RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBI.JIK INDONESIA

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBI.JIK INDONESIA

NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN IDDUP

DENGAN RA.KHl\fA T TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa lingkungan hid up Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, merupakan ruang bagi kehidupan Bangsa dan Rakyat Indonesia dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan Wawasan Nusantara;

b. bahwa dalam mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang;

c. bahwa perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;

d. bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran lingkungan masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan masalah lingkungan hid up;

e. bahwa kehidupan masyarakat dalam kaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa, sehingga dirasakan bahwa pokok materi sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3~15) tidak memadai lagi untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;

f. bahwa ...

Mengingat

Menetapkan

2

f. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UndangU ndang Dasar 1945;

Dengan Persetu juan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN . HID UP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;

2. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam proses perumusan kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup;

3. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan untuk kesejahteraan dan mutu hidup generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang memenuhi kesejahteraan dan mutu hidupnya;

4. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan yang saling mempengaruhi;

5. Peles tar ian ...

3

S. Pelestarian kemampuan lingkungan adalah rangkaian upaya untuk ·meningkatkan dan melestarikan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan;

6. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;

7. Pelestarian daya dukung lingkungan adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan terhadap tekanan perubahan dan atau dampak n~gatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar lingkungan tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;

8. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;

9. Pelestarian daya tampung lingkungan adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;

10. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati, dan sumber daya buatan;

11. Baku mutu lingkungan adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;

12. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hid up, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

13. Kriteria baku kerusakan lingkungan adalah batas perubahan sifat fisik dan atau hayati Iingkungan yang dapat ditenggang;

14. Perusakan 1 ingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;

15. Konservasi sumber day a alam adalah pengelolaan sumber day a alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam yang terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;

16. Limbah adalah bahan sisa dari suatu kegiatan dan atau proses produksi;

17. Limbah ...

4

17. Lim bah bahan berbahaya dan beracun adalah setiap lim bah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan kesehatan manusia;

18. Sengketa lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh karena adanya pencemaran atau perusakan lingkungan;

19. Dampak lingkungan adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau usaha; ·

20. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak penting suatu kegiatan atau usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang menyelenggarakan kegiatan atau us aha;

21. Organisasi lingkungan adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang lingkungan hidup yang tumbuh atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat;

22. Audit lingkungan adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan secara internal oleh penanggung jawab kegiatan atau usaha untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan secara internal oleh perusahaan yang bersangkutan;

23. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Lingkungan hidup Indonesia berdasarkan Wawasan Nusantara mempunyai ruang lingkup yang meliputi ruang tempat Negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat serta yurisdiksinya.

BABII

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingk!Jngan berlandaskan asas tanggung jawab negara dan asas keberlanjutan.

Pasal 4 ...

5

Pasal 4

PengeloJaan Jingkungan hidup bertujuan:

a. tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkung-an hidup sebagai tujum membangun manusia Indonesia seutuhnya;

b. terkendalfnya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;

c. terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina Iingkungan hidup;

d. terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang;

e. terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

BAB ill

HAK DAN KEWAJmAN MASYARAKAT

Pasal 5

( 1) Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hid up yang baik dan sehat.

(2) Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemarannya.

Pasal 6

( 1) Setiap orang mempunyai hak untuk berperanserta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlak:u.

(2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan yang berkaitan dengan peranserta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IV •••

6

BAB IV

WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 7

(1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) Penierintah :

a. mengatur dan mengembangkan kebijakan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;

b. mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan kembali dan pengawasan sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;

c. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;

d. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

(1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan perencanaan tata ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

(2) Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara sektoral oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung . jawab masing-masing dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 9 ...

7

Pasal 9

Pelaksanaan kebijak:sanaan tentang pengelolaan lingkungan hidup merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah melakukan upaya untuk :

a. menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, dan pendidikan dan pelatihan;

b. menumbuhkan dan mengembangkan kemitraan an tara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan;

c. mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan yang kondusif bagi terpeliharanya daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan;

d. mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

e. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hid up;

Pasal 11

(1) Setiap rencana kegiatan atau usaha yang kemungkinan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak Iingkungan.

(2) Rencana kegiatan atau usaha yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hid up sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12 ...

8

Pasal 12

Pengelolaan lingkungan hid up, dilakukan secara terpadu dengan rencana tata ruang, perlindungan sumber daya alam non-hayati, konservasi sumber daya alarn hayati dan ekosistemnya, perlindungan sumber daya buatan serta eagar budaya yang diatur masing-masing dengan Undang-undang.

Pasal 13

(1) Untuk menjamin pelestarian kemampuan lingkungan hidup, setiap kegiatan atau usaha dilarang melakukan kegiatan atau usaha yang melanggar baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan.

(2) Pemerintah menetapkan baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERSYARA TAN PENTAAT AN LINGKUNGAN

Pasal 14

(1) Setiap kegiatan atau usaha yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki izin melakukan kegiatan atau usaha.

(2) Izin melakukan kegiatan atau usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(3) Dalam izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewaj iban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 15 ...

9

Pasal 15

(1) Dalam menerbitkan izin melakukan kegiatan atau usaha wajib diperhatikan : a. rencana tata ruang; b. keberatan dan pendapat masyarakat; c. pertimbangan dan rekomendasi yang berkaitan dengan perrnohonan

izin melakukan kegiatan usaha tersebut.

(2) Keputusan izin melakukan kegiatan atau usaha wajib diumumkan.

BAB VI

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHA YA DAN BERACUN

Pasal 16

(1) Setiap penanggung jawab kegiatan atau usaha wajib melakukan pengelolaan limbah basil kegiatan atau usahanya.

(2) Dengan tidak mengurangi tanggung jawab pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1), penanggung jawab kegiatan atau usaha dapat menyerahkan pengelcilaan limbah basil kegiatan atau usahanya kepada pibak lain yang berusaha di bidang pengelolaan lim bah.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

(1) Dilarang melakukan impor limbah bahan berbahaya dan beracun.

(2) Terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun tertentu yang dibutuhkan untuk kegiatan industri tertentu dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat ( 1).

(3) Impor limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan sepanjang limbah tersebut sangat diperlukan untuk kegiatan industri serta perusahaan yang memerlukannya telah mempunyai pengelolaan limbahnya.

( 4) Ketentuan mengenai impor lim bah sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebib lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18 ...

10

Pasal 18

( 1) Pembuangan lim bah hanya dapat dilakukan ke media lingkungan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Ketentuan mengenai pembuangan limbah ke media lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

(1) Setiap penanggung jawab kegiatan atau usaha wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

(2) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi antara lain : a. menghasilkan; b. mengangkut; c. mengedarkan; d. menyimpan; dan atau e. menggunakan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan bahan berbahaya dan · beracun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PENGA W ASAN DAN SANKS I ADMINISTRASI

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 20

(1) Pengawasan atas pentaatan penanggung jawab kegiatan atau usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) mencakup an tara lain : a. pemantauan ketaatan penanggung jawab kegiatan atau usaha

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

b. pemantauan ...

11

b. pemantauan perubahan kualitas lingkungan akibat dilakukannya kegiatan atau usaha;

c. mengumpulkan dan mengevaluasi data dan atau informasi mengenai kegiatan atau usaha, yang diperlukan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup; atau

d. menerima dan meneliti kebemiran laporan mengenai ketaatan penanggung jawab kegiatan atau usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua :

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang ini.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa: a. peringatan secara tertulis; b. denda; c. penghentian kegiatan atau usaha untuk sementara waktu; d. pencabutan izin. ·

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga :

Audit Lingkungan

Pasal 22

Dalam rangka peningkatan kinerja kegiatan atau usaha, Pemerintah mendorong penanggung jawab kegiatan untuk melakukan audit lingkungan.

Pasal 23 ...

12

Pasal 23

(1) Terhadap kegiatan atau usaha tertentu dapat diwajibkan untuk melakukan audit lingkungan.

(2) Ketentuan mengenai kegiatan atau usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

(1) Pemerintah berwenang memerintahkan penanggung jawab kegiatan atau usaha untuk melakukan audit lingkungan apabila penanggung jawab kegiatan yang bersangkutan menunjukkan kelalaian dalam kewajiban untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

(2) Apabila penanggung jawab kegiatan atau usaha tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah- dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan audit lingkungan atas beban biaya penanggung jawab kegiatan atau usaha yang bersangkutan.

(3) Apabila biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dibayar oleh penanggung jawab kegiatan atau usaha, Pemerintah menerbitkan penetapan untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan guna membuat audit lingkungan.

(4) Pemerintah wajib mengumumkan basil audit lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

BAB Vill

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Pertama : Umum

Pasal 25

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap sengketa lingkungan yang menyangkut pencemaran dan perusakan I ingkungan yang ditimbulkan karena bahan berbahaya dan beracun dan atau yang menimbulkan korban jiwa.

(3) Apabila ...

13

(3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, maka upaya penyelesaian sengketa lingkungan lainnya hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan tersebut telah dinyatakan oleh para pihak tidak berhasil menyelesaikan sengketa.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan

Paragraf 1 Ganti Kerugian

Pasal 26

(1) Setiap pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan dapat digugat melalui pengadilan untuk membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu.

(2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian pelaksanaan tindakan tertentu tersebut.

Paragraf 2 Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 27

( 1) Terhadap kegiatan a tau us aha yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hid up, kegiatan a tau usaha yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, penanggung jawab kegiatan atau usaha bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang timbul, dengan kewajiban membayar ganti kerugian secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan.

(2) Penanggung jawab kegiatan a tau usaha dapat dilepas dari kewaj iban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila dia dapat membuktikan bahwa pencemaran atau kerusak.an lingkungan terjadi oleh salah satu alasan di bawah ini : a. bencana alam atau peperangan; atau b. adanya keadaan terpaksa di luar kekuasaan atau kemampuan

manusia; atau c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pen

cemaran atau kerusakan lingkungan.

(3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti kerugian.

P~r~oraf 3 ...

14

Paragraf 3 Kadaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 28

(1) Tenggang waktu kadaluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran atau kerusakan yang merugikan dirinya.-

(2) Ketentuan mengenai kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan atau usaha yang menggunakan bahan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan benicun.

Paragraf 4 Hak Organisasi Lingkungan Untuk Mengajukan Gugatan

Pasal 29

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan berhak mengaj ukan gugatan dalam masalah lingkungan untuk kepentingan lingkungan.

(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian.

(3) Organisasi lingkungan berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum atau yayasan; b. dalam anggaran dasar organisasi lingkungan yang bersangkutan

menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi lingkungan tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian kemampuan lingkungan hidup;

c. telah membuktikan secara nyata melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

d. keberadaannya cukup representatif dalam masyarakat.

( 4) Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan oleh organisasi lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian ...

15

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan

Pasal 30

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 31

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 30 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan.

Pasal 32

( 1) Pemerintah dan swasta dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

(2) Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX ...

16

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan lingkungan hid up.

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang · diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hid up;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hid up;

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

-: (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam 1

. 'ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan basil · penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik . Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X ...

17

&AB X KETEN1UAN PIDANA

Pasal 34

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, maka pelaku tindak. pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 35

( 1) Setiap orang yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, maka pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 36

(1) Setiap orang yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan atau komponen lain yang beracun atau berbahaya masuk di atas atau ke dalam tarlah, ke dalarn udara atau ke dalam permukaan air, melakukan import, eksport, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

(2) D ianc~m ...

18

(2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap orang yang dengan sengaja memberikan informas i palsu a tau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran a tau kerusakan 1 ingkungan hid up atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, maka pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 37

(1) Setiap orang yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp .. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, maka pelaku tindak pidana dipidan~ dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda palin~ banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 38

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Bab ini dilakukan oleh atat atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasa1 atau organisasi lainnya, maka pidana .denda yang diancamkan dapa diperberat dengan sepertiga.

Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan.

Pasal 40 .. ,

19

Pasal 40

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas il~a suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, yayasan atau organisasi lainnya, maka tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lainnya tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu maupun terhadap kedua-duanya.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan juga oleh .atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi lainnya, dan dilakukan oleh orangorang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan a tau organisasi lainnya, maka tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pidana tersebut tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau pada mereka bersama ada unsur-unsur tindak pidana tersebut.

(3) Jika tuntutan dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi lainnya, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

(4) Jika tuntutan dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang atau organisasi lainnya, maka segala panggilan untuk menghadap dan segala penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus atau di tempat tinggal mereka atau di tempat pengurus melakukanpekerjaan yang tetap.

Pasal 41

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana dapat pula dikenakan tindakan berupa:

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan atau b. penutupan seluruhnya a tau sebagian perusahaan, dan a tau · c. perbaikan akibat tindak pidana, dan atau d.·mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan atau e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan atau f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan selama-lamanya tiga

tahun.

BAB XI ...

20

BAB XI KETENTUAN PERALUIAN

Pasal 42

Selarnbat-selambatnya lima tahun sejak diundangkannya U ndang-undang ini, setiap kegiatan atau usaha yang telah merniliki izin melakukan kegiatan atau usaha wajib menyesuaikan menurut persyaratan berdasarkan Undang-undang ini.

BAB Xll KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 44

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45 ...

21

Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

>iundangkan di Jakarta 1ada tanggal

Disahkan di Jakarta Pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

fiENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

EMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA T AHUN NOM OR

A. UMUM

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR T AlRJN

TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN IDDUP

1. Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, merupakan rakhmat daripadaNya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada Rakyat dan Bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hid up akan tercapai j ika didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia scbagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan manusia, daJam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan man usia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan batiniah. Antara manusia, masyarakat dan Jingkungan hidup terdapat hubungan timbal batik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keseimbangan yang serasi dan dinamis. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Pembangunan sebagai upaya sadar untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau kepuasan batiniah saja, akan tetapi juga keseimbangan antara keduanya. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus seimbang dengan keselarasan dan keserasian lingkungan hidup.

2. Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidaklah mengenal batas wilayah baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi kalau lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya, maka haruslah jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut. Lingkungan hidup yang dimaksud itu adalah lingkungan hidup Indonesia. Lingkungan hidup Indonesia merupakan suatu pengertian hukum, yang meliputi ruang tempat Negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat serta yurisdiksinya. Dalam hal ini, lingkungan hidup Indonesia tidaklah lain daripada kawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat Bangsa dan Rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan demikian, maka wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan I ingkungan hid up Indonesia adalah Wawasan Nusantara.

3. Lingkungan ...

3. Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai daerah, masing-masing sebagai suatu subsistem yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, dan fisik, dengan corak ragam yang berbeda antara subsistem yang satu dengan yang lain, serta dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang berlainan. Pembinaan dan pengembangan yang didasarkan kepada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan akan meningkatkan keselarasan dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan · subsistem. Dalam pada itu, pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan mempengaruhi subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pula ketahanan ekosistem dalam keseluruhan. Oleh karenanya,. maka pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Ini berarti perlu adanya suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan taat asas dari pusat sampai ke daerah.

4. Pembangunan memanfaatkan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hid up rakyat. Dalam pada itu, sumber day a alam tersedia secara terbatas, baik dalam jumlah maupun kualitasnya, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin besar dan beragam. Sejalan dengan itu, daya dukung lingkungan dapat terganggu dan daya tampung lingkungan dapat menurun. Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang· menjadi penunjang kehidupan dapat pula rusak karenanya. Hal semacam itu akan merupakan beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintahlah yang harus menanggung beban biaya pemulihannya. Terpeliharanya ekosistem yang baik dan sehat merupakan kepentingan rakyat, sehingga oleh karenanya merupakan tanggung jawab yang menuntut keterbukaan dan peranserta setiap anggota masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan. Pembangunan yang bijaksana harus dilandasi wawasan lingkungan sebagai sarana untuk mencapai keberlanjutan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi sekarang dan mendatang. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi sekarang dan generasi mendatang.

5. Sesuai dengan hakekat Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, maka pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup Indonesia sebagai bagian pembangunan berkelanjutan yang beiwawasan lingkungan haruslah diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh, guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut. Dasar hukum itu dilandasi oleh asas hukum lingkungan dan pentaatan setiap orang akan norma hukum lingkungan yang keseluruhannya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang ...

2-!

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) telah menandai awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi usaha pengelolaan lingkungan hidup Indonesia sebagai bagian yang integral dari upaya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dalam pada itu dapat disimak, bahwa dalam kurun waktu lebih dari satu dasa warsa sejak diundangkannya Undang-undang tersebut, di satu sisi, kesadaran lingkungan dari masyarakat telah meningkat dengan pesat serta permasalahan hukum lingkungan yang turnbuh dan berkembang· dalam kehidupan masyarakat memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum untuk menjamin kepastian hukum, dan, di lain sisi, perkembangan lingkungan global serta aspirasi internasional yang akan semakin mempengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Mencermati perkembangan keadaan tersebut, dipandang perlu untuk mengembangkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuaan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, Undang-undang ini memuat norma sebagai penjabaran asas hukum lingkungan. Selain daripada itu, Undang-undang ini akan menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi lingkungan hidup yang kini berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, industri, pemukiman, penataan ruang, tata guna tanah, dan lain-lainnya. Peningkatan pendayagunaan pelbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana, demikian pula usaha untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan secara alternatif, diharapkan dapat meningkatkan ketaatan masyarak:at terhadap sistem nilai tentang betapa pentingnya pelestarian kemampuan lingkungan hidup dalam kehidupan umat manusia sekarang dan di masa mendatang. Sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, yaitu sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan tidak efektif dan atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan atau akibat perbuatannya relatif besar dan atau menimbulkan keresahan masyarakat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat terangkum dalam satu sistem hukum lingkungan Indonesia.

B. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya:

Angka 1 ...

25

Angka 1 Ling.kungan hidup di sini merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam nonhayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Istilah "lingkungan hidup" dan "lingkungan" yang digunakan dalam Undang-undang ini memiliki pengertian yang sama.

Angka 2 Cukup jelas.








Angka 10 Sumber daya buatan antara lain meliputi waduk, bendungan dan hasil-hasil rekayasa di bidang bioteknologi atau sumber daya genetika.


Angka 12 Dalam Undang-undang ini, yang termasuk pencemaran lingkungan hanyalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia mengingat akan kaitannya dengan akibat hukumnya. Sedangkan pencemaran lingkungan akibat proses alam pada dasarnya menjadi beban kewajiban Pemerintah untuk menanggulanginya.


Angka 14 ...











Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3

26 -

Berdasarkan asas tanggung jawab negara, di satu sisi, negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi sekarang maupun mendatang. Di lain sisi, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksi negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak: kegiatan di luar wilayah negara. · Asas keberlanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajiban dan tanggung ja wab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, mak:a kemampuan lingkungan hidup, harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan.

Pasal 7 Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

27

Perangkat kebijaksanaan pengelolaan lingkungan adalah misalnya instrumentarium ekonomik yang, di satu sisi, memberikan stimulasi yang dapat mengubah secara positif perilaku penanggung jawab kegiatan atau usaha sehingga cenderung meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sisi lain menekan perilaku penanggung jawab kegiatan atau usaha yang mempunyai kecenderungan negatif terhadap terlestarikannya daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. · Pengaturan sebagaimana tersebut antara lain meliputi tata ruang yang merupakan sistem pengaturan ruang sebagai upaya sadar untuk mengatur hubungan atau berbagai kegiatan dan fungsi guna mencapai keserasian dan keseimbangan.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 8 Ayat (1)

Penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup mencakup kebijakan penataan ruang nasional. Dalam rangka penyusunan kebijakan tersebut wajib diperhatikan secara rasional dan proporsional potensi, aspirasi, dan kebutuhan serta nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Misalnya, perhatian terhadap masyarakat adat yang hidup dan kehidupannya bertumpu pada sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya.

Ayat (2) Lingkup pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya meliputi banyak sektor yang masing-masing didasarkan pada peraturan perundangundangan tersendiri. Pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kepentingan berbagai kegiatan usaha di berbagai sektor seringkali dapat mengubah fungsi dan tatanan lingkungan hidup. Perubahan tersebut pada gilirannya dapat menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap keserasian, keseimbangan dan kelestarian daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Dengan demikian koordinasi, sink.ronisasi, dan keterpaduan di antara berbagai sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan dasar bagi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 9 ...

2H -

Pasal 4 Pengendalian secara bijaksana pemanfaatan sumber daya perlu memperhatikan aspek-aspek antara lain kehematan, daya guna, basil guna, dan daur ulang.

Pasal 5 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan orang dalam Pasal ini adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.

Ayat (2) Kewajiban setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Ayat ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarak.at, yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan mahluk sosial. Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperanserta dalam upaya memelihara lingkungan hidup. Misalnya, peranserta dalam mengembangkan budaya bersih Iingkungan, kegiatan penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 6 Ayat (1)

Peranserta sebagaimana dimak.sud · dalam Pasal ini meliputi peranserta dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, dengar pendapat dan cara-cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peranserta tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan atau perumusan kebijak.an lingkungan. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan maka memungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta. pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan.

Ayat (2) . Hak atas informasi lingkungan merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperanserta dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan akan meningkatkan nilai dan efektifitas peranserta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, laporan dan evaluasi basil pemantauan lingkungan, baik pemantauan pentaatan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan, dan rencana tata ruang.

Pasal 7 ...

2D -

Pasal 9 Guna menjamin terwujudnya tujuan pengelolaan lingkungan hidup secara berdaya guna dan berhasil guna yang berlandaskan Wawasan Nusantara, Pemerintah menyerahkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 10 Huruf a

Upaya menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan, kesadaran dan tanggung jawab masyarakat akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang pada gilirannya akan meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf b Peranserta masyarakat dalam Pasal ini mencakup keikutsertaan baik dalam upaya maupun proses pengambilan keputusan tentang pelestarian daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Dalam rangka peranserta masyarakat dikembangkan kemitraan antara para pelaku dalam pengelolaan lingkungan, yaitu Pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat termasuk antara lain lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi keilmuan.

Huruf c Perangkat kebijaksanaan pengelolaan lingkungan adalah misalnya instrumen ekonomi.

Huruf d Perangkat pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan proaktif adalah misalnya pengembangan dan penerapan teknologi akrab lingkungan, audit lingkungan yang. dilakukan secara sukarela oleh penanggung jawab kegiatan atau usaha guna meningkatkan kinerja, dan asuransi lingkungan.

Huruf e ...

]()

Huruf e Penelitian dan pengembangan merupakan upaya penunjang penting dalam pengelolaan lingkungan, misalnya pengembangan metoda pengambilan contoh dan metoda analisis yang mempunyai peran penting dalam kaitan dengan pemantauan kualitas lingkungan, pengembangan teknologi, misalnya teknologi bersih lingkungan yang mampu meminimisasi limbah.

Pasal 11 Ayat (1)

Pada dasarnya semua kegiatan atau usaha menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Perencanaan awal suatu kegiatan atau usaha harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hid up, baik fisik maupun nonfisik, termasuk dampak sosial budaya, sehingga dapat dihasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai kegiatan atau usaha yang bersangkutan. Analisis mengenai dampak lingkungan di satu sisi merupakan bagian dari studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana kegiatan atau usaha, dan di lain sisi merupakan syarat yang harus dipenuhi untu.k mendapatkan izin melakukan kegiatan atau usaha. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak penting terhadap lingkungan, baik dampak negatif atau darnpak positif yang akan timbul dari kegiatan atau usaha, sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya. U otuk mengukur a tau menentukan dampak penting tersebut diantaranya digunakan kriteria mengenai: a. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak dari rencana kegiat-

an atau usaha; · b. luas wilayah penyebaran dampak; c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; d. banyaknya komponen lingkungan lain yang akan terkena; e. sifat kumulatif dampak tersebut; f. berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (i"eversible) dampak.


Pasal 12 Ketentuan mengenai perlindungan sumber daya alarn non-hayati meliputi tiap jenis sumber daya alam non-hayati, seperti ketentuan tentang air, tanah, udara, b~an .galian, bentang alam, dan formasi geologis atau perwujudan proses alam yang sangat indah yang penting untuk ilmu pengetahuan.

Pengertian ...

31

Pengertian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengandung tiga aspek, yaitu : a. perlindungan sistem penyangga kehidupan; b. pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman Jenls tumbuhan dan

satwa serta ekosistemnya pada matra darat, air dan udara; c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan eko-

sistemnya.

Dalam pengertian konservasi tersebut di atas termasuk pula perlindungan bagi jenis hewan yang tata cara hidupnya tidak diatur oleh manusia, tumbuhtumbuhan yang telah menjadi langka atau terancam punah, dan hutan lindung. Ketentuan mengenai perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya telah diatur dalam U ndang-undang Nomor 5 Tahun 1990 ten tang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang merupakan perwujudan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982.

Perlindungan sumber daya buatan yang penting ditujukan kepada konservasi fungsi sumber daya tersebut bagi kesinambungan pembangunan.

Perlindungan eagar budaya ditujukan kepada konservasi peninggalan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur. Ketentuan mengenai perlindungan eagar budaya telah diatur dalam U ndangundang Nomor · 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yang merupakan perwujudan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982.

Pasal 13 Ayat (1)

Untuk dapat menentukan telah terjadi pencemaran lingkungan hidup perlu ditetapkan baku mutu lingkungan, baik baku mutu lingkungan ambien maupun baku mutu limbah. Baku mutu lingkungan ambien ini dapat berbeda untuk setiap lingkungan, wilayah atau waktu mengingat akan tatanan lingkungan yang ditetapkan. Baku mutu lingkungan merupakan pedoman dan memberikan araban dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan, serta penanggulangan dan pemulihan lingkungan yang terce mar. Perubahan keadaan lingkungan setempat serta perkembangan teknologi akan mempengaruhi kriteria dan pembakuan yang telah ditetapkan. Karena itu, baku mutu lingkungan secara berkala harus ditinjau ulang.

Pencemaran ...

Ayat (2)

32

Pencemaran lingkungan dapat pula diakibatkan oleh proses alam yang berada di luar jangkauan peraturan hukum. Pencemaran serupa itu pada dasarnya diluar tanggungjawab Pemerintah. Namun demikian, Pemerintah berkewaj iban menanggulangi akibat pencemaran lingkungan yang terjadi oleh proses alam, dan berkewajiban untuk sesegera mungkin memberi informasi dini kepada khalayak ramai. Suatu kegiatan atau usaha yang· mempunyai potensi mencemarkan Iingkungan yang dilakukan di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia dapat menimbulkan dampak lingkungan di wilayah yurisdiksi negara lain, atau sebaliknya. Penyelesaian masalah pencemaran lingkungan serupa itu atau pencegahannya dilaksanakan dengan persetujuan antar negara. Selain menentukan baku mutu li~gkungan, untuk dapat menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hid up, perlu ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan. Kriteria baku kerusakan lingkungan merupakan pedoman dan memberikan araban dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan, serta penanggulangan dan pemulihan lingkungan yang mengalami kerusakan. Kriteria serupa itu, ditentukan secara berbeda untuk setiap jenis ekosistem. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan perusakan lingkungan yang sebab dan akibatnya terjadi secara lintas negara, Pemerintah perlu membuat persetujuan dengan negara-negara yang mempunyai kemungkinan memiliki permasalahan mengenai kerusakan lingkungan.

Cukup jelas.

Pasal 14 Ayat (1)

Izin yang dimaksud antara lain izin kuasa pertambangan untijk usaha di bidang pertambangan, atau izin usaha industri untuk usaha di bidang industri.


Ayat (3) ...

Ayat (3) Dalam izin melakukan kegiatan atau usaha harus ditegaskan kewajiban yang berkenaan dengan pentaatan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan atau usaha dalam melaksanakan kegiatan atau usahanya. Bagi kegiatan atau usaha yang diwaj ibkan untuk membuat a tau melaksanakan anal isis mengenai dampak lingkungan, maka rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan atau usaha harus dicantumkan dan dirumuskan dengan jelas dalam izin melakukan kegiatan a tau usaha. Misalnya kewaj iban untuk mengolah limbah, syarat mutu limbah yang boleh dibuang ke dalam media lingkungan, dan kewajiban yang berkaitan dengan pembuangan limbah, seperti kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan basil swapantau tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan. Apabila suatu rencana kegiatan atau usaha, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan, maka persetujuan atas analisis mengenai dampak lingkungan tersebut harus diajukan bersama dengan permohonan izin melakukan kegiatan atau usaha.

Pasal 15 Ayat (1)

Suatu kegiatan atau usaha dapat dilakukan di lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang. Permohonan izin untulC melakukan suatu kegiatan atau usaha harus ditolak apabila kegiatan atau usaha tersebut dilakukan di suatu lokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Analisis mengenai dampak lingkungan bukanlah suatu bentuk keputusan tata usaha negara tersendiri. Dengan analisis mengenai dampak lingkungan dapat diperoleh bahan pertimbangan sebagai dasar untuk perigambilan keputusan sehubungan dengan permohonan izin melakukan kegiatan atau usaha.

Ayat (2) Pengumuman iiin melakukan kegiatan atau usaha merupakan pelaksanaan asas keterbukaan pemerintahan. Pengumuman izin melakukan kegiatan atau usaha tersebut memungkinkan peranserta masyarakat khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.

Pasal 16 Ayat (1)

Pengelolaan limbah adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah termasuk penimbunan basil pengolahan tersebut.

Ayat (2) ...



Pasal 17 Ayat (1)

Cukup jelas.




Pasal 18

34

Ayat (1) . Suatu kegiatan atau usaha akan menghasilkan limbah. Pada umumnya limbah ini harus diolah terlebih dahulu sebelum di buang ke media lingkungan sehingga tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dalam hal tertentu, limbah yang dihasilkan oleh suatu kegiatan atau usaha itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku suatu produk. Namun dari proses pemanfaatan tersebut akan menghasil.kan limbah, sebagai residu yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, yang akan di buang ke media I ingkungan fis ik. Pembuangan (dumping) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah pembuangan limbah sebagai residu suatu kegiatan atau usaha dan atau bahan lain yang tidak terpakai atau kadaluwarsa ke dalam media lingkungan, baik tanah, air maupun udara. Pembuangan limbah dan atau bahan tersebut ke media lingkungan akan menimbulkan dampak terhadap ekosistem. Sehingga dengan ketentuan Pasal ini, ditentukan bahwa pada prinsipnya pembuangan limbah ke media lingkungan merupakan hal yang dilarang, kecuali ke media lingkungan tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.


Pasal 19 ...

35

Pasal 19 Ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dimaksud adalah sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, mengingat bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi yang· cukup besar untuk menimbulkan efek negatif.



Pasal 20 Ayat (1)

Tindakan penegakan hukum, yang mencakup pengawasan dan penerapan sanksi, merupakan wewenang Pemerintah.

Ayat (2) Pengawasan lingkungan pada dasarnya merupakan tindakan inspeksi yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan yang dilakukan secara rutin. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut selalu harus diperhitungkan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.


Pasal 21 Ayat (1)

Cukup jelas.



Pasal 22 Audit lingkungan merupakan suatu instrumen penting bagi penanggung jawab kegiatan atau usaha untuk meningkatkan efisiensi kegiatan atau usaha dan kinerjanya dalam mentaati persyaratan lingkungan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian ini, audit lingkungan dibuat secara sukarela untuk memverifikasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku serta dengan kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan secara internal oleh penanggung jawab kegiatan atau usaha yang bersangkutan.

Pasal 23 ...

36

Pasal 23 Ayat (1)

Kegiatan atau usaha yang dapat diwajibkan untuk melakukan audit lingkungan adalah usaha yang potensial menimbulkan risiko terhadap ling kung an.


Pasal 24 Ayat (1)

Perintah untuk membuat audit lingkungan dimaksudkan untuk memulihkan ketaatan penanggung jawab kegiatan atau usaha yang bersangkutan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku. Melaksanakan perintah untuk membuat audit lingkungan akan memberikan manfaat bagi penanggung jawab kegiatan atau usaha yang bersangkutan, yaitu meningkatkan efisiensi perusahaan, yang pada akhirnya justru akan menguntungkan penanggung jawab kegiatan atau usaha yang bersangkutan.


Ayat (3) Ketentuan ini diperlukan untuk meniadakan proses penyelesaian penagihan biaya tersebut melalui gugatan secara perdata. Ketentuan ini merupakan terobosan untuk mempercepat pelaksanaan kewajiban membayar biaya yang digunakan untuk pembuatan audit lingkungan yang diperintahkan oleh Pemerintah. Dari segi hukum administrasi cara seperti ini dimungkinkan.

Ayat (4) Hasil audit lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal ini merupakan dokumen yang bersifat terbuka · untuk umum. Karena itu hasil audit lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal dimaksud harus diumumkan.

Pasal 25 Ayat (1)

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan yang mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengan subyek yang disengketakan, serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap upaya pengelolaan· lingkungan hidup seperti halnya kepentingan yang dimiliki oleh suatu organisasi lingkungan. Keterlibatan para pihak yang memiliki kepentingan kepedulian terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada jaminan dan hakekat hak setiap orang untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta peran penunjang organisasi lingkungan.

Avat (2) ...

37

Ayat (2)

Pengecualian dalam Ayat ini diberikan karena pencemaran dan perusakan akibat bahan berbahaya dan beracun dapat menyebabkan antara lain kelumpuhan, cacat atau kematian manusia dan mahluk hidup lainnya.

Ayat (3) Apabila para pihak yang berkepentingan telah memilih dan mulai menempuh suatu prosedur penyelesaian sengketa lingkungan melalui perundingan di luar pengadilan, maka selama berlangsungnya proses perundingan di luar pengadilan, para pihak yang berkepentingan tidak dapat dibenarkan menempuh pula prosedur melalui pengadilan atau upaya penyelesaian sengketa yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya dua putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan sehingga menimbulkan masalah kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Pasal 26 Ayat (1)

Ayat ini merupakan realisasi asas hukum lingkungan yang menentukan bahwa pencemar harus membayar (asas pencemar membayar). Selain diharuskan merilbayar ganti kerugian, pencemar atau perusak lingkungan dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk :

- memasang atau memperbaiki instalasi pengolahan limbah sehingga kualitas limbah basil olahan instalasi tersebut sesuai dengan mutu limbah yang ditentukan;

- memulihkan kembali lingkungan hidup yang telah tercemar atau rusak akibat kegiatan usahanya;

- menghilangkan atau memusnahkan sebab-sebab timbulnya pencemaran atau perusakan lingkungan.

Pembebanan tindakan hukum terhadap pencemar atau perusak lingkungan dapat dijatuhkan oleh hakim dengan atau tanpa disertai pembayaran uang paksa. Pehyelesaian ganti kerugian dan atau perintah melakukan tindakan hukum tertentu dapat pula menggunakan ketentuan hukum perdata Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, atau peraturan perundang-undangan yang lain yang sama maksudnya.

Ayat (2) Pe~bebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu adalah demi pelestarian kemampuan lingkungan.

Pasal 27 ...

]8

Pasal 27 Ayat (1)

Pengertian bertanggung jawab secara mutlak adalah "strict liability", dimana unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Dengan demikian ketentuan Ayat ini merupakan "lex special is" dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti kerugian yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan keharusan asuransi bagi kegiatan usaha yang bersangkutan ataupun telah tersedia dana lingkungan.

Ayat (2) Tindakan pihak ketiga dalam Ayat ini mencakup tindakan atau kesalahan Pemerintah.


Pasal 28 Ayat (1)

Ketentuan kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Buku Keempat Kitab Undang-undang Hukum Per data.


Pasal 29 Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan tidak dapat berupa tuntutan membayar ganti kerugian, melainkan hanya terbatas gugatan lainnya, yaitu pada per moho nan kepada pengadilan agar, misalnya, seseorang d.iperintahkan untuk melakukan tindak.an hukum tertentu yang berkaitan dengan tujuan pelestarian kemampuan lingkungan hidup, seseorang dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena mencemarkan atau merusak lingkungan, memerintahkan seseorang yang melakukan kegiatan usaha untuk membuat atau memperbaiki alat pengolah limbah sehingga limbah yang dihasilkan setelah diolah tidak mengakibatkan tercemarnya media lingkungan penerima limbah. Masalah lingkungan ·

. : mc:iupakan masalah perdata.

Ayat (3) ...

39

Ayat (3) Tidak setiap organisasi lingkungan dapat mengatasnamakan lingkungan hid up, melainkart harus memenuhi persyaratan tertentu. Dengan adanya persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, maka secara selektif keberadaan organisasi lingkungan diakui memiliki "ius standi" untuk mengajukan gugatan atas nama lingkungan hidup ke pengadilan, baik ke peradilan umum atau pun peradilan tata usaha negara, tergantung pada kompetensi peradilan yang· bersangkutan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud.



Pasal 31 Untuk melancarkan jalannya perundingan di luar pengadilan, para pihak yang berkepentingan dapat meminta jasa pihak ketiga. netral yang dapat berbentuk:

a. pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Pihak ketiga netral ini berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapai kesepakatan. Pihak ketiga netral ini harus :

1) disetujui oleh para pihak yang berkepentingan dalam sengketa lingkungan;

2) tidak memiliki hubungan keluarga dan atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang berkepentingan dalam sengketa lingkungan;

3) memiliki ketrampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan;

4) tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya, sehingga mampu bersifat tidak memihak atau netral.

b. pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Pihak ketiga ini berfungsi sebagai arbitrase, sehingga semua ketentuan mengenai arbitrase berlaku dalam hal ini, dan semua keputusannya mengikat para pihak yang berkepentingan.

Pasal 32 ...

40

Pasal 32 Ayat (1)

Kehadiran lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan ini dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang mampu memperlancar pelaksanaan I,llekanisme pilihan penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada prinsip ketidakberpihakan dan profesionalisme. Kehadiran lembaga penyedia jasa yang dibentuk Pemerintah tidak dimaksudkan sebagai lembaga satu-satunya. Kehadirannya dimaksudkan sebagai pelayanan publik atau masyarakat yang tidak mampu membayar jasa yang dilaksanakan oleh pihak swasta.


Pasal 33 Ayat (1)

Ketennian ini menegaskan bahwa sekalipun Pejabat Pegawai Negeri Sipil/PPNS dilingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang lingkungan hidup diberi

. wewenang khusus sebagai penyidik, tetapi hal itu tidak meniadakan fungsi Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagai Penyidik Utama.


Ayat (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Karenanya selama penyidikan berlangsung, penyidik PPNS perlu berkonsultasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam tahapan inilah Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberikan petunjuk yang bersifat teknis mengenai bentuk dan isi berita acara dan sekaligus meneliti kebenaran materiil isi berita acara penyidikan terse but.

Ayat (4) ...

41

Ayat (4) Setelah penyidikan selesai, basil penyidikan tersebut diserahkan Penyidik PPNS kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya wajib segera menyampaikan basil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum. Hal ini sesuai dengan prinsip yang ditegaskan dalam Pasal 6, 7 dan 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

· Pidana. Dalam rangka pemiklran ini, kata "melalui" pada Ayat (4) tidak harus diartikan bahwa Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dapat atau perlu melakukan penyidikan ulang. Sebab, secara teknis bimbingan penyidikan ataupun pemberkasan basil penyididkan pada dasarnya telah diberikan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia pada saat atau selama Penyidik PPNS melaksanakan penyidikan. Dengan demikian, prinsip kecepatan dan efektifitas seperti yang dikehendaki KUHAP dapat benar-benar terwujud.

Pasal 34 Ayat (1)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dinamakan tindak pidana materiil. Dalam hal ini akibat merupakan unsur hakiki dari tindak pidana dan harus dibuktikan. Tindak pidana ini bersifat mandiri (sui generis) dan untuk pemidanaannya tidak. tergantung pada peraturan perundangundangan yang lain. Tindak pidana ini hanya dapat dipidana apabila bahaya yang ditimbulkan cukup besar, baik terhadap lingkungan hid up, kesehatan maupun nyawa orang dan menimbulkan kekhawatiran serta keresahan masyarakat. Dalam hal ini pendapat ahli dan teori kausalitas menjadi sangat penting.


Pasal 35 Ayat (1)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupak.an tindak. pidana lingkungan yang bersifat umum dan bersifat tindak pidana materiil. Sikap batin yang jahat sebagai unsur minimum mental tindak. pidana Hngkungan di samping berupa kesengajaan dapat pula kealpaan.


Pasal 36 ...

Pasal 36 Ayat (l)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini disebut sebagai tindak pidana dengan perumusan khusus dan merupakan tindak pidana formil dengan akibat dan bahaya yang bersifat abstrak. Dalam hal ini akibat berupa bahaya yang ditimbulkan tidak bersifat hakiki dan tidak merupakan unsur esensial tindak pidana yang harus dibuktikan. Teori kausalitas dalam hal ini menjadi tidak penting. Tindak pidana ini tidak bersifat otonom, karena untuk penuntutannya harus didahului dengan pelanggaran yang nyata terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang tercantum dalam keputusan tata usaha negara, yaitu izin melakukan kegiatan atau usaha.



Pasal 37 Ayat (1)

Cukup jelas.



Pasal 39 Ketentuan Pasal ini merupakan pernyataan bahwa tindak pidana lingkungan pada hakekatnya merupakan perbuatan yang tercel a (mala per se), karena akibatnya sangat merugikan baik terhadap lingkungan hidup dalam arti luas maupun terhadap generasi yang akan datang, sehingga tidak dapat dibenarkan ditinjau dari sudut norma hukum dan norma-norma sosial lainnya.

Pasal 40 Ayat (l)

Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana termasuk tindak pidana lingkungan didasarkan atas teori kepelakuan fungsional atas dasar identifikasi terhadap kesalahan pengurus yang mempunyai kekuasaan untuk memutuskan dan keputusan tersebut telah diterima sebagai kebijakan korporasi.

Mengingat ...

Mengingat kemungkinan dampak yang luas apabila dilakukan pemidanaan terhadap korporasi, khususnya terhadap mereka yang tidak bersalah seperti pemegang saham, karyawan, dan konsumen produk korporasi tersebut, maka pemidanaan terhadap korporasi perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- tingkat kerugian yang ditimbulkan;

- derajat keterlibatan pengurus korporasi;

- tujuan dilakukannya tindak pidana;

- frekuensi tindak pidana yang pernah dilakukan;

- kesan masyarakat terhadap tindak pidana yang terjadi;

- tradisi yurisprudensi;

- prediksi hakim terhadap tujuan pemidanaan;

- kemauan kerjasama korporasi dalam mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan.



Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41 Tindakan tata tertib merupakan bentuk sanksi dalam hukum pidana modern di samping sanksi tradisional berupa pidana.

?asal 42 Cukup jelas.

>asal 43 Cukup jelas.

,asal 44 Cukup jelas.

'asal 45 Cukup jelas.

AN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN

-----~;;~ • ' p ' ' 1-' l" 1\. -~ ~

M \ L lK. ~ ~ _:~_·:_ .• ·~·~·- . · · --· .--------··-· I R ()':~ 1 0/ •...• --

t-1 n1nor: · · · · • .•.

·rr .. nGll~

KETERANGAN PEMERINT AH

DI HADAPAN SIDANG PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

MEN GENAl

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENT ANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Documents

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBI.JIK INDONESIA