perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERLINDUNGAN ... · berlaku di Indonesia telah ideal ... dengan berbagai cara yaitu oleh Arsitektur Perbankan Indonesia, ... Undang-Undang

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK DALAM

TRANSAKSI TRANSFER DANA MENGGUNAKAN

ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh:

Vanesa Hesti Rahayu

NIM. E0006243

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2010


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)




Oleh

Vanesa Hesti Rahayu

NIM. E0006243

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 10 Agustus 2010

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama Co. Pembimbing

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. Pujiyono, S.H., M.H.

NIP. 196111081987021001 NIP. 197910142003121001


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)




Oleh:

Vanesa Hesti Rahayu

NIM. E0006243

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 22 September 2010

DEWAN PENGUJI

1. Anjar Sri. C.N, S.H., M.Hum : ……………………………………. Ketua 2. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum : ……………………………………. Sekretaris 3. Pujiyono, S.H., M.Hum : …………………………………….

Anggota Mengetahui

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.

NIP. 196109301986011001


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Vanesa Hesti Rahayu

NIM : E0006243

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :


TRANSAKSI TRANSFER DANA MENGGUNAKAN ANJUNGAN TUNAI

MANDIRI (ATM) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya

saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan

dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak

benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan

penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum

(skripsi) ini.


yang membuat pernyataan

Vanesa Hesti Rahayu

NIM. E0006243


commit to user

v

ABSTRAK

Vanesa Hesti Rahayu, E 0006243. 2010. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI TRANSFER DANA MENGGUNAKAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam transaksi transfer dana menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), ditinjau pula apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah ideal bagi perlindungan nasabah terkait masalah yang diangkat.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif, yang memberikan data seteliti mungkin mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam transaksi transfer dana menggunakan ATM. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (library research) dan dari data yang didapat kemudian dianalisis sebagai data penunjang dalam penulisan hukum ini. Analisis data dilakukan dengan menginventarisasi aturan-aturan terkait dengan perlindungan bagi nasabah bank dan menggambarkan hukum tersebut dengan logika hukum analisis kualitatif serta menggunakan metode logika deduktif, dimana menemukan hubungan dari data penelitian terhadap permasalahan yang diangkat. Kemudian menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret untuk menjawab permasalahan perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam menghadapi permasalahan hukum yang terjadi akibat penggunaan ATM dalam transaksi transfer dana.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, bahwa bentuk perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam transfer dana diberikan dengan berbagai cara yaitu oleh Arsitektur Perbankan Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari ketiga undang-undang tersebut diatas dapat dikatakan belum ideal dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam transaksi transfer dana menggunakan ATM, dikarenakan ketentuan yang ada masih mengatur kegiatan perbankan secara umum dan belum menyentuh pada pokok persoalan yang mengatur mengenai transfer dana secara elektronik seperti dalam hal tata cara pelaksanaan transfer dana dan pertanggungjawaban para pihak terkait. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah Bank, Transfer Dana, ATM.


commit to user

vi

ABSTRACT

Vanesa Hesti Rahayu, E 0006243. 2010. LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS IN BANK FUNDS TRANSFER TRANSACTIONS USING Automated Teller Machine (ATM). Law Faculty in Sebelas Maret University of Surakarta.

This study aims to determine the form of legal protection for bank customers in the funds transfer transaction using the Automated Teller Machine (ATM), also reviewed whether the statutory regulations applicable in Indonesia have been ideal for the protection of customer-related issues raised.

In this study, the research method used is descriptive normative legal research, which provides data as possible about legal protection for bank customers in the funds transfer transaction using the ATM. The data type used are secondary data. Source data used includes primary legal materials, legal materials, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques used in the literature study (library research) and from the data obtained and analyzed as supporting data in the writing of this law. Data analysis was performed with an inventory of rules relating to protection for bank customers and describe the law by legal logic and qualitative analysis using deductive logic method, which found an association of research data on issues raised. Then draw conclusions from a problem that is common to the concrete problem to answer the problem of legal protection for bank customers in dealing with legal issues arising from the use of ATMs in the funds transfer transaction.

Based on the research and discussion, resulting conclusion, that the form of legal protection for bank customers in the transfer of funds provided by a variety of ways, namely by the Indonesian Banking Architecture, UU No. 7 Year 1992 Jo. UU No. 10 Year 1998 About the Banking, UU No. 8 Year 1999 on Consumer Protection, and UU No. 11 Year 2008 About the Information and Electronic Transactions. Of the three laws mentioned above can be said has not been ideal in providing legal protection for bank customers in the funds transfer transaction using the ATM, because the existing regulations still govern the activities of banking in general and have not touched on the issues that define the electronic transfer of funds as in the procedures for transfer of funds and accountability of the parties concerned.

Keywords: Legal Protection, Customer Bank, Transfer Funds, ATM.


commit to user

vii

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala

berkat dan hikmatNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum

(skripsi) ini, dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH

BANK DALAM TRANSAKSI TRANSFER DANA MENGGUNAKAN

ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM). Penulisan skripsi merupakan tugas

akhir yang dibuat guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana

S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini, penulis banyak

mendapatkan bantuan dan dukungan, baik materiil maupun moril dari berbagai

pihak. Untuk segala bantuan dan dukungannya tak lupa penulis menyampaikan

ucapan terima kasih yang sangat besar, kepada:

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan

kesempatan bagi Penulis untuk mengembangkan pengetahuan penulis tentang

ilmu hukum melalui penulisan hukum ini.

2. Ibu Ambar Budi S, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Bapak Sapto Hermawan, S.H., selaku pembimbing akademis, terima kasih

atas bimbingannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UNS.

4. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi

yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini, menyediakan waktu bimbingan dan dukungannya.

5. Bapak Pujiyono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi, yang telah

membimbing penulis, dengan kesabarannya bersedia menyediakan waktu

bimbingan dan dukungannya.


commit to user

viii

6. Bapak Lego Karjoko, Selaku ketua PPH FH UNS, atas kelancaran proses

pengajuan judul dan skripsi sampai ke penunjukan dosen pembimbing.

7. Segenap dosen dan Asisten pada Fakutas Hukum serta staf Pegawai yang

penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

8. Teristimewa untuk kedua orangtuaku tercinta, Ayahku Mayor Laut Hastho,

Spd., S.H. dan Ibuku Sri Wahyuni yang selalu mendukung, memotivasi,

membantu dalam segala kekuranganku, terutama doa yang selalu

mendatangkan berkat di hidupku. Terima kasih atas segala kasih sayangnya.

9. Kedua adikku yang tercinta Hastho Wira Siswa dan Dewan Serui Iriantini

yang selalu membantu aku.

10. Pdtm. Arif Indrianto, S.Th yang memberikan aku selalu kekuatan dan cinta

kasihnya, mendampingiku selama menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih

atas kasih, doa dan dukungannya.

11. Keluarga Besarku, Mbah Kakung akan doa dan nasihatnya. Lek, Pakde,

saudara sepupu yang terkasih.

12. Segenap keluarga besar GMAHK CAB. SS. SUMBERLAWANG, terima

kasih untuk doanya dan semangatnya.

13. Sahabatku Elizabeth Y.W, Yuristi Laprimoni, Natalia Permana yang telah

menjadi sahabat selama berkuliah, menjalani suka duka menuntut ilmu di FH

UNS terima kasih untuk semangatnya, teman-teman PMK, Widya, Martha,

Yurista. Kakak-kakak PMK alumni FH UNS dan semua komunitas PMK FH

(yang tidak dapat tersebut satu persatu terima kasih juga dukungannya).

14. Teman-teman Angkatan 2006 Dwi, Tiwi, Hastin, Ghusnie, Kakak-kakak

Angkatan 2005, untuk semuanya rekan-rekan mahasiswa, terima kasih atas

bantuannya dan arahannya.

15. Semua pihak yang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan

penulisan hukum ini. Atas segala bantuan yang diberikan dengan sukarela,

penulis sampaikan banyak terima kasih, semoga Tuhan yang senantiasa

membalas segala kebaikan hati dan yang akan memberkati.


commit to user

ix

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini

baik mengenai isinya maupun bobot ilmiahnya masih banyak terdapat kekurangan

dan kekeliruan serta jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis sangat

mengharapkan petunjuk, saran dan arahan yang sifatnya membangun, sehingga

penulisan hukum (skripsi) ini dapat terarah kepada sasaran yang akan dibahas.


Penulis

VANESA HESTI RAHAYU


commit to user

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …………………………………………………….... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ……………………….... ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ……………..………………….. iii

HALAMAN PERNYATAAN ……………………………………………. iv

ABSTRAK ………………………………………………………………… v

KATA PENGANTAR …………………………………………………….. vii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………… x

DAFTAR GAMBAR ……………………………………...…………….... xiii

DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………… xiv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah …………………………………… 1

B. Rumusan Masalah …………………………………………. 6

C. Tujuan Penelitian ………………………………………...… 7

D. Manfaat Penelitian …………………………………………. 8

E. Metode Penelitian …………………………………………. 8

F. Sistematika Penulisan Hukum ……………………………… 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori……………………………………………....... 15

1. Tinjauan Umum Tentang Perbankan …….……………….

a. Pengertian Perbankan ....................................................

b. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan ............................

c. Jasa-Jasa Perbankan ......................................................

15

15

17

18

2. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum…………………..

a. Pengertian Hukum …………………………………….

b. Fungsi, Tujuan dan Akibat Hukum …………………...

c. Pengertian Perlindungan Hukum ……………………..

19

19

20

20


commit to user

xi

3. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Nasabah

Bank ...…………………………………………………….

a. Hubungan Bank dengan Nasabah ………………...…..

b. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah…………………..

c. Arsitektur Perbankan Indonesia ……………………. ...

4. Tinjauan Umum Tentang Transaksi ………………….....…

a. Pengertian Transaksi …………………………..……...

b. Asas-Asas Dalam Transaksi ………………….……….

c. Syarat Sahnya Transaksi ……………………..………

d. Transaksi Dalam Perbankan …………………………..

5. Tinjauan Umum Tentang Transfer Dana …………………

a. Pengertian Transfer Dana …………………………….

b. Pelaku Transfer Dana …………………………………

c. Klasifikasi Terhadap Model-Model Pengiriman

Uang...…………………………………………………

d. Alas Hukum Mengenai Transfer Uang Via Bank …….

6. Tinjauan Tentang Anjungan Tunai Mandiri ………...……

a. Pengertian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) …………

b. Bank Card …………………………………………….

c. Manfaat dan Pelayanan ATM ...………………………

B. Kerangka Pemikiran………………………………...…………

22

22

25

33

34

34

36

37

38

39

39

41

41

47

49

49

50

51

53

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Terhadap

Penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam Transfer

Dana …………………………………………………………

B. Analisis Perlindungan Nasabah Bank dalam Transaksi

Transfer Dana Menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Di

Indonesia………………………………………………………

56

100


commit to user

xii

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan ………………………………………………...

B. Saran ………………………..……………………………

121

122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran ………………………………………………

Gambar 2. Skema Transaksi Transfer Dana Lewat ATM……………………..

53 61


commit to user

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Bukti Struk Transaksi Transfer Dana Melalui ATM.

Lampiran 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik.


commit to user

ABSTRAK

Vanesa Hesti Rahayu, E 0006243. 2010. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI TRANSFER DANA MENGGUNAKAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam transaksi transfer dana menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), ditinjau pula apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah ideal bagi perlindungan nasabah terkait masalah yang diangkat.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif, yang memberikan data seteliti mungkin mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam transaksi transfer dana menggunakan ATM. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (library research) dan dari data yang didapat kemudian dianalisis sebagai data penunjang dalam penulisan hukum ini. Analisis data dilakukan dengan menginventarisasi aturan-aturan terkait dengan perlindungan bagi nasabah bank dan menggambarkan hukum tersebut dengan logika hukum analisis kualitatif serta menggunakan metode logika deduktif, dimana menemukan hubungan dari data penelitian terhadap permasalahan yang diangkat. Kemudian menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret untuk menjawab permasalahan perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam menghadapi permasalahan hukum yang terjadi akibat penggunaan ATM dalam transaksi transfer dana.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, bahwa bentuk perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam transfer dana diberikan dengan berbagai cara yaitu oleh Arsitektur Perbankan Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari ketiga undang-undang tersebut diatas dapat dikatakan belum ideal dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam transaksi transfer dana menggunakan ATM, dikarenakan ketentuan yang ada masih mengatur kegiatan perbankan secara umum dan belum menyentuh pada pokok persoalan yang mengatur mengenai transfer dana secara elektronik seperti dalam hal tata cara pelaksanaan transfer dana dan pertanggungjawaban para pihak terkait. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah Bank, Transfer Dana, ATM.


commit to user

ABSTRACT

Vanesa Hesti Rahayu, E 0006243. 2010. LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS IN BANK FUNDS TRANSFER TRANSACTIONS USING Automated Teller Machine (ATM). Law Faculty in Sebelas Maret University of Surakarta.

This study aims to determine the form of legal protection for bank customers in the funds transfer transaction using the Automated Teller Machine (ATM), also reviewed whether the statutory regulations applicable in Indonesia have been ideal for the protection of customer-related issues raised.

In this study, the research method used is descriptive normative legal research, which provides data as possible about legal protection for bank customers in the funds transfer transaction using the ATM. The data type used are secondary data. Source data used includes primary legal materials, legal materials, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques used in the literature study (library research) and from the data obtained and analyzed as supporting data in the writing of this law. Data analysis was performed with an inventory of rules relating to protection for bank customers and describe the law by legal logic and qualitative analysis using deductive logic method, which found an association of research data on issues raised. Then draw conclusions from a problem that is common to the concrete problem to answer the problem of legal protection for bank customers in dealing with legal issues arising from the use of ATMs in the funds transfer transaction.

Based on the research and discussion, resulting conclusion, that the form of legal protection for bank customers in the transfer of funds provided by a variety of ways, namely by the Indonesian Banking Architecture, UU No. 7 Year 1992 Jo. UU No. 10 Year 1998 About the Banking, UU No. 8 Year 1999 on Consumer Protection, and UU No. 11 Year 2008 About the Information and Electronic Transactions. Of the three laws mentioned above can be said has not been ideal in providing legal protection for bank customers in the funds transfer transaction using the ATM, because the existing regulations still govern the activities of banking in general and have not touched on the issues that define the electronic transfer of funds as in the procedures for transfer of funds and accountability of the parties concerned.

Keywords: Legal Protection, Customer Bank, Transfer Funds, ATM.


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu adanya Pembangunan Nasional

yang berkelanjutan dan terarah. Pembangunan nasional yang telah berjalan sangat

bergantung pada bidang perekonomian dan bidang keuangan yang ada selama ini.

Mengingat begitu pentingnya hal tersebut, salah satu yang terpenting sebagai roda

penggerak dan pendukung di bidang perekonomian dan keuangan adalah sektor

perbankan (dunia perbankan), maka penting adanya keseragaman dan peningkatan

kebijakan di sektor perbankan di Indonesia. Hal ini penting dikarenakan hampir

setiap dan/atau seluruh aktivitas dan kegiatan masyarakat selalu berhubungan

dengan bank. Dengan hal ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan

perekonomian nasional sehingga pembangunan nasional dan tujuan negara yang

tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat tercapai.

Bank sebagai pelaku usaha dalam kegiatannya memiliki fungsi menghimpun

dana dan melayani jasa perbankan. Bank merupakan lembaga kepercayaan.

Sebagai lembaga kepercayaan, bank harus dapat memberikan pelayanan yang

terbaik bagi nasabahnya. Dewasa ini seiring dengan perkembangan teknologi dan

sistem elektronik yang maju, kegiatan perbankan dalam melayani nasabah sebagai

konsumen atas jasanya pun mengalami peningkatan dengan memanfaatkan sarana

sistem elektronik. “Dengan semakin maraknya berbagai produk dan pelayanan

jasa baru dari perbankan di Indonesia dan adanya perkembangan teknologi

komunikasi dan sistem elektronik yang semakin canggih memungkinkan transaksi

dan pelayanan jasa perbankan dapat dilakukan dengan sangat cepat, mudah dan

dapat terjadi diantara orang-orang yang berada pada negara yang berbeda” (H.

Malayu S.P. Hasibuan, 2002: 155). “TI (teknologi informasi) secara fungsional,

dalam suatu teknologi digital tertentu, memungkinkan penghematan waktu dan


commit to user

2

ruang, efisiensi dan kenyamanan (atau bahkan hiburan) bagi penggunanya”

(Assafa Endeshaw, 2007: 11).

Salah satu jasa perbankan yang ditawarkan oleh pihak bank kepada

nasabahnya adalah jasa pelayanan transfer dana. Jasa bank ini sering dikonsumsi

dan digunakan oleh masyarakat luas. Dengan pemanfaatan perkembangan

teknologi dan sistem elektronik, maka bank mengeluarkan alternatif baru dalam

kegiatan transfer dana yang sebelumnya menggunakan sarana warkat (paper

based) yaitu dengan mengeluarkan sebuah kartu atau Bank Card yang disebut

dengan Automatic Teller Machine (ATM) atau dalam Bahasa Indonesia disebut

dengan Anjungan Tunai Mandiri, dimana kartu ini dapat digunakan melalui suatu

mesin yang terprogram khusus untuk kartu ini, sehingga nasabah tidak perlu lagi

melakukan transfer dana melalui bank dan melakukan transaksi dengan sistem

teller, karena dengan penggunaan ATM dapat dilakukan transaksi transfer dana

secara cepat, efisien, dan dapat digunakan kapan saja dan dimana saja tempat

mesin ATM itu berada tanpa ada campur tangan dari pegawai bank. Dengan

menggunakan ATM, transaksi transfer dana ini dapat dimasukkan dalam golongan

Electronic Fund Transfer (Transfer Dana Elektronik).

Dari hal di atas adakalanya suatu jasa yang ditawarkan oleh bank saat ini,

dengan pemanfaatan dan penggunaan jasa perbankan yang telah menggunakan

kemajuan teknologi yang baru, seringkali menimbulkan persoalan dan tidak luput

dari berbagai permasalahan dan ini memberikan konsekuensi hukum bagi para

pihak yang terlibat, yaitu pihak bank dengan nasabah. Biasanya yang banyak

menderita kerugian adalah nasabah bank itu sendiri sehingga perlu adanya payung

hukum (umbrella act) atau suatu perlindungan hukum bagi para nasabah bank

sebagai konsumen jasa bank, jika terjadi persoalan khususnya di sini adalah

transaksi transfer dana dengan menggunakan mesin ATM.

Pada kenyataannya dalam transaksi transfer dana yang banyak dilakukan

melalui perangkat elektronik misalnya dengan penggunaan ATM tidak luput dari


commit to user

3

berbagai persoalan dan sering menimbulkan kerugian bagi nasabah bank.

Persoalan tersebut bisa terjadi akibat dari kelalaian dan kesalahan nasabah

maupun persoalan yang bukan diakibatkan oleh nasabah itu sendiri, misalnya

mengenai permasalahan saldo yang sudah terdebet tapi uang yang ditransfer tidak

sampai pada penerima yang menjadi tujuan, transaksinya gagal karena terhambat

oleh sistem bank yaitu jaringan link (jaringan sistem elektronik) antar bank

sehingga menyulitkan proses transaksi, sistem keamanan yang lemah. Selain itu

juga bisa terjadi karena adanya pengendapan dana oleh pihak bank untuk

mendapatkan bunga, belum lagi dengan masih sering terjadinya keterlambatan

dan salah kirim karena human error atau teknologi yang bermasalah, kurangnya

Sumber Daya Manusia (SDM) perbankan yang menguasai teknologi

(www.dannydarussalam.com/.../art.php>) dan lain hal penyebab lainnya.

Jika persoalan timbul akibat kesalahan dan kelalaian nasabah, maka dapat

dibenarkan jika pihak bank tidak mau bertanggung jawab, tetapi jika persoalan

timbul bukan karena diakibatkan oleh diri nasabah dan terjadi hal seperti ini,

seharusnya bank ikut bertanggung jawab karena bank adalah pihak yang lebih

mengetahui seluk-beluk mengenai jasa yang ditawarkan dan di berikan kepada

nasabah. Nasabahpun akan mempertanyakan dan meminta penjelasan atas

kerugian yang diterima, tetapi kebanyakan dari pihak bank tidak pernah serius

menanggapi hal tersebut. Di sinilah letak kelemahan kedudukan nasabah bank

sebagai konsumen, karena pada waktu melakukan transaksi transfer dana dengan

penggunaan ATM, tidak ada pihak bank (pegawai bank) di sana yang

menyaksikan. Dalam menghadapi permasalahan seperti di atas para nasabah bank

pun dihadapkan terhadap persoalan kurangnya pengetahuan nasabah mengenai

dunia perbankan, para nasabah seringkali membiarkan masalah tersebut tanpa

menindaklanjuti usaha mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai

pengguna jasa perbankan, meskipun ada juga beberapa nasabah yang telah sampai

melakukan upaya hukum saat terjadi persoalan transfer dana yang merugikan

nasabah tersebut secara materiil dalam jumlah besar.


commit to user

4

Ada banyak kasus yang terjadi mengenai persoalan ini, salah satu contohnya

adalah beberapa waktu yang lalu, terjadi suatu peristiwa di mana seorang nasabah

bank memiliki pengalaman buruk dengan sebuah bank swasta. Pada tanggal 24

Mei 2009, nasabah tersebut melakukan transfer via ATM suatu bank swasta

cabang Sumber Sari Bandung sebesar Rp. 900.000,00 ke Bank swasta lain

(rekening milik ayahnya). Seperti biasanya nasabah tersebut memasukkan nomor

rekening si penerima berikut kode banknya lalu diikuti dengan jumlah

nominalnya. Dilayar mesin ATM nasabah diminta menunggu. Setelah lama

menunggu transaksi dinyatakan batal. Namun ketika, nasabah tersebut mengecek

saldonya ternyata saldo telah berkurang sebanyak Rp. 900.000,00. Sesampainya

dirumah nasabah tersebut komplain dan menelepon ke 14041. Namun costumer

service bank tersebut menyatakan bahwa transaksi telah berhasil. Nasabah

tersebut diminta menunggu sampai keesokan harinya. Keesokan harinya tanggal

25 Mei 2009 saldo kiriman belum juga diterima oleh rekening penerima. Nasabah

tersebut kemudian komplain ke bank tempat ia membuka rekeningnya. Disana

permintaannya ditanggapi dengan mengisi sebuah formulir. Disana costumer

service sempat berkata transfer via ATM itu waktunya dua hari dan jika transfer

antar bank via ATM harusnya dilakukan pada jam kerja. Sepengetahuan nasabah

transfer via ATM bisa kapan saja dan saldo akan sampai detik itu juga. Terus

terang nasabah ini kecewa dengan kinerja Bank tersebut. Setelah komplain itu,

nasabah diminta menunggu dua minggu lamanya yaitu tanggal 8 sampai dengan

10 Juli 2009. Dengan segala usaha nasabah menyatakan komplain ketempat bank

dimana ia membuka rekening. Terakhir ia komplain pada tanggal 28 Mei 2009

dengan membawa bukti hasil print buku tabungan rekening penerima untuk

membuktikan bahwa pada tanggal 24 Mei 2009 tidak ada transaksi sebesar Rp

900.000,00. Pada komplain yang terakhir nasabah diperlihatkan oleh costumer

service, bahwa pihak bank telah menge-mail kantor pusat Jakarta sebanyak lima

kali. Namun tidak ada tanggapan. Lalu si nasabah menanyakan apakah uangnya

akan kembali dan costumer service bank tersebut menjawab agar nasabah tersebut

menunggu pada proses berikutnya nanti.

(http://suarapembaca.detik.com/read/2009/06/01/142423/1140699/283/transfer-


commit to user

5

atm-lippo-ke-nisp-dinyatakan-batal-namun-saldo-berkurang). Dari kasus dan

permasalahan tersebut, hal ini tentu sangat merugikan nasabah padahal nasabah

adalah pihak pengguna jasa bank yang juga merupakan anggota bank karena telah

memiliki hubungan hukum atau keterikatan dengan bank lewat perjanjian yang

telah disepakati dari awal sebagai nasabah diawal pembukaan rekening. Hal ini

menunjukkan ketika nasabah meminta kejelasan akan permasalahannya, bank

kurang peduli dan kurang bertanggung jawab terhadap kepentingan nasabahnya.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara.

Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa lainnya, bank melayani kebutuhan

pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor

perekonomian (Hermansyah, 2008: 7). Proses transfer dana itu proses yang

kompleks dan berpotensi memunculkan risiko dan konsekuensi hukum bagi pihak

yang terlibat, apalagi dengan adanya penggunaan sistem (perangkat) elektronik

seperti ATM, yang digunakan pada sebuah mesin yang dalam berfungsinya

memiliki keterbatasan dan kelemahan. Banyak masyarakat yang belum sadar dan

kurang pengetahuan untuk menyelesaikan hak-hak mereka. Kedudukan nasabah

lemah dalam hal transfer dana melalui ATM biasanya ada pada hal pembuktian.

Dalam hal ketidakpuasan dari nasabah terhadap bank biasanya diakibatkan oleh

tuntutan nasabah yang tidak dipenuhi bank, ataupun dikarenakan pelayanan yang

buruk dari suatu bank, sehingga dapat menimbulkan kekecewaan dan hilangnya

kepercayaan antara nasabah kepada bank dan ini bisa berpengaruh pada

kelangsungan usaha bank tersebut.

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank adalah berdasarkan perjanjian,

maka sangat wajar jika kepentingan dan hak nasabah harus mendapatkan

perlindungan hukum. Salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan

kepada masyarakat. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada political will

dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, yaitu dari

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo.


commit to user

6

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Hermansyah, 2008:

133). Karena dalam pelayanan jasanya, bank telah memakai sarana teknologi dan

sistem elektronik yang semakin maju maka hal perlindungan hukum bagi nasabah

juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik. Selain itu telah dibentuknya Lembaga atau Badan

Hukum yang mendukung dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah

sebagai konsumen jasa perbankan, seperti Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK), dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

sebagai sarana dalam menyelesaikan persoalan berkaitan dengan perlindungan

nasabah.

Dari uraian fakta dan penjelasan diatas, maka penulis merasa perlu untuk

mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan diatas melalui suatu kajian hukum

terhadap suatu bentuk perlindungan nasabah bank sebagai konsumen jasa

perbankan dalam transaksi transfer dana menggunakan sarana Anjungan Tunai

Mandiri yang dapat juga dikaji dari hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen, dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka penulis tertarik dan

memilih suatu judul pada penulisan hukum ini yaitu: “PERLINDUNGAN

HUKUM BAGI NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI TRANSFER

DANA MENGGUNAKAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, beberapa permasalahan

pokok yang akan diteliti oleh penulis dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi nasabah bank terhadap

penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada transaksi transfer dana?


commit to user

7

2. Apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah ideal

dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam transaksi

transfer dana menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai

oleh peneliti, yang mana tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan obyektif

a. Untuk mengetahui suatu bentuk perlindungan hukum bagi nasabah bank

terhadap penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada transaksi

transfer dana.

b. Untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku

di Indonesia telah ideal dalam memberikan perlindungan hukum bagi

nasabah bank dalam transaksi transfer dana menggunakan Anjungan

Tunai Mandiri (ATM).

c. Untuk memberikan penjelasan deskriptif mengenai perlindungan hukum

bagi nasabah bank dalam transaksi transfer dana menggunakan

Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

2. Tujuan Subyektif

a. Menambah, memperluas dan mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan

penulis mengenai hukum tentang perlindungan nasabah bank sebagai

konsumen/pengguna jasa perbankan dalam hal ini adalah berkaitan

dengan transaksi transfer dana menggunakan ATM.

b. Menerapkan konsep-konsep ataupun teori-teori hukum yang diperoleh

penulis dalam mendukung penelitian ini.

c. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana di bidang

Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.


commit to user

8

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian itu sangat diharapkan dapat menjadi masukan yang

berguna sehingga dapat mendatangkan suatu manfaat. Manfaat dari penelitian

yang penulis lakukan adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan manfaat pada pengembangan ilmu hukum pada umumnya

dan Hukum Perdata pada khususnya.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi,

masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang

berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemecahan atas

permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran dan

informasi tentang penelitian yang sejenis dan masukan bagi masyarakat

luas tentang perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam transaksi

transfer dana menggunakan ATM.

b. Memberikan pendalaman, pengetahuan dan pengalaman yang baru

kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji, yang dapat

berguna bagi penulis dikemudian hari.

E. Metode Penelitian

Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah

dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni peneliti harus lebih dulu

memahami konsep dasar ilmu pengetahuan (yang berisi sistem dan ilmunya) dan

metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut. Lebih jelasnya dalam suatu

penelitian hukum, konsep dasar tentang ilmu hukum menyangkut sistem kerja dan

isi ilmu hukum haruslah sudah dikuasai. Selanjutnya baru penguasaan metodologi


commit to user

9

penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah terhadap komunitas pengembang

ilmu hukum (Johnny Ibrahim, 2006: 25- 26).

Suatu penelitian telah dimulai, apabila seseorang berusaha untuk

memecahkan suatu masalah, secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-

teknik tertentu, yakni yang ilmiah. Dengan demikian, maka suatu kegiatan ilmiah

merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, secara

metodologis, sistematis dan konsisten. Dalam hal ini, penelitian merupakan suatu

sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis maupun

praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang

bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalami segala segi kehidupan

(Soerjono Soekanto, 2006: 3). Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode”

yang berarti “jalan ke”; namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan,

dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut:

1. suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,

2. suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,

3. cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur (Soerjono Soekanto, 2006:

5)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur

yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan

konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah

berdasarkan suatu sistem; sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang

bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2006: 42).


commit to user

10

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan

metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum sendiri, maka pada penelitian

ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,

dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum

kepustakaan (Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, 1990: 15).

Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan

dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.

Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatic” atau yang dikenal

dengan doctrinal research (Bambang Sunggono, 2007: 86).

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Suatu

penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya

adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di

dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-

teori baru (Soerjono Soekanto, 2006: 10). Dalam penelitian ini penulis ingin

mendeskripsikan secara khusus suatu bentuk perlindungan hukum bagi nasabah

bank dalam transaksi transfer dana melalui penggunaan Anjungan Tunai

Mandiri (ATM).

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

(secondary data), yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya

atau yang tidak diperoleh secara langsung dari masyarakat tetapi dari bahan

pustaka. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-


commit to user

11

buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan

seterusnya (Soerjono Soekanto, 2006: 12).

4. Sumber Data

Didalam penelitian hukum ini, dipergunakan jenis data sekunder, yang dari

sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam beberapa sumber data,

yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan–bahan hukum primer terdiri

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter

Mahmud Marzuki, 2006: 141). Bahan hukum primer dalam penelitian ini

adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki,

2006: 141). Sebagai pendukung dari data yang akan digunakan dalam

penelitian ini yaitu terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum,

internet, sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder;

contohnya adalah kamus atau ensiklopedia, indeks kumulatif, dan

seterusnya (Soerjono Soekanto, 2006: 52).


commit to user

12

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah studi kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data dengan

jalan membaca literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang

dibahas berdasarkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-

buku, internet, dan jurnal. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan

dirumuskan sebagai data penunjang dalam penulisan hukum ini. Bahwa cara

pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan

dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret

yang dihadapi (Jonny Ibrahim, 2006: 393).

6. Metode Analisis Data

“Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data

kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data” (Lexy

J. Moleong, 2009: 280). Data yang diperoleh (dikumpulkan) dalam penelitian

ini dianalisis dengan mempergunakan teknik analisa data kualitatif. Analisis

data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah “upaya yang dilakukan

dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain” (Lexy J. Moleong,

2009: 248).

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya adalah

kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis

tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi (Soerjono

Soekanto, 2006: 250-251). Dalam penelitian ini bersifat inventarisasi aturan-

aturan hukum yaitu menggambarkan hukum dengan logika hukum analisis

kualitatif menggunakan metode logika deduktif (Hari Purwadi, 2009: 4).


commit to user

13

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya,

bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak

bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Penafsiran memiliki karakter hermeneutik. Hermeneutik atau penafsiran

diartikan sebagi proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi

mengerti (Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2006: 163).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh, dalam bagian ini penulis

mensistematisasikan dalam bagian-bagian yang dibahas menjadi beberapa bab

yang dapat saling terkait secara sistematis, terarah, dan mudah dimengerti,

sehingga saling mendukung dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh, guna

memberikan arahan dan gambaran penulisan dalam penelitian hukum ini.

Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai latar

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, metode penelitian dan selanjutnya adalah sistematika

penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai dua hal yaitu :

A. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis yang mendasari penelitian ini sebagai

pendukung dalam memecahkan permasalahan yang diangkat


commit to user

14

dan dikaji, yaitu Tinjauan Umum Tentang Perbankan,

Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Nasabah

Bank, Tinjauan Umum Tentang Transaksi, Tinjauan Umum

Tentang Transfer Dana, serta Tinjauan Umum Tentang

Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

B. Kerangka Pemikiran

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan hasil penjelasan dari penelitian

yang berupa bentuk perlindungan hukum bagi nasabah bank

terhadap penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada

transaksi transfer dana serta apakah peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia telah ideal dalam

memberikan perlindungan nasabah bank dalam transaksi transfer

dana menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

BAB IV : PENUTUP

Pada bagian akhir dari penulisan penelitian ini adalah berisi

kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang diangkat penulis

dan saran-saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari

apa yang telah didapatkan selama penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

a. Pengertian Perbankan

Pengertian bank menurut A. Abdurrachman adalah “Bank berasal

dari bahasa Italy “banca” yang berarti bence, yaitu suatu bangku tempat

duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak bankir Italy yang

memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan

duduk di bangku-bangku di halaman pasar” (Munir Fuady, 2003: 13).

O.P. Simorangkir memberikan batasan definisi mengenai bank itu sendiri

yaitu “Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang

bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu

dilakukan dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang

dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan

alat-alat pembayaran baru berupa uang giral” (Sentosa Sembiring, 2000:

1).

Sementara itu Dr. B.N. Ajuha sebagaimana telah diterjemahkan oleh

H. Malayu S.P. Hasibuan dari bahasa aslinya menyatakan pengertian

bank yaitu ”Bank provided means by which capital is transferred from

those who cannot use it profitable to those who can use it productively

for the society as whole. Bank provided which channel to invest whithout

any risk and at a good rate of interest” yang berarti bank menyalurkan

modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara

menguntungkan pada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif

untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk

menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang

menarik (H. Malayu S.P. Hasibuan, 2002: 1-2).


commit to user

16

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun

1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998, didalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan, pengertian

Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1992 Tentang Perbankan). Melihat pada definisi bank dan

perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tersebut,

menurut Abdulkadir Muhammad pengertian perbankan lebih luas

dibandingkan dengan bank. Pengertian perbankan merupakan rumusan

umum yang abstrak mencakup 3 (tiga) aspek utama, yaitu :

1) Kelembagaan bank,

2) Kegiatan usaha bank,

3) Cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha bank (Abdulkadir

Muhammad, Rilda Murniati, 2000: 33).

Sementara itu Munir Fuady mengartikan perbankan adalah yang

mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek

kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu

bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung

jawab para pihak tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh

dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain

yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut (Munir Fuady, 2003:

14).


commit to user

17

Dalam dunia perbankan yang telah disebutkan oleh Undang-

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 Tentang Perbankan ada pihak yang disebut dengan nasabah.

Nasabah bank terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank (Pasal 1 ayat

(16));

2) Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di

bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan

nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (17));

3) Nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit

atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang

dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan

nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (18)).

b. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan

Dalam Pasal 2, 3 dan 4 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah

diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang perbankan, dinyatakan

asas, fungsi, dan tujuan perbankan, yaitu:

1) Asas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-

hatian.

2) Fungsi

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan

penyalur dana masyarakat.

3) Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,


commit to user

18

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan

rakyat banyak.

Sebagai lembaga perantara, falsafah yang mendasari kegiatan

usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, bank

sebagai lembaga kepercayaan masyarakat mempunyai ciri-ciri sebagai

berikut:

a) Dalam menerima simpanan dari Surplus Spending Unit (SSU),

bank hanya memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan

bahwa bank telah menerima simpanan dalam jumlah dan untuk

jangka waktu tertentu.

b) Dalam menyalurkan dana kepada Defisit Spending Unit (DSU),

bank tidak selalu meminta agunan berupa barang sebagai jaminan

atas pemberian kredit yang diberikan kepada DSU yang memiliki

reputasi baik.

c) Dalam melakukan kegiatannya, bank lebih banyak menggunakan

dana masyarakat yang terkumpul dalam banknya dibandingkan

dengan modal dari pemilik atau pemegang saham bank.

Sebagai lembaga kepercayaan bank selalu dituntut untuk selalu

memperhatikan kepentingan masyarakat disamping kepentingan bank itu

sendiri dalam mengembangkan usahanya (H. Malayu S.P. Hasibuan, 2002:

3-4).

c. Jasa-Jasa Perbankan

Dalam rangka menambah sumber-sumber penerimaan bagi bank

serta untuk memberikan pelayanan kepada nasabahnya, bank menyediakan

berbagai bentuk jasa-jasa. Bentuk jasa-jasa ini mengalami perkembangan

dari waktu ke waktu, sedangkan bentuk jasa bank yang saat ini ada adalah:

1) Pengiriman uang atau transfer

2) Kliring (Clearing)


commit to user

19

3) Inkaso (Collection)

4) Safe Deposit Box (SDB)

5) Bank Card

6) Bank Notes

7) Traveller’s Cheque

8) Letter Of Credit (L/C)

9) Bank Garansi (Johannes Ibrahim, 2004: 123).

2. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Hukum

Di bawah ini adalah beberapa pendapat para ahli hukum tentang

definisi hukum sebagai berikut:

1) Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini

kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan

kehendak bebas dari orang lain menuruti peraturan hukum tentang

kemerdekaan.

2) E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan

larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan

seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang

bersangkutan.

3) Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa

yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang

dalam masyarakat.

4) M. H. Tirtaamidjata, hukum adalah semua aturan yang harus diturut

dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan

ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu yang

akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan

kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya.

5) J.T.C. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum ialah

peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku

manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan


commit to user

20

resmi berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat

diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman (Ishaq, 2009: 3).

b. Fungsi, Tujuan dan Akibat Hukum

Fungsi hukum terdiri dari:

1) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.

2) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial

lahir batin.

3) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan.

4) Fungsi kritis dari hukum, dimana daya kerja hukum meliputi

pengawasan terhadap aparatur pengawasan, aparatur pemerintahan,

dan aparatur penegak hukum termasuk didalamnya (Soedjono

Dirdjosisworo, 1984: 153-155).

Tujuan hukum itu sendiri adalah hukum menghendaki kerukunan

dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi

kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat

(Soedjono Dirdjosisworo, 1984: 17).

Akibat Hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh

adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum memberikan hak dan

kewajiban yang ditentukan undang-undang, dan berakibat bahwa orang

yang melanggar dapat diituntut ke pengadilan (Soedjono Dirdjosisworo,

1984: 129).

c. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam pergaulan hidup manusia kepentingan-kepentingan manusia

senantiasa berlanggaran satu sama lain, maka tujuan hukum adalah

melindungi kepentingan-kepentingan tersebut dan menunjukan usahanya

untuk menyelesaikan masalah kepentingan-kepentingan yang hakekatnya

bertentangan dengan cara yang adil (Soedjono Dirdjosisworo, 1984: 11).


commit to user

21

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, untuk

itu hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung

normal, damai, ataupun terjadi pelanggaran hukum. Jika hukum telah

dilanggar maka perlu ditegakkan, sehingga hukum menjadikan kenyataan.

Tiga unsur penegakkan hukum yang harus diperhatikan yaitu kepastian

hukum, kemanfaatan dan keadilan (Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, 1993:

1).

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu upaya

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya

tersebut. Kekuasaan itu disebut sebagai hak. Suatu kepentingan merupakan

sasaran dari hak, bukan hanya karena dilindungi hukum tetapi karena

pengakuan terhadapnya. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan

dan kepentingan, melainkan juga kehendak (Satjipto Rahardjo, 2000: 53-

54). Perlindungan hukum adalah segala upaya atau perbuatan yang

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan bagi

subjek hukum agar tercipta keteraturan dan ketertiban masyarakat.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan yang diberikan

oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya

pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan

rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi

seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila

sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

(eprints.undip.ac.id/16220/1/agnes_vira_ardian.pd).


commit to user

22

3. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank

a. Hubungan Bank dengan Nasabah

Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dan bank

terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu :

1) Hubungan Kontraktual

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dan

nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir

terhadap semua nasabah baik nasabah debitur, nasabah deposan

(termasuk dalam nasabah penyimpan dana), ataupun nasabah

nondebitur-nondeposan. Terhadap nasabah debitur hubungan

kontraktual didasarkan suatu kontrak yang dibuat antara bank

sebagai debitur dan nasabah sebagi pihak kreditur. Hukum kontrak

yang mendasari hubungan bank dan nasabah debitur adalah Pasal

1338 ayat (1) KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat

secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua

belah pihak.

Untuk hubungan kontraktual nasabah deposan atau nasabah

nondebitur-nondeposan tidak terdapat ketentuan yang khusus yang

diatur dalam KUHPerdata. Kontrak nasabah ini hanya tunduk pada

ketentuan umum KUHPerdata tentang kontrak. Kontrak antara bank

dan nasabah deposan atau nasabah nondeposan-nondebitur, lazimnya

hanya diatur dalam bentuk kontrak yang sangat simpel. Dalam hal

ini sama dengan kontrak kredit, diberlakukan kontrak dalam bentuk

kontrak standar (kontrak baku), yang biasanya terdapat ketentuan

yang berat sebelah, dimana pihak bank seringkali diuntungkan.

Oleh karena itu, ada 3 (tiga) tingkatan dari pemberlakuan

hubungan kontraktual pada hubungan antara nasabah penyimpan

dana dan pihak bank yaitu :

a) Sebagai hubungan debitur (bank) dan kreditur (nasabah);


commit to user

23

b) Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari

hanya sekedar hubungan debitur-kreditur;

c) Sebagai hubungan implied contract, yaitu hubungan kontrak

yang tersirat.

Pada prinsipnya hubungan antara nasabah penyimpan dana dan

bank adalah hubungan kontraktual (hubungan kreditur dan debitur),

tidak mengherankan jika dalam praktek, seringkali pihak nasabah,

terutama nasabah penyimpan dana tidak mendapat perlindungan

yang sewajarnya oleh sektor hukum.

2) Hubungan Nonkontraktual

Ada 6 (enam) jenis hubungan hukum nonkontraktual antara

bank dan nasabah, terutama nasabah deposan dan nasabah

nondeposan-nondebitur, yaitu :

a) Hubungan Fidusia (Fiduciary Relation),

b) Hubungan Konfidensial,

c) Hubungan Bailor-Bailee,

d) Hubungan Principal-Agen,t

e) Hubungan Mortgagor-Mortgagee, dan

f) Hubungan Trustee-Beneficiary.

Akan tetapi, berhubung hukum Indonesia tidak dengan tegas

mengakui hubungan-hubungan tersebut, maka hubungan-hubungan

tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam

suatu kontrak. Atau setidak-tidaknya ada kebiasaan dalam praktek

perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan (hubungan

kontraktual dan nonkontraktual) tersebut (Munir Fuady, 2003: 100-

102).


commit to user

24

Hubungan antara nasabah dangan bank juga dapat dikatakan

bahwa nasabah merupakan konsumen dari jasa perbankan dimana

konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi dan menggunakan jasa

layanan perbankan dan Bank adalah pelaku usaha yang menyediakan

jasa bagi konsumen. Pengertian pelaku usaha menurut Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

adalah “Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha,

baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum

yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha

dalam berbagai bidang ekonomi” (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah

“konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen (UUPK). UUPK menyatakan, konsumen adalah setiap

orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun

mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Shidarta, 2000:

1).

Michael Leboef menyatakan mengenai pengertian konsumen,

yaitu “Costumer adalah orang yang mempercayakan keinginannya

kepada bank antara lain untuk memecahkan masalah (solution

problem), keinginan untuk mendapatkan pelayanan komitmen, cepat,

bersifat pribadi dan berkualitas” (H. Malayu. S.P. Hasibuan, 2001:

161).

Melihat pada pengertian di atas, pelaku usaha dalam hal ini

adalah Bank. Bank terikat hubungan hukum dengan nasabah sebagai


commit to user

25

konsumen jasa perbankan atas dasar perjanjian keanggotaan diawal

pembukaan rekening pada bank yang bersangkutan. Dasar dari pada

adanya hubungan hukum ini adalah adanya perikatan atau perjanjian

antara kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat oleh Bank yang

mengikat kedua belah pihak didasarkan pada Asas Kebebasan

Berkontrak. Dalam asas kebebasan berkontrak dinyatakan bahwa

setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah

diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Tetapi kebebasan

tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-

undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak

bertentangan dengan kesusilaan (Abdulkadir Muhammad, 2000:

225).

b. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah

Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap nasabah ini,

Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan

Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana,

dapat dilakukan dengan 2 (dua ) cara :

1) Perlindungan secara implisit (Implisit deposit protection), yaitu

perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank

yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan

bank. Perlindungan ini dapat di peroleh melalui Peraturan

perundang-undangan di Bidang Perbankan, pengawasan dan

pembinaan yang efektif oleh Bank Indonesia, upaya menjaga

kelangsungan usaha bank pada khususnya dan perlindungan terhadap

sistem perbankan pada umumnya, memelihara tingkat kesehatan

bank, melakukan usaha dengan prinsip kehati-hatian, cara pemberian

kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah serta

menyediakan informasi risiko pada nasabah.

2) Perlindungan secara eksplisit (Explicit deposit protection), yaitu

perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin


commit to user

26

simpanan masyarakat. Perlindungan ini diperoleh melalui

pembentukan lembaga yang menjamin simpanan, sebagaimana

diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang

Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dapat juga

di kategorikan dalam 2 (dua) macam, yaitu:

1) Perlindungan Tidak Langsung

Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan

terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu

perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan

dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu

kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh

bank. Hal ini adalah suatu upaya tindakan pencegahan secara

internal melalui :

a) Prinsip Kehati-hatian

b) Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK)

c) Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi

d) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank

2) Perlindungan Langsung

Perlindungan secara langsung oleh dunia perbankan adalah

suatu perlindungan yang diberikan pada nasabah penyimpan dana

secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian

dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Perlindungan ini

terdiri dari :


commit to user

27

a) Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana

Hak Preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada

seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang

lain. Dalam sistem perbankan Indonesia, nasabah penyimpan

merupakan kreditor yang mempunyai hak preferen dalam arti

bahwa nasabah penyimpan yang harus didahulukan dalam

menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami

kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

Berkaitan dengan itu, sebagaimana diketahui bahwa dalam

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

telah mengatur pasal-pasal yang bertujuan memberikan

perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana dan

simpanannya yang ada pada bank. Adapun ketentuan pasal-pasal

tersebut adalah :

(1) Pasal 29 ayat (3) :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan

berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha

lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak

merugikan bank dan kepentingan nasabah yang

mempercayakan dananya kepada bank.

(2) Pasal 29 ayat (4) :

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan

informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian

sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan

melalui bank.

b) Lembaga Asuransi Deposito

Misi dari lembaga asuransi deposito adalah memelihara

stabilitas dari sistem keuangan negara dengan cara


commit to user

28

mengasuransikan para deposan bank dan mengurangi gangguan-

gangguan terhadap perekonomian nasional yang disebabkan

kegagalan-kegagalan yang dialami oleh perbankan. Mengenai

lembaga asuransi ini, sesungguhnya telah diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan

Uang Pada Bank yang ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 1973.

Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, belum

dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Berkaitan dengan jaminan terhadap dana masyarakat, telah

diatur dalam ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998, yaitu Pasal 37 B ayat (1) yang

menyatakan bahwa “Setiap bank wajib menjamin dana

masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan” serta

Pasal 37 B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Untuk menjamin

simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam

Ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan. Pembentukan

Lembaga penjamin Simpanan ini berguna untuk melindungi

kepentingan nasabah dan meningkatkan kepercayaan

masyarakat kepada bank” (Hermansyah, 2008: 134-145).

Beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam rangka perlindungan

nasabah bank adalah sebagai berikut :

1) Pembuatan Peraturan Baru

Lewat pembuatan peraturan baru di bidang perbankan atau

merevisi peraturan yang sudah ada untuk memberikan perlindungan

terhadap nasabah.

2) Pelaksanaan Peraturan Yang Ada

Pelaksanaan peraturan yang ada di bidang perbankan secara

lebih ketat oleh pihak otoritas moneter, khususnya peraturan yang

bertujuan melindungi nasabah sehingga dapat dijamin law


commit to user

29

enforcement yang baik. Peraturan perbankan harus ditegakkan secara

obyektif tanpa melihat siapa direktur, atau pemegang saham dari

bank yang bersangkutan.

3) Perlindungan Nasabah Deposan Lewat Lembaga Asuransi Deposito

Perlindungan khusus bagi nasabah deposan melalui lembaga

asuransi deposito yang adil dan predictable.

4) Memperketat Perizinan Bank

Memperketat perizinan pendirian suatu bank baru adalah salah

satu cara agar bank tersebut kuat dan qualified sehingga dapat

memberikan keamanan bagi nasabahnya.

5) Memperketat Pengaturan di Bidang Kegiatan Bank

Ketentuan yang menyangkut kegiatan bank banyak juga yang

secara langsung atau tidak langsung bertujuan melindungi nasabah.

Pengaturan–pengaturan tersebut khususnya yang menyangkut

kegiatan bank, adalah sebagai berikut :

a) Ketentuan mengenai permodalan yaitu mengenai kecukupan

modal yang diukur dari presentase tertentu terhadap aktiva

Terimbang Menurut Risiko (ATMR).

b) Ketentuan mengenai manajemen, yang dalam hal ini mengenai

penilaian kualitatif mengenai manajemen.

c) Ketentuan mengenai kualitas aktiva produktif, dalm hal ini di

ukur tingkat kemampuan pengembaliannya dengan kategori

lancar, kurang lancar, diragukan atau macet.

d) Ketentuan mengenai likuiditas, yang diukur dengan Cash Ratio.

e) Ketentuan mengenai Rentabilitas.

f) Ketentuan mengenai Solvabilitas.

g) Ketentuan mengenai kesehatan bank.


commit to user

30

6) Memperketat Pengawasan Bank

Dalam rangka meminimalkan risiko yang ada dalam bisnis bank,

maka pihak otoritas, khususnya Bank Indonesia (juga dalam hal ini

Menteri Keuangan) harus melakukan pengawasan dan pembinaan

terhadap bank-bank yang ada. Dalam fungsi pengawasan ini Bank

Indonesia maupun Menteri Keuangan tidak dapat mencampuri secara

langsung urusan intern bank yang diawasinya itu. Sebab

pengendalian bank tersebut tetap menjadi kewenangan pengurus

bank tersebut (Munir Fuady, 2003: 104-107).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, karena nasabah adalah

konsumen jasa perbankan maka hal perlindungan hukum nasabah terkait

dengan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). “Perlindungan

konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan

keselamatan konsumen, serta kepastian hukum” (Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama

berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional,

yaitu :

1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala

upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen

dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

konsumen dan pelaku usaha unuk memperoleh haknya dan

melaksanakan kewajibannya secara adil.


commit to user

31

3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam

arti materiil dan spiritual.

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada

konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang

dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin

kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan

substansinya, dapat dibagi mejadi 3 (tiga) asas, yaitu:

1) Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan

keselamatan konsumen,

2) Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas kesimbangan, dan

3) Asas kepastian hukum (Ahmadi Miru, Sutarman Yudo, 2008: 25-

26).

Perlindungan konsumen bertujuan :

1) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen

untuk melindungi diri;

2) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau

jasa;

3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,

menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

4) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk

mendapatkan informasi;


commit to user

32

5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan

bertanggungjawab dalam berusaha;

6) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen (Pasal 3


Konsumen).

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen yang

dikemukakan oleh John. F.Kennedy yang juga di akomodasikan didalam

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1) hak untuk mendapatkan keamanan (the right safety);

2) hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed);

3) hak untuk memilih ( the right to choose);

4) hak untuk didengar (the right to be heard) ( Shidarta, 2000: 16-17).

Inosentius Samsul menyatakan “Dari hak-hak konsumen yang

dipertentangkan dengan kewajiban produsen atau pelaku usaha, ada tiga

hak konsumen yang menurut penulis (Inosentius Samsul) memiliki

kompleksitas persoalan yang cukup rumit, yaitu hak atas informasi, hak

atas fair agreement dan hak untuk mendapatkan ganti kerugian” (Buletin

Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, hal 19).

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting

dalam hukum perlindungan konsumen. Prinsip tanggung jawab tersebut

dapat dibedakan menjadi:

1) kesalahan (liability based on fault),

2) praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability),

3) praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumption of

nonliability),


commit to user

33

4) tanggung jawab mutlak (strict liability),

5) dan pembatasan tanggung jawab (limitation of liability) (Shidarta,

2000: 59).

Di sini nasabah dipandang sebagai konsumen. Namun, nasabah

mungkin tidak menyadari akan haknya untuk mendapatkan ganti rugi.

Ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh nasabah, pada dasarnya

berfungsi (Ari Purwadi: 2001):

1) Memulihkan hak-hak konsumen (nasabah) yang dilanggar;

2) Memulihkan atas kerugian baik materiil maupun immateriil yang

telah diderita oleh nasabah, dan

3) Memulihkan ke dalam keadaan semula (Jurnal

Manajemen Dan Kewirausahaan, hal 132).

a. Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka

dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan

memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang

waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan

(http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Arsitektur+Perbankan+Indonesia).

API sendiri merupakan suatu cetak biru sistem perbankan nasional

yang terdiri dari enam pilar untuk mewujudkan visi sistem perbankan yang

sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan

dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Enam pilar dalam API adalah (i) struktur perbankan yang sehat, (ii) sistem

pengaturan yang efektif, (iii) sistem pengawasan yang independen dan

efektif, (iv) industri perbankan yang kuat, (v) infrastruktur yang

mencukupi, dan (vi) perlindungan nasabah

(http://pkditjenpdn.go.id/.../index/php?PerlindunganKonsumen.pdf).


commit to user

34

Perlindungan konsumen sampai saat ini belum mendapatkan tempat

yang baik dalam sistem perbankan nasional. Maka masalah perlindungan

dan pemberdayaan konsumen tersebut mendapat perhatian khusus melalui

Pilar Keenam dalam Arsitektur Perbankan Indonesia . Hal ini menunjukan

besarnya komitmen Bank Indonesia dan perbankan untuk menempatkan

konsumen jasa perbankan agar memiliki posisi yang sejajar dengan bank

(Hermansyah, 2008: 188).

3) Tinjauan Umum Tentang Transaksi

a. Pengertian Transaksi

Transaksi adalah perbuatan hukum antara subjek-subjek di mana

masing-masing subjek saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu

hal. Berdasarkan KUHPerdata Transaksi diatur di dalam Buku III

mengenai Hukum Perikatan. Perikatan adalah terjemahan dari istilah

aslinya dalam bahasa Belanda “verbintenis”. Perikatan artinya hal yang

mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Hal yang mengikat

itu adalah peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, misalnya jual-

beli, dapat berupa kejadian, misalnya kelahiran, dapat berupa keadaan,

misalnya pekarangan berdampingan. Peristiwa hukum tersebut

menciptakan hubungan hukum. Hukum perikatan ini adalah bagian dari

hukum harta kekayaan dan diatur dalam Buku III KUHPerdata yang

meliputi hubungan antara orang dan benda, hubungan orang dengan orang

(Abulkadir Muhammad, 2000: 198).

Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan “Tiap-tiap perikatan dilahirkan

baik karena persetujuan baik karena undang-undang”. Buku III

KUHPerdata tidak memberikan rumus dari suatu perikatan. Menurut Ilmu

Pengetahuan Hukum, dianut rumus bahwa perikatan adalah hubungan

yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak didalam lapangan

harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak

lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Unsur perikatan terdiri dari


commit to user

35

hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan prestasi (Mariam Darus

Badrulzaman, 1996: 1).

Undang-Undang sebagai sumber perikatan, yang dimaksud disini

adalah dapat lahir perikatan antara orang, pihak yang satu dengan pihak

yang lainnya tanpa orang-orang yang bersangkutan menghendakinya (J.

Satrio, 1999: 40). Perikatan yang lahir dari undang-undang terdiri dari

perikatan yang lahir dari undang-undang saja (perikatan yang timbul

karena hubungan kekeluargaan) dan yang lahir dari undang-undang karena

perbuatan orang yang dapat berupa perbuatan yang diperbolehkan

(zaakwaarneming) atau yang melanggar hukuman (onrechtmatig),

sedangkan perikatan yang lahir dari perjanjian dimana kedua belah pihak

dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk

mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan (Subekti, 1995: 132-

134).

Sedangkan Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa “ Tiap-tiap

perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau

untuk tidak berbuat sesuatu”. Dari Pasal 1234 KUHPerdata tersebut

prestasi itu dibedakan atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak

berbuat sesuatu. Perikatan untuk memberikan sesuatu contohnya adalah

pemberian sejumlah uang, perikatan untuk melakukan sesuatu contohnya

adalah mebangun rumah, dan perikatan untuk tidak melakukan sesuatu

contohnya adalah A membuat perjanjian dengan B ketika menjual

apotiknya, untuk tidak menjalankan usaha apotik dalam daerah yang sama

(Mariam Darus Badrulzaman, 1996: 11-12).

“Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu suatu

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang atau lebih lainnya” (Abdulkadir Muhammad, 2000:

224). “Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu


commit to user

36

perjanjian adalah sutau peristiwa hukum yang kongkrit” (Subekti, 1995:

122).

Melihat penjelasan diatas dapat juga disimpulkan pengertian bahwa

transaksi adalah suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan adanya

hubungan hukum bagi para pihak yang saling berhubungan. Suatu

transaksi lebih condong pada perjanjian yang melahirkan perikatan. Di

dalam transaksi terdapat unsur-unsur prestasi sesuai keterangan Pasal 1234

KUHPerdata yaitu antara lain unsur untuk memberikan sesuatu, berbuat

sesuatu dan tidak berbuat sesuatu dan didalam transaksi pasti ada pihak-

pihak yang saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih

lainnya untuk menyatakan suatu kemauan.

b. Asas-Asas Dalam Transaksi

Dalam mengkaji hal transaksi yang menimbulkan hubungan hukum

bagi para pihaknya, maka perlu memperhatikan beberapa asas-asas dalam

perjanjian. Didalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas, sebagai

berikut:

1) Asas kebebasan berkontrak, yaitu setiap orang bebas mengadakan

perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur ataupun belum oleh

undang-undang, asalkan tidak dilarang oleh undang-undang,

kesusilaan dan ketertiban umum. Asas ini diatur dalam Pasal 1338

KUH Perdata (Abdulkadir Muhammad, 2000: 225).

2) Asas konsensualisme, yaitu dapat ditemukan dalam Pasal 1320

KUHPerdata yang didalamnya terdapat istilah ”semua” yang

menunjukan memiliki kesempatan untuk menyatakan keinginannya

dalam suatu perjanjian.

3) Asas kekuatan mengikat, yaitu di dalam perjanjian terkandung asas

kekuatan mengikat artinya, terikatnya para pihak pada apa yang

diperjanjikan dan terhadap unsur lain sepanjang dikehendaki oleh

kebiasaan, kepatuhan dan kebiasaan akan mengikat para pihak.


commit to user

37

4) Asas kepercayaan, yaitu dalam suatu perjanjian harus dapat

menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu

sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.

5) Asas persamaan hak yaitu, menempatkan para pihak didalam

persamaan derajat, tidak ada perbedaan.

6) Asas keseimbangan, yaitu asas ini menghendaki kedua pihak untuk

memenuhi perjanjian itu.

7) Asas kepastian hukum, yaitu perjanjian sebagai suatu figur hukum

harus mengandung kepastian hukum (Mariam Darus Badrulzaman,

1994: 42-44).

c. Syarat Sahnya Transaksi

Dalam konstruksi hukum perdata, setiap transaksi (perjanjian) harus

memenuhi persyaratan yang telah lazim dan sudah lama dijadikan

pedoman di berbagai negara. Karena transaksi merupakan perikatan yang

berdasar pada perjanjian maka di dalam transaksi perlu memperhatikan

syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata atau

Burgerlijk Wetboek (BW), ada empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2) Kecakapan untuk membuat suatu periktatan;

3) Suatu hal tertentu;

4) Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena terkait

dengan subjek atau para pihak dalam transaksi. Sedangkan syarat ketiga

dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut objek

suatu transaksi atau perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi

maka transaksi bisa dimintakan untuk dibatalkan. Pihak yang dapat

meminta pembatalan ialah pihak yang menilai dirinya tidak cakap atau

tidak mampu bertindak atau pihak yang menilai dirinya telah dipaksa

untuk bertransaksi. Berbeda dengan syarat subjektif, apabila syarat objektif


commit to user

38

tidak terpenuhi maka transaksi dinyatakan batal demi hukum. Dengan kata

lain, perjanjian atau transaksi bisnis dianggap tidak pernah ada (Jurnal

Manajemen Dan Kewirausahaan, hal 130).

Dalam suatu transaksi terdapat suatu keadaan yang dinamakan

wanprestasi dan overmacht (keadaan memaksa). Wanprestasi artinya tidak

memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam

perikatan. Ada 3 keadaan debitur dikatakan dalam keadaan sengaja atau

lalai tidak memenuhi prestasi, yaitu:

1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;

2) Debitur memenuhi prestasi tapi tidak baik atau keliru;

3) Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.

Akibat dari wanprestasi adalah debitur wajib membayar ganti rugi

yang diderita kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata), risiko beralih pada

debitur sejak terjadi wanprestasi pada perikatan memberikan sesuatu

(Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata), debitur wajib memenuhi perikatan

(Pasal 1267 KUHPerdata), dalam perikatan timbal balik kreditur dapat

menuntut pembatalan/pemutusan perikatan (Pasal 1266 KUHPerdata).

Selain wanprestasi dalam suatu transaksi dapat timbul keadaan yang

disebut overmacht (keadaan memaksa) ialah keadaan tidak dipenuhinya

prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui

atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan. Dalam

keadaan memaksa, debitur tidak dapat dipersalahkan, karena keadaan ini

timbul diluar kemampuan dan kemauan debitur (Abdulkadir Muhammad,

2000: 203-205). Tentang overmacht ini diatur didalam Pasal 1244 dan

Pasal 1245 KUHPerdata.

d. Transaksi Dalam Perbankan

Dari pengertian transaksi sebelumnya, dapat disimpulkan pengertian

transaksi perbankan. Transaksi Perbankan adalah suatu perbuatan hukum


commit to user

39

dari hubungan hukum yang tercipta antara subyek-subyek yaitu pihak bank

dengan nasabah yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu

hal, dalam hal ini adalah melaksanakan pelayanan jasa yang merupakan

kegiatan usaha bank yang diberikan untuk melayani nasabah mulai dari

jasa Kliring, Inkaso, Letter Of Credit, Bank Garansi, Bank Card hingga

kegiatan transfer dana.

4) Tinjauan Umum Tentang Transfer Dana

a. Pengertian Transfer Dana

Pengertian transfer secara umum adalah pengiriman uang lewat

bank. Transfer dapat pula diartikan pemindahan uang dari rekening yang

satu ke rekening yang lain dengan berbagai tujuan (Kasmir, 2004: 148).

Transfer (remittance) merupakan lalu lintas pembayaran modern yang

dilakukan antarkota atau antar Negara. Transfer antarnegara hanya dapat

dilakukan oleh bank devisa.

Transfer adalah pengiriman uang antarkota atau antar negara yang

dilakukan melalui bank. Transfer ini sangat praktis, ekonomis, dan aman

terutama untuk pengiriman uang yang jumlahnya banyak. Transfer

merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota,

atau keluar negeri. Lama pengiriman tergantung dari sarana yang

digunakan untuk mengirim, demikian juga dengan besarnya biaya kirim

juga sangat tergantung dari sarana yang digunakan (H. Malayu S.P.

Hasibuan, 2002: 123).

Menurut suatu jurnal internasional, pengertian transfer adalah

sebagai berikut:

“Under the Uniform Fraudulent Transfer Act (“UFTA”), a transfer

is every mode, direct or indirect, absolute or conditional, voluntary or

involuntary, of disposing or parting with an asset or an interest in an


commit to user

40

asset, including the creation of a lien or other encumbrance”. (The

Banking Law Journal, pg 512).

Terjemahannya adalah sebagai berikut:

Di bawah Undang-Undang Transfer Palsu Uniform ( "UFTA"),

sebuah transfer adalah setiap modus, langsung atau tidak langsung,

mutlak atau bersyarat, sukarela atau keterpaksaan dari penempatan yang

sama atau berpisah dengan aset atau kepentingan dalam aset, termasuk

penciptaan atau beban lain.

Dana bank atau Loanable Fund adalah sejumlah uang yang dimiliki

dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana bank ini

dari dana sendiri (intern) yaitu dana yang bersumber dari dalam bank dan

bersifat tetap dan dan asing (ekstern) yaitu dana yang bersumber dari pihak

ketiga. Dana bank ini digolongkan atas Loanable Funds, Unloanable

Funds, Equity Funds. Loanable Funds, yaitu dana yang selain digunakan

untuk kredit juga untuk secondary reserves dan surat-surat berharga.

Unloanable Funds, yaitu dana yang semata-mata hanya dapat digunakan

sebagai primary reserve. Equity Funds, yaitu dana yang dapat dialokasikan

terhadap aktiva tetap, inventaris dan penyertaan (H. Malayu. S.P.

Hasibuan, 2002: 56).

Adapun jenis sumber-sumber dan bank antara lain:

1) Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

2) Dana yang berasal dari masyarakat luas

3) Dana yang bersumber dari lembaga lain (Kasmir, 2004 : 62).

Transfer dana menurut penjelasan di atas dapat pula disimpulkan

pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain dengan

berbagai tujuan dimana dana itu merupakan sejumlah uang yang dimiliki

dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya.


commit to user

41

b. Pelaku Transfer Dana

Pelaku Transfer terdiri dari:

1) pengirim atau remitter adalah nasabah yang mengirimkan uangnya

kepada penerima melalui bank.

2) bank pengirim atau remitting bank yang mengirimkan uang baik atas

permintaan nasabah maupun untuk kepentingan bank sendiri.

3) bank pembayar atau paying bank adalah bank yang membayarkan

transfer kepada penerima.

4) penerima atau payee adalah nasabah yang berhak menerima uang

kiriman.

5) bank pemberi ganti atau reimbursing bank adalah bank yang akan

mengganti uang yang telah dibayarkan oleh bank pembayar. Bank

pengganti bisa kantor cabangnya atau bank-bank lainnya mendapat

permintaan dari bank pengirim.

Pencairan transfer dapat dilakukan dengan cara pencairan secara

tunai, pencairan dengan cara memasukkan kedalam rekening Koran atau

buku tabungan penerimanya (H. Malayu S.P. Hasibuan, 2002: 123-124).

c. Klasifikasi Terhadap Model-Model Pengiriman Uang

Transfer Masuk adalah kiriman uang yang diterima bank yang

dikirim bank lain, baik bank antarkota dalam negeri maupun antar bank

mancanegara. Transfer Keluar adalah pengiriman uang dari suatu bank

kepada bank lain yang dilakukan antarkota atau antarnegara. Transfer

keluar dilakukan atas permintaan nasabah bank atau untuk kepentingan

bank itu sendiri LLG (Lalu Lintas Giro) antar kantornya. Transfer Keluar

dalam negeri dinyatakan dengan valuta sendiri (rupiah), sedangkan

transfer keluar untuk mancanegara dinyatakan dalam valuta asing.

Nasabah pengirim transfer keluar harus memberikan jati dirinya dan jati

diri penerimanya, uang yang dikirimkan telah disetorkan secara efektif ke

bank, pencairan transfer harus dijelaskan (tunai/masuk rekening), jenis


commit to user

42

transfer pengirimannya harus ditentukan nasabahnya. Selain itu jenis

transfer dana yang lain adalah:

1) Transfer dengan surat (mail-transfer)

2) Transfer dengan wesel/cek bank

3) Transfer dengan telex-telegram (TT)

4) Transfer dengan faksimili

5) Transfer dengan buku tabungan dan ATM

6) Transfer dengan lalu lintas giro (LLG) (H. Malayu S.P. Hasibuan,

2002: 125-126).

Sarana yang digunakan dalam jasa transfer tergantung dari keinginan

nasabah. Sarana yang dipilih mempengaruhi kecepatan digunakan adalah

surat, telex, telepon, faksimile, online computer dan sarana lainnya.

1) Manfaat jasa kiriman uang atau transfer bagi nasabah

a) pengiriman uang lebih cepat

b) aman sampai tujuan

c) pengiriman dapat dilakukan lewat telepon dengan melalui

pembebanan rekening

d) prosedur mudah dan murah

2) Benefit pemberian jasa kiriman uang atau transfer bagi bank

a) biaya kirim

b) biaya provisi dan komisi

c) pelayanan kepada nasabah (Johannes Ibrahim, 2004: 123-124).

Dalam hubungan dengan sistem pengiriman uang di jaman modern

ini, model pengiriman uang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Jika digunakan sarana pengiriman sebagai kriteria.

Terdiri dari :

a) Pengiriman Via Surat (kantor pos) atau mail transfer/ mail order,

yang antara lain dilakukan dengan :


commit to user

43

(1) Cek

(2) Banker’s Draft

(3) International Money Order

(4) International Payment order

b) Pengiriman via telegram/elektronik, yaitu melalui :

(1) Telegraphic Tranfer (TT)

(2) Girobank/ Post Office

(3) SWIFT

2) Jika digunakan keterlibatan bank sebagai kriteria.

Terdiri dari :

a) Credit Transfer

b) Debit Transfer

3) Jika digunakan pemakaian sarana teknologi sebagai kriteria.

Terdiri dari :

a) Paper Based Transfer

b) Electronic Transfer

4) Jika digunakan route instruksi transfer dana sebagai kriteria.

Terdiri dari :

a) Transfer 1 (satu) bank

b) Transfer 2 (dua) bank

c) Transfer 3 (tiga) bank

5) Jika digunakan lokasi pelaku pengiriman.

Terdiri dari Transfer International dan Transfer Domestik (Munir

Fuady, 2004: 89-90).


commit to user

44

Dalam penelitian ini transfer dana dilakukan menggunakan sarana

Anjungan Tunai Mandiri dan merupakan jenis klasifikasi transfer dana

berdasarkan Pemakaian Sarana Teknologi sebagai Kriteria. Transfer

menggunakan ATM seperti ini dapat disebut juga dengan transfer dana

elektronik. Karena merupakan transfer dana elektronik penggunaan ATM

ini termasuk di dalam suatu transaksi elektronik dengan pemakaian

sistem elektronik dalam pelaksanaannya. Transaksi Elektronik adalah

“perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer,

jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya” (Pasal 1 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik). Sedangkan Sistem Elektronik adalah “serangkaian

perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,

mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi

Elektronik” (Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Menurut suatu jurnal internasional, pengertian transfer dana

elektronik (Electronic Fund Transfer) adalah “Inter-bank EFT uses on-

line transactions carried out on private networks to transfer funds; the

bank plays the role of both payer and payee. Such transfers occur

between a bank and its customers, or a bank and another bank. In

contrast to a check payment, which requires several actual cryptographic

processing days and manual efforts like signature verification, check

sorting, and information capture, EFTs are same-day, almost

instantaneous payments” (Journal of Electronic Commerce Research, pg

17).

Terjemahannya adalah sebagai berikut:

Antar bank Transfer Dana Elektronik menggunakan on-line transaksi

dilakukan pada jaringan swasta untuk mentransfer dana; bank


commit to user

45

memainkan peran baik pembayar dan penerima pembayaran. Pengalihan

seperti terjadi antara bank dan pelanggannya, atau sebuah bank dan bank

lain. Berbeda dengan pembayaran cek, yang memerlukan beberapa

pengolahan kriptografi, sebenarnya hari dan upaya manual seperti

verifikasi tanda tangan, cek menyortir, dan informasi menangkap,

Electronic Fund Transfer dilakukan pada hari yang sama, hampir

seketika pembayaran.

Electronic transfer merupakan transfer dana dimana 1 (satu)

atau lebih bagian dalam transfer dana yang dahulu digunakan dengan

memakai warkat (secara fisik) kemudian diganti dengan menggunakan

teknik elektronik. Bagian–bagian dalam Transfer dana yang dahulunya

memakai paper based, tetapi kemudian diganti dengan sistem elektronik

adalah sebagai berikut :

1) Pengiriman pesan elektronik di antara bank pengirim dan bank

penerima dirubah dengan instruksi pembayaran via teleks, SWIFT

(The Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunications)

atau hubungan computer to computer.

2) Data–data penting yang dibuat dengan sistem data yang terekam

dengan mesin.

3) Penggunaan data, terminologi dan dokumentasi pengiriman yang

standar.

4) Pembuatan instruksi transfer dengan komputer.

5) Menciptakan sistem elektronik baru yang tidak sekedar

menggantikan sistem lama yang berdasarkan paper based (Munir

Fuady, 2004: 103-104).

Ada beberapa ciri dari transfer elektronik yang membedakannya

dengan sistem konvensional yang memakai warkat (paper based). Ciri-

ciri transfer elektronik tersebut adalah sebagai berikut :


commit to user

46

1) Pemakaian Sistem Elektronik Yang Canggih

Pemanfaatan sistem elektronik dan teknologi yang canggih dalm

proses transfer dana berupa telegraph, teleks, telepon, computer to

computer, mesin ATM bahkan internet merupakan teknologi yang

memegang peranan penting saat ini untuk proses transfer dana.

Proses pengiriman uang menjadi lebih cepat, praktis, efisien dan

aman. Pemakaian alat-alat canggih dapat memenuhi kebutuhan

unsur-unsur tersebut jika dilengkapi dengan aturan main dan alat

pengamanan yang jelas.

2) Batch Transmission

Transmisi ramai-ramai (batch transmission) merupakan ciri lain

dari transfer elektronik ini. Batch Transmission adalah beberapa

transfer yang diakumulasikan menjadi 1 (satu) dan dilakukan sekali

transfer untuk keseluruhan transfer tersebut. Batch ini seringnya

diberikan atau dipertukarkan antarsatu bank ke bank lain (interbank).

3) Transfer Yang Lebih Mengaktifkan Nasabah

Sistem dimana nasabah pengirim uang yang lebih berperan

dalam kegiatan yang sebelumnya dilakukan oleh pegawai bank.

Transfer uang hanya dapat dilakukan oleh nasabah pengirim uang

dengan memasukan data ke dalam sistem perbankan dan diproses

langsung oleh sistem komputer perbankan tanpa ada pihak pegawai

bank yang ikut campur. Dalam hal ini disertai dengan kode rahasia

seperti nomor Personal Indentification Number (PIN).

Beberapa perangkat yang digunakan dalam sistem transaksi

yang mengaktifkan nasabah adalah sebagi berikut :

a) Cash Dispenser

b) Point-of Sale Terminal


commit to user

47

c) Mesin ATM

d) Online Computer Terminal

e) Home Banking Terminal, dan lain-lain

4) Pergantian Terhadap Beberapa Langkah Dalam Sistem Warkat

Dalam hal apa yang dulunya digunakan warkat, sekarang ini

digunakan sistem elektronik, diantaranya adalah penggantian

instruksi warkat dengan magnetic tape, peralatan memori komputer,

dan pengiriman instruksi kredit transfer dengan peralatan

telekomunikasi (Munir Fuady, 2004: 119-122).

Dilain pihak dalam transaksi online setiap konsumen bertindak atas

namanya sendiri tanpa berhubungan dengan konsumen lain masing-

masing beroperasi secara terpisah dari yang lain karena konsumen tidak

mengetahui adanya konsumen lain atau tidak dapat berkomunikasi

dengan konsumen lain tersebut (Assafa Endeshaw, 2001: 408).

d. Alas Hukum Mengenai Transfer Uang Via Bank

Dasar hukum transfer uang via bank adalah sebagai berikut :

1) Ketentuan Dibidang Perbankan

Pasal 6 huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

berbunyi sebagai berikut :

“Usaha Bank Umum meliputi :

e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri,

maupun untuk kepentingan nasabah”.


commit to user

48

Dari ketentuan dalam Pasal 6 huruf (e) tersebut cukup jelas

ditentukan memang suatu bank umum dapat melakukan suatu

transfer uang.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Sejauh mana yang menyangkut dengan transfer dana via bank

yang menggunakan surat-surat berharga berlaku ketentuan Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang, sebagai berikut :

a) Pengaturan tentang surat wesel, dalam Pasal 100 sampai dengan

pasal 173 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

b) Pengaturan tentang surat sanggup, dalam Pasal 174 sampai

dengan 177 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

c) Pengaturan tentang Cek, dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal

229 d Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang

berbagai aspek hukum yang berkenaan dengan transfer uang via

bank, khususnya berkenaan dengan aspek hukum kontrak. Apabila

diterapkan ketentuan tentang kontrak dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata terhadap kontrak antar nasabah pengirim transfer

dengan bank, terdapat 3 (tiga) kemungkinan jawaban sebagai

berikut:

a) Kontrak pengiriman uang merupakan kontrak titipan barang

dalam hal ini bank adalah pihak penitip, vide Pasal 1694 sampai

dengan Pasal 1739 KUHPerdata

b) Kontrak Pengiriman uang merupakan kontrak untuk melakukan

jasa tertentu oleh bank, vide Pasal 1601 KUHPerdata


commit to user

49

c) Yang lebih reasonable adalah memberlakukan kontrak

pengiriman uang sebagai kontrak khusus yang tidak masuk

kedalam kontrak bernama dalam KUHPerdata, sehingga

ketentuan umum saja yang berlaku, mulai dari Pasal 1233

sampai dengan Pasal 1456 KUHPerdata. Selebihnya berlaku

ketentuan dalam kontrak yang dibuat para pihak, dan ketentuan

perbankan, baik syarat-syarat yang diatur oleh Bank itu sendiri

maupun oleh peraturan yang di keluarkan oleh Pemerintah

(Munir Fuady, 2004: 126-129).

5) Tinjauan Umum Tentang Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

a. Pengertian Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

"Electronic Commerce merujuk secara umum kepada semua bentuk

transaksi yang berkaitan dengan aktifitas komersial, baik organisasi

maupun individual, yang berdasarkan pada pemrosesan dan transmisi

data yang digitalisasikan, termasuk teks, suara, dan gambar" (OECD,

1997).(http://blog.politekmalang.ac.id/..../200905158analisis%20data%2

0biaya%20dan%20manfaat%20tentang%20ecommerce). Komputer dan

teknologi yang berkaitan telah mengambil alih dimana-mana mulai dari

pengambilan uang dengan ATM, sistem kendali pesawat, peralatan

rumah sakit, manufaktur sampai komunikasi. Dalam semua bidang

tersebut, komputer nampaknya membawa perubahan radikal dan

fundamental mengubah segala sesuatunya yang dilakukan. Dari

pengertian E-commerce diatas ATM merupakan bagian dari E-

Commerce.

Allen H.Lapis dan Thomas R.Marshal dikutip BTN Pasal 1

menyatakan “Automatic Teller Machine (ATM) atau anjungan tunai

mandiri adalah alat kasir otomatis tanpa orang, ditempatkan di halaman

atau di luar pekarangan bank yang sanggup menyelesaikan pembayaran

uang tunai dan mengenai transaksi-transaksi keuangan yang rutin ” (H.


commit to user

50

Malayu S.P. Hasibuan, 2002: 167). Sedangkan menurut Surat Keputusan

Direksi Bank Indonesia “Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah

kegiatan kas yang dilakukan secara elektronis untuk memudahkan

nasabah dalam rangka menarik atau menyetor dana secara tunai,

melakukan pemindahbukuan, dan memperoleh informasi mengenai saldo

rekening nasabah” (H. Malayu S.P. Hasibuan, 2002: 167).

b. Bank Card

Bank Card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank

yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat digunakan sebagai alat

pembayaran ditempat-tempat tertentu seperti supermarket atau pasar

swalayan, restoran, tempat hiburan dan tempat lainnya. Di samping itu

dengan kartu ini juga dapat diuangkan diberbagai tempat seperti ATM

(Automatic Teller Machine atau Anjungan Tunai Mandiri). ATM

biasanya tersebar diberbagai tempat strategis seperti di pusat

perbelanjaan, hiburan dan perkantoran. Jenis-jenis bank card:

1) charge card; adalah suatu sistem dimana pemegang kartu harus

melunasi semua penagihan yang terjadi secara sekaligus pada saat

jatuh tempo.

2) credit card; adalah suatu sistem dimana pemegang kartu dapat

melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya secara angsuran pada

saat jatuh tempo.

3) debet card; pembayaran atas penagihan nasabah melalui pendebetan

atas rekening yang ada dibank dimana pada saat melakukan

transaksi.

4) smart card; merupakan kartu yang berfungsi sebagai rekening

terpadu, kartu ini dapat dihubungkan dengan rekening pribadi dan

dapat menyimpan dan memperbaharui data dalam microchip,

sehingga pemegang kartu dapat mengetahui keadaan semua

rekeningnya.


commit to user

51

5) private label card; merupakan kartu yang bukan diterbitkan oleh

bank, melainkan oleh suatu badan usaha seperti supermarket, hotel,

dan perusahaan lainnya. Pemakaian kartu ini hanya terbatas pada

perusahaan yang mengeluarkannya (Johannes Ibrahim, 2004: 128-

129).

Kartu ATM yang digunakan dalam transaksi transfer dana termasuk

Debet Card, karena kartu debet dan kartu ATM adalah kartu khusus

yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening yang dapat

digunakan untuk bertransaksi secara elektronis atas rekening tersebut.

Pada saat kartu digunakan bertransaksi, akan langsung mengurangi dana

yang tersedia pada rekening. Apabila digunakan di mesin ATM, maka

kartu itu disebut kartu ATM, jika digunakan untuk bertransaksi

pembayaran dan belanja non tunai dengan mesin EDC maka disebut

Kartu Debet. Kedua kartu ini sebagai alat Bantu untuk melakukan

transaksi dan memperoleh informasi perbankan secara elektronis Jenis

transaksi yang tersedia antara lain penarikan tunai, setoran tunai, transfer

dana, pembiayaan dan pembelanjaan. Jenis informasi yang

tersedia adalah informasi saldo dan

informasi kurs (http://www.bi.go.id/nk/rdonyres/BBE21279-B0594CO4-

BBE8 E2D58360DB06/1465/MengenalKartuDebitdanATM.Pdf).

c. Manfaat dan Pelayanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

ATM Card adalah kartu keanggotaan ATM yang diberikan oleh bank

penerbit kepada nabahnya yang didalamnya terdapat identitas bank dan

pemegangnya serta nomor kartu. Setiap pemegang kartu ATM ini

mempunyai satu Personal Identification Number (PIN) yang harus

dirahasiakan dengan baik sehingga kartu tidak dapat disalahgunakan

orang lain. Keuntungan ATM bagi bank adalah :

1) menarik rekening baru

2) meningkatkan neraca rata-rata


commit to user

52

3) mengurangi biaya tenaga kerja

4) menambah pendapatan dari biaya pelayanan ATM

5) fleksibilitas lokasi ATM

6) meningkatkan costumer service (H. Malayu S.P. Hasibuan, 2002:

167-168).

ATM ini merupakan mesin yang dapat melayani kebutuhan nasabah

secara otomatis setiap saat (24 jam) dan 7 hari dalam seminggu termasuk

hari libur. Pelayanan yang diberikan oleh ATM antara lain:

1) penarikan uang tunai

2) tempat untuk memesan buku cek dan builyet giro

3) tempat untuk meminta rekening Koran

4) tempat untuk melihat dan mengecek saldo rekening nasabah

5) pembayaran listrik, telepon dan pembayaran lainnya.

Sedangkan manfaat lainnya yang diberikan oleh ATM adalah:

1) praktis dan mudah dalam pengoperasian ATM

2) melayani keperluan nasabah 24 jam termasuk hari libur

3) menjamin keamanan dan privacy

4) kemungkinan mengambil uang tunai lebih dari 1 kali

5) terdapat di berbagai tempat-tempat yang strategis (Kasmir, 2004:

182).


commit to user

53

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Aktivitas Perbankan

Nasabah Bank

Transaksi Perbankan

Transfer Dana Via ATM

Masalah Bagi Nasabah

Perlindungan Hukum

Asas Perlindungan Nasabah Bank

Belum ideal

Ideal Harus Disempurnakan


commit to user

54

Keterangan Bagan :

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta pembangunan

nasional di Indonesia sangat di pengaruhi oleh sektor usaha perbankan. Segala

transaksi kelancaran perekonomian sangat banyak menggunakan jasa dunia

perbankan. Nasabah adalah konsumen pengguna jasa perbankan yang terikat

hubungan hukum dengan bank sebagai pelaku usaha dalam suatu perjanjian

keanggotaan bank yang disepakati diawal pembukaan rekening maupun saat

menggunakan suatu layanan jasa perbankan. Dalam Undang-undang Nomor 7

Tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

disebutkan berbagai aktivitas perbankan, dari kelembagaan hingga kegiatan usaha

yang dijalankan oleh bank. Dengan adanya kemajuan teknologi dan sistem

elektronik, dunia perbankan dalam kegiatan usahanya ingin memberikan

pelayanan yang terbaik pula dengan mengikuti perkembangan teknologi dan

sistem informasi, dalam hal ini dengan menawarkan jasa layanan transfer dana

kepada masyarakat dengan penggunaan ATM yang lebih canggih, cepat, dan

efisien dibandingkan dengan metode sebelumnya yaitu dengan menggunakan

sistem warkat. Transfer dana melalui ATM ini merupakan suatu transaksi

elektronik sehingga disebut dengan Electronic Fund Transfer.

Penggunaan ATM ini sangat menguntungkan karena lebih menghemat

waktu dan biaya. Namun dalam penggunaan alat elektronik dalam suatu transfer

dana (secara elektronik) khususnya ATM memilki kelemahan dan juga rentan

terhadap kesalahan atau penipuan dan permasalahan lainnya dibandingkan dengan

transfer uang dengan warkat (paper based). Keamanan dan perlindungan nasabah

pun menjadi lebih rentan dengan penggunaan sistem elektronik ini.

Dari penggunaan ATM sering banyak menimbulkan risiko bagi nasabah dan

menjadikan suatu konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat. Kebanyakan

penggunaan jasa ini banyak menimbulkan kerugian dan masalah bagi nasabah

bank. Pihak Nasabah sering tidak mendapat perlindungan yang wajar oleh hukum,


commit to user

55

sehingga perlu adanya suatu payung hukum (umbrella act) sebagai suatu bentuk

perlindungan terhadap nasabah.

Di Indonesia telah ada political will yang dikeluarkan oleh pemerintah

untuk menjamin secara hukum perlindungan akan kepentingan nasabah bank.

Diantaranya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan serta Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta karena

dunia perbankan memberikan pelayanan jasa yang menggunakan suatu perangkat

elektronik maka perlindungan hukum bagi nasabah bank juga terkandung didalam

ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut

sebenarnya telah dapat diketahui bahwa ada ketentuan secara hukum perlindungan

terhadap nasabah bank. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut memang

tidak secara khusus diatur mengenai transaksi transfer dana secara elektronik,

yang mana dalam permasalahan yang diangkat berkaitan dengan ATM, tetapi saat

ini dalam penggunaan sarana ATM masih berlaku ketentuan tersebut meskipun

belum ideal dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam

transaksi transfer dana menggunakan ATM. Tentunya untuk memberikan

perlindungan yang ideal, ketiga undang-undang tersebut lebih disempurnakan

dengan pencantuman ketentuan yang bermaksud secara khusus untuk mengatur

perlindungan nasabah dalam transaksi perbankan yang dilakukan secara

elektronik dengan tetap berlandaskan pada asas perlindungan nasabah yang telah

disebutkan dalam undang-undang tersebut.


commit to user

56

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Terhadap Penggunaan

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Pada Transaksi Transfer Dana

Bank merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit

dan jasa-jasa kepada masyarakat. Dalam melaksanakan usahanya bank berasaskan

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Sebagai lembaga

kepercayaan bank dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi

masyarakat pengguna jasa perbankan dan selalu memperhatikan kepentingan

pengguna jasanya. Dalam pelaksanaan kegiatan bank maka akan ada keterkaitan

berbagai kepentingan hukum yang perlu untuk mendapat perlindungan hukum itu

sendiri. Para pihak yang terkait itu bukan hanya pihak bank akan tetapi juga

pengguna jasa perbankan yang disebut dengan nasabah baik itu nasabah debitur,

nasabah deposan, ataupun nasabah nondebitur-nondeposan. Selain itu perbankan

sebagai suatu badan usaha dan nasabah sebagai konsumen/pengguna jasa

perbankan tidak lepas dari perlindungan hukum nasional karena keterkaitan antara

pihak-pihak tersebut dapat membawa konsekuensi dan akibat hukum bagi

masing-masing pihak.

Bank dan nasabahnya terikat dalam suatu hubungan hukum baik kontraktual

dan nonkontraktual, tetapi di Indonesia yang berlaku dan diakui adalah hubungan

hukum secara kontraktual. Dasar hubungan bank dan nasabah secara kontraktual

terdapat didalam Buku III KUHPerdata Tentang Perikatan, yaitu Pasal 1338 ayat

(1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Selain itu

hubungan antara bank dan nasabah juga dapat dikatakan hubungan antara pelaku

usaha dengan konsumennya. Bank adalah pelaku usaha karena merupakan suatu

badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang ekonomi sedangkan


commit to user

57

nasabah adalah konsumen yang menggunakan jasa-jasa dalam kegiatan usaha

yang dijalankan oleh bank. Bank menyediakan pelayanan kepada nasabahnya

dalam bentuk pelayanan jasa perbankan. Bentuk jasa-jasa perbankan selalu

mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Jasa yang ditawarkan oleh bank

antara lain adalah jasa kliring, inkaso, safe deposit box, traveller’s cheque,

pengiriman uang (transfer), dan lain-lain.

Perkembangan teknologi membuat segala transaksi menjadi semakin mudah,

cepat dan efisien tidak terhalang oleh ruang, jarak dan waktu bagi para pelaku

transaksi. Tanpa terkecuali dalam kegiatan transaksi perbankan. Saat ini kegiatan

perbankan ini sudah demikian meluas dikalangan masyarakat. Dalam menunjang

peningkatan aktivitas perbankan ke arah yang lebih maju, maka bank dalam

menunjang kegiatannya menggunakan kecanggihan teknologi, maka usaha-usaha

perbankan menjadi semakin modern dengan penggunaan komputer maupun

perangkat elektronik lainnya di bidang perbankan, sehingga semakin memberikan

kenyamanan dan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya

kepada para nasabah bank.

Pada penelitian hukum ini transaksi perbankan yang akan dikaji adalah

mengenai Transaksi Transfer Dana dengan menggunakan Anjungan Tunai

Mandiri (ATM). Dahulu orang melakukan transaksi transfer dana menggunakan

sistem warkat (paper based), sedangkan saat ini orang lebih menyukai

menggunakan teknologi transfer dana yang terbaru yaitu menggunakan Anjungan

Tunai Mandiri. Transaksi Transfer Dana menggunakan sarana Anjungan Tunai

Mandiri (ATM) ini termasuk dalam transfer dana elektronik (Electronic Transfer),

karena jenis transfer dana ini merupakan jenis transfer dana berdasarkan

pemakaian sarana teknologi transfer dana yang dahulu dilaksanakan dengan

memakai warkat (secara fisik) kemudian saat ini telah diganti dengan

menggunakan teknik elektronik.


commit to user

58

Transfer Dana Via ATM ini sangat dirasakan betul manfaatnya oleh

masyarakat (nasabah) pengguna layanan perbankan ini. Penggunaan kecanggihan

teknologi ini sangat membantu nasabah bertransaksi secara cepat, aman, efisien,

praktis dan mudah dalam pengoperasiannya. Nasabah dapat melakukan transaksi

di berbagai tempat dimana ATM itu berada dalam waktu 24 jam termasuk hari

libur. Hal ini sangat memperlancar dan mempermudah transaksi nasabah, karena

nasabah tidak perlu datang mengantri lagi ke bank, karena ATM ini dapat

sewaktu-waktu digunakan.

Namun perlu disadari bahwa penggunaan kecanggihan teknologi tidak

selamanya berjalan dengan baik dan tanpa menimbulkan masalah. Sebagai produk

teknologi yang canggih, dengan semakin canggihnya sistem elektronik dalam

penggunaan ATM itu, ternyata tingkat kehambatannya juga semakin canggih.

Begitu juga dengan penggunaan Transfer Dana via ATM ini. Selain banyak

dirasakan manfaatnya tetapi terkadang ada banyak permasalahan hukum yang

muncul dari penggunaan ATM ini. Masalah yang terjadi seringkali menimbulkan

kerugian bagi pihak nasabah bank pengguna layanan ATM ini. Berbagai kasus

sering terjadi dengan adanya penggunaan ATM dalam transfer dana oleh nasabah

bank. Kedudukan nasabah yang lemah dan terkadang tidak mengetahui seluk-

beluk produk jasa yang dikeluarkan oleh bank membuat hak-hak dan kepentingan

nasabah tidak terjamin. Sering kita mengetahui bahwa pihak bank selalu ada di

posisi yang paling diuntungkan dalam setiap permasalahan yang terjadi.

Pertanggungjawaban pihak bank sebagai penyelenggara layanan ATM ini

dirasakan sangat kurang dan mengesampingkan kepentingan nasabahnya. Banyak

kasus yang terjadi terkait dengan transfer dana menggunakan ATM ini, dan

kebanyakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen belum terlalu difokuskan.

Beberapa contoh kasus berkaitan dengan permasalahan transfer dana

menggunakan ATM, yaitu pada tanggal 2 Agustus 2008 pukul 19.07 WIB,

seorang nasabah mengirimkan transfer dana menggunakan ATM sebuah Bank A


commit to user

59

ke rekening Bank B lain yang berbeda atas nama seseorang dengan menggunakan

fasilitas ATM Bersama. Namun, hingga saat ini dana yang ditransfer tidak

diterima oleh pihak yang dituju. Berdasarkan struk ATM dan rekening koran dana

nasabah sudah terkirim. Hal ini sangat merugikan nasabah karena pihak yang

dituju menganggap nasabah wanprestasi dalam pelunasan kredit mobil karena

terlambat. Akibatnya nasabah didenda atas tidak diterimanya transfer tersebut

hingga lewat waktu 23 hari. Persoalan ini sebetulnya sudah nasabah laporkan ke

Bank A UPN Veteran, dan Bank A cabang Pondok Labu pada tanggal 14 Agustus

2008. Selain itu juga telah nasabah juga menyampaikan ke Phone Plus Bank A

tersebut. Sayangnya nasabah diminta untuk menunggu kabar selanjutnya padahal

semakin lama penyelesaian ini nasabah semakin besar membayar denda

keterlambatan. Nasabah terus terang mengharap persoalan ini diselesaikan

secepatnya. Selain itu nasabah mengharap ganti rugi atau siapa pun yang terkait

sebesar denda yang dibebankan pada nasabah oleh pihak yang

dituju(http://suarapembaca.detik.com/read/2008/08/26/180539/995075/283/transf

er-atm-bersama-terkirim-tapi-tidak-diterima.).

Kasus lain yang terjadi baru-baru ini adalah masalah pembobolan ATM.

Kasus pembobolan uang nasabah melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

terjadi di Bali. Hingga Rabu 20 Januari 2010, sudah ada laporan hampir 20

nasabah yang tersebar di Denpasar, Kuta, Gianyar, empat di antaranya warga

asing yang tinggal di Bali terkait dengan kehilangan dana di ATM. Kepala

kepolisian kota besar Denpasar Komisaris Besar I Gede Alit Widana

menyarankan kepada nasabah jika terpaksa harus melakukan transaksi melalui

ATM, setelah selesai, kartu dimasukkan lagi dan melakukan acak PIN lalu tekan

pembatalan atau cancel. Ini dilakukan untuk mengelabui pelaku jika mereka

memasang kamera pengintai untuk mereka aktivitas nasabah. Laporan di Polsek

Denpasar Selatan, Kuta, dan Poltabes Denpasar sebanyak 15, Polsek Ubud Ubud

kabupaten Gianyar 1, dan Polda Bali ada tiga laporan

(http://metro.vivanews.com/news/read/123203-belum-ada-korban-pembobolan-


commit to user

60

atm-di-jakarta). Modus pembobolan ATM diduga dilakukan dengan

menggunakan alat pencuri data nasabah yang disebut skimmer. Dari kasus

tersebut dapat diketahui bahwa ada permasalahan yang terjadi akibat penggunaan

ATM ini, bank kurang memperhatikan faktor keamanan informasi maupun

kondisi fisik dari perangkat transaksi perbankan, sehingga membuka peluang

kejahatan. Hal ini menyebabkan dana nasabah mengalir kepada orang-orang yang

tidak bertanggung jawab tentu saja ini membawa kerugian bagi nasabah.

Banyak hambatan yang terjadi dalam penegakkan perlindungan nasabah

dalam menghadapi persoalan yang muncul akibat transfer dana menggunakan

ATM. Hal ini dapat disebabkan karena minimnya pengetahuan nasabah tentang

dunia perbankan dan layanan jasa perbankan yang menggunakan sistem

elektronik, nasabah yang enggan ataupun belum menyadari betapa pentingnya

memperjuangkan hak-hak mereka. Ada beberapa kendala yang dialami sehingga

nasabah tidak mempersoalkan kerugian yang dialaminya secara hukum lewat

pengadilan. Pertama, ketidaktahuan nasabah bagaimana menuntut haknya ke

pihak bank. Kedua, kelemahan nasabah dari segi pembuktian karena nasabah

tidak ahli atau tidak menguasai teknologi transaksi di ATM. Ketiga, biaya perkara

di pengadilan tidak sebanding dengan uang nasabah yang hilang ketika

bertransaksi lewat ATM (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, hal 132-133),

dan faktor penghambat yang lain yang mungkin disebabkan dari pihak bank

sehingga banyak nasabah yang membiarkan kerugian yang dihadapi tidak

mendapat ganti rugi yang sesuai.

Kenyataan yang sering terjadi adalah pihak bank sering tidak memperhatikan

dan tidak menanggapi dengan baik laporan kerugian yang diterima nasabah.

Kurangnya rasa pertanggungjawaban bank untuk menyelesaikan permasalahan

yang dihadapi nasabah membuat pihak nasabah tidak mendapat perlindungan

yang wajar dari pihak bank. Melihat kondisi banyaknya kasus yang terjadi

mengenai transfer dana menggunakan ATM seperti ini maka perlu adanya


commit to user

61

perlindungan terhadap kepentingan nasabah sebagai konsumen jasa perbankan

agar tercipta kedudukan yang seimbang antara bank dengan nasabah. Dalam

mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi transfer dana

menggunakan ATM ini, maka perlu melihat pada:

1. Proses Transaksi Transfer Dana Menggunakan Anjungan Tunai Mandiri

Dalam proses pengunaan Transfer Dana menggunakan ATM tidak berbeda

dengan transfer dana secara elektronik lainnya. Dalam transfer dana

menggunakan ATM ini lebih mengaktifkan nasabah dalam proses

pelaksanaannya. Berbeda dengan sistem warkat (paper based) yang

menggunakan sistem teller, transfer dana menggunakan ATM ini dilakukan

sendiri oleh nasabah tanpa ada kehadiran dan campur tangan pihak pegawai

bank. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi transfer dana menggunakan

ATM ini adalah pihak nasabah dan pihak bank (meskipun tidak secara

langsung ikut dalam pelaksanaan transaksi karena tugas bank diwakilkan oleh

Mesin ATM). Berikut ini adalah skema Transaksi Transfer Dana Lewat

Anjungan Tunai Mandiri:

Transaksi

Transfer Dana

Gambar 2. Skema Transaksi Transfer Dana Lewat ATM

Nasabah

(Remitter)

Kartu ATM

· Produk Bank

· Nomor Rahasia untuk mengakses ATM yang disebut dengan PIN (Personal Identification Number)

Mesin ATM

· Produk Bank

· Sarana Alat Transaksi Elektronik Perbankan

Penerima

(payee)


commit to user

62

Dari skema tersebut dapat dilihat bahwa dalam transaksi transfer dana

menggunakan ATM pihak yang melaksanakan adalah nasabah itu sendiri.

Transaksi transfer dana dilakukan dengan bantuan mesin ATM dengan cara

memasukkan kartu ATM, kemudian memasukkan kode/nomor rahasia yang

hanya diketahui nasabah yang sering juga disebut dengan nomor PIN (Personal

Identification Number) yang terdiri dari 4 (empat) hingga 6 (enam) angka.

Setelah itu nasabah mengikuti petunjuk mesin ATM selanjutnya lalu memilih

pilihan menu transaksi lainnya yang tersedia di layar mesin tersebut,

dilanjutkan dengan memilih pilihan menu berikutnya yaitu “Transfer“,

kemudian memasukkan nomor kode bank yang dituju dan nomor rekening

penerima transfer lalu memasukkan jumlah uang yang akan di transfer dan

memasukkan nomor referensi jika ada. Setelah semua ketentuan pelaksanaan

transfer berdasarkan petunjuk pada mesin ATM telah selesai dilakukan,

nasabah mengambil kartu ATM miliknya kembali dan mesin ATM pun akan

mengeluarkan secarik kertas sejenis struk sebagai bukti transaksi transfer dana

yang dilakukan oleh nasabah pada saat itu juga.

Hubungan antara nasabah dengan bank terkait dengan transaksi transfer

dana melalui ATM, terjadi secara kontraktual, yaitu untuk mendapatkan

fasilitas ATM, nasabah terikat pada bank melalui perjanjian pembukaan

rekening oleh seseorang untuk menjadi nasabah pada suatu bank. Perjanjian

dibuat secara sepihak oleh bank, dan nasabah tinggal menerima atau menolak

perjanjian tersebut. Sebagai akibat hukum dari perjanjian tersebut, nasabah

harus mengikuti ketentuan dan syarat-syarat yang sudah disepakati. Di dalam

perjanjian permohonan pembukaan rekening, terdapat beberapa ketentuan dan

syarat-syarat umum mengenai tabungan pada suatu bank dan ditambahkan

kepada penabung perorangan dapat diberikan Bank Card yang berfungsi

sebagai Kartu ATM. Beberapa syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank

sehubungan dengan kartu ATMnya berkisar pada ketentuan sebagai berikut:


commit to user

63

a. Segala kerugian atas penyalahgunaan Kartu ATM dalam bentuk apapun

yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan penabung termasuk akibat

dari hilangnya kartu ATM menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnya.

b. Pemegang kartu bertanggung jawab penuh atas transaksi yang dilaksanakan

dengan menggunakan Kartu ATM.

c. Penggunaan kartu tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan umum pada

ketentuan penggunaan kartu ATM.

d. Kartu ATM tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apapun.

e. Kewajiban untuk mengingat nomor PIN (Personal Identification Number)

dan tidak memberitahukannya kepada orang lain.

Nasabah yang melakukan transaksi transfer dana menggunakan ATM

secara otomatis akan tunduk pada ketentuan bank yang bersangkutan, karena

mesin ATM adalah sarana alat transaksi yang dikeluarkan oleh bank dan

merupakan produk milik bank. Transaksi Elektronik terjadi pada saat

kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data,

identitas, nomor identifikasi pribadi (personal identification number/PIN) atau

sandi lewat (password). Dalam hal ini, nasabah melakukan transaksi transfer

dana sendiri, sedangkan pihak bank diwakilkan oleh mesin ATM. Meskipun

transaksi dilakukan antara nasabah dan mesin ATM, tetapi transaksi ini sah,

berdasarkan syarat-syarat sahnya transaksi dalam Pasal 1320 KUHPerdata

yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat

suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Oleh karena itu

meskipun tidak ada pihak bank yang menyaksikan, maka dalam transaksi

transfer dana via ATM oleh nasabah ini, bank bersangkutan dianggap telah

menerima transaksi transfer tersebut dan dianggap telah mengetahui adanya

perbuatan hukum tersebut, ketika nasabah telah memasukkan nomor PIN

kedalam Mesin ATM dan mengikuti syarat-syarat dan petunjuk dilayar mesin

ATM. Hal itu merupakan tanda telah terjadinya kesepakatan antara bank dan

nasabah untuk melakukan transfer dana.


commit to user

64

2. Masalah Bagi Nasabah

Berbagai permasalahan dapat terjadi sehubungan dengan penggunaan

suatu perangkat elektronik dalam transaksi transfer dana. Masalah yang sering

timbul dalam transaksi transfer dana menggunakan ATM oleh nasabah antara

lain karena:

a. Permasalahan pada ketimpangan saldo atau berkurangnya saldo milik

nasabah, atau masalah transfer yang dinyatakan batal oleh mesin ATM

padahal uang telah terdebet tetapi dana yang ditransfer ke rekening

penerima tidak sampai pada tujuan. Permasalahan tersebut dapat saja

terjadi karena:

1) Kesalahan ataupun kelalaian dari nasabah

Kesalahan ataupun kelalaian dari nasabah ini termasuk faktor

human eror, dari kesalahan ataupun kelalaian ini dapat mengakibatkan

salah kirim artinya transfer yang dikirim tidak akan sampai penerima

yang dituju, tetapi kepada rekening pihak lain. Kesalahan atau kelalaian

ini dapat juga dipengaruhi faktor kurangnya pengetahuan nasabah

terhadap ATM yang digunakan, atau nasabah yang kesulitan mengikuti

petunjuk yang terlihat di mesin ATM.

2) Gagal beroperasinya mesin ATM

Mesin ATM adalah sebuah perangkat yang dalam penggunaannya

memiliki keterbatasan dan seringkali mengalami kerusakan.

3) Terganggunya suatu jaringan link (jaringan sistem elektronik) yang

mengoperasikan jalannya mesin ATM

Terganggunya jaringan link yang menghubungkan perangkat

elektronik yang satu dengan perangkat elektronik yang lain dapat

menyebabkan terjadi keterlambatan pada transaksi transfer dana

ataupun terhambatnya proses transfer dana.


commit to user

65

4) Sistem keamanan yang lemah

Kesadaran menjaga keamanan informasi produk perbankan adalah

hal penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan bank terhadap

nasabahnya, karena hal ini menyangkut keamanan dana nasabah dan

transaksi perbankan yang dilakukan nasabah, hal ini juga

mempengaruhi kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi

perbankan tanpa terkecuali transaksi transfer dana secara elektronik

melalui ATM. Namun peningkatan standar keamanan ini belum

disadari betul oleh pihak bank sehingga pengawasan keamanan

informasi ini masih rendah. Misalnya, mesin ATM terletak di tempat-

tempat yang strategis maupun terletak diluar lingkungan bank dan

kadang keamanan dari letak mesin ATM itu ditempatkan kurang

terjamin (kurang aman), sehingga dapat membuka peluang bagi pihak-

pihak yang memiliki motif-motif tidak baik, dengan cara-cara tertentu

yang bertujuan mengambil keuntungan dari keberadaan ATM dan

menimbulkan kerugian bagi nasabah. Di dalam ruang ATM belum ada

pelindung tertentu sehingga membuat celah pihak lain menempatkan

alat-alat tertentu, untuk mencuri data/bisa mengetahui PIN (Personal

Identification Number) orang lain.

Akhir-akhir ini marak adanya penggunaan alat yang disebut

Skimmer dan Spycam dalam permasalahan penggunaan ATM.

Skimmer atau ATM Skimmer, adalah alat pencuri data nasabah yang

dipasang di mulut ATM, alat ini akan menyalin data si korban jika ia

memasukan kartu ATM melalui skimmer ini, setelah itu maka si

penjahat yang menempatkan skimmer pada lobang ATM akan memiliki

data nasabah pemilik ATM. Alat lain yang di gunakan penjahat untuk

sepenuhnya menguasai kartu ATM anda, selain Skimmer, ialah

Spycam. Alat ini berguna untuk merekam nomor PIN ATM, saat anda

mengetiknya di tombol keyboard. Spycam di tempatkan sangat

tersembunyi, tidak tampak oleh mata secara sekilas, dan di letakan


commit to user

66

sebaik mungkin agar dapat menyorot tombol keyboard ATM, sehingga

saat anda ketik PIN ia dapat merekamnya

(http//:melodanta.com/skimmer-dan-spycam-sebuah-alat-pembobol-

atm.html). Selain spycam dan skimmer alat lain yang digunakan pelaku

kejahatan adalah menggunakan Keylogger yang berbentuk seperti

keypad yang ada di ATM. Keypad palsu tersebut ditumpangkan diatas

keypad asli sehingga dapat digunakan untuk mengintip PIN nasabah.

Setelah semua informasi data nasabah terkumpul, informasi tersebut di

masukkan dalam kartu ATM blank yang kemudian dapat digunakan

untuk mencuri dana nasabah (http://pesona-

it.net/2010/01/23/bagaimana-penjahat-mengintip-atm-anda/).

5) Kurangnya sumber daya manusia (SDM) perbankan yang menguasai

teknologi

Perubahan sistem layanan jasa perbankan, dari secara manual dan

belum menggunakan kecanggihan teknologi, hingga saat ini

menggunakan teknologi terbaru, mengharuskan para pegawai bank

untuk menguasai teknologi tersebut dalam menunjang pelayanan jasa

perbankan. Dalam hal ini khususnya dalam hal transfer dana

menggunakan ATM yang dulunya menggunakan sistem warkat. Mesin

ATM adalah produk perbankan dan pegawai bank seharusnya

mengetahui seluk-beluk mengenai kartu ATM dan mesin ATM bank

bersangkutan. Minimnya kemampuan sumber daya manusia

menjadikan kurangnya penguasaan teknologi (gagap teknologi) akan

berdampak pada penyelesaian masalah yang terjadi dalam transfer dana

menggunakan mesin ATM jika terjadi permasalahan yang berkaitan

dengan teknologi yang digunakan dalam ATM tersebut.


commit to user

67

6) Ataupun hal-hal yang berkaitan dengan:

a) Penipuan (fraud)

Penipuan sering dilakukan dengan modus operandi sebagai

berikut:

(1) Penipuan oleh pegawai bank yang tidak jujur.

(2) Penipuan oleh pegawai dari nasabah pelaku transfer.

(3) Penyalahgunaan Customer-Activated Terminals.

(4) Penipuan dalam penggunaan mechine-readable instruction

yang disediakan oleh nasabah pengirim transfer.

(5) Penipuan karena adanya intersepsi, alterasi atau diberikannya

pesan palsu (false message) (Munir Fuady, 2004: 123).

Jika dikaitkan dengan transfer dana menggunakan ATM, hal

yang biasanya terjadi yaitu pengendapan dana oleh pihak bank

untuk mendapatkan bunga, penipuan/pencurian nasabah bank oleh

pegawai bank untuk kepentingan pribadi. Pihak pegawai bank

dapat berperan menimbulkan kerugian bagi nasabah, karena

biasanya pegawai bank lebih mengetahui data-data pribadi nasabah.

Penipuan ini tidak hanya dilakukan oleh pihak bank tetapi juga bisa

dilakukan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab selain

pegawai bank.

b) Kesalahan (errors)

Kesalahan sehubungan dengan transfer dana secara elektronik,

antara lain sebagai berikut:

(1) Kesalahan dalam penggunaan komputer.

(2) Belum adanya standar baku mengenai pengiriman messages.


commit to user

68

(3) Prosedur transfer yang belum ada standarnya.

(4) Pesan-pesan yang telah dilakukan recreasi kembali.

(5) Kegagalan komputer dan kesalahan dari Software (Munir

Fuady, 2004: 123).

Kesalahan ini bisa juga disebut dengan teknologi yang eror

yang menyebabkan keterlambatan, salah kirim dari transfer dana

menggunakan ATM. Mesin ATM menggunakan teknologi, dimana

kelemahan teknologi yang digunakan kadang membuat mesin tidak

beroperasi dengan baik. Teknologi yang bermasalah dapat

membuat mesin ATM mengalami kerusakan dan mempengaruhi

kelancaran transaksi transfer dana. Selain karena kesalahan

teknologi, permasalahan dapat juga terjadi karena diakibatkan

kesalahan pengunaan komputer (mesin ATM) oleh nasabah.

b. Munculnya masalah yang berkaitan dengan hak-hak nasabah sebagai

konsumen jasa perbankan untuk mewujudkan kewajiban bank sebagai

pelaku usaha atau dapat dikatakan merupakan permasalahan kesenjangan

antara cita-cita (Ius Constituendum) dengan kenyataan (Ius Constitutum),

yaitu antara lain:

1) Pelaku usaha sering tidak memperdulikan hak nasabah sebagai

konsumen, namun lebih mengutamakan keuntungan.

2) Pelaku usaha lebih dilindungi pemerintah karena dianggap memiliki

jasa besar dalam menopang perekonomian negara.

3) Pihak pelaku usaha mudah membeli kekuasaan untuk melindungi

kepentingannya terhadap tuntutan nasabah.


commit to user

69

4) Konsumen merasa rugi jika harus menuntut pelaku usaha karena antara

biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada ganti rugi yang didapatkan

(M. Ali Mansyur, 2007: 151).

Hal diatas merupakan beberapa hambatan dalam penegakkan

perlindungan hukum bagi para nasabah bank yang memperjuangkan

haknya, karena posisi bank lebih kuat dibandingkan nasabahnya. Hak yang

diperjuangkan dan yang sering dituntut oleh nasabah jika terjadi masalah

dalam hal transfer dana via ATM ini adalah hak atas informasi dan hak

atas ganti kerugian yang diderita.

c. Salah satu masalah hukum yang utama dalam transfer dana secara

elektronik adalah masalah pembuktian. Hukum secara tradisional tidak

dapat memfasilitasi data komputer sebagai alat bukti. Akan tetapi

perkembangan sekarang baik di negara dengan sistem Civil Law maupun

Common Law sampai batas-batas tertentu telah mengakui Admisibility

dari data komputer sebagai alat bukti (Munir Fuady, 2004: 138).

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait

dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara

elektronik, khususnya dalam hal pembuktian. Dalam transfer dana

menggunakan ATM perihal “pembuktian” sedikit sulit bagi nasabah yang

mengalami masalah. Jika kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan

nasabah, terkadang susah untuk membuktikan hal tersebut, karena dalam

penggunaan ATM dalam transfer dana tidak ada pihak lain yang

menyaksikan selain nasabah sendiri, nasabah tidak cukup pengetahuan

mengenai ATM, bukti transaksi berupa struk belum menjamin sepenuhnya

kepentingan nasabah akan terlindungi.

3. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Transfer Dana Menggunakan ATM

Di Indonesia dalam suatu negara hukum, supremasi hukum seharusnya

memberikan perlindungan pada masyarakat dan memperlakukan tiap-tiap


commit to user

70

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan dan memberikan persamaan kedudukan hukum setiap orang

(Pasal 27 UUD 1945) (M. Ali Mansyur, 2007: 93).

Perlindungan hukum bagi nasabah di Indonesia sejak awal telah

diamanatkan didalam Undang-Undang Dasar 1945, selain Pasal 27 UUD 1945

didalam ketentuan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia juga

memberikan perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia yaitu Pasal 28

dan Bab XA Pasal 28 D Ayat (1) yang menyatakan “ Setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum”. UUD 1945 merupakan pedoman

awal yang memberikan perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia.

Maka dari itu, perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam transfer dana

menggunakan ATM, dapat dilihat dan dikaji dari beberapa hal sebagai berikut:

a. Bentuk Perlindungan Bagi Nasabah Bank Dalam Transfer Dana

Menggunakan ATM.

Bentuk perlindungan ini, antara lain dapat dilihat menurut pendapat:

1) Marulak Pardede, menyatakan bahwa dalam sistem perbankan

Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana,

dapat dilakukan dengan 2 (dua ) cara :

a) Perlindungan secara implisit (Implisit deposit protection), yaitu

perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan

bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya

kebangkrutan bank. Perlindungan ini dapat di peroleh melalui

Peraturan perundang-undangan di Bidang Perbankan, pengawasan

dan pembinaan yang efektif oleh Bank Indonesia, upaya menjaga

kelangsungan usaha bank pada khususnya dan perlindungan

terhadap sistem perbankan pada umumnya, memelihara tingkat

kesehatan bank, melakukan usaha dengan prinsip kehati-hatian,


commit to user

71

cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan

nasabah serta menyediakan informasi risiko pada nasabah

(Hermansyah: 2008:133).

Perlindungan ini merupakan usaha dari perbankan sebagai

awal untuk mengantisipasi serta melindungi kepentingan nasabah

terkait juga dengan transfer dana melalui ATM. Perlindungan

implisit bagi transfer dana via ATM ini dapat dilakukan dengan

prinsip kehati-hatian serta menyediakan informasi risiko pada

nasabah.

b) Perlindungan secara eksplisit (Explicit deposit protection), yaitu

perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin

simpanan masyarakat. Perlindungan ini diperoleh melalui

pembentukan lembaga yang menjamin simpanan, sebagaimana

diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang

Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum (Hermansyah, 2008:

133). Saat ini Lembaga Penjamin Simpanan telah ada di Indonesia

dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang

Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan

diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan

sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank.

Perlindungan ini sangat diperlukan mengingat jika terjadi kerugian

transfer dana dalam hal ini menggunakan ATM terjadi dalam

jumlah besar.

2) Menurut Hermansyah, perlindungan bagi nasabah bank adalah terdiri

dari :

a) Perlindungan Langsung

Perlindungan secara langsung oleh dunia perbankan adalah

suatu perlindungan yang diberikan pada nasabah penyimpan dana

secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian


commit to user

72

dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Perlindungan ini

terdiri atas Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana dan

pembentukan Lembaga Asuransi Deposito.

Perlindungan kepada kepentingan nasabah penyimpan dana

yang lebih diutamakan dibandingkan dengan nasabah non debitur

dan non deposan. Karena nasabah penyimpan dana menyimpankan

dananya di bank, sehingga bank berkewajiban untuk menjaga

keamanan simpanan tersebut. Hal ini berlaku juga untuk

perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana suatu bank jika

terjadi permasalahan dari transfe dana yang dilakukan melalui

ATM. Indonesia tidak memiliki Lembaga Asuransi Deposito untuk

menjamin simpanan nasabah tetapi Indonesia memiliki Lembaga

Penjamin Simpanan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah

dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank

(Hermansyah, 2008: 145).

b) Perlindungan Tidak Langsung

Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan

terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu

perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan

dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu

kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh

bank. Hal ini adalah suatu upaya tindakan pencegahan secara

internal melalui Prinsip Kehati-hatian, Batas Maksimum Pemberian

Kredit (BMPK), Mengumumkan Neraca Dan Perhitungan Laba

Rugi, Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Hermansyah,

2008: 134-142).

Terkait dengan transfer dana via ATM, perlindungan tidak

langsung dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-


commit to user

73

hatian, hal ini diperlukan dalam menjalankan usaha bank untuk

memberikan kenyamanan dan keamanan dalam pelayanan kepada

nasabah dan dapat menjaga serta melindungi nasabah jika terjadi

permasalahan dalam menggunakan produk perbankan.

b. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Transfer Dana

Menggunakan ATM.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi nasabah dapat dilihat dari:

1) Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

API sendiri merupakan suatu cetak biru sistem perbankan nasional

yang terdiri dari enam pilar untuk mewujudkan visi sistem perbankan

yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem

keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi

nasional. Dalam enam pilar API, perlindungan konsumen

terakomodasi didalam pilar yang ke enam yaitu perlindungan dan

pemberdayaan nasabah. Seringkali nasabah berada diposisi yang lemah

dan kurang diuntungkan. Untuk mengatasi masalah tersebut perbankan

dan masyarakat didalam API memiliki agenda untuk meningkatkan

perlindungan konsumen yaitu nasabah dengan cara menyusun

mekanisme pengaduan nasabah, membentuk mediasi perbankan,

meningkatkan transparasi informasi produk dan melakukan edukasi

produk-produk dan jasa bank, termasuk risiko yang dihadapi nasabah

kepada masyarakat luas. Dari beberapa program tersebut pendirian

ombudsman untuk konsumen jasa perbankan merupakan suatu hal baru

karena kita belum memiliki lembaga khusus yang menangani sengketa

antara nasabah dengan bank (Hermansyah, 2008: 188-190).


commit to user

74

2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Didalam Pasal-Pasal Undang-Undang Perbankan ini, dapat

diketahui bahwa terdapat ketentuan yang memberikan perlindungan

hukum bagi nasabah bank, terkait juga dengan perlindungan dalam hal

transfer dana melalui penggunaan ATM. Ketentuan pasal-pasal

tersebut dalam Undang- Undang ini antara lain:

a) Perlindungan hukum diberikan dengan memperhatikan prinsip

kehati-hatian yang didasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 2 berbunyi “Perbankan Indonesia dalam melaksanakan

usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan

prinsip kehati-hatian”.

b) Pasal 29 ayat (2) berbunyi “ Bank wajib memelihara tingkat

kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas

asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan

aspek lain yang behubungan dengan usaha bank, dan wajib

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

c) Pasal 29 Ayat (3) berbunyi “Dalam memberikan kredit atau

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan

usaha lainnya bank wajib menempuh cara-cara yang tidak

merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan

dananya kepada bank”.

d) Pasal 29 Ayat (4) berbunyi “Untuk kepentingan nasabah, bank

wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya

risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang

dilakukan melalui bank”.


commit to user

75

e) Pasal 37 B Ayat (1) berbunyi “Setiap bank wajib menjamin dana

masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”.

f) Pasal 37 B Ayat (2) berbunyi “Untuk menjamin simpanan

masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)

dibetuk Lembaga Penjamin Simpanan” (Undang- Undang Nomor

7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Tentang Perbankan).

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sering disebut dengan

UUPK. Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan

merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur Perlindungan

Konsumen, sebab sebelumnya telah ada peraturan perundang-undangan

yang mengatur tentang perlindungan konsumen terkait dalam

permasalahan ini adalah Undang-Undang Perbankan (M. Ali Mansyur,

2007: 95). Perlindungan bagi nasabah tidak hanya diatur didalam

hukum perbankan tetapi juga telah diakomodir didalam ketentuan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hubungan perlindungan

nasabah dengan perlindungan didalam Undang-Undang ini adalah

karena nasabah merupakan konsumen jasa perbankan. Dalam penelitian

ini dimana dikhususkan bahwa nasabah sebagai konsumen jasa

perbankan dalam transaksi transfer dana menggunakan ATM.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibentuk untuk

mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan

pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Perlindungan

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum

untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 Ayat (1)



commit to user

76

Konsumen. Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

menyatakan bahwa Perlindungan konsumen berasaskan manfaat,

keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta

kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama

berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional,

yaitu :

a) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala

upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen

dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

konsumen dan pelaku usaha unuk memperoleh haknya dan

melaksanakan kewajibannya secara adil.

c) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan

keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan

pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada

konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang

dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin

kepastian hukum.


commit to user

77

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila

diperhatikan substansinya, dapat dibagi mejadi 3 (tiga) asas, yaitu:

a) Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan

keselamatan konsumen,

b) Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas kesimbangan, dan

c) Asas kepastian hukum (Ahmadi Miru, Sutarman Yudo, 2008: 25-

26).

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen

khususnya dalam hal perlindungan nasabah bank dari jasa yang

dibeli/didapatkan dari pelaku usaha. Ketentuan UUPK yang melindungi

nasabah sebagai konsumen jasa perbankan yang terkait dengan

transfer dana melalui ATM, antara lain sebagai berikut:

a) BAB III tentang Hak dan Kewajiban Bagian Pertama, Pasal 4

Tentang Hak Konsumen, yaitu:

(1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf (a));

(2) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa Ayat (Pasal 4 huruf

(c));

(3) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang

dan/atau jasa yang digunakan (Pasal 4 huruf (d));

(4) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

(Pasal 4 huruf (e));

(5) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

(Pasal 4 huruf (f));


commit to user

78

(6) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur

serta tidak diskriminatif (Pasal 4 huruf (g));

(7) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

(Pasal 4 huruf (h));

(8) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya (Pasal 4 huruf (i)) (Pasal 4 Undang-Undang


Hak nasabah sebagai konsumen jasa perbankan dalam hal

transaksi transfer dana menggunakan ATM, juga merupakan hak

konsumen yang tersebut didalam pasal-pasal Undang-Undang

Perlindungan Konsumen diatas.

b) BAB III tentang Hak dan Kewajiban Bagian Kedua Pasal 7

Tentang Kewajiban Pelaku Usaha, yaitu :

(1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya (Pasal 7

huruf (a));

(2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan (Pasal 7

huruf (b));

(3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan

jujur serta tidak diskriminatif (Pasal 7 huruf (c));

(4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang

dan/atau jasa yang berlaku (Pasal 7 huruf (d));


commit to user

79

(5) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan (Pasal 7 huruf (f))

(Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen).

Pasal tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bank

sebagai pelaku usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta

kegiatan usahanya yang ditawarkan kepada masyarakat.

c) BAB IV tentang Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha,

dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf (a) yang menyatakan bahwa pelaku

usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang

dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan

standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pasal ini jika dikaitkan dengan produk bank yaitu

transfer dana melalui ATM, pihak bank wajib menyediakan sarana

transfer dana dan perangkat yang digunakan sesuai dengan standar

kelayakan transfer dana.

d) BAB V tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku. Dalam

Pasal 18 yang menyatakan Pelaku usaha dalam menawarkan barang

dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang

membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen

dan/atau perjanjian apabila:

(1) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (Pasal

18 Ayat (1) huruf (a));

(2) mengaturperihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang

atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen (Pasal 18 Ayat

(1) huruf (e))


commit to user

80

(3) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang

berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan

lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa

konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya (Pasal 18 Ayat

(1) huruf (g)) (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen).

Antara nasabah dan bank terikat suatu perjanjian. Perjanjian

yang disepakati merupakan perjanjian yang dibuat secara sepihak

oleh pihak bank, sehingga didalam perjanjian tersebut terdapat

beberapa klausula baku. Nasabah terkait dengan klausula baku

yang ditawarkan bank, hanya dapat bersikap menerima atau

menolak, karena dalam pembuatan perjanjian yang mengikat antara

bank dan nasabah dan segala ketentuan didalam perjanjian itu

dibuat secara sepihak oleh bank, tanpa keikutsertaan nasabah. Dari

klausula baku yang ada nasabah hanya memiliki pilihan menerima

atau menolak untuk mengikatkan dirinya dengan bank.

e) BAB VI tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

(1) Pasal 19, menyatakan:

(a) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi

atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen

akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang

dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 Ayat (1)).

(b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa pengembalian uang atau penggantian barang

dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau

perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku (Pasal 19 Ayat (2)).


commit to user

81

(c) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu

7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi (Pasal 19 Ayat (3)).

(d) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1

dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya

tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut

mengenai adanya unsur kesalahan (Pasal 19 Ayat (4)).

(e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2

tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan

bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

(Pasal 19 Ayat (5)) (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Pasal ini

merupakan pengecualian dalam hal tanggung jawab

Pelaku usaha dalam hal ini yaitu bank.

(2) Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen mengatur mengenai “Pelaku usaha

yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau

tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat

(3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian

sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di

tempat kedudukan konsumen”.

(3) Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen mengatur “Pembuktian terhadap ada

tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23

merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”. Pasal ini

mengamanatkan bahwa beban pembuktian jika terdapat

permasalahan merupakan tanggung jawab bank.


commit to user

82

f) BAB IX Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen mengatur tentang Lembaga Perlindungan

Konsumen Swadaya Masyarakat. Pasal 44 Ayat (3) menyatakan

Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat

meliputi kegiatan:

(1) menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran

atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 44 huruf (a));

(2) memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya

(Pasal 44 huruf (b));

(3) bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan

perlindungan konsumen (Pasal 44 huruf (c));

(4) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya,

termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen (Pasal

44 huruf (d));.

(5) melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat

terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen (Pasal 44 huruf

(e)) (Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen).

g) BAB X tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen

(1) Bagian Pertama, yaitu:

(a) Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “setiap

konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha

melalui lembaga yang bertugas menyelesaikansengketa

antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan

yang berada dilingkungan peradilan umum”.

(b) Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan


commit to user

83

“penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui

Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan

sukarela para pihak yang bersengketa”.

(2) Bagian Kedua yaitu Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengatur

Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan. “Penyelesaian

sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk

mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti

rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin

tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali

kerugian yang diderita oleh konsumen”.

h) BAB XI yaitu Pasal 49 Ayat (1) mengatur mengenai Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yaitu “Pemerintah

membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah

Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar

pengadilan”.

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan


Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan ketentuan baru yang

memberikan perlindungan baru terhadap perlindungan hukum bagi

nasabah bank dalam transaksi transfer dana menggunakan ATM.

Transfer dana menggunakan ATM merupakan salah satu bentuk dari

transaksi elektronik di bidang perbankan. Maka dengan hadirnya

Undang-Undang ini semakin melengkapi Peraturan perundang-

undangan terdahulu yang memberikan perlindungan hukum bagi

nasabah yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-


commit to user

84

Undang Perbankan. Adanya Undang-Undang ini merupakan usaha

pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat pengguna

teknologi, yang sering bertransaksi melalui suatu perangkat elektronik.

Hal ini tentunya juga sangat terkait dengan kegiatan usaha perbankan

dalam memberikan jasa pelayanan transfer dana menggunakan ATM.

Sehingga hadirnya Undang-Undang ini dapat juga melindungi nasabah

bank, dikarenakan Undang-Undang Perbankan yang ada belum

mengatur tentang perlindungan nasabah bank dalam transaksi

perbankan secara elektronik, jika dikaitkan dalam permasalahan ini

khususnya mengenai transfer dana menggunakan ATM.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-

hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral

teknologi (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik). Penjabaran Asas tersebut antara

lain:

a) “Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan

Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu

yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan

pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

b) “Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi

dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses

berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

c) “Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan

harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi

mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain

dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.


commit to user

85

d) “Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam

melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara

sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan

kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

e) “Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti

asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat

mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

dilaksanakan dengan tujuan untuk:

a) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat

informasi dunia (Pasal 4 huruf (a));

b) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pasal 4 huruf

(b));

c) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik (Pasal 4

huruf (c));

d) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk

memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan

dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan

bertanggung jawab (Pasal 4 huruf (d));

e) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi

pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi (Pasal 4 huruf

(e)) (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik).


commit to user

86

Didalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini

yang mengatur perlindungan nasabah bank sebagai pengguna transaksi

elektronik dalam hal transfer dana via ATM, adalah ketentuan pasal

sebagai berikut:

a) BAB III tentang Informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik.

(1) Pasal 5, berbunyi:

(a) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau

hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan

Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (Pasal 5 Ayat (2)).

(b) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

ini (Pasal 5 Ayat (3)).

Hasil cetak dari transaksi transfer dana melalui ATM

yang dilakukan nasabah berupa struk adalah sah sebagai alat

bukti. Jika ada ATM yang tidak mengeluarkan bukti struk,

maka data transfer yang ada pada sistem elektronik yang

digunakan di ATM milik Bank, dapat menjadi alat bukti yang

sah pula. Didalam struk ini terdapat informasi elektronik,

misalnya tanggal dan waktu pengiriman, nomor kartu, nama

pengirim, nama bank asal, nama bank tujuan, nomor rekening

bank tujuan, nama penerima dan jumlah dana yang ditransfer.


“Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang

telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus


commit to user

87

memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang

memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”.

Pasal ini mengisyaratkan mengenai “pembuktian” jika

nasabah atau bank dalam hal transfer dana via ATM mengalami

masalah yang menyebabkan kerugian, maka para pihak berhak

untuk menyatakan hak-haknya, asalkan permasalahan tersebut

memang berasal dari ATM resmi milik bank yang sudah sesuai

dengan standar kelayakan.


“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem

Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar

berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang

ditawarkan”. Hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi

bank sebagai pelaku usaha dalam menawarkan produk transfer

dana melalui ATM.

b) BAB IV tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem

Elektronik, Bagian Kedua, terdiri dari:

(1) Pasal 15 menyatakan:

(a) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus

menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan

aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya

Sistem Elektronik sebagaimana mestinya (Pasal 15 Ayat

(1)).

(b) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab

terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya (Pasal 15

Ayat (2)).


commit to user

88

(c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan

memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna

Sistem Elektronik (Pasal 15 Ayat (3)).

Dalam Pasal tersebut ada kewajiban bank sebagai

penyelenggara sistem elektronik untuk menyelenggarakan

sistem elektronik secara andal, aman, beroperasi sebagaimana

mestinya dan bertanggung jawab. Andal artinya sistem

elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan

penggunaannya, aman artinya sistem elektronik terlindungi

secara fisik dan nonfisik, beroperasi sebagaimana mestinya

artinya sistem elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan

spesifikasinya. Bertanggung jawab artinya ada subjek hukum

yang bertanggung jawab secara hukum terhadap

penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.

Bank wajib bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

sistem elektroniknya terkait dengan sistem elektronik yang

digunakan dalam transfer dana yaitu ATM. Bank bebas dari

pertanggungjawaban jika risiko muncul akibat keadaan

memaksa (overmacht), kesalahan maupun kelalaian dari pihak

lain.


(a) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang

tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib

mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi

persyaratan minimum sebagai berikut (Pasal 16 Ayat (1):

(i) Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai


commit to user

89

dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan

Perundang-undangan (Pasal 16 Ayat (1) huruf (a));

(ii) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan,

kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik

dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut

(Pasal 16 Ayat (1) huruf (b));

(iii) Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk

dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut

(Pasal 16 Ayat (1) huruf (c));

(iv) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang

diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol

yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan

dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut

(Pasal 16 Ayat (1) huruf (d));

(v) Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk

menjaga kebaruan, kejelasan, dan

kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk (Pasal

16 Ayat (1) huruf (e)).

Dalam penyelenggaraan Produk layanan transfer dana

menggunakan ATM, bank harus memperhatikan hal didalam

pasal diatas dan dalam sistem elektronik yang digunakan

didalam ATM harus memenuhi persyaratan tersebut.

c) BAB V tentang Transaksi Elektronik, Pasal 21, menyatakan

(1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik

sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui

Agen Elektronik (Pasal 21 Ayat (1)).


commit to user

90

(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam

pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur sebagai berikut:

(a) jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam

pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab

para pihak yang bertransaksi (Pasal 21 Ayat 2 huruf (a));

(b) jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat

hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi

tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 21

Ayat (2) huruf c));

(3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal

beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga

secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat

hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik

(Pasal 21 Ayat (3)).

(4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal

beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pengguna jasa

layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab

pengguna jasa layanan (Pasal 21 Ayat (4)).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak berlaku

dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa,

kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik

(Pasal 21 Ayat (5)).

Penyelenggara sistem elektronik (bank) sebagai penyedia Agen

Elektronik yaitu mesin ATM tidak akan bertanggungjawab jika

dapat dibuktikan bahwa permasalahan yang terjadi dalam transfer


commit to user

91

dana via ATM bukan disebabkan oleh kesalahannya dan adanya

keadaan memaksa.

d) Bab VI Tentang Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan

Perlindungan Hak Pribadi, Pasal 26, yaitu:

(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan,

penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang

menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas

persetujuan orang yang bersangkutan (Pasal 26 Ayat (1));

(2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang

ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini (Pasal 26 Ayat (2)).

Pasal diatas menunjukkan adanya perlindungan bagi data

pribadi nasabah pengguna layanan ATM, dimana orang lain

yang tanpa persetujuan dari pemilik data sebenarnya dilarang

menggunakan informasi/ data tersebut untuk mengakses sistem

informasi data elektronik milik orang lain.

e) Bab VII Tentang Perbuatan Yang Dilarang, terdiri dari Pasal 28 Ayat

(1), Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 32 Ayat (2),

Pasal 34 Ayat (1), Pasal 35, serta Pasal 36, dimana dari Pasal-pasal

tersebut melarang setiap orang yang tidak memiliki hak, memasuki/

menggunakan informasi elektronik milik orang lain untuk

kepentingan mendapatkan keuntungan dari informasi elektronik

orang lain sehingga membuat kerugian bagi pemilik asli dari

informasi yang digunakan. Perlindungan yang diberikan Undang-

undang ini terkait dengan transfer dana secara elektronik dalam hal

ini adalah melalui ATM, jika hal-hal dalam pasal tersebut dilanggar

dan dapat merugikan nasabah yang melakukan transfer dana melalui

ATM, maka bagi pelanggaranya akan dikenakan sanksi pidana


commit to user

92

sebagaimana yang di atur dalam Ketentuan Pidana pada BAB XI

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan


f) Bab VIII tentang Penyelesaian Sengketa, terdiri dari:


(a) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang

menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan

Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian (Pasal 38

Ayat (1)).

(b) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan

terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik

dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat

merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan (Pasal 38 Ayat (2)).

(2) Pasal 39, mengenai penyelesaian sengketa, yaitu

(a) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan (Pasal 39 Ayat (1)).

(b) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa

melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa

alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan (Pasal 39 Ayat (2)).

c. Perlindungan Diluar Hukum

Perlindungan bagi nasabah diluar hukum merupakan bagian dari usaha

yang terkait dengan perlindungan kepada nasabah bank yang diberikan

oleh hukum untuk mewujudkan sistem dan kegiatan usaha perbankan yang


commit to user

93

baik. Hal tersebut terkait dengan perlindungan bagi nasabah bank dalam

transaksi transfer dana menggunakan ATM dilakukan dalam bentuk:

1) Usaha Dari Bank Yang Bersangkutan

Langkah pengamanan yang dilakukan oleh bank adalah sebagai

berikut:

a) Penempatan pegawai yang capable dan jujur.

b) Penempatan dan pengawasan hardware dan software dari komputer

atau alat komunikasi lainnya secara rutin.

c) Pemakaian test key yang baik.

d) Standarisasi terhadap dokumentasi dan istilah yang dipakai.

e) Melakukan perbaikan jika ada kekeliruan yang diberitahukan oleh

pihak nasabah (Munir Fuady, 2004: 124).

Usaha yang terpenting yang perlu dilakukan bank adalah

meningkatkan dan memperbaiki sistem pengamanan baik dari segi

sumber daya maupun perangkat yang digunakan dalam transfer dana

guna kelancaran dan keamanan transaksi perbankan, melindungi dana

nasabah serta dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap pihak

bank.

2) Usaha Secara Internasional

Usaha secara internasional pengamanan transfer dana secara

elektronik ini diprakarsai oleh organisasi atau komunitas perbankan

internasional yaitu Banking Committee (TC 68) dari International

Standard Organization (ISO) sehingga disebut ISO TC 68. Usaha

tersebut antara lain menyediakan:

a) Format yang digunakan dalam International Funds Transfer.

b) Penyediaan Test Key.

c) Penentuan technical characteristic dari kartu dengan strip

magnet.


commit to user

94

d) Penentuan spesifikasi dari pertukaran messages untuk kartu kredit

atau kartu debit.

e) Standar untuk format teleks dalam instruksi transfer uang

interbank, dengan menggunakan SWIFT sebagai dasarnya (Munir

Fuady, 2004: 124-125).

3) Keterlibatan Pihak Nasabah Pengirim Transfer

Pihak nasabah dapat terlibat untuk mengetahui apakah terjadi

penipuan atau kekeliruan yang berhubungan dengan transfer dana,

misalnya yang ada hubungannya dengan rekeningnya di bank tersebut

(Munir Fuady, 2004: 125). Usaha dari nasabah ini setidaknya dapat

membantu nasabah mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat

transfer dana melalui ATM, nasabah diharapkan juga lebih aktif dalam

memperjuangkan haknya, ditambah pula dengan menerapkan kehati-

hatian dan memperhatikan langkah aman bertransaksi melalui ATM.

d. Perlindungan Berdasarkan Teori Tanggung Jawab

Hal pertanggungjawaban sangat penting dalam menyelesaikan suatu

permasalahan yang terjadi. Pertanggungjawaban ini dapat memberikan

perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan dalam penggunaan

sesuatu dan perjanjian dengan pihak lain. Pihak terkait dengan transfer

dana melalui ATM adalah nasabah bank sebagai konsumen dan bank

sebagai pelaku usaha. Hubungan hukum yang terjadi antara pihak

penyedia barang dan/atau jasa dengan konsumen melahirkan suatu hak dan

kewajiban yang mendasari terciptanya suatu tanggung jawab. Tanggung

jawab merupakan bagian dari konsep kewajiban hukum (Abdul Halim

Barkatullah, 2009: 158).


commit to user

95

Untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab dalam

permasalahan transfer dana melalui ATM dapat dilihat dari beberapa teori

pertanggungjawaban sebagai berikut:

1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan.

Dalam hukum Product Liability, tanggung jawab perdata pelaku

usaha atas kerugian yang dialami konsumen adalah akibat

menggunakan produk yang dihasilkan. Sistem tanggung jawab produk

di Indonesia masih menggunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan

kesalahan dengan pembuktian terbalik dan belum menerapkan sistem

tanggung jawab mutlak (Abdul Halim Barkatullah, 2009: 233).

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault

liability) dipegang teguh dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1365,

Pasal 1366, dan Pasal 1367. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru

dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada

unsur kesalahan yang dilakukannya. Mengenai beban pembuktian,

asas tanggung jawab ini mengikuti Pasal 163 Herziene Indonesische

Reglement (HIR) atau Pasal 283 Rechtsreglement Buitengewesten

(RBG) dan Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan barangsiapa

yang mengaku mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak

atau peristiwa itu (actorie incumbit probation) (Shidarta, 2000: 59).

Penulis berpendapat dengan pernyataan bahwa Indonesia

menggunakan sistem pembuktian terbalik, meskipun pembuktian

terbalik dalam permasalahan yang diangkat diatur didalam Pasal 28


Konsumen, tetapi jika melihat pada ketentuan Pasal 1865

KUHPerdata bahwa setiap orang yang menyatakan “Setiap orang yang

mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna


commit to user

96

meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain,

menunjuk pada sutau peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak

atau peristiwa tersebut”. Jika melihat ketentuan KUHPerdata diatas

maka pihak bank maupun nasabah hendaknya sama-sama memiliki

kesempatan untuk membuktikan hak keduanya. Karena jika hanya

satu pihak saja dalam hal ini pelaku usaha yaitu bank yang dibebani

pembuktian maka hal ini dapat merugikan konsumen karena bank

sebagai pihak yang paling mengerti produk jasanya yang dikeluarkan

dapat menggunakan segala cara untuk menghindari

pertanggungjawabannya kepada konsumen dan membuktikan bahwa

kesalahan dan kerugian bukan berasal dari pihaknya.

2) Ada beberapa teori hukum untuk menentukan siapakah yang

bertanggung jawab secara hukum terhadap kekeliruan/ penipuan

dalam transaksi transfer dana, yaitu sebagai berikut :

a) Dalam hal melakukan transfer dana, termasuk memilih alat kirim

yang cocok, selaku lembaga bisnis, bank memiliki kewajiban

untuk berhati-hati (reasonable care). Jika secara hukum dianggap

lengah, bank tersebut harus bertanggung jawab.

b) Kemungkinan pembebasan tanggung jawab bank jika terjadi

penipuan/kekeliruan dalam harus dengan tegas ditentukan dalam

kontrak yang tertulis (Munir Fuady, 2004: 126).

3) Selanjutnya, diantara pihak yang terlibat dalam proses transfer dana,

maka pihak bank yang lebih mungkin dimintai tanggung jawab,

dengan alasan yuridis sebagai berikut:

a) Sebab pihak bank pengirim yang menentukan dengan sistem apa

dana ditransfer, dengan siapa dia berurusan, dan kurir mana

yang dipilih untuk mengirim dana tersebut.


commit to user

97

b) Pihak bank pengirim akan lebih bertanggung jawab jika ada

ketentuan (understanding) baik tersurat maupun tersirat bahwa

bank pengirim bertanggung jawab terhadap pelaksanaan transfer

yang patut untuk seluruh proses pengiriman tersebut.

c) Apalagi di negara yang menganut ajaran bahwa pengiriman

uang adalah semacam “titipan” oleh pihak pengirim kepada

bank pengirim agar dana tersebut dikirim, dimana untuk jasa

tersebut, bank mendapat imbalan tertentu (Munir Fuady, 2004:

142).

Dalam Hukum Perdata risiko adalah “kewajiban untuk memikul

kerugian jikalau ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang

menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian” (Subekti, 1995:

144). Jika kesalahan dapat dibuktikan bahwa nasabah yang menyebabkan

kerugian akibat kesalahan dan kelalaiannya maka bank dapat lepas dari

pertanggungjawabannya. Ukuran pertama siapa yang mesti memikul risiko

jika terjadi keterlambatan, kehilangan atau kerugian lainnya sementara

tidak ada satu pihak pun yang terlibat dalam mengkontribusi kesalahan,

maka adalah reasonable jika yang harus memikul risiko adalah pihak

pengirim, karena pada prinsipnya pihak pengirimlah yang berinisiatif

melakukan transfer dana dan untuk kepentingan dirinyalah transfer dana

itu dilakukan (Munir Fuady, 2004: 142).

Penulis kurang setuju dengan pernyataan diatas, karena jika kerugian

atau risiko timbul bukan atas kesalahan nasabah, misalnya karena faktor-

faktor pada mesin ATM yang menyebabkan kerugian dalam hal transfer

dana bagi nasabah, maka pihak bank seharusnya ikut bertanggung jawab.

ATM yang bermasalah terkadang bukan karena kesalahan yang dilakukan

pihak bank dan juga karena pihak nasabah. Tetapi pertanggungjawabannya

bisa diserahkan kepada pemilik ATM tersebut, yaitu pihak bank. Karena


commit to user

98

pihak bank yang lebih mengetahui mengenai produk jasa yang

dikeluarkannya sedangkan nasabah tidak tahu banyak mengenai jasa yang

digunakan.

Pandangan bahwa bank dibebaskan tanggung jawabnya dalam hal

kesalahan atau kegagalan komputer adalah kurang tepat. Biasanya

kegagalan komputer diakibatkan oleh hal-hal yang dapat dihindari.

Misalnya karena peralatan yang tidak bagus, pemakaian yang tidak tepat,

man power yang tidak baik, dan lain-lain, yang kesemuanya dapat

dielakkan. Sehingga pelepasan bank dari tanggung jawabnya hanya bisa

dilakukan jika bank dalam kasus tersebut tidak dapat diharapkan untuk

dapat mencegah jenis kesalahan komputer tersebut (Munir Fuady, 2004:

143-144). Hal ini juga berlaku bagi permasalahan yang terkait dengan

mesin ATM saat transfer dana dilakukan.

Penggantian kerugian bisa saja terjadi jika terbukti dalam pembuktian

bahwa pihak nasabah tidak melakukan kesalahan. Penggantian kerugian,

dapat dituntut menurut undang-undang berupa “kosten, schaden en

interessen” (Pasal 1234 KUHPerdata). Kerugian yang dapat dimintakan

penggantian itu tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-

sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh-sungguh

menimpa harta benda, tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (Subekti,

1995: 148). Nasabah yang dirugikan yang bukan karena kesalahannya

berhak atas penggantian kerugian yang diterima akibat transfer dana

menggunakan ATM.

Dalam hal terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan transfer dana

melalui ATM, misalnya dikarenakan debitur (bank yang diwakili mesin

ATM miliknya) terlambat dalam memenuhi prestasi dikarenakan adanya

kegagalan jaringan telekomunikasi ataupun kesalahan dan kerusakan


commit to user

99

mesin ATM yang menyebabkan dana nasabah yang ditransfer melalui

ATM gagal atau terlambat, maka pihak yang bertanggung jawab atas

kerugian yang diderita kreditur (nasabah bank) adalah bank (debitur).

Wanprestasi yang dilakukan debitur tersebut menimbulkan hak bagi

kreditur untuk menuntut kerugian.

Jika dalam hal transaksi terjadi overmacht, yang menyebabkan

transfer dana gagal (tidak berjalan sebagaimana dikehendaki nasabah),

misalnya dikarenakan adanya pencurian atau karena bencana alam, maka

dalam keadaan memaksa baik debitur maupun kreditur tidak dapat

dipersalahkan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya.

Hal ini tentu dapat membebaskan kreditur melepaskan tanggungjwabnya,

namun jika melihat kembali pada hubungan kontraktual yang mengikat

bank dan nasabahnya, dalam keadaan memaksa yang terjadi, bank tetap

ikut bertanggung jawab dan membantu menyelesaikan masalah yang

timbul akibat jasa yang dihasilkan, karena bank sebagai debitur adalah

pihak penyelenggara jasa transfer dana melalui ATM, dimana jasa yang

dihasilkan di konsumsi oleh nasabah selaku kreditur. Bank dianggap lebih

mengerti mengenai risiko akibat penggunaan ATM miliknya, demikian

pula dengan risiko yang tidak dapat diperkirakan sebelum perjanjian

dibuat.

Berdasarkan pula pada asas keseimbangan dan keadilan, untuk

memberikan kesempatan yang sama antara debitur dan kreditur

memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil serta

memberikan keseimbangan kepentingan masing-masing pihak dalam

transfer dana ini, maka risiko jika terjadi overmacht menjadi tanggung

jawab berdua antara nasabah dan bank.. Meski bank tidak dapat dimintai

pertanggung jawaban namun lebih adil jika bank bertanggung jawab

karena bank adalah pemilik ATM.


commit to user

100

Perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam transaksi transfer dana

menggunakan ATM memang sangat sulit diterapkan jika harus mencari

dan menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu risiko

yang terjadi. Hal ini sangat tergantung pada “Pembuktian” para pihak baik

nasabah maupun bank dalam menghadapi kasus yang terjadi dalam

transfer dana via ATM ini. Masing-masing pihak harus membuktikan

penyebab daripada kerugian yang terjadi, sehingga dapat di tentukan siapa

yang harus bertanggung jawab dalam permasalahan yang timbul.

Dari uraian teori pertanggungjawaban tersebut diatas, penulis

berpendapat bahwa bank banyak dituntut pertanggungjawabannya karena

bank adalah penyelenggara jasa transfer dana menggunakan ATM. Jika

terdapat permasalahan yang terjadi pihak bank akan tetap ikut bertanggung

jawab karena dianggap lebih mengetahui tentang produk yang

dikeluarkannya. Meskipun tidak bertanggung jawab sepenuhnya jika

permasalahan terjadi akibat keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau

kelalaian pihak nasabah, setidaknya bank harus ikut membantu dalam

pemecahan masalah yang ada.

B. Analisis Perlindungan Nasabah Bank Dalam Transaksi Transfer Dana

Menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum, maka segala kegiatan yang berkaitan

dengan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara diatur berdasarkan hukum.

Hukum memiliki peran yaitu khususnya dalam penentuan hak dan kewajiban dan

perlindungan kepentingan sosial dan para individu. Hukum bekerja ditengah

kehidupan masyarakat, sehingga tercipta hubungan antar individu yang satu

dengan yang lain, agar berlangsung tertib dan teratur. Karena hukum secara tegas

akan menentukan hak dan kewajiban antar individu yang saling berhubungan,


commit to user

101

serta tugas dan wewenang dihubungkan kesatuan (pemerintah) dengan

kepentingan individu. Sehingga tidak terjadi ketegangan dan ketidakteraturan

(Soedjono Dirdjosisworo, 1984: 126-127).

Lembaga perbankan adalah lembaga kepercayaan, dan untuk menjaga

kepercayaan dan menghindari kekurangpercayaan itu sepantasnyalah bank serta

pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan nasabah yang

bersangkutan. Berawal dari adanya hubungan hukum antara bank dan nasabah

yang berdasarkan oleh perjanjian. Maka sewajarnyalah apabila kepentingan

nasabah memperoleh perlindungan hukum. Dalam permasalahan ini kepentingan

nasabah yang perlu dilindungi adalah yang berkaitan dengan transaksi transfer

dana menggunakan ATM.

Transfer dana butuh perhatian khusus karena sangat sering digunakan oleh

masyarakat negara ini untuk memperlancar proses pengiriman uang. Transfer

dana ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, apalagi dengan cara-cara

transfer dana yang ditawarkan bank semakin maju dan mempermudah serta

mempercepat pelayanan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya terdapat berbagai

masalah yang dihadapi nasabah terkait transfer dana yang dilakukan melalui

ATM. Permasalahan bisa terjadi karena faktor kesalahan dari nasabah, faktor

kesalahan dari pihak bank, maupun kesalahan dari teknologi yang digunakan

dalam hal ini sistem elektronik (perangkat elektronik) yang digunakan oleh ATM,

maupun permasalahan yang diakibatkan adanya motif menguntungkan diri sendiri

oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain adanya berbagai

permasalahan, banyak hambatan yang dihadapi terkait dengan penegakan

perlindungan hukum ini. Misalnya dalam hal kurangnya pengetahuan nasabah

tentang transaksi dan produk perbankan yang menggunakan sistem elektronik. Hal

ini tentunya sangat merugikan nasabah sebagai konsumen jasa perbankan dan

menambah lemah kedudukan nasabah.


commit to user

102

Perlindungan hukum bagi tiap-tiap individu adalah hal yang sangat penting.

Karena menyangkut hak asasi manusia, sehingga kepentingan dari tiap-tiap

individu perlu dilindungi dan mendapat jaminan hukum. Perlindungan hukum ini

telah diamanatkan oleh UUD 1945, untuk kemudian dijalankan dan diperluas

dalam berbagai ketentuan undang-undang untuk diatur sesuai dengan kepentingan

yang memerlukan perlindungan hukum. Sama halnya dengan perlindungan

hukum terkait dengan transfer dana, juga telah diatur dalam beberapa peraturan

perundang-undangan di Indonesia.

Dalam penelitian ini, perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam

transfer dana melalui penggunaan ATM ini perlu dikaji berdasarkan peraturan

perundang-undangan di Indonesia, apakah undang-undang yang ada telah ideal

dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam transfer dana

melalui ATM. Seperti kita ketahui bahwa sampai saat ini jaminan perlindungan

hukum bagi nasabah bank dirasakan masih lemah, apalagi terkait masalah

transaksi perbankan secara elektronik yaitu transfer dana melalui ATM, padahal

transaksi tersebut merupakan transaksi yang banyak dilakukan oleh masyarakat

dalam kehidupan sehari-hari.

Dasar hukum bagi bank untuk menjalankan kegiatan usahanya sehubungan

dengan kegiatan memindahkan uang (transfer uang) Via Bank terdapat didalam

Pasal 6 huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa usaha bank

umum adalah memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri, maupun untuk

kepentingan nasabah. Dahulu bank dalam kegiatan transfer menggunakan sistem

warkat (paper based) yang seiring dengan perkembangan teknologi, bank

mengeluarkan alat transaksi transfer dengan menggunakan ATM yang lebih

canggih karena menggunakan sistem elektronik dan kecanggihan teknologi.


commit to user

103

Upaya dari pemerintah dan perbankan dalam mengatasi permasalahan

perlindungan terhadap nasabah bank ini diimplementasikan dengan menjalankan

amanat UUD Tahun 1945, yaitu diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun

1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Maka dari itu kita mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah bank terkait

dengan transfer dana melalui ATM dari ketiga undang-undang tersebut, apakah

undang-undang tersebut telah ideal dalam memberikan perlindungan bagi

nasabah bank terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian hukum

ini. Penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 Tentang Perbankan

Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah bank, menurut Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tersebut adalah:

a. Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan segala

aspek usahanya, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dengan

mengeluarkan ATM sebagai produk terbaru dalam transaksi transfer dana

secara elektronik.

b. Berdasarkan Pasal 29 Ayat (3), bank dalam kegiatan usahanya wajib

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank juga kepentingan

nasabah yang mempercayakan dananya pada bank. Bank dalam

permasalahan juga harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi

nasabah pengguna ATM dalam hal transfer dana, dan menjalankan cara-

cara dalam ketentuan ATM Card agar tidak merugikan nasabah jika

terjadi suatu permasalahan.


commit to user

104

c. Berdasarkan Pasal 29 Ayat (4), diawal perjanjian antara bank dan

nasabah, bank wajib memberikan penjelasan mengenai produk yang

dikeluarkan dalam hal ini adalah ATM, sehingga nasabah dalam

menggunakan ATM ini dalam transfer dana dapat mengerti ketentuan

dan risiko yang timbul, sehingga dengan adanya keterbukaan informasi

perihal kegiatan usaha dan kondisi bank, nasabah memiliki pengetahuan

mengenai produk yang digunakan, tetap dapat berhati-hati dalam

bertransaksi, dan dapat menanggulangi serta memperkecil risiko yang

akan terjadi.

d. Berdasarkan Pasal 37, jika terjadi permasalahan dengan transaksi

perbankan yang menyebabkan berkurang, hilangnya dana nasabah yang

disimpan di bank maka bank wajib menjamin dana nasabah yang

dipercayakan kepada bank. Undang-undang perbankan ini juga

mengamanatkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjamin

simpanan nasabah bank. Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan ketika

dana nasabah yang hilang, atau berkurang dalam jumlah besar. Hal ini

juga berlaku dalam hal transfer dana menggunakan ATM jika terjadi

masalah dengan dana nasabah bank saat melakukan transaksi transfer

dana.

Ketentuan Undang-Undang Perbankan didalam pasal-pasal diatas

mengisyaratkan adanya perlindungan hukum bagi nasabah bank secara

umum. Dimana bank dalam menjalankan usahanya harus mengutamakan

prinsip kehati-hatian, menggunakan cara-cara yang tidak merugikan nasabah

dan menjamin dana nasabah lewat adanya Lembaga Penjamin Simpanan

(LPS). Undang-Undang Perbankan memang tidak secara khusus mengatur

perlindungan hukum bagi nasabah bank pengguna ATM dalam transfer dana.

Belum ada pasal yang mengatur secara khusus mengenai transfer dana,

karena didalam undang-undang ini hanya mengatur usaha bank yang belum

tersentuh teknologi, seperti halnya ATM. Akan tetapi bentuk perlindungan


commit to user

105

hukum yang telah disebutkan dapat menjadi prinsip awal bagi bank dalam

melindungi nasabahnya.

Undang-Undang Perbankan belum mampu mengatasi perkembangan

teknologi dan informasi sehingga belum dapat memberikan perlindungan

yang sesuai. Meski begitu karena ATM merupakan produk perbankan untuk

menjalankan transaksi perbankan, maka bank juga harus memperhatikan

aspek perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Dalam hal

nasabah mengunakan ATM sebagai sarana transaksi perbankan yaitu transfer

dana, maka peraturan terkait dengan perlindungan nasabah dalam perundang-

undangan tersebut juga berlaku bagi perlindungan nasabah bank dalam

transaksi transfer dana menggunakan ATM. Meskipun Undang-Undang

Perbankan belum menyebutkan dan mengatur secara khusus bentuk

perlindungan hukum dalam transaksi transfer dana secara elektronik ini.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal-pasal dalam undang-undang ini memberikan perlindungan kepada

konsumen barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh

pelaku usaha. Seperti kita ketahui nasabah merupakan konsumen jasa

perbankan dan bank merupakan pelaku usaha sehingga hal-hal yang terkait

dengan perlindungan konsumen dalam undang-undang ini terkait juga dalam

hubungan antara bank dan nasabahnya.

Undang-undang ini mengatur dan menjaga agar pelaku usaha dalam hal

ini bank untuk memperhatikan jasa yang diberikan, perangkat yang

digunakan dalam pelayanan jasa perbankan serta mengatur hak dan kewajiban

baik pelaku usaha maupun konsumen, sehingga dapat membatasi ruang gerak

pelaku usaha untuk bersikap menguntungkan pihaknya sendiri tanpa

memperdulikan kepentingan konsumen sebagai penikmat barang dan/atau

jasa yang diperdagangkan. Selain Undang-Undang Perbankan, Undang-


commit to user

106

Undang Perlindungan Konsumen ini juga memberikan perlindungan bagi

nasabah bank selaku konsumen jasa perbankan.

Sehubungan dengan pencantuman klausula baku, dalam perjanjian yang

dibuat antara bank dan nasabah, ketika nasabah akan menggunakan layanan

jasa perbankan pastilah ada yang disebut dengan klausula baku. Klausula

baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah

dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara pihak oleh pelaku usaha

yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat

dan wajib dipenuhi oleh konsumen (Pasal 1 angka (10) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Sebagai contoh

beberapa klausula baku dalam syarat dan ketentuan transfer dana pada slip

transfer bank yang menyatakan sebagai berikut:

a. Transfer akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di

bank.

b. Pengiriman transfer yang dilakukan bank tunduk pada hukum Negara

Republik Indonesia termasuk ketentuan dan kebiasaan yang berlaku di

bank.

c. Segala kerugian yang timbul karena:

1) Keterlambatan/ tidak dapat diteruskannya transfer oleh bank

koresponden/bank lain;

2) Tidak terlaksananya transfer karena peraturan yang berlaku;

3) Hilang tidak lengkap atau cacatnya pesan transfer yang disebabkan

hal-hal diluar kewenangan Bank;

Tidak dapat dimintakan pertangungjawabannya kepada bank.

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah melarang

pencantuman klausula baku seperti yang disebutkan dalam Pasal 18,

tetapi hal ini belum sepenuhnya diperhatikan oleh pihak bank dalam

pembuatan perjanjian secara sepihak. Masih ada ketentuan dalam syarat


commit to user

107

transfer dana yang menyatakan pengalihan tanggungjawab bank dan

menyatakan bahwa konsumen/nasabah tunduk kepada ketentuan yang

berlaku di Bank. Selain itu bank kurang terbuka masalah informasi dan

kurang menjelaskan risiko dari transfer serta tidak menjelaskan mengenai

ketentuan dan syarat yang berlaku di bank sehingga pengetahuan nasabah

kurang dalam hal ini.

Bank tidak wajib membuat kontrak tertulis dengan nasabahnya

dalam hal transfer dana secara elektronik, kecuali dalam hal menerbitkan

debit card atau credit card memang kontrak tertulis dengan nasabah perlu

dibuat terutama karena pihak nasabah ikut berpartisipasi dalam program

cash management, atau transfer dana dalam jumlah besar. Sebab

masalah-masalah tersebut belum diakomodir pengaturannya dalam

hukum/aturan perbankan konvensional (Munir Fuady, 2004: 140).

Karena bank tidak wajib membuat kontrak tertulis dalam transfer

dana elektronik, maka beberapa aturan dalam syarat dan ketentuan

transfer dana secara paper based, berlaku dalam transfer dana secara

elektronik (dalam hal ini menggunakan ATM) karena prosedur dari

kedua transfer tersebut sama, hanya ada beberapa perbedaan dalam

pelaksanaanya (Munir Fuady, 2004: 135). Begitu juga dengan beberapa

klausula baku yang ditetapkan bank. Yang menjadi permasalahan adalah

dalam ketentuan transfer dana yang diberlakukan oleh bank, banyak

nasabah yang kurang mengetahui, dan pihak bank pun jarang dan kurang

terbuka dalam memberikan informasi mengenai ketentuan transfer dana

yang menggunakan ATM Card dan informasi mengenai risiko dan hal-

hal yang berkaitan dengan ATM Card lainnya. Hal ini yang membuat

kedudukan nasabah semakin lemah.


commit to user

108

“Perlindungan hukum bagi konsumen bermaksud memberikan

perlindungan bagi konsumen, yang meliputi hukum dalam pemberian

informasi tentang produk bagi konsumen dan hukum yang mengatur

tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya” (Abdul

Halim Barkatullah, 2009: 233). Perlindungan nasabah bank dalam

pennggunaan ATM dalam transaksi transfer dana yang diberikan oleh

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini berupa ketentuan mengenai hak

konsumen dalam hal ini nasabah, kewajiban bank sebagai pelaku usaha,

tanggung jawab bank, hal pencatuman klausula baku, dan penyelesaian

sengketa. Perlindungan konsumen harus memperhatikan asas manfaat, asas

kepastian hukum, dan asas keadilan sesuai yang di atur didalam undang-

undang ini.

Undang-undang ini mengatur kepentingan konsumen secara umum,

belum mampu mengakomodir sepenuhnya kepentingan nasabah sebagai

konsumen pengguna layanan transfer dana melalui ATM (hal-hal terkait

dengan pemakaian produk ATM oleh nasabah), hanya pembatasan saja dalam

hal pertanggungjawaban, dan aktivitas pelaku usaha dalam menjalankan

usahanya termasuk didalamnya adalah bank dan cara menyelesaikan sengketa

yang terjadi.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

Seiring dengan berkembangnya zaman, bank juga menggunakan

kemajuan teknologi dalam segala transaksi perbankan. Penggunaan ATM

sebagai sarana transfer dana juga menggunakan sistem dan perangkat

elektronik. Undang-undang ini mengatur dan mencakup mengenai

penggunaan jasa elektronik, termasuk dalam transfer dana menggunakan

mesin ATM dan kartu ATM. Didalam undang-undang ini diatur mengenai

informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik, kewajiban bank sebagai


commit to user

109

penyelenggara sistem elektronik, pertanggungjawaban dalam transaksi

elektronik, perbuatan yang dilarang serta penyelesaian sengketa dalam

transaksi elektronik.

Undang-undang ini dirasa dapat lebih memberikan perlindungan hukum

yang lebih baik dibandingkan dengan undang-undang yang ada sebelumnya

yang juga mengatur mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bank.

Undang-undang ini lebih mengantisipasi akibat dari transaksi secara

elektronik, mengatur mengenai kerahasiaan informasi, mengatur mengenai

hal atau perbuatan yang dilarang dalam penggunaan transaksi elektronik/

mencegah bentuk kejahatan yang menimbulkan kerugian penggunanya,

masalah pembuktian dan sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Didalam undang-undang ini masih menyebutkan perlindungan pengguna

layanan jasa elektronik secara umum, belum mengatur secara khusus

mengenai transaksi elektronik transfer dana menggunakan ATM, sehingga

perlindungan hukum yang diberikan hanya sebatas apa yang tertuang dan

diatur dalam undang-undang ini terkait dengan suatu transaksi elektronik,

meski begitu kehadiran undang-undang ini dirasa dapat memberikan angin

segar bagi pengguna layanan elektronik yaitu nasabah bank jika ada

permasalahan dengan transaksi transfer dana melalui ATM, karena undang-

undang sebelumnya belum mengatur mengenai suatu transaksi elektronik.

Sehingga undang-undang ini semakin membantu dalam memberikan

perlindungan hukum bagi nasabah bank terkait dengan permasalahan yang

diangkat.

Jika ditinjau dari ketiga peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia tersebut, perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam transaksi

transfer dana menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat disimpulkan,

sebagai berikut:


commit to user

110

1. Asas Perlindungan Nasabah

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah harus

diperhatikan mengenai Asas Perlindungan Nasabah, yang terdiri dari:

a. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha yaitu bank dan konsumen

yaitu nasabah, untuk menaati hukum dan memperoleh jaminan kepastian

hukum (segala penyelengaraan transaksi dan hubungan antara bank dan

nasabah mendapat pengakuan hukum didalam dan diluar pengadilan).

b. Asas Manfaat

Asas ini juga mencakup asas keamanan dan asas keselamatan

konsumen. Perlindungan nasabah bank harus dapat memberikan manfaat

yang sebesar-besarnya bagi nasabah bank sebagai konsumen.

c. Asas Kehati-hatian

Asas ini sebagai landasan bagi pihak bank dan nasabah untuk

memperhatikan aspek-aspek yang mendatangkan kerugian. Pihak bank

sebagi pelaku usaha dituntut lebih memperhatikan asas ini dalam

menjalankan kegiatan usahanya. Menurut asas ini pelaku usaha diwajibkan

beritikad baik dalam menjalankan usahanya, dan bagi konsumen untuk

beritikad baik dalam bertransaksi. Asas ini juga disebut dengan prinsip

kehati-hatian.

d. Asas Keadilan

Asas ini mengutamakan keseimbangan untuk memperoleh hak dan

pelaksanaan kewajiban baik oleh bank maupun nasabah.

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank khususnya

terkait dengan transfer dana melalui ATM, ketiga peraturan tersebut telah


commit to user

111

menganut asas perlindungan nasabah, yang juga harus diterapkan oleh bank

dalam menjalankan usahanya sehingga ada keseimbangan antara kepentingan

nasabah dan bank. Jika asas perlindungan terhadap nasabah ini dapat di

implementasikan dengan baik, maka dalam setiap hubungan yang terjadi

antara nasabah dan bank akan berjalan dengan baik dan dapat saling menjaga

kepentingan para pihak, sehingga dalam setiap permasalahan yang terjadi

dapat diselesaikan dengan baik pula dan menguntungkan bagi masing-masing

pihak.

2. Ketentuan Mengenai Pelepasan Pertanggungjawaban

Menurut peraturan perundang-undangan diatas, bank dapat melepaskan

diri dari pertanggungjawaban jika:

a. Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini adalah bank sebagaimana

dimaksud didalam Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang

Perlindungan Konsumen tidak berlaku jika dapat dibuktikan bahwa

masalah yang terjadi karena kesalahan nasabah sebagai konsumen.

Pelepasan tanggung jawab bank jika terjadi keadaan memaksa

(overmacht) tidak berlaku dalam pasal ini, karena pelepasan tanggung

jawab bank untuk memberikan ganti rugi berdasarkan keadaan memaksa

tidak disebutkan. Pasal 19 ini menyatakan bahwa “Ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila

pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan

kesalahan konsumen” (Pasal 19 Ayat (5)) (Pasal 19 Undang-Undang


b. Penyelenggara elektronik yaitu ATM disini adalah pihak bank. Bank

bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan elektroniknya (ATM nya).

Pertanggungjawaban bank tidak berlaku jika dapat dibuktikan adanya

keadaan memaksa, kesalahan atau kelalaian dari nasabah. “Ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat

dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian


commit to user

112

pihak pengguna Sistem Elektronik” (Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik).

Perlindungan bagi pelaku usaha dalam pasal tersebut jika hal dapat

dibuktikan adanya kerugian bukan atas kesalahnya, bisa saja karena

kelalaian nasabah maupun adanya keadaan memaksa..

Sedangkan nasabah dapat menghindari diri dari pertanggungajawaban

jika:

a. Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam

pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur sebagai berikut:

“jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan

Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang

bertransaksi” (Pasal 21 Ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik)

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak berlaku dalam hal

dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau

kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik (Pasal 21 Ayat (5) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi

Elektronik).

Dari pasal tersebut para pihak yang terlibat dalam suatu proses transaksi

dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban jika terjadi permasalahan dengan

transaksi elektronik yang dilakukan bila dapat dibuktikan adanya keadaan

memaksa, kesalahan yang bukan berasal dari kesalahan dan kelalaian nasabah

ataupun dari pihak bank.

3. Alat Bukti Dalam Transaksi Elektronik

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil

cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat


commit to user

113

bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (Pasal

5 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan

Informasi Elektronik).

Karena transfer dana menggunakan ATM merupakan transaksi elektronik

maka, bukti atau dokumen elektronik sebagai bukti dari adanya transaksi

elektronik adalah sah dan telah diakui sebagai alat bukti yang sah dimata

hukum. Bukti struk transaksi yang dikeluarkan mesin ATM setelah transaksi

adalah sah sebagai alat bukti, dan dapat digunakan untuk menguatkan

kedudukan nasabah dalam memperjuangkan haknya jika terjadi permasalahan

yang merugikan.

4. Pembuktian

Dalam hal ini pembuktian diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan

beban dan tanggung jawab pelaku usaha”. Pasal ini menyatakan yang

dibebani tanggung jawab pembuktian jika terdapat permasalahan merupakan

tanggung jawab bank sebagai pelaku usaha karena bank dianggap lebih

mengerti mengenai produk yang dikeluarkan, terkait dengan masalah ini

adalah transfer dana melalui ATM.

Rumusan Pasal 28 ini kemudian dikenal dengan sistem pembuktian

terbalik. Beban pembuktian terbalik, dalam praktik belum dilaksanakan

secara konsisten, meski telah diatur dalam Undang-undang ini, beberapa

kasus yang sampai di Pengadilan masih menggunakan prinsip lama dengan

beban pembuktian pada konsumen. Pembalikan beban pembuktian dalam

UUPK dapat menjadi “boomerang” bagi konsumen, karena pelaku usaha

memiliki kemampuan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah,


commit to user

114

sehingga konsumen kewalahan menghadapi kemampuan pelaku usaha ini.

(Abdullah Halim Barkatullah, 2009: 234-235).

5. Hak Konsumen/ Nasabah bank

Dalam hal ini adalah hak dari nasabah bank terhadap jasa layanan

transfer dana via ATM yang digunakan atas hubungannya dengan Bank,

seperti yang telah disebutkan dan diatur dalam Pasal 4 huruf (a), (c), (d), (e),

(f), (g), (h) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen.

6. Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank

Kewajiban Pelaku Usaha, dalam hal ini adalah kewajiban bank sebagai

pelaku usaha untuk mengutamakan kepentingan nasabahnya dan juga

merupakan bentuk pertanggungjawaban bank kepada nasabahnya, seperti

yang telah disebut dan diatur dalam Pasal 7 huruf (a), (b), (c), (d), dan huruf

(f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

Pasal 9, Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tanggung jawab bank dalam memberikan perlindungan nasabah,

menurut ketiga undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998, yaitu terdapat didalam ketentuan Pasal 2, Pasal 29 Ayat (2),

Pasal 29 Ayat (3), Pasal 29 Ayat (4), dan Pasal 37 B Ayat (1) dan (2).

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

yaitu terdapat didalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf (a) dan huruf (g),

Pasal 19 Ayat (1), (2), (3), (4), dan Ayat (5), Pasal 28. Prinsip tanggung

jawab yang dianut Undang-undang ini adalah prinsip praduga untuk selalu

bertanggung jawab (presumption of liability). Prinsip ini merupakan

modifikasi dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan


commit to user

115

beban pembuktian terbalik (Abdul Halim Barkatullah, 2009: 234). Artinya

dalam prinsip ini pihak banklah yang dikenai beban pembuktian.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan (2), Pasal

21 Ayat 2 huruf (a) dan (c), Pasal 21 Ayat (3).

7. Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Dengan Bank

Stephen Mason menyatakan bahwa “The ATM and plastic card have

become central to our lives, yet the technology is not perfect. Should the bank

refuse to accept withdrawals were the result of the actions of a thief, the

customer’s only option may be to take legal action to recover their money”

(New Law Journal, hal 976). Terjemahannya adalah ATM dan kartu plastik

telah menjadi pusat kehidupan kita, namun teknologi ini tidak sempurna. Jika

bank menolak untuk menerima penarikan adalah hasil dari tindakan pencuri,

satu-satunya pilihan pelanggan mungkin untuk mengambil tindakan hukum

untuk mendapatkan kembali uang mereka. Ketika terjadi permasalahan yang

menimbulkan kerugian bagi nasabah, yang disebabkan oleh orang yang tidak

bertanggung jawab, jika bank tidak mau memberikan ganti rugi, maka

nasabah dapat mengambil tindakan hukum untuk menyelesaikan perkaranya

lewat pengadilan maupun diluar pengadilan. Undang-undang yang ada juga

menyatakan didalam pasal-pasalnya mengenai cara meneyelesaikan sengketa

antara bank dan nasabah yang terjadi akibat transfer dana menggunakan

ATM, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

yaitu terdapat didalam ketentuan Pasal 45, Pasal 47, Pasal 49 Ayat (1).

Undang-Undang ini mengamanatkan pembentukan Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Lembaga Perlindungan Konsumen

Swadaya Masyarakat untuk membantu nasabah (konsumen) dalam

memperjuangkan haknya. Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat


commit to user

116

yang ada saat ini adalah Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen

(YLKI). Dan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi Undang-

Undang ini menjelaskan bahwa penyelesaian Sengketa dapat dilakukan

secara litigasi dan non litigasi. Untuk penyelesaian diluar Pengadilan atau

yang juga disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat

berupa arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitrial, negosiasi, dan lain-lain.

Dari sekian banyaknya cara penyelesaian sengketa diluar Pengadilan,

Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya memperkenalkan

arbitrase, mediasi, konsiliasi sebagai cara yang dibebankan kepada BPSK

(Ahmadi Miru, Sutarman Yudo, 2008: 233).

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39.

Gugatan perdata dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, dimana penyelesaian sengketa dapat melalui arbitrase atau

lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

Perlindungan hukum bagi nasabah menjadi perhatian khusus di negara ini,

karena melihat banyaknya ketimpangan kedudukan antara bank dengan nasabah

yang seringkali kedudukan nasabah lebih lemah dari kedudukan bank. Sejauh ini

memang belum ada perlindungan hukum bagi nasabah secara khusus dalam hal

transfer dana menggunakan sistem elektronik misalnya dengan menggunakan

ATM. Perlindungan hukum bagi nasabah bank menurut Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya telah diatur

tapi terbatas pada perlindungan nasabah bank dalam kegiatan bank secara umum,

hanya bagi perlindungan nasabah bank dalam transaksi transfer dana

menggunakan ATM belum terakomodir secara khusus. Perlindungan nasabah

bank oleh ketiga undang-undang tersebut didasarkan pada asas perlindungan


commit to user

117

terhadap nasabah yaitu asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian

dan asas keadilan.

Negara kita belum memiliki ketentuan perundang-undangan tentang

Transfer Dana, perlindungan hukum yang tertuang didalam Undang-Undang

Perbankan belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi nasabah yang

lebih baik. Perlindungan hukum bagi nasabah kemudian terbantu dengan adanya

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dengan adanya perkembangan

teknologi yang digunakan bank, Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik pun ikut berperan.

Transfer dana via ATM merupakan bagian dari kegiatan usaha bank.

Transfer dana merupakan transaksi yang banyak dilakukan oleh masyarakat dan

banyak juga menimbulkan kerugian akibat penggunaanya. Maka segala aturan

yang mengatur mengenai bank dan usaha perbankan serta perlindungan bagi

nasabah bank tetap melekat dan berlaku bagi transfer dana via ATM. Dalam hal

ini perlindungan yang diberikan oleh ketiga peraturan perundang-undangan

tersebut belum sepenuhnya menjamin secara ideal perlindungan hukum bagi

nasabah pengguna layanan transfer dana secara elektronik yaitu via ATM

dikarenakan permasalahan yang terjadi dengan transaksi elektronik ini bisa

semakin canggih dan kompleks seiring dengan berkembangnya zaman. Sehingga

hal transfer dana ini perlu diatur didalam undang-undang tersendiri agar dapat

memberikan kelancaran dan keamanan, kepastian hukum serta perlindungan

hukum terkait dengan proses transfer dana.

Belum idealnya ketiga undang-undang tersebut diatas dikarenakan dalam

ketentuannya belum menyentuh pada pokok persoalan yang mengatur mengenai

transfer dana yang didalamnya diatur mengenai transfer dana secara elektronik,

belum mampu mengakomodir secara khusus mengenai hal transfer dana, misalnya

mengenai transfer dana secara elektronik (baik dari segi perlindungan


commit to user

118

informasi/data ataupun usaha pengamanan), tata cara pelaksanaan transfer dana

maupun pertanggungjawaban dalam hal transfer dana. Tentunya untuk

memberikan perlindungan yang ideal, ketiga undang-undang tersebut lebih

disempurnakan dengan pencantuman ketentuan yang bermaksud secara khusus

untuk mengatur perlindungan nasabah dalam transaksi perbankan yang dilakukan

secara elektronik dengan tetap berlandaskan pada asas perlindungan nasabah yang

telah di sebutkan dalam ketiga undang-undang tersebut. Tetapi paling tidak upaya

untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dari ketiga peraturan

perundang-undangan tersebut telah ada.

Saat ini perlindungan hukum yang lebih baik bagi nasabah bank dalam

transfer dana melalui ATM diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena undang-undang ini

lebih terkait dengan transaksi elektronik perbankan sebab Undang-Undang

Perbankan belum mengatur tentang transaksi perbankan secara elektronik.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik ini mengatur pertanggungjawaban antara bank sebagai penyelenggara

sistem elektronik dan penyedia Agen Elektronik dengan nasabah yang lebih

terkait transaksi elektronik diantaranya di dalam Pasal 15 Ayat (1), (2) dan (3),

Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) dan (c), Ayat (3), (4) dan (5). Undang-undang ini

juga mengatur mengenai ketentuan bagi bank dalam menyediakan jasa transaksi

perbankan secara elektronik diantaranya terdapat dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal

14, Pasal 16, serta mengatur mengenai pembuktian elekronik pada Pasal 5, yang

mengakui bahwa struk bukti ATM sebagai hasil cetak dari informasi elektronik

pada mesin ATM adalah alat bukti yang sah sesuai Hukum Acara yang berlaku di

Indonesia.

Maka dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa ketiga undang-undang

tersebut yang memberikan perlindungan bagi nasabah, dalam hal transfer dana

melalui ATM belum ideal dalam memberikan perlindungan bagi nasabah,


commit to user

119

sehingga kedudukan nasabah masih lemah. Namun ketiga peraturan tersebut

dalam beberapa hal tetap dapat digunakan dan berlaku dalam memberikan

perlindungan hukum bagi nasabah dalam transfer dana via ATM sampai ada

peraturan baru yang secara khusus mengatur mengenai transfer dana baik secara

elektronik maupun non elektronik yang saat ini sedang di bahas oleh pemerintah

dalam RUU Transfer Dana, karena transfer dana melalui ATM ini banyak

digunakan di masyarakat dan merupakan bagian dari transaksi perbankan yang

menggunakan sistem dan perangkat elektronik yang dilakukan oleh nasabah

sebagai konsumen jasa perbankan yang juga sering menimbulkan permasalahan

hukum.

Melihat seluruh hasil pembahasan sebelumnya, maka perlindungan nasabah

bank di Indonesia diatur didalam Ketentuan Perbankan yaitu Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik karena transfer dana yang digunakan menggunakan sarana

elektronik yaitu ATM. Didukung pula mengenai langkah dan usaha perlindungan

pemerintah bagi nasabah, yaitu usaha perlindungan dan pemberdayaan nasabah

yang diagendakan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), langkah

pengamanan transfer dana secara elektronik dan pertanggungjawaban pihak bank

terhadap permasalahan tersebut. Usaha memberikan perlindungan hukum bagi

nasabah tersebut sangat diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap

nasabah dalam transfer dana menggunakan ATM. Meskipun usaha-usaha tersebut

belum secara khusus mengatur tentang perlindungan dalam transfer dana

menggunakan ATM, tetapi dapat diterapkan juga dalam melindungi kepentingan

nasabah dalam permasalahan ini. Karena nasabah adalah pengguna jasa

perbankan, dalam setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan produk

perbankan, tak terkecuali dengan transfer dana melalui ATM maka usaha

perlindungan hukum bagi nasabah tersebut termasuk didalamnya.


commit to user

120

Demikianlah hasil dari penelitian dan pembahasan atas bentuk perlindungan

hukum bagi nasabah bank dalam transaksi transfer dana menggunakan Anjungan

Tunai Mandiri (ATM) yang juga ditinjau dari segi perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia.


commit to user

121

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah bank terhadap penggunaan

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada transaksi transfer dana dapat

diberikan dengan berbagai cara, yakni melalui Pilar ke enam Arsitektur

Perbankan Indonesia (API) tentang perlindungan dan pemberdayaan

nasabah, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

dimana perlindungan hukum diberikan dengan menerapkan prinsip kehati-

hatian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen dimana perlindungan hukum diberikan kepada nasabah bank

sebagai konsumen jasa perbankan, serta didalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana

perlindungan hukum diberikan kepada nasabah dalam penggunaan ATM

karena transfer dana dengan sarana ATM merupakan bentuk transaksi

elektronik.

Perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam transaksi transfer dana

menggunakan ATM berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku di Indonesia dapat dikatakan belum ideal. Belum idealnya ketiga

Undang-Undang tersebut disebabkan yang Pertama, Undang-Undang

tersebut masih mengatur ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi

nasabah bank dalam kegiatan perbankan secara umum belum secara khusus

mengatur mengenai transfer dana secara elektronik. Kedua, peraturan

perundang-undangan tersebut belum menyentuh pada pokok persoalan yang

mengatur mengenai transfer dana secara elektronik, seperti dalam hal tata

cara pelaksanaan transfer dana dan hal pertanggungjawaban masing-masing

pihak dalam hal transfer dana.


commit to user

122

B. Saran

1. Sebaiknya ketentuan Pasal 15 Ayat (3) maupun Pasal 21 Ayat (5) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

diperjelas mengenai “pihak pengguna sistem elektronik”, agar tidak terjadi

multitafsir sehingga dapat memperjelas pihak yang bertanggung jawab

terhadap segala akibat hukum dalam suatu transaksi elektronik, apakah itu

pihak pengguna yang memiliki hak, pihak ketiga atau orang lain yang tidak

bertanggungjawab.

2. Sebaiknya didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan diatur secara

khusus mengenai hal yang terkait dengan kegiatan usaha bank yang

menggunakan perangkat elektronik untuk lebih dapat memberikan

perlindungan maksimal bagi nasabah bank. Hal ini penting mengingat seiring

perkembangan teknologi, saat ini dalam kegiatan perbankan banyak transaksi

yang dilakukan secara elektronik.

3. Sebaiknya Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen, dalam gugatan ganti rugi demi mewujudkan asas

keadilan dan kepastian hukum hendaknya ditambahkan aturan yang

memberikan kesempatan yang sama pula bagi nasabah selaku konsumen untuk

membuktikan adanya unsur kesalahan, agar nasabah diberi kesempatan

membuktikan dan memperjuangkan haknya.

4. Perlu segera disusun dan disahkannya Undang-Undang Transfer Dana, dalam

mewujudkan langkah antisipasi terhadap persoalan penggunaan perangkat

elektronik dalam pelaksanaan transfer dana baik dari segi keamanan informasi

dan perangkatnya, dalam hal ini khususnya yaitu penggunaan Anjungan Tunai

Mandiri (ATM). Salah satunya dengan adanya ketentuan yang mewajibkan

meletakkan perangkat keamanan misalnya kamera Closed Circuit Television


commit to user

123

(CCTV) disetiap ruangan ATM, untuk mengetahui setiap aktivitas yang ada di

ruangan ATM.

Documents

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERLINDUNGAN ... · berlaku di Indonesia telah ideal ... dengan berbagai cara yaitu oleh Arsitektur Perbankan Indonesia, ... Undang-Undang