam

data tersebut diatas diperoleh dari hasil penghitungan Dinas Kominfo Kabupaten

Gunungkidul. Capaian UHH Gunungkidul pada 2017 (BPS 2017) adalah 73,83. Data time

series AHH tersaji pada Gambar 3.1 berikut.


22

Sumber: BPS DI.Yogyakarta ( http://yogyakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/5 )

Gambar 3.1 Angka Harapan Hidup, 2006-2017

Jumlah kematian ibu dihitung dari kejadian kematian ibu pada masa kehamilan

(Bumil), persalinan (Bulin), dan nifas (Bufas). Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten

Gunungkidul berfluktuasi dalam kurun 2005-2017 tergambar data historisnya dalam time

series pada Gambar 3.2. Jumlah kematian ibu cenderung menurun, di tahun 2011 sejumlah

14 ibu, menjadi 5 ibu di tahun 2016 dan naik menjadi 12 ibu ditahun 2017. Dibandingkan

dengan capaian Nasional, AKI di Gunungkidul lebih baik. Dibandingkan dengan capaian

Provinsi, AKI di Gunungkidul lebih rendah, namun bukan penyumbang terbanyak kasus

kematian ibu.

Sumber: Seksi Bina Kesga Bidang Kesmasy Dinkes Gunungkidul

Gambar 3.2 Kematian Ibu (Hamil, Bersalin, Nifas) Tahun 2005-2017

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Gunungkidul berfluktuasi dalam kurun

2005-2017 seperti tergambar pada data historis yang time seriesnya seperti pada Gambar

3.3. Jumlah kasus kematian bayi kecenderungannya menurun, sejumlah 109 bayi di tahun

2011 dan 2013 turun menjadi 81 bayi di tahun 2016 dan naik menjadi 97 pada tahun 2017.

.

http://yogyakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/5


23


Gambar 3.3 Kematian Bayi Tahun 2005-2017

Kondisi pencapaian angka umur harapan hidup, jumlah kematian ibu, dan angka

kematian bayi yang positif menunjukkan hasil dari program/kegiatan yang telah dilakukan,

yang menggambarkan bukan hanya peran dari pemerintah semata. Capaian ini juga

menunjukkan kontribusi penting dari pihak non pemerintah seperti swasta dan organisasi

masyarakat yang juga menjadi mitra kesehatan di berbagai jenjang.

Dari 3 (tiga) indikator pada Sasaran 1, dicapai melalui program-program sebagai

berikut:

1. Program Kesehatan Keluarga

2. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

6. Program Pencegahan Penyakit

7. Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

8. Program Pelayanan Jaminan Kesehatan

9. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan

10. Program Penyelenggaraan BLUD Puskesmas

11. Program Pelayanan Jaminan Kesehatan

Dalam melaksanakan ketujuh program tersebut dianggarkan sebesar Rp. 39,332,336,834,00

dalam realisasinya hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp. 34,007,107,970,00 (86,46%)

sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 5,325,228,864,- (13,54%). Dimana uraian masing-

masing program sebagai berikut Program obat dan perbekalan kesehatan mencapai 97. 37 %

hal ini jauh meningkat dari pada tahun 2016 yang hanya mencapai 41.94 %. Program upaya


24

kesehatan masyarakat dan perorangan pada tahun 2017 pencampaiannya 67% . Program

Kesehatan Ibu mencapai 61% , Program pengawasan makanan dan Bahan berbahaya

sebanyak 97%, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya sebesar 85% dan Program pelayanan

jaminan kesehatan sebesar 82 %.

Permasalahan:

1. Panjangnya alur rujukan karena hanya ada 1 RSUD tipe C

2. Akses ke pelayanan kesehatan masih kurang sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam

pemberian pelayanan kesehatan

3. Kurangnya distribusi tenaga medis khususnya dokter spesialis Obsgyn, Anak dan

Anaestesi

4. Masih tingginya kasus kehamilan dan persalinan wanita hamil berisiko tinggi

Solusi:

1. Mengupayakan peningkatan RSUD menjadi tipe B dan menambah RS tipe D untuk

memperpendek alur rujukan, meningkatkan akses, dan equitas pelayanan kesehatan.

2. Mengkaji Sister Hospital dan Tubel Ikatan Dinas Dokter Spesialis

3. Optimalisasi Program Kesehatan Reproduksi (Anak) Remaja melalui kemitraan dengan

Desa untuk pencegahan pernikahan dini didukung oleh Pemda dan Bupati Gunungkidul.

Sasaran 2

“Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya upaya pelayanan kesehatan dengan

2 (dua) indikator kinerja, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 99%

dengan predikat Sangat Berhasil. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas pada

tahun 2017 sudah mencapai target. Dengan adanya akreditasi Puskesmas dapat meningkatkan

mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan meningkatkan capaian Indeks Kepuasan

Masyarakat.

Target Puskesmas yang terakreditasi pada tahun 2017 sejumlah 10 Puskesmas. Jumlah

Puskesmas yang telah dilakukan survey akreditasi pada tahun 2016 sejumlah 12 Puskesmas,

dengan demikian sampai dengan tahun 2017 jumlah puskesmas yang terakreditasi sudah

mencapai 22. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran pelayanan kesehatan yang bermutu

serta mampu menjangkau/dijangkau oleh masyarakat di Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran “Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan”


Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

(%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1

Indeks kepuasan

masyarakat terhadap

pelayanan puskesmas

78 80,20 78,69 98 SB 85 98

2.

Persentase

Puskesmas yang

terAkreditasi (%)

100 66% 66% 100 SB 100 100


25


Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

(%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 99 SB 85 100

Kondisi pencapaian upaya pelayanan kesehatan yang positif menunjukkan hasil dari

program/kegiatan yang telah dilakukan, diantaranya kegiatan peningkatan mutu di

puskesmas yang bertujuan untuk keselamatan pasien (patient safety) dan perawatan

berkesinambungan (continuity of care). Penilaian indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan

oleh Dinkes dan Puskesmas pada tahun 2017 dilakukan melalui pelaksanaan survei

kepuasan masyarakat. Time series hasil IKM dan roadmap akreditasi puskesmas seperti

terlihat pada Gambar 3.4


Gambar 3.4 Hasil IKM tahun 2011-2017 dan Roadmap Akreditasi Puskesmas

tahun 2015-2018

Dari 2 (dua) indikator pada Sasaran 2, dicapai melalui program-program sebagai

berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

2. Program Peningkatan Penyelenggaraan BLUD Puskesmas

Dalam melaksanakan kedua program tersebut dianggarkan sebesar Rp. 71,237,375,447,-

dalam realisasinya hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp. 55,831,349,413,- (78,37%)

sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp 15,406,026,034,- (21,63%) . Dimana uraian masing-

masing program sebagai berikut Program peningkatan BlUD Puskesmas dan Program

peningkatan layanan kesehatan. Dimana masing- masing program presentase realisasi

mencapai 78% dan 89% dari jumlah anggaran Rp. 68,987,373,047 dan Rp. 2,250,002,400.

Permasalahan:

1. Permenkes 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat mensyaratkan semua

puskesmas harus terakreditasi, namun berbagai regulasi baru untuk kelengkapan

penilaian akreditasi Puskesmas baru diterbitkan di pertengahan dan akhir triwulan tahun

2016.

2. Fluktuasi indeks kepuasan masyarakat dari tahun ke tahun belum dianalisa lebih

mendalam untuk mengetahui faktor penyebabnya.

Solusi :


26

1. Baik Puskesmas yang akan dan sudah terakreditasi tetap perlu melakukan perbaikan

berkelanjutan dengan mengupdate persyaratan akreditasi sesuai regulasi dan IPTEK

terbaru.

2. Perlu mempertimbangkan karakteristik responden, karena latar belakang responden

yang sangat bervariasi merupakan penyebab terjadinya fluktuasi indeks kepuasan

masyarakat. Tingkat kepuasan antara lain dipengaruhi oleh faktor latar belakang

pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Sasaran 3

“ Meningkatnya Status Gizi Masyarakat”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Status Gizi Masyarakat dengan 3

(tiga) indikator kinerja, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar

113,13% dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran

pelayanan kesehatan yang bermutu serta mampu menjangkau/dijangkau oleh masyarakat di

Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran “Meningkatnya Status Gizi Masyarakat”


Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

(%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase status gizi

buruk pada Balita 0,58 <0,58 0,64 90,63 SB <0,5 90,63

2. Persentase status gizi

kurang pada Balita 7,46 <7,5 6,67 112,40 SB 2,80 112,40

3. Persentase ibu hamil

dengan Kekurangan

Energi Kronis

15,68 <20 15,34 130,38 SB <20 130,38

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 111,13 SB 111,13

Persentase status gizi buruk dan status gizi kurang di Gunungkidul berfluktuasi dalam

kurun 2005-2017 seperti tergambar pada data historis yang time seriesnya seperti pada

Gambar 3.4. Kasus balita dengan status gizi kurang dan gizi buruk dapat ditekan sehingga

kecenderungannya menurun. Status gizi buruk di tahun 2005 masih 1,21% dapat ditekan

menjadi 0,64% di tahun 2017, sedangkan status gizi kurang di tahun 2006 masih 13,55%

dapat ditekan menjadi 6,67% di tahun 2017. Kondisi status gizi yang terus membaik

menunjukkan hasil dari program/kegiatan yang telah dilakukan, yang menggambarkan

bukan hanya peran dari pemerintah semata. Capaian ini juga menunjukkan kontribusi

penting dari pihak non pemerintah seperti swasta dan organisasi masyarakat yang juga

menjadi mitra kesehatan di berbagai jenjang.


27

Sumber: Seksi Bina Gizi Masyarakat, Bidang Kesmasy

Gambar 3.5 Gizi Buruk, Gizi Kurang, KEK WUS

Dari ketiga indikator pada Sasaran 3, dicapai melalui 1 (satu) program yaitu Program

Perbaikan Gizi Masyarakat. Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar

Rp. 1,584,476,000,- dalam realisasinya hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp.

1,469,310,100,-( 92.73%) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 115,165,900,- (7.27%).

Permasalahan:

1. Kemiskinan

Kemiskinan terkait dengan kemampuan daya beli

keluarga untuk menyediakan pangan dalam

jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi

kecukupan zat gizi anak balita. Keluarga miskin

tidak akan mampu memenuhi kebutuhan makan

anak dengan kuantitas dan kualitas yang sesuai

dengan kebutuhan anak. Kekurangan zat gizi

dalam jangka waktu yang lama mengakibatkan

anak menderita gizi buruk. Hasil penelitian di

Bangladesh mengungkapkan bahwa status

ekonomi, pendidikan ibu, pendidikan ayah,

kunjungan antenatal, usia ibu saat melahirkan dan

status gizi ibu merupakan faktor yang

menentukan terjadinya gizi buruk (Nure Alam

Siddiqi & Nuruzzaman Haque, 2011)

Gambar 3.6 Keluarga Miskin


28

2. Pola Asuh Keluarga

Ini terkait dengan tingkat pendidikan dan akses

informasi tentang kesehatan. Pola asuh adalah

kemampuan keluarga dalam memberikan pola

makan mulai bayi lahir sampai usia balita. Bayi

umur 0–6 bulan diberikan air susu ibu (ASI) saja

tanpa memberikan makanan dan minuman lain (ASI

Ekslusif). Anak berusia 6–24 bulan mulai diberikan

makanan pendamping air susu ibu (MP ASI). Baru

setelah umur 24 bulan, anak diberikan makanan

lengkap. Akses informasi adalah kemampuan

keluarga dalam memperoleh informasi gizi, baik

melalui media cetak/elektronik maupun informasi

dari pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Pustu,

Posyandu dan tempat pelayanan kesehatan swasta. Gambar 3.7 “Anak” momong Anak

Kurang Energi Protein antara kelompok usia 6 sampai 24 bulan dikarenakan sejumlah

faktor termasuk rendahnya pemberian ASI eksklusif dan praktek pemberian makanan

yang buruk (Ubesie et al., 2012). Pendidikan gizi dan perubahan perilaku ibu secara

berkelanjutan sangat efektif untuk meningkatkan status gizi anak yang kurang menjadi

lebih baik (Roy et al., 2005)

Sebagian besar balita gizi buruk tidak mendapatkan ASI Eksklusif pada umur 0 – 6 bulan

tetapi diberikan susu formula serta pemberian MP ASI dan makanan lengkap terlalu dini.

Sehingga dapat mengakibatkan intoleran pada saluran pencernaan, diare dan

kelainan/radang pada saluran pencernaan yang akhirnya mengalami kesulitan makan

yang mengakibatkan berkurangnya asupan zat gizi.

Pola asuh yang salah bisa juga terjadi pada keadaan dan kebiasaan ibu sebelum dan

selama kehamilan serta pemeriksaan kehamilan yang tidak dipelayanan kesehatan

sehingga dapat menyebabkan bayi lahir rendah (BBLR) yang akan sangat mudah sekali

terkena penyakit infeksi.

3. Penyakit Kronis

Balita dengan status gizi buruk akan mudah sekali

terkena penyakit infeksi yang diakibatkan kondisi

tubuhnya lemah, begitu juga dengan balita yang

menderita infeksi akan mudah sekali status gizinya

menjadi buruk. Sebagian besar balita gizi buruk

akan disertai dengan penyakit infeksi seperti

Gantroentritis, TBC dan ISPA Pnemonia sehingga

dalam penanganan harus didahulukan pengobatan

penyakit yang diderita.

Menurut UNICEF (Unicef, 2013) penyebab

langsung gizi buruk adalah intake makan anak dan

penyakit infeksi yang diderita anak.

Gambar 3.8 Balita Gizi Buruk dengan

Kelainan

Timbulnya KEP tidak hanya karena intake makan yang bergizi kurang tetapi karena

penyakit infeksi. Anak yg mendapat makan cukup baik tetapi sering diserang diare atau

demam akhirnya dapat menderita KEP.

Gizi buruk bukan masalah kurang makan atau kelaparan saja. Penyebab gizi buruk lebih

kompleks dengan penyebab langsung berupa makanan anak yang kurang baik kuantitas

http://www.lusa.web.id/tag/unicef/


29

maupun kualitasnya dan penyakit infeksi seperti diare, ISPA, Pnemonia dan TBC.

Dimana semua itu juga dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, pendidikan, pelayanan

kesehatan, kebersihan lingkungan, adat dan kebiasaan pengasuhan anak (pola asuh) dan

kepedulian masyarakat. Penanganan masalah gizi buruk tidak akan mampu diselesaikan

oleh sektor kesehatan saja tanpa adanya dukungan sektor lain yang terkait.

Kewaspadaan terhadap terjadinya gizi buruk dilakukan dengan pemantauan pertumbuhan

berat badan anak dengan menimbang secara rutin setiap bulan sejak bayi lahir hingga

umur 5 tahun dengan menggunakan KMS. Perlu diketahui bahwa ”Anak Sehat bertambah

Umur Bertambah Berat Badannya”.

Status gizi ibu akan berpengaruh terhadap asupan gizi anak dalam janin, apabila

asupannya kurang maka akan beresiko menjadi berat badan lahir rendah (BBLR). Ibu

yang sejak awal mengalami KEK (Kurang Energi Kronik) akan lebih beresiko

melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yaitu berat badan bayi

<2500gr. Ibu yang kurang gizi sejak awal kehamilan hingga lahir akan beresiko

melahirkan anak BBLR yang juga beresiko menjadi stunting.

Anak yang menderita stunting berdampak tidak hanya pada fisik yang lebih pendek saja,

tetapi juga pada kecerdasan, produktivitas dan prestasinya kelak setelah dewasa, sehingga

akan menjadi beban negara. Selain itu dari aspek estetika, seseorang yang tumbuh

proporsional akan kelihatan lebih menarik dari yang tubuhnya pendek. Masalah stunting

menunjukkan ketidakcukupan gizi dalam jangka waktu panjang, yaitu kurang energi dan

protein, juga beberapa zat gizi mikro.

Solusi:

1. Upaya yang dilaksanakan untuk

pencegahan dan penanggulangan balita gizi

buruk adalah :

a. Peningkatan kapasitas petugas dan

kader kesehatan melalui pelatihan

Pemberian Makan Pada Bayi dan Anak

(PMBA).

b. Peningkatan kapasitas petugas, kader

kesehatan dan masyarakat melalui

pelatihan pemberdayaan masyarakat

dalam penanggulangan masalah gizi,

kesehatan ibu anak, dan kesehatan

lingkungan.

c. Pemberian PMT pemulihan bagi balita

gizi buruk selama 3 bulan dan

mikronutrien.

d. Pendampingan oleh kader dan petugas

kesehatan untuk keluarga balita gizi

buruk

e. Balita gizi buruk dari keluarga miskin

yang belum mempunyai jaminan

kesehatan untuk diupayakan mendapat

jaminan kesehatan

f. Balita gizi buruk yang ditemukan di

prioritas untuk mendapatkan perawatan

di TFC/Pusat Pemulihan Gizi

Pendampingan Petugas Kesehatan

Peningkatan kapasitas petugas melalui

pelatihan pemberdayaan masyarakat

dalam penanggulangan masalah gizi,

KIA dan kesehatan lingkungan


30

Peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan

PMBA

e. Mengembangkan CFC (penanganan

balita gizi buruk berbasis masyarakat)

di Puskesmas.

f. Bekerjasama dengan lintas sector

terkait untuk menjadikan keluarga

balita gizi buruk untuk menjadi sasaran

intervensi program di masing-masing

lintas sector terkait.

g. Meningkatkan peran pengurus Desa

Siaga dalam Suirveilance Gizi di

wilayahnya.

2. Penurunan angka gizi kurang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah

pendidikan dan pengetahuan orang tua sudah meningkat terutama masalah kesehatan

dan gizi yang diperoleh melalui informasi-informasi baik melalui penyuluhan langsung

maupun dari media-media yang ada, selain itu upaya penurunan status gizi kurang telah

dilakukan yaitu dengan dukungan program upaya perbaikan gizi masyarakat (UPGK)

dengan kegiatan penimbangan balita setiap bulannya di posyandu yang disertai dengan

kegiatan-kegiatan lainnya seperti pemberian makanan tambahan baik PMT penyuluhan

maupun PMT pemulihan dan perawatan bagi penderita gizi kurang/buruk yang

memerlukan perawatan.

dPemberian PMT pada balita gizi kurang/buruk

3. Banyak faktor yang menyebabkan belum tercapainya angka ibu hamil yang kekurangan

energi kronis diantaranya adalah faktor sosial budaya terutama pada ibu muda yang baru

hamil, yang seharusnya menambah porsi makan pada waktu hamil tetapi justru

mengurangi porsi makan dengan alasan takut kegemukan sehingga mengurangi

kecantikan, hamil dibawah umur, kurangnya informasi tentang kesehatan dan gizi dan

factor ekonomi. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka ibu hamil

yang kekurangan energi kronis adalah dengan penyuluhan-penyuluhan dengan berbagai

media yang dapat diterima masyarakat, pemberian PMT bagi ibu hamil yang kekurangan

energy kronis dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil.


31

Sasaran 4

“Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular

dan tidak menular”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran menurunnya angka kesakitan akibat penyakit

menular dan tidak menular dengan 3 (tiga) indikator kinerja, memperlihatkan rata-rata angka

capaian kinerja sasaran sebesar 136,64% dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran

capaian kinerja sasaran pelayanan kesehatan yang bermutu serta mampu

menjangkau/dijangkau oleh masyarakat di Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

“Menurunnya Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular Dan Tidak Menular”


Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

(%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1

Persentase angka

kesembuhan

pengobatan penyakit

TBC Paru (%)

76,13 85 72,25 90 SB 90 90

2. Angka Kesakitan

(Insidence Rate) DBD

(per 100.000 penduduk)

152,64 52,91 30,16 175,43 SB 33,3 33,3

3. Persentase Angka

fatalitas (Case Fatality

Rate) kasus DBD (%)

0.35 <1 0.44 100 SB 0,44 <1

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 121,81 SB

Dari ketiga indikator pada Sasaran 4, dicapai melalui 1 (satu) program yaitu Program

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan

sebesar Rp. 2,307,902,000,00dalam realisasinya hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp.

2,182,706,676 ,00 (94.57%) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 125.195.324(5.3%).

1. Angka Kesembuhan Pengobatan Penyakit TBC Paru

Angka kesembuhan atau cure rate adalah persentase kasus baru BTA positif yang

sembuh di antara kasus baru TB paru BTA positif yang diobati. Angka kesembuhan

berguna untuk mengetahui efektivitas OAT standar DOTS ketika diberikan kepada

pasien TB di suatu komunitas. Angka kesembuhan yang rendah merupakan indikator

awal kemungkinan kekebalan/resistensi bakteri tuberkulosis terhadap OAT standar.

Hasil capaian prosentase kasus TBC BTA positif yang diobati dan sembuh pada tahun

2017 sebesar 72% dari target yang ditetapkan sebesar 85%, dan untuk menjamin

keberlanjutan pengobatan TBC pemerintah telah memenuhi kebutuhan Obat Anti

Tuberculosis (OAT). Disamping itu pula peran PMO (pendamping minum obat) dalam

memantau keteraturan minum obat sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan

pengobatan TBC. Grafik capaian presentase pasien baru TB BTA positif yang sembuh

diantara kasus TB BTA posistif yang diobati pada tahun 2011 – 2017 tersaji pada tabel

3.6 berikut.


32

2. Gambar 3.10 Persentase Angka Kesembuhan (Cure Rate) TB Paru Tahun 2011-2017

Gambar 3.10 menunjukan bahwa realisasi kasus TB BTA positif yang sembuh pada

tahun 2016 sebesar 86% yang berarti bahwa dalam kurun waktu 6 tahun (2011-2016) angka

kesembuhan TB BTA positif mengalami kenaikan cukup baik. Faktor penyebab rendahnya

angka kesembuhan bisa dibagi dua pihak; penyedia pelayanan dan pengguna pelayanan

(pasien). Sejumlah faktor penghambat yang dapat mempengaruhi angka kesembuhan: (1)

Putus berobat karena merasa sudah enak; (2) Pengobatan tidak teratur karena berpindah-

pindah tempat kerja; (3) Kebosanan minum obat; (4) Pasien kurang motivasi; (5) Efek

samping obat (reaksi pada tubuh setelah minum obat).

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai target indikator

1) Penyiapan logistik, terutama Obat Anti Tuberkulosis (OAT) secara teratur,

menyeluruh dan tepat waktu

2) Meningkatkan peran PMO TB dalam memantau keteraturan berobat pasien berjalan

dengan baik

3) Public-Private-Mix, kerjasama antara institusi pemerintah dan swasta, atau institusi

pemerintah dan pemerintah, guna memperluas dan memelihara kesinambungan

strategi DOTS, terutama di UPK swasta (RS, klinik, praktek dokter umum, dokter

spesialis) yang memiliki potensi meningkatkan penjaringan kasus, CDR, maupun

pengobatan kasus TB dengan strategi DOTS.

4) Melakukan pembinaan, superfisi dan evaluasi terhadap pelayanan di UPK guna

menjaga mutu dalam pengobatan TB

5) Pencatatan dan pelaporan yang baik sehingga memungkinkan penilaian terhadap hasil

pengobatan untuk tiap pasien dan penilaian terhadap program pelaksanaan

pengawasan tuberkulosis secara keseluruhan

6) Menerapan Sistem Informasi Terpadu Tuberkulosis (SITT) sebagai langkah untuk

monitoring program TB dengan kualitas data yang lebih baik.

Permasalahan:

1) Belum semua kasus TB di masyarakat ditemukan sehingga masih banyak pasien TB

yang belum diobati, dan pastinya hal ini akan menjadi sumber penularan.

2) Adanya epidemi HIV akan meningkatkan kejadian koinfeksi TB HIV.

3) Kasus TB Multi Drug Resistance (MDR) mulai meningkat.

4) Keterbatasan sumber daya yang dimiliki dan besarnya tantangan yang ditimbulkan

akibat penyakit TB, menjadikan pengendalian TB belum dapat berjalan optimal.

5) Petugas TB hanya sebagai tugas sampiran, yang semestinya merupakan tugas pokok


33

6) Masih terdapat UPK (Rumah Sakit/Klinik) yang kurang berkomitmen terhadap

penanggulangan TB dengan strategi DOTS

7) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat menyebabkan rendahnya

pengobatan dini, dan meningkatnya putus berobat

8) Stigma masyarakat, penyakit TB dianggap memalukan sehingga berusaha

menyembunyikan.

Solusi:

1) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dengan KIE

2) Meningkatkan peran PMO dalam keberhasilan pengobatan TB dengan memantau

keteraturan berobat pasien berjalan dengan baik

3) Memaksimalkan peran Pusk/Pustu/PPM/Ponpes/Praktisi Swasta (RS, klinik, praktek

dokter) yang memiliki potensi meningkatkan penjaringan kasus, CDR, maupun

pengobatan kasus TB dengan strategi DOTS.

4) Meningkatkan pengetahuan SDM terutama petugas TB, dokter dan perawat dengan

pelatihan-pelatihan.

3. Angka Kesakitan DBD (Insidence Rate)

Menurut Depkes (2005), Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang

disebabkan oleh virus dari golongan Arbovirus yang ditandai dengan demam tinggi

mendadak tanpa sebab yang jelas, berlangsung terus menerus selama 2‐7 hari,

manifestasi perdarahan (peteke, purpura, perdarahan konjungtiva, epistaksis, perdarahan

mukosa, perdarahan gusi, hematemesis, melena, hematuri) termasuk uji tourniquet

(Rumple Leede) positif, trombositopeni (jumlah trombosit ≤100.000/l, hemokonsentrasi

(peningkatan hemotokrit ≥20%) disertai atau tanpa pembesaran hati (hepatomegali).

Angka kesakitan merupakan jumlah kasus DBD per 100.000 penduduk disuatu

wilayah tertentu selama 1 tahun. Berikut Gambar 3.11 Angka kesakitan kasus DBD

Kabupaten Gunungkidul tahun 2011 s/d tahun 2017.

Gambar 3.11 Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue Tahun 2011-2017

Gambar 3.11 menunjukkan bahwa angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk tahun

2011 sebesar 7,3; tahun 2012 sebesar 11,5; tahun 2013 sebesar 51,9; tahun 2014 sebesar

50,6; pada tahun 2015 sebesar 65 atau sejumlah 48,6 d, tahun 2016 sebesar 82,90% kasus

DBD dan tahun 2017 sebesar 30 kasus DBD . Insidence rate periode 7 tahun terakhir (2011–

2017) mengalami kenaikan, yang berarti meningkatnya jumlah kasus. Beberapa faktor


34

resiko terjadinya penularan dan semakin berkembangnya penyakit DBD adalah

pertumbuhan jumlah penduduk, semakin majunya sistem transportasi sehingga mobilisasi

penduduk sangat mudah, sistem pengelolaan limbah dan penyediaan air bersih yang kurang

memadai, berkembangnya penyebaran dan kepadatan nyamuk, perubahan pola musim

hujan/curah hujan dan kemarau juga disinyalir menyebabkan risiko terhadap penularan DBD

ditambah dengan kesadaran masyarakat melaksanakan gerakan PSN masih rendah.

Seperti tergambar dalam Gambar 3.12, CFR DBD dari tahun 2011 sebesar 2,04%; tahun

2012 turun menjadi 0%; tahun 2013 sebesar 0,28%; tahun 2014 sebesar 0,53%; tahun 2015

sebesar 0,82% atau 4 kasus kematian akibat DBD, tahun 2016 sebesar 0,36% dan pada tahun

2017 sebesar 0,44%. Selama 7 tahun terakhir (2011-2017) angka kematian kasus DBD ada

kecenderungan kenaikan, namun masih dibawah target nasional <1%, hal ini menunjukkan

kecepatan dan penanganan kasus DBD di tempat pelayanan kesehatan.

Gambar 3.12 Angka kematian Demam Berdarah Dengue Tahun 2011-2017

Upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka DBD adalah:

1. Revitalisasi Pokjanal DBD

2. Pemberdayaan masyarakat melalui Gertak PSN,

3. Pemberantasan vektor dan KIE yang terus-menerus dilakukan oleh jajaran kesehatan

didukung lintas sektor, kecamatan dan kelurahan cukup memberikan dampak yang

positif terhadap upaya penurunan angka kesakitan DBD di Kab Gunungkidul.

4. Kebijakan politik, dengan terbitnya SE Bupati Gunungkidul No.479/0482.

Permasalahan:

Mobilisasi penduduk karena membaiknya sarana dan prasarana transportasi

memungkin terjadinya penularan kasus

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap gerakan PSN

Belum optimalnya peran Lintas Sektoral

Rendahnya angka bebas jentik

Masalah Yang Dihadapi (mencegah kematian karena DBD)

Kurang maksimalnya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dalam

penanganan kasus DBD, terutama terkait pemeriksaan laboratorium banyak kendala

yang dihadapi

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap gejala penyakit DBD, dianggap sakit

biasa sehingga terjadi keterlambatan dalam pengobatan.


35

Solusi:

Kegiatan pokok dalam program pengendalian DBD adalah:

1. Penyelidikan Epidemiologi (PE) dengan berdasarkan surat KDRS dari Rumah Sakit dll

2. Pengendalian vector, kegiatan antara lain:

a) Terhadap nyamuk dewasa, dilakukan kegiatan Fogging Fokus,.

b) Terhadap larva (Jentik)

1) Biological control, penggunaan bactivex dan penebaran ikan pemakan jentik

2) Larvasidasi, penaburan bubuk larvasida

3) Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB)

4) Pemberantasan sarang nyamuk (PSN) atau Bulan Bakti Gerakan 3M Plus

c) Optimalisasi Peran Pokjanal (LS/LP untuk mendukung pengendalian DBD)

d) Optimalisasi Peran Jumantik dalam pencegahan dan pengendalian DBD

e) Peningkatan Kawasan Bebas Jentik yaitu kegiatan untuk meningkatkan kawasan

endemis DBD menjadi kawasan bebas jentik

f) Sosialisasi Gerakan 3 M melalui media masa dan eletronik (Radio Pemerintah dan

Swasta)

3. Kematian Kasus DBD (CFR/Case Fatalitas Rate)

1) Pelatihan Penatalaksanaan DBD bagi dokter, paramedic dan petugas laboratorium

puskesmas/Rumah Sakit serta Klinik

2) Kesiapan sarana Pelayanan Kesehatan menangani kasus DBD

3) Distribusi RDT (Rapid Diagnostic Tes) untuk screening/penjaringan/deteksi dini

kasus DBD

Sasaran 5

“Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang

kesehatan”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam

bidang kesehatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja, memperlihatkan rata-rata angka capaian

kinerja sasaran sebesar 104,44% dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran capaian

kinerja sasaran pelayanan kesehatan yang bermutu serta mampu menjangkau/dijangkau oleh

masyarakat di Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

“Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan”


Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

(%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1

1.Persentase rumah

tangga berPerilaku

Hidup Bersih dan Sehat

(%)

27 30 34013/12

2108 80 B 36 80

2. 2.Persentase desa siaga

min madya (%) 50 41 81/144 121,95 SB 100 121,95

3. 3.Persentase Posyandu

dengan status minimal

purnama (%)

88 86,5 1269/146

7 97,72 SB 100 97,72


36


Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

(%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 99,89 SB

Dari ketiga indikator pada Sasaran 5, dicapai melalui 1 (satu) program yaitu

1. Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar Rp. 5,780,243,950,00 dalam

realisasinya hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp. 4,740,142,470,00 (82.01%) sehingga

terdapat efisiensi sebesar Rp. 1,040,101,480,00(17.99%).

Kegiatan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan dapat dicapai

dengan kegiatan:

a. Advokasi penerapan Regulasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam

mendukung program peningkatan peran serta masyarakat (PSM)

b. Pengembangan dusun binaan kawasan dilarang merokok

c. Pendataan PHBS tatanan Rumah Tangga

d. Advokasi penganggaran melalui APBdesa dengan mengacu pada Peraturan Bupati

Gunungkidul No 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 46 Tahun 2016

dan Peraturan Bupati Gunungkidul No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan

ADD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 1 Tahun

2016.

e. Regulasi Perbup no 9 tahun 2014 tentang ASI Ekslusif

f. Regulasi perbup nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman respon cepat Penanganan

Kehamilan, Persalinan Nifas, dan Bayi Baru lahir di Kabupaten Gunungkidul

g. Evaluasi Desa Siaga sesuai Perbup no 56 tahun 2011 tentang Pengembangan Desa

Siaga

h. Kegiatan Tilik Posyandu

i. Evaluasi strata pengembangan desa siaga

j. Evaluasi strata perkembangan posyandu

k. Advokasi dan sosialisasi Peraturan Daerah no 7 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa

Rokok

l. Pengawasan Penerapan Peraturan Daerah no 7 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa

Rokok oleh Satuan Tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok

m. Pertemuan Forum Desa Siaga dan didanai dari APBDes

n. Pendanaan jamban sehat bagi KK miskin dari APBDesa

o. Insentif kader posyandu dari dana APBdes di 144 desa

p. Pembinaan/refreshing kader posyandu dari APBDes dan dana BOK tahun 2016

q. Advokasi melalui kegiatan akselerasi UKS

Permasalahan:

a. Cakupan PHBS yang masih menjadi perhatian antara lain perilaku anggota keluarga

>10 tahun tidak merokok di dalam rumah, biasa mengkonsumsi buah dan sayur setiap

hari, dan ASI Ekslusif

b. Strata Desa siaga belum bisa strata madya karena belum adanya peraturan kepala desa

tentang pengembangan desa siaga


37

c. Strata posyandu purnama dan mandiri karena masih belum 50% anggota KK mengikuti

kegiatan dana sehat terorganisir serta belum adanya program tambahan selain kegiatan

penimbangan balita di posyandu seperti BKB, PAUD, Usila dll

Gambar 3.13 Bupati menandatangani Komitmen Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Desa Bendungan dan Tilik Posyandu

Solusi:

a. Advokasi melalui kegiatan Pembina wilayah melalui dusun binaan dengan kegiatan

FGD/Curah pendapat langsung pada kegiatan pertemuan warga padukuhan/dasa

wisma/RT/PKK dusun

b. Advokasi kepada Kepala desa agar menerbitka Peraturan Kepala Desa tentang

pengembangan desa siaga sehingga sebagai payung hukum dalam menyusun anggaran

APBDes dalam bidang kesehatan masyarakat desa

c. Advokasi penganggarana lintas sektor terutama APBDesa dan bersinergi dengan

sumber dana lain

d. Penentuan jenis kegiatan yang berdaya ungkit tinggi dalam mendukung pencapaian

kegiatan PSM

e. Otimalisasi pemanfaatan dana BOK untuk preventif dan promotif

f. Mendorong masyarakat untuk mengikuti JKN mandiri

Keberhasilan yang diraih adalah :

1. Penghargaan tertinggi Kabupaten Sehat “Swasti Saba Wistara” untuk kedua kalinya.

2. Ksatria Bakti Husada Arutala yaitu Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Bidang

Kesehatan

3. Tercakupnya seluruh desa di Gunungkidul menjadi desa siaga.

4. Implementasi paradigma sehat melalui klinik sehat di Puskesmas.

5. Terlampauinya jumlah Sistem informasi/Program data baik di Dinas Kesehatan

maupun di Puskesmas.

6. Meningkatnya jumlah beberapa pelayanan kesehatan swasta berijin, seperti Rumah

sakit swasta dan kilik kesehatan.

7. Tercakupnya sasaran keluarga miskin yang belum tercakup peserta Jamkesmas dan

Jamkesos dalam Jamkesta (Buffer).

8. Terbentuknya desa siaga sehat jiwa.

9. Terbentuknya kawasan dilarang merokok (KDR).

10. Program Pasar sehat.

11. Deklarasi stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) tingkat Kabupaten oleh

Menteri Kesehatan RI


38

Gunungkidul sebagai Kabupaten Pertama yang seluruh Kecamatannya mendeklarasikan

Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) atau Open Defecation Free (ODF),

Deklarasi oleh Menteri Kesehatan Prof Dr dr Nila Djuwita F Moeloek

Faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya

dalam mengatasi permasalahan adalah :

1. Letak Puskesmas yang berjauhan dan tersebar sehingga menyebabkan pembinaan dan

pemantauan memerlukan waktu yang agak lama.

Upaya dalam mengatasi permasalahan adalah dengan mengintensifkan sarana

komunikasi dan meningkatkan koordinasi secara rutin dalam bentuk rapat koordinasi

Dinas setiap tanggal 5 sehingga Dinas dapat menyebarluaskan informasi sedangkan

Puskesmas dapat memberikan masukan/usulan, disamping monitoring dan evaluasi ke

Puskesmas yang dilakukan secara berkala.

2. Sarana gedung Puskesmas/Pustu/Rumah Dinas Dokter/Rumah Dinas Paramedis yang

cukup banyak, sehingga pemantauan dan pengendalian rehabilitasi gedung kurang

maksimal.

Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah:

a. Pemantauan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dimaksimalkan dengan

mengangkat kepala Puskesmas sebagai tim pengawas.

b. Memonitor kinerja konsultan pengawas agar bekerja sesuai dengan ketentuan.

c. Memberikan laporan secara berkala.

d. Mengadakan pertemuan secara periodik antara panitia penerima dan tim monitoring

Dinas membahas kegiatan rehabilitasi fisik.

3. Kejadian kasus KLB tidak dapat diprediksi dan kesiapan biaya yang belum optimal

serta kesiapan jejaring dan SDM yang belum memadai.

Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengaktifkan System

Kewaspadaan Dini (SKD) kabupaten disamping pemantapan jejaring dan pelatihan

SDM serta usulan biaya yang siap pakai.

4. Produsen obat (BUMN) belum mampu menyediakan seluruh jenis obat DOEN untuk

PKD pada saat proses pengadaan dilaksanakan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dilakukan alternatif pengganti

yang fungsinya sejenis (Jenis lain).

5. Masih terbatasnya jumlah sampel pangan yang diperiksa, karena terbatasnya sumber

dana.

Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pembinaan

secara berkesinambungan terutama pada pihak produsen untuk meminimalkan

terjadinya keracunan baik pada obat maupun pangan.


39

Beberapa faktor yang menghambat pencapaian kinerja sasaran diantaranya adalah :

1. Sumber dana dari APBD Kabupaten yang selama ini dibackup dengan dana

dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang pelaksanaannya di triwulan ke-IV

bersamaan dengan Anggaran Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD

menyebabkan beban kerja yang menumpuk diakhir tahun.

2. Banyak program dan kegiatan yang direncanakan dibiayai dari dana kapitasi tidak bisa

dilaksanakan karena dilaksanakan pada anggaran perubahan.

3. Dalam sebuah sistem kerja secara utuh, maka faktor SDM sangat menentukan

kelancaran pelaksanaan kegiatan. Tenaga Kesehatan sudah mengalami banyak

peningkatan baik jenis maupun jumlahnya, tetapi masih saja belum mencukupi sesuai

kebutuhan.

4. Adalah tidak tepat mengelompokkan anggaran kesehatan sebagai anggaran yang

konsumtif, namun dengan program kegiatan yang tepat sasaran dapat menjadi

anggaran yang investatif bagi penduduk Gunungkidul, karena menjadi modal dalam

rangka memperoleh SDM berkualitas (Human Capital) yang dibutuhkan untuk

pembangunan dan kemajuan Gunungkidul dimasa kini dan yang akan datang. Terlebih

dengan semakin tingginya inflasi biaya kesehatan, kebijakan Pemerintah Daerah yang

menempatkan kesehatan sebagai sektor yang prioritas akan mengurangi pengeluaran

untuk pembiayaan kesehatan (Health Expenditure) terutama yang bersifat kuratif dan

rehabilitatif.

5. Untuk mencapai derajad kesehatan masyarakat sesuai target yang ditetapkan dalam

Rencana Starategis, RPJMD, dan RPJP Bidang Kesehatan di Kabupaten Gunungkidul

diperlukan kebersamaan dan partisipasi seluruh stakeholder yaitu masyarakat, swasta

dan pemerintah yang tercermin dalam prioritas arah dan kebijakan umum Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul. Hakekat Kesehatan seutuhnya yang meliputi aktifitas fisik,

pola makan, gaya hidup, dan pengendalian stress (bio-psiko-sosio-cultural) akan

mendukung Gunungkidul yang lebih maju, makmur dan sejahtera seperti yang dicita-

citakan.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang berpengaruh, baik sebagai

faktor yang berpengaruh. Baik sebagai faktor pendukung maupun penghambat pencapaian

tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran antara lain :

1. Tersedianya dana khususnya dana Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Gunungkidul yang cukup;

2. Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas perkantoran yang cukup memadai untuk

mendukung pencapaian kinerja;

3. Adanya koordinasi dan kerjasama internal, lintas bidang dan koordinasi eksternal, lintas

SKD dan lintas daerah yang harmonis;

4. Adanya semangat, motivasi kerja dan budaya kerja yang tinggi di Dinas Kesehatan.

B. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar Rp. 117.946.296.544,25

dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama

sebesar 92,5% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 7,5% dari

total realisasi anggaran. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran

terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan (68,49%).

Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya status gizi

masyarakat (30,94%).


40

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan Tabel 3.8

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

Sumber: Data Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD Tahun 2017

No Sasaran Strategis

Kinerja Anggaran

Target Realisasi %

Realisasi

Pagu

(Rp) Realisasi (Rp)

%

Realisasi

1 Meningkatnya

kualitas kesehatan

73.96

73,83 99,8

16 12 240 4.828.753.017 4.578.917.326 95

11,6 9,67 94,67

2 Meningkatnya

upaya pelayanan

kesehatan

80,20 80,01 99,7 2.250.002.400 2.014.610.324 90

73,33 73,33 100

3 Meningkatnya

status gizi

masyarakat

<0,58 0,64 1,10

<7,5 6,67 0,889 1.584476.000 1.469.310.100 93

<20 15,34 0,07

4 Menurunnya angka

kesakitan akibat

penyakit menular

dan tidak menular

85 72,25 90

52,91 30,16 33,3 2.307.902.000 2.182.706.676 95

<1 0.44 <1

5 Meningkatnya

peran serta

masyarakat dalam

bidang kesehatan

30 34013/122

108 27,8 5.780.243.980 4.740.142.470 82

41 81/144 56,2

86,5 1269/1467 86,5

Jumlah 16.751.377.397 14.985.868.896 89


41


40

LKj IP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja

dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap SKPD melakukan pengukuran dan pelaporan

atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi SKPD,

LKj IP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.

Sedangkan bagi publik sendiri, LKj IP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga

keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola

pemerintahan yang baik.

LKj IP SKPD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan wujud

dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan

menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal,

profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan

lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung

yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2017, namun juga melihat trend

pencapaiannya dari tahun ke tahun. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Kesehatan

pada tahun 2016 adalah sangat baik, karena dari 5 (lima) sasaran yang ditetapkan, 4 (empat)

sasaran dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil dan 1 (satu) sasaran dengan kategori

cukup berhasil.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan

dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Dinas Kesehatan untuk

memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian,

beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. Pertama,

walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di

masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini

terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan: Bumil KEK, dari 10 Puskesmas

yang dilakukan penilaian akreditasi pada tahun 2017 baru 1 Puskesmas yang sudah keluar

hasil penilaiannya, dan lonjakan luar biasa kasus demam berdarah pada semua wilayah di

Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk Gunungkidul. Keberhasilan Gunungkidul adalah

dapat menekan kematian akibat demam berdarah. Untuk indkator kinerja Case Fatality Rate

DBD lebih tepat dipakai disbanding Angka Insidence Rate DBD.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam

pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh

dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-

upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja SKPD yang menjadi tujuan dari

penyusunan LKj IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh

instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan

dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan

solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi

PENUTUP BAB

IV


41

laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam

siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKj IP benar-

benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja

pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Documents

DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/38_dinas kesehatan/Laporan... · terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional