perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PENGARUH .../Pengaruh... · diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dalam penentuan sampel, penelitian ini menggunakan

PENGARUH KARAKTERISTIK ANGGOTA DEWAN DAN

KARAKTERISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP

TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM LKPD

(Studi Empiris Pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia)

SKRIPSI

Disusun guna Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk

Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

Fariz Ardhiansyah

F 0307048

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012 ABSTRAK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ii

PENGARUH KARAKTERISTIK ANGGOTA DEWAN DAN

KARAKTERISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP

TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM LKPD

(Studi Empiris Pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia)

FARIZ ARDHIANSYAH NIM F0307048

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik kepala daerah dan karakteristik keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Karakteristik kepala daerah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain tingkat pendidikan, gender, dan ukuran dewan. Sementara itu, karakteristik keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain debt ratio, profit margin, quick ratio, dan asset turnover. Populasi penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2008 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dalam penentuan sampel, penelitian ini menggunakan porpusive sampling method. Analisis menggunakan model regresi berganda dengan melakukan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan bantuan SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik dewan yang dinyatakan dengan level pendidikan dan ukuran dewan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah, sedangkan untuk gender tidak berpengaruh signifikan. Untuk karakteristik keuangan yang dinyatakan dengan debt ratio, quick ratio, profit margin mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah, sementara untuk aset turnover terbukti tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Kata kunci: karakteristik kepala daerah, karakteristik keuangan, pengungkapan

wajib, laporan keuangan pemerintah daerah, debt ratio, profit margin, quick ratio, dan asset turnover.

ABSTRACT


commit to user

iii

EFFECT OF THE HEAD OF REGIONAL CHARACTERISTICS AND

FINANCIAL CHARACTERISTICS OF LOCAL GOVERNMENT IN

MANDATORY DISCLOSURE OF COMPLETENESS LKPD

(Empirical Study County Government / Cities in Indonesia)

Fariz ARDHIANSYAH NIM F0307048

This study aims to analyze the influence of the chief characteristics and financial characteristics of local government on the level of completeness of the disclosures required in financial statements of local governments in Indonesia. Characteristics of the head region used in this study include education level, gender, and size of the board. Meanwhile, the characteristics of local government finances are used in this study include the debt ratio, profit margin, quick ratio, and asset turnover. This study population is the entire local government financial reports in 2008 that was reviewed by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia. In determining the sample, this study used a sampling method porpusive. Analysis using multiple regression models to test classic assumptions and hypothesis testing with the help of SPSS.

The results showed that the characteristics set forth by the board of education level and board size has a significant influence on the level of mandatory disclosure in the financial statements of government, while gender had no significant effect. For the financial characteristics represented by the debt ratio, quick ratio, profit margin has a significant influence on the level of mandatory disclosure in the financial statements of local governments, while the asset turnover proved to have no effect on the level of mandatory disclosure in the financial statements of local governments.

Key words: regional head characteristics, financial characteristics, mandatory disclosure, the local government financial statements, debt ratio, profit margin, quick ratio, and asset turnover.


commit to user

iv


commit to user

v


commit to user

vi

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai

dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya

kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap.”

(Q. S. Alam Nasyrah (6) : 8)

” Jangan kamu berputus asa dari Rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari

rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.”

(Q.S. Yusuf (12) : 87)

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan

terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada

pelindung bagi mereka selain Dia (Allah).”

(Q.S. Ar Ra’d (13): 11)


commit to user

vii

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini untuk:

Keluargaku tercinta

yang selalu berusaha memberikan

yang terbaik untukku


commit to user

viii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil’alamin ke hadirat Allah SWT

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak sekali pihak-pihak yang membantu

penulis baik langsung atau tidak langsung dalam penyelesaiannya. Untuk itu

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. R. Karsidi, M. S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

2. Dr. Wisnu Untoro, M.S, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

3. Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

4. Drs. Sri Hanggana, M.Si, Ak. selaku dosen Pembimbing Akademik yang

telah memberikan dukungan dan pengarahan selama masa studi penulis di

Fakultas Ekonomi UNS.

5. Ibu Dra. Setianingtyas Honggowati, M.M., Ak., selaku pembimbing skripsi.

Trima kasih atas waktu, saran dan bimbingannya sehingga saya dapat

menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan ibu yang telah bijak dalam menasehatiku, dengan sabar

membimbingku, yang telah memberi kasih sayang.


commit to user

ix

7. Keluarga besar Eyang Naschan Riyanto yang telah memberikan bantuan,

perhatian dan semangat untuk selalu menjadi lebih baik.

8. Untuk anak-anak Akuntansi ’07, terimakasih untuk kebersamaannya selama

lebih dari tiga tahun. Perjuangan kita belum berakhir. Semoga kita bisa

berkumpul lagi suatu saat nanti. Agent 007 FE UNS (sharing is caring)

9. Untuk Anis yang selalu memberikan senyumannya selama di kampus hijau

meski secara tidak langsung.

10. Kepada semua pihak yang belum tertulis yang telah membantu penulis

selama masa kuliah dan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari sempurna. Kritik dan saran

yang membangun penulis nantikan untuk menjadikan skripsi ini lebih sempurna

dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Akhirnya kepada semua pihak yang sudah membantu penulis selama

menjalani masa perkuliahan maupun selama penyusunan skripsi ini semoga

mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amiin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Surakarta, Juni 2012

Penulis

Fariz Ardhiansyah

NIM F0307048


commit to user

x

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i

HALAMAN ABSTRAK.................................................................................. ii

HALAMAN ABSTRACT ............................................................................... iii

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... iv

HALAMAN PENGESAHAN.......................................................................... v

HALAMAN MOTTO ...................................................................................... vi

HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................... vii

KATA PENGANTAR ..................................................................................... viii

DAFTAR ISI .................................................................................................... x

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xiii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiv

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xv

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................... 1

B. Perumusan Masalah ........................................................................ 7

C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 8

D. Manfaat Penelitian ......................................................................... 9


commit to user

xi

BAB II. LANDASAN TEORI ......................................................................... 11

A. Tinjauan Pustaka .......................................................................... 11

1. Pengungkapan Infomasi Dalam Laporan Keuangan ............... 11

2. Standar Akuntansi Pemerintahan ............................................ 12

3. Karakteristik Pemerintahan Daerah ........................................ 13

4. Pengungkapan Wajib dan Karakteristik Pemerintah Daerah .. 14

B. Penelitian Terdahulu ..................................................................... 15

C. Pengembangan Hipotesis ............................................................. 17

D. Kerangka Pemikiran ..................................................................... 20

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN ....................................................... 23

A. Jenis Penelitian ............................................................................ 23

B. Populasi,dan Sampel ................................................................... 23

C. Metode Pengumpulan Data ......................................................... 25

D. Variabel Penelitian dan Pengukurannya ..................................... 25

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ...................................... 31

A. Hasil Pengumpulan Data ............................................................. 31

B. Statistik Deskriptif ....................................................................... 33

C. Uji Asumsi Klasik ....................................................................... 34

D. Pengujian Hipotesis ..................................................................... 37

E. Pembahasan ................................................................................. 42

BAB V. PENUTUP.......................................................................................... 45

A. Simpulan ...................................................................................... 45

B. Keterbatasan ................................................................................. 47

C. Saran ............................................................................................. 48


commit to user

xii

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

IV.1 Tabel Sampel Penelitian.................................................................... 32

IV.2 Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif ................................................... 33

IV.3 Tabel Hasil Uji Normalitas Data ....................................................... 35

IV.4 Tabel Hasil Uji Heteroskedastis ........................................................ 36

IV.5 Tabel Hasil Uji Multikolinearitas ..................................................... 37

IV.6 Tabel Hasil Uji Signifikansi F .......................................................... 38

IV.7 Tabel Hasil Uji Signifikansi t ............................................................ 40

IV.8 Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi ............................................. 41


commit to user

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel Halaman

VI.1 Daftar kabupaten/kota ....................................................................... 57

VI.2 Rincian angka indeks dari tiap variabel ............................................ 58

VI.3 Tabel Uji Statistik Deskriptif ............................................................ 59

VI.4 Tabel Uji Normalitas Data ................................................................ 59

VI.5 Tabel Uji Autokorelasi ...................................................................... 60

VI.6 Tabel Uji Heteroskedasitas ............................................................... 60

VI.7 Tabel Uji Hipotesis dan Uji Multikolinearitas .................................. 62


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh karakteristik keuangan daerah dan

karakteristik legislatif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib pemerintah

daerah. Laporan keuangan merupakan media informasi mengenai kondisi keuangan

suatu perusahaan. Menurut Myer dalam bukunya Financial Statement Analysis

(munawir 1995:5) laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan

pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar ini adalah daftar neraca atau

posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba rugi. Laporan keuangan

tersebut harus memenuhi tujuan, aturan serta prinsip – prinsip akuntansi yang sesuai

dengan standar yang berlaku umum agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang

dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi setiap penggunanya dan informasi

laba adalah fokus utama dalam pelaporan keuangan yang menyediakan informasi

mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan selama satu perioda tertentu.

Bagi institusi publik, Standar Akuntansi Publik memaksa semua institusi

publik untuk memberikan laporan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas

lembaga publik (Warsito Kawedar, 2008). Normaton (dikutip dalam Jacobs dan

Jones, 2009) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah ciri utama demokrasi,

yang menyerukan "menyatakan fakta-fakta secara terbuka dan debat terbuka" dari


commit to user

2

mereka oleh orang awam dan wakil-wakil mereka. Perspektif ini mengadopsi

pendekatan fungsionalis kuat terhadap lembaga-lembaga sosial, menyajikan regulatif

dan mungkin argumen normatif untuk sifat dan fungsi lembaga tersebut. Oleh karena

itu, parlemen dapat dilihat sebagai pilar untuk legitimasi lembaga-lembaga politik

(Jacobs dan Jones, 2009).

Suchman (1995, h. 573-4) menyajikan definisi mencakup legitimasi sebagai

persepsi umum atau asumsi bahwa tindakan entitas yang diinginkan, tepat, atau yang

sesuai dalam sistem sosial. Ruef dan Scott (1998) menulis bahwa organisasi harus

sesuai dengan aturan normatif, proses regulatif, dan makna kognitif. O'Donovan

(2002) menyebutkan teori legitimasi berpendapat bahwa besar kemungkinan

perubahan yang merugikan dalam persepsi sosial tentang bagaimana suatu organisasi

bertindak, keinginan yang lebih besar dari organisasi untuk melakukan upaya

mengelola perubahan dalam persepsi sosial.

Hubungan antara legislatif dan teori legitimasi terletak pada fungsi legislatif

sebagai institusi yang harus menjamin akuntabilitas agen, dan mempunyai hak utama

untuk mendapatkan informasi (Gray, et al, 1995). Untuk memastikan hal ini, legislatif

harus melakukan berbagai strategi untuk tetap sah (O'Donovan, 2002). Lawrence

(1998) mengemukakan bahwa legitimasi menunjukkan bahwa orang yang memenuhi

syarat untuk profesi tertentu. Artinya, orang yang memiliki pengetahuan,

keterampilan, atau kompetensi untuk menjadi anggota profesi tersebut. Jadi, latar

belakang pendidikan dan tingkat pendidikan menjadi faktor penting untuk

dipertimbangkan.


commit to user

3

Teori Legitimasi berakar pada gagasan tentang kontrak sosial antara

perusahaan dan masyarakat (Magness, 2006). Gagasan tentang kontrak sosial

merupakan bagian yang terintegrasi dari beberapa teori-teori sosial seperti teori

stakeholder, teori legitimasi, dan teori akuntabilitas (O'Donovan, 2002).

kelangsungan hidup sebuah perusahaan dan pertumbuhan tergantung pada

kemampuannya untuk menyampaikan tujuan yang diinginkan, untuk

mendistribusikan ekonominya, sosial, atau manfaat politik kepada kelompok yang

berkuasa (Shocker & Sethi, 1974). Konsep ini dapat diadaptasi untuk area publik

dalam rangka teori stakeholder. Pemerintah daerah bertindak sebagai agen dan

legislatif sebagai prinsipal, komunitas, pemasok, kreditur sebagai stakeholder.

Legislatif memiliki kewajiban untuk melegitimasi laporan keuangan yang

akan dikeluarkan oleh agen pemerintah (Pemerintah Daerah). Parlemen, kemudian,

harus memastikan bahwa pengungkapan akuntansi yang wajib telah terpenuhi dalam

laporan keuangan (Jacobs dan Jones, 2009). Dengan cara lain, parlemen harus

memastikan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan pengungkapan akuntansi

yang wajib.

Berdasarkan Bab V Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

penyelenggaraan Pemerintahan, Pasal 19 ayat (2) menyatakan: Penyelenggara

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD). Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dapat

diambil suatu makna pemisahan Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan DPRD

(Legislatif) adalah untuk memberdayakan DPRD dan meningkatkan


commit to user

4

pertanggungjawaban pemerintahan kepada rakyat. Oleh karena itu, DPRD diberi hak-

hak yang cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi

masyarakat dalam pembuatan suatu kebijakan daerah dan pengawasan pelaksanaan

kebijakan. DPRD sebagai badan legislatif, anggotanya dipilih oleh rakyat melalui

pemilihan umum (Pemilu).

Sebagai Legislatif Daerah, DPRD mempunyai fungsi sebagaimana tercantum

dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 41 menyebutkan

bahwa: DPRD memiliki fungsi antara lain: (a) fungsi legislasi, (b) fungsi

pengawasan, dan (c) fungsi anggaran. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka

DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak. (Pasal 42 UU No.

32 Tahun 2004). Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka

mendukung pelaksanaan otonomi luas di Daerah adalah fungsi legislasi. Untuk

melaksanakan fungsi legislasi DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah

satunya ialah “hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan

perubahan atas Raperda” atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti

dengan Peraturan Daerah (Perda).

Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan menggambarkan kinerja

manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaannya. Informasi yang

disampaikan melalui laporan keuangan ini digunakan oleh pihak internal maupun

pihak eksternal. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan dapat

dipahami dan tidak menimbulkan salah intepretasi apabila laporan keuangan

dilengkapi dengan pengungkapan (disclosures) yang memadai.


commit to user

5

Suwardjono (2005) menyebutkan bahwa terdapat dua sifat pengungkapan,

yaitu pengungkapan yang bersifat wajib dan pengungkapan yang bersifat sukarela.

Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen untuk memberikan

informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk keputusan

oleh para pemakai laporan keuangan tersebut, sedangkan pengungkapan wajib

merupakan pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan yang telah ditetapkan oleh

badan otoriter (Chariri dan Ghozali, 2003: 247). Untuk sektor publik di Indonesia,

pengungkapan informasi dalam laporan keuangan pemerintah diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik legislatif

yang memiliki kontribusi terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib.

Karakteristik tersebut dihubungkan dengan kualifikasi dari anggota legislatif tersebut

(Lawrence, 1998). Kualifikasi tersebut antara lain : tingkat pendidikan, latar belakang

pendidikan, jenis kelamin, dominasi parlemen, ukuran parlemen.

Parlemen memiliki kewajiban untuk melegitimasi laporan keuangan yang

akan dikeluarkan oleh agen pemerintah. Parlemen, kemudian, harus memastikan

bahwa pengungkapan akuntansi yang wajib telah terpenuhi dalam laporan keuangan

(Jacobs dan Jones, 2009). Dengan cara lain, parlemen harus memastikan bahwa

laporan keuangan telah sesuai dengan pengungkapan akuntansi yang wajib.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa pengungkapan dalam laporan

keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bamber et al. (2010) menyatakan bahwa

karakteristik demografis seorang manajer puncak berpengaruh terhadap luas


commit to user

6

pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan. Retnoningsih (2009) menyatakan

bahwa karakteristik parlemen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pengungkapan adalah karakteristik

keuangan. Karakteristik keuangan perusahaan sering diproksikan dengan berbagai

macam rasio keuangan, antara lain ROA, ROE, Profit Margin. Michelle & Megawati

(2005) menyatakan bahwa tingkat pengembalian investasi berupa dividen bagi

investor dapat diprediksi melalui rasio profitabilitas, likuiditas, dan leverage (hutang)

dari perusahaan. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur

efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian dari penjualan investasi serta

kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profit) yang akan menjadi dasar

pembagian dividen perusahaan. Rasio yang paling umum digunakan untuk mengukur

profitabilitas adalah ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity), dan ROI

(Return on Investment). Dalam memprediksi tingkat pengembalian investasi yang

berupa dividen dapat digunakan ROI yang mengukur tingkat pengembalian investasi

atas investasi pada aktiva. Fitriani (2001) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa

net profit margin juga mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian mengenai pengungkapan wajib laporan keuangan pada sektor

publik masih sedikit, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini.

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang masalah, perumusan masalah

dalam penelitian ini adalah seperti berikut ini.


commit to user

7

B. RUMUSAN MASALAH

Penelitian mengenai pengungkapan wajib laporan keuangan pada sektor

publik masih sedikit, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini.

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang masalah, perumusan masalah

dalam penelitian ini adalah seperti berikut ini.

1. Apakah terdapat pengaruh level pendidikan anggota dewan terhadap tingkat

kepatuhan pengungkapan wajib?

2. Apakah terdapat pengaruh gender di anggota dewan terhadap tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib?

3. Apakah terdapat pengaruh jumlah atau ukuran dewan di suatu daerah terhadap

tingkat kepatuhan pengungkapan wajib?

4. Apakah terdapat pengaruh tingkat asset turnover di suatu daerah terhadap tingkat

kepatuhan pengungkapan wajib?

5. Apakah terdapat pengaruh tingkat profit margin terhadap tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib?

6. Apakah terdapat pengaruh tingkat debt ratio terhadap tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib?

7. Apakah terdapat pengaruh tingkat quick ratio terhadap tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib?


commit to user

8

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh

bukti empiris tentang pengaruh karakteristik keuangan daerah dan karakteristik

legislatif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan seperti berikut ini.

1. Untuk memperoleh bukti empiris tentang tingginya tingkat pendidikan anggota

dewan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib?

2. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh level pendidikan anggota

dewan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib?

3. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh latar belakang anggota dewan

terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib?

4. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh gender di anggota dewan


5. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh ukuran dari banyaknya

anggota dewan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib?

6. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh tingkat return on equity


7. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh tingkat profit margin terhadap

tingkat kepatuhan pengungkapan wajib?


commit to user

9

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini akan memberikan kontribusi beberapa, seperti:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi literatur akuntansi, terutama

dalam teori legitimasi.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam

melakukan pemerintahan yang baik.

3. Penelitian ini dapat memberikan saran bagi para pemilih dalam memilih

kandidat anggota dewan untuk memilih orang yang tepat.

4. Bagi anggota dewan hasil penelitian ini dapat dijadikan tolok ukur untuk

melegitimasi laporan keuangan yang akan dikeluarkan oleh agen pemerintah

dan untuk peningkatan kualitas anggota legislatif daerah untuk masa yang

akan datang.

5. Bagi pemerintah pusat selaku regulator dalam pembuatan Standar Akuntansi

Pemerintahan, hasil penelitian ini dapat dijadikan tolok ukur penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan dalam LKPD.

6. Bagi pemerintah daerah sebagai pengguna Standar Akuntansi Pemerintahan,

hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam penyediaan faktor-

faktor yang mempengaruhi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam

LKPD.

7. Penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi akademisi untuk memperbesar

pengetahuan akuntansi terutama di bidang sektor publik.


commit to user

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengungkapan Informasi Dalam Laporan Keuangan

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, laporan keuangan

disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan

seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode

pelaporan.

Penyediaan informasi tersebut untuk kepentingan transparansi, menurut

KNKG (2008), transparansi mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan

penyediaan informasi yang memadai dan mudah diperoleh oleh pemangku

kepentingan. Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia

usaha terhadap penyelenggaraan Negara dapat dilakukan secara obyektif.

Pengungkapan informasi yang memadai, baik data yang bersifat kuantitatif

maupun kualitatif, harus ditekankan pada informasi yang material dan relevan yang

dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan harus dapat

menambah nilai informasi dan bukan menguranginya dengan adanya keterangan yang

terinci dan sulit dianalisis.

Laporan keuangan pemerintah menyajikan secara lengkap informasi yang

dibutuhkan oleh pengguna yang dapat ditempatkan pada lembar muka laporan


commit to user

11

keuangan atau catatan atas laporan keuangan (peraturan pemerintah nomor 24 tahun

2005 tentang standar akuntansi pemerintahan). Catatan atas laporan keuangan

meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan

dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas, termasuk penyajian

informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintahan serta

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar

atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

2. Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebutuhan akan SAP menguat ketika di sektor komersil mengeluarkan

standar akuntansi keuangan oleh ikatan akuntan Indonesia pada tahun 1994.

Kebutuhan tersebut secara eksplisit dijabarkan dalam peraturan pemerintah nomor

105 tahun 2000 yang menyebutkan perlunya standar akuntansi pemerintah dalam

pertanggungjawaban keuangan daerah.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, standar akuntansi

pemerintahan didefinisikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan pemerintah ini

dijadikan dasar dalam pengungkapan wajib informasi laporan keuangan pemerintah.

Standar akuntansi pemerintahan diterapkan di sektor pemerintahan, seperti

pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun orgainisasi di lingkungan pemerintah

pusat maupun daerah.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan standar tunggal yang akan

membuat usaha multinasional menjadi lebih mudah (Al-Shiab, 2008). Adanya standar


commit to user

12

akuntansi pemerintah diharapkan akan terciptanya transparansi, partisipasi, dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/daerah guna mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005

menyebutkan bahwa standar akuntansi pemerintahan dinyatakan dalam bentuk

pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan pengantar

standar akuntansi pemerintahan. Terdapat 11 PSAP dalam standar akuntansi

pemerintahan. Pengungkapan minimal yang dipersyaratkan dalam PSAP diantaranya

pada akun-akun yang tercantum dalam neraca, yaitu PSAP nomor 5 sampai dengan

PSAP nomor 11.

3. Karakteristik Anggota Dewan

Legislatif memiliki kewajiban untuk melegitimasi laporan keuangan yang

akan dikeluarkan oleh agen pemerintah (Pemerintah Daerah). Parlemen, kemudian,

harus memastikan bahwa pengungkapan akuntansi yang wajib telah terpenuhi dalam

laporan keuangan (Jacobs dan Jones, 2009). Dengan cara lain, parlemen harus

memastikan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan pengungkapan akuntansi

yang wajib.

Anggota dewan yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi/akuntansi

berpengaruh terhadap pemenuhan pengungkapan wajib LKPD. Retnoningsih (2009)

menjelaskan dalam penelitiannya bahwa karakteristik Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) berpengaruh terhadap pemenuhan pengungkapan wajib LKPD.

Semakin banyak anggota DPRD yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi


commit to user

13

berpengaruh positif terhadap pemenuhan pengungkapan wajib LKPD. Namun

berbeda dengan hasil penelitian Mandasari (2009), penelitian Retnoningsih (2009)

menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan ekonomi anggota DPRD tidak

berpengaruh terhadap pemenuhan pengungkapan wajib LKPD. Hal ini dikarenakan

sangat sedikit anggota DPRD pada Pemerintah Daerah yang menjadi sampel yang

memiliki latar belakang pendidikan ekonomi.

4. Karakteristik Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah, mempunyai arti gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga pemerintah

daerah di Indonesia terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau

kota.

Elemen-elemen yang terdapat dalam suatu LKPD dapat menggambarkan

karakteristik pemerintah daerah yang bersangkutan, seperti yang disebutkan oleh

Bastian (2006:432) bahwa neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran

utuh dari suatu entitas (pemerintah daerah) pada suatu titik waktu.

Pada penelitian-penelitian di sektor privat, karakteristik entitas sering kali

diproksikan dalam item-item atau perbandingan antar item (rasio) pada laporan

keuangan entitas yang bersangkutan. Ahmed (1995) menggunakan proksi

karakteristik perusahaan berupa ukuran perusahaan, status listing perusahaan, ukuran

kantor akuntan publik, dan leverage. Marwata (2001) memproksikan karakteristik

perusahaan dengan size perusahaan, basis perusahaan, rasio likuiditas, umur


commit to user

14

perusahaan, penerbitan sekuritas pada tahun berikutnya, pemilikan publik dan

pemilikan asing. Arifin (2002) menggunakan komposisi dewan komisaris, ukuran

perusahaan, lingkup operasi perusahaan dan jenis industri, dewan audit leverage, dan

profitabilitas sebagai proksi dari karakteristik perusahaan. Penelitian ini akan

memproksikan karakteristik pemerintah daerah dalam item-item atau perbandingan

antar item (rasio) yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah,

diantaranya level pendidikan, gender, jumlah anggota dewan, quick ratio, asset

turnover, debt ratio, profit margin.

5. Pengungkapan Wajib dan Karakteristik Pemerintahan Daerah

Penyusunan laporan keuangan pemerintah menggunakan standar akuntansi

pemerintahan, dengan standar tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk

menentukan informasi apa saja yang akan disajikan dalam laporan keuangan

pemerintah. Standar akuntansi pemerintah mengatur mengenai informasi yang wajib

disajikan dalam laporan keuangan, bagaimana menetapkan, mengukur, dan

melaporkannya.

Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat

menghasilkan laporan keuangan yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan.

Pemerintah daerah yang telah mengantisipasi penerapan standar akuntansi

pemerintahan hanya perlu sedikit merubah atau memodifikasi sistem akuntansinya.

Perubahan sistem ini tidak terlepas dari pengaruh aspek biaya dan manfaat, sehingga

tarik-menarik antara biaya dan manfaat suatu daerah dengan daerah yang lainnya

akan berbeda. Karakteristik masing-masing daerah akan berpengaruh terhadap


commit to user

15

perubahan sistem akuntansi yang pada akhirnya penerapan standar akuntansi

pemerintahan di masing-masing daerah pada suatu waktu akan berbeda pula.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian sebelumnya mengenai tingkat kepatuhan dalam laporan keuangan

sebagian besar ditunjukan untuk sektor swasta. Penelitian tersebut banyak

menghubungkan pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kelengkapan

pengungkapan di laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh subiyantoro

(1996) menggunakan analisis regresi untuk menentukan karakteristik perusahaan

yang menjelaskan variasi indek pengungkapan wajib dalam laporan tahunan.

Hasilnya adalah firm size, leverage, dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap

indek kelengkapan pengungkapan wajib pada laporan tahunan. Penelitian Marwata

(2001) menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan sukarela berhubungan positif

dengan size perusahaan dan penerbitan sekuritas pada tahun berikutnya dan tidak

berkaitan dengan variabel likuiditas, basis perusahaan, umur perusahaan di bursa, dan

struktur kepemilikan. Hasil penelitian subroto (2003) menjelaskan bahwa variabel

kualitas kantor akuntan publik (KAP) dan ukuran perusahaan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan terhadap ketentuan pengungkapan wajib.

Penelitian sejenis di sektor publik pernah dilakukan oleh Mandasari (2009)

dan Retnoningsih (2009). Penelitian tersebut meneliti tentang praktik pemenuhan

pengungkapan wajib pada pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa praktek pemenuhan pengungkaan wajib LKPD berdasarkan


commit to user

16

standar akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah di Indonesia masih rendah,

yaitu 52,57% (mandasari, 2009) dan 54,54% (retnoningsih, 2009). Mandasari (2009)

juga menjelaskan bahwa karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap

pemenuhan pengungkapan wajib LKPD.

C. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Lawrence (1998) mengemukakan bahwa legitimasi menunjukkan orang yang

memenuhi syarat untuk profesi tertentu. Artinya, orang yang memiliki pengetahuan,

keterampilan, atau kompetensi berhak untuk menjadi anggota profesi tersebut. Jadi,

latar belakang pendidikan dan tingkat pendidikan menjadi faktor penting untuk

dipertimbangkan.

Hipotesis ini muncul sebagai argumen bahwa anggota parlemen yang

mempunyai pendidikan atau berpendidikan lebih tinggi, akan mempunyai kepatuhan

yang lebih baik terhadap pengungkapan akuntansi wajib. Hal ini karena anggota

parlemen berpendidikan akan memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi

untuk melegitimasi laporan keuangan tersebut (Patten, 2000).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian

sebagai berikut:

H1 = Tingkat pendidikan anggota dewan berpengaruh terhadap tingkat

kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan

pemerintah.


commit to user

17

Huang and Kisgen (2008). MacLeod Heminway (2007) berpendapat bahwa

wanita lebih dapat dipercaya daripada laki-laki dan oleh karena itu kemungkinan

tidak akan memanipulasi keuangan dan pengungkapan yang dilakukan perusahaan.

Sebagai contoh wanita akan lebih mungkin untuk taat pada peraturan yang (Baldry

1987; Lenney 1977). Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan proporsi wanita

dalam parlemen. Jumlah anggota wanita dibagi dengan jumlah total anggota

parlemen.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian

sebagai berikut:

H2 = Gender dalam anggota dewan berpengaruh terhadap tingkat

kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan

pemerintah.

Deephouse and Carter (2005) menyatakan bahwa ukuran berpengaruh

terhadap legitimasi. Organisasi besar biasanya memiliki hubungan kontraktual dan

sosial yang lebih kepada stakeholders, yang meningkatkan visibilitas, status, dan

taken-for-granted ness (Fombrun dan Shanley, 1990; Meyer dan Rowan, 1977;

Meznar dan Nigh, 1995; Phillips dan Zuckerman, 2001 ). Penelitian ini menggunakan

ukuran parlemen yang berupa jumlah total anggota parlemen.

H3 = Ukuran dewan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah.


commit to user

18

Debt ratio/leverage adalah asset dan sumber dana yang oleh perusahaan yang

memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial

pemegang saham (Sartono, 2001:257). Menurut Husnan (1997:560) rasio

utang/leverage mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang yang

dilakukan oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Maka hipotesis

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H4 = Debt ratio berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan

wajib dalam laporan keuangan pemerintah.

Profit Margin merupakan angka rasio yang menggambarkan jumlah

perbandingan antara surplus atau defisit anggaran dalam suatu periode dengan jumlah

pendapatan asli daerah dalam satu periode akuntansi. Kedua angka dalam

penghitungan rasio ini diambil dari laporan realisasi angaran pemerintah daerah.

Maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H5 = Profit margin berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan


Quick Ratio (Rasio Cepat) merupakan salah satu rasio dari beberapa rasio

likuiditas yang digunakan dalam mengukur kemampuan laba perusahaan. Rasio cepat

(Quick Ratio) dapat memberikan gambaran yang lebih cermat tentang keadaan

likuiditas perusahaan, karena lebih mendekati kebenaran dibandingkan dengan


commit to user

19

menggunakan rasio lainnya yang masih bersifat umum (Kuswadi, 2004, 199). Maka

hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H6 = quick ratio berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan


Asset turnover merupakan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah

dengan jumlah asset pemerintah daerah. Rasio ini menggambarkan kemampuan

daerah dalam menggunakan jumlah asset daerah yang dimiliki untuk memperolah

pendapatan asli daerah.

Menurut Schipper (1981) dalam Marwata (2001), tambahan informasi diperlukan

untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak

mereka sebagai kreditur. Oleh karena itu entitas dengan rasio leverage yang tinggi

memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang,

Sehingga entitas akan menyediakan informasi secara lebih komprehensif. Ainun

Na'im dan Fuad Rakhman (2000) membuktikan bahwa rasio leverage mempunyai

hubungan positif dengan kepatuhan pengungkapan. Botosan (1997) juga

meregresikan tingkat pengungkapan dengan ukuran perusahaan, leverage, dan status

listing perusahaan. Hasilnya hanya ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh

positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Pemerintah daerah akan

memberikan informasi yang komprehensif dalam laporan keuangannya untuk

menghilangkan keragu-raguan kreditur terhadap pemenuhan hak-haknya.

H7 = asset turnover berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan



commit to user

20

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik anggota dewan

dalam suatu pemerintah daerah dan karakteristik keuangan pemerintah daerah

terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam gambar berikut

ini.

Gambar 1 Kerangka pikir penelitian

Karakteristik Anggota Dewan

· Tingkat pendidikan anggota dewan

· jumlah wanita (gender) di suatu pemerintahan daerah

· jumlah anggota dewan

Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Karakteristik Keuangan

Pemerintah Daerah

· Debt Ratio (DR) · Profit Margin (PM) · Quick Ratio (QR) · Asset turnover (AT)

Variabel Independen Variabel Dependen


commit to user

21

Penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk menyediakan informasi yang

relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu

entitas pelaporan selama satu periode pelaporan untuk kepentingan transparansi dan

akuntabilitas serta sebagai pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan

sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah diatur dalam

peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Penelitian ini akan meneliti sejauh mana pemerintah daerah mengungkapkan

informasi keuangannya dalam laporan keuangan seperti yang dipersyaratkan dalam

peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan

dan mencoba mencari hubungan antara karakteristik pemerintah daerah dengan

tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan.

Karakteristik pemerintah daerah diproksikan dalam variabel: tingkat

pendidikan anggota dewan,tingkat pendidikan anggota dewan, tingginya jumlah

wanita di suatu pemerintahan daerah, jumlah dewan pada suatu pemerintah daerah,

pada laporan keuangan daerah, profit margin pada laporan keuangan daerah, debt

ratio pada laporan keuangan daerah, quick ratio pada laporan keuangan daerah.

Kerangka pikir dalam penelitian ini ditunjukkan oleh gambar berikut.


commit to user

22

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini merupakan stastistical study dengan menggunakan statistik

terapan yaitu berupa analisis regresi. Pengujian hipotesis dilakukan untuk

membuktikan hubungan antar variabel sesuai dengan model penelitian yang

digunakan. Penelitian ini memfokuskan pada kepatuhan pengungkapan wajib akun-

akun yang terdapat pada neraca yang tertuang dalam standar akuntansi pemerintahan.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa pembatasan-pembatasan. Pembatasan-

pembatasan tersebut antara lain dimensi waktu yang diambil adalah cross sectional,

artinya penelitian hanya dilakukan sekali dalam satu periode yaitu pada tahun 2008.

Pembatasan ini didasarkan atas pertimbangan waktu, biaya, dan tenaga.

B. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004: 73). Penelitian ini

menggunakan seluruh laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2008 yang

telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan republik Indonesia. Laporan

keuangan pemerintah daerah tahun 2008 dipilih sebagai populasi penelitian karena


commit to user

23

laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2008 merupakan implementasi standar

akuntansi pemerintahan sehingga diharapkan pemerintah daerah lebih memahami

penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi

pemerintahan. Penelitian ini tidak menggunakan data laporan keuangan pemerintah

daerah tahun 2009 dan 2010 karena pada saat penelitian data tersebut tidak tersedia

dalam situs Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi (Sugiyono, 2004: 73). Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan

pemerintah kabupaten dan kota tahun 2008, karena disamping jumlah yang relatif

banyak untuk dijadikan sampel, karakteristik pemerintah kabupaten dan kota relatif

sama. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (sugiyono, 2004: 78). Sampel

penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria yang dikembangkan oleh Mandasari (2009),

berikut ini.

1. Pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia tahun 2008.

2. Pemerintah daerah yang mempunyai website dan aktif serta dapat diakses.

3. Pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia yang menerbitkan

laporan keuangan pada tahun 2008.


laporan keuangan pada tahun 2008 dengan opini wajar tanpa pengecualian

dan wajar dengan pengecualian dari hasil pemeriksaan badan pemeriksa

keuangan.


commit to user

24


laporan keuangan pada tahun 2008 dengan menyediakan informasi jumlah

data dan informasi yang dibutuhkan, seperti utang pemerintah, karakteristik

anggota dewan dan lain sebagainya.

Adapun pemerintah daerah yang terpilih menjadi sampel dalam pemerintahan

ini dapat diuraikan seperti table berikut ini:

No. KAB/KOTA Jml Anggota No. KAB/KOTA Jml Anggota

1 Kab. Aceh timur 30 23 Kab. Kepualauan sangihe 23

2 Kab. Aceh tengah 25 24 Kab. Polewali mandar 35

3 Kab. Gayo lues 20 25 Kab. Gorontalo 25

4 Kab. Sleman 42 26 Kab. Buru 36

5 Kota P. siantar 29 27 Kab. Biak numfor 26

6 Kab. Jembrana 30 28 Kab. Bojonegoro 45

7 Kab. Bandung 43 29 Kab. Gunung kidul 45

8 Kab. Gianyar 37 30 Kab. Flores timur 30

9 Kab. Dompu 25 31 Kab. Bulukumba 34

10 Kab. Ende 29 32 Kab. Banyumas 45

11 Kab. P Pariaman 44 33 Kab. Banjarnegara 45

12 Kab. Kampar 45 34 Kab. Kebumen 45

13 Kota batam 44 35 Kab. Brebes 45

14 Kab. Oku selatan 28 36 Kab batang 39

15 Kab. Oki 35 37 Kab. Rembang 44

16 Kab. Bungo 30 38 Kab. Blora 45

17 Kab. Bangka sltn 29 39 Kab. Grobogan 45

18 Kab. Belitung tmr 26 40 Kota Pekalongan 30

19 Kab. Bangka tengah 25 41 Kab. Boyolali 45

20 Kab. Lampung tmr 46 42 Kab. Bengkalis 45

21 Kota metro 25 43 Kota Banjarmasin 45

22 Kab. Tangerang 45 Sumber data: hasil penulusuran website pemda


commit to user

25

C. METODA PENGUMPULAN DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Indriantoro

dan Supomo, 1999: 147). Data berupa laporan keuangan pemerintah daerah diperoleh

dari situs badan pemeriksa keuangan republik Indonesia melalui internet. Data yang

akan diambil pada penelitian ini adalah data dari laporan keuangan pemerintah daerah

pada tahun 2008 pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

D. VARIABEL PENELITIAN DAN PENGUKURANNYA

Penelitian ini akan menggunakan variabel independen dan dependen berikut

ini.

1. Variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat ketaatan pengungkapan

wajib berdasarkan SAP. Penelitian ini memfokuskan pada kepatuhan pengungkapan

wajib akun-akun yang terdapat pada neraca yang tertuang dalam standar akuntansi

pemerintahan.

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh

variabel independen (Indriatoro dan Supomo, 1999: 63). Variabel dependen yang

digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan

pemerintah daerah. Variabel ini didapatkan dari laporan keuangan pemerintah daerah

dengan mengukur beberapa banyak butir pengungkapan laporan keuangan


commit to user

26

berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang diungkap oleh pemerintah daerah.

Yang tergolong dalam butir yang wajib diungkapkan pemerintah dalam laporan

keuangan adalah butir-butir yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 24

tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, yaitu yang tertuang dalam PSAP

nomor 5 sampai dengan PSAP nomor 9.

Kepatuhan pengungkapan wajib dapat dinyatakan dalam bentuk indeks yang

pengukurannya mengadopsi pengukuran pada sektor privat yang dilakukan oleh

Almilia dan Retrinasari (2007) berikut ini.

a. Memberi skor untuk setiap item pengungkapan secar dikotomi, dimana jika

suatu item diungkapkan diberi nilai satu dan jika tidak diungkapkan akan

diberi nilai nol.

b. Skor yang diperoleh setiap pemerintah daerah dijumlahkan untuk

mendapatkan skor total.

c. Menghitung indeks kepatuhan pengungkapan wajib dengan cara membagi

total skor yang diperoleh dengan total skor yang diharapkan dapat diperoleh

pemerintah daerah.

Formula yang digunakan dalam menentukan tingkat pengungkapan wajib

adalah.

å

å

=

=

=

==

m

ii

n

ii

j

dM

dTC

1

1


commit to user

27

Cj adalah indek pengungkapan wajib dalam neraca untuk setiap pemerintah

daerah dan 10 ££ jC . T merupakan total item yang diungkap (di) oleh pemerintah

daerah j. M merupakan jumlah maksimum item yang diwajibkan diungkap (di) oleh

pemerintah daerah j.

2. Variabel independen

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau

mempengaruhi variabel lain (indriantoro dan Supomo, 1999: 63). Variabel

independen yang dipakai dalam penelitian ini adalah karakteristik pemerintah daerah

yang diproksikan dalam delapan variabel sebagai berikut:

a. Karakteristik Dewan

1) Level pendidikan (LEVEL)

Latar belakang pendidikan menjadi faktor penting. Milne and

Patten (2002) menggunakan level pendidikan sebagai variabel bebas.

Lawrence (1998) menyarankan bahwa legtimasi mengindikasikan bahwa

seseorang memiliki kualifikasi dalam profesi tertentu. Variabel bebas

level pendidikan dalam penelitian ini berfokus pada lulusan sarjana karena

anggota parlemen yang memiliki level pendidikan yang tinggi akan lebih

taat dalam melakukan pangungkapan (Lawrence, 1998). Jumlah lulusan

sarjana akan dibagi dengan jumlah total anggota parlemen.

LEVEL =


commit to user

28

2) Gender (GENDER)

Seperti yang didiskusikan sebelumnya, penelitian dari area yang

bebeda menyarankan bahwa wanita lebih cenderung kurang agresif atau

lebih berhati-hati dalam menghasilkan keputusan keuangan. Sebagai

contoh wanita akan lebih mungkin untuk taat pada peraturan (Baldry

1987; Lenney 1977). Huang and Kisgen (2008). MacLeod Heminway

(2007) berpendapat bahwa wanita lebih dapat dipercaya daripada laki-laki

dan oleh karena itu kemungkinan tidak akan memanipulasi keuangan dan

pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini

akan menggunakan proporsi wanita dalam parlemen. Jumlah anggota

wanita dibagi dengan jumlah total anggta parlemen.

GENDER=

3) Ukuran Dewan (SIZE)

Deephouse and Carter (2005) menyatakan bahwa ukuran

berpengaruh terhadap legitimasi. Organisasi besar biasanya memiliki

hubungan kontraktual dan sosial yang lebih kepada stakeholders, yang

meningkatkan visibilitas, status, dan taken-for-granted ness (Fombrun dan

Shanley, 1990; Meyer dan Rowan, 1977; Meznar dan Nigh, 1995; Phillips

dan Zuckerman, 2001). Penelitian ini menggunakan ukuran parlemen yang

berupa jumlah total anggota parlemen.

SIZE=


commit to user

29

b. Karakteristik Keuangan

4) Profit Margin (PM)

Profit Margin merupakan angka rasio yang menggambarkan

jumlah perbandingan antara surplus atau defisit anggaran dalam suatu

periode dengan jumlah pendapatan asli daerah dalam satu periode

akuntansi. Kedua angka dalam penghitungan rasio ini diambil dari

laporan realisasi anggaran pemerintah daerah. Untuk menentukan

angka rasio ini, formula yang digunakan adalah seperti berikut ini

(Cohen, 2006).

PM = ( )padvenuesOperatingTotal

DeficitSurplusNet

Re

)(

5) Debt ratio (DER)

Debt ratio/leverage adalah asset dan sumber dana yang oleh

perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar

meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham (Sartono,

2001:257). Menurut Husnan (1997:560) rasio utang/leverage

mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang.

6) Quick Ratio (QR)

Quick Ratio (Rasio Cepat) merupakan salah satu rasio dari

beberapa rasio likuiditas yang digunakan dalam mengukur


commit to user

30

kemampuan laba perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran yang

lebih cermat tentang keadaan likuiditas perusahaan. Perhitungannya

dapat dilakukan sebagai berikut:

7) Asset Turnover (AT)

Menurut Schipper (1981) dalam Marwata (2001), tambahan

informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang

obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur. Oleh

karena itu entitas dengan rasio leverage yang tinggi memiliki

kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka

panjang, Sehingga entitas akan menyediakan informasi secara lebih

komprehensif. Perhitungannya dapat dilakukan sebagai berikut:


commit to user

31

E. METODE ANALISIS DATA

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2007) uji normalitas data dilakukan dengan tujuan

untuk mengetahui apakah sampel yang diambil telah memenuhi kriteria

sebaran atau distribusi normal. Salah satu cara agar data dapat

berdistribusi normal adalah dengan menggunakan lewat pengamatan nilai

residual. Cara lain dengan melihat distribusi dan variabel-variabel yang

akan diteliti. Walaupun normalitas suatu variabel tidak selalu diperlukan

dalam analisis akan tetapi hasil uji statistik akan lebih baik jika semua

variabel berdistribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas data dapat

juga menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Dengan uji ini dapat diketahui

apakah distribusi nilai-nilai sampel yang teramati terdistribusi normal.

Kriteria dalam pengujian normalitas dalam pengujian ini adalah jika p-

value lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 5%, maka data

variabel terdistribusi secara normal. Jika p-value lebih besar dari tingkat

signifikansi penelitian 5%, maka data variabel terdistribusi secara tidak

normal.

2) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi antara variabel

independen yang satu dengan variabel independen yang lainnya. Gejala

multikolinearitas dapat diuji dengan meregresikan model analisis dan


commit to user

32

melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan

Tolerance Value dan Varian Inflating Factor (VIF). Tolerance mengukur

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh

variabel independen lainnya. Apabila nilai tolerance diatas 0.10 dan VIF

dibawah 10, maka menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas.

3) Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas menunjukkan bahwa variasi (varians) variabel tidak

sama untuk semua pengamatan. Pada heterokedastisitas, kesalahan yang

terjadi tidak random (acak), tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis

sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel. Gejala heterokedastisitas

terjadi pada model yang menggunakan data sample secara cross section.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas,

dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser. Apabila nilai signifikansi >

0,05 maka terjadi homoskedastisitas dan ini yang seharusnya terjadi,

namun jika sebaliknya nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat

heteroskedasitas.

4) Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang

waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak

bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Salah satu cara untuk


commit to user

33

adalah dengan Run Test. Menurut Ghozali (2007) Run Test sebagai bagian

dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah

antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak

terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak

atau random. Run Test digunakan untuk melihat apakah data residual

terjadi secara random atau tidak (sistematis).

b. Pengujian Hipotesis

Model yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini

adalah model umum persamaan regresi berganda. Analisis regresi berganda

dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan

dinyatakan dengan model sebagai berikut:

INDEKS = α + β1 DER + β2 QR + β3 PM + β4 AT + β5 LEVEL +

β6GENDER+ β7 SIZE + ei

Keterangan:

INDEKS = Indeks Kepatuhan Pengungkapan Wajib,

α = Konstanta

β1, β2, β3,…, β7 = Koefisien regresi

DER = debt to equity ratio

QR = current ratio

PM = profit margin ratio

AT = asset turnover ratio

LEVEL = tingkat pendidikan dewan


commit to user

34

GENDER = Jumlah proporsi wanita dengan jumlah total

anggota

SIZE = ukuran dewan

ei = Koefisien error.

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitia ini adalah.

1) Pengujian Regresi Parsial (Uji signifikansi-t)

Merupakan pengujian masing-masing variabel independen yang dilakukan

untuk melihat apakah masing-masing variabel independen berpengaruh

secara signifikan terhadap variabel independen. Uji signifikansi-t dalam

penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Kriteria pengambilan

kesimpulan adalah bahwa hipotesis penelitian ditolak jika p-value > 0.05,

yang dapat diartikan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh

2) Pengujian regresi secara simultan (Uji signifikansi-F)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen

secara bersama-sama dengan variabel dependen. Uji signifikansi-F dalam

penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Kriteria pengambilan

kesimpulan adalah bahwa hipotesis penelitian ditolak jika p-value > 0.05,

yang dapat diartikan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh.

3) Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Nilai


commit to user

35

koefisien determinasi (R2) dilihat pada hasil pengujian regresi berganda

untuk variabel independen dan variabel dependen dengan bantuan

program


commit to user

36

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait pengaruh

karakteristik anggota dewan dan karakteristik keuangan pemerintah daerah terhadap

tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. Karakteristik anggota dewan atau anggota

dewan diproksikan dengan level pendidikan, gender wanita, dan ukuran atau jumlah

dewan pada suatu daerah. Karakteristik keuangan diproksikan dengan PM (profit

margin), DER (debt ratio), QR (quick ratio). Tingkat pengungkapan wajib dihitung

berdasarkan jumlah butir yang wajib diungkapkan pemerintah daerah dalam laporan

keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.

1. Pemilihan Sampel

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu .Sampel penelitian ini dipilih

berdasarkan kriteria yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya.

Adapun hasil pemilihan sampel dalam penelitian adalah seperti berikut ini.


commit to user

37

Tabel 1 Sampel Penelitian

NO KETERANGAN JUMLAH 1 Pemerintah kabupaten/ kota di Indonesia tahun 2008 496 2 Pemerintah daerah yang tidak mempunyai website dan atau

tidak dapat diakses (94)

2 Pemerintah daerah yang menerbitkan laporan keuangan tetapi tidak dapat diakses di website BPK-RI

(79)

3 Pemerintah daerah yang menerbitkan laporan keuangan dengan opini selain wajar tanpa pengecualian dan wajar dengan pengecualian

(248)

4 Pemerintah daerah yang menerbitkan laporan keuangan tetapi tidak mencantumkan data dan informasi yang dibutuhkan seperti

(132)

5 Jumlah sampel penelitian 43 Sumber: website pemerintah daerah dan BPK-RI

Tabel di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah baik kabupaten ataupun

kota di Indonesia pada tahun 2008 adalah 496. Dari jumlah tersebut, 94 daerah tidak

mempunyai website atau mempunyai tetapi sudah non aktif sehingga data

karakteristik pemerintah daerah tidak dapat diperoleh. Selain itu, 79 pemerintah

daerah mempunyai laporan keuangan yang tidak dapat diakses dalam website BPK-

RI, dan sejumlah 248 laporan keuangan pemerintah daerah mendapat opini selain

wajar tanpa pengecualian dan wajar dengan pengecualian, sehingga harus dikeluarkan

dari sampel penelitian. Selain itu, penelitian ini juga mengeluarkan sejumlah 132

pemerintah daerah yang tidak mencantumkan atau tidak mempunyai utang daerah.

Dengan demikian, jumlah akhir sampel penelitian ini yang memenuhi kriteria adalah

sebanyak 43 sampel dan secara lengkap dapat dilihat di lampiran penelitian.


commit to user

38

B. STATISTIK DESKRIPTIF

Statistik deskriptif pada penelitian ini dilakukan untuk mencari nilai

minimum, maksimum, mean dan standar deviasi dari variabel-variabel penelitian,

seperti yang ditunjukkan dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Hasil uji statistik deskriptif

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

DER 43 .00 .09 .0100 .01686 QR 43 1.02 245.93 69.7490 70.69008 PM 43 .02 2.88 .8599 .82669 AT 43 .00 .10 .0338 .02061 LEVEL 43 .27 .76 .5457 .12113 GENDER 43 .03 .36 .0958 .05928 SIZE 43 20.00 46.00 36.0233 8.54536 INDEKS 43 12.50 80.00 49.5130 14.78403 Valid N (listwise)

43

Sumber: Hasil pengolahan data

Nilai DER yang tertinggi adalah 0.9, sedangkan yang terendah adalah 0.

Untuk rata-rata sebesar 0,0100. Standar deviasi 0.01686, dengan rata-rata sebesar

0,0100 menunjukkan bahwa penggunaan hutang atau kewajiban pemerintah daerah

masih kurang. Sementara itu, Nilai QR yang tertinggi adalah 245.93 sedangkan yang

terendah adalah 1.02, untuk rata-rata sebesar 69.7490 dengan standar deviasi sebesar

70.69008 menunjukkan kemampuan likuiditas pemerintah daerah di Indonesia baik.

Untuk nilai PM yang tertinggi adalah 2,88 sedangkan yang terendah adalah

0,02; untuk rata-rata sebesar 0,8599. dengan standar deviasi sebesar 0,82669

menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah di Indonesia dalam keadaan


commit to user

39

surplus dan nilai AT yang tertinggi adalah 0,10 sedangkan yang terendah adalah 0,00;

untuk rata-rata sebesar 0,0338. dengan standar deviasi sebesar 0,02061 menunjukkan

bahwa kemampuan pemerintah daerah di Indonesia adalah menghasilkan nilai PM

positif.

Nilai LEVEL yang tertinggi adalah 0,76 sedangkan yang terendah adalah

0,27; untuk rata-rata sebesar 0,5457. dengan standar deviasi sebesar 0,12113

menunjukkan bahwa anggota parlemen/dprd di Indonesia tingkat pendidikannya

minimal adalah sarjana strata 1, sementara itu nilai GENDER yang tertinggi adalah

0,36 sedangkan yang terendah adalah 0,03; untuk rata-rata sebesar 0,0958. dengan

standar deviasi sebesar 0,05928 menunjukkan bahwa anggota dewan perwakilan

rakyat daerah didominasi laki-laki.

Nilai SIZE yang tertinggi adalah 46 sedangkan yang terendah adalah 20;

untuk rata-rata sebesar 36,0233. dengan standar deviasi sebesar 8,54536

menunjukkan jumlah anggota dewan di pemerintah daerah di Indonesia lebih dari 30

orang, dan nilai INDEKS yang tertinggi adalah 80,00 sedangkan yang terendah

adalah 12,50; untuk rata-rata sebesar 49,5130. dengan standar deviasi sebesar

14.78403 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib sebagaimana

dicantumkan dalam SAP masih kurang dari 50%.

C. UJI ASUMSI KLASIK

Penelitian ini menggunakan model regresi untuk estimasi dengan signifikansi

dan representatif, hal ini dilakukan agar data yang digunakan mempunyai kualitas


commit to user

40

yang tidak menyimpang dari asumsi klasik regresi, yang berupa: normalitas,

heteroskedastisitas, dan multikolinearitas.

1) Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah data terdistribusi secara

normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi nilai

residual normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini

dilakukan menggunakan alat uji Kolmogorov-Smirnov dengan nilai residu atas

persamaan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Hasil uji normalitas dapat

dilihat dalam tabel 3 berikut ini.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

Unstandardized Residual

N 43 Normal Parametersa Mean 0

Std. Deviation 8.01888614

Most Extreme Differences

Absolute 0.073 Positive 0.062 Negative -0.073

Kolmogorov-Smirnov Z 0.477

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.977 Sumber: Hasil pengolahan data

Hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa dengan menggunakan uji

statistik Kolmogorov Smirnov, besarnya nilai asymp sig 0,977 yang lebih besar dari

5%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwwa data terdistribusi secara normal.


commit to user

41

2) Uji Heteroskedastis

Uji heteroskedastas bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi tersebut

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain

(Ghozali, 2009). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastis dalam model,

digunakan uji Glejser seperti pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastis

Model Sig. kriteria keterangan (Constant) 0.982 α > 5% tidak terjadi heteroskedastas DER 0.519 α > 5% tidak terjadi heteroskedastas QR 0.386 α > 5% tidak terjadi heteroskedastas PM 0.760 α > 5% tidak terjadi heteroskedastas AT 0.858 α > 5% tidak terjadi heteroskedastas LEVEL 0.456 α > 5% tidak terjadi heteroskedastas GENDER 0.153 α > 5% tidak terjadi heteroskedastas SIZE 0.460 α > 5% tidak terjadi heteroskedastas


Tabel di atas menunjukkan bahwa probabilitas (sig) dalam tiap model regresi

yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,05 atau 5% sehingga dapat

dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam semua model regresi

penelitian ini.

3) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan

linier di antara variabel-variabel independen dengan model regresi. Pengujian ini

dilakukan dengan menggunakan tolerance value dan variance inflation factor (VIF)

dengan kriteria, jika tolerance value < 0,01 dan VIF > 10% maka terjadi


commit to user

42

multikolinieritas dan jika tolerance value > 0,01 atau VIF < 10% maka tidak terjadi

multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Model Collinearity Statistics Tolerance VIF (Constant)

DER 0.877 1.141 QR 0.701 1.426 PM 0.745 1.342 AT 0.797 1.255 LEVEL 0.632 1.582 GENDER 0.876 1.141 SIZE 0.731 1.367


Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk semua variabel dalam

tiap-tiap model regresi lebih besar dari 0,1 dan nilai value inflating factor untuk

semua variabel dalam tiap-tiap model regresi lebih kecil dari 10. Hasil pengujian ini

mengindikasikan bahwa dalam model-model regresi yang digunakan dalam penelitian

ini tidak terjadi gejala multikolinieritas atau seluruh variabel dalam model-model

penelitian ini homokedastisitas.

D. PENGUJIAN HIPOTESIS

Tujuan penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris terkait pengaruh

karakteristik keuangan dan karakteristik legislatif terhadap tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib. Untuk tujuan penelitian tersebut, maka dalam melakukan analisis

data penelitian dengan menggunakan model regresi berganda. Pengujian hipotesis


commit to user

43

terdiri dari uji signifikansi-F, uji signifikansi-t dan uji koefisien determinasi yang

dipaparkan seperti di bawah ini.

1. Uji Signifikansi-F

Uji signifikansi-F dilakukan guna menentukan good of fittest atau uji

kelayakan model regresi yang digunakan dalam melakukan analisis hipotesis dalam

penelitian. Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini adalah probability value

(sig). Apabila probability value dalam hasil pengujian lebih kecil dari 5%, maka

dapat dinyatakan bahwa model layak (fit) untuk digunakan sebagai model regresi

dalam penelitian yaitu level pendidikan anggota dewan, gender wanita pada

pemerintah daerah, ukuran atau jumlah anggota dewan, profit margin, debt ratio, dan

quick ratio, serta lokasi pemerintah daerah secara simultan berpengaruh terhadap

tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dan sebaliknya jika probability value lebih

besar dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa model tidak layak untuk digunakan

dalam pengujian hipotesis penelitian.

Berikut disajikan hasil uji signifikansi-F dalam penelitian ini.

Tabel 6 Hasil Uji Signifikansi-F

Model Sum of Squares df

Mean Square F Sig.

1 Regression 6479.132 7 925.59 11.995 .000a Residual 2700.706 35 77.163 Total 9179.839 42

a. Predictors: (Constant), SIZE, AT, QR, GENDER, DER, PM, LEVEL b. Dependent Variabel: INDEKS

Sumber : Hasil pengolahan data


commit to user

44

Tabel di atas menunjukkan bahwa probability value (sig) dari model regresi

yang digunakan dalam penelitian lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 5%,

yaitu sebesar 0,000. Hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan

dalam penelitian ini layak (fit) untuk digunakan sebagai model regresi pengujian

hipotesis. Dengan demikian dapat diartikan bahwa variabel independen dalam

penelitian ini secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yang berupa

indeks pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji Signifikansi-t)

Uji signifikansi-t dimaksudkan untuk pengujian pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen dalam penelitian sebagaimana dinyatakan dalam hipotesis

penelitian ini. Selain untuk menguji pengaruh tersebut, uji ini juga dapat digunakan

untuk mengetahui tanda koefisien regresi masing-masing variabel independen

sehingga dapat ditentukan arah pengaruh masing-masing variabel independen

terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan kesimpulan atas hasil pengujian

adalah probability value (sig)-t, apabila probability value (sig)-t lebih kecil dari 5%,

maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel

dependen sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian dapat diterima atau

didukung oleh data penelitian. Berikut ini disajikan hasil uji signifikansi-t dalam

penelitian ini.


commit to user

45

Tabel 7 Hasil Uji Signifikansi-t

Model B t Sig. (Constant) 44.292 4.254 0.000 DER -276.819 -3.224 0.003* QR 0.069 3.028 0.005* PM 8700 4.581 0.000* AT 55.779 0.757 0.454 LEVEL 30.469 2.165 0.037* GENDER 23.134 0.947 0.350 SIZE -0.427 -2.302 0.027* *signifikan pada level signifikansi 5% Sumber : Hasil pengolahan data

Hasil pengaruh uji parsial (uji signifikansi-t) di atas menunjukkan bahwa

variabel karakteristik keuangan yang diproksikan DER, QR, PM, dan karakteristik

anggota dewan yang diproksikan dengan LEVEL, dan SIZE memiliki nilai kurang

dari 0,05 yaitu masing-masing sebesar 0,003; 0,005; 0,000; 0,037; dan 0,027 artinya

bahwa variabel DER, QR, PM, LEVEL dan SIZE secara parsial berpengaruh

terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. Dengan demikian, hipotesis yang

menyatakan bahwa DER, QR, PM, LEVEL, dan SIZE berpengaruh terhadap tingkat

kepatuhan pengungkapan wajib adalah diterima.

Sementara itu, karakteristik keuangan yang diproksikan dengan AT dan

karakteristik anggota dewan yang diproksikan dengan GENDER, memiliki nilai

signifikansi lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,454 dan 0,350, artinya bahwa variabel AT

dan GENDER secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan


commit to user

46

pengungkapan wajib, sehingga hipotesis yang menyatakan AT dan GENDER

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib adalah ditolak.

3. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menyatakan persentase total variasi dari variabel

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Untuk model

regresi dengan satu variabel independen koefisien determninasi ditunjukkan oleh nilai

R square (R2) dan untuk model regresi dengan menggunakan dua atau lebih variabel

independen koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai adjusted R square (adj R2).

Penelitian ini menggunakan nilai adj R2. Berikut ini disajikan hasil uji koefisien

determinasi.

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the

Estimate 1

.840a 0.706 0.647 8.78425 b. Dependent Variabel: INDEKS

Sumber : Hasil pengolahan data

Hasil pengujian mengindikasikan bahwa nilai Adjusted R2 sebesar 0,706.

Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang

terdiri dari karakteristik anggota dewan dan karakteristik keuangan pemerintah daerah

mampu menjelaskan 70,6% variasi variabel dependen. Sementara itu, sisanya sebesar

29,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.


commit to user

47

E. PEMBAHASAN

Terkait dengan karakteristik anggota dewan, hasil pengujian menunjukan

bahwa level pendidikan anggota dewan berpengaruh signifikan terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah dengan tanda koefisien regresi positif. Hasil penelitian

ini konsisten dengan penelitian Hambrick dan Mason (1984), serta Bamber et al.

(2010) bahwa level pendidikan manajemen berpengaruh terhadap outcome sebuah

organisasi dalam hal ini adalah tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keaungan

pemerintah daerah. Sesuai dengan upper echelons theory bahwa level pendidikan

dihubungkan dengan keterbukaan pikiran, toleran terhadap ambiguitas, dan

kemampuan untuk memproses informasi yang kompleks sehingga akan

mempengaruhi outcome organisasi. Selain itu, Tingkat pendidikan juga berkaitan

positif dengan penerimaan terhadap inovasi (Bantel dan Jackson, 1989) sehingga

lebih memungkinkan bagi organisasi untuk menghasilkan outcome yang lebih tinggi.

Hasil pengujian juga menunjukan bahwa ukuran dewan berpengaruh terhadap

tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. tanda

koefisien negatif mengindikasikan bahwa jumlah anggota dewan yang besar

menyebabkan ketidakefisienan dalam pengawasan dewan pada pemerintah terkait

laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga anggota dewan yang besar akan

menurunkan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil

penelitian ini konsisten dengan Bamber et al. (2010).

Namun demikian, penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh gender

terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah.


commit to user

48

Jenis kelamin anggota dewan tidak menyebabkan jumlah pengungkapan wajib dalam

laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan

penelitian Bamber et al. (2010).

Terkait dengan karakteristik keuangan pemerintah daerah, hasil pengujian

menunjukan bahwa debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap tingkat

pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan tanda

koefisien regresi negatif. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi

debt to equity ratio semakin rendah tingkat pengungkapan wajib dalam laporan

keuangan daerah keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah yang

memiliki debt to equity ratio yang tinggi cenderung untuk menghadapi permasalahan

keuangan karena adanya keharusan untuk menanggung beban bunga yang tinggi dan

kewajiban untuk mengembalikan jumlah pinjaman yang tinggi sehingga berusaha

menyembunyikan tingginya informasi terkait dengan jumlah utang tersebut. Hasil

penelitian ini konsisten dengan Almelia dan Ikka (2007)

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa quick ratio pemerintah daerah

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan

pemerintah daerah dengan tanda koefisien regresi positif. Hasil ini mengindikasikan

bahwa tingkat quick ratio yang tinggi menyebabkan tingkat pengungkapan dalam

laporan keuangan pemerintah daerah yang tinggi pula. Angka quick ratio yang tinggi

merupakan berita baik karena memberi penggambaran bahwa pemerintah daerah

mampu memenuhi kewajiban lancarnya, sehingga kecederunganya pemerintah daerah

akan lebih tinggi pengungkapanya agar dapat menarik minat dari pemakai laporan


commit to user

49

keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan dengan Almelia

dan Ikka (2007).

Bukti bahwa profit margin berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan

laporan keuangan pemerintah daerah juga mampu disediakan oleh penelitian ini.

Tanda koefisien regresi positif untuk variabel ini mengindikasikan bahwa tingkat

profit margin yang tinggi akan membawa kecenderungan yang tinggi pula pada

tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Profit

margin yang tinggi mengindikasikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah

dalam kondisi yang baik, sehingga kecederunganya pemerintah daerah akan

melakukan pengungkapan wajib yang lebih tinggi agar informasi kinerja yang baik

tersebut dapat tersampaikan pada pemakai laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan dengan Almelia dan Ikka (2007).

Namun demikian, penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh asset

turnover pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan

keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan dengan

Almelia dan Ikka (2007). Hasil penelitian ini dapat dijelaskan dengan alasan bahwa

sampai dengan saat ini, pemerintah daerah masih mengalami permasalahan yang

serius dengan pengelolaan aset daerah. Akuntansi aset daerah masih mengalami

kendala baik dari segi pengakuan, pengukuran, pencatatan maupun penilaianya,

sehingga sebagian besar penyebab terjadinya opini tidak wajar atau pengecualian

dalam opini BPK-RI adalah aset daerah.


commit to user

50

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mendasari

pengambilan simpulan yang dapat dipaparkan seperti berikut ini.

1. Karakteristik keuangan yang dinyatakan dengan debt to equity ratio

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan.

Tanda koefisien untuk variabel ini adalah negatif, sehingga dapat dinyatakan

bahwa semakin tinggi debt to equity ratio merupakan informasi yang buruk,

sehingga semakin rendah tingkat pengungkapan wajib dalam laporan

keuangan pemerintah daerah.

2. Karakteristik keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan quick

ratio berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib pemerintah daerah

dengan tanda koefisien positif. Dengan demikian semakin tinggi quick ratio

semakin tinggi merupakan informasi yang bagus sehingga akan

mempertinggi tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan

pemerintah daerah.

3. Karakteristik keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan profit

margin berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib dalam laporan


commit to user

51

keaungan pemerintah daerah. Profit margin yang tinggi merupakan

informasi yang bagus bagi pemakai informasi laporan keuangan, sehingga

mempertinggi pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah

daerah.

4. Karakteristik keuangan yang dinyatakan dengan asset turnover tidak

berpangaruh terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan

pemerintah daerah. Sebagian besar pemerintah daerah masih menghadapi

kendala dalam pengelolaan aset daerah terutama terkait dengan

akuntansinya, sehingga aset daerah menjadi penyebab terbesar dalam opini

BPK-RI.

5. Karakeristik anggota dewan/legislatif yang dinyatakan dengan level

pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan

keuangan pemerintah daerah. Tanda koefisien regresi untuk variabel ini

adalah positif sehingga semakin tinggi level pendidikan anggota dewan

semakin tinggi pula tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan

pemerintah daerah.

6. Karakteristik anggota dewan/legislatif yang dinyatakan dengan ukuran

dewan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan

keuangan pemerintah daerah dengan tanda koefisien negatif. Jumlah anggota

dewan yang banyak mengindikasikan ketidakefisienan dalam pengambilan

keputusan dan pengawasan sehingga memperkecil pengungkapan dalam

laporan keuangan.


commit to user

52

7. Karakteristik anggota dewan/legislatif yang dinyatakan dengan gender tidak

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan

pemerintah daerah, sehingga jenis kelamin dalam dewan tidak berpengaruh

terhadap pengungkapan wajib dalam laporan keuangan oleh pemerintah

daerah.

B. KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat

disempurnakan pada penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan tersebut antara

lain sebagai berikut.

1. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan pemerintah daerah terbatas

pada tahun 2008 sehingga pemerintah daerah yang memenuhi kriteria untuk

menjadi sampel terbatas 43 pemerintah daerah saja.

2. Penelitian ini tidak memisahkan sampel penelitian ke dalam kelompok tertentu,

seperti Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, sehingga dimungkinkan

hasil penelitian mengalami mengalami compounding effect oleh karena

perbedaan karakteristik kabupaten dan kota tersebut.

3. Penelitian hanya menguji tingkat pengungkapan wajib atas laporan keuangan

pemerintah daerah terbatas pada neraca pemerintah daerah.


commit to user

53

C. SARAN

Penelitian berikutnya dapat melakukan pengembangan lebih lanjut agar

dapat memperoleh hasil yang lebih menyeluruh dan mendalam terkait dengan

kinerja keuangan pemerintah daerah. Adapun pengembangan lebih lanjut

penelitian ini adalah dengan hal-hal berikut ini.

1. Menggunakan periode penelitian yang lebih panjang sehingga dapat diperoleh

jumlah sampel yang lebih banyak dan memungkinkan pengujian dengan

periode lebih dari satu tahun setelah pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Menggunakan jenis laporan keuangan lain, seperti laporan realisasi anggaran

pemerintah daerah sehingga akan dapat diperoleh hasil yang lebih

komprehensif terkait pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Memisahkan sampel ke dalam kelompok tertentu seperti kelompok pemerintah

kabupaten dan kelompok pemerintah kota sehingga hasil penelitian terbebas

dari compounding effect dari perbedaan karakteristik pemerintah kabupaten dan

kota.


commit to user

54

Elemen Pengungkapan Wajib

ELEMEN PENGUNGKAPAN WAJIB BERDASARKAN SAP PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan 1 Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; 2 Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang

digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat ;

3 Kondisi persediaan. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi 4 Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; 5 Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; 6 Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi

jangka panjang; 7 Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan

tersebut; 8 Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; 9 Perubahan pos investasi. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap 10 Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying

amount); 11 Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan: Penambahan; Pelepasan; Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya.

12 Informasi penyusutan, meliputi: Nilai penyusutan; Metode penyusutan yang digunakan; Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

13 Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; 14 Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; 15 Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; 16 Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut

harus diungkapkan: 17 Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap; 18 Tanggal efektif penilaian kembali; 19 Jika ada, nama penilai independen; 20 Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya


commit to user

55

pengganti; 21 Nilai tercatat setiap jenis aset tetap; PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan 22 Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian

dan jangka waktu penyelesaiannya; 23 Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya; 24 Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; 25 Uang muka kerja yang diberikan; 26 Retensi. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban 27 Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar

skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

28 Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

29 Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;

30 Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;

31 Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo; 32 Perjanjian restrukturisasi utang meliputi: Pengurangan pinjaman;

Modifikasi persyaratan utang; Pengurangan tingkat bunga pinjaman; Pengunduran jatuh tempo pinjaman; Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

33 Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.

34 Biaya pinjaman: Perlakuan biaya pinjaman; Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; danTingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

Sumber: PP Nomor 24 Tahun 2005


commit to user

Documents

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PENGARUH .../Pengaruh... · diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dalam penentuan sampel, penelitian ini menggunakan